paper uts esdmk
TRANSCRIPT
ANALISIS UPAH MINIMUM PROVINSI MENGGUNAKAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) DAN TINGKAT INFLASI
EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN
SEMESTER GASAL 2014/2015
ISRAUL HASANAH
1306377341
ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA
Statement of Authorship
“Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas
terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain
yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.
Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk
makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa
saya/kami menyatakan bahwa saya/kami menggunakannya.
Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak
dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.”
Nama : Israul Hasanah
NPM : 1306377341
Mata Kuliah : Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan
Judul Makalah/Tugas : Analisis Upah Minimum Provinsi Menggunakan Kenutuhan Hidup
Layak (KHL) dan Inflasi
Hari/Tanggal : Kamis, 09 April 2015
Dosen : Padang Wicaksono S.E Ph.D
Tanda tangan :
Analisis Upah Minimum Provinsi Menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (LHK) Dan Tingkat Inflasi
Israul Hasanah/Ilmu Ekonomi 2013/1306377341
Abstaraksi
Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 2008 tentu saja memberikan dampak
bagi kesejahteraan para pekerja. Pada tahun 1997 terjadi PHK secara besar-besaran akibat dari krisis
yang terjadi. Belum lagi para pekerja yang hanya mendapat upah dibawah biaya hidup meraka dan
keluarga mereka.Kondisi seperti ini mengharuskan pemerintah mengambil sebuah kebijakan melalui
Departemen Tenaga Kerja R.I. sebagai upaya melindungi pekerja dalam hal pengupahan, kebijakan
pemerintah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-QIJMEN11999 tentang
Upah Minimum. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa UMR tersebut ditetapkan dengan
rnempertimbangkan kebutuhan hidup layak , indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan
dan kelangsungan perusahaan. Pembuatan peraturan ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Keyword: Upah , Upah Minimum, Kebijakan Pemerintah, Kebutuhan Hidup Layak, Indeks Harga
Konsumen.
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kebijakan Upah Minimum (UM) menjadi hal yang sensitif untuk diperbincangkan
terutam bagi kalangan pengusaha dan para pekerja, baik negara berkembang ataupun negara
maju. Sama halnya dengan kebjakan floor price dan celling price yang bertujuann untuk
melindungi para konsumnen dan produsen, maka kebijakan dalam penetapan Upah
Minumum bertujuan untuk melindungi para pekerja agar bisa menutupi kebutuhan hidup
mereka dan keluarga mereka. Maka dari itu kebijakan upah minimum ini mempunyai tiga
tujuan (a) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat
tertentu, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan
perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003).
Di Indonesia perhatian pemerintah dalam Upah Minimum dimulai pada tahun 1980-
an. Masalah upah minimum di indonesia menjadi pusat perhatian terutama karena adanya
tekanan dari dunia internasional sehubungan dengan isu-isu tentang pelanggaran standar
ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Pada awalnya kebijakan upah minimum ditetapkan
berdasarkan besaran biaya Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Dalam perkembangannya
kemudian, dalam era otonomi daerah, dalam menentukan besaran tingkat upah minimum
beberapa pertimbangannya adalah: (a) biaya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), (b) Indeks
Harga Konsumen (IHK), (c) tingkat upah minimum antar daerah, (d) kemampuan,
pertumbuhan, dan keberlangsungan perusahaan, (e) kondisi pasar kerja, dan (f) pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan per kapita1.
Undang-undang upah minimum merupakan sebuah ciri penting dari pada pasar
tenagekeraja dan kebayakan negeri sedang berkembang bentuk dari perundang-undangan ini
sangatlah berbeda dari perbagai negara deikian juga keefektifan pelaksanaannya2. Di
indonesia peraturaan perundang-undangan Upah Minimum mengaju pada UUD 1945 pasal
27 ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan
yang layak. Akan tetapi dalam perhitungan upah minimum pemrintah juga perlu
memperhatikan hal-hal lain selain penghidupan layak, seperti tingkat produktivitas dari
tenaga kerja, agar perusahaan teatap bisa bertahan dan tidak mengalami kerugian. Maksudnya
bahwa dalam penetapan upah minimum pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada satu
pihak karena perusahaan juga harus mendapatkan perhatian yang sama dengan para pekerja.
1Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, 269-285 KEBIJAKAN UPAH MINIMUM UNTUK PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN 2 Kebijaksanaan Kesempatan Kerja di negeri-negri sedang berkembang hal 126-127
Penetapan upah minimum merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan
para pekerja di seluruh Indonesia. Mengingat begitu banyaknya perusahaan multinasional
yang mendirikan perusahaannya di Indonesia maka untuk menciptakan kesejahtraan para
pekerja pemerintah dihaharapkan bisa berkontribusi untuk membantu para pekerja salah
satunya dalam bentuk penetapan upah minimum.
Upah Minimum bukan hanya menjadi masalah bagai Indonesia akan tetapi menjadi
masalah hampir bagi seluruh negara di dunia baik negara maju ataupun negara berkembang.
Pada tahun 1938, Fair Labor Standars Act Amerika Serikat menetapkan upah minimum 25
sen per jam untuk semua industri waktu itu. Kemudian pada tahun 1940, upah minimum
dinaikkan menjadi 40 sen per jam, pelaksanaan undang-undang ini telah mengakibatkan
banyak perusahaan yang menangguhkan kegiatan produksi mereka dan pengangguran
bertambah luas. Kemudian pada ahir tahun 1940, upah minimum diturunkan menjadi 20 sen
dan variasi yang cukup besar di dalam lingkungan dan antara industri-industri diperkenankan.
Kemudian di negara lain yaitu thailand, undang-undang upah minimum di thailand baru di
perkenalkan pada tahun 1973, untuk empat provinsi. Dan baru pada tahun 1974 di
perkenalkan ke seluruh kerajaan. Akan tetapi setelah empat hari di tetapkan, pemerintah
langsung menerima tuntutan dari kaum buruh tekstil yang mengalami pemogokan, sehingga
pada hari yang sama pemerintah dan pemimpin buruh mencapai kesepakatan untuk
menetapkan upah sebesar 20 bath per hari3. Contoh ini mengilustrasikaa bahwa kebijakan
dalam upah minimum bukanlah hal yang mudah, jika dilihat dampak yang akan terjadi.
Hingga saat ini, masalah perburuhan dan ketenagakerjaan, khususnya upah minimum, terus
mengalami perubahan. Perubahan yang paling mendasar dan krusial terjadi setelah krisis
ekonomi pada tahun 1997 yang membuka iklim reformasi dan demokratisasi. Iklim ini
mendorong Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No.87/1948 mengenai
Kebebasan Berserikat. Konstelasi politik perburuhan di Indonesia sejak saat itu mulai
berubah dengan munculnya banyak Serikat Buruh yang berupaya menjadi representasi buruh
dalam hubungan industrial, baik secara bipartit di tingkat perusahaan maupun tripartit antara
lain dalam institusi Dewan Pengupahan.
2. Rumusan Masalah
1. Apakah upahminimum provinsi sudah sesuai dengan KHL ?
3 Lihat Publik Riset Bank Dunia, kebijaksanaan kesempatan kerja di negeri-negeri sedang berkembang. Hal 126-127
2. Bagaimana formulasi dan mekanisme dalam menetapkan upah minimum
Provinsi?
3. Apakah upah minimum provinsi di Indonesia sudah layak atau belum layak ?
B.Landasan Teori dan Studi Literatur
1.Teori Upah
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa
yang telah atau akan dilakukan4. Sedangkan menurut teori ekonomi, Menurut teori ekonomi,
upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-
jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang
ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa
atau syaratsyarat tertentu (Sadono Sukirno, 2005).
2.Teori Ekonomi Upah Minimum
Upah Minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para
pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan
usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Tingkat upah minimum yang berlaku di setiap
daerah atau provinsi berbeda-beda yang dikenal dengan Upah Minimum regional (UMR).
Upah Minimum merupakan bayaran terendah yang dibayarkan oleh pengusaha terhadap
karyawaanya sebagai balas jasa atau imabalan terhadap pekerjaan dalam memproduksi
barang atau jassa. Sesuai dengan peraturan pemerintah Sebagaimana yang telah diatur dalam
PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional
maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap
daerah.
Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada
tingkat pendapatan "living wage", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan
pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dari
eksploitasi tenaga kerja terutama yang low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan
4 Lihat Pasal 30 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang
diperkirakan teori ekonomi konverisional (Kusnaini, 1998).
Pasar Kompetitif
Pada pasar yang bersaing secara kompetitif, maka pengusaha dan tenaga kerja bebas masuk
dan keluar pasar. sehingga alokasi tenaga kerja dapat terjadi pada suatu ekuilibrium yang
efisien dan kondisi profit tercapai saat marginal cost = marginal revenue product of labor.
Gambar 1 Upah Minimum di Pasar Kompetitif
Pada gambar diatas menunjukkan keseimbangan menunjukkan kondisi keseimbangan
harga dan tenaga kerja dilihat dari model kompetitif. Kurva permintaan tenaga kerja
digambarkan menurun (downward sloping) menunjukkan marginal revenue product of labour
(MRP). MRP yang menurun ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap output
(produktivitas) akan meningkat pada tingkat yang lambat laun menurun (diminishing rate)
ketika tenaga kerja ditambah. Di sisi lain, kurva penawaran tenaga kerja adalah menaik
(upward sloping) menggambarkan alternatif-alternatif penerimaan yang diterima oleh
pekerja. Tingkat keseimbangan dari tingkat upah dan tenaga kerja ditunjukkan oleh
pertemuan antara kurva permintaan (D) dan kurva penawaran (S).
Seperti gambar diatas yang menunjukkan tingkat upah keseimbangan adalah W0,
sedangkan E0 keseimbangan tenaga kerja. Seandainya upah minimum berada di atas tingkat
keseimbangan W1, kondisi ini akan menciptakan kelebihan penawaran tenaga kerja (excess
supply of labour) menggambarkan bahwa hanya E1 yang akan dipekerjakan dengan jumlah
pekerja yang tersedia sebesar E2. Kelebihan penawaran ini menyebabkan turunnya tenaga
kerja yang akan dipekerjakan dari E0 (tingkat keseimbangan) ke E1. E1 secara otomatis
menunjukkan tingkat keseimbangan yang baru setelah adanya kebijakan upah minimum di
dalam pasar kompetitif
Model Dual Sektor
Model dual sektor, dimana dikembangkan oleh Welch (1974) adalah perluasan dari model
kompetitif. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat dua sector di dalam ekonomi
(segmentasi ekonomi) yaitu sector formal (yang terkover oleh kebijakan upah minimum) dan
sector informal (sector yang tidak terkover oleh kebijakan upah minimum) dengan mobilitas
yang sempurna antar dua sector tersebut. Sebelum adanya kebijakan upah minimum kedua
sector ini diasumsikan menerima upah pada tingkat yang sama yaitu W0.
Gambar 2 : upah minimum disektor Informal
Seandainya kemudian ada kebijakan upah minimum pada sektor formal yang lebih
tinggi dibandingkan tingkat keseimbangan upah W0. Hal ini akan menyebabkan sector
formal menjadi lebih dipilih oleh pekerja dibandingkan sector informal. Dengan kata lain
kebijakan upah minimum ini menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja (excess supply
of labour) pada sector formal. Berdasarkan model dual sector ini kelebihan penawaran pada
sector formal akan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari sector formal ke sector
informal. Kondisi ini digambarkan oleh pergeseran dari kurva penawaran dari sector informal
dari S0 ke S1 pada gambar 2.
C. Analisis
1. kebijakan upah minimum provinsi di Indonesia
Setelah adanya otonomi daerah, penetapan upah minimum setiap daerah di lakukan sesuai
dengan keputusan kepala daerah masing-masing, dengan tetap memperhatikan komponen
dalam penentuan upah minimum di Indonesai. Dalam peraturan pemerintah ada beberapa hal
yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam penentuan upah minimum yaitu :
(a) biaya Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
(b) indeks harga konsumen (IHK)
(c) kemampuan, pertumbuhan dan, keberlangsungan dari perusahaan
(d) tingkat upah minimum antar daerah
(e) kondisi pasar kerja
(f) pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita
1.1 kebijakan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak
Berdasarkan peraturan pemerintah yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945,
berkaitan dengan kebutuhan hidup layak. Peraturan mengenai KHL, diatur dalam UU No.13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL,
diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan
Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Namun, Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No. 17 tahun 2005 direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012 tentang
Perubahan Penghitungan KHL. Sejak tahun 2005 kebutuhan hidup layak menjadi salah satu
komponen dalam penetapan standar upah minimum di Indonesia, karena berkaitan dengan
kesejahteraan pekerja, dibandingkan dengan kebijakan kebijakan upah minimum sebelumnya
hanya melihat kebutuhan hidup minimium, KHM memiliki 43 komponen dengan
menggunakan standart kualitas sedang, untuk dapat hidup dan bekerja dengan sehat, adalah
3000 kalori. Sedangkan KHL memiliki 46 komponen dengan menggunakan standart kualitas
sedang, untuk dapat hidup dan bekerja dengan sehat, adalah 3000 kalori. Walaupum hanya
peningkatan 3 kompenen di dalam KHL, namun penambahan komponen ini dapat membantu
peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Kebutuhan hidup layak, menjadi kompponen
yang harus di penuhi oleh para pekerja lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik,
ataupun non fisik dan sosial dalam kurun waktu satu bulan. Standar KHL terdiri dari
beberapa komponen yaitu :
1. Makanan & Minuman (11 items)
2. Sandang (9 items)
3. Perumahan (19 items)
4. Pendidikan (1 item)
5. Kesehatan (3 items)
6. Transportasi (1 item)
7. Rekreasi dan Tabungan (2 item)
Untuk itu kebutuhan hidup layak menjadi komponen utama dalam penetapan upah minimum
terus di upayakan tanpa mengesampingkan komponen-komponen lainnya seperti Indeks
Hagra Konsumen (IHK), perumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, dan komponen-
komponen lainnya. Tidak lupa juga, penetapan upah minimum setiap daerah harus selalu di
perhatikan agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Menurut peraturan pemerintah, Upah
minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Namun sayangnya dalam
peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk
tunjangan, sehingga seringkali menimbulkan kontroversi bagi pengusaha dan pekerja5.
Sehingga sosialiasi tentang komponen jidup layak dalam penetapan upah minimum harus
selalu lakukan demi meningkatka kesejahteraan para pekerja.Berdasarkan nilai harga survey
tersebut, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan factor lain : produktivitas,
pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan
saran/pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kotamadya.
1.2 perhitungan tingkat KHL sementara 2015
Tabel 3.1 perhitungan KHL sementara 2015 dalam Rupiah6
Provinsi tingkat HKL 2015 Tingkat UMP 2015NAD 1.732.413 1.900.000
Sumatra Utara 1.271.058 1.625.000
5 Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, 269-2856 http://bisnis.liputan6.com. Di akses pada tanggal 8 April 2015
Sumatra Barat 1.474.227 1.615.000Bangka Belitung 2.200.000 2.100.000
Bengkulu 1.499.826 1.500.000Lampung 1.442.898 1.581.000
Bali 1.612.817 1.621.000DKI Jakarta 2.311.975 2.700.000
NTB 1.430.064 1.330.000NTT 1.299.000 1.250.000
Kalimantan Barat 1.997.029 1.560.000Kalimantan Selatan 1.691.000 1.870.000Kalimantan Timur 2.206.126 1.620.000
Sulawesi Utara 1.069.037 2.150.000Sulawesi Tenggara 1.621.741 1.652.000Sulawesi Tengah 1.499.791 1.500.000
Maluku Utara 2.333.166 1.577.000Papua 2,171.94 2.193.000
Papua Barat 2.242.225 2.051.000Kalimantan Tengah 2.254.000 1.869.367
sulawesi barat 1.981.507 1.655.500maluku 2.197. 450 1.650. 000
Riau 1.872.000 1.878.000Jambi 1.708.000 1.710.000
Source : Tabel Di Olah
Tabel di atas menyaajikan tingkat kebutuhan hidup layak dan upah minimum dari 25
provinsi di indonesai, berdasarkan hasil perhitungan sementara tingkat kebutuhan layak
pekerja, masih banyak provinsi yang belum memenuhi prosedur penetapan upah minimum,
sehingga di perlukan tinjauan ulang dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Selain
itu ada empat provinsi yang tidak menetapkan upah minimum provinsi atau UMP yaitu Jawa
Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Barat. Sedangkan provinsi yang belum
tercatat masih menunggu keputusan sidang dewan pengupahan daerah masing. sementara itu
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih
melakukan pemantauan dan menunggu laporan Surat Keputusan dari 3 gubernur terkait
penetapan UMP 2015.Menteri Ketenagakerjaan juga siap memberikan konsultasi, asistensi,
dan mediasi kepada dewan pengupahan daerah dan pemerintah daerah provinsi yang belum
menetapkan UMP. Jika dilihat dari rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77
persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta. Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata
komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta, masih ada beberapa derah
yang masih menetapkan upah minimum dibawah upah minimum nasional dan tingkat
kebutuhan hidup layak provinsi. .
2 Indeks Harga Konsumen
Indeks harga konsumen merupakan penjelasan mengenai naik turunnya harga kebutuhan
barang dan jasa dalam suatu daerah, naiknya harga kebutuhan hidup ini secara tidak langsung
mencerminkan tingkat inflasi.Tingkat Upah Minimum terutama upah minimum Propinsi
dipengaruhi oleh IHK, pertumbuhan ekonomi daerah dan KHL, sedangkan kenyataan yang
terlihat dari data tingkat pertumbuhan ekonomi berfluktuatif sedangkan Upah Minimum
Propinsi terus mengalami peningkatan. persentase kenaikan IHK dan KHL tidak sebanding
dengan persentase kenaikan upah minimum propinsi. Menurut Pratomo dan Adi Saputra
(2011) mengemukakan dalam menentukan tingkat upah minimum tingkat inflasi atau indeks
harga konsumen merupakan komponen dalam mempertimbangkan penetapan upah minimum
kabupaten.
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01 tahun 1999 tentang Upah Minimum
menyatakan bahwa didalamnya terdapat perubahan tingkat upah minimum provinsi dengan
melihat inflasi atau indeks harga konsumen sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan
upah minimum. Sehingga Indeks harga konsumen menjadi salah satu komponen yang sangat
penting untuk di perrhatikan, karena indeks harga konsumen ini mencerminkan tinngkat
inflasi, maka indeks harga konsumen akan berhubungan dengan tingkat upah riil yang akan di
terima oleh para pekerja. Kenaikan upah akan berhubungan dengan inflasi dan permintaan
tenaga kerja . pada tingkat pengangguran yang rendah, pengusaha cendrung untk
meningkatkan upah untuk menarik penawaran tenaga kerja, sebaagai konpensasinya, harga
output dari perusahaan harus di tingkatkan, Peningkatan harga output berarti laju inflasi
meningkat. Laju inflasi yang tinggi mengakibatkan nilai riil upah merosot merugikan pekerja.
Di daerah Nusa Tenggara Barat, kenaikan harga BBM menjadi salah satu alasan bagi
pengusaha untuk tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan prosedur yang telah di
tetapkan, karena kenaikan pada harga BBM berpengaruh terhadap peningkatan biaya
produksi, belum lagi ditambah dengan adanya peningkatan pada upah minimum, sehingga
upah minimum di Nusa Tenggara Barat lebih rendah dari kebutuhak hidup layak.
.
3 Metode Penetepan Upah Minimum
Kerena penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah,
maka penetapan upah harus sesuai dengan komponen yang telah di tetapkan dalam UUD
1945 tentang penetapan upah minimum, salah satunya UUD 1945 pasal 27 ayat 2 tentang
penghidupan yang layak bagi pekerja, dan juga tingkat inflasi yang berlaku di bernagai
daerah. Karena perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di hitung di provinsi masing-
masing, maka penetapan upah minimum provinsi harus sesuai dengan hasil KHL yang telah
di tetapkan. Bagi beberapa provinsi yang masih menetapkan upah minimum di bawah standar
yang telah di hitung maka diperlukan peninjauan ulang dari dewan penguapahan nasional.
Kesimpulannya bahwa metode dalam penetapan upah minimum provinsi minimum sama
dengan tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masing-masing provinsi. Sealain itu
pemerintah juga perlu melakukan sosialisai dalam penentuan upah minimum sesuai dengan
undang-undang yang berlaku.
D. Kesimpulan
Berdasarakan pembahasan sebelumnya, ada beberapa point penting yang dapat disimpulkan
dalam penetapan upah minimum, yaitu
1. Kebujakan upah minimum telah menalami perubahan terutama setelah adanya
otonomi daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada
pemerintah derah untuk menetapkan tingkat upah minimum provinsi berdasarkan
tingkat kebutuhan hidup layak (KHL)
2. Selain itu pelaksanaan kebijakam upah minimum sesuai dengan UUD 1945 pasal 27
ayat 2 tentang penghidupan yang layak bagi pekerja, yang memuat beberapa hal yang
harus diperhatikan diantaranya, memasukkan kebutuhan hidup layak sebagai
komponen dalam penetapan upah minimum. Akan tetapi berdasarkan perhitugan
sementera tingkat kebutuhan hidup layak dari setiap provinsi, masih ada provinsi
yang menetapkan upah minimum dibawah KHL.
3. Karena IHK mencerminkan tingkat harga barang dan jasa maka pemerintah daerah
juga harus memperhatikan tingkat inflasi di daerah masing-masing dalam penetapan
upah minimum provinsi, agar daya beli dari pekerja tidak berkurang dan
kesejahteraan pekerja tetap bisa di tingkatkan.
E. Rekomendasi
Berdasarkan pembahsan menganai kebutuhan hidup layak , ada beberapa rekomendasi yang
harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan upah
minimum yang sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 sebagai berikut.
1. Adanya konsistensi dari pemerintah dalam menjalan UUD 1945 dalam hal ini UUD
1945 Pasal 27 ayat 2 tentang kebutuhan hidup layak berhubungan dengan penetapan
upah minimum provinsi.
2. Karena masih banyaknya provinsi yang masih menetapkan upah minimum dibawah
standar KHL, dan di bawah UMR nasional, maka pemerintah pusat di harapkan
mampu memberikan bantuan dan juga arahan bagi dewan pengupahan daerah untuk
tetap melihat kondisi para pekerja.
Daftar Pustaka
Squire,Lyn. 1982, Publik Riset Bnak Dunia, Kebijaksanaan Kesempatan kerja di Negara-
negara Berkembang. Universitas Indonesia (UI-Press).
Budiyono. 2007, Penetepan Upah Mimimum Dalam Kaitannya Dengan Upaya Perlindungan
Bagi Pekerja /Buruh dan Perkembangan Perusahaa. Universitas Diponegoro Semarang
Shasta Pratomo, Devanto, Mahardika Adi Saputra,Putu. Kebijakan Upah Minimum Untuk
Perekonomian yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945. Journal of Indonesian Applied
Economics Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, 269-285
Kristanto,Ilham. 2013, Skripsi, Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember.
Legislator dukung Besaran UMP NTB direvisi Ulang
http://mataram.antaranews.com. Di akses pada tanggal 8 April 2015
Daftar Lengkap UMP di seluruh Indonesai
http://bisnis.liputan6.com. Di akses pada tanggal 8 April 2015
Daftar Lengkap Perhitungan KHL Provinsi di Seluruh Indonesai
http://bisnis.liputan6.com. Di akses pada tanggal 8 April 2015