PAPER

MULTIPARADIGM OF PROFIT: PRIVATE SECTOR,

PUBLIC SECTOR, AND ENVIRONMENTAL PERSPECTIVES

(Disusun untuk Memenuhi Tugas Kelompok Matakuliah Sosiologi Akuntansi)

Oleh:

Elana Era Yusdita (146020300111011)

Endang Tri Pratiwi (146020300111012)

PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

1

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk mengetahui sisi lain dari profit yang selama ini digunakan sebagai indikator kinerja sebuah organisasi. Karakteristik organisasi yang berbeda akan memerlukan indikator kinerja yang berbeda pula. Penggunaan indikator kinerja yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, dan ekonomi dan penggunaan data kuantitatif menimbulkan beberapa masalah. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengetahui kinerja selain profit adalah melalui Corporate Social Reporting. Berbagai hambatan dan dukungan mengikuti pengimplementasian CSR. Sudah banyak perusahaan yang menggunakan CSR, salah satu contohnya adalah Program CSV Nestl yang berbasis kewirausahaan sosial.

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntansi identik dengan sistem yang diatur untuk mengubah data

menjadi informasi untuk kemudian dikomunikasikan kepada beragam pengambil

keputusan. Informasi yang merupakan output proses akuntansi tersebut berupa

laporan keuangan. Komponen dalam laporan keuangan yang disorot dan dinilai

sangat berharga adalah profit. Perusahaan yang berlomba-lomba memaksimalkan

nilainya dengan tujuan akhir menyejahterakan para pemilik, akan berjuang untuk

meraih profit tertinggi. Seolah menerima sudut pandang perusahaan yang

berfokus pada kesejahteraan pemiliknya, sebagian besar dari masyarakat seolah

terbius oleh image profit, tanpa menyadari justru masyarakat juga memiliki

semacam hak terhadap perusahaan tersebut. Dengan tujuan utama meraih profit

tersebut, perusahaan seolah hanya menganggap hanya ada shareholder, dan

melupakan adanya stakeholder. Padahal ada pihak-pihak lain yang terpengaruh

oleh kegiatan perusahaan tersebut, selain investor dan kreditor.

Selama ini nilai perusahaan dianggap tercermin hanya pada harga

sahamnya, lalu muncullah pertanyaan bagaimana pihak-pihak di luar pasar modal

menilai perusahaan tersebut? Seperti yang kita ketahui, perusahaan berdiri di

sebuah lingkungan, berdampingan dengan masyarakat sekitar. Akan menjadi

sebuah tanda tanya jika perusahaan yang memiliki profit tinggi, namun

lingkungan hidup di sekitarnya menjadi mati dan masyarakatnya semakin

terpuruk, dinyatakan sebagai perusahaan yang berkinerja baik. Pentingnya

penyediaan ukuran untuk penilaian keberhasilan suatu perusahaan, selain besarnya

profit, jelas diperlukan.

Masih mengusung image profit yang dianggap sama dengan kinerja,

banyak dari kita yang menyamaratakan pengukuran keberhasilan dari antar

organisasi yang memiliki karakteristik berbeda. Ketika ukuran keberhasilan suatu

organisasi diseragamkan, tentunya ada poin-poin penting yang terlewatkan.

Dengan demikian, menarik untuk mengetahui ukuran keberhasilan dalam

3

organisasi jenis lain, khususnya pada sektor publik yang memiliki karakteristik

sangat amat berbeda dengan sektor swasta atau perusahaan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang makalah ini

adalah:

1. Apa karakteristik profit dan hubungannya dengan kinerja?

2. Bagaimana sisi lain profit dan kinerja pada sektor publik?

3. Apakah implikasi dari indikator kinerja dan Value For Money (VFM)?

4. Bagaimana konsep Corporate Social Reporting (CSR)?

5. Bagaimana pengembangan pelaporan sosial perusahaan?

6. Apa saja masalah-masalah yang timbul dalam pelaporan sosial

perusahaan?

7. Bagaimana konsep environmentalism dalam pelaporan sosial perusahaan?

8. Bagaimana implementasi CSR pada sebuah perusahaan?

1.3. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari makalah ini

adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik profit dan hubungannya dengan kinerja.

2. Untuk memberi wawasan tentang sisi lain profit dan kinerja pada sektor

publik.

3. Untuk mengetahui implikasi dari indikator kinerja dan Value For Money

(VFM).

4. Untuk mengetahui konsep Corporate Social Reporting (CSR).

5. Untuk mengetahui pengembangan pelaporan sosial perusahaan.

6. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaporan

sosial perusahaan.

7. Untuk mengetahui konsep environmentalism dalam pelaporan sosial

perusahaan.

8. Untuk mengetahui implementasi CSR pada sebuah perusahaan.

4

1.4. MANFAAT PENULISAN MAKALAH

Makalah ini bermanfaat bagi masyarakat, pada umumnya, dan para praktisi

akuntansi dan bisnis, pada khususnya, untuk:

1. Memberi pandangan yang lebih luas atas kinerja dan profit yang dihasilkan

oleh sebuah organisasi.

2. Memberi bukti bahwa akuntansi tak dapat dipisahkan dengan masyarakat

dan lingkungan, sehingga memungkinkan perkembangan indikator

keberhasilan mendatang yang melibatkan masyarakat.

5

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Karakteristik Profit Dan Hubungannya Dengan Kinerja

Sebagian besar orang masih menganggap bahwa tujuan utama, bahkan

bagi sebagian orang merupakan satu-satunya tujuan, dari entitas bisnis adalah

untuk menghasilkan profit untuk keuntungan shareholders. Masyarakat juga

sering mengasumsikan bahwa organisasi yang profitable merupakan organisasi

yang efisien dan efektif, sedangkan organisasi yang tidak profitable merupakan

organisasi yang tidak efisien dan juga tidak efektif. Ada pula anggapan bahwa

sebuah organisasi yang profitable akan bertahan dan berkembang, sedangkan

yang tidak profitable akan gagal. Sebuah organisasi yang profitable akan menarik

investor, bahkan dalam kepentingan yang sifatnya nasional, berbagai sumber daya

akan menjadi semacam investasi milik organisasi yang paling efektif dan efisien.

Sebaliknya, organisasi yang tidak profitable akan kesulitan mendapatkan sumber

daya tambahan, maupun menggunakan sumber daya tersebut secara efisien dan

efektif. Sebagian besar orang juga percaya bahwa organisasi yang profitable itu

karena mereka memiliki prosedur untuk mengukur dan melaporkan profit, serta

didukung oleh standar akuntansi dan diaudit secara independen. Padahal anggapan

ini tak selamanya benar karena:

a. adanya ketidakjelasan tentang definisi dan pengukuran profit.

b. profit tidak selalu menunjukkan apa yang kita harapkan.

c. relevansi profit dipertanyakan untuk menilai kinerja berbagai macam

organisasi

Berikut akan dibahas satu persatu tentang profit yang bersifat menggoda

namun terdapat kontroversi di dalamnya.

A. Definisi dan pengukuran profit Ketidakjelasan dalam definisi dan pengukuran profit ditunjukkan oleh

standar akuntansi yang terus berubah serta banyaknya yang mempraktikkan

akuntansi kreatif. Analis juga begitu memperhatikan kualitas laba karena

mereka tidak bisa mendapatkan gambaran profit pada nilai nominal pada laporan

6

keuangan. Lebih jauh lagi, Perks (1993) menyatakan analisis akademis dari teori

dan pengukuran pendapatan bisnis bahkan juga gagal menciptakan kesepakatan

tentang definisi profit. Profit, dengan gampang dapat didefinisikan sebagai hasil

pendapatan dikurangi dengan biaya, lalu muncul masalah dengan pendefinisian

pendapatan dan biaya. Profit juga bisa didefinisikan sebagai sebuah kenaikan

aset bersih setelah dikurangi modal baru dan ditambah dengan deviden yang telah

dibayarkan, namun kembali akan muncul masalah tentang pendefinisian aset

dan kewajiban. Untuk menyelesaikannya, bahkan kita harus melakukan

pemeriksaan rinci dan menyeluruh atas masalah definisi dan pengukuran di akun

yang lain, misalnya goodwill, saham, efek inflasi pada akun, dan lain sebagainya.

B. Ekspektasi atas profit Masalah kandungan informasi yang tidak memadai yang disediakan oleh

profit dapat diibaratkan dengan expectation gap dalam auditing. Masyarakat

mungkin berharap mendapatkan banyak informasi pada sebuah angka profit

karena sebagai orang awam tak cukup menyadari apa saja yang ada di balik

profit.

ICAEW (1952) pada paragraf 28 menyatakan bahwa hasil yang

ditunjukkan oleh akun yang menggunakan dasar harga perolehan bukanlah suatu

ukuran kenaikan atau penurunan kekayaan dalam hal daya beli dan hasilnya juga

tidak selalu mewakili jumlah yang tersedia untuk didistribusikan, dan juga belum

tentu cocok untuk tujuan seperti penetapan harga, negosiasi upah, serta

perpajakan.

Jika ditelusuri lebih mendalam, di balik profit itu juga terdapat cerita dari

sebuah organisasi tentang bagaimana mereka mendapatkan profit itu sendiri.

Masyarakat yang melihat hanya dari jumlah nominal profit, tanpa mengetahui

seluk beluk di belakang profit, mungkin akan menilai sebuah perusahaan itu

berhasil. Beberapa perusahaan menghilangkan beberapa pekerjaan untuk

memotong biaya. Deegan (2009) menyatakan bahwa sistem tradisional dari

akuntansi keuangan mengabaikan biaya sosial, layaknya media yang mengabaikan

biaya sosial yang timbul sebagai hasil memecat karyawan dan membuat mereka

menjadi pengangguran. Mereka juga mengabaikan bahwa keuntungan yang

7

dihitung tersebut terikat pada metode akuntansi tertentu yang diaplikasikan dan

bahwa pemilihan metode akuntansi alternatif dapat menghasilkan hasil akuntansi

yang berbeda secara signifikan (namun masih dianggap benar dan adil oleh

auditor eksternal).

Profit mungkin dapat menjadi pengganti atau petunjuk atas suatu

informasi tertentu yang ingin kita ketahui. Misalnya saja dalam forecasting, untuk

meramalkan dividen dan harga saham masa depan, serta untuk mengetahui apakah

perusahaan akan segera dilikuidasi atau tidak. Dalam hal efisiensi dan efektivitas,

untuk mengetahui apakah perusahaan dikelola dengan baik, serta untuk

mengetahui apakah sumber daya yang dihasilkan lebih daripada yang dipakai, kita

meletakkan ekspektasi kita pada angka laba tunggal yang diungkapkan. Dari sudut

pandang investor, angka profit merupakan proksi yang paling mudah dan banyak

digunakan untuk memprediksi informasi arus kas masa depan. Dari sini, muncul

perdebatan, seperti bisa jadi arus kas masa lalu merupakan prediktor yang lebih

akurat, mungkinkah setiap investor mempunyai kebutuhan informasi yang

berbeda selain profit. Meskipun isu yang dibahas akuntan akademik dan profesi

semakin bervariasi, namun inti dasar akuntansi keuangan perusahaan tetap

menyangkut pelaporan laba.

C. Relevansi profit untuk mengukur kinerja berbagai macam organisasi Pada sektor publik dan di banyak organisasi nirlaba, laba memiliki

relevansi yang kecil, kecuali organisasi tersebut diprivatisasi. Organisasi ini

biasanya didanai secara tunai dan tidak ada kebutuhan atas angka profit akrual

untuk dijadikan panduan bagi investor. Namun, di Indonesia, akuntansi untuk

sektor publik telah menggunakan basis akrual pada 2015 meskipun masih

kontroversial pada praktek yang sebenarnya1. Selain itu, tidak ada dividen dan

perhitungan laba yang diperlukan untuk menjadi landasan kebijakan dividen.

Organisasi sektor publik tidak mungkin bangkrut dan profit tidak diperlukan

sebagai indikator kelayakan keuangan. Mencapai keuntungan bukanlah tujuan

organisasi ini, melainkan organisasi ini diberi dana untuk memberi layanan

1 Tercantum pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa implementasi SAP berbasis akrual dimulai pada tahun 2015.

8

kepada masyarakat. Banyak organisasi sektor publik yang mengumpulkan dana

berdasarkan usaha mereka sendiri. Di Indonesia, organisasi semacam itu disebut

dengan BLU (Badan Layanan Umum), contohnya adalah Universitas Brawijaya2.

BLU akan menjadi semakin kapitalistik karena adanya pembatasan penggunaan

dana publik untuk belanja modal dan mereka didorong untuk menggunakan

tabungan atau profit yang mereka hasilkan. Hal yang harus diperhatikan di sini

adalah BLU tidak seharusnya membuat mencari profit sebagai tujuan utama

organisasi karena seharusnya mereka memberikan layanan kesehatan, pendidikan,

dan lain sebagainya. Karena itulah, profit merupakan indikator kerja yang tidak

pantas dalam organisasi semacam sektor publik. Artinya, profit tidak dapat

dijadikan acuan untuk kinerja semua organisasi dan dibutuhkan indikator lain

untuk mengukur kinerja.

Kinerja memiliki indikator, yang merupakan bagian dari data kuantitatif

yang dikumpulkan pada interval reguler untuk mengindikasikan kinerja sebuah

aspek tertentu dari sebuah organisasi atau sebuah bagian dari organisasi. Hal yang

diukur tersebut dapat berupa yang berhubungan dengan finansial maupun yang

non-finansial yang biasanya tergantung pada dua buah data yang:

1. salah satu dibagi dengan yang lainnya, misalnya cost per unit yang

diproduksi atau jumlah murid per anggota staf, atau

2. salah satu ditunjukkan sebagai sebuah persentase dari yang lainnya,

misalnya persentase unit yang tidak sempurna, biaya gaji dan upah sebagai

persentase dari income yang dihasilkan.

Indikator kinerja dapat menyajikan sebuah sejumlah fungsi yang berguna,

antara lain adalah:

1. Merupakan bagian proses akuntabilitas dengan cara pemantauan aspek

tertentu dari kinerja organisasi oleh publik atau oleh sebuah badan resmi

yang bertindak untuk kepentingan umum.

2 Pelaporan keuangan Badan Layanan Umum menggunakan dua standar, yaitu PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba dan PP No 71 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

9

2. Mereka dapat menyediakan informasi yang memeperbolehkan konsumen

membuat pilihan yang bermanfaat, misalnya tentang institusi pendidikan

yang diikuti atau area mana yang ditinggali.

3. Merupakan alat bagi manajemen untuk memantau, membandingkan, dan

memperbaiki aspek kinerja.

4. Syarat untuk menciptakan indikator kinerja mungkin membantu dalam

mendefinisikan tujuan organisasi dan aktivitas tertentu yang dilakukan di

dalamnya.

5. Mereka menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajer,

lembaga pembiayaan, pengguna jasa dan lainnya untuk menginvestigasi

aspek kinerja yang muncul tak seperti biasanya bagus atau jelek.

6. Mereka dapat menyediakan sebuah dasar untuk pemerintah dan lembaga

pembiayaan untuk mengindentifikasi dimana letak perubahan-perubahan

pada level pendanaan yang paling cocok dan untuk mengimplementasikan

kebijakan yang bakal mendukung aspek tertentu dari kinerja.

Indikator-indikator dapat dipilih untuk mengindikasikan banyak aspek

yang berbeda dari kinerja. Efisien dan efektivitas adalah yang paling banyak

dicoba, namun, untuk mengukur kinerja aktivitas layanan. Sorensen dan Grove

(1977) dalam Perks (1993) mengajukan tujuh properti untuk fungsi layanan untuk

nantinya dapat menghasilkan indikator kinerja, yaitu:

1. Efisiensi, yang membandingkan sumber daya input dengan output yang

diproduksi. Hasilnya akan menunjukkan biaya per jam servis yang

dihasilkan, per klien yang dilayani, per mil yang perjalanan dan lain

sebagainya.

2. Efektivitas, yang membandingkan apa yang diperoleh sebuah organisasi

dengan apa yang diharapkan untuk dicapai. Efektivitas mengukur

kesuksesan dalam mencapai tujuan. Misalnya, jumlah pasien yang

disembuhkan.

3. Availability (ketersediaan), yang menunjukkan jumlah dan jenis layanan

yang diberikan.

10

4. Awareness (kepedulian), yang menunjukkan sejauh mana pemakai

potensial sebuah layanan mengetahui keberadaan, jangkauan layanannya,

dan pada kondisi yang seperti apa mereka hadir. Pengukurannya adalah

persentase perhatian pengguna dari layanan tertentu, dan bagaimana

pengguna mengetahui tentang layanan tertentu tersebut.

5. Accessibility (kebisaan untuk diakses), yang menunjukkan apakah servis

bisa didapat oleh kelompok yang cocok dan kemudahan untuk mencapai

layanan tersebut. Hal ini dapat dikur dengan ketersediaan tranportasi

umum, ketersediaan layanan tertentu untuk pengguna kursi roda.

6. Extensiveness, yang membandingkan kuantitas layanan yang diberikan

kepada latar belakang masalah. Contohnya adalah prosentase rumah yang

memiliki daya listrik, air, dan drainase.

7. Appropriateness, yang mengindikasikan apakah jenis dan jumlah layanan

yang disediakan cocok dengan masalah yang terjadi. Contohnya adalah

ketidaksesuaian antara diagnosis dan layanan yang disediakan.

Dari sudut pandang pengguna layanan, sebuah layanan dikatakan

berkualitas tinggi ketika ia mencapai sasarannya, dimana extensiveness,

availability, dan accessibility dapat dianggap sebagai indikator dari kualitas.

Kualitas tidak tampak langsung dalam indikator di atas, namun dapat dicerminkan

oleh indikator-indikator yang lain.

Tiga hal yang paling ditekankan dalam pengembangan indikator kinerja

adalah 3 E": Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas. Berikut akan dibahas lebih

lanjut tentang masing-masing komponen 3E tersebut.

(i) Ekonomis berkaitan dengan memperoleh jumlah tertentu dan kualitas

sumber daya dengan biaya sedikit. Sebuah organisasi dapat dikatakan

tidak ekonomis jika menggunakan peralatan dan sumber daya lain

yang berkualitas dan memiliki harga yang lebih tinggi daripada yang

diperlukan. Kadang muncul anggapan yang salah tentang ekonomis,

yaitu penggunaan sumber daya yang paling murah, tanpa

memperhatikan aspek lainnya, misalnya sumber daya tersebut malah

menimbulkan kerusakan atau gagal mencapai tujuan sebenarnya. Jika

11

hanya ditinjau dari sisi murahnya saja, relatif mudah bagi akuntan dan

auditor untuk menilai organisasi manakah yang paling ekonomis.

(ii) Efisiensi berkaitan dengan biaya untuk menyediakan apapun yang

dibutuhkan organisasi untuk menghasilkan sesuatu. Hal ini diukur

melalui output dan inputnya. Sebuah organisasi dikatakan efisien

apabila memiliki biaya per unit output yang rendah. Cara yang paling

jelas untuk meningkatkan efisiensi organisasi adalah mengurangi biaya

tanpa mengurangi jumlah output. Padahal selain cara itu, efisiensi

dapat ditingkatkan dalam salah satu cara berikut:

1. Dengan meningkatkan kedua input dan output, output yang

disediakan meningkat lebih dari input; potensi skala ekonomi

menunjukkan bahwa ini mungkin menjadi pilihan yang menarik.

2. Dengan meningkatkan output tanpa meningkatkan input.

3. Dengan mengurangi input tanpa mengurangi output.

4. Dengan mengurangi kedua input dan output, input yang disediakan

dikurangi lebih dari output.

Pada sektor publik, terdapat tekanan pada pendanaan di sektor publik

yang dapat diartikan pengurangan biaya yang diperlukan dan

tujuannya adalah untuk melakukan hal ini dengan sedikit atau tidak

ada pengurangan layanan atau output lainnya. Di beberapa daerah sulit

untuk mendapatkan pengukuran output yang berarti, bahkan

menggunakan pendekatan yang tak memuaskan untuk mengukur

efisiensi, seperti menggunakan sales atau penjualan sebagai output,

dan biaya dikaitkan dengan pendapatan untuk mengukur "efisiensi".

Hal ini dapat menjadi lebih seperti menggunakan profitabilitas sebagai

indikator.

(iii) Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Sebuah organisasi

dikatakan efektif apabila berhasil melakukan atau menghasilkan apa

yang hendak dilakukan; semakin sukses dalam memproduksi output

yang benar-benar memenuhi tujuannya, maka organisasi tersebut

semakin efektif. Upaya untuk mengukur efektivitas bergantung pada

pengukuran output dicapai dan tujuan yang dimaksudkan. Efektivitas

12

dipandang sebagai hubungan antara output dan tujuan. Suatu

organisasi mungkin sangat efisien, tetapi apabila output yang

dihasilkan tidak mencapai tujuan yang dimaksud, maka unit ini

dikatakan tidak efektif.

Salah satu masalah di sektor publik adalah bahwa hal itu sering sangat

sulit untuk menentukan dengan tepat apa yang menjadi tujuan dari

kegiatan tertentu. Tujuan mungkin berhubungan dengan memberikan

kualitas pelayanan yang baik kepada pengguna potensial sebanyak

mungkin; atau mungkin menekan biaya dengan menyediakan layanan

seminimum mungkin; atau hati-hati menargetkan layanan kepada

mereka yang paling membutuhkan. Jika ada tujuan yang jelas yang

tidak bertentangan satu sama lain dan yang tidak sering berubah,

indikator kinerja dapat dikembangkan untuk menunjukkan beberapa

aspek efektivitas.

Tiga E adalah bahan utama dari setiap sistem penilaian kinerja. Pada

sektor publik, terutama selama pada tahun 1980-an, terdapat penekanan untuk

mencapai 'value for money', yang diartikan sebagai ekonomi, efisiensi, dan

efektivitas. Diasumsikan bahwa sektor publik jika dibiarkan tidak akan cukup

mencapai 3 E dan audit VFM (Value For Money) diperlukan untuk mendorong

dan memantau kemajuan ke arah pencapaian tersebut.

2.2. Sisi Lain Profit Dan Kinerja Pada Sektor Publik A. Pengukuran Kinerja Pada Sektor Publik dan Value For Money

Auditing

Selama perusahaan bertahan dan terlihat tidak melakukan sesuatu yang

ilegal, masyarakat tidak tidak akan mempermasalahkannya. Perhatian masyarakat

meningkat untuk isu corporate governance dan kemungkinan tindakan sewenang-

wenang dari pemimpin perusahaan kepada masyarakat karena adanya anggapan

bahwa dalam menjalankan perusahaan cenderung seperti memiliki kerajaan

pribadinya. Namun jika berhubungan dengan efisiensi, akan ada reaksi pasar

yang menanganinya, misalnya jika harga saham dari perusahaan yang tidak

13

efisien tersebut jatuh, seketika akan muncul pengambilalihan agresif, sehingga

direktur yang tidak efisien tersebut akan diberhentikan.

Berbeda dengan sektor publik, yang di dalamnya pemerintah pusat dan

pemerintah lokal memiliki proporsi substansial dari pendapatan nasional dan ada

tekanan yang tak dapat dinegosiasikan lagi tentang peningkatan belanja publik

(public expenditure). Tekanan lainnya muncul karena sumber pembiayaan

bersumber dari publik, sedangkan masyarakat menginginkan pajak yang rendah.

Masyarakat juga menuntut layanan yang lebih banyak dan berkualitas di bidang

kesehatan, pendidikan, transportasi, layanan sosial, dan masih banyak lagi yang

lainnya. Sektor publik dituntut lebih akuntabel, dikelola dengan lebih baik, dan

memberikan value for money yang lebih baik pula. Value For Money (VFM)

auditing dipandang memegang peranan yang penting.

Jadi, dapat dikatakan di dalam sektor privat (swasta) ada sedikit tekanan

untuk Value For Money (VFM) auditing daripada di dalam sektor publik. Jika

perusahaan tersebut profitable, mungkin tidak perlu dipertanyakan efektivitas,

efisiensi atau ekonominya. Dibutuhkan pertimbangan aspek lain selain

profitabilitas untuk kinerja yang menyangkut kepentingan publik.

Akuntabilitas dalam sektor publik ditujukan pada publik atau masyarakat,

meskipun dalam prakteknya pemerintah bertindak atas nama publik. Setiap bagian

dari sektor publik harus akuntabel, secara langsung atau tidak langsung, kepada

pemerintah pusat untuk kinerjanya dan atas penggunaan dana publik.

Akuntabilitas dari pemerintah pusat ditentukan dalam format tertentu dengan

penekanan kenaikan dalam indikator kinerja. Jika pemerintah pusat tidak puas

dengan kinerja sebuah bagian dari sektor publik, pusat akan mengurangi dana

yang diberikan pada bagian tersebut. VFM auditing berfungsi untuk memeriksa

apakah mekanisme ditempatkan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja serta

untuk mengimplementasikan peningkatan kinerja yang dibutuhkan. Auditor VFM

memberikan peranan dalam memperbaiki manajemen dan memastikan segala

kelemahan dalam manajemen dan kinerja sektor publik diidentifikasi dan diatasi.

Manajemen sektor publik dinilai kurang sukses daripada manajemen dalam sektor

privat. Ada banyak pihak dalam sektor publik yang dilayani. Seseorang mungkin

14

dianggap sukses dalam menyeimbangkan konflik yang terjadi di dalam sektor

publik, namun masih mendapat keluhan dari sisi yang berbeda.

Publik sektor biasanya lebih melayani dalam bentuk jasa daripada

memproduksi barang. Melayani publik dianggap lebih sulit untuk

mencocokkannya dengan permintaan publik. Layanan yang cacat ,seperti layanan

pendidikan dan kesehatan, lebih besar dampaknya daripada produk cacat yang

dihasilkan perusahaan manufaktur. Selain itu, berbeda dengan perusahaan yang

tak dapat memuaskan konsumennya akan tidak dapat bertahan karena ditinggal

konsumennya, maka dalam sektor publik, organisasi yang memiliki kinerja sangat

buruk masih dapat bertahan.

Mencapai value for money merupakan tugas manajemen untuk organisasi

dan bukan merupakan tugas auditor. Auditor hanya fokus kepada:

1. Untuk memastikan bahwa organisasi sebagai satu kesatuan memberikan

perhatian kepada value for money dan sudah merancang pengawasan

untuk memonitor pencapaian 3E, dan untuk mengambil tindakan saat ada

kinerja yang tak memuaskan.

2. Untuk menginvestigasi area-area tertentu dari sebuah organisasi secara

detail untuk melihat apakah value for money sudah dicapai.

Auditor cenderung akan mencari jawaban untuk:

1. Apakah tujuan kebijakan ditetapkan dengan jelas?

2. Apakah manajemen memiliki prosedur mengenai sampai sejauh mana

tujuan kebijakan akan dicapai, memakai indikator kinerja yang sesuai

dengan efektivitas?

3. Apakah biayanya dikumpulkan secara tepat dan diklasifikasikan untuk

mengindikasikan biaya aktivitas tertentu?

4. Apakah biaya-biaya yang terkait dengan pengukuran output tersebut

mengindikasikan efisiensi?

5. Apakah perbandingan yang dibuat antara indikator kinerja organisasi itu

sendiri dan organisasi lain yang dapat dibandingkan untuk

mengidentifikasi kinerja yang manakah yang tak sejalan?

15

6. Saat kinerja yang tak memuaskan terindikasi, apakah ada tindakan untuk

memperbaikinya, menjelaskan keanehan, perbedaan, perbedaan, dan jika

tepat, apakah ada kemungkinan mempertimbangkan kembali tujuan

kebijakan.

B. Pengukuran Kinerja Pada Industri yang Dinasionalisasi Pemerintah memiliki masalah berkelanjutan dalam mengendalikan

masalah dalam industri yang dinasionalisasi karena mereka punya tujuan yang

beragam, berubah, dan saling berkonflik karena perusahaan diharapkan untuk

menghasilkan keuntungan, menjaga di dalam batasan keuangan eksternal,

menyediakan layanan khusus kepada publik, dan menyediakan kebutuhan

berdasarkan aturan makroekonomi tertentu seperti pembatasan kenaikan harga

dan upah, menggenjot investasi dan lapangan pekerjaan, dan membatasi impor.

Indikator kinerja juga mengindikasikan sejauh mana kesuksesan dalam

mempertemukan bermacam-macam tujuan nonprofit dengan jangkauan dan

kualitas layanan. Indikator kinerja juga harus dapat menjelaskan perubahan dalam

profitabilitas. Satu kesatuan indikator kinerja seharusnya juga dapat sampai sejauh

mana dan dengan cara apa bermacam-macam industri memenuhi ekspektasi

publik selain untuk tujuan keuntungan.

Akun-akun di dalam industri yang dinasionalisasi secara umum cenderung

menerbitkan data statistik yang tak memerlukan atau sedikit penyesuaian untuk

dianggap sebagai indikator kinerja. Indikator produktivitas tenaga kerja dapat

berdasarkan pengukuran kuantitatif sebagai hubungannya dengan angka upah

pekerja. Sedangkan indikator untuk kualitas lebih sulit untuk dihitung dan tidak

umum untuk disajikan. Pada prakteknya, indikator kinerja yang diterbitkan oleh

industri yang dinasionalisasi dianggap kurang memuaskan dan tidak dapat

memenuhi ekspektasi White Paper. White Paper pada tahun 1967 menyatakan

bahwa indikator kinerja harus menyediakan informasi reguler dan sistematis

tentang kesuksesan setiap industri dalam mengontrol biayanya, meningkatkan

efisiensi, dan mengekonomisasi penggunaan sumber daya manusia dan modal.

Industri yang dinasionalisasi ini dapat menghindari penerbitan informasi yang

lebih banyak, misalnya laporan semacam itu akan membutuhkan biaya yang lebih

16

banyak, berakibat pada penundaan rilis annual report, akan ada terlalu banyak

informasi dan akan overload bagi para pembacanya, angkanya akan sulit untuk

dihitung dan mungkin akan menimbulkan salah paham atau memberikan kesan

buruk.

C. Pengukuran Kinerja Pada Universitas Indikator kinerja pada perguruan tinggi disorot semenjak adanya publikasi

Jarratt Report (1985) yang merekomendasikan bahwa universitas harus memiliki

manajemen dan struktur perencanaan yang lebih kuat, bekerja dengan tujuan yang

jelas, menghasilkan value for money dan membangun indikator kinerja yang

reliabel dan konsisten.

Ada 3 macam indikator kinerja, yaitu:

1. Indikator internal, yang menunjukkan input ke dalam institusi (seperti

keatraktifan pelajaran, daya tarik untuk dana riset) atau evaluasi internal

kepada institusi (seperti tingkat penghargaan, kualitas pengajaran).

2. Indikator eksternal, yang menunjukkan evaluasi kinerja institusi di

pasaran, seperti lulusannya yang bekerja atau publikasi riset.

3. Indikator operasional, yang menyertakan rasio produktivitas, seperti unit

cost, dan mencerminkan variabel seperti ketersediaan perpustakaan dan

fasilitas penunjang komputer, dan beban kerja pegawai.

Governments State Paper (DES, 1985) menyatakan bahwa indikator

kinerja haruslah berhubungan dengan tujuan yang dinyatakan; secara spesifik

dapat dikuantifikasi dan terstandar; sesederhana mungkin dan konsisten dengan

tujuan mereka, dapat diterima dan dipercaya karena dianggap bebas dari bias

sistematik; dan berguna serta dapat berfungsi sebagai petunjuk ke area dimana

pertanyaan yang berhubungan dengan operasi dapat dan seharusnya dijawab.

Pada kenyataannya, The White Paper (1987) berasumsi bahwa perguruan

tinggi relatif inefisien dan boros. Pemerintah membuat perguruan tinggi lebih

dikontrol oleh pemerintah pusat daripada oleh akuntabilitas terhadap masyarakat

luas. White Paper merekomendasikan bahwa data esensial pada kinerja di masing-

masing institusi harus dipublikasikan, sehingga catatannya dapat dievaluasi oleh

17

lembaga pembiayaan, badan pemerintah. Padahal ada perbedaan kepentingan dari

kelompok yang berbeda di sini. Pemerintah tertarik pada pengurangan unit cost,

memhasilkan lebih banyak lulusan dengan hanya sedikit kenaikan pada biaya, dan

mungkin meningkatkan lulusan yang mendapat pekerjaan. Sedangkan universitas

tertarik pada pengaturan independensi mereka, unit sumber daya dengan mencoba

memastikan bahwa dana meningkat pada proporsi jumlah mahasiswa, serta

mungkin menekankan perbedaannya dari politeknik (khususnya pada riset sebagai

bagian dari justifikasi unit cost yang lebih besar).

The Committee of Directors of Polytechnics mengadopsi 6 indikator

utama pada tahun 1987, yaitu sebagai berikut:

1. Revenue cost per mahasiswa

2. Nilai tambah terhadap pencapaian mahasiswa

3. Rasio dari pemasukan riset eksternal terhadap pengeluaran riset; cara ini

digunakan untuk mengindikasikan pengakuan eksternal terhadap nilai

aktivitas riset, dalam artian semakin banyak proporsi pengeluaran riset

yang didanai pihak eksternal maka semakin tinggi pengakuan pihak

eksternal terhadap riset tersebut.

4. Capital investment per mahasiswa

5. Proporsi aktivitas yang dispesifikkan pada regional

6. Income generation and consultancy.

Indikator kinerja haruslah diinterpretasikan dengan hati-hati, dan mereka

biasanya butuh didukung dengan informasi tambahan.

2.3. Implikasi Dari Indikator Kinerja Dan Value For Money (VFM) Meskipun sebuah organisasi harus mengukur kinerjanya selain dari profit

dan VFM auditing akan mendorong perkembangan pengukuran kinerja, namun

ada beberapa masalah yang muncul. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah:

a. Definisi dan pengukuran output dan tujuan Efektivitas memiliki definisi menghubungkan output dengan tujuan, tidak

mungkin memiliki pengukuran efektivitas tanpa pengukuran dari tujuan dan

output. Masalah ditemukan pada sektor publik dimana banyak bagian dari sektor

ini, manajer tidak memiliki tujuan yang jelas karena biasanya memiliki banyak

18

tujuan yang diantaranya tak dapat didefinisikan dengan jelas. Tentunya hal ini

juga berdampak pada auditor VFM yang akan menilai sampai sejauh mana tujuan

tersebut tercapai. Dan mungkin kesuksesan di salah satu bagian sektor

berhubungan dengan penurunan kesuksesan di bagian yang lain. Beberapa

pengukuran dari bisnis mungkin tak tersedia atau tidak cocok dalam aktivitas

publik sektor.

Efektivitas berarti bahwa klien mendapat apa yang dimaksudkan dan

pengukuran harus dihubungkan dengan keluaran yang berhasil. Namun, sangat

sulit untuk menentukan kesuksesan itu sendiri karena jawabannya akan tergantung

siapakah yang melakukan pengukuran dan apa yang mereka inginkan untuk

ditunjukkan.

b. Penekanan yang berlebihan pada biaya yang mudah diukur Kesulitan dalam pendefinisian dan pengukuran mendorong untuk memberi

penekanan berlebihan biaya yang relatif mudah untuk diukur daripada aspek

lainnya dalam kinerja. Dalam sektor publik, hal yang sering ditekankan adalah

biaya tunai short-term pada entitas yang disorot, sedangkan biaya tunai yang

berkaitan dengan aset tetap biasanya tak dianggap. Sebuah unit dalam sektor

publik mungkin terlihat efisien atau efektif jika berhasil menurunkan biaya atau

menaikkan jumlah kliennya, namun bagian yang lain mungkin membutuhkan

dana yang lebih besar jika dihadapkan pada masalah yang sama.

Dalam sektor privat, penekanan berlebihan pada efisiensi dan pemotongan

biaya dapat dikatakan sebagai kinerja jangka pendek. Namun hal ini tidak cocok

untuk ditetapkan dalam sektor publik yang didominasi oleh pertimbangan jangka

panjang atas kepentingan publik.

Melihat kepentingan publik secara panjang itu sendiri membutuhkan

pertimbangan profesional, seperti guru, dokter, pekerja sosial, dan lain

sebagainya.

c. Implikasinya pada perilaku Mereka yang sedang diukur kinerjanya, akan cenderung merubah caranya

untuk meraih skor yang lebih baik, walaupun itu artinya mereka melakukan

19

sesuatu yang berbeda dari apa yang seharusnya dilakukan. Seolah hal-hal yang

dianggap hanya merupakan hal-hal yang dapat dihitung saja. Tekanan bagi

organisasi untuk tampak sukses dapat mendorong pekerjanya hanya berfokus pada

tugas yang secara langsung meningkatkan skornya karena bagaimanapun efek

jangka panjangnya tidak akan langsung muncul dalam indikator kinerja. Indikator

tertentu bahkan diterima organisasi mungkin tergoda untuk kasus tertentu yang

prospeknya bagus.

d. Agenda politik diam-diam Peningkatan kinerja, value for money yang lebih baik, serta ekonomi,

efisiensi, dan efektivitas yang lebih tinggi tidak terlihat sebagai dogma partai

politik tertentu, dan cenderung untuk mendapat dukungan yang luas di

masyarakat. Banyak akuntan muncul untuk menerima VFM auditing tidak, atau

bahkan tidak menjadi, bagian dari agenda politik.

Tetapi penekanan pada indikator kinerja dan VFM auditing mungkin

menyembunyikan agenda politik yang signifikan, yang terdiri dari asersi dan

peningkatan kekuatan pemerintah pusat, mengurangi pengeluaran publik, dan

mengomersialkan dan/atau memprivatisasi sektor publik. Contohnya manajemen

senior mungkin menggunakan ketentuan untuk menghasilkan indikator kinerja,

sebagai cara untuk menunjukkan kekuasaan dan prioritas mereka atas manajer

junior. Pemerintah pusat mungkin menggunakan pendekatan tertentu untuk

menegaskan kekuatan dan prioritasnya terhadap pemerintah daerah, industri yang

dinasionalisasi, perguruan tinggi, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya.

e. Membutuhkan lebih banyak indikator Banyak masalah dan kritik yang muncul untuk VFM dari segi keterbatasan

dan biasnya indikator kinerja yang dikembangkan dan dipakai sejauh ini. Solusi

yang ditawarkan oleh Perks (1993) adalah pengembangan dan pemakaian

jangkauan yang lebih luas mengenai indikator kinerja. Resiko yang lain yang

muncul dari interpretasi yang terlalu sederhana dari jangkauan yang terbatas dari

indikator kinerja adalah dapat mendistorsi dan menyesatkan pembacanya.

Masalah lain yang ditimbulkan jika menciptakan indikator kinerja lain merupakan

20

hal yang harus diselidiki lebih lanjut. Tiap bagian data yang muncul untuk

menjelaskan kinerja abnormal membutuhkan penjelasan lebih lanjut dengan data

yang lebih banyak.

f. Masalah umum tentang kuantifikasi Beberapa aspek dalam kinerja memang tak dapat diukur dengan

kuantifikasi (angka). Chwastiak dan Young (2003) bahkan mengkritisi annual

report dengan menunjukkan sisi lain yang tidak disorot di dalam laporan tahunan

perusahaan. Menurut mereka, di saat perusahaan berusaha memaksimalkan

keuntungan dan berbicara mengenai pencapaiannya, akibat yang muncul dari

aktivitas perusahaan jarang dibahas dalam laporan tahunan, dan perusahaan tidak

memikirkan konsekuensi sosial yang ditimbulkan dari kegiatannya. Berikut

beberapa pembungkaman (masalah yang tak tercermin dari angka laba) dalam

laporan tahunan yang diungkapkan oleh Chwastiak dan Young:

(i) Dalam pembungkaman bumi, ada limbah dan sampah yang

menumpuk, intervensi manusia terhadap alam melalui monokultur dan

pupuk buatan.

(ii) Pada bagian perdamaian dan perang, perusahaan kontraktor pertahanan

menganggap perdamaian itu buruk bagi bisnis karena hilangnya

kontrak, penjualan, dan pasar.

(iii) Dalam a world of consumers, perusahaan dan media seolah

mendoktrin bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dari kegiatan

konsumsi.

(iv) Keselamatan pekerja dan hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan

menjadi prioritas kesekian perusahaan, tentunya di bawah

maksimalisasi keuntungan.

Jika kita menilai keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan

berdasarkan angka laba, maka kita akan gagal menangkap apa yang terjadi saat

perusahaan tersebut berproses menghasilkan laba. Dengan pedoman mencapai

angka laba setinggi-tingginya, perusahaan dapat melakukan apapun agar dinilai

berhasil. Untuk itu diperlukan ukuran kinerja yang lain. Salah satu ukuran kinerja

selain profit yang dapat dikembangkan adalah corporate social reporting.

21

2.4. Konsep Corporate Social Reporting (CSR) Secara tradisional, setiap perusahaan menerbitkan laporan keuangan

tahunan untuk mengkomunikasikan kinerja keuangan mereka. Namun informasi

yang tersaji dalam laporan keuangan tidak dapat memenuhi semuai informasi

yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan khususnya yang berkaitan

dengan aspek non keuangan. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para

pemangku kepentingan, hampir selama sepuluh tahun terakhir ini telah dibentuk

suatu usaha untuk mengembangkan apa yang disebut dengan Pelaporan Sosial

Perusahaan (Corporate Social Reporting atau CSR) atau Pelaporan Berkelanjutan

(Sustainability Reporting). Pelaporan berkelanjutan ditujukan untuk

mengkomunikasikan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan atau yang disebut

dengan The Triple Bottom Line Reporting. Kinerja sosial dan lingkungan sering

disebut pertanggungjawaban sosial korporasi atau Corporate Social Responsibility

(CSR). Global Reporting Initiative (2006) mendefinisikan pelaporan

berkelanjutan sebagai suatu praktik pengukuran, pengungkapan dan akuntabilitas

bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait kinerja organisasi yang

mengarah pada pencapaian tujuan pengembangan berkelanjutan.

Corporate Social Reporting (CSR) meliputi pelaporan perusahan dan

organisasi lainnya terkait aspek sosial dan ekonomi terhadap kinerja perusahaan

daripada posisi keuangan dan profit perusahaan itu sendiri. CSR biasanya

dipandang sebagai pelaporan kelompok kepentingan yang lebih luas daripada

pelaporan terhadap pemegang saham dan kreditur termasuk karyawan dan

masyarakat secara keseluruhan. Terminologi pengungkapan sosial dan lingkungan

mungkin dapat dikaitkan dengan konsep "social audit" yang dikemukakan oleh

Elkington (1997). Menurut Elkington (1997) social audit adalah proses yang

memungkinkan organisasi untuk menilai kinerjanya berdasarkan harapan dan

persyaratan yang ditentukan masyarakat. Atas dasar definisi ini pengungkapan

sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk

mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan

pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Sampai saat ini

tidak ada konsensus berkaitan dengan informasi apa saja yang dimasukkan dalam

pengungkapan sosial dan lingkungan. Konsekuensinya, untuk menentukan apa

22

yang seharusnya diungkapkan. Penyusun laporan keuangan biasanya dihadapkan

pada masalah bagaimana mengukur dan mengklasifikasikan informasi dalam

pengungkapan sosial dan lingkungan.

Pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang

berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara

finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara

holistik, melembaga dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki

kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah corporate giving,

corporate philanthropy, corporate community relations, dan community

development. Ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dimaknai sebagai

dimensi atau pendekatan CSR. Jika corporate giving bermotif amal atau charity,

corporate philanthropy bermotif kemanusiaan, dan corporate community

relations bernafaskan tebar pesona, maka community development lebih

bernuansa pemberdayaan (Briliant dan Rice, 1988; Burke, 1988; Suharto, 2007a).

Dalam konteks pemberdayaan, CSR merupakan bagian dari policy

perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. CSR kemudian

identik dengan CSP (corporate social policy), yakni strategi dan roadmap

perusahaan yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomis korporasi dengan

tanggung jawab legal, etis, dan sosial sebagaimana konsep piramida CSR-nya

Archie B. Carol (Suharto, 2007a).

Beragam cara dilakukan perusahaan untuk menjalankan CSR. Ada

perusahaan yang melaksanakan CSR sendiri, mulai dari perencanaan hingga

implementasinya. Ada pula perusahaan yang mendirikan yayasan, bermitra

dengan pihak lain atau bergabung dalam konsorsium. Model mana yang dipilih

sangat tergantung pada visi dan misi perusahaan, sumberdaya yang dimiliki, serta

tuntutan eksternal (misalnya kondisi masyarakat lokal, tekanan pemerintah atau

LSM).

2.5. Pengembangan Pelaporan Sosial Perusahaan Keterlibatan akuntan dalam proses akuntabilitas pada awalnya sangat

memprihatinkan terutama berkaitan dengan akuntabilitas direksi kepada

pemegang saham dan perusahaan kepada kreditur. Sebagai perusahaan sampai

23

dilihat sebagai semakin kuat di masyarakat ada panggilan bagi perusahaan untuk

dibuat lebih bertanggung jawab kepada publik yang lebih luas. Pada tahun 1967

Companies Act memperkenalkan sebuah bentuk pengungkapan yang dipandang

dapat digunakan dalam pertanggungjawaban public daripada pertanggungjawaban

kepada pemegang saham, termasuk pengungkapan atas donasi pihak-pihak

tertentu.

The Accountancy Profession Corporate Report (AASC, 1975) dapat

dipandang sebagai langkah penting pertama dalam pengakuan atas tanggung

jawab akuntan yang lebih luas kepada masyarakat. Sehubungan dengan pelaporan

sosial perusahaan secara lebih umum mereka mengatakan bahwa hal ini nampak

menggiurkan untuk memacu entitas dalam mengungkapkan informasi yang

menunjukkan dampak aktivitasnya terhadap masyarakat dan pemerintah. Tapi

mereka menganggap hal itu sebagai tidak praktis pada saat itu karena tidak adanya

teknik pengukuran yang disepakati. Mereka mendefinisikan akuntansi sosial

sebagai pelaporan biaya-biaya dan manfaat. Yang mungkin atau tidak mungkin

dihitung dalam bentuk uang sebagai akibat dari kegiatan ekonomi dan substansial

yang ditanggung atau diterima oleh masyarakat kelompok tertentu yang tidak

memegang hubungan langsung dengan perusahaan.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri terhadap profesi akuntansi

dan direkomendasikan

Bahwa studi lebih lanjut perlu dilakukan dalam metode akuntansi sosial,

tetapi tidak ada kewajiban untuk melaporkan isu-isu sosial dan lingkungan

dikarenakan sampai adanya teknik pengukuran yang dapat diterima, obyektif

dan dapat diverifikasi telah dikembangkan yang akan mengungkapkan

pandangan objektif dari kedua dampak positif dan negatif dari ekonomi

kegiatan.

Mereka mengakui bahwa untuk tujuan hubungan masyarakat, perusahaan

akan cenderung untuk mengungkapkan pengeluaran yang dapat diidentifikasi

terutama untuk melindungi lingkungan atau manfaat bagi masyarakat.

Kesimpulan ini dapat dipandang sebagai bentuk memberikan lampu hijau atas

public relations Hype dalam laporan tahunan. Hal ini juga mendorong banyak

penelitian metode pelaporan sosial oleh para akademisi yang tampaknya percaya

24

bahwa akan ada kemungkinan untuk mengembangkan teknik pengukuran yang

dapat diterima, obyektif dan dapat diverifikasi.

Pada tahun 1973, pemerintah Konservatif Edward Heath menerbitkan

White Paper pada Perusahaan Reformasi Hukum (DTI, 1973) yang menyerukan

pengungkapan informasi lebih lanjut oleh perusahaan-perusahaan. Pengungkapan

informasi dipandang sebagai bagian penting dari kerja sistem ekonomi yang bebas

dan adil. Keterbukaan tersebut adalah sarana mengamankan perilaku yang

bertanggung jawab oleh perusahaan. Pemerintah dimaksudkan untuk mewajibkan

perusahaan dalam melaporkan lebih luas yang jauh atas hal-hal yang dilakukan,

dan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan

masyarakat untuk menilai perilaku sosial perusahaan dan kriteria keuangannya.

Contoh persyaratan pengungkapan yang mungkin diberikan termasuk keselamatan

dan kesehatan karyawan perusahaan, jumlah keluhan konsumen yang diterima dan

bagaimana mereka ditangani serta pelaksanaan hubungan industrial. Jika

pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat umumnya diinformasikan

dengan baik, maka aktivitas yang benar akan diungkapkan dan aktivitas curang

akan terhambat.

Partai Buruh mendukung pengungkapan yang sama. Pada tahun 1974,

Green Paper (Partai Buruh, 1974) misalnya, mengusulkan bahwa Companies Act

harus sejauh "kontrol untuk kepentingan umum atas sektor swasta dengan ...

[antara lain] ... pelebaran lingkup pengungkapan, kepentingan umum dan

kepentingan karyawan. Penekanan Partai Buruh sedikit berbeda dari Konservatif.

Informasi untuk karyawan dan perwakilan mereka lebih penting, dan gagasan

yang membutuhkan informasi untuk mengendalikan organisasi sektor swasta

dapat dilihat sebagai alternatif untuk kepemilikan publik.

Penciptaan terhadap ukuran kinerja sosial, pengungkapan sosial dan

kinerja ekonomi mengalami beberapa kendala. Namun keberadaan teknik statistik

yang digunakan tampaknya menambah kredibilitas dalam menyimpulkan masing-

masing ukuran tersebut. Beberapa kesimpulan yang berbeda terkait hal itu coba

dirangkum oleh Belkaoui dan Karpik (1989) yang menyatakan lebih lanjut tentang

keterbatasan studi tersebut daripada membahas tentang informasi apa yang harus

diungkapkan oleh perusahaan, bagaimana perilaku sosial yang ditunjukkan oleh

25

perusahaan atau dampak terhadap kinerja ekonomi pada kegiatan sosial dan

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

Jika hal tersebut dapat menunjukkan secara pasti bahwa peningkatan

kinerja ekonomi (jika hanya dalam hal harga saham yang lebih tinggi) dikaitkan

dengan tingginya tingkat pengungkapan sosial dan kinerja sosial yang 'baik', maka

perusahaan akan memiliki insentif untuk meningkatkan pengungkapan atas

informasi sosial yang relevan dan bahkan perilaku sosial perusahaan tersebut.

Hasilnya, studi tersebut tidak menyakinkan.

Pada tahun 1990-an, dua tema tertentu yang terkait dengan CSR yang

sangat menonjol adalah (1) Tindakan investasi etis, dan (2) Tindakan lingkungan.

Isu lingkungan menjadi perhatian investor terkait etika, dan merupakan

komponen penting dari CSR secara umum. Memang, lingkungan tampaknya

menjadi perhatian akuntan dan semua partai politik.

2.6. Beberapa Masalah dalam Pelaporan Sosial Perusahaan Pelaporan sosial perusahaan dapat mengambil berbagai bentuk. Setiap

keputusan untuk menerapkan CSR, baik secara umum atau organisasi tertentu,

akan membutuhkan jawaban atas sejumlah pertanyaan.

a) Apa yang seharusnya dilakukan oleh akuntan?

Akuntan ditempatkan dengan baik untuk menghasilkan laporan yang

dipandang sebagai perluasan dari pelaporan keuangan konvensional. Akuntan

juga memiliki keahlian dalam menjaga dan mengendalikan sistem informasi

yang diperlukan untuk menghasilkan data tertentu, dan dalam memverifikasi

informasi yang dihasilkan. Tetapi mereka tidak memiliki keahlian khusus

dalam menilai dampak sosial dan lingkungan. Dan akuntan mungkin bersikap

waspada terhadap keterlibatannya dalam isu-isu politik dan controversial yang

muncul jika hal ini memungkinkan dapat merusak kredibilitas mereka dalam

kaitannya dengan laporan keuangan konvensional.

b) Bentuk seperti apa yang seharusnya digunakan dalam laporan?

Akuntan memiliki kecenderungan alami untuk berpikir secara kuantitatif dan

sejumlah upaya untuk menghasilkan laporan biaya sosial yang menentang

manfaat sosial untuk menunjukkan semacam surplus sosial secara keseluruhan

26

atau defisit yang dibuat oleh perusahaan. Teknik seperti analisis biaya manfaat

dapat digunakan, tetapi pasti ada banyak subjektivitas dalam penilaian tersebut

(Gray et al., 1987 dalam Perks, 1993).

Meskipun sulit untuk membuat penilaian keuangan atau kuantitatif

keseluruhan kinerja sosial perusahaan, beberapa aspek tertentu yang relatif

mudah, dan cenderung ramah bagi akuntan. Laporan kerja misalnya, termasuk

banyak dari informasi kuantitatif cukup obyektif yang mudah diverifikasi.

Beberapa saran untuk dimasukkan dalam CSR, seperti jumlah keluhan

konsumen yang diterima, juga tampaknya dirancang untuk menarik akuntan.

Banyak informasi kuantitatif dan keuangan yang akan sesuai untuk

dimasukkan dalam CSR, seperti pengeluaran untuk keterlibatan masyarakat

atau gerakan lingkungan dapat relatif mudah dimanipulasi dan dapat disajikan

untuk meningkatkan citra perusahaan bukan menjadi penilaian obyektif

dampak sosial. Argumen serupa dapat digunakan terhadap informasi lain yang

termasuk dalam laporan perusahaan, tetapi akuntan dan auditor dan kerangka

peraturan di mana mereka beroperasi, menawarkan beberapa kepastian

mengenai keandalan dan objektivitas.

c) Haruskah CSRS Diaudit?

Tidak ada gunanya laporan sosial perusahaan yang diproduksi jika tidak ada

yang percaya pada apa yang diungkapkan. Keberadaan badan independen

auditor yang memenuhi syarat untuk memverifikasi isi laporan tersebut akan

menambah kredibilitas laporan social perusahaan. Pengaturan audit normal

yang berlaku untuk laporan keuangan bisa dipandang sebagai tepat, meskipun

ada keraguan tentang independensi auditor, dan apakah mereka memiliki

keahlian yang tepat untuk menangani banyak hal terkait kepedulian sosial dan

lingkungan.

d) Siapa yang membayar?

Biaya produksi dan audit laporan keuangan konvensional yang saat ini

dipenuhi oleh perusahaan itu sendiri. Demikian pula, sebagian besar pelaporan

sosial perusahaan sampai saat ini telah dibiayai oleh perusahaan yang

bersangkutan. Ini, tentu saja, meragukan netralitas laporan tersebut.

Perusahaan tidak mungkin bersedia untuk membiayai produksi laporan

27

tambahan kecuali hal ini dianggap sebagai keuntungan perusahaan. Undang-

Undang pelaporan sosial perusahaan yang konsisten sangat diperlukan untuk

menegakkan netralitas dan keterbandingan dari laporan social perusahaan itu

sendiri.

Beberapa upaya untuk menghasilkan CSRS (atau Audit Sosial) telah dibiayai

oleh kelompok-kelompok lain dari perusahaan yang merupakan subjek

laporan. Pada kondisi adanya kesulitan dalam memperoleh dan memverifikasi

informasi yang diperlukan, kelompok tertentu memproduksi laporan yang

biasanya memiliki bagian khusus untuk melakukan sesuatu. Laporan yang

dihasilkan oleh perusahaan dapat dipandang sebagai kekuatan dalam

menentukan persepsi perusahaan dan kegiatannya.

e) Apa yang harusnya diungkapkan?

Laporan sosial perusahaan dapat mencakup berbagai informasi berbeda yang

mungkin relevan dalam menilai kinerja perusahaan. Ini dapat disajikan baik

dalam bentuk narasi atau dalam istilah kuantitatif, yang melibatkan masalah

pengukuran yang signifikan, atau lebih biasanya mungkin kombinasi

keduanya. Kisaran informasi yang diungkapkan secara sukarela, menurut

Ernst (1978) yang mengadopsi klasifikasi berikut yang kemudian diikuti oleh

Survey ICAEW (Skerratt dan Tonkin, 1982):

Lingkungan meliputi kegiatan pengendalian pencemaran, pencegahan,

atau perbaikan kerusakan lingkungan dan pengungkapan lingkungan

lainnya.

Energi meliputi konservasi kebijakan energi dan efisiensi energi dari

produk.

Praktek bisnis yang adil termasuk kebijakan dan kegiatan yang berkaitan

dengan ras minoritas, wanita dalam pekerjaan, orang cacat, pekerjaan di

luar negeri, dan tanggung jawab kepada pemasok.

Sumber daya manusia meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan

dengan kesehatan dan keselamatan, pelatihan, komunikasi

karyawan/partisipasi, dan pengobatan pensiunan.

28

Keterlibatan masyarakat termasuk kegiatan masyarakat, kegiatan yang

berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan seni, dan keterlibatan

masyarakat lainnya.

Produk meliputi keamanan produk, polusi dari penggunaan, dan informasi

sosial produk terkait lainnya.

Pengungkapan tanggung jawab sosial lainnya termasuk pernyataan

kebijakan sosial umum, dan ketersediaan informasi tambahan.

Tentu saja, perusahaan bebas untuk memasukkan informasi apapun yang

mereka inginkan dalam laporan tahunan mereka (selain itu yang diwajibkan

oleh hukum). Para pendukung CSR ingin melihat informasi lebih lanjut

diungkapkan. Berbeda dari pendukung yang menentang CSR cenderung

memiliki masalah terkait kepemilikan yang berbeda dan berbagai

kemungkinan pengungkapan yang hampir tak terbatas. Oleh karena itu,

pertanyaan yang penting adalah bukan terletak pada apa yang harus

diungkapkan, tetapi siapa yang harus menentukan apa yang harus

diungkapkan?

f) Haruskah CSR menjadi kewajiban?

Setiap perusahaan dan setiap kelompok penekan cenderung mendukung

pengungkapan yang mereka lihat sebagai kepentingan khusus mereka. Jika

ada yang kredibel, komprehensif dan sebanding CSR, mungkin informasi

tersebut harus diwajibkan. Jika tidak, pihak yang paling optimal untuk

menghasilkan laporan tersebut (terutama perusahaan) akan cenderung

menghasilkan laporan yang sesuai dengan diri mereka sendiri. Pemerintah

pusat sangat cocok ditempatkan untuk bertindak atas nama masyarakat, tetapi

badan-badan internasional mungkin lebih efektif dalam menegakkan CSR.

Jumlah pengungkapan yang diperlukan oleh perusahaan cenderung meningkat,

jika penekanan yang diberikan kepada pengungkapan terutama pengungkapan

sosial cukup kecil, namun meningkat. Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada

kebutuhan untuk CSR tersebut diwajibkan. Jika investor cukup khawatir

tentang kegiatan sosial perusahaan dan pelaporan, perusahaan akan merasakan

efek yang bergerak dalam harga saham. Jika perilaku sosial yang baik dan

pelaporan tercermin dalam harga saham yang lebih tinggi, maka pasar akan

29

mendorong perusahaan ke arah ini dan kebutuhan untuk paksaan dengan CSR

tidak akan muncul. Bukti pada reaksi harga saham sejauh ini cukup

meyakinkan.

g) Apa Tujuan dari CSR?

Mungkin hambatan terbesar untuk pengembangan sistem yang konsisten dan

dapat dibandingkan dalam pelaporan sosial perusahaan adalah kurangnya

kesepakatan tentang tujuan dari sistem tersebut. Banyak pihak yang

menganjurkan berbagai pengungkapan yang berbeda untuk alasan yang

berbeda. Tujuan mereka mungkin untuk:

Mengungkapkan manfaat sosial yang diciptakan oleh perusahaan, dan/atau

Paparan bahaya sosial yang dikenakan oleh perusahaan, dan/atau

Mengubah perilaku perusahaan.

Berdasarkan pengamatan terhadap praktik CSR selama ini, tidak semua

perusahaan mampu menjalankan CSR secara otentik sesuai filosofi dan konsep

CSR yang sejati. Tidak sedikit perusahaan yang terjebak oleh bias-bias CSR

berikut ini:

Kamuflase.

Perusahaan melakukan CSR tidak didasari oleh komitmen, melainkan hanya

sekadar menutupi praktik bisnis yang memunculkan ethical questions. Bagi

perusahaan seperti ini, CD bukan kepanjangan dari Community Development,

melainkan Celana Dalam yang berfungsi menutupi aurat perusahaan.

McDonalds Corporation di AS dan pabrik sepatu Nike di Asia dan Afrika

pernah tersandung kasus yang berkaitan dengan unnecessary cruelty to

animals, third world nations are exploited in producing these goods dan

mempekerjakan anak di bawah umur (Wikipedia, 2008; Supomo, 2004).

Generik.

Program CSR terlalu umum dan kurang fokus karena dikembangkan

berdasarkan template atau program CSR yang telah dilakukan pihak lain.

Perusahaan yang impulsif dan pelit biasanya malas melakukan inovasi dan

cenderung melakukan copy-paste (kadang dengan sedikit modifikasi)

terhadap model CSR yang dianggap mudah dan menguntungkan perusahaan.

Directive.

30

Kebijakan dan program CSR dirumuskan secara top down dan hanya

berdasarkan misi dan kepentingan perusahaan (shareholders) semata. Program

CSR tidak partisipatif sesuai prinsip stakeholders engagement yang benar.

Lip Service.

CSR tidak menjadi bagian dari strategi dan kebijakan perusahaan. Biasanya,

program CSR tidak didahului oleh needs assessment dan hanya diberikan

berdasarkan belas-kasihan (karitatif). Laporan tahunan CSR yang dibuat

Enron dan British American Tobacco (BAT), pernah menjadi sasaran kritik

sebagai hanya lip service belaka (Wikipedia, 2008).

Kiss and Run.

Program CSR bersifat ad-hoc dan tidak berkelanjutan. Masyarakat diberi

sentuhan berupa barang, pelayanan atau pelatihan, lantas ditinggalkan

begitu saja. Program yang dikembangkan umumnya bersifat myopic,

berjangka pendek dan tidak memerhatikan makna pemberdayaan dan investasi

sosial. CSR sekadar menanam jagung, bukan menanam jati.

Alhasil, CSR tidak dapat merespon kebutuhan masyarakat dan kurang

menyentuh perhatian publik. Salah satu karakter dasar CSR, yakni pemberdayaan

masyarakat, menjadi semakin jauh dari pencapaian tujuan CSR. Pelaksanaan CSR

yang terjebak bias-bias di atas dapat mengubah singkatan dan makna CSR

menjadi: Candu, Sandera dan Racun.

Candu.

CSR yang sebelumnya dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat,

malah hanya menciptakan ketergantungan masyarakat sebagai penerima

program;

Sandera.

CSR yang tadinya merupakan wujud kepedualian sosial perusahaan kepada

masyarakat, bergeser menjadi strategi masyarakat untuk menyandera

perusahaan dan menjadikannya sapi perahan.

Racun.

CSR yang tadinya untuk membangun citra perusahaan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, berubah menjadi racun yang bukan saja merusak

31

reputasi perusahaan. Melainkan pula menghancurkan modal sosial, kearifan

lokal dan kemandirian masyarakat.

2.7. Enviromentalism Pada awal tahun1990-an lingkungan menjadi perhatian utama dari mereka

yang tertarik dalam (anti) kegiatan sosial perusahaan dan yang ingin menegakkan

akuntabilitas publik untuk kegiatan tersebut. Tampaknya bagi banyak orang

bahwa pembangunan ekonomi saat ini dan kebijakan yang tidak berkelanjutan dan

krisis lingkungan utama sedang dalam perjalanan. Tekanan utama, yang dikatakan

meningkat secara eksponensial termasuk hal-hal seperti tingkat penipisan ozon,

penggurunan, penggundulan hutan, kejadian hujan asam, penipisan stok ikan,

erosi tanah, tingkat penggunaan sumber daya tak terbarukan, tingkat kepunahan

spesies dan sebagainya.

Akuntan harus telah terlibat dalam isu-isu lingkungan pada tingkat tertentu

setidaknya sejak publikasi The Corporate Report (1975). Sehubungan dengan isu-

isu lingkungan itu mengakui bahwa perusahaan mungkin ingin mengungkapkan

pengeluaran yang dilakukan untuk melindungi lingkungan dan kepentingan yang

berhubungan dengan masyarakat. Bahkan Gray et al. (1987) menyatakan bahwa

karya besar pelaporan sosial perusahaan mencakup referensi atas isu-isu

lingkungan. Karya utama The Institute of Chartered Accountants of Scotlands

pada pelaporan perusahaan (Making Corporate Reports Valuable, 1988) tidak

membuat referensi terhadap lingkungan.

Organisasi-organisasi lain dapat mengklaim memiliki minat terhadap isu-

isu lingkungan. The British Institute of Management misalnya, memproduksi

daftar tanggung jawab manajemen dalam kaitannya dengan lingkungan pada

tahun 1979. Sebuah pengembangan internasional yang penting adalah

pengembangan Prinsip 'Valdez', yang diadopsi oleh European INAISE

(International Association of Investor in the Social Economy), untuk organisasi:

Yang berinvestasi dalamu paya atas etika, ekologi, budaya dan mengelola

alam, termasuk upaya terhadap perempuan, etnis minoritas, penyandang

disabilitas, hidup sehat, damai dan Third World, serta upaya ekonomi sosial

pada umumnya.

32

Prinsip-prinsip ini diberi nama setelah Alaskan Oil Spillage dari Exon

Valdez, dan The United States Social Investment Forum yang mendorong ide

terhadap perusahaan dalam mematuhi prinsip-prinsip tersebut, yang pada

dasarnya termuat dalam sebuah Charter for Corporate Social Responsibility

(Miller, 1992):

a) Perlindungan terhadap Biosfer

Kami akan meminimalkan dan berusaha untuk menghilangkan pelepasan

polutan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan udara, danau, rawa,

wilayah pesisir dan lautan dan akan meminimalkan berkontribusi terhadap

efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, hujan asam, atau asap.

b) Penggunaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Kami akan memanfaatkan sumber daya alam terbarukan seperti air, tanah dan

hutan. Kami akan melestarikan sumber daya alam tidak terbarukan melalui

penggunaan yang efisien dan perencanaan yang matang. Kami akan

melindungi habitat satwa liar, ruang terbuka dan padang gurun sekaligus

melindungi keanekaragaman hayati.

c) Pengurangan dan Pembuangan Limbah

Kami akan meminimalkan penciptaan limbah, terutama limbah berbahaya dan

dimanapun bahan daur ulang dimungkinkan. Kami akan membuang limbah

melalui metode yang aman dan bertanggung jawab.

d) Penggunaan Energi secara Bijak.

Kami akan melakukan segala upaya untuk menggunakan sumber energi yang

ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kami

akan berinvestasi dalam meningkatkan efisiensi energi dan konservasi dalam

operasi kami. Kami akan memaksimalkan efisiensi energi produk yang kami

produksi atau jual.

e) Pengurangan Risiko

Kami akan meminimalkan risiko kesehatan dan keselamatan lingkungan

terhadap karyawan dan masyarakat di mana kami beroperasi dengan

menggunakan teknologi yang aman dan prosedur operasi, serta dengan terus-

menerus siap untuk keadaan darurat.

f) Pemasaran Produk dan Layanan yang Aman

33

Kami akan menjual produk dan jasa yang meminimalkan dampak lingkungan

dan aman bagi konsumen umum yang menggunakannya. Kami akan

menginformasikan konsumen dari dampak lingkungan dari produk dan

layanan kami.

g) Kerugian Kompensasi

Kami akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang disebabkan

lingkungan dengan membuat setiap usaha untuk sepenuhnya memulihkan

lingkungan, dan untuk mengimbangi pihak-pihak yang terkena dampaknya.

h) Pengungkapan

Kami akan mengungkapkan kepada karyawan dan insiden publik yang

berkaitan dengan operasi kami yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau

menimbulkan bahaya kesehatan atau keselamatan. Kami akan

mengungkapkan bahaya potensial terhada kesehatan atau keamanan

lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi kami, dan kami tidak akan

mengambil tindakan apapun terhadap karyawan yang melaporkan kondisi

yang menciptakan bahaya bagi lingkungan atau menimbulkan bahaya

kesehatan dan keselamatan.

i) Direksi dan Manajer Lingkungan

Setidaknya satu anggota dewan direksi akan menjadi seseorang yang

memenuhi syarat untuk mewakili kepentingan lingkungan. Kami akan

mengikat sumber daya manajemen untuk menerapkan prinsip-prinsip ini,

termasuk pendanaan kantor wakil presiden untuk urusan lingkungan atau

posisi setara eksekuti, melapor langsung kepada CEO, untuk memantau dan

melaporkan upaya implementasi kami.

j) Penilaian dan Audit Tahunan

Kami akan melakukan dan membuat sebuah evaluasi diri tahunan tentang

kemajuan kita dalam melaksanakan prinsip-prinsip ini dan mematuhi semua

hukum dan peraturan yang berlaku di seluruh operasi kami di seluruh dunia.

Kami akan bekerja menuju terciptanya ketepatan waktu prosedur audit

lingkungan independen yang akan kita selesaikan setiap tahunnya dan tersedia

untuk umum.

34

Namun apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh akuntan dalam kaitannya

dengan masalah lingkungan? Jawabannya adalah mereka yang ingin

menyelamatkan dunia dari bencana lingkungan cenderung lebih sedikit daripada

mereka yang memandang environmentalisme sebagai bentuk keprihatinan saat ini

baik akuntan yang ditempatkan untuk mendapatkan biaya maupun untuk

meningkatkan kesempatan kerja. Keduanya mungkin akan memandang bahwa

akuntan memiliki kemampuan dan teknik tertentu untuk menawarkan solusi yang

tepat dalam kaitannya dengan masalah lingkungan.

Akuntan tidak selalu baik ditempatkan untuk menentukan kebijakan

lingkungan seperti apa yang harus diadopsi, tetapi mereka mungkin memainkan

peran dalam menilai dampak lingkungan yang dapat didefinisikan, diukur dan

dilaporkan. Kebijakan lingkungan dapat disusun oleh pemerintah nasional atau

kesepakatan internasional; atau perusahaan dapat mengadopsi kebijakan mereka

sendiri, yang mungkin dapat didasarkan pada prinsip-prinsip Valdez. Setelah

kebijakan yang jelas, baik akuntan yang ditempatkan untuk membangun sistem

maupun kontrol yang diperlukan untuk menangkap data yang diperlukan,

melaporkan misalnya pada biaya pengendalian polusi, perbaikan lingkungan;

pengaturan anggaran lingkungan dan melaporkan pelaksanaannya dalam praktek

dan mencoba untuk mengukur serta menilai kerusakan lingkungan yang

ditimbulkan.

Akuntan juga dapat memiliki peran penting dalam audit. Audit dan audit

limbah energy diharapkan untuk menghasilkan penghematan bagi perusahaan

serta mengurangi kerusakan lingkungan. Auditor juga digunakan untuk

melaporkan audit lingkungan perusahaan sesuai dengan persyaratan resmi yang

menilai sejauh mana organisasi mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang

telah diadopsi.

Tentu saja, isu lingkungan juga dapat menjadi elemen penting dari laporan

sosial perusahaan, di mana akuntan juga memiliki peran untuk melaksanakannya.

Laporan itu sendiri dapat dipandang sebagai produk akhir dari sistem akuntansi

yang mencatat dan mengklasifikasikan data didasarkan pada sistem dengan built-

in controls dan menggunakan data yang diverifikasi oleh auditor independen jika

laporan diharapkan memiliki kredibilitas.

35

2.8. Implementasi CSR pada Perusahaan

CREATING SHARED VALUE (CSV) RURAL DEVELOPMENT SECTOR AT

PT NESTLE KEJAYAAN FACTORY: AN ETHNOGRAPHICAL STUDY OF

JABUNG AGRO NIAGA COOPERATIVE AND PUJON SAE

COOPERATIVE AS A REFERENCE DEVELOPMENT OF CORPORATE

SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BASED ON SOCIAL

ENTREPRENEURSHIP

Nuruddin Ahmad Putra & Eko Ganis Sukoharsono

The Department of Accounting, University of Brawijaya

Abstrak

Nestle adalah perusahaan multinasional yang sangat peduli dengan kualitas

dan kegunaan dari penciptaan produk. Salah satu program utama CSV dari Nestle

adalah Pembangunan Pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

petani susu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan program CSV

Nestl di bidang pembangunan pedesaan sebagai referensi untuk merumuskan

sebuah kegiatan CSR alternatif berbasis pada kewirausahaan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan penggunaan dua

studi kasus pada mitra Nestle yakni Koperasi Jabung Agro Niaga dan Koperasi

Pujon SAE. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer, go native, dan

data sekunder, seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan manajer dari kedua

koperasi dan laporan perusahaan serta publikasi lainnya.

Studi ini menyimpulkan bahwa Nestle telah menerapkan program

pembangunan pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup peternak sapi perah.

Keberhasilan dari program CSV Nestle dapat digunakan sebagai pedoman untuk

membuat program CSR lain berdasarkan Kewirausahaan Sosial. Koperasi Jabung

Agro Niaga dan Koperasi Pujon SAE mendapatkan keuntungan dengan

kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh Nestl.

Keywords: CSR, Creating Shared Value (CSV), Community Development,

Social Entrepreneurship.

36

Pendahuluan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya, CSR) adalah kegiatan sosial

yang umum dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap

lingkungan dan masyarakat. Perkembangan CSR akhir-akhir ini direspon secara

positif, yang mulai mengubah paradigma bisnis dari profit oriented menjadi lebih

peduli pada lingkungan dan masyarakat. Di Indonesia baru-baru ini, banyak

perusahaan besar baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar telah menerapkan

CSR. Perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR dalam praktek dengan

berbagai kegiatan di berbagai bidang teknologi, pendidikan, kesehatan dan

ekonomi. Meskipun kegiatan CSR tidak semua didasarkan pada kesadaran

perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab perusahaan, tetapi kebanyakan

hanya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Penerapan CSR di Indonesia telah diatur dalam undang-undang dan keputusan

menteri. CSR untuk Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

tahun 2007. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Pasal 74

ayat (1) menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di

bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk

melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan. Penjelasan Pasal 74 ayat (1)

menjelaskan bahwa kewajiban CSR dimaksudkan untuk menciptakan hubungan

kemitraan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,

dan budaya. Namun sayangnya, hal ini bukanlah bagian dari aturan yang menduga

terhadap pelanggaran CSR.. Tanggung jawab sosial untuk BUMN diatur oleh

pemerintah melalui Keputusan Menteri Nomor Kep-236 / MBU / 2003 tentang

Program Kemitraan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program

Community Development. Mewajibkan CSR merupakan salah satu upaya

pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

ekonomi. Pemerintah berharap CSR tidak hanya berupa kesukarelaan, tetapi itu

akan menjadi tanggung jawab hukum dan wajib dan dapat dipertahankan serta

diberlanjutkan.

Banyak perusahaan telah mencoba untuk mengembangkan konsekuensi sosial

dan lingkungan dari kegiatan usaha mereka untuk melaksanakan kegiatan CSR,

namun usaha mereka kadang-kadang tidak berjalan secara produktif seperti apa

37

yang mereka harapkan. Hal ini disebabkan oleh dua yakni pertama, perusahaan

menjalankan bisnisnya bertolak belakang dengan masyarakat dan lingkungan.

Kedua, kegiatan CSR perusahaan bersifat normatif, dan tidak disesuaikan dengan

strategi perusahaan. (Porter dan Kramer, 2006).

PT Nestle sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia adalah sebuah

perusahaan yang dikenal atas keunggulan dalam kegiatan CSR yang diungkapkan

dalam Creating Shared Value (CSV). Nestle memiliki prinsip bahwa keberhasilan

jangka panjang hanya dapat dicapai dengan menciptakan manfaat bagi para

pemangku kepentingan, baik pemasok bahan baku (suppliers), karyawan,

pelanggan, mitra bisnis, pemerintah dan masyarakat serta tentu saja para

pemegang saham dan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, Nestle sangat

prihatin dengan perkembangan di bidang gizi, air dan pembangunan pedesaan.

Nestle juga menekankan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam

Global Reporting Index (GRI) bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah

untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan

generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan (World Commission on

Envirinment and Development, 1987).

Creating Shared Value (CSV) adalah strategi bisnis yang diterapkan oleh

Nestle berdasarkan kepatuhan dengan berbagai peraturan perundang-undangan,

dan praktek bisnis yang berkelanjutan. Nestle menyadari bahwa untuk mencapai

sukses jangka panjang, Nestle harus menciptakan manfaat bagi para pemangku

kepentingan lain seperti pemasok bahan baku, karyawan, pelanggan, mitra bisnis,

pemerintah dan masyarakat setempat, dan pada saat yang sama menciptakan

keuntungan bagi perusahaan dan pemegang saham. CSV itu sendiri adalah konsep

strategi bisnis yang diperkenalkan oleh Michael Porter dan Mark Kramer pada

tahun 2006 dalam artikel Harvard Business Review. Creating Shared Value

(CSV) menekankan pentingnya memasukkan isu-isu dan kebutuhan sosial dalam

desain strategi perusahaan. CSV menekankan kesempatan untuk membangun

keunggulan kompetitif dengan memperkenalkan isu-isu sosial sebagai

pertimbangan utama dalam merancang strategi perusahaan.

PT Nestle tidak sendirian dalam membangun bisnis, tetapi juga bekerjasama

dengan koperasi peternak sapi perah yang ada di Jawa Timur. Setidaknya ada dua

38

koperasi yang layak untuk diselidiki lebih lanjut yakni Koperasi Pujon SAE dan

Koperasi Jabung Agro Niaga. Koperasi Pujon SAE adalah koperasi petani susu

yang telah berdiri sejak tahun 70-an dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada

waktu itu. Sampai saat ini Koperasi Pujon SAE memiliki anggota petani susu

sekitar 6000 per hari dan dapat menghasilkan sebanyak 100 ton susu. Sementara

Koperasi Jabung Agro Niaga adalah koperasi petani susu yang telah menerima

berbagai penghargaan baik dari pemerintah maupun dari Nestle itu sendiri.

Meskipun Koperasi Jabung Agro mulai terlibat dalam bidang peternakan sapi

perah sampai tahun 1990-an, namun komitmen dan semangat untuk menjadi yang

terbaik dari seluruh dewan membuat koperasi tersebut menjadi langganan

penerima berbagai penghargaan.

Kewirausahaan sosial menjadi terkenal sejak Muhammad Yunus, pemenang

Hadiah Nobel Perdamaian dari Bangladesh mendirikan Grameen Bank.

Sebenarnya, kewirausahaan sosial telah dikembangkan oleh berbagai elemen

masyarakat, salah satunya adalah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang

telah peduli tentang pembahasan kewirausahaan sosial. Arti sederhana dari

pengusaha sosial adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan

menggunakan kemampuan entrepreneurship terhadap perubahan sosial, terutama

mencakup kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan (Santosa, 2007).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana

pelaksanaan program CSV pada sektor Pembangunan Pedesaan oleh Nestle

Indonesia Kejayan Factory (Kemitraan dengan Koperasi Jabung Agro Niaga dan

koperasi Pujon SAE). Dan bagaimana bentuk kegiatan kewirausahaan sosial yang

dilaksanakan dalam CSR berdasarkan penelaahan atas Program CSR Nestl?

Program CSV Nestle Terhadap Sektor Pembangunan Pedesaan Pada PT

Nestle Kejayan Factory Sebagai Sebuah Pengembangan Referensi CSR

Berdasarkan Kewirausahaan Sosial

Profil Nestle

Nestle didirikan pada tahun 1866 di Velvety, Swiss oleh ahli gizi kebangsaan

Jerman bernama Henry Nestl. Awal Henry Nestle mengatur perusahaan ini

adalah ketika jumlah bayi yang meninggal sebelum usia satu tahun, karena wanita

39

tidak mau menyusui bayinya sendiri. Kemudian seorang teman bertemu dengan

Henry Nestle dengan bayi prematur yang dirawat. Oleh Henry Nestle, bayi diberi

makanan berupa olahan roti, susu dan gula, sampai kondisi bayi berangsur-angsur

membaik.

Sejak itu makanan olahan Henry Nestle diproduksi dengan nama "Nestle

Lacto Ferine" menjadi populer dan dipercaya, sebagai sesuatu yang terbukti

meningkatkan gizi dan mengurangi kematian bayi. Kemudian Henry Nestle

membuat nama "Nestle" yang dalam bahasa Jerman berarti sarang burung kecil

(sarang kecil) dan menjadi logo perusahaan. Oleh karena itu, Henry Nestle dikenal

sebagai First Swiss yang membangun industri modern yang focus pada

pentingnya citra merek dan perusahaan.

Visi dan Misi Nestle

PT Nestle Indonesia memiliki visi yang diringkas dalam tiga poin sebagai

berikut:

1) Mendapatkan kepercayaan dari konsumen, dan menjadi makanan dan gizi

terkemuka serta dihargai di Indonesia.

2) Memastikan profitabilitas dan kesinambungan pertumbuhan jangka panjang

dengan modal yang efisien bagi perusahaan, melalui layanan yang mampu

meningkatkan kualitas hidup konsumen.

3) Menjadi pemimpin pasar di setiap kategori.

Sementara itu, PT Nestle Indonesia memiliki misi untuk mewujudkan

masyarakat sehat melalui kualitas produk yang bergizi dan lezat. PT Nestle

Indonesia juga berusaha untuk selalu memikul tanggung jawab kepada

masyarakat dan menciptakan manfaat bagi orang lain.

Pelaksanaan CSV Sektor Pembangunan Pedesaan Pada PT Nestle Kejayan

Factory

Pendekatan CSV Nestle untuk membantu peternak sapi perah menjadi

pemasok yang baik, dengan kondisi kesejahteraan yang lebih baik. Kerjasama

tersebut memiliki dampak positif dalam keberlanjutan jangka panjang dan

40

produktivitas peternak, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi dan kualitas

lingkungan hidup dan standar peternak sapi perah.

Peternak sapi perah adalah pemasok penting untuk proses produksi Nestle

Kejayan Factory, karena produksi peternak sapi perah Nestle bisa mendapatkan

bahan baku dengan kualitas yang lebih baik untuk dapat menghasilkan produk

yang berkualitas. Oleh karena itu, Nestle terus memberikan bimbingan pada

peternakan yang baik dan mencari bantuan teknis pada peningkatan produktivitas

dan kontrol kualitas produk pertanian.

Nestle berusaha mengubah pola pikir dan perilaku melalui program ini dalam

rangka memenuhi pengaturan kontrol kualitas, tidak hanya oleh Nestle tetapi

dengan industri pada umumnya. Munculnya profesionalisme yang diharapkan dari

petani sendiri dapat membuat mereka menjadi pemasok susu yang berkualitas dan

dapat dipercaya.

Kemitraan dengan Sapi Perah

Jauh sebelum PT Nestle Indonesia Kejayan Factory membeli susu dari sapi

peternak di Jawa Timur, mereka harus mengimpor susu bubuk untuk memenuhi

kebutuhan produksi. Tentu saja biaya untuk mengimpor susu cukup mahal,

sehingga membuat Nestle harus mencari cara lain agar dapat memperoleh susu

mentah untuk kepentingan produksi perusahaan tersebut.

Namun, kemudian berubah sejak tim ahli Agronomi yang menganalisis bahwa

susu segar dapat diproduksi di Jawa Timur. Hal ini bisa terjadi jika jaminan

kualitas dan kuantitas rantai pasokan (dari sapi ke pabrik Nestle) meningkatkan

kualitas. Mulai dari sini, Nestle secara tidak langsung menerapkan konsep yang

disebut dengan Creating Shared Value (CSV). Sebuah studi yang diterangkan oeh

perusahaan dijelaskan di bawah ini:

1) Nestle memberikan pinjaman lunak kepada koperasi susu di setiap daerah

sehingga mereka dapat membeli peralatan pendingin yang berguna untuk

memastikan bahwa susu dari petani tetap dalam kualitas terbaik.

2) Agro Service Department memberikan bantuan kepada petani terkait dengan

teknik manajemen pertanian yang baik untuk pelestarian kualitas susu yang

41

akan diberikan kepada Nestle dan juga untuk menjaga kesehatan ternak

mereka.

3) Dalam rangka untuk lebih memenuhi kepentingan peternak sapi perah, Nestle

merombak Agro Service Department ke Procurement Milk dan Dairy

Development Department (MPDD). Fokus departemen ini adalah untuk

meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan oleh petani.

4) Nestle melalui departemen MPDD memfasilitasi pinjaman lunak untuk

perbaikan pengumpulan susu dan pusat transportasi, memberikan pelatihan

staf koperasi untuk menerapkan prosedur operasi standar di seluruh rantai

pasokan, dan pemeriksaan kepatuhan untuk memastikan standar kualitas susu

yang telah ditetapkan.

5) Memberikan pinjaman lunak kepada petani untuk meningkatkan jumlah sapi,

serta memberikan pengarahan pada manajemen ternak.

Inilah yang tiga puluh tahun terakhir telah dibuat oleh Nestle dan terus

melakukannya akan mencapai sebuah kegunaan bersama Nestle, peternak sapi

perah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penciptaan kegunaan bersama dalam jangka panjang akan membuat

masyarakat menjadi lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi, menjadi tujuan

dari Creating Shared Value (CSV). Karena teori kapitalisme yang hanya

mementingkan keuntungan dari para pemegang saham tidak lagi relevan di dunia

saat ini. Michael Porter berpendapat bahwa dengan memberdayakan

perekonomian masyarakat juga berarti menciptakan dunia bisnis yang lebih baik

lagi - tentu untuk kepentingan perusahaan juga. Karena keberhasilan suatu usaha

tidak akan terjadi tanpa iklim ekonomi yang sehat di masyarakat.

CSV yang diadopsi oleh Nestle telah terbukti meningkatkan kualitas hidup

bagi petani susu dan berpartisipasi dalam mengembangkan koperasi. Karena

pelaksanaan CSV bukan hanya bantuan atau sumbangan pada suatu waktu. Tapi

juga mengembangkan peternak sapi perah yang menjadi pemasok Nestle. Dengan

bantuan dan penerapan standar yang ketat, sehingga perubahan pola kerja menjadi

lebih profesional. Sehingga akan menciptakan hubungan timbal balik yang saling

menguntungkan, terutama bagi peternak dan koperasi.

42

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dibuat oleh Nestle jika dilihat dari

klasifikasi CSR oleh Profesor Porter, Nestle telah melakukan "Praktek Bisnis

yang Bertanggung Jawab secara Sosial (Socially Responsible Business Practice)".

Dimana kegiatan CSR telah melampaui dari apa yang harus dilakukan. Sehingga

dampak positif dari program ini sangat bermanfaat, juga bahkan dapat

menciptakan efek domino yang menyebabkan dampak positif lainnya. Jika hal-hal

ini dihitung, maka efek ganda yang dihasilkan dari kegiatan Nestle akan jauh

lebih besar.

Nestle telah berhasil membangun hubungan yang saling menguntungkan

antara para pemangku kepentingan, masyarakat dan pemerintah. Nestle

meminimalkan konflik kepentingan dalam hubungan bisnis, dengan menciptakan

sistem yang tidak hanya membawa manfaat bagi Nestle, tetapi juga untuk

masyarakat. Sehingga hubungan dibuat tidak hanya membeli dan menjual

hubungan, namun masyarakat yang menjadi mitra dari Nestle dapat meningkatkan

kualitas hidup.

Nestle memberikan manfaat lebih dari kerjasama dengan masyarakat dalam

bentuk peningkatan kualitas hidup dan membuka peluang bisnis dalam

masyarakat. Hal ini membuat Nestle juga mendapatkan keuntungan dengan

menerapkan CSR yang baik maka secara otomatis