partai politik, pemilihan umum dan ketimpangan sosial dan

115
Laporan Penelitian INFID No. 3 / 2014 Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia

Upload: vanhanh

Post on 13-Jan-2017

242 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Laporan Penelitian INFID No. 3 / 2014

Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di

Indonesia

 

 

LAPOR“PartaiStudiK

Coverde

RANHASIL

iPolitik,P

Kerjasama

epan:http://

LPENELITI

Pemilihan

a

/benwicak.blo

IAN

Umumdan

ogspot.com/2

i

nKetimpa

2014/03/kam

anganSosi

mpanye‐2014

aldanEko

4.html

onomidiInndonesia”

 

 

 

ii

DAFTARSINGKATANAD/ART:AnggaranDasar/AnggaranRumahTangga

APBD:AnggaranPendapatanBelanjaDaerah

APBN:AnggaranPendapatanBelanjaNegara

BHP:BadanHukumPendidikan

BLT:BantuanLangsungTunai

BMT:BaitulMalwatTamalatauBankKreditMikro

Bodebek:Bogor,Depok,Bekasi

BOS:BantuanOperasionalSekolah

BPJS:BadanPenyelenggaraJaminanSosial

BUMD:BadanUsahaMilikDaerah

BUMN:BadanUsahaMilikNegara

Caleg:calonanggotalegislatif

DCT:DaftarCalonTetap

Depnaker:DepartemenTenagaKerja

Diknas:PendidikanNasional

DIY:DaerahIstimewaYogyakarta

DKI:DaerahKhususIbukota

DPC:DewanPimpinanCabang

DPD:DewanPimpinanDaerah

DPN:DewanPimpinanNasional

DPP:DewanPimpinanPusat

DPRRI:DewanPerwakilanRakyatRepublikIndonesia

 

 

 

iii

DPRD:DewanPerwakilanRakyatDaerah

DPW:DewanPimpinanWilayah

FKUnmul:FakultasKedokteranUniversitasMulawarman

Gapoktan:GabunganKelompokTani

GBHN:GarisBesarHaluanNegara

Gerindra:GerakanIndonesiaRaya

GNP:GrossNationalProduct

Golkar:GolonganKarya

HAM:HakAsasiManusia

Hanura:HatiNuraniRakyat

HIV:HumanImmunodeficiencyVirus

IPKI:IkatanPendukungKemerdekaanIndonesia

IPM:IndeksPembangunanManusia

Jabar:JawaBarat

Jamkesda:JaminanKesehatanDaerah

Jamkesmas:JaminanKesehatanMasyarakat

Jampersal:JaminanPersalinan

Jasmas:JaringAspirasiMasyarakat

Jateng:JawaTengah

Jatim:JawaBarat

JKN:JaminanKesehatanNasional

Kaltim:KalimantanTimur

KB:KeluargaBerencana

 

 

 

iv

Kemendagri:KementrianDalamNegeri

KK:KepalaKeluarga

KKN:Korupsi,Kolusi,Nepotisme

KPU:KomisiPemilihanUmum

KUR:KreditUntukRakyat

Letj.:LetnanJenderal.

LSM:LembagaSwadayaMasyarakat

Malut:MalukuUtara

MARA:MajelisAmanatRakyat

Mayjen:MayorJenderal.

MP3EI:MasterplanPercepatandanPerluasanPembangunanEkonomiIndonesia

Munas:MusyawarahNasional

Musrenbang:MusyawarahRencanaPembangunan

Narsum:Narasumber

Nasdem:NasionalDemokrat

NGO:Non‐GovernmentOrganization

NKRI:NegaraKesatuanRepublikIndonesia

NTT:NusaTenggaraTimur

NU:NahdlatulUlama

Orba:OrdeBaru

Ornop:Organisasinon‐Pemerintah

PAN:PartaiAmanatNasional

Parkindo:PartaiKristenIndonesia

 

 

 

v

Parpol:partaipolitik

PBB:PartaiBulanBintang

PBNU:PengurusBesarNahdlatulUlama

PDI:PartaiDemokrasiIndonesia

PDIP:PartaiDemokrasiIndonesiaPerjuangan

PDRB:ProdukDomestikRegionalBruto

Pemda:pemerintahdaerah

Pemilu:pemilihanumum

Pemilukada:pemilihanumumkepaladaerah

Perda:peraturandaerah

Perindo:PersatuanIndonesia

PKB:PartaiKebangkitanBangsa

PKPI/PKPIndonesia:PartaiKeadilandanPersatuanIndonesia

PK:PartaiKeadilan

PKS:PartaiKeadilandanKesejahteraan

PMI:PalangMerahIndonesia

PMS:PenyandangMasalahkesejahteraanSosial

PNI:PartaiNasionalIndonesia

PNPM:ProgramNasionalPemberdayaanMasyarakat

POLRI:PolisiRepublikIndonesia

PPKB:PergerakanPerempuanKebangkitanBangsa

PPP:Partai:PartaiPersatuanPembangunan

PPSK:PusatPengkajianStrategidanKebijakan

 

 

 

vi

PSII:PartaiSarekatIslamIndonesia

PT:PerguruanTinggi

Purn.:Purnawirwan

RA:ReformaAgraria

Rakernas:RapatKerjaNasional

Raskin:BerasuntukRumahTanggaMiskin

RPJMD:RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah

RS/RSUD:RumahSakit/RumahSakitUmumDaerah

SAW:Shallallahu“AlaihiWassalam

SBY:SusiloBambangYudhoyono

SD:SekolahDasar

SDA:SumberDayaAlam

SDM:SumberDayaManusia

Sekjen:SekretarisJenderal

SKPD:SatuanKerjaPerangkatDaerah

SMP:SekolahMenengahPertama

SMA/SMU:SekolahMenengahAtas/SekolahMenengahUmum

SMK:SekolahMenengahKejuruan

Sulsel:SulawesiSelatan

Sumbar:SumateraBarat

Sumut:SumateraUtara

TK:TamanKanak‐Kanak

TKI:TenagaKerjaIndonesia

 

 

 

vii

TNI:TentaraNasionalIndonesia

UI:UniversitasIndonesia

UKM:UsahaKecildanMenengah

UMKM:UsahaMikro,Kecil,danMenengah

UNILA:UniversitasLampung

UUD:Undang‐UndangDasar

UU:Undang‐Undang

 

 

 

viii

KATAPENGANTAR

SejakberakhirnyaerarejimotoriterOrdeBaruyangditandaidenganmundurnyaPresidenSoheartopada1998,Indonesiaakhirnyamengalamifasegelombangdemokratisasisepertidialami berbagai negara lain di Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Pemiludemokratisdanmultipartaipertamapascarejimotoriterpada1999menandaimomentumberkelanjutandaritransisidemokrasiyangdialamiIndonesia.

Setelahreformasipolitikdandemokratisasiberlangsunglebihdari15tahun,danpemilu‐pemilu semakin bebas, demokratis dan bahkan langsung, muncul berbagai kritik dangugatan terhadap peran dan kontribusi partai politik. Di satu pihak, parpol adalah salahsatuagenutamasistemdemokrasi,sehinggasangatdiharapkankontribusidansolusinya,tidak hanya dalammeningkatkan kualitas demokrasi ke arah yang lebih substansial danterkonsolidasi,tetapijugadalammeningkatkankualitastata‐kelolapemerintahan.Namundipihaklain,parpoljugadianggapsebagaisalahsatusumberproblemitusendiri.Betapatidak,kasus‐kasuskorupsi,suap,danpenyalahgunaankekuasaanyangmasihmarakpasca‐Soeharto, ternyatamelibatkan semua parpol dan unsur pimpinan parpol, baik di jajaranpemerintahanmaupunlembaga‐lembagalegislatif,ditingkatpusathinggadaerah.

Terkait realitas politik tersebut, kritik dan gugatan publik juga ditujukan terhadapkomitmen dan visi parpol mengenai arah penataan Indonesia ke depan, baik di bidangsosialbudaya,ekonomi,politik,hukum,danpertahanankeamanan.Apakahparpol‐parpolyangtumbuhsuburmewarnaidemokrasikitahariinisungguh‐sungguhmemilikiproposalyanggenuinemengenaiarahIndonesiakedepan?Atausebaliknya,parpolhanyaberisiparapemburu rente yang memanfaatkan momentum kebebasan dan demokrasi untukkepentinganjangkapendekmerekasendiri?

Dalam kaitan itu, naskah yang berada di tangan pembaca ini adalah laporan penelitianterkait platform politik atau haluan politik 12 parpol peserta Pemilu 2014 tentang isuketimpangan.Pertanyaannya,apakahparpolyangberkompetisidalampemiludiIndonesiadewasainimemilikihaluanpolitikdankomitmenterkaitisuketimpangansosial‐ekonomi?Jikakomitmenituada,sejauhmanahalitutercermindalamprogram,kebijakan,tindakan,danperilakupartai,baikditingkatpusatmaupundaerah?

Pertanyaan‐pertanyaan di atas dan upayamencari jawaban serta penjelasannyamelaluiriset, jelas merupakan kebutuhan yang signifikan bagi bangsa kita tidak hanya dalamrangkapeningkatankualitaspelembagaanparpol,melainkanjugakualitasdemokrasidan

 

 

 

ix

pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu ke pemilu di negeri ini. Dalam bahasa lain,kajian semacam ini diperlukan agar parpol kembali ke “jalan lurus dan benar”, sertaterhindardariperangkap“benalu”bagipemerintahandandemokrasiIndonesia.

Sehubungandenganitu,atasnamaPusatPenelitianPolitik(P2P)LIPI,sayamengucapkanterima kasih kepada pimpinan INFID atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikanuntukmelakukankajianyangpentingini.Semogakerjasamaserupadapatdilanjutkankedepan,terutamadalamrangkamendorongterwujudnyademokrasiyanglebihsubstansialdan terkonsolidasi. SelakuKepala P2P LIPI saya jugamengucapkan terima kasih kepadatim peneliti yang dipimpin oleh Irine Gayatri yang dapatmenyelesaikan studi ini sesuaijadwalsertadalamwaktuyangralatifpendek.

Semoganaskah laporan inimenjadi bagiandari komitmendan kontribusi kecil P2PLIPIdalam turut memajukan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa Indonesia kedepan.

Jakarta,Maret2014.

SyamsuddinHaris

KepalaPusatPenelitianPolitikLIPI

 

 

 

x

KATAPENGANTAR

KetimpangansampaisaatinimasihmenjadisalahsatupermasalahanutamadiIndonesia,meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi 1997/1998 cenderungstabil dan membaik, tetapi ketimpangan yang ada belum dapat diselesaikan seiringberjalannya waktu dan bergantinya kepemimpinan negara. Sebagai contoh KesenjanganWilayah antara JawadenganLuar Jawa: tahun1985 sebesar 54,4% ‐ 45,6%, sementaradatatahun2012sebesar57,6%‐42,4%,tidakadaperubahanyangberartidariduawlayahtersebut. Demikian juga jika kitamelihat pada pembagianKawasanBarat Indonesia danKawasanTimur Indonesia,hampir tidakmengalamiperubahandalam12 tahun terakhir,yaitusekitar83%–17%.Darisegipendapatan,ketimpanganpendapatanpendudukIndonesiayangdiukurdariginiratio jugamengalami kenaikan dari 0,38 di tahun 2010menjadi 0,41 pada tahun 2011,artinya jurang pendapatan tertinggi dan terendah semakin lebar. Banyak factor yangmenyebabkanterjadinyaketimpangandiIndonesia,tetapiyangutamaadalahtidakadanyastrategi utuh yang sudah mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam danlingkungan, terjaminnya hak‐hak asazi manusia serta pemenuhan hak‐hak dasar wargaNegaraterutamadiwilayahyangmasihtertinggal.Darisisitatakelolapemerintahan,ketimpanganjugabelummendapatperhatiandariactor‐aktor lainnya seperti partai politik dan parlemen dalam hal ini Dewan PerwakilanRakyat.Merekamasihmelihatketimpangansebagaiisuno2dibandingkandengankorupsi,pemerintahanyangbaik,reformasibirokrasiataupunpertumbuhanekonomi.Melihat kondisi tersebut, INFID sebagai salah satu lembaga yang concern terhadapketimpangan yang terjadi di Indonesiamelihat perlunyamelihat/mengidentifikasi partaipolitik sebagai aktor pembangunan dalam melihat persoalan yang berkaitan denganketimpangan di Indonesia. Mengapa partai politik, karena melalui partai politiklah,aspirasi pemilih bisa diagregasi dalam bentuk kebijakan ketika mereka terpilih sebagaianggota parlemen. Proses identifikasi ini dilakukanmelalui riset yang dikerjakan INFIDbersamaPusatPenelitianPolitik(P2P)LembagaIlmuPengetahuanIndonesia(LIPI).Riset dilakukan sejak bulan November, dilakukan terhadap 12 partai politik pesertapemilihanumum2014di10daerah.Secaraumumriset inidilakukanuntukmenjawab3hal besar mengenai partai politik dan ketimpangan yaitu persepsi parpolmengenai Isuketimpangan,bentuk‐bentukkebijakandanprogramketimpangansosialdanekonomiyangdimiliki oleh 12 partai politik peserta pemilu 2014 dan strategi parpol melaksanakanprogramkebijakandanketimpangan

 

 

 

xi

Risetini jugadimaksudkanuntukmelihatsiapasajapartaipolitikyangbisabekerjasamauntukmenanganiisu‐isuketimpangandiIndonesia.Hasilrisetinijugabisadigunakanolehpartai politik untukmenyusun ulangmanifesto, strategimaupun programpolitik terkaitdenganketimpanganyangada, sehinggapadaakhirnyadiharapkansemainbanyakpihakyangmemilikiconcernterhadapmasalahtersebut.

Pada akhirnya, INFID berterima kasih kepada rekan‐rekan di P2P LIPI terutama IrineHGayatri, Pandu Y. Adaba yang sudah bekerja keras mengerjakan riset ini sekaligusmengorganisirkerjateman‐temanpenelitidi10daerahpenelitian.

SemogahasilrisetinibergunabagiperbaikanIndonesia.

Jakarta,26Maret2014

BekaUlungHapsaraProgramManagerINFID

 

 

 

xii

DAFTARISI

1. RingkasanTemuan 01

1.1 Pengantar 01

1.2TemuanPenelitian 04

2. Metode 25

3. AnalisaDanPembahasan 28

3.1 PartaiPolitikDanKetimpanganEkonomi

3.2 PartaiPolitikDanKetimpanganNonEkonomi

4. Kesimpulan 47

DaftarPustaka 48

Lampiran 50

 

 

Hal1

1.RINGKASANTEMUAN1

1..1.Pengantar

StudikolaboratifpertamaolehP2PdanINFIDini mengambilfokuspadaposisi12partaipolitik (parpol) peserta Pemilu 2014 terhadap isu ketimpangan.Diletakkan dalamlatarpasca reformasi di Indonesia 1998, maka fokus pada posisi 12 parpol ditelaah daribagaimanaisuketimpangandirepresentasikandalamplatformpartaipolitik.Dalamstudiinipartaipolitikdilihatmemilikidua sisi: sebagaibagiandaripersoalandan jugabagiandarisolusi.Dalamdimensiparpolsebagaipersoalan,sudahmarakdikajibagaimanaparpoltidak lainmenjadi arena kompetisi self interest dari elite‐elitenya. Selain kecenderunganoligarkis, parpol kerapkali disoroti karena tidak mencerminkan kehendak politik danekonomirakyatmelainkanhanyamewakilisekelompokkecildiajanglegislatif.Parpoljugakerapdilihat tidaksensitifpadapenderitaanrakyat terkaitdengandampakekonomidarikeputusan politik yang dihasilkan oleh eksekutif pada isu‐isu strategis yang berkenaandengankesejahteraan.

Partai politik dipahami sebagai suatu tipe organisasi politik yang berupaya untukmempengaruhi,atasusecarakeseluruhanberfungsisebagaipemerintahyangmengerjakankebijakanpolitik;biasanyadengancaramenominasikankandidat‐kandidatmerekasendiridanmendudukanmereka pada posisi tertentu (di eksekutif).Parpol ebrpartisipasi dalamkampanye pemilu, melakukan sosialisasi dengan publik/konstituen, dan mengritiktindakan atau keputusan pemerintah.Parpol seringkalimendukung satu posisi ideologis,atau visi, yang diwujudkan dalam program partai, serta dipertegas oleh suatu platformtertulis dengan tujuan‐tujuan khusus, membentuk koalisi di antara kepentingan‐kepentinganpolitikyangberbeda.2

Berkaca dari pengalaman pemilu‐pemilu pasca Orde Baru tahun 1999, 2004, 2009 kitamelihat bahwa partai politik, selain menjadi sumber rekrutmen posisi dalam birokrasi,dapatmenjadimitrakerjapemerintahdanpengawaspemerintahketikamerekanantinyaterpilihsebagaiwakilrakyatdiDPR,DPRDdanjugadiberbagailembagaeksekutif.PartaipolitikdanwakilnyadiDPRberwenangdalamhal(a)UUAPBNyangmengesahkanrencanabelanja dan alokasi anggaran; (b) menilai jalan/ tidaknya kebijakan dan programpemerintah;(c)mengusulkancarabaruatauukuranbarudalammenilaiberhasiltidaknya

                                                            1 Tim peneliti berterimakasih pada INFID khususnya Direktur, Bpk. Sugeng Bahagijo, Menejer Program, BekaHapsara, dan P2P LIPI khususnya Kepala Puslit Prof. Dr. Syamsuddin Haris, atas kelancaran riset yang dilakukan oleh peneliti yaitu Irine H Gayatri, M.A., dan Pandu Yuhsina Adaba, S.Ip.,(koordinator), anggota tim peneliti yaitu Sarah Siregar,M.Si., Luky Sandra Amalia, S.Ip., Ibnu Nadzir, S.Ant.,Amin Mudzakkir, S.S., Saiful Hakam, M.Hum., Wahyudi Akmaliah, M.A., Triyono, S.Ip., Galih Andreanto, S.T.P., dan asisten peneliti, M. Ikhsan Rizal Assalam. Terimakasih pada Dini Rahmiati (P2P) dan Cici (INFID) atas bantuan administrasinya.Penghargaan pada semua narsum di DPP maupun DPW/DPD dari 12 parpol atas kesediaan diwawancara dan berbagi dokumen.

2 Lihat, P.H. Collin, Dictionary of Politics and Government, London: Bloomsburry Publishing, 2004.

 

 

Hal2

pembangunan;(d)wakil‐wakilpartaipolitikmenjadikepaladaerahdandengandemikianberkesempatanuntukmengubah/memperbaiki praktik pelayananpublikdi pemerintah.Dalamdimensi solusi, kitamelihat bahwaposisiwakil‐wakil parpol di berbagai lembagaeksekutif (kementrian)memiliki peluanguntuk mendorong rencana pembangunan yanglebih inklusif untukmengatasi kemiskinandanketimpanganyang semakin riil dirasakanrakyat Indonesia, baik ketimpangan ekonomi (pendapatan) maupun ketimpangan nonekonomi (akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap fasilitas pendidikan,gender,danlainnya).

Posisi parpol dalam studi ini diletakkan dalam konteks dinamika ekopol di Indonesia dimana adaketimpanganekonomidannonekonomi (atau seringkali disebut ketimpangansosial).Ketimpanganiniberlangsungdalamkonteksnasionaldimana liberalisasiekonomipasca 1998 menyebabkan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada modalasing.3Situasi ini mendorong arus sumber daya mengalir keluar. Dalam konteksdesentralisasi, yang berlangsung sejak 1999, semakin jelas bahwa penguasaan sumberdaya (alam khususnya) lebih berada di tangan aktor‐aktor/korporat nasional dan lokalselain global, sehingga perspektif untuk mengedepankan kentungan lebih diutamakandaripadauntukagendamemakmurkanrakyat.Dimanakahposisiparpoldalamhalini?

Hariiniposisi(danperan)parpolmemilikipotensiuntukmenjadilebihkritisdansensitif,pada isu ketimpangan. Hal ini dimungkinkan sebab telah melampaui periode pemilumultipartaipascaOrdeBaruyangberlangsungpada1999,2004,dan2009.Pemilu‐pemilutersebut memperlihatkan bertambahnya jumlah parpol yang di satu sisi merupakanindikasi baik dari terlembaganya aspirasi rakyat ke dalam organisasi politik.Di sisi lain,parpol‐parpoldihadapkanpadaagendabesarpemiludanpascapemilu2014.UntukPemilu2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan ada 12 parpol nasional dan 3parpollokalsebagaipeserta.Makaidealnya,denganpengalamanpadapemilu‐pemiluyanglalu,terutamadalamposisidanperanmerekadilegislatifmaupuneksekutif,parpol‐parpolkontestanpemilu2014harusberkontribusipadadiskursusmengenaiberbagaipersoalanketimpanganekonomidannon‐ekonomiyangberlangsung.

Hal itu sesuai denganperspektif teoretikbahwa salah satukinerjapartai politikmodernadalah juga diukur dari sejauhmana partai politikmenyiapkan diri dan kadernya untukmenjadipolicymakers yang siapdenganusulankebijakan termasukkebijakanmengatasiketimpanganuntukmendorongdanmemajukankebijakan.4Olehsebabitu,selainberkutatdengankesibukanmenguruspersiapanteknis,sepertipersiapancalonlegislatif,kampanye,alatperaga,danpenguatanbasiskonstituen,parpol jugaharusmengedepankanplatformpolitiknya.Yang disebut terakhir juga harus dianggap prioritas selain menyiapkan dan

                                                            3Ketimpangan dalam studi ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana terjadi perbedaan kondisi yang terjadi pada saat/waktu tertentu. Ketimpangan dalam studi ini dibagi menjadi dua, yaitu ketimpangan ekonomi dan non ekonomi. Ketimpangan ekonomi meliputi ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah (desa/kota, Jawa/luar Jawa), ketimpangan sektoral (formal/informal). Ketimpangan non ekonomi meliputi ketimpangan: akses dan kualitas di sektor kesehatan dan pendidikan; ketimpangan gender (di luar aspek kuota 30% di parlemen), serta ketimpangan dalam hal mobilitas sosial (migrasi, status sosial) . 4 Lihat IDEA International`

 

 

Hal3

mensosialisasikanprogram‐programkeadilansosialdan ekonomiuntuk Indonesiapascapemilulegislatifdanpresiden2014.

Parpol memang bukanlah asosiasi politik atau ekonomi yang tugasnya menawarkan“panacea” atau obat untuk mengatasi ketimpangan.Justru tugas parpol adalahmenyampaikan pada pemerintah dan masyarakat mengenai bagaimana seharusnyaberbicara dalam isu ketimpangan. Di titik ini, kami menemukan, meskipun terdapatplatform parpol yang cukup detil dan lengkap mengenai ketimpangan, atau bahkanmengangkat kebijakandan/atau program terkait ketimpangan, namunhal ini lebihpadaaspek relasi parpol tersebut dengan konstituennya dan bukan mencerminkan “posisiutama”parpolitusendiri.

Dengan ini, maka penting untuk melihat bagaimana di level nasional, DPP (DewanPimpinanPusat)parpolmemaknaimasalahketimpanganitudarisudutpandangplatformmereka. Sedangkan di level lokal (provinsi/ sub nasional) bagaimana DPD (DewanPimpinanDaerah‐untukparpol‐parpolyangberorientasinasionalis)maupunDPW(DewanPimpinan Wilayah‐ untuk parpol‐parpol yang berorientasi Islam) dari 12 parpolmempersepsikan isu ketimpangan, apakah merujuk pada platform atau sekedarmenguraikan sesuai dinamika konteks lokal? Upaya melihat bagaimana partai politikberbicara tentang ketimpangan menemukan konteks waktunya karena tahun 2014merupakantahunpolitikyangakanmenentukanarahmasadepanIndonesia.

Permasalahan studi ini adalah bagaimanapartai politikmemahamimasalahketimpanganmelaluiplatformpartaipolitik(dilevelnasional)?Apakahsetiapparpoldidaerahprovinsi(DPW/DPD)dapatmenerjemahkanisiplatformmengenaiketimpangandalampemahamanyang sama ataumereka sekedarmerujuk pada situasi yang kontekstual? Apakah parpolmemahamiplatform danmenurunkannyamenjadi visi,misi atau kebijakandanprogramyangmencerminkanposisinyamengenaiketimpangan?StudiinidilakukandenganmetodekualitatifyangberbasiskanpadawawancaramendalamdenganDPP12parpoldi Jakartaserta pengurus DPW dari 12 parpol pada 10 daerah penelitian. Fokus dari analisadokumen5 adalah platform parpol di level DPP (nasional) khususnya tentang isuketimpangan ekonomi (pendapatan) dan non ekonomi (keadilan sosial yang mencakuppendidikan, kesehatan, gender dan lainnya termasuk isu disabilitas). Sedangkan dariwawancaramendalamdenganpengurus12parpolpesertapemiludiDPD/DPWdiperolehketeranganmengenai persepsimerekamengenaiplatform parpol pada isu ketimpangan,pemaknaanmerekamengenaikondisiketimpangansesuaikontekslokal,sertabagaimanamerekamelihatposisidanperanparpoldalamisuketimpangandidaerahmasing‐masing.

Ringkasandibawah inimenunjukkan,pertama,bagaimanadokumenresmipartai (mulaivisi‐misidiAD/ART,platformataumanifesto,hinggaprogramkerja)berbicaramengenaiisu ketimpangan dan seberapa besar kongruensi persepsi politisi yang diwawancaraidengandokumenpartaitersebut.Kedua, ringkasandaripembahasanhasilwawancaradidaerahbukanhanyafokusmengenaikondisiketimpanganyangadadidaerah,tetapijugamengenaibagaimanapengetahuan/pemahamanpolitisidankesebangunankebijakanserta

                                                            5Dokumen juga mencakup pemaparan di situs (website) resmi parpol.

 

 

Hal4

programpartaididaerahdenganposisipartaiditingkatnasionaldalamisuketimpangan.Berikutiniadalahringkasandaribeberapatemuanpenelitian.

1.2.TEMUANPENELITIAN

Pertanyaan1:bagaimanapersepsiparpolmengenaiketimpangan?

Dibagian iniakankita lihatpersepsi partaimengenai ketimpanganyangditelaahdariplatform parpol. Apakah parpol melihat bahwa ada ketimpangan ekonomi dan nonekonomi(sosial)dimasyarakatkita?Dalambentukapa?Seberapamendalamketimpangantersebut? Faktor apa yang dianggap partai sebab sebagai hulu atau penyebab dariketimpangan‐ketimpangan tersebut? Seberapa tegas dan jelas partai menyatakan haltersebut?

Platform parpol merupakan dasar utama atas rujukan mengenai makna ketimpangan,bentuknya,sertametodemengatasinya.Sebagaimanatelahdisinggungdibagianpengantarlaporan ringkasan ini, platform parpol umumnya memuat prinsip‐prinsip dasar yangdianut oleh parpol, umumnya berdasarkan afinitas ideologi serta memuat ataudi”terjemahkan” ke dalam visi/misi serta diwujudkan dalam program atau kegiatan.Namuntidaksemuaparpoldalamdokumenresminyamemuatplatformdilengkapidenganvisi/misi serta bentuk kegiatannya.Terdapat variasi persepsi parpol dalam platformmengenai ketimpangan namun secara garis besar parpol merujuk pada kondisiketimpangan ekonomi (pendapatan/ pekerjaan) dan non ekonomi (akses terhadappendidikan, kesehatan, demografis, gender—hanya sedikit mengemukakan tentang halini). Secara umum, semua partai politik yangmenjadi fokus kajian ini: Demokrat, PDI‐P,Golkar,Nasdem,Gerindra,PKPI,Hanura,PPP,PKB,PAN,PBBdanPKSmemilikiplatform6atauminimal, visi danmisi yang terteradalamdokumenpartaibaik cetakmaupunyangdapatdiaksessecaraonlinepadawebsitemasing‐masingparpol.

Umumnya, para pengurus parpol maupun anggota legislatif dari parpol yang terkaitmenjawabsecaraberagam.PlatformParpoldigunakansebagaidasarutamaatas rujukanuntuk menjelaskan seperti apa dinamika spesifik yang melatari ketimpangan di daerah,sertaapasajabentuk‐bentukketimpanganyangadasertametodemengatasinya.Terdapatvariasi persepsi mengenai ketimpangan namun secara garis besar parpol merujuk padakondisiketimpanganekonomi(pendapatan/pekerjaan)dannonekonomi(aksesterhadap

                                                            6Platform parpol dalam studi ini berarti dokumen yang menyatakan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dari suatu parpol. Lihat juga, Robert Michels, Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, NJ: 1999

 

 

Hal5

pendidikan, kesehatan, demografis, gender—hanya sedikit mengemukakan tentang halini).

(1)PartaiDemokrat.

Mengenai isu ketimpangantimmenelusuri konsep‐konsep umum dalam dokumen partaiyangberkaitandenganisutersebut.Selainitu,jugaterdapatdokumenyangsecaraspesifikmembahas isu kemiskinan. Beberapa dokumen yang dapat digunakan untuk melihatkonseppartaimengenaiisuini,yaitu:AnggaranDasarPartaiDemokrat,termuatbeberapapoin yang berkaitan dengan isu ketimpangan baik secara langsung maupun tidaklangsung.Dalamdokumen ini, PartaiDemokratmenyebutkanmengenai kewajibanwarganegarauntukmemperjuangkanusahaperdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.Dokumeninijugabeberapakalimenyebutkantigakonsepyaitu,nasionalisme,humanisme,danpluralisme.Tigakonsep inidisampaikandalampaparanumumsekaligussebagai tigawawasanpartaiyangtercantumdalam“DoktrinDemokrat”yakni“TriPakcaGatraPraja”.DalamdokumenKodeEtikPartaiDemokrat,memuatbeberapapoinyangdapatdijadikanreferensiuntukmembacakonseppartaiinimengenaiisuketimpangan.7PadadokumenVisidan Misi, tercantum harapan agar Indonesia mencapai kedaulatan yang adil danmakmur.8DalamdokumenGrandSrategi2005‐2010dikemukakansoalperjuanganuntukmeningkatkatkan pemerataan pembangunan untuk mencipatakan keadilan sosial bagiseluruhrakyat Indonesia.PadasaatyangsamaGrandStrategi tersebut jugamenyebutkanupayamengikisangkapengangguranlewatpertumbuhanekonomiyangtinggidanekspornon‐migas. DalambukusakuprogramPD,penanggulangankemiskinanyangdikeluarkanolehDPPDemokratsecaraspesifikmembahasprogram‐programpengentasankemiskinanyangdikeluarkanPartaiDemokratdalamprogram‐programpemerintah.Dalamdokumenini disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritasnasional. Oleh karenanya, pemerintah membuat program‐program pro‐rakyat yangberpihak pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan.Beberapa program yang dimasukkan ke dalam kategori itu adalah: PNPM, Jamkesmas,Raskin,BOSdanKUR.Apakahbahasanplatformdaribeberapadokumendiatastercermindari persepsi narsum di lapangan? Jika dicermati, ada satu dokumen yang dapatmemberikan gambaran rinci konsep Partai Demokrat merespon isu ketimpangan. BukusakuPenanggulanganKemiskinanyangdikeluarkanDPPDemokrattersebutdapatdenganjelas merujuk program‐program pemerintah yang diklaim pro‐rakyat. Namun, temuanlapanganmenunjukkan sedikitnya kader (ataumalah tidak ada) yangmerujuk dokumentersebutketikamenjawabisuketimpangan.Jawabanlebihbanyakberasaldaripenalaranyang bersifat individual. Sehingga sulit untuk dapat menarik benang merah jawaban‐jawaban tersebut apalagi untukmencari kerangka berpikir tertentu yang merefleksikan

                                                            7Kode etik PD secara umum banyak mengemukakan konsep partai yang menolak diskriminasi baik untuk anggota partai atau masyarakat.Dalam “standar minimal prinsip anti-diskriminasi” misalnya, partai menekankan soal kesetaraan gender, penempatan posisi, pemberian bantuan, penerapan reward and punishment, dan akses sumber daya.

8Lebih lanjut, misi partai mengemukakan upaya perwujudan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan.Misi partai juga kembali membahas mengenai persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa diskriminasi.

 

 

Hal6

organisasi. DPW Demokrat Jawa Barat melihat bahwa visi Partai Demokrat untukmengatasi masalah ketimpangan adalah sinergi antara eksekutif dengan sektorprivat.Dalam konteks JawaBarat, DPWmelihat ketimpangan pendidikan, kesehatan, danregional sebagaimasalah yang utama.Persoalan itu dapat ditangani jika kaderDemokratturut aktif mengawasi program pengentasan ketimpangan. Di Sumatera Utara, DPWDemokrat mengajukan konsep yang berbeda. Visi Partai Demokrat dalam menjawabmasalahketimpanganadalahpemerataan9.Diwilayahini,ketimpanganregionaladalahisuyang paling krusial.Infrastruktur di Pantai Barat tertinggal dibandingkan dengan PantaiTimur.Kondisi inimemiliki implikasi lebih lanjut pada pembangunan ekonomi yang jugatimpangdikeduawilayahtersebut.Untukmemecahkanpersoalantersebut,DPWDemokratSumateraUtaramelihatperanaktifanggotaDPRDpartaimenjadisolusiyangutama.

MasalahpemerataanjugadikemukakanolehDPWDemokratJawaTengah.Meskipuntidakdapatmengemukakan visi dengan jelas, ketiadaaan pemerataan ekonomimerupakan isuyangpalingdisorotiPartaiDemokratdiwilayahini.Kondisi inidiperburukpolitisasiyangterjadi pada program‐program pemerataan. Di Nusa Tenggara Timur, DPW Demokratmerujukpadapelaksanaanprogrampro‐rakyatsebagaibuktikeseriusanPartaiDemokratuntukmengurangiketimpanganpendapatan.Meskipundemikian,menurutDPWtersebuttidakadaketimpanganpendapatanseriusdiNTT.Kalaupunada,yangjelasterlihatsecaranyata hanyalah ketimpangan di wilayah kota dan pedesaan. Sedangkan solusi untukmasalah‐masalah ini dapat dilihat program‐program partai di tingkat nasional.Program‐program tersebut mencakup empat cluster yang mencakup pertumbuhan ekonomi,lingkungan, penanggulangan kemiskinan, dan pro rakyat. DPW Demokrat Jawa Timurmemiliki pemahaman yang paling baikmengenai isu ketimpangan. DPWDemokrat JawaTimur mengemukakan bahwa pada dasarnya ketimpangan merupakan konsekuensiorientasipembangunan.Meskipundemikian,ProvinsiJawaTimurdibawahkepemimpinanPartaiDemokratterbilangbaik.Denganpertumbuhanekonomiyangtinggiangkakoefisiengini‐nyamasihlebihrendahdariprovinsilainsepertiBanten,DIY,danDKIJakarta10.Lebihlanjut, DPW Demokrat Jawa Timur juga mengemukakan pentingnya peran civil societyselainintervensipemerintahuntukmengatasimasalahketimpangan.

(2)Bagaimanadengan PartaiGolkar? DoktrinGolkar, “KaryaSiagaGatraPraja” sebagaipedoman dasar karya dan kekaryaanmenegaskanweltanschauungGolkar sesuai denganPembukaanUUD1945.11GolkardimasaReformasimenyebutdirisebagaipartaireformis,denganmengubahparadigmadanmenegaskandirisebagaiparpolpadaRapimGolkar19Oktober 1998 di Jakarta “sebagai pilar demokrasi dan kekuatan politik rakyat untukmemperjuangkancita‐citadanaspirasinya secaramandiri,bebasdandemokratis”.12Hasil

                                                            9Penggunaan konsep pemerataan juga dapat ditemukan dalam Grand Strategi 2005-2010 yang telah dsampaikan di bagian awal tulisan ini.

10 Data akurat dan sudah dikonfirmasi pada booklet keluaran BPS pada November 2012

11 Bab V, Doktrin, Ikrar, Paradigma, Bagian Kesatu Doktrin Ps. (10) dalam Hasil Munas,..,hlm.11.

12 Anggaran Dasar (AD) Bagian Kesatu, Pembukaan, dalam “Hasil Munas Partai Golkar Tahun 2009”, (Jakarta: Sekjen DPP Partai Golkar, 2009), hlm. 7.

 

 

Hal7

MunasGolkarVIIItahun2009menyebutkanbahwa“SuaraGolkarSuaraRakyat”.13Golkarmenyebut cita‐cita perjuangannya adalah “tercapainya masyarakat Indonesia yangsejahtera, adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” sesuaidengan Ikrar Partai Golkar yaitu “Panca Bhakti” butir (4): “Kami warga Partai Golkarbertekad bulatmelaksanakan amanat penderitaan rakyat, untukmembangunmasyarakatadil,tertib,makmurdansentausa”.14DenganparadigmainisalahsatufungsiPartaigolkaradalah“menyerap,menampungdanmemperjuangkanaspirasirakyatsertameningkatkankesadaranpolitikrakyatdanmenyiapkankader‐kaderdenganmemperhatikankesetaraangenderdalamsegalaaspekkehidupanbermasyarakat,berbangsadanbernegara”.15

Dibidangekonomi,visiPartaiGolkar adalahekonomikerakyatansebagaipotensiuntukmemperkuat basis ekonomi, dan menjamin perwujudan kesejahteraan. Dalam dokumen“Visi Indonesia 2045: Negara Kesejahteraan” Golkar memberi penekakan prioritaspembangunan pada sektor: Reformasi Birokrasi, Pendidikan, Kesehatan, Industri,Pertanaian,Kelautan,Infrastruktur,UMKMdanKoperasi.Golkartidakmenyetujuiekonomikonglomerasi yang justru menyebabkan krisis ekonomi.16Oleh sebab itu GolkarmendukungdanmengembangkanUKMdankoperasisebagaipilarutamaperekonomiannasional,sekaligusalatpemberdayaanrakyat.17Dibidangnonekonomiatausosialbudaya,cita‐citaGolkaradalahpenguatanbudayayangdapatmenghasilkanbangsayangberiman,bertaqwa,menguasaiiptekdanketrampilan,memilikietoskerjatinggi,disiplin.Pluralitas,toleransi, dan kerukunan adalah basis integrasi bangsa.18Golkar mencantumkan agendapenting “terwujudnya kehidupan sosbud yang berkeadilan serta ter”jembatani”nyakesenjangan sosial antara Jawa‐Luar Jawa, antarpusat‐daerah”.19Secaraumum,di semuawilayah riset DPW Golkar memahami “negara kesejahteraan” sebagai rujukan parpolketikaberbicaramasalahpenangananketimpanganekonomidansosial.

Narasumber(narsum)dariDPWGolkarbaikdiJawaTimur,JawaBarat,SumatraUtaradanNTTdengantegasmengutipvisiGolkarmengenainegarasejahtera2045untukIndonesia.PengurusDPW GolkarNTTmenyampaikan bahwa GOLKAR mengatasi ketimpanganberlandaskan Blueprint Menuju Negara Sejahtera tahun 2045 yang diturunkan menjadiprogram oleh kader‐kader di DPR RI, propinsi, dan kabupaten.Bagi Golkar, prinsippertumbuhan wajib diwujudkan guna meningkatkan kapasitas ekonomi. Namun,pertumbuhanituharussimultandenganaspekpemerataankepadaseluruhmasyarakatdi

                                                            13Ibid., hlm.1.

14Ibid., hlm. X.

15 Bab IV, tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Bagian Ketiga, Fungsi, Psl.(9). Hasil Munas…, hlm. 11.

16 Paradigma Baru Partai Golkar, III. Visi Perjuangan, Hasil Munas..hlm., 90-91.

17Ibid., hlm. 91. Lihat juga tentang koperasi dalam http://partaigolkar.or.id

18Ibid.

19Ibid.

 

 

Hal8

Indonesia. Kunci untuk mencapainya adalah stabilitas politik. Selain itu, Golkar jugamenekankan “Nasionalisme Baru”: kepribadian Indonesia ditengah globalisasi. Artinya,menurutnarsumDPWGolkarNTT,“kitatidakbolehterhanyutpadatrendglobalisasi,lalutercabut dari akar keindonesiaan kita”. Selain itu, Golkar juga berjuang untukmengembalikanGBHNsebagaihaluandalammemajukanpertumbuhanIndonesia.Menurutnarsum DPW NTT, GBHN adalah acuan utama untuk terhindar dari conflict of interestkarenadisusunsecaranetral.NarsumdariDPWGolkarMakassarmenyebutkanvisipartaiGolkaradalah“berjuangmempertahankanbangsainiutuhsebagaiNKRIdenganberupayamensejahterakan rakyat. Ini dijabarkan dalam pelbagai aspek, baik itu aspek ekonomi,pendidikan, dan kesehatan”.20Sedangkan DPW Golkar dari Maluku Utara (Malut)berkesimpulan visi Golkar mengakomodir pluralisme sosial yang ada di masyarakatIndonesia.

Selain itu, menurutnya, sesuai visi sebagai Negara Kesejahteraan Golkar menjembataniketimpangankawasanIndonesiatimurmenjadiberandadepanbangsamenujupasarbebaskhususnyadikawasanAsiaPasifik.DuanarsumdariDPWGolkardi Jatim21menyebutkanbahwa perwujudan visi Golkar tentang kesenjangan tidak lepas dari pada masalahpendidikan.Kedua narsum dari DPW Golkar Jatim menganggap ada ketimpangan diIndonesiamaupundidaerahnya.MeskipunJawaTimurtermasukprovinsiyangsurplus,disektor ekonomi dan pangan; selain merupakan satu‐satunya propinsi yang punya petatentang data kemiskinan.Penyebab ketimpangan menurut DPW Jatim adalah masalahegosektoral.Senadadengan itu,DPW Jabarmelihatdidaerahnyamasihadaketimpanganekonomidari sisipendapatandanketimpanganaksespendidikan,akseskesehatan.KetuaDPW Golkar Sumut Ajib Shah memahami visi/platform parpol mengenai ketimpanganyaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.22Ajib Shah melihat di Sumut adaketimpangan sebagai bagian dari Indonesia, merupakan isu yang kompleks yang tidakterlepas dari persoalan nasional. Hampir semua sektormeratamengalami ketimpangan:tingkatpengangguranyangtinggi;akseskesumberdayaenergilistrik.DiNTTnarsumjugamelihat adanya ketimpangan ekonomi di mana pendapatan antara rakyat jelata dankelompok menengah ke atas semakin besar. Hal ini berimplikasi pada disparitas yangsemakin lebar. Menurutnya ketimpangan non ekonomi masih tampak pada sektorkesehatan,pendidikandanlainnyasebagaimanadiseluruhdaerahdiIndonesia.

“Padaumumnya,kesenjangandibidangkesehatanadadiseluruhkabupaten/kotadiNTT.GolkarmengapresiasikebijakanJKNyangdicanangkanpemerintah.Namun,padatataranimplementasi,kencenderunganpihakswasta(RumahSakit)masihengganuntukbergabung.Ituartinya,padadimensipelaksaanaandariprogramJKNharusdibenahisecarabaik”.23

                                                            20Mohammad Roem, Wakil Ketua 1 Golkar Sulawesi Selatan 10 Februari, 2014, DPRD kota Makassar 21Zainuddin Amali dan Freddy Purnomo, DPW Golkar Jatim, wawancara 5 Februari 2014.

22 Ajib Shah, Ketua DPW Golkar Sumatera Utara wawancara 4 Februari 2014. Menurutnya tujuan partai adalah merebut kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

23 DPW Golkar NTT

 

 

Hal9

(3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI‐P), sebagai partai yang mengklaimpartainyawongcilik,salahsatumisinyadijabarkankedalamDasaPrasetiya.Limadari10arah umum program partai, atau yang lebih dikenal dengan Dasa Prasetiya, berkaitanlangsung dengan isu ketimpangan sosial dan ekonomi. Pertama, memperkuat ekonomirakyatmelaluipenataansistemproduksi,reformasiagraria,pemberianproteksi,perluasanaksespasardanpermodalan.Kedua,menyediakanpangandanperumahanyangsehatdanlayak bagi rakyat.Ketiga, membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagirakyat.Keempat, memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah.Kelima,melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tataruang secara konsisten.24Selain itu, Rakernas III PDI Perjuangan yang diselenggarakantahun 2013 juga merekomendasikan beberapa hal untuk mengatasi persoalanketimpangan.25Platform PDI Perjuangan terkait isu ketimpangan sebenarnya telahtercantumdalamAD‐ARTpartaiyangmengacupadaalinekeempatPembukaanUUD1945.Bagipartaiyangmemilikitaglinebekerjaberjuanguntukkesejahteraanrakyatini,jangansampaiketimpanganterlalutajamsebabsemuawarganegaramempunyaihakyangsama.Sebagaimana dikatakan oleh Sudarno, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan, “…sebenarnyatugas partaimembuat dikotomimiskin‐kayamenjadi tipis, bukan tidak ada. Sebenarnyakitalebihconcernkepadasoalkemiskinan,bukanmengurusiyangkaya‐kayakarenatugaspartaimenjaminbagaimanaorangIndonesiatidakadayangmiskin”.Halinisesuaidengantag line PDI Perjuangan yang lain yaitu “Indonesia hebat”. Menurut PDI Perjuangan,seharusnyaIndonesia inihebatsebabmemilikisumberdayaalamyangbesar,hanyasajaterjadisalahurusnegara.Visi/misiPDIPerjuangan,bertolakpadaTrisakti,yakniberdaulatdi bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkeribadian di bidang budaya.PembahasanmengenaiTrisaktidisebutdalamdokumen“JalanMenujuKemenangan”yangditerbitkanDPP.Salahsatunyaadalahprogramekonomikerakyatanyakniseluruhsumberdayaalaminidikuasaiolehnegarauntukkemakmuranrakyatsebesar‐besarnya,dandiaturolehnegara lewatpemerintah.ApakahPDI‐Pdidaerahmemahamiplatformnasional ini?Sudarno, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, menyoroti masalah ketimpanganpendapatanyangdialamiolehpetaniyangbersumberdariketimpangan infrastruktur.DiJawa Timur Timur, rendahnya indeks pendapatan petani, hanya 17 persen disebabkansektorpertanianbukansektorutamapenunjangpertumbuhanekonomi,sementarasektorpenunjangutamaadalahsektorjasadanperdagangan.KondisiinijugaterjadidiLampung,dimana infrastruktur termasuk jalan yang rusak berimbas padamahalnya harga pupuklalumenyebabkanpetanimelakukanpengoplosanpupuk,sepertiyangterjadidiLampung.Sementara itu, persoalan buruknya infrastruktur disinyalir sebagai akibat darikorupsi.KetimpanganpembangunanfisikdaninfrastrukturantarwilayahKabupaten/Kotajuga terjadi di Maluku Utara.Akibatnya, distribusi APBD tersedot dalam pemulihan

                                                            24 “Dasa Prasetiya”, dalam http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=12,

25 “Ini 17 Butir Rekomendasi Hasil Rakernas III PDIP 2013”, dalam http://www.merdeka.com/politik/ini-17-butir-rekomendasi-hasil-rakernas-iii-pdip-2013/rekomendasi-butir-1-6.html,

 

 

Hal10

infrastruktur.Ketimpangantidakhanyaterjadidibidangekonomi,melainkanjugaterjadidibidang kesehatan, antara lain pemegang kartu jamkesda dan jamkesmas di rumah sakitmaupundipuskesmasmasihbelummemperolehpelayananmaksimalsebabrumahsakitmaupunpuskesmasmasihmemandangbahwamerekasebagaiorangmiskinyangberobatsecara gratis. Sementara itu, ketimpangan di bidang pendidikan juga terjadi antaraperkotaandenganpedesaan,antara lain fasilitaspendidikandidesayangtidakmemadai,contohnya ruangkelas reyot, jalan rusak, kualitas gurun rendah.Terkaitdengankualitasguru, sebenarnya pemerintah telah melakukan program sertifikasi untuk meningkatkankualitasnya, akan tetapi kenyataannya di beberapa wilayah sertifikasi guru tidakberkolerasi dengan kualitas anak didik, seperti yang terjadi di Kaltim, sertifikat guruditengaraihanyameningkatkankesejahteraanguru.DariwawancaradenganDPDPDI‐P,kebijakanatauprogrampartaiyangdikeluarkanolehDPP, biasanya diadopsi oleh daerah dengan disesuaikan kebutuhan atau persoalan yangadaditingkatlokal.Meskipunsecarateknisadaperbedaanimplementasiprogramantarasatu DPD dengan DPD yang lain, tetapi dapat dilihat benang merahnya. Sebagai partaipolitik, ketikamengimplementasikan program bukan berarti tidak ada kendala. KendalasepertiketerbatasanfinansialjugadirasakanolehPDIPerjuangan,apalagiselama10tahunterakhirPDI‐Pmengklaimsebagaipartaioposisiataupenyeimbangpemerintah.

(4)PartaiHanuramemilikivisidanmisisebagaibasisperjuangan.26Diantaravisitersebutantara lain,pertama,adanyakemandirianbangsadi tengah tekanandan intervensi asingyang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Sementara misi yangdibangunolehHanuraberkaitandenganisuketimpanganantaralainmenegakkanhakdankewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten,sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;membangunsumberdayamanusiayangsehatdanterdidikyangdidasariakhlakdanmoralyang baik serta memberi kesempatan seluas‐luasnya kepada kaum perempuan danpemudauntukberperanaktifdalampembangunanbangsa;membangunekonominasionalyang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha danlapangan kerja yang seluas‐luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraanrakyat dan mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan diseluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.27 Sejauh manapengurus DPW di daerah memahami platform nasional Hanura? Ditegaskan oleh DPWHanura di Sumatera Utara, Abdul Muluk Siregar, wakil ketua DPW Sumatera Utara, visiHanura adalah merepresentasikan suara rakyat, dengan tidak mengkhianati mereka.Sebagai representasi rakyat, misi yang diemban pun memiliki sifat bersih, peduli, dantegas. Salah satu bukti bahwa Hanura menjadi representasi suara rakyat dan memilikisikap “bersih” adalah dengan tidak adanya kader‐kaderHanura di legislatif, baik daerah

                                                            26Visi dan Misi Partai Hanura, dikuti dari www.hanura.com/pages/display/visimisi diakses pada 13 Maret 2014

27Ibid.

 

 

Hal11

maupun pusat yang terjerat korupsi.28 Selain itu, ekonomi kerakyatan sebagai bentukrealisasiplatformHanurauntukmensejahterakanrakyatjugacobadikedepankan.Maksudmensejahterakan masyarakat tidak hanya terbatas persoalan ekonomi, tetapi jugaberhubungandenganpendidikandanaksesterhadapkesehatan.29Disisisisilain,ekonomikerakyatanyangdimaksudkandi siniadalahgerakanekonomiyangdikhususkankepadamasyarakat lapis bawah, seperti ibu‐ibu rumah tangga dan komunitas‐komunitas yangmembutuhkan.30Mengapa kesejahteraan ekonomi? Hal ini didasarkan oleh asumsi DPWHanura di beberapa daerah, yang menganggap bahwa masih terjadi ketimpangan dipelbagaiaspek.BagiDPWHanuraSumateraUtara,misalnya,persoalanutamaketimpangansosialdanekonomitersebutadalahpelayanankesehatan.31Di JawaTimur,DPWHanuramelihat justruketimpangansosial itu terjadikarenaadanyadisparitas wilayah antara kota dan desa, dan tingkat kesuburan tanah di di beberapadaerahdiJawaTimurturutmempengaruhitingkatkesejahteraanmasyarakat.32Sementaraitu, ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Selatan adalah ekonomimasyarakatnya relatif masih di bawah. Meskipun ada BPJS untuk akses kesehatan,misalnya,tetapimasihadabayaransetiapbulanyangmestidibebankanolehmasyarakat.Dalamtingkatpendidikan,walaupunsudahgratistapipadatingkatperguruantinggi,tidakbanyakmasyarakatSulawesiSelatandapatmengaksespendidikangratis.Karenaitu,perluadanya keseriusanpemerintahprovinsiuntukmerealisasikananggaran20persenuntukanggaran pendidikan.33 Di Maluku Utara, menurut DPW Hanura Maluku Utara,ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi disebabkan kerusakan lingkungan pascatambang dan kurangnya manfaat kehadiran tambang bagi masyarakat sekitar lokasitambang.Disisi lain,bahanmakananmasihmahal,karenahampirsemuaimpordariluarTernate.Disisilain,kondisiinidiperparahdenganadanyaketimpanganinfrastruktur.34Disisilain,terlalubanyakkepentingan,kendaladalammengatasiituadalahpemerintahtidakkonsisten terhadap pengembangan potensi lokal, lemahnya koordinasi antar instansi,kab/kota dengan Provinsi dan antar kab/kota, dan adanya konflik yang terjadi antaraGubernur dengan Bupati dan Walikota.35Dalam aspek jender, partai ini masihmengemukakan hal normatif 30% untuk pemenuhan perempuan di legislatif. sekedar

                                                            28Wawancara dengan Abdul Muluk Siregar, wakil ketua DPW Sumatera Utara, Senin 3 Februari 2014.

29Wawancara, Wulan Sari Perbawati, DPW Hanura Jawa Timur, Rabu, 5 Februari 2014.

30Wawancara dengan Sanusi Ramadhan, calon legislatif DPR RI Hanura DAPIL II, Rabu, 12 Februari 2014.

31Wawancara dengan Abdul Muluk Siregar, wakil ketua DPW Sumatera Utara, Senin 3 Februari 2014.

32Wawancara, Wulan Sari Perbawati, DPW Hanura Jawa Timur, 5 Februari 2014.

33Wawancara dengan Sanusi Ramadhan, calon legislatif DPR RI Hanura DAPIL II, Rabu, 12 Februari 2014.

34 Misalnya ketiadaan infrastruktur jembatan dan kesediaan listrik, di mana di desa-desa kepulauan, listrik menyala 6-12 jam, dan mereka harus membayar Rp.75.000,-.

35Wawancara dengan Gamaria Iskandar Alam, DPW Hanura Maluku Utara, Senin 3 Februari 2014

 

 

Hal12

pemenuhanpersyaratanformalatascalegperempuanyangdiusulkan.Belumadaprogram‐programyangberpihakkepadaperempuan.

(5)PartaiGerindramemilikiplatformekonomikerakyatanyangdimuatdalamManifestoPerjuangan Partai Gerindra.36 Dalam deklarasinya Partai Gerindra menyatakan visi danmisisertamanifestoperjuanganpartaiadalahterwujudnyatatananmasyarakatIndonesiamerdeka,berdaulat,demokratis, adildanmakmursertaberadabdanberketuhananyangberlandaskan pancasila sesuai dalam pembukaan UUD RI tahun 1945. Partai Gerindramemilikivisipartaipolitikyangmampumenciptakankesejahteraanrakyat,keadilansosial,dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai‐nilai nasionalisme danreligiusitas dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakankebijakan visi tersebut maka dalam operasionalnya Partai Gerindra merumuskan misipartaiyangterdiridarilimapoin.37SecaranasionalkebijakanvisipartaiGerindratersebutuntukmengurangiketimpangankhususnyaperekonomian,sepertiyangdiungkapkanolehDPP Gerindra Jakarta.38Lebih lanjut untuk mengurangi ketimpangan tersebut telahtermanifesto dalam perjuangan enam program aksi terutama point kedua yaknimelaksanakanekonomikerakyatan.Programpartaiyangdiwujudkandalamenamprogramyang telah diuraikan diatas juga diungkapkan oleh Dewan Pimpinan Propinsi (DPPGerindra Lampung).39Lebih lanjut dalam visi tersebut merupakan program untukmengatasiketimpanganyangada,danuntukmewujudkanvisitersebutmakaperluadanyadisusun skema perekonomian.Adapun skema perekonomian tersebut adalah melaluipembentukan koperasi.Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh DPP Gerindra Jatim.40Pembentukan koperasi ini akan memperkuat kemandirian dan kedaulatan nelayan danpetani.Hal inisangatberalasankarenahinggasaat inibangsaIndonesiabelumberdaulatpangan.PartaiGerindratelahmemilikiprogramyangdijalankandimasyarakat,namunjugamasihdalamtahapwacana.Namun,programyangdijalankanolehPartaiGerindrasebagian

                                                            36 Manifesto Perjuangan Partai Gerindra. http://partaiGerindra.or.id/manifesto-perjuangan-partai-Gerindra. Diakses pada 30 Januari 2014.

37Deklarasi Partai Gerakan Indonesia Raya. http://partaiGerindra.or.id/deklarasi-partai-gerakan-indonesia-raya. Diakses pada 30 Januari 2014. Kelima poin tersebut: Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing; Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat; Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum; Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui pemilu legislatif dan pemilihan presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat.

38Ibid, hlm. 106

39 Wawancara dengan Pattimura Ketua DPP Gerindra Propinsi Lampung

40 Wawancara dengan Faf Adisiswo ,DPP Gerindra Jawa Timur, pada hari Rabu 5 Februari 2014.

 

 

Hal13

besarmasih bertumpu pada program dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Olehkarena itu diperlukan kreativitas program di tingkat propinsi. Di DPP Maluku Utara,peneliti tidak bisa mengakses dokumen program yang telah dilaksanakan, padahaldokumen program tersebut sangat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui sejauhmanadanprogramapasajayangtelahdilaksanakan.

(6)VisipartaiPartaiNasdemsecarategasmenyatakan“mengembalikantujuanbernegarayang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Negara yang Merdeka, Bersatu,Berdaulat, Adil,dan Makmur. Dengan visi tersebut, maka misi partai ini menegaskanlangkahnya dalam menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukangerakan perubahanmelalui Restorasi Indonesia. Jargon politik yang kerap diusung olehpartaiiniadalah“RestorasiIndonesia.”BagipartaiNasdem,RestorasiIndonesiadiartikansebagai gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahanIndonesiakepadacita‐citaProklamasi1945,yaitumelindungi segenapbangsa Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia. Dari pengertian ini, Partai Nasdem kemudianmengolahempatkatakerja sebagaikatakatakuncidarikonsep “restorasi”yangdiusungnya,yaitu:(a) Memperbaiki; (b) Mengembalikan; (c) Memulihkan; dan (d) Mencerahkan. Kataketimpanganmemangtidakditemukansecaraeksplisit,namunprogramrestorasidikeduakatakerjainiyangrelevan.Padaakhirnya,jargonRestorasiinibukanlahjalanpintas.Bagipartai Nasdem, syarat utama restorasi adalah perubahan mendasar, menyeluruh, danterpadu, melibatkan populasi besar dengan pengerahan energi berpikir yang kuat danterarah dalam jangka waktu panjang.Dari hasil temuan empirik, isu ketimpangandikemukakan secara lugas oleh narasumber‐narasumber di beberapa daerah.Sepertimisalnya di Kalimantan Timur; narasumber partai ini menyatakan bahwa visi maupunplatformPartaiNasdem terkaitdengan isuketimpanganadalahmengacukepadakonseprestorasiitusendiri.Artinya,ketimpanganyangterjadidiIndonesiamemangharusdiubahmelalui konsep restorasi secara keseluruhan, meliputi semua aspek, dari yang terbesarhingga yang terkecil. Pernyataan yang sama juga ditemukan di Jawa Tengah. PlatformNasdem di Jateng lebih mengacu kepada restorasi pembangunan Indonesia demikesejahteraan umummasyarakat. NTT juga memiliki persepsi yang hampir sama. BagipartaiNasdemdidaerahini,visinyalebihluas,yaitumenjadikanIndonesiayangmerdeka,sebagainegarabangsayangberdaulatsecaraekonomidanbermartabatsecarabudaya.DarisinibisadilihatbahwajargonrestorasiyangtelahdiusungolehpartaiNasdemsejakawalmemangmengakarhinggakedaerah.ContohlainnyadapatdilihatdiJawaTimur.PlatformPartaiNasdemdibidangekonomi terutamayangberkepentingandengan rakyat.Artinyapartai Nasdem di Jawa Timur lebihmengedepankan bagaimanamemberdayakan petani,nelayan, buruh, dan sebagainya, sertamenjauhkan diri dari hal‐hal yang sifatnya importdariluarnegeri.

(7) Visi PKP INDONESIA adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dannegarayangberkeadilan,bersatudanberkesejahteraansosialdenganmenjunjungtinggisupremasihukum.Dalamsalahsatupokokperjuangannya,padapoinpemulihanekonomi dan pengembangan ekonomi kerakyatan, PKPI melihat bahwayang palingmenderita akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah masyarakat yang

 

 

Hal14

berpenghasilan rendah dan kurang, serta penduduk di bawah garis kemiskinan. 41Olehsebab itu, upaya pemulihan ekonomi haruslah pada tempat‐tempat yang berkaitanlangsung dengan upaya pengembangan ekonomi kerakyatan yang mengutamakankelompok masyarakat yang tergolong penduduk dibawah garis kemiskinan yang masihhidup tidak layak, dan terpinggirkan.Ada tiga hal yang didasari dari pokok perjuangantersebut.Pertama,Pengembanganekonomikerakyatanmemberiperhatianbesarkepadapembangunanpeningkatanproduksipertanian,nilaitukarhasilpertaniandanpendapatanpetani,industriyangberbasissumberdayalokalyangtersedia,pengembanganpengusahakecil, menengah dan koperasi yang mempunyai semangat dan ketrampilan wirausaha,mengatasi persaingan ekonomi yang kurang sehat sehingga meningkatkan daya saingnasional, regional dan global. Kedua, upaya‐upaya penanggulangan kemiskinan,pembukaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas kerja, melalui berbagaiprogram khusus. Seperti program Pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi,pemberdayaan hutan‐hutan produksi dan lahan rawa untuk pertanian, serta program‐program sejenis yang bermakna keberpihakan kepada rakyat dibawah garis kemiskinanharusdilaksanakandenganbenardiawasi secara sungguh‐sungguh, seriusdankonsistenagar tidak terancamolehpenyalahgunaannyademikepentingankelompokkecil tertentu.Ketiga,pengembanganusahabesaryangberpihakkepadakepentinganrakyatdanramahlingkungan, berorientasi ekspor, barang modal, menjunjung industri pertanian dankelautan dalam arti luas, perlu tetap diberi kesempatan, dukungan sepanjang strukturpembiayaan, produksi dan pemasarannya tidak menekan peluang dan kesempatanberkembangdaripihakkoperasiusahakecildanmenengah.

Sebagian besar pengurus DPP PKPI dapat menjelaskan visi misi partai yang beririsandengan persoalan ketimpangan.Secara nasional hingga daerah dapat dinilai bahwa PKPImemiliki kepekaan terhadap persoalan ketimpangan, hal ini dapat dilihat dari jawabanyang sebagian besar berisi rute jalan mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan yangdijabarkandenganvisimisipartai.BentukketimpanganmenurutpengurusPKPIberbeda‐beda, DPN PKPI menilai para petani, peternak, dan nelayan masih miskin dan belumsejahtera.Pemerintah membiarkan dan tidak membantu petani, peternak, dan nelayanserta adanya rakyat miskin mengalami kesulitan ketika sakit dan berobat ke rumahsakit.42Platform PKPI di atas secara konseptual diterjemahkan oleh DPP PKPI Lampung,nton Alvis, Sekretaris DPP PKPI Lampung, yang melihat kenyataan Indonesia sebagai

                                                            41Haluan Perjuangan PKP Indonesia antara lain: idiologi; konstitusi; Sifat dan Motto Partai; Ketuhanan yang Maha Esa; Kedaulatan Rakyat; Negara Kebangsaan; Penyelenggara Negara; Otonomi Daerah; Pembangunan Berkelanjutan; Hubungan dan Kerjasama Internasional; Matra Darat, Laut dan Udara. Sedangkan pokok-pokok perjuangan PKP Indonesia antara lain: Perwujudan kedaulatan rakyat yang nyata atas negara;Pancasila Dan UUD 1945 Sebagai Kenyataan Yang Hidup. Pemerintahan yang Mampu Menghadapi Tantangan Berat ke Masa Depan; Mencegah Disintegrasi Bangsa; Perwujudan Otonomi Daerah Secara Nyata; Pemberdayaan Masyarakat; Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; Kualitas Manusia Indonesia; Penegakan Hukum Yang Berintikan Keadilan dan Kebenaran; Pelayanan Umum yang Layak dan Adil; Pemulihan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat; Beban Hutang yang Ditangggung Negara dan Rakyat; Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

42Wawancara dengan Jimmy Jambak, Ketua DPN PKPI, 10 Februari 2014.

 

 

Hal15

negara maritim agraris yang menyandarkan diri pada sektor pertanian. 43Hal senadadiungkapkanolehDPNPKPI, Jimmy Jambakbahwa,platformekonomiPKPIadalahpasal33 UUD 1945 yaitu “memanfaatkan semua aset‐aset ini untuk kemakmuran dankesejahteraanrakyat. Jikamelihatdiayat123bahwaperekonomiankitadidasarkansatuolehsecarakebersamaan,keduaolehkoperasi,danyangketigaituadalahBUMN,danyangkeempatbaruolehswasta.Jadikalausudahtidakbisalagidikuasaiolehketigakomponenekonomitadi,barubolehkitaserahkankepadaswasta.44”KetuaDPPPKPIMalut,MasrulH.Ibrahimmengatakanbahwa“negara inibisadipersatukan itudenganharusadakeadilantanpa keadilan maka susah, kalau jauh dari faktor keadilan yakin bangsa ini tidak bisadipersatukan ,45 danbahwaplatformPKPI a sebenarnya, keadilandanpersatuan.46PKPISumut berpendapat bahwa isu ketimpangan yang paling riil adalah ketimpangan sosialdimanamasyarakat hidupnya dibawah garis kemiskinan serta maraknya suapmenyuapuntuk mendapatkan pekerjaan.47DPP PKPI Jabar menyoroti isu diskriminasi pendidikandimana ada ketimpangan akses antara sekolahnegeri dan swasta.48SementaraDPPPKPIJatimsecaralebihdetailmenjelaskanbentuk‐bentukketimpangandiwilayahnya,misalnya,petani garam, tembakau dan nelayan tidakmendapatkan perhatian serius dan tidak adakebijakan melindungi petani dari perlakuan para pembeli/tengkulak atau pengusaha.BentukketimpanganlaindiJawaTimuradalahdalammasuknyaindomarethinggakedesayang tidakmengakomodir kearifan lokal, begitu pula dengan bidang pendidikan dimanaada kesenjangan antara sekolah favorit yang diisi orang‐orang kaya dan pendistribusiandanaBOSyangtidaktepatsasaran,DPPPKPIJatimjugamengungkapkanketimpangandibidang kesehatan, dimana masyarakat miskin dilayani dengan berbelit‐belit di rumahsakit.49PKPIKaltimmenganggapketimpanganyangnyatadiwilayahnyaadalahkekayaanminyaktakmembuatmudahnyamengaksesbahanbakardiKaltim,sehinggalebihbanyakmembelidariMalaysia,selainketimpangandidaerahperbatasan.PKPIKaltimmenganggapwalikotamemberikanijinpenambangantanpamemperhatikandampaklingkungan.50

                                                            43 Wawancara dengan Anton Alvis, Sekretaris Ketua DPP PKPI Lampung, 15 Februari 2014. Untuk itu PKPI mendorong pelaksanaan Reforma Agraria untuk kesejahteraan petani.Sasarannya adalah ketersediaan pupuk, ketersediaan benih yang baik, serta redistribusi lahan, namun konsep inipun belum sampai pada taraf dokumen tertulis.

44Wawancara dengan Jimmy Jambak, Ketua DPN PKPI, 10 Februari 2014.

45 Wawancara dengan Masrul H. Ibrahim, Ketua DPP PKPI Malut, 2 Februari 2014

46 Wawancara dengan M Husni, Sekretaris DPP PKPI Jatim, 8 Februari 2014 47Wawancara dengan Adla Hasibuan, Sekretaris DPP PKPI Sumut, 5 Februari 2014.

48 Wawancara dengan Pengurus DPP PKPI Jawa Barat,........Februari 2014

49 Wawancara dengan M Husni, Sekretaris DPP PKPI Jatim, 8 Februari 2014

50 Wawancara dengan ......................., DPP PKPI Kaltim, ....... Februari 2014

 

 

Hal16

(8) Penelusuran terhadap dokumen AD‐ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)memperlihatkan bahwa PPPmencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjanganpendidikan, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan budaya.51 Program pembangunankesejahteraan diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum,pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang adil dan merata.52PPP mencita‐citakandemokrasi ekonomi seperti tertuang dalam pasal 33 UUD 1945.Pembangunan didorongmerata dengan mengutamakan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran golongantertentu.Kader didorong untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya membiayaikepentinganumumlewatskemawakaf,zakat,infakdansedekah.PPPmengklaimberpihakpada ekonomi kerakyatan.Cabang‐cabang produksi yang menguasai hajat hidup orangbanyakharusadadalampenguasaannegara.PeranBUMDdanBUMNharusdimaksimalkandemiterwujudnyakemandirianperekonomiannasional.

PPPjugamemperjuangkanpenghapusanmarjinalisasidankolonialisasibudayalokalbaikatas nama agama apapun.53Kenyataanya transfer nilai‐nilai seperti tercantum dalamprogram perjuangan partai ini belum sepenuhnya efektif.Terlihat dari beragamnyapemaknaan yang muncul dari 10 wilayah yang dijadikan objek penelitian.Di lampungmisalnya,narasumbermenyebutkanbahwapartainyatidakmempunyaipandangankhususmengenai ketimpangan sosial.Menurutnya, pemahaman itu sudah inheren dalam benakmasing‐masing kader.Program aksi yang dilakukan juga merupakan program inisiatifkader.Sayangsekalisepertinyanarasumbersulitmembedakanantaraprogramperjuanganpartai dengan kegiatan kampanye caleg.Temuan wawancara di Jawa Timurmemperlihatkanbahwapartailebihbanyakmengklaimbahwausaha‐usahapartaimerekadalam menanggulangi ketimpangan sosial itu dilakukan kader‐kadernya yang duduk dijabatan‐jabatanstrategis(legislator).

Fokusnya adalahmemperjuangkanPerda atauAnggaranyangprokesetaraan.Pandanganini senafas dengan yang disebutkan oleh pengurus partai di Makassar. Di Jawa Tengah,narasumber justru menyebutkan bahwa PPP tidak siap berbicara mengenai isuketimpangansosialkarenadalamposisitidaksiapmenhadapiisuketimpangan.PPPlebihbanyak fokus kepada isu‐isu yang berkaitan dengan agama misalnya tentang UUPerkawinan.Keberhasilanyangdibanggakanadalahmengenaikuota39%calegperempuanyang dimaknai sebagai kesetaraan gender.Seringkali dalam prakteknya di lapangan,pandangan kader PPP mengenai ketimpangan masih bersifat sangat normatif.Sepertiterjadi di Maluku Utara.Narasumber menyebutkan bahwa pandangan partai mengenaiketimpangan sosial adalah pemahamanhistorismengenai hasil‐hasil pembangunan yangharus bermanfaat serta tidak disalahgunakan. Di Jawa Barat, jawaban yang didapat takkalah aneh. Menurut narasumber, cara mengatasi kendala ketimpangan sosial dalahdengan cara kembali ke akhlak.Program mengatasi ketimpangan sosial adalah programmemperbaiki akhlak.Di sumatera Utara dan Kalimantan Timur, narasumber mengalami

                                                            51 AD-ART PPP (2013), Bab III Tujuan dan Usaha, Pasal 6 (e).

52Butir D/Visi Partai. Alenia 7. Ibid hal 90.

53http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/

 

 

Hal17

kesulitan menterjemahkan nilai‐nilai dalam program perjuangan partai ke tindakoperasional. Mereka sebatas memaknai bahwa PPP harus bersungguh‐sungguhmenumbuhkan nilai‐nilai keagamaan, amar ma’ruh dan nahi munkar.Hanya di NTTnarasumber menyebutkan bahwa pandangan PPP mengenai ketimpangan itu sudahtertuang di AD/ART partai.Meskipun begitu, ada sesuatu yang rancu ketika narasumberpenguruspartaidiNTTmenyebutbahwaperbedaanpandanganpolitikdimasyarakatNTTmerupakanbagiandariketimpangansosial.

(9) Dari temuanmengenaiplatformpolitikPKB,dokumenyangrelevandenganstudi iniadalah AD/ART dan Mabda’ Syiasi. Kedua dokumen memuat landasan keorganisasianpartai.Dalamkaitannyadenganpersoalanketimpanganekonomidansosial,padapasal7Anggaran Dasar partai disebutkantiga poin tujuan partai, dan yang berkaitan dengankontekstulisaniniadalahtujuan“mewujudkanmasyarakatyangadildanmakmursecaralahir dan batin, material dan spiritual”.54 Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PKBmelakukanusahadibidangekonomi,yaitu“menegakkandanmengembangkankehidupanekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis”.55Pada konteks ketimpangan sosial, PKBmelakukan usaha di bidang pendidikan. Usaha tersebut dilakukan dengan berusahameningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil,profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakanterwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah danberkesinambungan.56 Sementara pada bidang sosial dan budaya dengan berusahamembangunbudayayangmajudanmoderndengantetapmemeliharajatidiribangsayangbaik demimeningkatkanharkat danmartabat. Selain itu, di dalam isiAD/ART tidak adapenjelasan pandangan partai mengenai pemberdayaan perempuan. Untuk kontekspemberdayaan, yang tercantumdi dalam isiAD/ARThanya sebatas adanya suatu badanotonomuntukkaumperempuanyaituPergerakanPerempuanKebangkitanBangsa(PPKB).

Pada Mabda’ Syiasi sebagai landasan ideologis partai, dijelaskan bahwa PKB bercirikanhumanisme religius yang berarti peduli dengan nilai‐nilai kemanusiaan yang agamis.57DokumenMabda’SyiasihanyamemuatpandanganumumPKBmengenaimasyarakatyangideal. Sementara itu, bentuk turunan ataupun penjelasan dari ekonomi kerakyatan ataubentuk pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan tersebut tidak ditemuidisepanjang isi AD/ART. Penjabaran mengenai ekonomi kerakyatan baru ditemui padabuku “Seminar dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Legislatif‐Eksekutif Kader PartaiKebangkitan Bangsa”.58 Pada buku tersebut, beberapa persoalan ekonomi yang disoroti

                                                            54Lihat pasal 7 poin (c) Anggaran Dasar PKB.

55Lihat pasal 8 Anggaran Dasar PKB.

56Ibid

57Anonim. Mabda Syiasi. Diakses dari http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-syiasi pada tanggal 17 Maret 2014.

58Syamsuddin Haris et al., eds. 2011. Seminar dan Pelatihan Penngkatan Kapasitas Legislatif-Eksekutif Kader Partai Kebangkitan Bangsa (Jakarta: P2P LIPI dan DPP PKB). Buku tersebut merupakan bentuk dokumentasi hasil seminar dan pelatihan kader PKB, terutama anggota legislatif PKB di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan yang duduk di birokrasi pemerintahan daerah, serta anggota Dewan Pengurus Pusat PKB.

 

 

Hal18

adalahmasalahanggaran(Pro‐PoorBudget).Pemetaanmasalahyangberkaitandenganhalini adalah bahwa APBD cenderung disusun atas dasar kepentingan politik dan bukandidasarkan pada kebutuhan masyarakat dan daerah setempat.59 Pada persoalanketimpangan sosial, PKB lebih menyoroti persoalan pendidikan. Persoalan pendidikanmengerucut pada masalah liberalisasi pendidikan. Masalah ini seperti mahalnya biayapendidikan, anggaran pendidikan yang belum memberikan dampak positif padapeningkatan kualitas dan infrastruktur pendidikan dan alokasi anggaran pendidikanminimal 20 persen dari APBN/APBD belum ikut dinikmati oleh sekolah dan perguruanswasta.60Dalam konteks kesehatan, permasalahan yang dipetakan adalah masalahpelayanankesehatanbagimasyarakatmenengahkebawah,hargaobat,daninfrastruktur.Strategi penyelesaian dalam hal ini adalah, seperti, desakan terhadap pemerintah untukmemberikanstandarpelayanankesehatanminimumbagimasyarakatmenengahkebawahdan mendorong anggaran keehatan dan jaminan sosial yang bersifat permanen danadvokasikesehatan.

(10) Azas PAN adalah “ahlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagisekalian alam”. Dalam websitenya PAN menyebut diri sebagai partai politik yangmenjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara, yangmenghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkankedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untukmewujudkan Indonesia sebagai bangsa yangmakmur,maju,mandiri dan bermartabat.61Meskipunberbasiskanpadanilai agama,PANmendeklarasikan “sifat”nya sebagai partaiterbukabagiwarganegaraIndonesia,baik laki‐lakimaupunperempuandenganberagamlatar belakang pemikitan, etnis, agama dan mandiri. Dalam visi politiknya PANmemosisikandiri sebagaianavantgardeofpoliticalpartyuntukmewujudkanmasyarakatadilmakmurdalamnegarademokratisberdaulat.UntukmewujudkannyaPANmempunyaimisi sama dengan partai‐partai politik reformis di mana dalam hal ekonomi dan sosialmencantumkantujuanuntukmemajukankesejahteraanumum,mencerdaskankehidupanbangsa, mewujudkan tata pemerintahan yangbaik dan bersih. Partai ini mendasarkanperjuangannya pada partai dan pemenangan pemilu, pengkaderan, dicintai rakyat sertamembangunorganisasipartaimodern.BagaimanaPANmewujudkankeadilansosial?Dariplatform di atas tidak disebut secara tegas “how to’s” untukmewujudkan kesejahteraanumumdankeadilansosialitu.PANmengklaimmengedepankankeadilandalammengelolasumberdayauntuk rakyat Indonesia. Inilah tampaknya alasanPANmendorongReformaAgraria(RA).DalamAD/ARTPANmenyebutkanbahwamanusiadiberiamanatolehAllahTuhan YMW untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran.62 Namun “disebabkan olehpandangan manusia yang hanya melihat aspek materi dalam peradaban, maka lahirlah

                                                            59Ibid., hlm. 23

60Ibid., hlm 33

61 www.pan.or.id

62AD/ART PAN 1881,Mukaddimah, hlm. 1.

 

 

Hal19

ketimpanganmoral, yangmenjadikankesejahteraan sebagiankecilmasyarakatdiperolehdarikesusahanyanglainnya”.63

(11)PlatformpembangunanPKSmenyatakan“mewujudkanmasyarakatmadaniyangadildan sejahtera”. Berdasarkan platform yang dikeluarkan pada tahun 2008, PKS dengancukup jelas menunjukkan aspek‐aspek apa yang harus menjadi prioritas pembangunan.Dalambidangekonomidansosialbudaya,PKSmendorong reformasi agarpembangunanterhindar dari rente. Ekonomi syariah juga menjadi salah satu sektor yang perludikembangkanterutamadalamrangkamendorongmunculnyaparawirausahawanhandal.Pandangan PKS terhadap industrialisasi dan peranan ekonomi pasar cukup positif.Pemerintahdiharapkanmenciptakaniklimusahayangkondusif.Dalambidangkesehatan,PKS mendukung sistem kesehatan nasional yang terintegrasi. Sementara dalam bidangpendidikanPKSmenyetujuianggaranpembangunan20%agarpendidikanhinggatingkatsekolahmenengahatasbisadigratiskan.64Bagaimanaplatformnasionalinidipersepsikandi daerah? Mengenai visi dalam mengatasi ketimpangan sosial, pengurus PKS Sumut65berpendapat bahwa partainya mempertimbangkan lima (5) hal ini: character building,socialbuilding,institutionalbuilding,nationbuilding,danpoliticalbuilding.PengurusPKSdidaerah lainnya umumnya berpendapat bahwa partai seharusnyamemang bekerja untukkeadilandankesejahteraanrakyat.

Meskipun tidak mengartikulasikannya dalam bahasa yang seragam, mereka menyadaribahwaketimpangansosialmemangberadadidaerahmerekadan,olehkarena itu,partaiharus berusaha mengatasinya. Pada akhirnya, keadilan dan kesejahteraan rakyat yangdibayangkanolehPKSberujungpada terbentuknya“masyarakatmadani”, sebuahkonsepyangsecarahistorismengacupadamasyarakatMadinahyangdibangundandipimpinolehNabi Muhammad SAW. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh para peneliti,terungkap bahwa ketimpangan antar‐wilayah juga menjadi bahan perhatian kader PKS,sepertidikemukakanolehpengurusPKS JawaBaratdanSulawesiSelatan.Di JawaBarat,daerahselatantertinggaldaridaerahlainnya.Infrastrukturdisanamasihsangatterbatas.Selain itu, posisi geografis Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakartamembawa persoalan tersendiri. Daerah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) adalah daerahJawaBaratyangperkembangannyasangatberkaitandenganDKI Jakarta.Olehkarena itukerjasamadankoordinasidenganpemerintahDKIsangatdiperlukan.Selainitu,perbedaanfasilitas infrastruktur pembangunan antara daerah selatan dan tengah serta utara jugaperlu di atasi. Daerah selatan lebih tertinggal daripada daerah lainnya. Sementara diSulawesi Selatan, pembangunan terpusat diMakassar. Ketimpangan infrastruktur antaraMakassar dan daerah‐daerah lainnya di Sulawesi Selatan sangat terasa. Persoalanketimpanganwilayah ini sangat terkait dengan ketimpangan ekonomi. Di daerah‐daerahyang tertinggal, pengurus PKS mengusulkan agar ditumbuhkan investasi agar adapenyerapantenagakerja.KetimpanganregionaljugaterjadidiJawaTimur,sepertiantara

                                                            63Ibid.

64 Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS (Jakarta, MPP PKS: 2008)

65Wawancara dengan Satria Yudha Wibowo, Medan, 4 Februari 2014.

 

 

Hal20

daerah “tapal kuda/Madura” dan “non‐tapal kuda/Madura”. Probolinggo dan SampangtermasukkabupatentermiskindiIndonesia.KaderPKSdikeduadaerahtersebutberusahamengadvokasikebijakanuntukmeningkatkanIndeksPembangunanManusiayangsangatrendah. Kader PKS juga membuka komunikasi dengan Gubernur Sukarwo baik secaraformalmaupuninformal.

(12)PlatformPBBdalamPemilu2014adalahprogram14IndonesiaBersihdanMakmur.66Arti bersih sebagai satu gerakanmenyelamatkan kekayaan negara dari praktik korupsi,oligarkhi,dankonspirasikekuasaan.GagasandisampaikanPBBuntukmencapaiIndonesiaBersih adalah antara lain: menegakkan keadilan dan kepastikan hukum, merealisasikankomitmenuntukmemberantaskorupsi secarasistemikdenganmemberlakukan tuntutanmaksimalhukumanmati,mewujudkanpemerintahanyangbersih,amanah,danberpihakkepada rakyat serta mengutamakan kepentingan nasional, mewujudkan sistempemerintahanotonomiyangefektifyangmampumengembangkanpotensi‐potensidaerahdalamNegaraKesatuanRepublik Indonesia,melindungi seluruhwarganegara Indonesiayangberadadidalamdan luarnegeri terutamaperlindungan terhadapTKI, dengan rasanyaman dan aman karena kehadiran negara dalam setiap sendi kehidupannya,mewujudkanlembagaperwakilanrakyatyangaspiratif,produktif,danbersihdarikorupsi,menciptakansistempemiluyangdemokratisdanmenghindaripolitikbiayatinggidenganmengembalikanpemilukepaladaerahKabupaten/KotakepadaDPRD,merealisasikandanmengefisienkan penggunaan anggaran 20% pendidikan dalam APBN/APBD untukmenciptakan biaya pendidikan murah dan prioritas peningkatan kesejahteraan guru,mengembalikanIndonesiasebagaiMacanAsiadengankemampuanmembuatdanmemilikikapal indukdanmodernisasi sistempertahanannegara,meningkatkan investasi SumberDayaManusia denganmemperbanyak programbeasiswa S2 dan S3 ke perguruan tinggiunggul di dunia dan penugasan dan penempatan SDM pemuda yang handal gunapengembangan pembangunan di daerah, mendorong Industri pers yang nasionalis danmengedepankan promosi kekayaan alam, sumber daya insani, dan memacu kreatifitasputra bangsa dan menjadi jendela pertama untuk dunia dapat mengapresiasi bangsaIndonesia.KetuaUmumPBB,MSKaban,menjelaskanbahwaplatform“indonesiaMakmur”merupakan usaha bersama menciptakan prioritas untuk memakmurkan rakyat danmemajukan perekonomian nasional.67 Platform ini terdiri dari empat hal. Pertama,mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi rakyat dan perluasankesempatan kerja. Kedua, memperkuat modal pembangunan nasional dan kemakmuranrakyatmelaluisekuritisasisumberdayaalam,kemandianpangandanenergi,danKetiga,membangun infrastruktur (jalan, air, listrik, bendungan) secara merata di seluruhIndonesia. Keempat melaksanakan redistribusi lahan produktif dengan menerapkanUndang‐Undang Agraria khususnya Landreform untuk petani miskin, pembatasanoutsourching di kalangan buruh, mensejahterakan kaum buruh, meningkatkan jaminansosial bagi orang lanjut usia dan tuna karya. Jika melihat platform terkait masalahketimpangansosialdanekonomi,makaPBBmenjelaskanbahwakemiskinanmasihterjadi

                                                            66http://bulan‐bintang.org/partai/sejarah‐singkat/ Diakses pada tanggal 16 Februari 2014.

67M.S Kaaban, Ketua Umum PBB, 17 Februari 2014

 

 

Hal21

kalanganpetani,buruhtani,buruh,nelayan,danpedagangkecil.Merekabelumsejahteradanmasalah‐masalahtersebutharussegeradiselesaikanolehnegara.Jikamelihatplatformterkait masalah ketimpangan sosial dan ekonomi, maka PBB menjelaskan bahwakemiskinanmasihterjadikalanganpetani,buruhtani,buruh,nelayan,danpedagangkecil.Mereka belum sejahtera dan masalah‐masalah tersebut harus segera diselesaikan olehnegara. Namun demikian di beberapa daerah, pengurus wilayah PBB lebih memahamimasalah‐masalah ketimpangan sosial dan ekonomi dalamkonteks lokal atau daerah danbukansemata‐matapadaplatformyangdibuatolehelitpartaiditingkatpusat.SepertiapaDPW‐DPW PBB menerjemahkan platform DPP PBB? Di Sumatera Utara. DPW PBB didaerahinimenekankanfokusketimpanganekonomipadamasalahagraria.Masalahagrariabegitu terabaikan karena tidak menjadi bagian penting dalam pembangunan.68 IniberakibatpadatidaktergarapnyapotensipertaniandiSumateraUtaradanbanyaknyaalihfungsilahan.Pemodalbesarmengambilalihlahansecaraekspansif.Karenaitu,PBBSumutingin memperkuat ekonomi berdasarkan potensi pertanian, perkebunan, dan kelautanserta membangun industri dengan bahan dasar dari daerah. Selain itu, diperlukankepastianhukumuntukmenjaminkesejahteraanrakyat.Kendaladalammengatasimasalahini, selain karena hukum masih multi tafsir, aparat penegak hukum juga belumbersungguh‐sungguh menegakkan keadilan. Di Propinisi Lampung, DPW PBBmenghubungkan masalah ketimpangan sosial ekonomi dengan wawasan keagamaan.Mereka berpendapat bahwa terdapat penafsiran salah atas agama bahwa nasib orangmiskinmerupakantakdirAllahsehinggamenghasilkansikapnrimodanpasrah.69MenurutDPW Lampung sekitar 40 % masyarakat Lampung hidup di bawah garis kemiskinan.Kulitas SDM rencana, minimnya tingkat pendidikan dan kreativitas usaha menjadipenyebabkemiskinan.

Sementara itu di Jawa Barat, PBB menekankan dengan tegas platform politik distribusikesejahteraandanpenegakanhukum.70DidaerahJawabaratmasihterdapatketimpanganpendapatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain karena kondisiekonomi nasional belum membaik, ketimpangan‐ketimpangan ini juga disebabkan olehkebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat khususnya petani. Liberalisasi danprivatisasi ekonomi, demokrasi yang tidak matang, pragmatisme dan politik uang jugamenjadi kendala berat dalam mengatasi ketimpangan‐ketimpangan tersebut. PBB Jabarmendesak Pemerintah danDPRDPropinsi untukmembuat kebijakanmendukung rakyatkecil dan mengimplementasikan secara nyata. Di Sulawesi Selatan, DPW PBB SulawesiSelatan mengambil langkah‐langkah berbeda dan sangat menarik yakni membela,memperjuangkan,danmengawalhak‐hakkaumdisasbilitas/orangcatat.71PBBSulawesiSelatanmemangberfikirkritisdanprogresifdalammendefinisikanketimpangansosialdanekonomi dengan memilih memperjuangkan, melakukan pembelaan hukum (fight forjustice), dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat disabilitas. Kaum disabillitas

                                                            68Masri Sitanggang, Ketua DPW PBB Sumatera Utara, Selasa, 4 Februari 2014

69Amruzi Setyagama, Sekretaris MPW PBB Prov Lampung

70Pengurus DPW PBB Jawa Barat

71Saharuddin Daming, PBB Sulawesi Selatan, 11 Februari, 2014

 

 

Hal22

belum mendapatkan hak‐hak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Pihakpemerintahmasihmenutupaksesmasyarakatdisabilitasdiduabidangpenting tersebut.Mereka tidak diterima di sekolah‐sekolah tertentu dan tidak terdaftar dalam jaminankesehatan sosial JAMKESMAS, JAMKESDA, dan BPJS. Ketimpangan pendapatan daerahmasihterjadidiKalimantanTimur.72DemikanjugadisampaikanolehpengurusDPWPBBKalimantan Timur. Menurut DPW PBB, undang‐undang desentralisasi telahmengakomodasi ketimpangan pendapatan daerah namun peraturan ini malah dicabutkembali sehinggadanaperimbangandari pemerintahpusat yangkembali keKalimantanTimur hanya 15%. Selain itu, ketimpangan ekonomi terjadi sangat mencolok di daerahperbatasankarenaituuntukmenembusdaerahtersebutorang‐orangharusmenggunakanpesawat kecil. Harga sembako di daerah tersebutmelonjak hinggaRp 500‐700 ribu. DiMaluku Utara, selain ingin mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia Islami untukmewujudkan masyarakat maju berdasarkan nilai‐nilai Islam, PBB Maluku Utara jugamengkritisi minimnya sarana dan prasana transportasi, pendidikan, dan kegiatanperekonomian.73PembangunanekonomidiMalukuUtaraberjalantidakmeratatermasukdalamhalbantuan langsung tunaidan jamkesmas.PBBMalukuUtaramengetahuibahwapembagian anggaran untuk kabupaten/kota tidak berimbang karena itu beberapapemerintahdaerahkabupatendipropinsiiniseringmengeluhkanmasalahtersebut.

Pertanyaan 2: Apa bentuk‐bentuk kebijakan dan program ketimpangan sosial danekonomiyangdimilikioleh12partaipolitikpesertapemilu2014?

Ketika ditanyakanmengenai program dan kebijakan penanganan ketimpangan, rata‐ratanarasumberdidaerahmenunjukkanperlunyamenggalipotensidaerahitusendiriterlebihdahulu.Namun demikian, mereka sependapat ketika menyampaikan bahwa pemerintahharuslah punya andil dalam merumuskan kebijakan penanganan ketimpangan.Apalagi,problem ketimpangan bukan hanya terjadi di daerah melainkan di Indonesia secarakeseluruhan. Dari sisi kebijakan, narasumber mengemukakan pentingnya merujuk padaplatformkhususnyadibagianAD/ARTketikamengemukakanupayaperumusankebijakanatauprogrammengatasiketimpangansosialdanekonomidinasionalmaupunsubnasional(daerah). Umumnya narasumber dari DPW parpol mengklaim mempunyai programpenanganan ketimpangan sosial; mempunyai perhatian tapi belum punya cukup konsepdanprogram.Disisi lain,wawancaraterhadapDPWparpoldanjugaalegyangkebetulanmenjadiaktivisparpolmenunjukkankesadaranpadaperlunyaparpolberperanaktifdalampenanganan ketimpangan. Sementara itu terdapat temuan bahwaparpol juga cenderungmencampuradukkankegiatannyasebagailegislatordengansebagaikaderpartai.Programpemerintahdiklaimmerupakanprogrampartai.

Jenis‐jenis kebijakan dan program yang diperoleh dari informasi nara sumbermenunjukkan beragamnya program parpol di daerah. Kebanyakan berkait langsung

                                                            72Pengurus DPW PBB Kalimanta Timur

73Muhlis Radjiloen, wakil ketua DPW PBB Maluku Utara 2-2-2014

 

 

Hal23

dengan apa yang dimaknai sebagai kebutuhan hidup sehari‐hari di daerah. Hal ini jugasering ditemukanmanakala narasumber (aleg)menceritakanmengenai bentuk programparpoldanrelasinyadengankonstituen.Pemberianbantuanatausecaraumum,program‐program yang sifatnya karikatif, charity, dijadikan alat untukmemelihara relasi dengankostituen.

ApakahadaperbedaanantaraDPWparpoldarirulingpoliticalpartydenganDPWparpoldari non ruling political party? Perbedaan pandangan cukup menonjol. Partai yangberkuasa cenderung lebih percaya diri manakala mengemukakan bentuk kebijakan dnprogram‐programnya,namunkurangsecarakritismenilaikondisiobyektifbaikekonomimaupun politik yang menyebabkan apakah suatu kebijakan dapat diturunkan ke dalamprogramatautidak.Umumnyanarasumberberhasilmenyampaikanpetakendala‐kendaladariperumusankebijakandanimplementasiprogramdidaerah‐daerahtermasukdipusat.Sedangkan, dari sisi kendala terkait kebijakan dan program menurut nara sumberumumnyaadalahmasalahkurangnyapendanaan.KendalaspesifikberkisarpadakapasitasSDMlokalsesuaidenganletakgeografisparpol,termasukkurangnyaintensitaskaderisasiuntukmeningkatkanpemahamanmengenai isuketimpangandanmencaridimanaperanparpol ketika berbicara penanganannya. Masalah kaderisasi ini dianggap juga harusmenjadi concern dari DPP.Selain itu, kendala spesifik lainnya terkait dengan kesamaanpersepsi internal parpol mengenai skala prioritas kenijakan atau program untukmenanganiketimpangan.

Pertanyaan 3: bagaimana strategi parpolmelaksanakan program kebijakan danketimpangan?

DPW/DPDyangdiwawancaraimenyatakanbahwakerjakadermerupakanelemenpentingyangmenopangperanpartaidiwilayahmasing‐masing.Kaderjustrudapatdilihatsebagaisebagai aktor utama yang menjalankan strategi‐strategi yang disusun partai untukmenjalankan berbagai kebijakan yang dimilikinya.Persoalannya, partai kesulitan untukmenurunkan platform sampai tingkat kader terbawah khususnya dalam pembahasanmengenai isu ketimpangan. Sebagai contoh, dalam wawancara DPW Demokrat, PDI‐Pmaupun Golkar di Jawa Timur mengangkat kasus banjir sebagai konteks lokal untukmengemukakan pentingnya pemahaman isu ketimpangan. Banjir merupakan salah satuperistiwa yang membutuhkan respon cepat.Namun, dalam penanganannya partai jugaharustetapbergerakdalamisuketimpangan.Sebab,peristiwabencanasepertiinimembuatkorban berpeluang mengalami ketimpangan yang lebih besar.Lebih lanjut, DPW‐DPWumumnyajugamenyatakanbahwahariinimasyarakatlebihmelihatsosokcalegdaripadapartai.Olehkarena itu,proses rekrutmencalegmenjadi sangatpenting.Hal ini jugaakanbermanfaatbagisosialisasiprogrampartaidimasyarakat.

Pentingnyakualitascaleg,jugadisadariolehDPP/DPW/DPDseluruhpartai.Kualitasdalamhal ini dirumuskan dalam tiga syarat, yaitu: jaringan, ketokohan, dan kesiapan dana.Kualitascalegjugadidukungdenganprogrampartaiuntukberhubunganlangsungdenganrakyat.Lebih, lanjut, beberapa DPW khususnya dari parpol “tradisional” menyadari

 

 

Hal24

pentingnya media dalam penyebarluasan kebijakan. Oleh karena itu, ada usulan untukDPWsetempatmengeluarkanpress release setiappekan.Kader jugadimintauntukbiasamembuatopinidikoranlokal.

Secara umum pengurus DPW menyadari bahwa kerja partai harus didukung olehpengetahuanyangbaikdibidangnya.Olehkarenaitu,untukisu‐isuyangdianggapstrategisDPWmengundangpakar‐pakaruntukberdiskusi.Salahsatucontohnya,adalahisuagrariayang krusial di Sumatera Utara.Melalui diskusi tersebut, fraksi Demokrat di ProvinsiSumatera Utara kemudianmenyusun Perda soal agraria. Dalam proses sosialisasi, DPWDemokrat Sumatera Utara sangat menyadari pentingnya peran media massa. Kaderkhususnyayangmenjabatlegislatif,sangataktifmengeluarkansikapdanopinidipublik.74DiJawaBarat,DPWparpol‐parpoljugakerapdiadakandiskusiantarapengurusdanmitrakerjanya.Di Surabaya, ketokohanmenjadipentinguntukmendorong sosialisasiprogramparpol.NamundiNTT, ketokohandiDPWPAN justru cenderungmembuatDPWkurangartikulatifmenyatakanpendapatnyamengenai strategi penangananketimpangan. Dapatsaja ini pun terkait dengan persoalan kaderisasi dan trasnformasi pengetahuan internalparpol.Di Jawa Tengah, DPW parpol memahami harus ada strategi berlapis untukmerumuskan kebijakan dan menjalankan program. Di Maluku Utara, meskipun DPWparpol‐parpol dapat mengidentifikasi strategi mereka menangani ketimpangan, namunmenekankanpemerintahjugaharusmembantuagarparpoldanpemerintahbermitralebihbaikberdasarkanpemetaankebutuhanlokal.

SemuawawancaradenganDPWparpoldi sepuluhwilayahmengemukakanbahwakaderadalah elemen penting dalammerepresentasikan partai.Rekrutmen kader yang baik danmemiliki kapasitas di legislatif misalnya, diyakini sebagai kunci untuk melaksanakankebijakanmengatasiisuketimpanganyangdinilaimendesak.Selainitu,DPWwilayahjugaumumnyamengandalkanrapatmingguandanpembekalanuntukmenyampaikanprogrammerekapadakader‐kader.Kaderyangberkualitas akanmembantuparpol lebihditerimaolehrakyat.

                                                            74 Temuan lapangan dari Sumut pada periode Oktober 2011- April 2013 misalnya, terdata ada 1274 pemberitaan yang terkait Demokrat di wilayah tersebut. Data didapatkan dari dokumentasi kliping berita Fraksi Demokrat Sumatera Utara Oktober 2011-April 2013

 

 

Hal25

2.METODE

Secara keseluruhan studi ini merupakan studi kebijakan yang bersifat kualitatif di levelprovinsipadasepuluhlokasiterhadapduabelasparpolpesertaPemilu2014.Dalamstudiini, partai politik yang diteliti merupakan peserta pemilihan umum Republik Indonesiatahun 2014 yang secara sah telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dua be;aspartaipolitikpesertaPemilu2014adalah:PartaiDemokrat,PartaiGolkar,PDI‐Perjuangan,PKS,PPP,PKB,PAN,PartaiGerindra,PartaiHanura,PartaiNasdem,PartaiBulanBintangdanPartaiKeadilandanPersatuanIndonesia.Unitanalisisnyaadalahpartaisecarakeseluruhan,dimanadatapadalevellokalditujukanuntuk mendukung analisis mengenai implementasi kebijakan dan program partai.Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkanpadaperimbanganketerwakilanwilayah JawadanluarJawa.FokusanalisisdidaerahluarJawaadalahDPW/DPDyangberkedudukandiibukotaprovinsi.DKIJakartadiperlakukansebagai lokasidimanaDPP12parpolberada,sehingga sudut pandang pengurus DPP mencerminkan posisi parpol secara nasionalmengenai ketimpangan yang tercermin dalam platform. Wawancara di daerah (ibukotaprovinsi) dilakukan dengan pengurus DPD/DPW dari 12 parpol pada sepuluh daerahpenelitian yaitu di Jawa Barat (Bandung), Jawa Timur (Surabaya), Jawa Tengah(Semarang). Sumatra Utara (Medan), Lampung, Kalimantan Timur (Samarinda), NTT(Kupang),SulawesiSelatan(Makassar)danMalukuUtara.

Pengembangan instrumen penelitian studi ini didasarkan pada pengembangan konsepsecaradeduktifyangdibangundaristudi literatur terkait.Untukmemperolehdata,makasebelumrisetlapanganpenelitimembacaplatformkeduabelasparpoldaridokumenresmiyang diperoleh dengan cara mengontak langsung DPP dari 12 parpol di Jakarta, selainmengunduhplatformparpoldariwebsitemereka.ProsespenelusurandokumencetakdariDPPparpol‐parpoldiDKIJakartadilakukandengancaramemasukkansuratpermohonanselainmendatangi langsungsekretariatmasing‐masingparpol.Responmereka beragam:adayangsecaralangsungmenemuiasistentimpenelitiyangditugaskanuntukmenelusuridokumen,adapulayangmerespondengansangatbirokratis,melempardarisatumejakemejalainnyauntukmendapatkandokumenparpolyangberisiplatformtersebut.Adapulayang meminta peneliti untuk menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga merekabersedia menjawab (via telepon) apakah dokumen bisa diakses. Dokumen parpolumumnya—yangberagammulaidaribukumengenaiprofilparpolyangmemuatsejarah,platform, visi danmisi serta AD/ART; buku sakumengenai isu‐isu parpol tertentu yangmenjadi fokus kebijakan parpol, dan seterusnya. Dokumen ini penting sebab secaraumummemuat paparan posisi parpol mengenai isu‐isu politik, lebih khusus lagi untukkeperluan studi ini, ketimpangan ekonomi dan non ekonomi. Umumnya bahasa yangdigunakandalamplatformtidaksecaraspesifikmenyebut“ketimpangan”namunadapulayangmenyebutkansebagai“kesenjangan”atau“keadilansosial”.Jikapenelititidakberhasilmendapatkan data mengenai platform dari DPP, maka dilakukan penelusuran melaluiwebsitemasing‐masingparpol.Pemahamanmengenaiplatformparpol inibergunauntukmemanduparapenelitiketikaprosesrisetlapanganberlangsung.

 

 

Hal26

Penelitian lapangan untuk mengumpulkan informasi dengan narasumber dilakukanmelaluiwawancaramendalam. Hal inimemperkuat danmenajamkan pengetahuan yangdiperoleh melalui kajian literatur. Studi lapangan yang dilakukan selama kurang lebihsepuluhhariperpenelitidisetiaplokasimembantumemperdalam“sense”penelititentangkonteks lokaldanpengaruhnyaterhadapkarakteristiksertaprogramduabelasparpoldidaerah.Disebabkan oleh waktu riset yang berdekatan dengan jadwal kampanye parpolmenjelangputaranpilegdanpilpres,sebagianbesarparpoldiDPP,DPD/DPWmempunyaikesibukanyangluarbiasa.Paranarasumberyangmerupakanwakildanataukaderparpol(pesertapemilu2014)mayoritasmerupakancalonlegislatif,baikditingkatDPRDProvinsimaupun DPR RI.Oleh karena itu, para narasumber ini umumnya sedang melakukansosialisasi maupun kampanye politik di daerah pemilihannya masing‐masing.Dengankurun waktu turun ke bulan Februari‐Maret, mereka yang mencalonkan diri menjadianggota legislatif, turun ke dapilmasing‐masing.Akibatnya agendawawancara seringkaliharus di‐reschedule.Di setiap lokasi riset lapangan, peneliti dibantu oleh seorang asistenpeneliti lokal yang tugas khususnya adalah menyesuaikan jadwal wawancara yangdirencanakandariJakartadenganjadwalnarasumber.

Keterbatasan studi ini terletak pada penyusunan hasil penelitian yang terkait denganpemosisian parpol apakah dalam menjawab pertanyaan penelitian (terlampir) beradadalam posisinya sebagai anggota legislatif (baik nasional maupun daerah/wilayah) ataudalamstrukturkepengurusanparpol.Selainitu,sebagianbesarwakliparpoldiDPW/DPDjuga tidak terpikir atau minimal belum dapat mengaitkan concern mereka mengenaiketimpangan dengan program dalam legislasi ketika ditanyakan dalam wawancara.Sedangkan keterbatasan metodologi dari sisi tim peneliti adalah klasifikasi/pengkategorisasiandatayangkurangketatdiisuketimpangan.Adakalanya“ketimpangan”disamakandariaspeksosial danekonomi, sesuaidenganbatasan istilahdalamplatformparpolyangseringkalitidakmembedakansecarategascakupanketimpanganekonomidannonekonomi.

 

 

Hal27

Tabel1:PROFILNARASUMBER

WilayahRiset

Narasumber Hambatan

DKIJakarta 10orangpengurusDPP(sekretaris,Waketum,kabid)/

Komitmenjadwalwawancara,rekomendasijaringandibutuhkan.

JawaBarat 12orangPengurusDPW/DPD PengurussosialisasidiDAPIL;sekretariatseringkosong.

Lampung 17orangpengurusDPD/DPW,alegparpol,pengurusDPC.

PengurussosialisasidiDAPIL/kampanye;dokumenDPW/DPDterbatas.

SumatraUtara

12orgcalegDPR,PengurusDPDdanDPW

Pengurustidakpahamplatformparpol;dokumentasiparpolterbatas.

NTT 12orgpengurusDPW/DPD. PengurussosialisasidiDAPIL/kampanye;dokumenDPW/DPDterbatas.

SulawesiSelatan

12orgpengurusDPW/DPD/ PengurussosialisasidiDAPIL/kampanye;dokumenDPW/DPDterbatas.

MalukuUtara

12orgpengurusDPW/DPD Persoalangeografisdimanaibukotabaru,Sofifi,hanyamenjaditransit;

KalimantanTimur

12orangpengurusDPW/DPD/

JawaTImur 12orangpengurusDPD/DPWdanalegDPRD

JawaTengah 11orangpengurusDPW/DPDParpol

 

 

Hal28

3.ANALISAdanPEMBAHASAN

Sub bagian analisa pembahasan ini memuat penjelasan pada level konseptual (sesuaiplatformparpolberdasarkandokumenresmimaupunwebsite)tentangparadigmaparpolatau “alam pikir’ partai politikmengenai ketimpangan. Dalam platform secara normatif,sebagaimanatelahdibahasdalamsubbahasan(1)ringkasanpenelitiandalamlaporaninibisakitatemukanapayangdimaknaiolehpartaisebagaiketimpangan,apabentuknya,apapenyebabnyadanbagaimanaparpolmelihatpenangananketimpanganitu.Analisisuntukmasing‐masingpartaimemuattemuanataspertanyaandanbatasanpenelitianyangtelahdikemukakan di riset desain terlampir, yaitu mengenai 3 pertanyaan pokok (persepsi,kebijakan,strategi)danjenisketimpanganekonomidanketimpangannon‐ekonomi.

3.1 PartaiPolitikdanKetimpanganEkonomi

3.1.1.LevelKonseptual

Hampirsemuapertaimenyatakanplatformmerekatelahmemuatisuketimpangan,apakahitu ekonomi maupun non ekonomi. Semua partai mengklaim diri mereka mempunyaikonseppenanggulanganketimpangansosial.Partaipartaiyangmempunyaikaderdijajaraneksekutif (partai koalisi) cenderung mengakui program pemerintah (dimana kader‐kadernyamempunyai jabatan) adalah hasil perjuangan partainya. Sementara di sisi lainpartai‐partai yang mengambil jalan oposisi cenderung memberi catatan kritis padaprogram‐programyangdilakukanpemerintah.Hal inikemudianmenjadi sedikitberbedajika ditarik ke level provinsi dimana di level itu, terdapat beberapa partai oposisi yangberhasilmemenangipemilukadasehinggabisamenempatkankadernyasebagaiGubernur.

PartaiDemokratmisalnya,dalamGrandSrategi2005‐2010dikemukakansoalperjuanganuntukmeningkatkatkanpemerataanpembangunanuntukmenciptakankeadilansosialbagiseluruh rakyat Indonesia. Pada saat yang samaGrandStrategitersebut jugamenyebutkanupayamengikisangkapengangguranlewatpertumbuhanekonomiyangtinggidanekspornon‐migas. Sebagai partai pemenang pemilu 2009, Partai Demokrat memiliki kelebihanyang tidak dimiliki oleh partai lain. Kader‐kader DPW di daerah dapatmengasosiasikandirinya kebijakan‐kebijakan yang langsung dibuat oleh pemerintah pusat seperti BLT,PNPM, BLM, dan lain‐lain. Pola pikir seperti ini juga ditemui di PAN dimana beberapakadernya mencoba mengklaim bahwa program‐program kementerian kehutanan (yangmenterinyadariPAN)adalahhasildariperjuanganPartainya.

Beranjak ke PKS, dalam bidang ekonomi, PKSmenyatakan dukungan terhadap programreformasi yang bertujuan mengurangi peranan rente.Selain itu, PKS juga melihatpentingnya sektor ekonomi syariahdalampembangunannasional.Berdasarkanplatformyangdikeluarkanpadatahun2008,PKSdengancukupjelasmenunjukkanaspek‐aspekapayangharusmenjadiprioritaspembangunan.Dalambidangekonomidansosialbudaya,PKSmendorong reformasi agar pembangunan terhindar dari rente.Ekonomi syariah juga

 

 

Hal29

menjadi salah satu sektor yang perlu dikembangkan terutamadalam rangkamendorongmunculnya para wirausahawan handal.Pandangan PKS terhadap industrialisasi danperanan ekonomi pasar cukup positif.Pemerintah diharapkan menciptakan iklim usahayangkondusif.75

PPP mencita‐citakan demokrasi ekonomi seperti tertuang dalam pasal 33 UUD1945.76Pembangunandidorongmeratadenganmengutamakankemakmuranrakyat,bukankemakmuran golongan tertentu.Kader didorong untuk mengeluarkan sebagiankekayaannyamembiayaikepentinganumumlewatskemawakaf,zakat,infakdansedekah.

TerkaitPKB,danpersoalanketimpanganekonomidansosial:padapasal7AnggaranDasarpartai,misalnya,dimuatmengenai tigapointujuanpartai.Diantaraketigapointersebut,yang berkaitan dengan konteks tulisan ini adalah tujuan “mewujudkanmasyarakat yangadil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual”.77Untuk mewujudkantujuan tersebut, PKB melakukan usaha di bidang ekonomi, yaitu “menegakkan danmengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis”.78Dengandemikian, cara pandang PKB mengenai persoalan ketimpangan ekonomi berbasis padaekonomikerakyatan.

Dalamkontekspemilu2014PBB telahmerusmuskandanmenurunkanvisikeislamankedalam misi‐misi pokok untuk mewujudkan masyarakat Indonesia Bersih dan Makmur.GagasanmenganaiketimpangansosialdariplatformPBBadalahIndonesiaMakmur.KetuaUmum PBB, MS Kaban, menjelaskan bahwa platform ini merupakan usaha bersamamenciptakan prioritas untuk memakmurkan rakyat dan memajukan perekonomiannasional. Platform ini terdiri dari empat hal.Pertama, mengentaskan kemiskinan denganmengembangkan ekonomi rakyat dan perluasan kesempatan kerja.Kedua, memperkuatmodalpembangunannasional dankemakmuran rakyatmelalui sekuritisasi sumberdayaalam, kemandian pangan dan energi, dan Ketiga, membangun infrastruktur (jalan, air,listrik, bendungan) secara merata di seluruh Indonesia. Keempat melaksanakanredistribusi lahan produktif dengan menerapkan Undang‐Undang Agraria khususnyaLandreform untuk petani miskin, pembatasan outsourching di kalangan buruh,mensejahterakan kaum buruh, meningkatkan jaminan sosial bagi orang lanjut usia dantunakarya.

DalamplatformDPPHanuradinyatakanbahwadalammengatasiketimpangansosialdanekonomi,selainadanya“kemandirianyangterbebasdariintervensiasing,jugabercita‐citauntuk“membangunekonominasionalyangberkadilandanberwawasanlingkungansertamembukakesempatanusahadanlapangankerjayangseluas‐luasnyauntukmeningkatkanpendapatan dan kesejahteraan rakyat”. Untuk mewujudkan itu, perlu adanya upaya

                                                            75 Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS (Jakarta, MPP PKS: 2008)

76Butir D/Visi Partai. Alenia 7. Ibid hal 90.

77 Lihat pasal 7 poin (c) Anggaran Dasar PKB.

78 Lihat pasal 8 Anggaran Dasar PKB.

 

 

Hal30

“membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak danmoralyangbaiksertamemberikesempatanseluas‐luasnyakepadakaumperempuandanpemudauntukberperan aktif dalampembangunan bangsa”. Selain itu, faktor penegakansupremasi hukum dan HAM yang berkeadilan juga menjadi prasyarat dalam platformHanuraakanadanyakepastiandalam“kehidupanberbangsadanbernegara”.

MenurutPartaiNasdem, tingkatkemakmuran rakyat saat ini rendah,maka isukeadilanpembangunanmenjadi faktorutamayangbermasalahmenurutpartai ini.Karena itulah,perlusegeramelakukanre‐distribusipusatpertumbuhandenganmendekatkanindustrikebahan baku, memiliki grand design pembangunan yang terpadu dan ketat, menegakkankemandirian pangan yang berkelanjutan, serta mengubah ukuran kemiskinan sesuaidenganHumanDevelopmentIndex.

Dalam salah satu pokok perjuangannya, point pemulihan ekonomi dan pengembanganekonomi kerakyatan, PKPI merinci bahwayang paling menderita akibat krisis ekonomiyang berkepanjangan adalahmasyarakat yang berpenghasilan rendah dan kurang, sertapendudukdibawahgariskemiskinan.Olehsebabitu,upayapemulihanekonomiharuslahpada tempat‐tempat yang berkaitan langsung dengan upaya pengembangan ekonomikerakyatanyangmengutamakankelompokmasyarakatyangtergolongpendudukdibawahgaris kemiskinan yangmasih hidup tidak layak, dan terpinggirkan.Ada tiga point rincianyang didasari dari pokok perjuangan tersebut.Pertama, Pengembangan ekonomikerakyatan memberi perhatian besar kepada pembangunan peningkatan produksipertanian, nilai tukar hasil pertanian dan pendapatan petani, industri yang berbasissumberdayalokalyangtersedia,pengembanganpengusahakecil,menengahdankoperasiyang mempunyai semangat dan ketrampilan wirausaha, mengatasi persaingan ekonomiyangkurangsehatsehinggameningkatkandayasaingnasional,regionaldanglobal.

Kedua, upaya‐upaya penanggulangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja danpeningkatan produktivitas kerja, melalui berbagai program khusus. Seperti programPengembanganusahakecil,menengah,dankoperasi,pemberdayaanhutan‐hutanproduksidan lahan rawa untuk pertanian, serta program‐program sejenis yang bermaknakeberpihakankepadarakyatdibawahgariskemiskinanharusdilaksanakandenganbenardiawasi secara sungguh‐sungguh, serius dan konsisten agar tidak terancam olehpenyalahgunaannyademikepentingankelompokkeciltertentu.

Ketiga,pengembanganusahabesaryangberpihakkepadakepentinganrakyatdanramahlingkungan, berorientasi ekspor, barang modal, menjunjung industri pertanian dankelautan dalam arti luas, perlu tetap diberi kesempatan, dukungan sepanjang strukturpembiayaan, produksi dan pemasarannya tidak menekan peluang dan kesempatanberkembangdaripihakkoperasiusahakecildanmenengah.

Beranjak ke Partai Gerindra, Partai Gerindra melihat bahwamasih banyak kesenjanganantar wilayah di berbagai bidang.Ketimpangan antar wilayah dirasakan terutama olehmasyarakat pedesaan.Ketimpangan tersebut berwujud pembangunan infrastruktur yangtidak merata, kemudian ketimpangan di bidang politik seperti pembagian kewenanganpusatdandaerah.Ketimpangan tersebut sepertiyangdiungkapkanolehDewanPimpinan

 

 

Hal31

Propinsi (DPP) Gerindra Jakarta, bahwa kesenjangan terjadi di bidang ekonomi daninfrastruktur terutama di pedesaan.79Partai Gerindramemandang bahwa ketimpanganekonomimakin lebar akibat arus liberalisasi yang tidak sesuai dengan tatanan nasional.SelanjutnyaPartaiGerindramemberikanalternatifagarperekonomiannasionalberpegangkembali kepada UUD 1945 Pasal 33.Selain ekonomi, ketimpangan yang cukup lebarmenurutPartaiGerindraadalahdibidanginfrastruktur.

MenujukePartaiGolkar,dibidangekonomi,visiPartaiGolkaradalahekonomikerakyatansebagai potensi untuk memperkuat basis ekonomi, dan menjamin perwujudankesejahteraan. Dalam dokumen “Visi Indonesia 2045: Negara Kesejahteraan” Golkarmemberipenekakanprioritaspembangunanpadasektor:ReformasiBirokrasi,Pendidikan,Kesehatan,Industri,Pertanaian,Kelautan,Infrastruktur,UMKMdanKoperasi.Golkartidakmenyetujuiekonomikonglomerasiyangjustrumenyebabkankrisisekonomi.80Olehsebabitu Golkar mendukung dan mengembangkan UKM dan koperasi sebagai pilar utamaperekonomian nasional, sekaligus alat pemberdayaan rakyat.81 Di bidang sosial budaya,cita‐citaGolkaradalahpenguatanbudayayangdapatmenghasilkanbangsayangberiman,bertaqwa,menguasaiiptekdanketrampilan,memilikietoskerjatinggi,disiplin.Pluralitas,toleransi, dan kerukunan adalah basis integrasi bangsa.82Golkar mencantumkan agendapenting “terwujudnya kehidupan sosbud yang berkeadilan serta ter”jembatani”nyakesenjangansosialantaraJawa‐LuarJawa,antarpusat‐daerah”.83

Sebagaipartaiyangmengklaimpartainyawongcilik,salahsatumisiPDIPerjuanganadalahmemperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secarademokratis.MisitersebutkemudiandijabarkankedalamDasaPrasetiya.Limadari10arahumumprogrampartai,atauyanglebihdikenaldenganDasaPrasetiya,berkaitanlangsungdengan isu ketimpangan sosial dan ekonomi. Pertama, memperkuat ekonomi rakyatmelaluipenataansistemproduksi,reformasiagraria,pemberianproteksi,perluasanaksespasardanpermodalan.Kedua,menyediakanpangandanperumahanyangsehatdanlayakbagi rakyat.Ketiga, membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagirakyat.Keempat, memberikan pelayanan umum secara pasti, cepat dan murah.Kelima,melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta menerapkan aturan tataruangsecarakonsisten.84

Selain itu, Rakernas III PDI Perjuangan yang diselenggarakan tahun 2013 jugamerekomendasikan beberapa hal untuk mengatasi persoalan ketimpangan.85 Pertama,

                                                            79 Wawancara dengan Habiburrahman SH MH/Ketua Bidang Advokasi,pada tanggal 4 Februari 2014. 80 Paradigma Baru Partai Golkar, III. Visi Perjuangan, Hasil Munas..hlm., 90-91.

81Ibid., hlm. 91. Lihat juga tentang koperasi dalam http://partaigolkar.or.id 82Ibid.

83Ibid.

84 “Dasa Prasetiya”, dalam http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=12,

85 “Ini 17 Butir Rekomendasi Hasil Rakernas III PDIP 2013”, dalam http://www.merdeka.com/politik/ini-17-butir-rekomendasi-hasil-rakernas-iii-pdip-2013/rekomendasi-butir-1-6.html,

 

 

Hal32

untukmenjaminkeberlanjutanpembangunannasional,makakepemimpinannasionalpadaperiode tersebut harus memiliki kesamaan ideologi, memiliki agenda transformasiperekonomian nasional yang disusun berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan mampumempercepatterwujudnyakesejahteraanrakyatyangberkeadilansosial.Kedua,mendesakpemerintah untuk secepatnya melakukan stabilisasi atas krisis pangan yang ditandaidengan naiknya harga kebutuhan pokok rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut makadiperlukan tambahan total terhadap politik pangan untuk menghentikan impor danbertumpupadaswasembadanasional.Pemerintahwajibmendorongkemampuanproduksipetani melalui dukungan penelitian dan pemanfaatan penelitian yang dilakukan anakbangsa khususnya terhadap benih unggul, peningkatan infrastruktur pertanian, pasarlelang, serta akses permodalan, dan jaminan bagi para petani untuk mendapatkankeuntungan.Kebijakanliberalisasidisektorpertanianharussegeradiakhiri.

AzasPANadalah“ahlakpolitikberlandaskanagamayangmembawarahmatbagisekalianalam”. PAN mengklaim mengedepankan keadilan dalam mengelola sumber daya untukrakyat Indonesia. Inilah tampaknya alasanPANmendorongReformaAgraria (RA).DalamAD/ARTPANmenyebutkanbahwamanusiadiberi amanatolehAllahTuhanYMWuntukmewujudkan keadilan dan kemakmuran.86Namun “disebabkan oleh pandanganmanusiayanghanyamelihataspekmateridalamperadaban,makalahirlahketimpanganmoral,yangmenjadikan kesejahteraan sebagian kecil masyarakat diperoleh dari kesusahan yanglainnya”.87

3.1.2.LevelOperasional

Jikadalamsub‐babsebelumnyakitadapatmelihatbetapabagusnyapersepsidanprogrampartaidalamlevelkonseptual,makapadababinikitaakancobamelihatbagaimana leveloperasionalnya.

Di bagian sebelumnya, telah dikemukakan beberapa dokumen Partai Demokrat yangberkaitan dengan isu ketimpangan.Jika dicermati, konsep‐konsep yang ada dalamdokumen‐dokumentersebutbersifatsangatumum.Tidakadapenjabaranlebihlanjutdarikonsep‐konsep yang dikemukakan. Kurang jelasnya konsep‐konsep tersebut juga dapatdirujuk dari temuan yang ada di lapangan.Alih‐alih memberikan penjelasan dengankerangka konseptual partai, jawaban lebih banyak berasal dari penalaran yang bersifatindividual.Sulit untuk menarik benang merah dari jawaban‐jawaban tersebut apalagimelihatkerangkaberpikiryangmerefleksikanorganisasi.Ada beberapa hal terkait Partai Demokrat yang dapat dikemukakan. Pertama, PartaiDemokrat belummemilikiplatform/visi yang jelasmerespon isuketimpangan.Beberapakonsepyangdikemukakanditingkatnasionalmasihbersifatnormatif.Artinya,belumada

                                                            86AD/ART PAN 1881,Mukaddimah, hlm. 1.

87Ibid.

 

 

Hal33

penjabaran lebih lanjut yang dapat diturunkan ke tingkat program88. Kedua, masalahpertama memiliki implikasi lebih lanjut pada penerapan program/kebijakan meresponketimpangan di daerah. Pada satu sisi, hal ini memungkinkan kader untuk mengajukankebijakanyangkontekstualdenganmasalahdaerah.Namun,haltersebuttetapditentukanolehkualitasdanpemahamankadermengenai isuketimpangan.Tanpapemahamansertakonseppartaiyangbaik,adakecenderunganprogram‐programyangdibuatbersifatparsialdan jauh dari akar permasalahan. Ketiga, di tingkat daerah pemahaman mengenaisignifikansiperankadersudahmengemuka.

Sejauh yang ditemukan oleh studi ini, PKS adalah partai yang secara formal telahmempersiapkan suatu visi yang cukupmemadaimengenai kemiskinan sosial.Darimulaiplatform partai hingga kader‐kadernya di lapangan partai ini mempunyai acuan yangcukup baku mengenai isu‐isu yang berkaitan dengan penanganan ketimpangan sosial.Meskipun mengklaim sebagai partai dakwah, artinya partai dengan warna agama yangdominan, PKS berupaya menyusun platform pembangunan seinklusif mungkin. Padatataran nasional, misalnya, pengurus partai bahkan meminta sejumlah akademisi untukmengkritisi secara langsung draft platform pembangunan mereka. Ditunjang denganpenggunaan fasilitas teknologi informasi seperti situsdi internet,PKSmenyediakandatatentang platform mereka sekaligus proses tentangnya kepada publik. Mengenai isuketimpangansosialdapatdisimpulkanbahwaparapengurusPKSberpendapatisutersebutmemang nyata terjadi di daerah mereka masing‐masing.Ragamnya merentang dariketimpanganekonomi(pendapatan),aksesterhadappelayananfasilitaspublik(kesehatandan pendidikan), hingga ketimpangan regional. Cara untuk mengatasinya, PKSmencanangkanberbagaiprogrambaikyangbersifatpolitikmaupunsosial.Programpolitikartinyaprogramyangditujukankepadapemerintahagarlebihseriusmenanganipersoalanketimpangan sosial.Program sosial artinya partai dan kader‐kadernya terlibat langsungdalam menangani permasalahan. Khususnya untuk program sosial, biasanya partaimenggalang dana dari internal. Kadang juga partai mengadakan kerjasama denganlembagaekonomilain,sepertikoperasi.

Mengenai PPP, kesimpulan yang dapat ditarik dari studi lapangan menujukkan: PPPmempunyai pandangan yang cukup komprehensif terutama mengenai ketimpanganekonomi,namunhalitukenyataanyahanyatertuangdalamdokumenAD/ARTpartaisaja.Dalam hal implementeasi di level operasional, PPP mengalami kesulitan untukmenterjemahkan pandanganmengenai ketimpangan sosial tersebut. Adapun kesulita ituterletak dalam beberapa poin: masalah kualitas SDM, Kegagalan kaderisasi, danterbatasnyadanaoperasionalpartai.

Terkait PKB, Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai di daerah provinsi,kecenderungan yang terlihat adalah pemahaman visi‐misi/platform yang cenderungretoris.PadawawancaradenganpenguruspartaidiprovinsiJawaTimurmisalnya,ketikaditanyakanmengenaivisi‐misidanplatformpartaimengenaiketimpanganmenjawab“Ya

                                                            88Asumsi ini boleh jadi tidak tepat karena keterbatasan akses penelitian ini pada dokumen-dokumen partai.Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai keterbukaan informasi partai pada publik.

 

 

Hal34

pasti lah meningkatkan kesejahteraan. Dan tentu memperpendek disparitas kesenjangansosial ekonomi”.89Secara garis besar, terlihat tidak adanya acuan atau pijakan yangmendasari pemahaman pengurus partai di daerah sebagaimana terlihat dari ragamperspektif tiap‐tiap pengurus di daerah.Hal ini yang juga kemudian berdampak padapemahaman pengurus partai di daerah terkait visi misi atau platform partai cenderungnormatif.Kecenderunganlainnyadalamkontekskebijakandanprogrampartaiadalah,PKBtampaktidakmemilikiprogrammandiriyangberasaldaripartai,dalamartiantidakdapatmerumuskankebijakanatauprogramapayangdapatdilakukanolehpartai.Jawabandarinarasumber menunjukkan bahwa PKB tidak memiiliki rancangan program untukmengatasi persoalan ketimpangan ekonomi dan sosial.Sejauh ini, upaya yang dilakukanoleh partai di daerah adalah melalui kader partai yang berada di legislatif ataupemerintahan.

MengenaiPBB,meskipungagasan‐gagasandanprogramPBBsangatmenariknamunpatutdiingat kembali bahwa PBB adalah partai kecil. Pada pemilu 2009, partai ini gagalmenempatkanwakil‐wakildiparlemenpusatmeskipunberhasilmempertahankankursiDPRD di sejumlah propinsi dan kabupaten/kota.Karena itu sosialisasi dan pengenalanpartaimerupakanmasalahpertamadanutamayangharusdiatasi.PBBharusmemperkuatsosialisasi kepada publik secara luas.Ini merupakan tugas berat dari PBB dalammenghadapipemilu.Partaiinimenghadapimasalahketerbatasandanayangcukupserius.

Sebagaipartaiyangmengedepankan“hatinurani”rakyat,Hanuramemilikikebijakanyangdiimplementasikan menjadi program kerja untuk mengatasi ketimpangan tersebut.Meskipundiakui, programkerja ini sifatnya lebih insidental, bukanmerupakan programkerjayangmemilikiwaktujangkapanjangdanterencanadengantingkatketerukuranyangjelas.PrograminimerupakanturunandariDPPPartaiHanurabukanmerupakan inisiatifdari setiap DPW. Meskipun ada beberapa DPW yang melakukan inisiatif tersebut. Danayang dikeluarkan ini dari kantong partai Hanura sendiri, kader‐kadernya, dan ataupunbekerjasamadenganlembaga‐lembagalain,sepertiPalangMerahIndonesiadanLSM‐LSMlokal. ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dan kemudian dikritisi terkait denganplaftform Hanura dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi serta bagaimanaprogram‐program kerjamereka dalammengatasi tersebut direalisasikan dan bagaimanastrategi pelaksanaan program tersebut itu berjalan hingga sampai kepada masyarakat,dalam hal ini adalah konstituen Hanura di daerah. Pertama, platform Hanura. Secaranormatif, platform Hanura mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat.Hal initercermin dalam visi dan misi yang mereka sosialisasikan dan menjadi komitmen bagikader‐kader Hanura yang ada di setiap daerah.Namun, visi dan misi mereka ini,tampaknya, hanya sekedar sebagai jargonuntukmelakukanpemenangan pemilu.Ini bisadilihat dengan program‐program dalam mengatasi ketimpangan yang bersifat insidentildantidakmemiliki jangkawaktuyangpanjang.Apalagi,program‐programtersebuthanyadilakukanmenjelangpemilu.Pragmatismepolitikuntukmencapai tujuanyangdiinginkanolehseorangcalonlegislatif,dengandemikian,menjaditujuanutamadisini.

                                                            89 Wawancara dengan DPW PKB Jawa Timur

 

 

Hal35

Beranjak ke Partai Nasdem, partai ini mempunyai konsep yang cukup baik mengenaiketimpangan sosial, namun secara keseluruhan, semua strategi yang diusung dandijalankan oleh partai Nasdem mengacu pada muara pemenangan partai dalam pemilu2014. Sebab lagi‐lagi ditekankan oleh kader partai ini, bahwa tidak ada gunanya sebuahparpol memiliki banyak kebijakan dan program yang bagus jika tidak bisa dijalankandengan utuh. Agar bisa dijalankan dengan utuh, maka satu‐satunya jalan adalah partaiNasdemmenangdalamkompetisipolitikpemilu.

MengenaiPKPIvisimisiPKPIsecaranasionalbelumdapatditerjemahkankedalamtataranprogram riil kepartaianmelalui struktur partai,mulai dari level nasional hingga daerah.Kebijakanprogramyangdilakukanbelumsecaratersistematisdigerakanlewatmekanismepartai dan cenderungberjalandi luar garis/koridor kepartaian, hal ini dapatdilihatdariperbedaan program, bahkan ada yang tidak dapat menjelaskan program riil partai didaerah.KendalayangdihadapiolehPKPIyaitudanadanketerbatasankewenangankarenabelum tercapainya kekuasaan semestinya dijadikan sebagai tantangan bagi kader‐kaderPKPI yang sudah terdidik dan terorganisir. Bukan justru dijadikan hambatan dalammembuat program kebijakan untuk rakyat, meskipun belum meraih kekuasaan.Transformasi visi partai kepada pengurus di daerah tampaknya belum secara sistematisterbangun,sehinggapembacaanakanvisipartaisecaraoperasionalisasiprogrammenjadiberbeda‐bedadantidakterukurdidaerah‐daerah.PengurusPKPIkurangsecaramendetaildan dalam memaparkan visi misi partai serta program kebijakan turunannya. Sebagaisebuah partai peserta pemilu, PKPI semestinya telah menjalankan kaderisasi yang baiksehingga transfer ide dan kekuatan struktur partai bisa digerakan dalam rangkamenjalankan visi‐misi partai serta program‐program turunannya kepadarakyat/konstituensehinggakehadiranPKPI tidaksemata‐matamemuluskankepentingankekuasaansemata.

PartaiGerindratelahmemilikiprogramyangdijalankandimasyarakat,namunjugamasihdalamtahapwacana.NamunprogramyangdijalankanolehPartaiGerindrasebagianbesarmasih bertumpu terhadap program dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Olehkarena itu diperlukan kreativitas program di tingkat propinsi. Seyogyanya dalammelaksanakan program khususnya program 1 desa 1 milyar tidak harus menungguGerindramenguasai parlement. Karena saat ini yang diperlukan olehmasyarakat adalahprogramnyatadanyangmendesakuntukmengatasiketimpangansosialekonomidannonekonomi.Di sisi lainsamping itupartaiGerindraseyogyanya terbuka terhadapprogram‐program yang dijalankan. Karena di DPP Maluku Utara, peneliti tidak bisa mengaksesdokumen program yang telah dilaksanakan. Padahal dokumen program tersebut sangatbergunabagimasyarakatuntukmengetahuisejauhmanadanprogramapasajayangtelahdilaksanakan.

Bagaimanametode Partai Golkar untukmengatasi ketimpangan?Rata‐rata pengurusDPWGolkar di semua wilayah mengajukan konsep negara kesejahteraan untuk landasanmengatasiketimpangansosialekonomi.Upayainidilakukanditararankebijakanolehfraksipartai golkar yang ada di DPRD.Di tingkat impelmentasi program harus dijalankaneksekutif.Kendalayangadadiatasidenganlobidenganfraksi‐fraksi.Selain itumemperkuatvisi dengandudukbersama, SDM‐nyaharusdisiapkan, kebijakan ituharusberpihakpada

 

 

Hal36

kepentingan masyarakat.Umumnya DPW Partai Golkar mencoba untuk melakukankonsistensiantaraplatformpartaiditingkatnasionaldengankebijakandanprogramyangdilakukandidaerah.TerdapatkesamaanpersepsiantarDPWGolkarbahwamerekabukanpartai penguasa sehingga untuk merumuskan konsep dan menjalankan kebijakan atauprogram harus diletakkan pada konteks politik obyektif agar dapat memberikontribusi.Kebijakan dan program parpol umumnya di daerah bersifat sejalan dengankondisi obyektif masyarakat setempat. Secara garis besar dibagi ke dalam dua jenisketimpangan: sosial (pendidikan, kesehatan, gender) dan ekonomi (pengadaaninfrastruktur,pemberianketrampilan,pemberdayaan,pemberianmodal).Adapulabentukprogram ketimpangan yang sifatnya berkarakter charity, misalnya yang berlangsung diDPWMalut.Programsemacaminiproblematikanyaadalahcenderungmemanjakanrakyatdan bukan membuatnya mandiri.Ada kecenderungan terjadi pola patron klientismebaru.Dari penelusuran lapangan terhadap PDIP, dapat disimpulkan bahwa kebijakan atauprogram partai yang dikeluarkan oleh DPP, biasanya diadopsi oleh daerah dengandisesuaikankebutuhanataupersoalanyangadaditingkatlokal.Meskipunsecarateknisadaperbedaan implementasi program antara satu DPD dengan DPD yang lain, tetapi dapatdilihat benang merahnya. Sebagai partai politik, ketika mengimplementasikan programbukanberartitidakadakendala.KendalasepertiketerbatasanfinansialjugadirasakanolehPDI Perjuangan, apalagi selama 10 tahun terakhir partai moncong putih ini mengklaimsebagai partai oposisi atau penyeimbang pemerintah. Namun demikian, kendala dapatdiatasidenganbergotong‐royong.Mengenai PAN, hampir semua wawancara dengan DPW PAN di daerah penelitianmengklaimbahwavisipartaimengenaiketimpangancukupjelas,bersumberdariAD/ARTPAN. Agama sebagai fondasimoral untukmemahamimasalah ketimpangan sebagaimanadikemukakan narsumDPWPAN Jabar bahwa visi PAN adalahmembangun kemaslahatanumat berdasar moral agama.Landasan ini digunakan untuk melihat bentuk‐bentukketimpangan di masyarakat.Kenyataanya, program‐program operasional partai mengenaiketimpangan lebih banyak berupa kegiatan insidental yang berupa kegiatan caleg terkaitpemenanganpemilihanlegislatif.

3.2 PartaiPolitikdanKetimpanganNonEkonomi

Daripenelusurandokumenpartaipolitik,duabelasparpolmempunyai ragamperspektifmengenaiketimpanganataukesenjangannonekonomi.Dalamstudiiniyangdimaksudkandengan aspek ketimpangannon ekonomi adalah kesehatan, pendidikan, isu gender, hak‐hak minoritas termasuk kaum difabel, minoritas agama atau etnis, dan lain sebagainya.Tulisan ini dibagi menjadi dua sub bahasan yang pertama merupakan analisa terhadapdataberupadokumenmaupunwawancara terkaitParpol.Data‐data tertulisdidapatdariBukuAD/ARTPPP,sumberinternetdanbeberapadokumenpartaiyangdidapatdidaerah.BahasankeduaberdasarkanwawancaradilakukandiDPPparpoldan10ProvinsidengannarasumberparapengurusDPWparpol.

 

 

Hal37

3.2.1.LevelKonseptual

Hampir semua parpol menyatakan dalam dokumen resmi cetak maupun online bahwamereka concern pada aspek penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.PartaiDemokratdalamAnggaranDasarmenyebutkan“memperjuangkanusahaperdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat”.Selain itu, ‐memperjuangkan tigakonsep yaitu, nasionalisme, humanisme, dan pluralisme. Tiga konsep ini disampaikandalam paparan umum sekaligus sebagai tiga wawasan partai yang tercantum dalam“DoktrinDemokrat”yakni“TriPakcaGatraPraja.Humanismeyangdimaksudadalahyangmenjunjung tinggi nilaimartabat kemanusiaan hakiki dan universal.Pluralisme dimaknaisebagai pengakuan terhadap perbedaan terutama soal ciri khas daerah.Partai Demokratjugamenolak diskriminasi baik untuk anggota partai ataumasyarakat, tercantum dalam“standarminimalprinsipanti‐diskriminasi”misalnya,partaimenekankansoalkesetaraangender, penempatan posisi, pemberian bantuan, penerapan reward and punishment, danaksessumberdaya.VisipartaiDemokratadalahagarIndonesiamencapaikedaulatanyangadildanmakmur.misipartaiupayaperwujudankedaulatanrakyatdankesejahteraan.Misipartai membahas mengenai persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpadiskriminasi.

PKS yang mengklaim diri sebagai partai dakwah ingin mengintegrasikan seluruhpandangannya tentang persoalan sosial ekonomi dalam kerangka pembentukanmasyarakat madani yang dicita‐citakan. Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)condongpadakonsepnegaarkesejahteraansetujudenganprogram‐programpeningkatankualitaspendidikandankesehatandenganmenggunakananggaransemaksimalmungkin.Dalam bidang kesehatan, PKS mendukung sistem kesehatan nasional yangterintegrasi.SementaradalambidangpendidikanPKSmenyetujuianggaranpembangunan20%agarpendidikanhinggatingkatsekolahmenengahatasbisadigratiskan.90

PPPdalamdokumenAD‐ARTmenyatakanmencegahberbagaibentukkesenjangansosial,kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan budaya.91 Programpembangunan kesejahteraan diarahkan pada pembangunan sarana dan prasaranapelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang adil danmerata.92 DibidangpenegakanHAMPPPmenegaskanbahwapartainyapro terhadap keragamandanmesti menumbuhkan sikap toleran dalam pronsip egalitarian sehingga tidak terjadidiskriminasisosial

TerdapatpandangankontradiktifdalamteksPPP:partaiinimenyatakanmemperjuangkanhak‐hakasasimanusia(HAM),namundisisilain,PPPberusahamencegahberkembangnya

                                                            90 Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS (Jakarta, MPP PKS: 2008)

91 AD-ART PPP (2013), Bab III Tujuan dan Usaha, Pasal 6 (e).

92Butir D/Visi Partai. Alenia 7. Ibid hal 90.

 

 

Hal38

faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme serta sekularisme.Meskipun tentunyainiberangkatdariasaspartaiyangberdasarkanagama.Diranahkesetaraangender,dilevelDPP secara strukturalPPPmempunyai bidangpemberdayaanperempuandan anak.93DiLevelDPW,diberikanketentuanbahwakepengurusanharusmemberikankuotaminimal30%kepadakaumperempuan.94

PKBmempunyailandasanideologis“Mabda’Syiasi”yangmemaparkankarakteristikpartaiyaitu humanisme religius, peduli dengan nilai‐nilai kemanusiaan yang agamis.95 PosisiplatformPKBdalamaspekketimpangansosialsecaraimplisittermasukdalamtigatujuanpartai pada pasal 7 Anggaran Dasar PKB di mana salah satu tujuannya adalah“mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material danspiritual”.96 Untuk itu PKB melakukan usaha di bidang pendidikan melalui peningkatankualitas sumber dayamanusia yang berakhlakmulia,mandiri, terampil, profesional dankritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistempendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.97 Dibidang sosialdanbudayaPKBmembangunbudayayangmajudanmoderndengan tetapmemelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat. Namundalam isi AD/ART tidak ada penjelasan pandangan partai mengenai pemberdayaanperempuan. Untuk konteks pemberdayaan, yang tercantum di dalam isi AD/ART hanyabadanotonomuntukkaumperempuanyaituPergerakanPerempuanKebangkitanBangsa(PPKB).

PBB merupakan partai Islam dan berbasis pada Agama Islam serta berusaha untukmemperjuangkan nilai‐nilai Islam di dalam kehidupan politik dan sosial masyarakatIndonesia. PBB merupakan partai politik yang mengusung reformasi konstitusi atauamandemen UUD 1945 dengan slogan tidak ada reformasi tanpa reformasi konstitusi.Dalamkontekspemilu2014PBBmerumuskandanmenurunkanvisikeislamankedalammisi‐misipokokuntukmewujudkanprogram14IndonesiaBersihdanMakmur.KebijakandanprogramPBBdalamusahamengatasiketimpangansosialdanekonomisecaranormatifmencerminkan pandangan welfare state atau negara kesejahteraan. Meskipun tidakmenukik secara spesifik kedalam isuketimpangan sosial. dalam14programBersihdanMakmur terdapat beberapa isu yang “dekat” dengan aspek ketimpangan sosial yaitu:mewujudkanlembagaperwakilanrakyatyangaspiratif,produktif,danbersihdarikorupsi;menciptakansistempemiluyangdemokratisdanmenghindaripolitikbiayatinggidenganmengembalikanpemilukepaladaerahKabupaten/KotakepadaDPRD;merealisasikandanmengefisienkan penggunaan anggaran 20% pendidikan dalam APBN/APBD untukmenciptakan biaya pendidikan murah dan prioritas peningkatan kesejahteraan guru;

                                                            93 Pasal 15 (3) poin n. AD/ART PPP..Ibid hal 9.

94 Pasal 24 (4), AD/ART PPP... Ibid hal 13.

95Anonim. Mabda Syiasi. Diakses dari http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-syiasi pada tanggal 17 Maret 2014.

96 Lihat pasal 7 poin (c) Anggaran Dasar PKB.

97Ibid

 

 

Hal39

meningkatkaninvestasiSumberDayaManusiadenganmemperbanyakprogrambeasiswaS2 dan S3 ke perguruan tinggi unggul di dunia dan penugasan dan penempatan SDMpemudayanghandalgunapengembanganpembangunandidaerah.

Partai HANURAmempunyaimisi 1) menegakkan hak dan kewajiban asasimanusia dansupremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkankepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 2) membangun sumber dayamanusiayangsehatdanterdidikyangdidasariakhlakdanmoralyangbaiksertamemberikesempatan seluas‐luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktifdalampembangunanbangsa.

Partai NASDEM dengan slogan “Restorasi Indonesia” mengartikannya sebagai gerakanmemulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepadacita‐cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakanketertibandunia.Daripengertianini,PartaiNasdemkemudianmengolahempatkatakerjasebagaikatakatakuncidarikonsep“restorasi”yangdiusungnya,yaitu:(a)Memperbaiki;(b) Mengembalikan; (c) Memulihkan; dan (d) Mencerahkan. Dua kata kerja yaitu“mengembalikan” dan “mencerahkan masuk ke dalam isu keadilan sosial. Pada“mencerahkan” tiga poin utama yang diangkat adalah fakta keutuhan berbangsa danbernegarayangretak, tingkatkemakmuranrakyatIndonesiayangrendah,danburuknyadayasainganakbangsadikancah internasional (global).PartaiNasdemmerasasemangatidentitas primordialisme semakin lama semakin meresahkan, dan pada akhirnyamengancamkeutuhanberbangsadanbernegara.

PKPI mempunyai misi yang berkaitan dengan ketimpangan non ekonomi adalahmewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang berkeadilan, bersatu,berkesejahteraan sosial dalam mewujudkan pemerintahaan yang kuat, efektif, efisien,bersih, taat hukum, berwibawa di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanPancasiladanUUD1945.98Selainitu,meskipuntidaksecaraeksplisitmenyatakanplatformmengenai ketimpangan non ekonomi PKPI mencantumkan dalam misinya adalah.ewujudkanmasyarakat kewargaan (civil society) yang kuat, sehat, cerdas, professional,beradab(civilizedsociety)danbersih(cleansociety)melaluipembangunankesehatandanpendidikansertapenciptaankesempatankerjadalamrangkapengentasankemiskinan.Halini diperkuat dalam pokok‐pokok perjuangan PKP Indonesia antara lain pengembanganKualitasManusiaIndonesia;PenegakanHukumYangBerintikanKeadilandanKebenaran;PelayananUmumyangLayakdanAdil.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) yang dideklarasikan 6 Februari 2008menyatakanvisinyayaitumampumenciptakankesejahteraanrakyat,keadilansosial,dantatananpolitiknegarayangmelandaskandiripadanilai‐nilainasionalismedanreligiusitas

                                                            98 Dewan Pimpinan Nasional, Buku Saku Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2010-2015.

 

 

Hal40

dalamwadahnegarakesatuanRepublikIndonesia.99UntukmewujudkanvisiitumakamisiPartai Gerindra yang terkait langsung dengan ketimpangan non ekonomi antara laindengan membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untukmewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat serta menegakkan supremasihukumdenganmengedepankanpradugatakbersalahdanpersamaanhak.

Golkarmenyebutcita‐citaperjuangannyaadalah“tercapainyamasyarakat Indonesiayangsejahtera, adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” sesuaidengan Ikrar Partai Golkar yaitu “Panca Bhakti” butir (4): “Kami warga Partai Golkarbertekadbulatmelaksanakanamanatpenderitaanrakyat,untukmembangunmasyarakatadil,tertib,makmurdansentausa”.100DenganparadigmainisalahsatufungsiPartaigolkaradalah“menyerap,menampungdanmemperjuangkanaspirasirakyatsertameningkatkankesadaranpolitikrakyatdanmenyiapkankader‐kaderdenganmemperhatikankesetaraangenderdalamsegalaaspekkehidupanbermasyarakat,berbangsadanbernegara”.101Dalamdokumen“VisiIndonesia2045:NegaraKesejahteraan”dibidangnonekonomiatausosialbudaya,cita‐citapartaiGolkaradalahpenguatanbudayayangdapatmenghasilkanbangsayang beriman, bertaqwa, menguasai iptek dan ketrampilan, memiliki etos kerja tinggi,disiplin. Pluralitas, toleransi, dan kerukunan adalah basis integrasi bangsa.102Golkarmencantumkan agenda penting “terwujudnya kehidupan sosbud yang berkeadilan sertater”jembatani”nya kesenjangan sosial antara Jawa‐Luar Jawa, antar pusat‐daerah”.103Diaspek gender, Golkar cukup progresif dengan angka posisi permepuan di legislatif hasilPemilu2004dan2009sekitar14‐18%.

Mengklaim diri sebagai “partainya wong cilik”.salah satu misi PDI Perjuangan adalahmemperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secarademokratis.MisitersebutkemudiandijabarkankedalamDasaPrasetiya.Limadari10arahumumprogrampartai,atauyanglebihdikenaldenganDasaPrasetiya,berkaitanlangsungdengan isu ketimpangan sosial atau non ekonomi khususnya butir‐butir ketiga hinggakelima: membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat; memberikanpelayananumumsecarapasti, cepatdanmurah;danmelestarikan lingkunganhidupdansumberdayaalam,sertamenerapkanaturantataruangsecarakonsisten.104

Dalam websitenya PAN menyebut diri sebagai partai politik yang menjadikan agamasebagai landasanmoraldanetikaberbangsadanbernegara,yangmenghargaiharkatdan

                                                            99 Manifesto Perjuangan Partai Gerindra. http://partaiGerindra.or.id/manifesto-perjuangan-partai-Gerindra. Diakses pada 30 Januari 2014.

100Ibid., hlm. X.

101 Bab IV, tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Bagian Ketiga, Fungsi, Psl.(9). Hasil Munas…, hlm. 11.

102Ibid.

103Ibid.

104 “Dasa Prasetiya”, dalam http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=12,

 

 

Hal41

martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat,keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesiasebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat.105 PANmempunyai misisama dengan partai‐partai politik reformis di mana dalam hal ekonomi dan sosialmencantumkantujuanuntukmemajukankesejahteraanumum,mencerdaskankehidupanbangsa,mewujudkantatapemerintahanyangbaikdanbersih.PANmendeklarasikan“sifat”nyasebagaipartaiterbukabagiwarganegaraIndonesia,baiklaki‐lakimaupunperempuandengan beragam latar belakang pemikitan, etnis, agama dan mandiri. Partai inimendasarkanperjuangannyapadapartai danpemenanganpemilu, pengkaderan, dicintairakyatsertamembangunorganisasipartaimodern.

3.2.2.LevelOperasional

Jikadicermati,konsep‐konsepyangadadalamdokumen‐dokumenparpolbervariasiantarabersifat sangat umum hingga detil. Pemahaman atau interpretasi DPW terhadap parpoljugaditentukanoleh faltorapakahdiamasukdalampartaiberkuasaataukahbukan.Darisisicakupanmasalah,isuketimpangansosialataunonekonomiditerjemahkanolehDPWParpoldidaerahsebagaimencakupmasalah‐masalahdemografi,kesehatan,pendidikanisugender,hak‐hakminoritastermasukkaumdifabel(disabel)danlainsebagainya.Kerja kader, secara umumdianggap olehDPWParpolmenopangperan partai dalam isuketimpangan non ekonomi wilayah masing‐masing. Asumsi ini menunjukkan adanyakesadaran bahwa keberlangsungan partai bertumpu pada kualitas kader.Persoalannya,seperti yang dikemukakan di atas partai kesulitan untuk menurunkan platform sampaitingkatkaderterbawahkhususnyadalampembahasanmengenaiisuketimpangan.Masalahperspektif memaknai isu ketimpangan non ekonomi juga sering jadi problem. SebagianDPW mampu memaparkan kerangka konseptual dan data yang kuat ketika berbicaraketimpangan non ekonomi. Namun, ada pula DPW yang kurang dapat merujuk padakonsep partai ketika bicara isu ini.Perbedaan pemaparan masih sangat ditentukan olehkualitas individu yang jadi DPW di tiap daerah. Tidak ada misalnya paradigma yangmenonjolterkaitisugenderatauhak‐hakminoritas,kecualisecaragarisbesarmenyatakanmendukungpluralisme,toleransi,dankebijakanafirmatif30%.Kader‐kader yangberadadalamkepengurusanDPWPartaiDemokratdi sepuluhdaerahsecaranormatifmenyampaikancakupansektoralnonketimpangandibidangpendidikan,kesehatan, yang berpijak pada Grand Strategi 2005‐2010. Kunci menjawab masalahketimpangan non ekonomi adalah pemerataan106. Selain itu, DPW Partai Demokratmenerjemahkanketimpangannonekonomidalambervariasispektrumisuprogramparpolnasional: lingkungan hidup, peran civil society. Pemahaman paling baik sejauh inidikemukakanDPWDemokratJawaTimurmemilikipemahamanyangpalingbaikmengenai

                                                            105 www.pan.or.id

106Penggunaan konsep pemerataan juga dapat ditemukan dalam Grand Strategi 2005-2010 yang telah dsampaikan di bagian awal tulisan ini.

 

 

Hal42

isu ketimpangan. DPW Malut bahkan tidak punya program ketimpangan non ekonomilokal. Bersinergi dengan stakeholders lain dalam bentuk seminar dilakukan sebagaistrategi DPWDemokrat Sulawesi Selatan untukmerefleksikan persoalan‐persoalan yangterjadi di Sulawesi Selatan. Namun di sisi isu gender tidak ada yang secara eksplisitmengemukakanprogramnyadariseluruhDPWDemokrat.

Pandangan PKS tentang isu ketimpangan sosial terbentur oleh kenyataan dilapangan.Kehidupan politik riil membuat pandangan mereka bisa atau tidak bisadilaksanakan. Selain itu, dinamika internal di dalam tubuh partai sendiri tidak jarangmenyanderaberbagaiprogramyang telahdirencanakan.KasuskorupsiproyeksapiyangmenderapemimpinpuncakPKSakhir‐akhir ini adalah salah satudari sekianbanyakhalyang membuat langkah PKS, termasuk dalam implementasi visi dan program untukmengatasi ketimpangan non ekonomi terhadang. Meski demikian, keberhasilan PKSmenempatkankadernyasebagaipejabatpublik,sepertidiJawaBarat,adalahpeluangdankesempatan yang juga ikut menentukan keberhasilan/kegagalan visi dan programmereka.Para kader PKS di daerah‐daerahmempunyai pandangan yang hampir seragam,meski dengan ekspresi beragam, mengenai isu ketimpangan sosial.Umumnya merekamenilai bahwa ketimpangan sosial adalah fakta di lingkungan mereka.Ragamnyamerentang dari mulai ketimpangan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, sertaketimpangan antar‐wilayah di daerah bersangkutan.Di aspek pendidikan PKS termasukgencarmemberdayakansekitar60%kaderperempuanPKSJateng.Programditujukanolehdanuntukperempuandisektorkesehatan,pendidikan,pemberianmodalUKM,pendirianPAUD.Namunbukanberartidenganinipersoalangendertidakadadipartaiini.SalahsatuaspekyangkerapdikritisidariPKSadalahpersoalanpoligamiparaelitepolitiknya.

PPP sebagai partai Islam di level praktis belum sepenuhnya bisa mentransformasikantransfer nilai‐nilai seperti tercantum dalam program perjuangan. Beragam pemaknaanmuncul dari 10 wilayah yang dijadikan penelitian.Di Lampung misalnya, narasumbermenyebutkan bahwa partainya tidak mempunyai pandangan khusus mengenaiketimpangansosial.DiJawaTimurmemperlihatkanbahwapartailebihbanyakmengklaimbahwausaha‐usahapartaimerekadalammenanggulangiketimpangansosialitudilakukankader‐kadernya yang duduk di jabatan‐jabatan strategis (legislator).Fokusnya adalahmemperjuangkanPerdaatauAnggaranyangprokesetaraan.Pandanganini denganyangdisebutkan oleh pengurus partai di Makassar. Narasumber Jateng justru menyebutkanbahwa PPP tidak siap berbicara mengenai isu ketimpangan sosial.Seringkali dalamprakteknya di lapangan, pandangan kader PPP mengenai ketimpangan masih bersifatsangatnormatif,termasuk“kembalikeahlak”sebagaicaramengatasikendalaketimpangansosial.Diaspekgender,contohnyaPPPdiJatengmembangggakanperolehan39%pengurusadalahperempuan. Apa yang menjadi hambatan dalam menterjemahkan visi‐misi PPPmengenai ketimpangan sosialmenjadi tindak programatik di level operasionalnya? Daritemuan‐temuan di lapangan setidaknya ada beberapa poin yangmenjadi benangmerahdari adanya gap tersebut, antara lain faktor kualitas SDM dan kaderisasi, serta kendalapendanaan. Walhasil PPP hanya bagus di level platform nasional (dokumen AD/ART)namunmasihminimdiimplementasi.

 

 

Hal43

Secara umum DPW PKB dapat menggambarkan terdapat keseragaman permasalahanketimpanganyangadadidaerah,sepertipadakonteksketimpangansosialmasalahbiayapendidikandan kesehatan, terutamabiaya obat yangmahal dan infrastruktur.Meskipundemikian dalam isi AD/ART tidak ada penjelasan lebih lanjut yang merincikan bentukusaha PKB di bidang pendidikan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, tidak adarincian mengenai bentuk usaha yang dilakukan Pergerakan Perempuan KebangkitanBangsa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai PKB di daerah provinsi,kecenderungan yang terlihat adalah pemahaman visi‐misi/platform yang cenderungretoris.Secarakeseluruhandalampenangananketimpangannonekonomimasihnormatif,dan sebagian besar bersandar pada kinerja pengurus atau anggota legislatif di provinsiuntukprogram.NamunadapulaDPWPKByangdapatmemetakanpersoalanketimpangandidaerahmisalnyadiDPWJawaTimur.Sebagairekomendasi,PKBdapatmenjadikanbuku“Seminar dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Legislatif‐Eksekutif Kader PartaiKebangkitan Bangsa” sebagai acuan resmi bagi pengurus partai di daerah dalammenjalankanprogramdankebijakan.

Jikaplatformnasionaldekatdenganvisinegarakesejahteraan,DPWPBBdidaerah‐daerahagak lebih bisamengkontekstualkanmasalah‐masalah ketimpangan nonekonomi bukansemata‐mata pada platform yang dibuat oleh elit partai di tingkat pusat. Tampaknyaketokohan Yusril Ihza Mahendra yang ahli HTN mengilhami sejumlah DPW PBB untukmemfokuskanvisidankebijakandalamisugakkumsebagaiupayamengatasiketimpangannon ekonomi. Misalnya Di Lampung dan Sumut, DPW PBB menghubungkan masalahketimpangan sosial ekonomi dengan wawasan keagamaan termasuk penegakan syariatIslam.UmumnyaDPWPBBdidaerahconcerndenganketimpanganpendidikan,kesehatan,dan gakkum. Di Sulawesi Selatan, DPW PBB Sulawesi Selatan cukup progresif denganmemperjuangkan keadilan,mengawal hak‐hak, danmelakukan pembelaan hukum kaumdifabel,sekolahgratisbagianak‐anakdarikeluargamiskindantidakmampu,mendirikanBMT, pelatihan kader dan pesantren politik, pengobatan gratis, dan program orang tuaasuh bagi anak putus sekolah, pemberian bantuan pada korban bencana, pengajaransukarela di daerah terpencil. Divisi perempuan PBB Lampung, OrganisasiWanita BulanBintang, rutin mengadakan pengajian dan diskusi politik masa kini. Kebanyakan danaprogram sifatnya sukarela. Gagasan welfare state PBB ini terkendala pada mindsetpemerintah dalam politik anggaran yang sebagian besar digunakan untuk belanja rutin.KetuaUmumPBB,MSKaban,punsadarbahwaUUDRepublikIndonesiamemilikimindsetnegara kesejahteraan namun dalam tataran praktek negaramalahmenerapkan ekonomipasar.

Hanura memiliki kebijakan yang diimplementasikan menjadi program kerja insidentaluntukmengatasiketimpangannonekonomisebagaiturunandariDPPPartaiHanurabukanmerupakaninisiatifdarisetiapDPW.DPWHanuradibeberapadaerahmenganggapbahwamasihterjadiketimpangandipelbagaiaspeknonekonomi:pelayanankesehatan,tingginyaangkamasyarakat terkenaHIVdankematian ibu; tingginyabiayapendidikan, kerusakanlingkungan pasca tambang sertamasih terbatasnya pemahamanmengenai gender selainpemenuhanbatasminimal30%sebagaiwujudpemenuhanpersyaratanformalatascalegperempuanyangdiusulkan.

 

 

Hal44

Restorasi Indonesia yang diusung dan akan terus dilakukan Partai Nasdem mencakupempat kata kerja, sekaligus “kata kunci” perjuangan Partai Nasdem, yaitu Memperbaiki,Mengembalikan, Memulihkan, Mencerahkan.”. Dengan membaca masalah tersebut,kemudian dikeluarkanlah beberapa kebijakanmaupun program parpol untukmengatasipersoalan ketimpangan ekonomi dan non ekonomi.Hasil temuan penelitian di beberapadaerahmenunjukkanbahwaPartaiNasdembelumdapatmenurunkankonseppenangananketimpangan non ekonomi ke dalam program yang bersifat integratif melainkan masihberkarakter “charity”. Salah satu yang menonjol adalah di Lampung, Partai NasdemLampung mengklaim telah melakukan analisis sosial untuk memetakan permasalahanmasyarakat termasukketimpangan sosial denganmenggandeng akademisiUNILA.Ansositu menghasilkan program kesehatan bekerja sama dengan Kemendagri, Pemda BandarLampung.Dibidangpemberdayaanperempuan,NasdemmengadakanbeberapakegiatandenganbekerjasamadenganbeberapaLSMdanMajalahKartinidiikuti2.000kaderwanitanasdem.

PKPI yang menjadi salah satu partai peserta pemilu sayangnya belum menjalankanprogram‐programnyamengatasi ketimpangan sosial. Meskipun sebagian besar pengurusDPP PKPI dapat menjelaskan visi misi partai yang beririsan dengan persoalanketimpangan.SecaranasionalhinggadaerahdapatdinilaibahwaPKPImemilikikepekaanterhadap persoalan ketimpangan, hal ini dapat dilihat dari jawaban yang sebagian besarberisirutejalanmengatasikesenjangandanketidakadilanyangdijabarkandenganvisimisipartai.BentukketimpanganmenurutpengurusPKPIberbeda‐beda,DPNPKPImenilaiparapetani,peternak,dannelayanmasihmiskindanbelumsejahtera.Pemerintahmembiarkandantidakmembantupetani,peternak,dannelayansertaadanyarakyatmiskinmengalamikesulitanketikasakitdanberobatkerumahsakit.TerdapatsatuprogramyangmenonjoldilakukandilevellokalyaitumengadvokasiKDRT.

PartaiGerindratelahmenjalankanstrategiyangberlapisuntukmenariksimpatipublikdiisu ketimpangan non ekonomi seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaanperempuan. Khususnya dengan strategi eksternal yaitu menjalankan program denganmengunjungimasyarakat.SepertiyangdilakukanolehDPPGerindraJawaTengah,dengansosialisasi ke kepala desa, berdiskusi dan membicarakan tentang ketahanan dankedaulatan pangan.107 Di bidang pemberdayaan perempuan selain aktif merekrut kadermuda dari eks PRD yang memberi warna pada konsep kerakyatan partai ini, di bidangkeperempuanandankeluargagerindramemfasilitasiprogrampemberdayaanperempuandanKBgratis.Lebihlanjutkader‐kaderGerindraketikaberkampanyemenawarkankonsepbaruyangbertajukprorakyatdanantimodalasingyangakandiberlakukankalauGerindraberkuasa.Namunsebagianbesarprogramnyamasihbertajukwacanauntukmemenangkan“hati”berbasiskankebutuhansehari‐hari,jaditakubahnyalembagacharitybelaka.Antaraplatformekonomidannonekonomibelumter”sambung”secarabaik.

Golkardenganblueprintnegaraksejahteraan2045mempunyaibanyakagendayangtengahdanakandilakukandiaspekketimpangannonekonomi.Aspeknonekonomimenyangkut

                                                            107Ibid 15

 

 

Hal45

pendidikan, kesehatan, gender, media massa. Dengan keuntungan merupakan parpoltradisional yang sudah berurat dan berakar dibirokrasi,maka tak pelak lagi publik lebihmengenalnya.Meskipun citra sebagai partai pendukung kebijakanOrdebarumasih lekat,tetapibasis tradisionalpartai iniyangmempunyaiakseskepadasumber‐sumberekonomimenyebabkandi levelnasionalprogram‐programmengatasiketimpanganekonomidiikutidi daerah. Paradigma pembangunan yang “mendekati” negara kesejahteraan (sesuainamanya) kontradiktif dengan orientasi ekonomi yang ditempuhya.Meskipunmengklaimmendukungkoperasidanantimonopoli,misalnyasudahdikenaltokoh‐tokohGolkaradalahaktorekonomimonopoistikyangulung.Golkarjugabertanggungjawabpadaberbagaijeniskerusakan lingkunganakibat investasidi sektor sumberdayaalamketikamasihberkuasamaupuntidak.Selainitu,meskipunmengklaimdirisebagaiparpolpendukungtoleransidanpluralismemasihbanyakkasus‐kasusdiskriminasi terhadapminoritasagamaataugenderyang belum berhasil ditangani oleh partai ini melalui posisinya di DPRD atau DPR RI.Bukan berati angkanya rendah, dalam konteks kebijakan afirmatif untuk perempuan diparpol, perolehan kursi perempuan Golkar di Pemilu 2004‐2009 cukup tinggi. Bahkan diKaltimartaiiniberhasilmencetakkader‐kaderperempuandibirokrasisepertiKaltim,jugakader perempuan berkualitas dalam komisi‐komisi di DPR RI.DPW Golkar di daerahmenyebutkan beberapa strategi implementasi program antara lain dengan memberikaninformasidansosialisasidengankonstituen.Harapannya,masyarakatlebihproaktifdalammendukung dan mengakses program‐program pemerintah. Umumnya masa reses dilegislatifdipakaiuntuk“turba”.Golkarmenyebarluaskankebijakanmengatasiketimpanganpadapublikdenganmenggunakanmedia‐mediapublik(suratkabar)denganmelaksanakankonferensipersterkaitapayangdikerjakanGolkar.DariPDI‐P, DasaPrasetiyamerupakantuntutanbagiprogrampenangananketimpangannonekonomiolehpartai ini. 108 Intinyaprogram‐program itudititikberatkanpadaaspekyang sifatnya sangat mempengaruhi kehidupan keseharian rakyat kecil: kesehatan ,pendidikan. Misalnya bidang kesehatan, antara lain pemegang kartu jamkesda danjamkesmas di rumah sakit maupun di puskesmas masih belum memperoleh pelayananmaksimal.SelainitukebijakanpemerintahpusattentangkartuBPJSyangdianggapmasihmemberatkan rakyat miskin.PDI‐P juga memperhatikan bagaimana masyarakat dapatakses penuh pada program jampersal yang diberikan kepada ibu melahirkan dengansubsidi sebesarRp500.000,baikmelahirkandi puskesmasmaupundi bidan. Sementaraitu, ketimpangan yang menjadi concern PDI‐P adalah di bidang pendidikan juga terjadiantara perkotaan dengan pedesaan, antara lain fasilitas pendidikan di desa yang tidakmemadaisertakualitasguru,danbantuansisweaberprestasi.Padatataranimplementasi,PDI Perjuangan melakukan perjuangan melalui dua jalan, yakni jalan langsung kemasyarakatdanjalanpolitikkebijakanmelaluiparlemenbaikyangadadipusatmaupundidaerah. Di dalam AD‐ART hasil kongres 2009 Bali, PDI Perjuangan membentukDepartemen Kesehatan Perempuan, Ibu dan Anak. Selain itu, PDI Perjuangan jugamembentuk Departemen Perekonomian Rakyat. Strategi yang dilakukan oleh PDIPerjuangan terkait persoalan ketimpangan non ekonomi antara lain memberikanpenyuluhan,pelatihan,pendampingan.

                                                            108 Dasa Prasetiya”, dalam http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=12,

 

 

Hal46

NarsumDPWPANumumnyamenyebutkanbahwaagamaadalahbasisuntukmemahamiketimpangannonekonomimengaitkanorientasikebijakanpembangunanekonomidaerahsebagai salah satu faktor di balik ketimpangan ekonomi dan non ekonomi l. Diwilayah‐wilayah yang disebut kaya sumber daya, seperti Jatim, Kaltim, Malut, persoalan utamaadalah bagaimana menggali potensi daerah diletakkan dalam konteks maksimalisasipemenuhan memenuhi kebutuhan pasar di satu sisi sementara di sisi lain adaketidaksetaraan kondisi kualitas SDM. Hal ini juga dilengkapi dengan perbaikan padasektor lainnya yang disebutkan timpang, misalnya pendidikan, kesehatan daninfrastruktur.metodepenanganan ketimpangan.Harus ada keterkaitan antara paradigmapenangananmasalah ketimpangan dengan kebijakan yang ditempuh. Namun dilemanya,seringkali terdapat persoalan di level kebijakan untukmenangani ketimpangan dimanapemerintah tidak bekerja maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan/residukebijakan,masihmaraknyapremanismepolitiksertaoportunismemasyarakat.109Terkaitdenganperumusankebijakan,persoalanketimpangandilevellokalsebaiknyaharusdilihatsecaraglobalsebelummasukpadatataranlegislatif.Selainitudiperlukanpulapendidikanmasyarakatyangbaik,untukmenghasilkangenerasimasyarakatyangberkualitas.

                                                            109Wawancara dengan DPW PAN Jabar.

 

 

Hal47

4.KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan.Pertama, umumnyaParpoltelahmemilikiplatform/visiyangjelasmeresponisuketimpangan.Namunbeberapakonsep yang dikemukakan di tingkat nasional (platform resmi dalam dokumen parpolmaupunwebsite)masihbersifatnormatif.Artinya,belumadapenjabaranlebihlanjutyangdapatditurunkanketingkatprogram110.Kedua,masalahpertamamemiliki implikasi lebihlanjutpadapenerapanprogram/kebijakanmeresponketimpangandidaerah.Padasatusisi,hal ini memungkinkan kader untuk mengajukan kebijakan yang kontekstual denganmasalahdaerah.Namun,haltersebuttetapditentukanolehkualitasdanpemahamankadermengenai isu ketimpangan.Tanpa pemahaman serta konsep partai yang baik, adakecenderungan program‐program yang dibuat bersifat parsial dan jauh dari akarpermasalahan.Ketiga, di tingkat daerah pemahaman mengenai signifikansi peran kadersudahmengemuka.

Dari persoalan‐persoalan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan.Pertama, partai perlu merespon isu‐isu ketimpangan denganmenurunkan platform/visimenjadiacuanprogramyangbersifatnasional.Kedua,platform/visiyangtelahditurunkantersebut perlu dikemukakan melalui proses pendidikan kader partai yang berlaku diseluruh Indonesia, setidaknya di tingkat DPW. Hal ini akan memudahkan kader partaiuntukmembuatprogramuntukmeresponisuketimpangandimasing‐masingwilayahnya.Sebaliknya, pemahaman kader yang baik di daerah dapat memberikan masukan padaprogram partai pusat agar tetap kontekstual dengan masalah riil yang dihadapi rakyat.Ketiga, partai juga perlu membuat sistem rekrutmen dan jenjang yang mengedepankankualitas kader sehingga dapat melakukan regenerasi dengan baik.Pada akhirnya, parpolharus menjalankan tiga hal tersebut jika hendak mempertahankan kesinambungannyasebagaipartaipolitikmodernyangtidaktergantungpadasosokindividualsaja.

                                                            110Asumsi ini boleh jadi tidak tepat karena keterbatasan akses penelitian ini pada dokumen-dokumen partai.Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai keterbukaan informasi partai pada publik.

 

 

Hal48

DaftarPustaka

Buku

KristiansenS.danP.Santoso“SurvivingDecentralisation?ImpactsofRegionalAutonomyonHealthServiceProvisioninIndonesia”dalamHealthPolicy,77,2006

InvestinginIndonesia’sHealth:ChallengesandOpportunitiesforFuturePublicSpending(Jakarta:WorldBank,2008);

LocalBudgetAnalysisinIndonesia:AReviewofLocalBudgetsin41Districts/Municipalities(Seknas‐FITRAandTheAsiaFoundation:Jakarta,2010).

HealthFinancinginIndonesia:AReformRoadMap.(WorldBank:WashingtonDC,2008).

WilliamDarity,Jr.,Ed.,InternationalEncyclopediaofTheSocialSciences2ndedition,Vol.4,Macmillan:USA,2008.Hlm.1‐3.

Dokumen

DokumentasiklipingberitaFraksiDemokratSumateraUtaraOktober2011‐April2013

FalsafahDasarPerjuangandanPlatformKebijakanPembangunanPKS(Jakarta,MPPPKS:2008)

ParadigmaBaruPartaiGolkar,III.VisiPerjuangan,HasilMunas

AD/ARTPAN1881

FalsafahDasarPerjuangandanPlatformKebijakanPembangunanPKS(Jakarta,MPPPKS:2008)

AD‐ARTPPP(2013)

DewanPimpinanNasional,BukuSakuAnggotaPartaiKeadilandanPersatuanIndonesia2010‐2015.

SumberInternet

http://www.politik.lipi.go.id

 

 

Hal49

www.berdikarionline.com

http://partaigerindra.or.id/

http://www.pks.or.id/

http://www.pdiperjuangan‐jatim.org/v03/

http://www.demokrat.or.id/

http://partaigolkar.or.id

http://www.pdiperjuangan‐jatim.org/v03/index.php?mod=viewpage&id=12,

http://www.merdeka.com/politik/ini‐17‐butir‐rekomendasi‐hasil‐rakernas‐iii‐pdip‐2013/rekomendasi‐butir‐1‐6.html,

http://www.dpp.pkb.or.id/mabda‐syiasipadatanggal17Maret2014.

http://partaiGerindra.or.id/manifesto‐perjuangan‐partai‐Gerindra.

http://www.slideshare.net/MediaCenterGolkar

 

 

Hal50

5.LAMPIRAN‐LAMPIRAN

LAMPIRAN1

PROFILPARTAIPOLITIKBERDASARKANDOKUMENdanWEBSITE

1.PartaiDemokrat

VISIPARTAI

PARTAI DEMOKRAT bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhurrakyatIndonesiaagarmencapaipencerahandalamkehidupankebangsaanyangmerdeka,bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme,Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yangmaha Esadalamtatananduniabaruyangdamai,demokratisdansejahtera.

MISIPARTAI

1.Memberikangarisyangjelasagarpartaiberfungsisecaraoptimaldenganperananyangsignifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai olehsemangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupankemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimanatelah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaanberdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upayamewujudkanperdamaian,demokrasi(Kedaulatanrakyat)dankesejahteraaan.

2.MeneruskanperjuanganbangsadengansemangatkebangsaanbarudalammelanjutkandanmerevisistrategipembangunanNasionalsebagaitumpuansejarahbahwakehadiranpartai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi‐generasi sebelumnya yangtelah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajahmerebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaansecaraberkesinambunganhinggamemasukierareformasi.

3.Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpamembedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakatsipil(civilsociety)yangkuat,otonomidaerahyangluassertaterwujudnyarepresentasikedaulatanrakyatpadastrukturlebagaperwakilandanpermusyawaratan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misinya , Partai Demokrat mengembangkan sejumlahprogram unggulan pro rakyat. Dalam tagline nya, partai Demokratmenyebutkan bahwaDemi meningkatkan kesejahteraan rakyat maka partai Demokrat mengembangkanprogramunggulanyaitu:

 

 

Hal51

1. Raskin2. BOS(BantuanOperasionalisasiSekolah)3. SekolahgratisSDsampaiSMP4. BantuanLansiaTerlantar5. BantuanPenyandangCacat6. ProgramKeluargaHarapan(PKH)7. PNPMMandiri8. KreditUsahaRakyat(KUR)

PartaiDemokratjugamempunyaikodeetikpartai.

1. PARTAIGOLKAR111

VISI

Sejalandengancita‐citaparabapakpendirinegara(thefoundingfathers)kitabahwatujuankita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskankehidupan bangsa, mewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikutmenciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita‐citaProklamasimenegaskanvisiperjuangannyauntukmenyertaiperjalananbangsamencapaicita‐citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yangmaju,modern, bersatu,damai, adil danmakmurdenganmasyarakat yangberimandanbertaqwa, berahlakbaik,menjunjungtinggihakasasimanusia,cintatanahair,demokratis,danadildalamtatananmasyarakatmadaniyangmandiri,terbuka,egaliter,berkesadaranhukumdanlingkungan,menguasaiilmupengetahuandanteknologi,memilikietoskerjadansemangatkekaryaan,sertadisiplinyangtinggi.

DenganvisiinimakaPartaiGOLKARhendakmewujudkankehidupanpolitiknasionalyangdemokratis melalui pelaksanaan agenda‐agenda reformasi politik yang diarahkan untukmelakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadapseluruhbidang kehidupan.Reformasi pada sejatinya adalahupayauntukmenata kembalisistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasanayang lebih terbuka dan demokratis.Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupanpolitik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita‐cita sejakkelahirannya.

MISI

                                                            111 Lihat www.golkar.or.id dan http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2013/08/Visi-Indonesia-2045-Negara-Kesejahteraan.pdf

 

 

Hal52

Dalamrangkamengaktualisasikandoktrindanmewujudkanvisi tersebutPartaiGOLKARdengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni:menegakkan, mengamalkan, danmempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untukmemperkokohNegaraKesatuanRepublikIndonesia;danmewujudkancita‐citaProklamasimelalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkanmasyarakatyangdemokratis,menegakkansupremasihukum,mewujudkankesejahteraanrakyat,danhak‐hakasasimanusia.

Dalamrangkamembawamisimulia tersebutPartaiGOLKARmelaksanakan fungsi‐fungsisebagaisebuahpartaipolitikmodern,yaitu:

Pertama,mempertegas komitmen untukmenyerap, memadukan,mengartikulasikan, danmemperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politikyangbersifatpublik.

Kedua,melakukanrekruitmenkader‐kaderyangberkualitasmelaluisistemprestasi(meritsistem) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi‐posisi politik atau jabatan‐jabatan publik.Dengan posisi atau jabatan politik inimaka para kader dapatmengontrolataumempengaruhijalannyapemerintahanuntukdiabdikansepenuhnyabagikepentingandankesejahteraanrakyat.

3.PARTAINASIONALDEMOKRAT

PartaiNasionalDemokrat(Nasdem)adalahsalahsatupartaipolitikpesertapemilu2014yangtergolongsebagaipartai“baru.”Namun,walaupunsecaraidentitasformalmerupakanpartai baru, tetapi jajaran pengurus dan para calon legislatifnya (caleg) adalah elit‐elitpolitik“lama”yangberpindahdariparpol“lama”keparpol“baru”ini.112

Jikamelihatdarivisiyangditekankanolehpartaiini,makasebenarnyaisukeadilansosialsecaratersiratmemangtelahada.Visipartaiinisecarategasmenyatakan“mengembalikantujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Negara yangMerdeka,Bersatu,Berdaulat,Adil,danMakmur.Denganvisitersebut,makamisipartaiinimenegaskan langkahnya dalam menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untukmelakukangerakanperubahanmelaluiRestorasiIndonesia.

Dengan demikian, jargon politik yang kerap diusung oleh partai ini adalah “RestorasiIndonesia.” Bagi partai Nasdem, Restorasi Indonesia diartikan sebagai gerakanmemulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepadacita‐cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakanketertibandunia.Daripengertianini,PartaiNasdemkemudianmengolahempatkatakerja

                                                            112 Lihat websitenya: www.nasdem.or.id

 

 

Hal53

sebagaikatakatakuncidarikonsep“restorasi”yangdiusungnya,yaitu:(a)Memperbaiki;(b)Mengembalikan;(c)Memulihkan;dan(d)Mencerahkan.

Dariempatkatakerjadiatas,duakatakerjayaitu“mengembalikan”dan“mencerahkan”—dariinterpretasipeneliti—dapatmasukkedalamisukeadilansosialkarenaadabeberapaprogram restorasi di kedua kata kerja ini yang relevan. Namun pada akhirnya, jargonRestorasi ini bukanlah jalan pintas. Bagi partai Nasdem, syarat utama restorasi adalahperubahan mendasar, menyeluruh, dan terpadu, melibatkan populasi besar denganpengerahanenergiberpikiryangkuatdanterarahdalamjangkawaktupanjang.

“Mengembalikan”

Salah satu fakta yang diangkat oleh Partai Nasdem dalam konteks kata kerja ini adalahkekecewaannya akan eksploitasi sumberd daya alam tanpa mengindahkan kepentingannasional. Menurut Partai Nasdem, program restorasi yang dapat “mengembalikan”kekayaan sumber daya alam Indonesia adalah dengan melakukan koreksi secara totalterhadapberbagaikontraktambangsehinggahasilkoreksiantersebutdapatmemberikanmanfaat sebesar‐besarnyabagi rakyat. Selain itu, jugamenegakkankedaulatan laut yangdifokuskanpadaperlindunganseluruhkekayaanlautdaripencurian(illegalfishing).

“Mencerahkan”

Tiga poin utama yang diangkat dari kata kerja ini adalah fakta keutuhan berbangsa danbernegarayangretak, tingkatkemakmuranrakyatIndonesiayangrendah,danburuknyadayasainganakbangsadikancahinternasional(global).

Partai Nasdem merasa semangat identitas primordialisme semakin lama semakinmeresahkan, dan pada akhirnya mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Olehkarena itu, salah satu program restorasi yang diangkat di poin adalah mencobamenanamkan(kembali)nilai‐nilaitoleransidenganmemasukkanpendidikanmultikulturaldalamkurikulumpendidikan.

Penghargaan terhadap kemajemukan tampaknya menjadi sorotan penting dalam isukeadilan sosial ini.Sebagai partai yang sangat menghargai kemajemukan, Partai Nasdembertekad merangkul semua komponen anak bangsa agar secara maksimal mampumelakukan restorasi dan perubahan demi Indonesia yang maju dan bermartabat.IniditunjukkanolehketerbukaanpartaidenganterlibatnyaparaaktivisTionghoa.Contohnya:KetuaMajelisTinggiDPPPartaiNasdemberasaldariketurunanTionghoa(YanDarmadi).

Padaaspek tingkatkemakmuranrakyatyang rendah,maka isukeadilanpembangunanmenjadi faktor utama yang bermasalah menurut partai ini. Karena itulah, perlu segeramelakukanre‐distribusipusatpertumbuhandenganmendekatkanindustrikebahanbaku,memiliki grand design pembangunan yang terpadu dan ketat, menegakkan kemandirianpangan yang berkelanjutan, serta mengubah ukuran kemiskinan sesuai dengan HumanDevelopmentIndex.

 

 

Hal54

Isu “keadilan pembangunan” tampaknya menjadi isu yang cukup strategis bagi partaiini.Bahkan isu ini dibawa secara terbukaolehbeberapa calegPartaiNasdem, yang salahsatunyaadalahFitriatiRangkuti.CalegdaerahpemilihanSumateraUtara2dengannomorurut6inisecarategasmenyatakanbahwadiskriminasipembangunansudahsangatvulgardandiperlihatkanbegituaroganolehpemerintahsekarang.Padahaldisisilain,komitmenpemerintah idealnya adalah adalah pemerataan pembangunan dalam kerangka NegaraKesatuanRepublik Indonesia (NKRI).113Padakonteksdapilnya, caleh inimenyatakan isukeadilanpembangunanadalahpemerataanpembangunaninfrastrukturdanpembangunanpowerplanuntukmengatasikrisislistrikdiSumatera.

Pada aspek buruknya daya saing, maka Partai Nasdem secara tegas menyatakan dalamprogramrestorasinyauntukmemberikansekolahgratissampaisekolahlanjutanatas.

ManifestoPolitik

PartaiNasdem jugamemilikimanifestopolitik sebagaibentukdarisasaranakanvisidanmisinya. Banyak sekali pernyataan dari manifesto‐manifesto ini, tetapi setidaknyabeberapapoinmanifesto di bawah ini kurang lebihmenjelaskanbagaimana isu keadilansosial diangkat oleh partai Nasdem.Poin‐poin ini—menurut peneliti—sebenarnya masihbelumjelasdantegasdariPartaiNasdemmengenaiisukeadilansosial.Akantetapi,secarainterpretatif dari peneliti, poin‐poin tersebut dapat (saja) dimasukkan ke dalam isu“keadilansosial.”Beberapapointersebutadalah:

1. “Kami menolak demokrasi yang sekedar merumitkan tata cara berpemerintahantanpamewujudkan kesejahteraan umum.” Poin inimemperlihatkan bahwa PartaiNasdem mencoba menata demokrasi Indonesia dengan tata pemerintahan yangjelas demi pemenuhan kesejahteraan umum. Perwujudan kesejahteraan umumsecaralogisakanberkorelasisecarapositifpadapemenuhanhak‐hakwarganegarasecaraadil.

2. “Kami mencita‐citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempatpersandingan keberagaman dan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisidengan persamaan dan kebebasan dengan kesejahteraan.” Pada poin ini, isu“keadilan sosial” terangkat, walau di sisi lain masih belum jelas sasaran dalambentukprogramkerja.

3. “Kamiberdiriuntukmembangunpolitikwarganegara,keberagamansesuaidenganprinsip Bhineka Tunggal Ika.” Poin inimemperlihatkan isu keadilan sosial (telah)terhubungdalambentukpluralismedansangatdidukungkuatolehPartaiNasdem.

                                                            113 Lihat artikel terkait di website Partai Nasdem, dengan judul “Fitriati: Diskriminasi Pembangunan Sangat Vulgar” (publikasi pada tanggal 19 Desember 2013).

 

 

Hal55

4.PartaiHanura

Pendirian Partai HANURAdirintis olehWirantobersama tokoh‐tokoh nasionalyangmenggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13‐14 November 2006. Forum tersebutmelahirkan delapan kesepakatan penting. Delapan kesepakatan itu kemudianditindaklanjuti dalamwadahpartai politik bernamaPartaiHatiNurani Rakyat, disingkatPartai HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember2006diJakarta.Delapankesepakatantersebutadalah:

1. Denganmemperhatikankondisilingkunganglobal,regional,dannasional,sertakinerjapemerintahanRIselamaini,mengisyaratkanbahwasejatinyaIndonesiabelumberhasilmewujudkanapayangdiamanatkanUUD1945.

2. Memperhatikankinerjapemerintahansekaranginimakakemungkinantigatahunyangakan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan,menyangkutperbaikannasibbangsa.

3. Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinannasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan ataukelompok,namunmerupakanperjuanganbersamauntukmenyelamatkanmasadepanbangsa.

4. Perjuanganitumembutuhkankeberanianuntukmenyusunstrategijangkapanjangpadakeseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikankemandiriandankebanggaankitasebagaibangsa.

5. Untuk itu diperlukan kepemimpimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapatmenggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu parapendahulu kita ‘berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan’.Sekarangsaatnyakitaberhimpunkembalisebagaibangsagunamenyelamatkannegerikita.

6. Kitakembangkansemangatperjuangan,‘Semuauntuksatu,satuuntuksemua’.Artinya,semuaharusmemberikan yang terbaik untuk satu tujuanbersama, yaknimembentukpemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar‐benarakanbekerjasemata‐matauntukkepentinganrakyatIndonesia.

7. Perjuanganituakankitawadahidalamsebuahpartaipolitik.

8. Semoga Tuhan YangMaha Kuasamemberkati danmelindungi perjuangan yang tulusdanikhlasinidemimasadepanIndonesiayangkitacintaibersama.

 

 

Hal56

Visi&MisiPartaiHANURA

Visi

KemandirianBangsa

BangsaIndonesiasaatiniterasatidakmandirilagi.Banyaktekanandanintervensiasingyangsudahmerajalelamerugikankehidupanseluruhbangsa.Kitaharusrebutkembali,bangunkembalikemandiriankitadalampenyelenggaraannegara.

KesejahteraanRakyat

Sebuahkatayangsudahsangatseringdiucapkantetapisangatsulitdiwujudkan.Semuakader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalutertanam kalimat ‘kesejahteraan rakyat Indonesia’, sekaligus mampu berusahamenghadirkannya.

Misi

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraannegara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar padaPancasila,Undang‐undangDasarNegaraRepublikIndonesia1945danNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yangdalammenjalankantugasselalumengedepankanhatinurani.

Menegakkanhakdankewajibanasasimanusiadansupremasihukumyangberkeadilansecarakonsisten,sehinggadapatmenghadirkankepastiandalamkehidupanberbangsadanbernegara.

Membangun sumber dayamanusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak danmoral yang baik sertamemberi kesempatan seluas‐luasnya kepada kaum perempuandanpemudauntukberperanaktifdalampembangunanbangsa.

Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan sertamembuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas‐luasnya untukmeningkatkanpendapatandankesejahteraanrakyat.

Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju,mandiri,danbermartabat.

MengembangkanOtonomiDaerahuntuklebihmemacupembangunandiseluruhtanahairdalamkerangkaNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

 

 

Hal57

NilaiDasarPerjuangan

NilaidasarperjuanganPartaiadalahketakwaan,kemandirian,kebersamaan,kerakyatandankesederhanaan.

1. Ketakwaan: Dalam gerak langkah senantiasa mendasarkan pada nilai etika danmoralitasatasdasarkeTuhananYangMahaEsa.

2. Kemandirian: pribadi yang bermartabat,mengutamakan sumber dayamanusia dansumberdayaalamuntukkeunggulanbangsa,tanpaharusbergantungpadapihaklaindanterbebasdariintervensipihakasing.

3. Kebersamaan: selalumenjalin keharmonisan dari keberagaman etnis, suku, agama,bahasadanadatistiadat.

4. Kerakyatan: peka terhadap aspirasi, tuntutan, kondisi, dan harapan rakyat dankonsistendalammemperjuangkannya.

5. Kesederhanaan:selalumengedepankansikapdanperilakuyangbersahaja.

IkrarPartaiHanuraYangWajibSelaludibacakanPadaSetiapPertemuanPartaidanUpacaraPartaidiSetiapTingkatan

1. KamiwargaPartaiHanuraadalahinsanyangbertakwakepadaTuhanYangMahaEsa.

2. KamiwargaPartaiHanuraadalahkaderbangsa,mengutamakankemandiriandalammengamalkandanmengamankanPancasilaUUD1945,sertamenjagakeutuhandankedaulatanNKRI.

3. Kami warga Partai Hanura adalah pengembang amanat penderitaan rakyat,mengutamakan kebersamaan dalam melaksanakan reformasi menuju masyarakatmandiridansejahtera.

4. Kami warga Partai Hanura adalah patriot pembangunan semesta, mengutamakankepentingan rakyat di ats kepentingan pribadi dan golongan dalam berjuangmewujudkancita‐citaProklamasi17Agustus1945.

5. Kami warga Partai Hanura adalah pelopor pembaharuan, mengutamakankesederhanaan dalam sikap dan prilaku kehidupan, profesional, serta bertanggungjawabdalambekerjauntukkeunggulanbangsa

 

 

Hal58

5.PartaiKeadilanSejahtera

BIDANGPEREKONOMIAN

PK Sejahtera meyakini, bahwa Pertama kemiskinan sebagai musuh kemanusiaan harusdibasmi dan upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritaspembangunan.Mengingatpendudukmiskinterutamaadalahparapetanidannelayanyangsecaraumumtinggaldipedesaan,makaperhatianpemerintahterhadapsektorpertanianmesti mendapat porsi yang utama.Kurangnya perhatian dan lemahnya kebijakan padasektor pertanianmerupakanparadoks,mengingat potensi sektor pertanian, perkebunan,kehutanan dan perikanan sangat besar.Untuk itu, upaya pengentasan kemiskinan harusdilakukanbersamaandenganpelipatgandaanproduktivitassektorpertanian.

Kedua, ketimpangan pendapatan yang sangat tajam antar penduduk di sektorpertambangan dan pertanian serta ketertutupan antar sektor pembangunan menjadisangat rawan terhadap gejolak sosial.Bukan hanya pemerataan yang diidamkan hal inimengakibatkan menjadi sulit tercapai, tetapi juga munculnya inefisiensi dan parsialitaspembangunansektoral.PKSejahteraberkeyakinan,bahwapemerataanpendapatanhanyadapat diatasi, apabila koordinasi lintas sektoral dikelola secara baik dengan membuatketerkaitan input‐outputantara sektoryangsatudenganyang laindalamkerangkakerjaintegratif. Keterkaitan, baik ke depan maupun ke belakang dalam setiap sektor, terjadidalam sebuah harmoni yang terintegrasi akan memunculkan kekuatan sinergipembangunan,danmenghasilkanpemerataanpendapatan.

Ketiga,tekananglobaldanrendahnyadayasaingprodukindustrinasionaltidakakandapatdiselesaikan sebelum kita menyadari, bahwa hakikat persaingan di era global ini saratdengan informasi yang asimetrik. Berbagai upaya harus ditujukan untuk meningkatkankemampuan para pelaku industri dalam mengelola informasi, bukan hanya informasiberkaitan dengan produksi, tetapi juga perilaku pasar di tingkat global.PK SejahteraberkeyakinanbahwapengembanganSDMyangberkualitasdanpenguasaanteknologisertakemampuaninovasimelaluipenelitiandanpengembanganadalahkuncipeningkatandayasaing industri nasional.Rendahnya daya saing industri nasional juga diakibatkan olehlambatnyaperbaikan iklim investasidanpembangunan infrastrukturdasar.Tersendatnyareformasibirokrasidanupayapemberantasankorupsi turutmenentukanburuknya ikliminvestasi nasional.Reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakanagenda utama di luar kebijakan ekonomi yang harus dituntaskan untuk menghilangkanpraktekperburuanrente(rentseeking)yangtelahmengakardalamduniabisnisnasionalyangmengakibatkanekonomibiayatinggi.

Keempat, melaju cepatnya sektor keuangan pasar modal untuk investasi jangka pendekyang terpaut jauh dari sektor riil adalah pertanda, bahwa upaya mengejar keuntunganjangkapendektelahmelebihirealitasrodaperputaranekonomiyangterjadisesungguhnyadi lapangan. Padahal semestinya, sektor keuangan adalah darah segar bagi tumbuhnyasektor riil ekonomi yang menggerakkan roda‐roda industri barang dan jasa. Untukmemecah persoalan ini,maka PK Sejahterameyakini bahwa perbaikan sektor riil hanyabisa dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap tindakan spekulatif di sektor

 

 

Hal59

keuangan, danmenciptakan sistem yangmampumengintegrasikan sektor keuangandansektorriiluntukmeningkatkaninvestasilangsung.Berbagaiupayaperbaikaninfrastrukturpembangunan, reformasi birokrasi danpemberantasankorupsi, termasuk iklim investasiyang kondusif adalah langkah yang mutlak dilakukan untuk mendorong masuknyainvestasiasinglangsungdiIndonesiauntukmenggerakkansektorriil.

Kelima, berbagai kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA yang berlebihan selama initelahmenuaibencanabagirakyat.KarenanyaPKSejahterameyakinibahwapembangunanberkelanjutan adalah hal yang mutlak dikembangkan.Berbagai upaya konservasi perluterusdilakukan.Upayauntukmereduksikerusakanalamhanyabisadirealisirapabilakitameningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan Iptek, sehingga mampu melakukanprosesproduksiyangbernilaitambahtinggidenganmeminimalisirpenggunaaninputSDA.Proses teknologi yangbersihdanhematSDAdengannilai tambah tinggimenjadipilihanpentingpembangunanindustrikita.

Keenam,PKSejahteramemandangbahwaprogramreformasiekonomiharusdilandasiolehsemangat mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan mengerahkan segenappotensiekonominasionaluntuktujuankemakmuranrakyatdanmenciptakanfundamentalekonomi nasional yang kokoh. PK Sejahtera berkomitmen untuk mendorong programreformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dan mengawaljalannya proses reformasi dari pembelokan arah (backtracking) untuk kepentingankelompok tertentu dan ketamakan pemburu rente ekonomi. PK Sejahtera berpendapat,bahwastabilitasmakroekonomiadalahkondisipentinguntukperekonomian,namuntidakmencukupi jika tidak diarahkan untuk mendorong dinamika sektor riil.Stabilitasmakroekonomi harus berakhir dengan bergeraknya sektor riil dan meningkatnyakesejahteraan masyarakat.Karena itu, PK Sejahtera memandang bahwa stabilitasmakroekonomiharusdibingkaidengankomitmenkuatterhadapkesejahteraanrakyat.

BIDANGSOSIALBUDAYA

Permasalahan bangsa yang dihadapi demikian kompleks, sehingga memerlukanpendekatan multidimensional dan multijalur.Tak cukup hanya dipecahkan dari sudutekonomi atau didekati hanya dari aspek politik dan keamanan belaka. Prosespembangunandalamwujudapapun,harusberpusatpadamanusiadanwargamasyarakatsebagai subyek utama. Karenanya misi yang diemban PK Sejarah dalam bidang sosial‐budaya adalah “Membangun kecerdasan manusia Indonesia, kesalehan sosial, dankemajuanbudayademimengangkatMartabatBangsa”.Dalambahasayanglebihgamblangdapat diterjemahkan sebagai “Menghapus kebodohan, kekerasan sosial, danketerbelakangan budaya”, sebab kita memandang kebodohan, kekerasan, sertaketerbelakangansebagaimusuhsosialseluruhbangsa.Demimendekatkanrealitasdenganvisiyangdicitakanitu,makalangkahutamaPKSejahteraadalah:

 

 

Hal60

Pertamamemastikanpemenuhankebutuhandasar(basicneed)meliputisandang,pangan,papan,kendaraandansimpanan/tabungan.Dalamhalpemenuhankebutuhanpokokwargaacap terbongkar adanyamafia dan spekulan barang yangmengontrol harga di pasar.PKSejahtera menegaskan perlunya infrastruktur pelayanan pemerintah diperbaiki agarsanggupmenghadapi danmelawan jaringan spekulan yang telahmerugikanmasyarakatbanyak.Jangan sampai kepentingan orang banyak dikorbankan demi memenuhikeserakahansegelintirspekulan.

Kedua, peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu.PK Sejahtera mencanangkanpeningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu harus terus digencarkan. Pendidikanberkualitas dengan biaya terjangkau disesuaikan dengan kemampuan daerahmasingmasing,bahkandiupayakangratisuntukfasilitaskewajibanbelajaruntukmasa9–12tahun,hinggatingkatsekolahmenengahatas.Penetapananggaranpendidikansebesar20% dari anggaran negara sesuai ketentuan konstitusi perlu dilakukan secara bertahapdenganmemperhatikanaspek‐aspekstrategis.Perbaikankurikulummerupakansalahsatuprioritasagarpeningkatanpengetahuansejalandenganpengembanganketerampilandankeahlianyangdibutuhkanuntukmemenuhipasarlapangankerja.

Ketiga,Terwujudnyastatuskesehatanparipurnabagisemua,sehinggadapatmembangunbangsa dan negara dalam kerangka beribadah kepada Allah Swt. Kesehatan paripurnadenganvisi sehatbadan,mental spiritualdan sosial yangdimulaidengan sehat individu,sehat keluarga, sehat masyarakat, dan sehat bangsa dan negara. Dengan demikiankesehatan dapat dimaknai sebagai sebuah investasi.Sehingga atas dasar itu, makapembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara adil, berkualitas, danberkesinambunganbersamaseluruhelemenbangsamenujuderajatkesehatanyanglebihbaik. Secara umum pembangunan kesehatan perlu difokuskan pada upayamengimplementasikanSistemKesehatanNasional (SKN)denganmengembangkansistempendukungnya secara berkualitas, antara lain: peningkatan kuota anggaran kesehatan,perbaikansistempembiayaankesehatan,peningkatanperansertamasyarakat,peningkatansumberdaya kesehatan profesional yang berakhlakulkarimah, perbaikan sistemmanajemen kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, sertakefarmasiankesehatanyangberkualitasdanmudahdiaksesbagimasyarakat,peningkatankualitas ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta kebijakan kesehatan yangberkeadilan

Keempat, penanamannilai kemandiriandan kesetiakawanan sosial.Penanamannilai‐nilaiini merupakan dua sisi pembentukan karakter (character building) yang tak bisaterpisahkan.Problemakemasyarakatanacapkaliberpuncakpadakondisimanusia/wargayangmemiliki sikap dan perilaku (mentalmodel) tak sejalan dengan perubahan zaman,jumud dan menggantungkan nasib pada kebaikan hati orang lain. Karena itu, perludibangunkepercayaandiribarudannilaikemandiriansebagaititikawalperubahan.Jiwakemandirian yang ditanamkan sejak kecil hingga masa dewasa akan membuat setiapindividumampumenyelesaikanmasalah di lingkunganmasing‐masing, tanpamenungguintervensi luar. Namun, semangat kemandirian yang terus digalakkan itu tidak bolehmengarahpadagejalaindividualismedanegoisme,sebabakanmerusakmodalsosialyang

 

 

Hal61

telah ditanam. Kemandirian individu dibangun di atas rasa kesetiakawanan sosial yangharusterusdiperluas,sehinggamembentukkomunitasyangmencintaikebajikan.

Kelima, gerakan kebudayaan yang progresif. PK Sejahtera menilai, kebudayaan dalamtatarankonseptual‐akademiksudahsaatnyauntukdimobilisasimelaluigerakanbaruyangprogresif dalam hal: pengkaderan seniman‐budayawan yang tercerahkan, pembentukankomunitas budaya diwilayah kota dan desa, serta perakitan jaringan kebudayaan lokal,nasional dan global. Dengan demikian kebudayaan baru Indonesia sangat menghargaiwarisan buday lokal/tradisional serta bersikap selektif/adaptif terhadap arus budayaglobal/modern.

6.PartaiKeadilandanPersatuanIndonesia

1. Visi:

PKPINDONESIAmemandangbahwakehidupanbermasyarakat,berbangsa,danbernegaraperlusenantiasadikembangkandenganmengacupadaduahalpokok:

a. Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 serta Pancasila sebagai ideologinegara dan dasar negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD1945yangdirincisebagaiberikut:

1. Wawasan Kebangsaan yang senantiasa harus dipupuk dan ditumbuh‐kembangkan untukmewujudkan suatu tatananmasyarakat bangsa yang besardankokoh,nasional,bersatu‐padu,beradab,berbudaya,dantidakdiskriminatif.

2. NegaraKesatuanRepublikIndonesiaharusdijagakedaulatandandikembangkaneksistensinya melalui pemerintahan yang bersih, jujur, adil, berkualitas,demokratis, berwibawa, kuat, taat pada konstitusi, hukum, serta bersih dariKorupsi,KolusidanNepotisme(KKN).

3. Peri kehidupan rakyat yang bersatu dan bekerjasama, berkeadilan dandemokratis, berkesejahteraan sosial, berkarakter, beretika – bermoral –berakhlakmulia,memilikietoskerjakerasyangtinggisertaprofesional.

b. Keadaannyatamasyarakatsertakecerdasanyangdicapaisetelahtahun1945,yang pada gilirannya jugamenghasilkan tuntutan terhadap sesama bangsadannegara.

1. Kehidupan bangsa dan negara pada saat ini dan ke masa depan menyaratkandiperlukannyapenegakankeadilan,persatuan,dankesejahteraan sosial sebagaisuatukesatuanmaknadannafasperjuanganseluruhrakyatIndonesia.

 

 

Hal62

2. Persatuanbangsahanyadapatterpeliharadansemakinkokohbilaadakeadilan.Keadilan yang diperjuangkan terwujudannya haruslah memperkuat danmemperdalammaknapersatuan.

Dengan demikian, maka visi PKP INDONESIA adalah terwujudnya kehidupanmasyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraansosialdenganmenjunjungtinggisupremasihukum.

2. Misi:

Untukmewujudkanvisitersebut,PKPINDONESIAmengembanmisisebagaiberikut:

a) MempertahankankedaulatandaneksistensisertatetaptegaknyaNegaraKesatuanRepublik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945sepanjang masa. Untuk itu PKP INDONESIA akan bekerjasama dengan segenapkomponen bangsa dan lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, termasukTNIdanPOLRI.

b) Mewujudkan keadilan, kesejahteraan sosial dan hak‐hak politik rakyat untukmewujudkan peri‐kehidupan yang adil, beradab, berbudaya dengan menjunjungtinggisupremasihukum,demokrasidanhakasasimanusia(HAM).

c) Memperkokoh persatuan yang nyata dalam tatananmasyarakatmajemukmelaluiperikehidupanyangadil,setara,meratadantidakdiskriminatif.

d) Mewujudkan pemerintahan yang jujur, demokratis, efisien, efektif, bersih, tidakmenyalahgunakan wewenang, berwibawa, kuat dan bebas korupsi, kolusi dannepotisme(KKN)agarmampumenyelenggarakanurusannegaradankepentingannegarauntukmelayanikepentinganmasyarakat.

e) Mewujudkan masyarakat kewargaan (civil society) yang kuat, sehat, cerdas,professional, beradab (civilized society) dan bersih (clean society) melaluipembangunankesehatandanpendidikansertapenciptaankesempatankerjadalamrangkapengentasankemiskinan.

f) Mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat, sehingga dapatberperan dalam pergaulan dunia, dan dihormati, serta mampu bersaing danberkembangdalamkompetisiekonomidanpolitiksecaraglobal.

Dengan demikian maka misi PKP INDONESIA adalah mewujudkan masyarakatkewargaan(civilsociety)yangberkeadilan,bersatu,berkesejahteraansosialdalammewujudkan pemerintahaan yang kuat, efektif, efisien, bersih, taat hukum,berwibawadiNegaraKesatuanRepublikIndonesiaberdasarkanPancasiladanUUD1945yangmampubersaingsertadihormatidalampergaulandunia.

 

 

Hal63

3. Pokok‐PokokPerjuangan

1. PerwujudanKedaulatanRakyatyangNyataAtasNegara.

Kedaulatanrakyatyangnyataatasnegara,mencakuphal‐halsebagaiberikut:a) PemerintahharusmendapatmandatdarirakyatmelaluiPemilihanUmumlangsung

yangdemokratis,jujurdanadil.

b) Penyelenggaraannegaraharussejalandengankepentinganumumdankepentinganrakyatmelalui kerja sama yangbaik dengan lembaga‐lembaga perwakilan disemuatingkatpemerintahandanadministrasi.

c) Penyelenggaraannegaradiawasiataudikontrololehrakyatsecara langsungmelaluilembagaperwakilandanpandapatumum.

d) Penyelenggaraannegaraharusdipertanggung‐jawabkankepadarakyat.

2. PancasilaDanUUD1945SebagaiKenyataanYangHidup.

PKP INDONESIA memperjuangkan agar Pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi acuandasar/acuanutamadalam:a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan negara dalam arti luas (Undang‐Undang,

PeraturanPemerintah,KeputusanPresiden,PeraturanDaerahdansebagainya).

b) Perilakupenyelenggaranegara/pemerintahanyangbaikgunamelaksanakantugasdantanggungjawabmengabdidanmelayanimasyarakat.

c) Pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara danberpemerintahanyangadildanbermartabat.

3. PemerintahanyangMampuMenghadapiTantanganBeratkeMasaDepan.

Pemerintahan yang harus mempunyai visi ke depan, mempunyai fokus dan prioritaskebijakan, menghormati mewujudkan HAM dan meralisasikan aspirasi rakyat. Pilihankeputusan rakyat dihargai dan dihormati, mendapat dukungan politik dan keabsahandemokratis, adil dan bermoral, bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan dapatmencegah terulangnya “money politics” dan pemusatan (sentralisasi) kekuasaan melaluihal‐halsebagaiberikut:

a) Pemerintah supayamempunyai fokus dan priotitas kebijakan seperti “option forthe people” yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. PKP INDONESIAberpandangan bahwa fokus dan prioritas pemerintah yang terbentuk melalui

 

 

Hal64

pemilihan umum adalah yang memiliki legitimasi hukum, moral, intelektual danspiritualdapatmelakukan:

i. Pencegahandisintegrasibangsaataupemulihanintegrasibangsa.

ii. Pemulihanekonomiyanglebihmeratadenganoptionforthepeople.

iii. Pemulihankeamanandanketenteramanmasyarakat.

iv. Penanganansistematis terhadappemberantasanKorupsi,KolusidanNepotisme(KKN).

v. Penjagaan, pengawasan dan pengendalian batas‐batas negara dimatradarat,lautdanudara.

b) Semua lembaga negara dan institusi pemerintahan perlu mempunyai peraturanperundang‐undangan yang mengatur kewenangan dan membatasinya, termasukUndang‐undangtentangLembagaKepresidenan,yangmengatursecararincitugas,wewenang, dan wilayah tanggungjawab Presiden, hubungan fungsional denganlembagatingginegaralainnyadansebagainya.

c) Checks and balances atau kedudukan yang berimbang dan saling mengawasidiantara lembaga‐lembaga tinggi negara (Presiden, DPR, MA, BPK). Untuk itudiperlukan perubahan dalam hal kedudukan dan hubungan tata kerja lembagatertingginegaradenganatauantarlembagatingginegara.

d) Mulai tahun 2004, Presiden danWakil Presiden telah dipilih langsung, bebas danrahasiaolehrakyatdalamsatupaketmelaluiPemiluCapresdanCawapres.

e) Optimalisasi fungsi lembaga perwakilan rakyat, disemua tingkat kewenangan danadministrasi negara tidak hanya dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah,akantetapijugamelaksanakanfungsilegislasidanfungsibudgetyangbenar‐benarmengacu pada aspirasi dan kepentingan utama rakyat banyak (BAB VIII Pasal 23danpasal23as/d23UUD1945amendemen).

f) Perubahan yang signifikan pada lembaga yudikatif dan kinerja aparat penegakhukum pada umumnya, (pasal 24 dan pasal 24 a s/d 24 c UUD 1945 teramandemen) dengan perubahan peradilan komisi yudisial yakni MahkamahKonstitusidisampingMahkamahAgung.

g) Mulai tahun2005,kepaladaerahdanwakilkepaladaerahdipilihsecara langsung,bebasdan rahasiaoleh rakyatdalamsatupaketmelaluiPemilihanKepalaDaerah(PILKADA). Karena itu PKP INDONESIA harus dapat bekerjasama dengan partai‐partai politik dan komponenbangsauntukmenempatkan kader/kandidat sebagaicalonkepaladaerah.

 

 

Hal65

h) Reformasi di bidang hukum, hankam dan politik harus segera diikuti olehreformasibirokrasiagarkebijakanpolitikpemerintahbenar‐benardapatterlaksanapadatingkatmanagerialdanoperasional.

i) Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan pemilihan KepaLaDaerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota haruslah berlangsung lebihdemokratis, jujur dan adil dengan memberi kesempatan seluas‐luasnya kepadapartai‐partaipolitikuntukmenawarkankonsepsidanprogramsecararasionaldanbermutu kepada rakyat. Dalam kaitan itumaka sistem Pemilu dan PILKADA danpenyelenggaraanPemilusecaramenyuluruhperludiperbaiki.

4. MencegahDisintegrasiBangsa.

Upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa sebagai langkah mendesak sudah di awali.Upayauntukmencegahdisintegrasibangsadilakukanmelalui responyangarif, jelasdantegas terhadap tuntutan keadilan yang hidup dalammasyarakat, pemulihanwibawadanefektivitas pemerintah, pemisahan TNI dan POLRI, serta perwujudan otonomi daerahsecaranyatayangtelahdimulaipadatahun2001.

5. PerwujudanOtonomiDaerahSecaraNyata.

OtonomidaerahyangnyatadalamwadahNegaraKesatuanRepublikIndonesia,mencakuphal‐halsebagaiberikut:

a) PemberiankewenangankepadadaerahsesuaiUUDOtonomiDaerah.

b) Perimbangan keuangan antara pusat‐daerah secara adil, termasuk pengelolaanhasilsumberdayaalam/kekayaanalamsecaraefisiendanhati‐hati.

c) DPRD adalah lembaga legislatif di daerah yang terpisah dari pemerintahdaerah/eksekutif.

d) Kepala daerah dipilih dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui DPRD. Mulaitahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung olehrakyatdalamsatupaket.

e) Struktur dan kedudukan administrasi bertumpu di tingkat Desa, harusmemperhatikanpranatasosialdankearifanlokaltradisional.

f) Keleluasaanpengembanganbudayadaerahdilakukanberdasarkanpasal32ayat(1)dan ayat (2) UUD 1945 sehingga keunggulan‐keunggulan budaya merupakansumbangan bagi perwujudan budaya nasional yangmampumenyerap keutamaandariberbagaibudayadaerahmaupunbudayabangsa‐bangsalaindidunia.

g) Meniadakanberbagai ketentuanperundang‐undangan termasukperaturandaerahyangtidaksesuaidengansemangatotonomidaerahdanmembebanirakyatsecara

 

 

Hal66

tidak wajar dan tidak adil di daerah serta bertentangan dengan peraturanperundanganyangdiatasnya.

h) Dukungandanbantuanpusatkepadadaerahlebihbanyakberbentuk“blockgrant”yang lebih leluasa digunakan daerah sesuai kebutuhan rakyat di daerahbersangkutan, seperti bantuan penghapusan biaya sekolah dalam program wajibbelajar9tahun.

i) Kewenangan di bidang pertahanan keamanan, peradilan/hukum, moneter, fiskaldanluarnegeritatapberadadipusat.

6. PemberdayaanMasyarakat.a) Pemberdayaanmasyarakat,perempuan,pekerja,petani,nelayan,konsumen,lembaga

swadaya, pemuda dan sebagainya agar dapatmengembangkan diri demi pencapaiankemandirian optimal kemampuan menjadi penyeimbang kekuasaan negara.Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan kultural termasuk mutupendidikanyangharussejalandenganpemberdayaandibidangpolitik,agardemokrasiberkembang menjadi demokrasi yang produktif, mensejahterakan rakyat sertamencerdaskanbangsa.

b) Kebebasanmengemukakanpikirandanpendapatdenganlisandantulisan,merupakanhakasasidanhakpolitikrakyatdalamberdemokrasi,yangmencakup:1) Kemerdekaanpersdanmediamassayangbertanggungjawab.2) Kemerdekaanwargauntukmengemukakanpikirandanpendapat3) Hakwarganegarauntukmemperolehinformasi.

Kesemuanyaadalahdalamrangkaperwujudanmasyarakatmadani(kewargaan).

7. PemulihanEkonomidanPengembanganEkonomiKerakyatan.

Yangpalingmenderitaakibatkrisisekonomiyangberkepanjanganadalahmasyarakatyangberpenghasilanrendahdankurang,sertapendudukdibawahgariskemiskinan.Olehsebabitu, upaya pemulihan ekonomi haruslah pada tempat‐tempat yang berkaitan langsungdengan upaya pengembangan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kelompokmasyarakat yang tergolongpendudukdibawahgaris kemiskinanyangmasihhidup tidaklayak,danterpinggirkan.

a) Pengembangan ekonomi kerakyatan memberi perhatian besar kepadapembangunan peningkatan produksi pertanian, nilai tukar hasil pertanian danpendapatan petani, industri yang berbasis sumber daya lokal yang tersedia,pengembanganpengusahakecil,menengahdankoperasiyangmempunyaisemangatdan ketrampilan wirausaha, mengatasi persaingan ekonomi yang kurang sehatsehinggameningkatkandayasaingnasional,regionaldanglobal.

 

 

Hal67

b) Upaya‐upaya penanggulangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja danpeningkatanproduktivitaskerja,melaluiberbagaiprogramkhusus. SepertiprogramPengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi, pemberdayaan hutan‐hutanproduksi dan lahan rawa untuk pertanian, serta program‐program sejenis yangbermaknakeberpihakankepadarakyatdibawahgariskemiskinanharusdilaksanakandengan benar diawasi secara sungguh‐sungguh, serius dan konsisten agar tidakterancamolehpenyalahgunaannyademikepentingankelompokkeciltertentu.

c) Pengembangan usaha besar yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan ramahlingkungan, berorientasi ekspor, barang modal, menjunjung industri pertanian dankelautandalamartiluas,perlutetapdiberikesempatan,dukungansepanjangstrukturpembiayaan, produksi dan pemasarannya tidak menekan peluang dan kesempatanberkembangdaripihakkoperasiusahakecildanmenengah.

8. KualitasManusiaIndonesia.a) Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus diwujudkan secara

nyata, untuk mengembangkan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlakmulia.

b) Pengembangan sumberdaya manusia yang berpengetahuan, berkeadilan, trampil,berkarakter, berbudi pekerti luhur, melalui pendidikan dengan meningkatkankesejahteraan,pendidikangurudanmutugurusebagaifaktorkunci.

c) Reaktualisasi dan pemutahiran pembangunan bangsa secara kontekstual harusdisesuaikan dengan perubahan dan perkembangan di tingkat nasional daninternasional di semua aspek kehidupan. Untuk itu, dalam rangka lebihmeningkatkan pemahaman, penghayatan dan kemampuan analitis kritis secarakoprehensif integral, maka metoda belajar mengajar pada sistem pendidikannasionalharusdiubahdarimetoda“membaca‐menulis‐menghapal”denganmetoda“berfikir‐memahami‐mencipta”.

d) Mutu pendidikan formal dan informal diperbaiki terlebih dahulu yaitu dilakukandenganperbaikanmutugurudandosen.Seleksipenerimaangurudandosenharusdiperketat, terutama dari aspek kognitif, psikomotorik dan melalui sistempemagangan yang terencana dengan baik. Tingkat pendapatan guru dan dosen diIndonesia sudah harus dinaikan secara memadai. Guru dan dosen sesungguhnyaharus merupakan profesi seperti halnya dokter, lawyer, akuntan, notaris dankonsultan.

9. PenegakanHukumYangBerintikanKeadilandanKebenaran.

Penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, melindungi hak asasimanusiadanmenjaminhak‐hakdasarrakyat,seperti:

a) Kemerdekaan dan kemandirian hakim pengadilan harus memiliki standar moral,yangtinggi,terpujidantetapmempunyaiakuntabilitaspadarakyat.

 

 

Hal68

b) Ketentuan hukum yang disusun secara demokratis dan berintikan keadilan, dankebenaranbukansekedarperaturanharfiahyangdisusunberdasarkankepentingankekuasaan,kepentinganpolitikdanataugolongantertentu.

c) Mengembangkan budaya hukum (legal culture and legal behavior) melaluiketeladanan dari para penyelenggara negara dan lapisan kepemimpinanmasyarakat.

10. PelayananUmumyangLayakdanAdil.

Standarpelayananumumyanglayakdanadilyangmeliputihal‐halsebagaiberikut:

a) Warga negara dan penduduk mempunyai kewajiban membayar pajak danpungutanlainyanglegal,danberhakmenerimapelayananyanglayakdarinegara.

b) Negaramempunyai kewajiban untukmelayani kepentingan umum dan berhakmemungutpajakdanpungutanlainnyayanglegaldariwarganegaradanpenduduk.

c) Warga negara dan penduduk yang tidak memenuhi kewajibannya mendapatsanksi yang adil dan aparatur negara/pemerintah yang tidak melaksanakankewajibannya melayani kepentingan umum juga mendapat sanksi yang setimpaldanadil.

d) Perlu segera dihapus oleh pemerintah pungutan‐pungutan yang tidak legal dantidaksesuaidenganperaturanperundanganyangberlaku.

e) Hal‐hal tersebut erat kaitannya dengan UU Pelayanan Umum dan UU AntiDiskriminasibesertapelaksanaannyasecarakonsekuendankonsisten.

11. PemulihanKeamanandanKetentramanMasyarakat.

a) Mengembalikan jati diri TNI dan POLRI sebagai pejuang profesional milik rakyatyangmelindungi rakyat yang berdaulat, dan sebagai alat negara yangmelindungikeselamatan segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiasebagai pendukung dan pengawal Pancasila dan UUD 1945. TNI dan POLRIdikembalikansebagaimilikbangsayangutuh,bukanmilikgolongan,bukanuntukberkepentingandiluarhukumataupunalatpenguasatertentu.

b) SpeksifikasiperanTNIdibidangpertahanankeamanansedangkanPOLRIdibidangperlindungan masyarakat dan penegakkan hukum adalah untuk meningkatkankemampuan dan ketajaman pelaksanaan tugas pokoknya, Perihal pertahanan danperihal keamanan adalah dua hal yang tidak mungkin saling dipisahkan secaramutlak.

 

 

Hal69

c) Reposisi TNI dan POLRI perlu diikuti upaya terencana dan sistematis yangmenyangkut perwujudan dan fungsi produk hukum yang baru, yang disertai olehpeningkatankesiapanoperasional,sumberdayamanusiadankesejahteraanprajuritdan keluarga prajurit. Bukan perubahan perangkat hukumnya saja, akan tetapiperubahannyatadilapangandanpadatingkatmanagerialdanoperasional,sehinggaperubahantersebutdapatdirasakanrakyatsecaranyatadanbermanfaat.

d) ReposisiTNImaupunPOLRIsebagaipendukungdanpengawalPancasiladanUUD1945secaratepatsertaarifsangatmembantukeberhasilanpemulihanwibawadanefektivitaspelaksanaantugas.sehinggadiharapkandapatmerupakandayatangkalterhadap berbagai potensi ancaman, kecenderungan, realitas gangguan keamananyangmerusakketertibanumumdanketentramanmasyarakat.Pulihnyawibawadanefektivitas TNI dan POLRI berkaitan erat dengan berhasilnya upaya pemulihankeamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pada gilirannya,pulihnya keamanan dan ketentraman masyarakat akan memberi sumbangansignifikanbagipemulihanekonomidanstabilitaspadaumumnya.

e) Institusi TNI sebagai garda NKRI harus dikembangkan menjadi kekuatan utama,terutamamenghadapimusuhnegarabaikdaridalammaupundariluar.Jugaharusdifungsikanuntukmenjagadaerah‐daerahperbatasan,baikdilautmaupundidaratdan pulau‐pulau kecil di territorial Indonesia. TNI harus dikembangkan menjadiorganisasi pertahanan dan keamanan, POLRI harus dikembangkan menjadiorganisasiyangmenjagaketertibanumum,perlindunganmasyarakatdanpenegakhukumyangprofessional,sehinggadapatdiandalkan,dibanggakanuntukkejayaanbangsa,kemanusiaandandiperhitungkanolehnegara‐negaralain.

12. BebanHutangyangDitangggungNegaradanRakyat.a) Perlu dikembangkan kebijakan dan upaya yang jelas dan sistematis untukmenyelesaikanmasalahhutangluarnegerisegeramelaluipenguranganhutangluarnegeri dan pengurangan ketergantungan terhadap hutang luar negeri tersebutsecarabertahaptetapijelasterukurdanharusdihindarikebiasaanmembuathutangluarnegeribaru.

b) Kebijakandanupayayangjelasdansistematisuntukmengurangibebannegaradanrakyat atas biaya rekapitulasi dan restrukturisasi perbankan dan usaha swastabesar.

c) Satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah penangkapan dan prosesperadilanyangcepatdantegasterhadapkoruptor‐koruptoryangmerugikannegara,kemudianassetyangdimilikiharusdisitapemerintahuntukmengembalikanuangnegaradanmembayarhutangpinjamannegara.

 

 

Hal70

13. PemberantasanKorupsi,KolusidanNepotisme(KKN).

Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan prioritas dalammemelihara kepercayaan rakyat kepada pemerintah, penyelamatan ekonomi maupunefektivitas jalannya pemerintahan. Penanganan korupsi menyangkut tiga aspek pokokyakni:preventif,represif,danedukatif.

a) AspekPreventifadalahmelakukanreviewpadamanajemenpublikdanadministrasikeuangannegaratermasukpenetapanstandarsatuanbiayalokaluntukmencegahpraktek mark up harga dan proyek fiktif. Selain itu dilakukan perubahan padamanajemen publik dan administrasi negara termasuk sistim kerja terukur dankesejahteraanPNS.Haliniuntukmenutuppeluangmelakukankorupsi.

b) Aspek Represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Hal ini akanmemakanwaktupanjangdanrumit,mengingatskaladanmatarantaikorupsiyangmakinpanjangtelahdemikianluasdimasalampau.Yangterpentingadalahduahalyakni:1) makinmenjunjungtandakesungguhanpemerintahdalammenanganiperkara‐

perkara korupsi masa lalu yang berskala besar dan sangat menyangkutkeadilanmasyarakat(landmarkcases);

2) penegakanhukumyangtegasterhadapkasus‐kasuskorupsibaruyangmunculsetelahterbentuknyapemerintahanbarudanpengusutansertapengungkapansistematisterhadapkasus‐kasuskorupsilama.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan kesungguhan pemerintahdalammenanganikorupsidapattumbuhdanterpelihara.

c) Aspek Edukatif berupa budaya anti korupsi yang diawali dengan pendidikanmoral, keteladanan dari para penyelenggara dan pimpinan masyarakat, upayasistematismelaluipendidikanmasyarakatsertapenghargaanterhadapkerjakerasdanprestasiyangakanmeningkatkandayatahanterhadapgodaankorupsi.

7.PARTAIGERAKANINDONESIARAYA(GERINDRA)

Seiringtsunamireformasi,partaibermunculandenganberbagaiplatformperjuangandantujuan.Salahsatupartai yang lahirdalammasareformasi tersebutadalahPartaiGerakanIndonesia Raya (Partai Gerindra). Partai Gerindra dideklarasikan pada 6 februari 2008(Manifesto Perjuangan Gerindra, 2008 ). Dalam deklarasi tersebut Partai Gerindramenyatakanvisidanmisi sertamanifestoperjuanganpartaiadalah terwujudnya tatananmasyarakatIndonesiamerdeka,berdaulat,demokratis,adildanmakmursertaberadabdanberketuhananyangberlandaskanpancasilasesuaidalampembukaanUUDRItahun1945.Kemudianlebihlanjutmengenaivisidanmisisertaprogrampartaiakandipaparkandalamtulisandibawahini.

Partai Gerindra memiliki visi' partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraanrakyat, keadilan sosial, dan tatananpolitiknegarayangmelandaskandiripadanilai‐nilai

 

 

Hal71

nasionalisme dan religiusitas dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.Untukmelaksanakan kebijakan visi tersebut maka dalam operasionalnya Partai Gerindramerumuskanmisipartaiyangterdiridari5point.Kelimapointtersebutadalah

1. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tegaknya negara kesatuan republikIndonesiayangberdasarkanpancasiladanUUD1945

2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunanekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataanhasil‐hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangiketergantungankepadapihakasing

3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untukmewujudkankedaulatanrakayatdankesejahteraanrakyat

4. Menegakkansupremasihukumdenganmengedepankanpraduga takbersalahdanpersamaanhakdidepanhukum

5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui pemilu legislatifdan pemilihan presiden untukmenciptakan lapisan kepemimpinan nasional yangkuat.

DarimisiPartaiGerindratersebutdapatdijelaskanbahwaarahperjuanganpartailebihkeekonomi kerakyatan dan berpegang kepada kemandirian bangsa.Platform Ekonomikerakyatan diharapkan mampu mengikis ketimpangan ekonomi yang terjadi antarwilayah.KarenahinggasaatinimenurutPartaiGerindraketimpanganekonomimakinlebarakibat arus liberalisasi yang tidak sesuai dengan tatanan nasional. Ekonomi kerakyatanyang akan dibangun oleh Partai Gerindra dengan mengembangkan koperasi sebagaibangunan ekonomi yang ideal pada dataran makro dan mikro. Selanjutnya GerindramemberikanalternatifagarperekonomiannasionalberpegangkembalikepadaUUD1945Pasal 33. Lebih lanjut dalam buku manifesto perjuangan Partai Gerindra bahwakehadirannya untuk mengoreksi kebijakan‐kebijakan yang liberalis seperti munculnyakebijakanundang‐undangpenanamanmodalasing.Disampingbidangekonomi,gerindrajugamemilikipokokperjuangandalambidang‐bidanglainnyasepertipolitik,kesehateraanrakyat, bidang pertanian lain‐lain. Kebijakan dalam berbagai bidang tersebut untukmenciptakankesejahteraan,danpenguatanmasyarakatsertakedaulatannegara.

Untuk mewujudkan implementasi kebijakan Partai gerindra pada tahun 2014 telahmemilikiprogramyangdisebutdengan6programaksitranformasibangsapartaigerindra2014‐2019yangterdiridari:

1. Membangunekonomiyangkuat,berdaulat,adildanmakmu2. Melaksanakanekonomikerakyatan3. Membangunkedaulatanpangandanenergysertapengamanansumberdayaair4. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program

pendidikan,kesehatan,sosialdanbudayasertaolahraga5. Membanguninfrastrukturdanmenjagakelestarianalamsertalingkunganhidup6. Membangunpemerintahanyangbebaskorupsi,kuat,tegasdanefektif

 

 

Hal72

8.PPP

Didirikanpada5Januari1973sebagaifusidaritigaPartaiIslamyaituPNU,Parmusi,PSIIdan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ketua sementara saat itu adalah H.M.SMintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untukpenyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan UmumpertamapadamasaOrdeBarutahun1973.

DalammukadimahAD/ARTPPPdisebutkanbahwa“PPPmerupakanwahanaperjuanganumat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa pada AllahSubhanahu wata’ala dan mengkokohkan kedaulatan NKRI yang adil, makmur, sejahtera,bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hokum, serta menjunjung tinggi harkat‐martabat kemanusiaan dan keadilan social berdasarkan pada nilai‐nilai keislaman danPancasila”.(hlm.2)

PadaBABll,Asas,sifatdanPrinsipPerjuangan,Ps4(e):

Prinsip‐prinsip perjuangan PPP adalah prinsippersamaan, kebersamaan dan persatuan(hlm3)

PadaBABIIITujuandanUsaha,Ps.6(e):

Mewujudkanmasyarakat adil danmakmur yang diridhai oleh Allah SWT, baldatunthayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentukkesenjangan sosial, kesenjangan, pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjanganbudaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis ditengah‐tengahkehidupanrakyatbanyakyangmasihhidupdibawahgariskemiskinan.

Sebagai strategi untuk mewujudkan visi dan misi mengenai masyarakat yang makmurdalamAD nya PPP pada BAB VII Struktur dan Pembentukan Organisasi Kepemimpinan,bag. Ketiga DPP Paragraf Kedua: (3) Setiap Ketua dan Sekretaris masing‐masingmembidangibidang‐bidang,antaralain:(e)BidangAdvokasiHukumdanHAM;(g)BidangTI;(j)bidangpengembanganekonomidankewirausahaan;(l)bidangDikbud)

PadaBUTIRD/VISIPPP:

alinea4(hlm.89):

“Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep sistem ekonomikerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasankemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang‐cabang ekonomi yangmenguasai hajathiduporangbanyak,maksimalisasiperanBUMNdanBUMD,danmendorongpeningkatankeswadayaannasional(unitUsahakeluarga/individual,usahaswasta,badanusahaNegaradan koperasi) demi terwujudnya kemandirian dan kedaulatan ekonomimasyarakat danbangsaIndonesia”.

 

 

Hal73

‐Alinea7(hlm.90):

“PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yangmempunyai pengetahuan dan ketrampilan yangmemadai serta kualitas kesehatanyangbaik.Programpembangunankesejahteraanhendaknyadiarahkanpadapeningkatankualitas sarana dan prasarana dan pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan danjaminan social yang adil danmerata sertamenjangkau seluruh lapisanmasyarakat. PPPbertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunankesejahteraan yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil,mandiridanberdayasaingtinggi”.

“JatiDiriPPP:I.Cita‐citadanVisiPartai”114

Cita‐citaPartaiPersatuanPembangunan(PPP)adalahmerealisasikanPembukaanUndang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berupa:“….melindungisegenapbangsaIndonesiadanseluruhtumpahdarahIndonesiadanuntukmemajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia berdasarkanperdamaian abadi, kemerdekaan, dankeadilansosial.”

Untuk itu,makaPPPmerumuskanvisi tentangkehidupanberagama,kehidupanberpolitik, kehidupan berekonomi, dan kehidupan bermasyarakat.Dalam kehidupanberagama, PPP berkeyakinan bahwa agama adalah sumber kekuatan rohani, moral danetika,sumberinspirasi,sertasumbermotivasiyangdapatmenjadipedomanbagiseluruhmanusia.Menyadaribahwadi Indonesia terdapatberbagai agama,PPPmemperjuangkanterjaminnya “kebebasan untuk memeluk agama masing‐masing dan untuk beribadatmenurutagamadankepercayaannya itu,” seperti tertuangdalamPasal29UUD1945. Inisesuaidenganprinsipajaran Islam lakumdiinukumwaliyadiin(bagimuagamamu,bagikuagamaku).Dalam hubungan internal dan antar umat beragama, PPP memperjuangkantoleransi bermadzhab dan dilandasi dengan nilai‐nilai akhlaq al karimah (akhlakmulia).PPP berkewajiban merealisasikan berlakunya syariat Islam tanpa mengurangitoleransikepadaagamalain.

Dalamkehidupanberpolitik,PPPberpendapatbahwanilai‐nilaietikapolitikperluditegakkan,hak‐hakpolitikrakyatyangdijaminUUD1945perludihargaidandilindungi,termasuk penyaluran aspirasi politiknya. Sejalan dengan itu, PPP berkeyakinan bahwademokrasi hanya mungkin dapat ditegakkan atas dasar negara hukum (rechstaat) danbukan atas dasar negara kekuasaan (machstaat). Kekuasaan harus dibatasi denganpenegakanhukumdankeadilansertaperlindunganhak‐hakasasimanusia,sehinggatidakterjadikesewenang‐wenangan

                                                            114http://ppp.or.id/page/jati-diri-ppp/index/ diakses pada 17 Februari 2014.

 

 

Hal74

Dalam kehidupan berekonomi, PPP mencita‐citakan tegaknya asas “demokrasiekonomi” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945.Pembangunan ekonomiharuslah mengutamakan kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orangseorang.Untuk itu, cabang‐cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hiduporang banyak harus dikuasai oleh negara.Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tanganorang‐seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya.Dalam kaitan itu, tatananekonomi yang berintikan sistem ekonomi kerakyatan harus mampu memberikan dankesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat untuk bergerak dalam bidangperekonomian.Harusdicegahtimbulnyajurangpemisahantarayangkayadanyangmiskin.Di lain pihak, kehidupan ekonomi yang bersifat monopoli dan konglomerasi yangmerugikanrakyatdanperekonomiannasionalharusdihindarkansehinggakesejahteraanyanglebihmeratadapatdiwujudkan.Hartakekayaantidakbolehhanyaberedardiantaraorang‐orang kaya saja.Dalam hubungan ini, lembaga‐lembaga ekonomi, keuangan, danperbankan serta pranata‐pranata ekonomi lain yang Islami perlu terus didorongpengembangannya.

Usaha‐usaha peningkatan kesadaran mengeluarkan sebagian kekayaan untukkepentingan umumdari kalangan yang berhasil secara ekonomis perlu dilakukan secaraterus menerus, misalnya dalam bentuk wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah.Karena, dalamharta orang kaya terdapat hak orang miskin yang harus dilindungi dan ditingkatkankesejahteraannya, denganmemperhatikanharkatdanmartabatnya.Upaya tersebutharusmenjadiperhatianyangsungguh‐sungguhdarisemuapihak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, PPP memandang perlu ditumbuhkembangkannyabudayasalinghargamenghargaidansalingsayangmenyayangiyangpadagilirannyaakanmeningkatkan rasa aman, memelihara hubungan kemanusiaan (ukhuwwah), danmeningkatkanharkatdanmartabatmanusiasebagaimakhlukTuhan.Perbedaanpendapatdi kalangan sesama umat haruslah dilihat sebagai rahmat.Dengan menyadari adanyaperbedaan‐perbedaan sejalan dengan sunnatullah, PPPmengakui adanya persamaanhakdankewajibanyang seimbangantarakaum laki‐lakidankaumperempuan, danmenolaksegala bentuk diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan ini. PPP berusaha agarkesempatan memperoleh pendidikan terbuka seluas‐luasnya bagi seluruh anggotamasyarakat, sehingga memungkinkan lahirnya manusia Indonesia yang beriman danbertaqwa,berkualitastinggi,yangsadarakanhakdankewajibannyasebagaiwarganegara.

VisiPPPadalah “Terwujudnyamasyarakat yangbertaqwakepadaAllahSWTdannegaraIndonesiayangadil,makmur,sejahtera,bermoral,demokratis,tegaknyasupremasihukum,penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat‐martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai‐nilaikeislaman”.115

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang;�Perlunya penataan kehidupan

                                                            115http://ppp.or.id/page/visi-dan-misi-ppp/index/ diakses 17 Februari 2014.

 

 

Hal75

masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahimunkar;�Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduanmoral dan sumber inspirasidalam kehidupan kenegaraan;�Paradigma hubungan antara Islam dan negara yangbersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegangpada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan,dan�Komitmenpadaprinsipdansikaptoleransiantarumatberagama.

Sementaraitudibidangpolitik,PPPberkomitmenuntukmeningkatkankualitaskehidupandemokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme danbudayapolitikyangdemokratisdanberakhlaqulkarimah.PPPmenjunjungtinggiHakAsasiManusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi,terwujudnyagoodand cleangoverment,danupayamempertahankankedaulatanNegaraKesatuanRepublikIndonesia(NKRI)yangberdasarkanPancasiladanUUD1945.

PlatformekonomiPPPmempertegas keberpihakannyapada konsepdan sistemekonomikerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasankemiskinan,penguasaannegara terhadapcabang‐cabangekonomiyangmenguasaihiduporang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatankeswadayaannasional(unitusahakeluarga/individual,usahaswasta,badanusahanegaradankoperasi)demiterwujudnyakemandirianekonomimasyarakatdanbangsaIndonesia.

PPPberkomitmenpadaupayategaknyasupremasihukum,penegakanHAM,terwujudnyatradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dannepotisme,pembaruanhukumnasional,terciptanyatertibsipildanrasaamanmasyarakat,penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegakhukum.

PPPberjuangdemiterwujudnyakehidupansosialyangreligiusdanbermoral,tolerandanmenjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri,menghilangkanbudayakekerasan,terpenuhinyarasaamanmasyarakat,mencegahsegalaupayamarjinalisasidankolonisasibudayalokalbaikatasnamaagamamaupunmodernitasdanpembangunan,mengembangkannilai‐nilaisosialbudayayangbersumberpadaajaranetik,moraldanspiritualagama,sertamengembangkansenibudayatradisionaldandaerahyang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai‐nilaikeagamaan.

PPPberkomitmenpadaterwujudnyamanusiaIndonesiayangberkualitasyangmempunyaipengetahuandanketerampilanyangmemadaisertakualitaskesehatanyangbaik.Programpembangunankesejahteraanhendaknyadiarahkanpadapeningkatankualitassaranadanprasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adildanmeratasertamenjangkauseluruhlapisanmasyarakat.

PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolakpembangunan kesejahtaraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yangcerdas,trampil,mandiridanberdayasaingtinggi.

VisipolitikluarnegeriPPPdiorientasikanpadaupayamengembangkanpolitikluarnegeri

 

 

Hal76

yangbebasdanaktif,dalamartibahwaIndonesiaikutaktifmemajukanperdamaianduniadanmenentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luarmanapunyangdapatmengurangikedaulatanIndonesia,memeliharapersahabatanantaranegaraRepublikIndonesiadengannegara‐negaralainatasdasarsalingmenghormatidankerjasamamenujuterwujudnyaperdamaianduniayangadil,beradabdandenganprinsipkeseimbangan.

MisiPPP(KhidmatPerjuangan)�PPPberkhidmatuntukberjuangdalammewujudkandanmembina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah(persaudaraan sesamamuslim).Dengan demikian PPPmencegah berkembangnya faham‐faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalanagamadalamkehidupanbangsaIndonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak‐hak asasi manusia dan kewajiban dasarmanusiasesuaiharkatdanmartabatnyadenganmemperhatikannilai‐nilaiagamaterutamanilai‐nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraansesamamanusia).DengandemikianPPPmencegahdanmenentangberkembangnyaneo‐feodalisme, faham‐faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi,diskriminasi,danbudayakekerasan.

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan danmemperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwahwathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentangprosesdisintegrasi,perpecahandankonflik sosialyangmembahayakankeutuhanbangsaIndonesiayangber‐bhinekatunggalika.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politikyang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsipmusyawarah untuk mencapai mufakat.Dengan demikian PPP mencegah dan menentangsetiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang‐wenanganyangmendzalimirakyat.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkanmasyarakat adil dan makmur yang diridlai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun warabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial,kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis,materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah‐tengah kehidupan rakyat banyak yangmasihhidupdibawahgariskemiskinan.

 

 

Hal77

LAMPIRAN2

NARASUMBERPENELITIANLAPANGAN

Tabel1:WilayahPenelitian:DKIJakarta

No Partai Alamat NamaInforman

1 PartaiDemokrat Jl.KramatRayaNo.146,

JakartaPusat

2 PartaiGolkar Jl.AnggrekNellyMurni,

Jakarta11480

3 PDI‐Perjuangan Jl.LentengAgungNo.99

JakartaSelatan12610

ArioBimo/PengurusDPP

4 PKS Jl.TB.SimatupangNomor82,PasarMinggu,

Jakarta21520

5 PPP JalanDiponegoroNo.60,

Jakarta

Dr.ReniMarlinawati/WakilKetuaUmum

RomahurmuzzyMT/Sekjen

AunurRafiq/Ketua

6 PKB Jl.RadenSalehNo.9,

JakartaPusat10430

FaisolReza/PengurusPusat

7 PAN Jl.WarungBuncitRayaNo.17

JakartaSelatan

8 PartaiGerindra JalanHarsonoRMNo.54Ragunan,PasarMinggu,

HabiburrahmanSHMH/KetuaBidang

 

 

Hal78

JakartaSelatan12550 Advokasi

9 PartaiHanura JalanImamBonjolNo.4,Menteng,

JakartaPusat,100330

Kristiawanto,SHI,MH/WakilSekjen

10 PartaiNasdem Jl.RP.SoerosoNo.44,GondangdiaLama,

Jakarta10350

DedyRamanta/WakilSekjen

11 PartaiBulanBintang Jl.RayaPasarMingguKM.18No.1B,

JakartaSelatan

Dr.MS.Kaaban/KetuaUmum

12 Partai

KeadilandanPersatuanIndonesia.

Jl.DiponegoroNo.63JakartaPusat

JimmyJambek/PengurusDPP

 

 

Hal79

Tabel2:WilayahPenelitianJawaBarat

Peneliti:AminMudzakkir,S.S.

No Partai Alamat NamaInforman

1 PartaiNasdem Jl.CipagantiNo158 CarloLorenzo

2 PKB Jl.BantengNo.1ABandung(Jl.KHAhmadDahlan)

H.Syaifuhuda/H.AdangR

3 PKS Jl.SoekarnoHattaNo.538A

HOtangSuparlan/TriskaHendriawan

4 PDI‐Perjuangan Jl.PelajarPejuang45No.1

DwiPutro

5 PartaiGolkar Jl.MaskumambangNo.2Bandung

DeniKomaransyah

6 PartaiGerindra Jl.CimanukNo.42Bandung

CecepPermanadi

7 PartaiDemokrat Jl.Maskumambang23A H.IwanRSulanjana/HMSMahaputra

8 PAN Jl.SoekarnoHattano.53Bandung

Sukmawa/EnjangTedi

9 PPP Jl.PelajarPejuang45No.120

HYusufFuad/HAdang

10 PartaiHanura Jl.PHHMustofa(suci)no.190Bandung

BadruTamam/RFitroF

11 PartaiBulanBintang Jl.PetaNo.48Bandung GunawanManshur

12 Partai

KeadilandanPersatuanIndonesia.

Jl.CijagraNo.20Bandung

RozaIrawan

 

 

Hal80

Tabel3.WilayahJawaTimur

Peneliti:LukySandra,S.Ip.

No Partai AlamatDPWdiJatim NamaInforman

1 PartaiDemokrat Jln.KertajayaIndahSurabaya Soekarwo

2 PartaiGolkar Jln.A.YaniSurabaya ZainuddinAmalidanFreddyPurnomo

3 PDI‐Perjuangan Jln.KendangsariSurabaya Kusnadi

4 PKS Jln.GayungsariBaratX/33Surabaya

HamyWahjuniantodanImamBudiUtomo

5 PPP Jln.KendangsariSurabaya KH.MujahidAnshori

6 PKB Jln.KetintangMadya153‐155Surabaya

HalimIskandar

7 PAN Jln.DarmokaliSurabaya Kuswiyanto

8 PartaiGerindra Jln.KupangBaruIINo.7Surabaya

FafAdisiswo

9 PartaiHanura JL.EmbongKenongoSurabaya WulansariPerbawati

10 PartaiNasdem JlnRayaDarmoNo.8Surabaya Laksamana(Purn.)TedjoEdhyPurdjianto

11 PartaiBulanBintang

12 Partai

KeadilandanPersatuanIndonesia.

Jln.DarmoSatelitSurabaya M.Husni

 

 

Hal81

4.WilayahLampung

Peneliti:PanduYuhsinaAdaba,S.Ip.

No Partai Alamat NamaInforman

1 PPP BandarLampung MunzirAhmad

2 PartaiDemokrat BandarLampung FajrunFajarRahmah

3 Gerindra BandarLampung FarukDanial/Pattimura

4 Hanura BandarLampung AlbertusHartono

5 PKS BandarLampung GufranAziz

6 PDIP BandarLampung WattoniNurdin

7 PKB BandarLampung AhmadSibli

8 Nasdem BandarLampung DharmaWijaya

9 Golkar BandarLampung IsmedRoni

10 PKPI BandarLampung DewiWidyaningsih/Faisal

11 PBB BandarLampung ThomasMonada/AmruziSetiagama

12 PAN BandarLampung IanBastari

 

 

Hal82

Tabel5.WilayahSumateraUtara

Peneliti:IbnuNadzir,S.Sos.

No. PartaiAlamatDPW

SumateraUtaraNamaInforman

1.PartaiDemokrat

Jln.Multatuli(Komp.MultatuliIndahBlokFFNo.39‐40)

TahanManahanP.(SekjenDPDPartai)

2. PartaiGolkarJln.KH.WahidHasyimNo.12

AjibSyah(KetuaDPDPartai)

3.PartaiPDI‐Perjuangan

Jln.HayamWurukNo.11

SofyanTan(StrukturPartai&CalegDPR‐RI)

4. PKSJln.KenanganRayaNo.51

SatryaYudhaWibowo(StrukturPartai)

5. PPPJln.RadenSalehNo.11

FadliNurzal(KetuaDPWPartai&CalegDPR‐RI)

6. PKBJln.MentengVIINo.142

JansenHarahap(SekretarisDPWPartai)

7. PAN Jln.KrakatauNo.156SyahAfandin(KetuaDPWPartai)

8.PartaiGerindra

Jln.PattimuraNo.239JohnRobert(SekretarisDPDPartai)

9. PartaiHanura Jln.SeiBesitangNo.4HamdiMuluk(WakilKetuaDPDPartai)

10.PartaiNasdem

Jln.Jend.SudirmanNo.24/36

HakimilNasution(CalegDPR‐RI)

11.PartaiBulanBintang

Jln.KarantinaNo.31MasriSitanggang(StrukturPartai&CalegDPR‐RI)

12.

PartaiKeadilandanPersatuanIndonesia

Jln.KrakatauNo.199AdlaHasibuan(StrukturPartai&CalegDPR‐RI)

 

 

Hal83

Tabel6.WilayahNusaTenggaraTimur

Peneliti:GalihAndreanto

No Partai AlamatDPWdiNTT NamaInforman

1 PartaiDemokrat Jln.AmabiNo.71ATofa‐Kupang

JohanesKaunang

2 PartaiGolkar Jln.FransSeda,Walikota‐Kupang

HugoRohiKalembu

3 PDI‐Perjuangan Jln.Piet.A.TalloNo.18Kel.OesapaSelatan–Kupang

NelsonMatara

4 PKS Jln.GedungKeuanganNegara,Walikota‐Kupang.

MuhamadGuhir

5 PPP Jln.GORFlobamoraNo.5,Oebufu‐Kupang

YahidinUmar

6 PKB Jln.RanameseIIBlokIIINo.117BPerumnas–KotaKupang.

YucundusLepa

7 PAN Jln.PietA.TalloNo.13Kel.OesapaSelatan–Kupang

EuricoGuteres

8 PartaiGerindra Jln.FransSedaII,Walikota‐Kupang

EsthonFoenay

9 PartaiHanura Jln.SamratulangiRaya‐Kupang

JimmySianto

10 PartaiNasdem JlnFransSedaFatululi‐Kupang

ThomasOla

11 PartaiBulanBintang

Jln.NusaBunga,Oebobo AhmadSyarif

12 Partai

KeadilandanPersatuanIndonesia.

Jln.VenusNo.7,Penfui YanMboik

 

 

Hal84

Tabel7.WilayahMakassar,SulawesiSelatan

Peneliti:WahyudiAkmaliahMuhammad

No Partai AlamatDPWdiMakassar,SulawesiSelatan

NamaInforman

1 PartaiDemokrat JlBoulevard,PanakukangMas,Makassar

Ni’matullah

2 PartaiGolkar Jl.AmmanaGappa,No.2Makassar

MohammadRoem

3 PDI‐Perjuangan Jl.NikelNo.46MAKASSAR

RudyPieterGoni

4 PKS Jl.PerintisKemerdekaanKompleksPuriKencanaSari,Makassar90245

DeviSantiHerawati

5 PPP Jl.SungaiSaddangNo19,Makassar

AmirSukara

6 PKB JlMasjidRaya184A,Makassar

AzharArsyad

7 PAN JL.A.P.Pettarani11B,Makassar

AshabulKahfi

8 PartaiGerindra Jln.BoulevardRukoJasperIno.7PanakukangMasMakassar

LaTinroLatunrung

9 PartaiHanura KompleksRukoJasper,Jl.PengayomanNo.13‐15,Kel.Masale,SulawesiSelatan

SanusiRamadhan

10 PartaiNasdem Sekretariat:JlGunungBatuPutihBundarNo.11‐13Makassar

AbbasHadi

11 PartaiBulanBintang Jl.MasjidRayaNo.176,Makassar

SaharuddinDaming

12 Partai

KeadilandanPersatuanIndonesia.

Jl.Pengayoman SamsulBahri

 

 

Hal85

Tabel8:WilayahMalukuUtara

Peneliti:Triyono,S.Sos

No Partai AlamatDPWMalukuUtara NamaInforman

1 PartaiDemokrat

JlnAhmadYaniNo.3KelurahanTanahRajaTERNATE

MahdiJasin,S.Sos

2 PartaiGolkar Jln.TransHalmaheraLingk.Gosale–Kel.GurapingSOFIFI

FaridaJamaAtauRUSTAMCONORAS

3 PDI‐Perjuangan

Jln.TerataiNo.156RT07/RW02Kel.TanahTinggiTERNATE

JASMANABUBAKAR

4 PKS Jln.JumaPuasaNo.20Kel.SantiongRT01/RW02TERNATE

SYAIFULAHMAD

5 PPP Jln.Kel.KotaBaruTERNATE

Ir.IsaAnshariHanafi(Sekretaris)

6 PKB Jln.RayaBastiongNo.106Tel081388020049081245022688

JasriUsman(Ketua)

7 PAN Jln.BougenvilleNo.32KelurahanTobokoTERNATE

IkbalMahmud(Sekretaris)-

8 DPPPartaiGerindra

Jln.BungaSedapMalamKompleks.PohonPalaTERNATE

M.MaizonLengkong,SE(KetuaBadanKomunikasi)

9 PartaiHanura Jln.MakugaweneKel.TabonaTERNATE

GamariaIskandarAlam

10 PartaiNasdem

Jln.SultanKhairunKel.KampungMakassarTimurTERNATE

DigantidenganBapakISHAKNASER

11 DPWPBB Jln.TransHalmahera–KelurahanGuraping‐SOFIFI

MuhlisRadjiloen

12 DPPPKPI Jln.BandaraBabullahLingk.AkehudaKel.TafureTERNATE

MasrulHi.Ibrahim(Ketua)

 

 

Hal86

TABEL9NARSUMKALIMANTANTIMUR

Peneliti:LukySandraAmalia,S.Ip.

Tabel1.KontakDanJadwalWawancaraWilayahKalimantanTimur

No Partai AlamatDPWdiKaltim NamaInforman

1 PartaiDemokrat NicolasPangeran

2 PartaiGolkar Jl.MulawarmanSamarinda AhmadAlbert

3 PDI‐Perjuangan Jl.Kartini108Samarinda Sudarno

4 PKS Jl.M.YaminSamarinda MasykurSarmian

5 PPP Jl.JuandaSamarinda RusmanYakub

6 PKB Jl.Ir.JuandaNo.11Kel.AirPutihSamarinda

Syafrudin

7 PAN Jl.TeukuUmarNo.9,KarangPaci,Samarinda

ZainTaufikNurrahman

8 PartaiGerindra VillaMutiara,Samarinda SuyatniPriharmoro

9 PartaiHanura Jl.CempedakNo.4Voorfo,Samarinda

HerwanSusanto

10 PartaiNasdem Jl.TeukuUmarSamarinda AchmadAmins

11 PartaiBulanBintang

Jl.Merdeka,RukoPasarInpres,Samarinda

Sugianto

12 Partai

KeadilandanPersatuanIndonesia.

EddiWellianto

 

 

Hal87

TABEL10:NARASUMBERJAWATENGAH

Peneliti:SarahNurainiSiregar,M.Si.

No Partai Alamat NamaInforman

1 PartaiDemokrat Semarang– JawaTengah

BapakFerry

2 PartaiGolkar Semarang– JawaTengah

3 PDI‐Perjuangan Semarang–JawaTengah

IbuAgustin

4 PKS Semarang–JawaTengah

HadiSusantoCalonLegislatifDPRDProvinsiJatengDapil4

5 PPP Semarang–JawaTengah

MasruhanSamsuri

6 PKB Semarang– JawaTengah

BapakJAMAL

7 PAN Semarang– JawaTengah

BapakFrangkyCalonLegislatifDPRDProvinsiNo.Urut2BapakKhafidSiratudin

8 PartaiGerindra Semarang– JawaTengah

DwiYasmantoCalonLegislatifDPRDProvinsiJatengDapilKebumen

9 PartaiHanura Semarang–JawaTengah

10 PartaiNasdem Semarang–JawaTengah

R.Ayub

11 PartaiBulanBintang

Semarang–JawaTengah

AgusSuharto

12 PartaiKeadilandanPersatuanIndonesia.

Semarang–JawaTengah

 

 

Hal88

LAMPIRAN3

DESAINRISETPENELITIAN

PartaiPolitik,PemilihanUmumdanKetimpanganSosialdanEkonomi(KeadilanSosial)diIndonesia

KerjasamaPusatPenelitianPolitik(P2PLIPI)danINFID

2014

A. LatarBelakang

Apakah ketimpangan benar‐benar perlu ditangani?Kekuatan kembar globalisasi daninovasi teknis sebenarnya telahmemperbesarketimpanganglobal,negara‐negaramiskinmengejar ketinggalan dengan yang kaya. Tetapi di banyak Negara, kesenjanganpendapatan telahmelebar. Lebihdari dua‐pertigadari pendudukduniahidupdi negara‐negara di mana kesenjangan pendapatan telah meningkat sejak tahun 1980, sering ketingkatyangmengejutkan.

Sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia, Indonesia telah mengalamipertumbuhan ekonomi yang pesat dan pengurangan substansial kemiskinan selama tigadekade terakhir , terutama sebelum krisis keuangan Asia 1997‐98 . Setelah krisis ,Indonesia memasuki fase perkembangan baru yang dari pemerintahan Soeharto kepemerintahanbaruyang lebih terdesentralisasi.Dalamkonteksdesentralisasidari tahun2001 sampai 2010 lingkungan politik dan ekonomi Indonesia telah berubah secarasignifikan sertamemiliki implikasi untuk kesejahteraan individu , kemakmuran ekonomiregionaldanpertumbuhanekonominasional.

Pasca reformasi, Indonesia sering disebut‐sebut sebagai kisah sukses berikutnya diAsia.Kebijakanekonomimakroyangbaik,ketahananterhadapkrisiskeuanganglobal,danpasarkonsumenyangkuat, yangmenarikperhatianmeningkat investor asingdi seluruhdunia. Mengingat pertumbuhan ekonomi yang kuat, dikombinasikan dengan profildemografis muda dan demokrasi yang stabil, Indonesia disebutsebagai macan Asiaberikutnya.Namun kemajuan ekonomi telah 'menetes' sangat tidak merata di seluruhkelompokdandaerah–daerah.

BadanPusatStatistik(BPS)melaporkanbahwaekonomiIndonesiatumbuhsebesar6,23persen sepanjang tahun 2012. Dengan pertumbuhan yang tinggi , dianggap Indonesia

 

 

Hal89

adalahpemainterbaikkeduadiAsiasetelahChina.Tingginyapertumbuhannamun tidakdisertai dengan peningkatan kesetaraan. Kegiatan ekonomi terpusat terutama di Jawa (57,63 persen ) dan Sumatra ( 23,77 persen ) (BPS). KesenjanganWilayah antara JawadenganLuarJawa:tahun1985sebesar54,4%‐45,6%,sementaradatatahun2012sebesar57,6%‐42,4%,tidakadaperubahanyangberartidariduawilayahtersebut.DemikianjugajikakitamelihatpadapembagianKawasanBaratIndonesiadanKawasanTimurIndonesia,hampirtidakmengalamiperubahandalam12tahunterakhir,yaitusekitar83%–17%.

Menyusul gelombang reformasi dan agenda neoliberal, Indonesia dinyatakan telahmenganut pemerintahan yang demokratis dan terdesentralisasi.Namun kenyataannyapraktik politik lokal masih diwarnai oleh oligarki. Bahkan desentralisasi justrumemfasilitasi kecenderungan kesenjangan atau ketimpangan antara kelompok sosialekonomi danwilayah termasuk di level sub‐nasional. Ketimpanganmasihmenjadi salahsatu permasalahan utama dan belum dapat diselesaikan seiring berjalannya waktu danbergantinyakepemimpinandannegara,meskipunpertumbuhanekonomiIndonesiapascakrisisekonomi1997/1998disebutkancenderungstabildanmembaik.

Di atas kertas, prestasi ekonomi Indonesia memang menakjubkan. Dalam dua tahunterakhir, yakni 2011 dan 2012, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan di atas 6%.Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan itu tidak berkontribusi pada peningkatankesejahteraanrakyat.Ketimpanganpendapatan,yangdiukurdenganGiniRasio,meningkatpesat dari 0,32 (2004) menjadi 0,41 (2011) artinya jurang pendapatan tertinggi danterendahsemakinlebar.)

Ketika membicarakan ketimpangan yang berlangsung sebagai konsekuensi dari iklimekonomineoliberalmakakitameletakkankonteksnyapadaskemadesentralisasi sebagaihasildesainpolitikreformasi,yangditandaioleh terbitnyaUUNo.99/1999danrevisinyayaituUUNo.32/2004.DengandesentralisasiiniIndonesiamemangmenjalankankebijakanpaling ambisius sebab menggeser wewenang dan banyak dari proses tawar‐menawarpolitik dari pusat ke tingkat lokal. Wujudnya antara lain dalam devolusi kewenanganpengelolaanbelanjapublikdengandenganproporsialokasiditentukanoleh tingkat lokalnaikdarisekitar15%dari totalanggarannegarapada tahun2000menjadisekitar30%dalambeberapatahunterakhir.

Pendukung desentralisasi umumnya melihat bahwa desentralisasi membawa sertaharapan tinggi bagi masyarakat di daerah khususnya bagi perempuan dan masyarakatmiskin.Agendayangdiperhatikandalamkonteksdesentralisaiterkaitdenganfokuspadamengatasi ketimpangan non ekonomi antara lain adalahmengamankan aksesuniversaluntukpendidikandasardanpelayanankesehatan.116Mengapaduahalinimenjadi

                                                            116 Lihat, Kristiansen S. dan P. Santoso “Surviving Decentralisation? Impacts of Regional Autonomy on Health Service Provision in Indonesia” dalam Health Policy, 77, 2006, hlm.247-259.

 

 

Hal90

barometerpenting?Kedua akses ini adalahhakdasarwarganegara,wilayahmanayangjustruketimpanganmasihbanyakditemukan.Hinggasaatini,biayamasihmenjadialasanutamauntuksekolahdanputussekolahdanrendahnyapelayanankesehatanmasyarakatmiskin.

Di saat yang sama, instrumen hukum nasional memandatkan bahwa"Program jaminansosialbagimasyarakatmiskinharusdibayarolehpemerintah."Undang‐undanginibelumsepenuhnyadioperasionalkan meskipun sejak tahun 2005 sejumlah skema telahmemperkenalkancukupbesardanauntukmemperluascakupankesehatandanpendidikan.Namundemikian, kebijakan ini terhambat dalamalokasi danmekanismepembayarandilevelkabupaten.SalahsatucontohnyaadalahpencegahanpenyalahgunaandanaprogramBantuanOperasionalSekolah(BOS),yangmenyediakandanauntukmuridsekolah‐sekolahdasar untuk menutupi biaya operasi dan program asuransi kesehatan nasional;(Jamkesmas) dengan penggantianlangsung ke rumah sakit umum dan puskesmaskecamatan(Puskesmas)untuklayananklinisyangdiberikankepadaorangmiskin.Keduaprogram ini secara dramatis memperluas pengeluaran di tingkat pusat untuk layanansosial. Pada tahun 2008 , BOS menyumbang23% dari belanja pemerintah pusat untukpendidikan dan pada tahun 2010 Jamkesmas menyumbang 20 % dari semuapusatpengeluaran untuk kesehatan.117Namun peningkatan tingkat pendanaan ini punmasihtidakcukupuntukmenutupibiayajasauntukdiIndonesia76jutaorangmiskin.118

ApakahadajalankeluarbagipemenuhanhakdasarwargaNegaradengankondisisepertidi atas?Diataskertas Indonesiamengenalkonsepkeadilan sosial yangpadaprinsipnyadidasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egalitarianisme. Konsep ini, memahamikompleksitas yang dijabarkan di atas idealnya dijabarkan kedalam kebijakan yanberorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat seperti kebijakan pajak progresif,reforma agraria, redistribusi pendapatan maupun penciptaan akses lapangan kerja,kesehatan dan pendidikan yang terjangkau. Kebijakan‐kebijakan di atas dimaksudkanuntukmenciptakankesempatanyang lebihmeratadalamstrukturmasyarakatdanuntukmenciptakan persamaan outcome yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yangterbentuk sebagai akibat penerapan sistem keadilan prosedural.119Selain itu, konsep

                                                                                                                                                                                 

117 Lihat, Investing in Indonesia’s Health: Challenges and Opportunities for Future Public Spending (Jakarta: World Bank,2008); Local Budget Analysis in Indonesia: A Review of Local Budgets in 41 Districts/Municipalities (Seknas-FITRA and The Asia Foundation: Jakarta, 2010).

118 Lihat, Health Financing in Indonesia: A Reform Road Map. (World Bank: Washington DC, 2008).

119Beberapa aspek dalam dimensi keadilan sosial yang penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan non ekonomi antara lain, pencegahan kemiskinan, akses pendidikan, inklusi pasar tenaga kerja, kohesi sosial dan non diskriminasi, kesehatan dan keadilan pembangunan antar generasi. Tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antara lain lihat “On Inequality, Income Marxism, Black” dalam William Darity, Jr., Ed., International Encyclopedia of The Social Sciences 2ndedition, Vol. 4, Macmillan: USA, 2008. Hlm. 1-3.

 

 

Hal91

keadilan sosial juga meniscayakan setiap individu harus diberdayakan untuk mengejararah kehidupan yang ditentukannya sendiri dan untuk terlibat dalam partisipasi sosialyanglebihluas.Selainaspeksosial,partisipasipolitikjugadiperlukanuntukmenyelesaikanbeberapa persoalan diatas.Partisipasi politik tersebut bisa diartikan partisipasi individumaupunpartisipasiyangdisalurkanmelaluipartaipolitik.

Studi inimelihat bagaimanaparpolmengelola isu ketimpangan.Dalam setting pascareformasi 1998, mewujudkan agenda menangani ketimpangan sosial dalam konteksdemokrasi di Indonesia, di mana pelembagaannya ditentukan oleh keikutsertaan paroldalampemilu,artinyamelihatpadabagaimanaisuketimpangandirepresentasikanmelaluiprogram‐programparpol.

Paska15tahunreformasi,partaipolitikmemilikikekuatanlebihbesardarimediamassa,universitas sertaCSO.Partai politik merupakan salah satupowerholder utamabersamapemerintah.PartaipolitikdanwakilnyadiDPRberwenangdalamhal (a)UUAPBNyangmengesahkanrencanabelanjadanalokasianggaran; (b)menilai jalan tidaknyakebijakandan program pemerintah; (c) mengusulkan cara baru atau ukuran baru dalam menilaiberhasiltidaknyapembangunan;(d)wakil‐wakilpartaipolitikmenjadikepaladaerahdandengandemikianberkesempatanuntukmerubah/memperbaikipraktikpelayananpublikdipemerintah.

Studi yang dilakukan oleh P2P dan INFID memandang partai politik memiliki dua sisiwajah, sebagai bagian dari persoalan dan juga bagian dari solusi. Dalam hal solusi,bersamaandengan konteks pemilumultipartai di asumsikanbahwa partai politik, selainmenjadisumberrekrutmenposisidalambirokrasi,dapatmenjadimitrakerjapemerintahdan pengawas pemerintah ketika mereka duduk di DPR, DPRD dan juga di berbagailembagaYudikatif,termasukdalammendorongrencanapembangunanyanglebihinklusifuntukmengatasikemiskinandanketimpangan.

B.PerumusanMasalah

Ketimpangan yang disebutkan di bagian latar belakang berlangsung dalam konteksekonomi nasional dimana liberalisasi ekonomi pasca 1998menyebabkan pembangunanekonomiyangbertumpupadakapitalasing.Hal inimendorong lajunyaarussumberdayayang mengalir keluar.Dengan penguasaan sumber daya yang terletak di aktor‐aktortermasuk korporat nasional dan internasional, maka perspektif untuk mengedepankankentungan lebih diutamakan daripada untuk agenda memakmurkan rakyat. Salah satudampak lain dari liberalisasi juga dapat dilihat di sektor pertanian, sebab tata kelolaagraria yang pro‐liberalisasi menjadikan petani semakin terasing dari aksesnya padatanah yang merupakan alat produksi. Selain itu skema liberalisasi impor telahmenurunkananhasilproduksipetani.

                                                                                                                                                                                 

 

 

Hal92

Di sisi lain, realitas politik ekonomidi atasdihadapkanpada agendabesar pemilu 2014.Komisi PemilihanUmum (KPU) sudahmenetapkan ada 12 parpol nasional dan 3 parpollokal sebagai peserta pemilu 2014 itu.Idealnya parpol kontestan pemilu 2014 tidak bisatidakharusberkontribusipadaberbagaipersoalanekonomidiatas.Olehsebabituselainberkutatdengankesibukanmenguruspersiapanteknis,sepertipenyiapancalonlegislatif,kampanye, alat peraga, dan basis konstituen, parpol juga harus menyiapkan danmensosialisasikan program‐program keadilan sosial dan ekonominya untuk Indonesiapascapemilulegislativedanpresiden2014.

Penelusuran awal terhadap beberapawebsite parpolmenunjukkan bahwa hanya sedikitparpol yangmenguraikan secara jelas agenda ekonomi atau keadilan sosialnya. PKS danGerindra memberi gambaran penjelasan yang cukup detil.120 Beberapa parpolmenyinggung isu ekonomikerakyatan, termasukDemokrat,Golkar,PPP, PDIP,dan lain‐lain, namun tanpa disertai dengan penjelasan detail.121Partai Demokrat, misalnya,mengklaim semua program seperti BLT, PNPM, KUR, BOS, Jamkesmas, dan lain‐lain,sebagai program pro‐rakyat.Sementara jika kita pahami, program‐program itu dalamkonteks ekonomi saat ini hanyalah bersifat kuratif untuk mengurangi dampak skemaneoliberal,tetapitidakbisadiharapkanbisamemberantaskemiskinandanmeningkatkankesejahteraan rakyat.Partai Golkar dalam narasi website mereka cenderung tidakmemisahkan populisme dan ekonomi kerakyatan.122Metode membagi uang ketikakampanyedianggapsebagaiekonomikerakyatansementara idealnyaparpolbenar‐benarmengetahui persoalan rakyat keseluruhan dan merumuskan kebijakan integratif untukmenyelesaikannya.

Umumnyahampir semuaparpol belummempunyai suaradanposisi politik yang terkaitpengelolaan ekonominasional, seperti apapengelolaanSDA,perannegara terhadapasetekonomistrategis,sikapnyaterhadap layananpublik,dan lain‐lain. Problemyangumumditemui adalah tiadanya konsistensi antara program parpol dengan tindakanpolitiknya.Banyakparpol yangmengklaimberpihakkepada kemandirian ekonomi, tetapimasuk ke dalam koalisi partai berkuasa yang pro‐neoliberal.Banyak partai politikmengabdikan diri pada ekonomi konstitusi, tetapi praktek politiknya menyetujuiliberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, privatisasi, dan lain‐lain. Ke depan selainpunya agenda ekonomi yang jelas, setiap parpol juga dituntut konsisten berpijak padaagendaekonominya.

Pemilu2014akanmenjadisatuatauduatingkatlebihbaikjikapartaipolitikdankadernyadapatmenawarkan usulan kebijakan dan program yang lebijh bersifat problem solving,lebih spesifik dan lebih bertumpu pada kebutuhanwarga (development/sosially orientedpoliticalparties).SalahsatukinerjapartaipolitiksebagaimanadisebutdalamstandardpartaimodernolehIDEAInternasionaladalahjugadiukurdarisejauhmanaPartaipolitik

                                                            120http://partaigerindra.or.id/ dan http://www.pks.or.id/

121http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/ ; lihat juga http://www.demokrat.or.id/

122http://partaigolkar.or.id/ secara khusus lihat http://www.slideshare.net/MediaCenterGolkar

 

 

Hal93

menyiapkan diri dan kadernya untuk menjadi policy makers yang siap dengan usulankebijakan termasuk kebijakanmengatasi ketimpanganuntukmendorongdanmemajukankebijakan.

Karenanya pentinguntuk melihat bagaimana usaha‐usaha untuk menegakkan keadilansosial tersebut dilakukan oleh partai politik serta menilai usaha dan dampak yangditimbulkandariupaya‐upayatersebut.Upayamelihatbagaimanapartaipolitikberbicaratentangketimpanganmenemukankontekswaktunyakarenatahun2014merupakantahunpolitikyangakanmenentukanarahmasadepanvisimisiIndonesia.

Denganlatarbelakangtersebut,permasalahanutamastudiiniadalah“Sejauhmanadalamkonteks demokrasi Indonesia partai politik dapat berkontribusi pada penangananketimpanganmelaluiprogram‐programpartai yangberdimensikeadilan sosial‐ekonomi?“.Secaraoperasional, penilaian tersebut dilakukandenganmencermati program‐programsosialdanpolitikdaripartaipolitikpesertapemilu,relasipartaipolitikdenganpemerintah,masyarakatsipildanstakeholdersyanglainyangterkaitdalamupayaprogramatikdalamcakupanisukeadilansosialdiIndonesia.

C.PertanyaanPenelitian

Beberapapertanyaanpenelitianyangdielaborasidalamstudiiniadalah:

1. Bagaimanapandangan12partaipolitikpesertapemilihanumum2014tentangisuketimpangan?

2. Apa bentuk kebijakan atau program‐program terkait dengan ketimpangan yangdiusungoleh12parpolpesertapemilu2014?

3. Apa strategi parpol terkait dengan advokasi kebijakan atau program tentangketimpangan?

D. TujuanKhusus

1. Mengidentifikasipandangan12partaipolitikpesertaPemilu2014tentangisuketimpangan(politiksosialdanekonomi)diIndonesia.

2. Memetakanbentuk‐bentukkebijakandan/atauprogramketimpangan(politiksosialdanekonomi)yangdimilikioleh12partaipolitikpesertaPemilu2014.

 

 

Hal94

3. Mengidentifikasistrategiuntukmelaksanakanprogram/kebijakanketimpanganyangdinilaimendesakuntukdilakukanoleh12partaipolitikpesertaPemilu2014dankonstituennya.

E. Keluaran/Output

1. Petapersepsidari12PartaiPolitikpesertaPemilu2014tentangisu ketimpangan

(baikekonomidannonekonomi)diIndonesia.

2. Petakebijakandan/atauprogramketimpanganyangdimilikioleh12PartaiPolitikpesertaPemilu2014.

3. Gambaran strategi pelaksanaankebijakan/program tentang ketimpangan yang

dinilaimendesakuntukdilakukanoleh12Partai PolitikpesertaPemilu2014dankonstituennya.

F.Outcome

Secaraumumriset iniditujukanuntukmemperolehkonseppendekatanyang tepatuntukmendorongkeluarnyakebijakanparpolmengenaiprogram‐programberdimensikeadilansosialdanpenangananketimpangan.

G. Metodologi

Penelitianinimerupakanpenelitiankebijakanyangbersifatkualitatifdilevelprovinsipadasepuluh lokasidanduabelasparpol. Pengembangan instrumenpenelitian inididasarkanpada pengembangan konsep yang dikembangkan secara deduktif berdasarkan tipologiyang dibangun dari studi literatur. Penelitian lapangan dan wawancara dengannarasumber terpilihakanmembantumenajamkantipologidankonteksyangdibangundilapangan. Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan FGD (focus group discussion)yangbergunamenyerapdatadarisejumlahnarasumberterpilihsecarasimultan.

g.1.KERANGKAKONSEPTUAL

Masalah ketimpangan ekonomi telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahunterakhir. Perbedaan pendapatan internasional adalah perhatian utama Laporan BrandtyangdisebutDialogUtara‐Selatan.

 

 

Dalam

Ketimp

Ketimpsaat/wekonompendapketimpketimphidup)controlpenyamketimp

DalamterdiriketimpAKIdanPartaiIndonepartaipPKS,PPdanPaPemilumaka atersebug.2.AL

studiinidu

pangan

pangan adawaktutertenmi dan nopatan danpangan secpangannonketimpangl dan kepmpaianasppangandala

studiini,indariketimpangan akknangkape

Politikdalaesiatahun2politikpesePP,PKB,PAartaiKeadil2014)yanakan dilakut(DPD/DP

URPIKIR

12 Parpol 

Peserta 

Pemilu 2014 

uadefinisio

alah suatuntu.Ketimpon ekonomn konsumctoral (formnekonomi/gan pendidpemilikan)pirasi,sosiaamhalmob

ndikatorkepanganpekses pada pnyerapank

amstudi in2014yangertaPemiluAN,PartailandanPengmenyankukan wawPW).

 

operasiona

keadaan dpangandalmi. Ketimpmsi, ketimmal/inform/non incomdikan (aksserta ke

albondingbilitassosia

etimpanganndapatanspelayanankerjaperem

niadalahosecarasahu2014adaGerindra,ersatuan Inngkuthalinwancara ke

(1) Persepsi,

(2) Jenis 

program/

an 

(3) Strategi 

Hal95

alyangdigu

dimana terjlamstudi ipangan ekmpangan wmal) danmemeliputses dan kuetimpangan(komunitasal(migrasi,

nyangdilihserta(2)kekesehatan,mpuan(pro

organisasiphtelahditealah;PartaiPartaiHanndonesia.Adnidi10Proepada peng

/kebijak

unakanyai

jadi perbedinidibagimkonomi mewilayah (ketimpang

tiketimpanualitas), ken dalam hs,organisastatussosi

hatadalahetimpangan, pendidikovinsi).

politikpesetapkanoleiDemokratnura,Partadakahkebiovinsisasagurus/toko

KETIMPANG

Ekonomi & N

ekonomi 

tu:

daan kondmenjadidueliputi ket(desa/kotagan non engankesehtimpanganhal kapabsisosialdaial).

(1)Ketimpnnonekonkan dan ke

ertapemilehKomisit,PartaiGoiNasdem,ijakanpartaranriset?oh 12 parp

GAN 

Non 

disi yang teua,yaituketimpangana, jawa/luekonomi. Shatan (angkn gender (pbilitas sosiankekerab

panganEkonomiyangtetimpangan

ihanumumPemilihanlkar,PDI‐PPartaiBultai (12ParUntukmelpol di leve

erjadi padaetimpangandistribusi

uar jawa)Sementarakaharapanpartisipasiial sepertiatan)serta

onomiyangterdiridarin Gender—

mRepublikUmum.12PerjuangananBintangrtai pesertaihathaliniel provinsi

ani,,n,ia

gi

k2,gaii

 

 

Hal96

g.3.TeknikPengumpulanData

Studiliteratur;

Observasilapangandanwawancaramendalam;

Focusgroupdiscussion/peerreview;

g.4.Sasaran/Narasumber:

12 partai politik peserta Pemilu 2014; Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI‐Perjuangan, PKS, PPP, PKB, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasdem,PartaiBulanBintangdanPartaiKeadilandanPersatuanIndonesia.

g.5.Lokasi:

PemilihanlokasipenelitianinididasarkanpadaperimbanganketerwakilanwilayahJawa dan luar Jawa. Fokus analisis di daerrah luar Jawa adalah DPW yangberkedudukan di ibukota provinsi.Di Jawa penelitian dilakukan di DKI JakartasebagaiibukotanegarasekaligussebagailokasidariDPPduabelaspartaipolitik.Ditingkat provinsi penelitian dilakukan di Jawa Barat (Bandung), Jawa Timur(Surabaya), Jawa Tengah (Semarang). Sumatra Utara (Medan), Lampung,KalimantanTimur (Samarinda),NTT (Kupang),SulawesiSelatan (Makassar) danMalukuUtara.

H. TahapanPenelitiandanOutputLaporanPenelitian

RencanaKerjaPenelitian Januari‐Februari2014

ReviewhasilRisetlapangan 12Maret2014

PeerReviewatasdraf1 25Maret2014

LaporanPenelitiantahapakhir/FinalReport 27Maret2014

I. Pelaksana

Riset ini akan dilakukan oleh INFID bekerja sama dengan bidang Politik Nasional P2PLembagaIlmuPengetahuanIndonesia(LIPI)dengansusunananggotatimsebagaiberikut:

Penanggungjawab:

Prof.Dr.SyamsuddinHaris(P2PLIPI)

TimPeneliti:

1. PanduYuhsinaAdaba(Peneliti/P2PLIPI)

2. SarahNurainiSiregar(Peneliti/P2PLIPI)

3. LukySandraAmalia(Peneliti/P2PLIPI

 

 

Hal97

4. IrineHGayatri(Peneliti/P2PLIPI)

5. IbnuNadzir(Peneliti/PMBLIPI)

6. Triyono(Peneliti/P2KLIPI)

7. WahyudiAkmaliah(PMBLIPI)

8. GalihAndreanto(KonsorsiumPembaruanAgraria/KPA)

9. AminMudzakkir(PSDRLIPI)

10. SaifulHakam(PSDRLIPI)

Reviewer:

a. SyamsuddinHaris(P2PLIPI)

b. WawanIchwanuddin(P2PLIPI)

c. SriNuryanti,M.A.

d. FirmanNoor.Ph.D.

AsistenPeneliti :RizalAssalam(FISIPUI)

Administrasi:

DiniRahmiati(P2PLIPI)

Jamalullail(P2PLIPI)

 

 

Hal98

LAMPIRAN4

INSTRUMENPENELITIAN

Tabel1InstrumenPenelitian

DAERAH:…

PENELITI:…

PARPOL:(1)….

No PERTANYAANWAWANCARAMENDALAM1 Bagaimana visi/platformdari 12 Partai Politik peserta Pemilu 2014 tentang isu

ketimpangan(ekonomidannonekonomi)diIndonesia.

1.1. Apakah visi/platform parpol andamengenaiketimpangan?

1.2. Apakah DPW Parpol menganggapbahwa di provinsi ini adaketimpangan?

1.3. Jikaya,apasaja/bentuknya?

1.4 Apakah ketimpangan tersebut ada diwilayahanda?

1.5. Bagaimana metode untukmengatasinya?

1.6. Kendalanya(jikaada)? 1.7. Bagaimana cara mengatasi kendala

tersebut?2. Apabentuk‐bentukkebijakandan/atauprogramketimpangan(politiksosialdan

ekonomi)yangdimilikioleh12partaipolitikpesertaPemilu2014?

2.1. apakahparpolandapunyakebijakanmengatasiketimpangan?

2.2. Apakah kebijakan itu diturunkanmenjadiprogram?

2.3. Apajenisprogramtersebut? ‐

 

 

Hal99

No PERTANYAANWAWANCARAMENDALAM

2.4. Apakahprogramdilakukanolehparpolataubekerjasamadenganpihaklain?

2.5. Jika bekerjasama, bisakah dijelaskankemitraandengansiapa?pendanaannya?

2.6. Apakah pendaaan programketimpangan berasal dari parpol ataumitra?

2.7. Apa faktor yang menjadi kendalapembuatan kebijakan/programtersebut?Bagaimanamengatasikendalatersebut?(internal/eksternal?)

3 Bagaimanastrategiparpolmelaksanakanprogram/kebijakanketimpangan?3.1.

Bagaimanastrategiparpoldankonstituennyauntukmelaksanakanprogram/kebijakanketimpanganyangdinilaimendesak?

3.2. Apakah parpol menyebarluaskankebijakan mengatasi ketimpanganpadapublik?

Jikayabagaimanametodenya?

3.3. Apakah anda pernah mendengar/membaca/terlibat dalam program/kebijakan parpol tentangketimpangan?

3.4. Menurutandabagaimanabentukketerlibatanparpoldalamisutersebut?

‐ ‐‐

 

 Hal100

Tabel2:RAGAMPERSEPSIPARPOLTENTANGKETIMPANGAN

DAERAH:…

PENELITI:…

PARPOL:(1)….

Parpol BentukKetimpangan

Penting/tidakuntukdiatasi

Usulanprogram/kebijakan(olehpartaidandianjurkan

dilaksanakanolehpemerintah)

Ketimpanganpendapatan

Ketimpanganaksespelayanankesehatan

Ketimpanganaksespendidikandasar

Ketimpangan....

 

 Hal101

TABEL2RAGAMKEBIJAKANPARPOLTENTANGKETIMPANGAN

DAERAH:…

PENELITI:…

PARPOL:(1)….

Parpol KetimpanganPendapatan Ketimpangannon‐pendapatan(ketimpangan

Kesempatan)

Tabel3.KontakDanJadwalWawancaraWilayah….

No Partai AlamatDPWdi….

NamaInforman

No.Kontak JadwalWawancara

1 PartaiDemokrat 2 PartaiGolkar 3 PDI‐Perjuangan 4 PKS 5 PPP 6 PKB 7 PAN 8 PartaiGerindra 9 PartaiHanura 10 PartaiNasdem 11 PartaiBulanBintang 12 Partai

KeadilandanPersatuanIndonesia.

Informan:1Partai/1Orang

 

 Hal102

Tabel4.DatayangDiperlukan

Partai DokumenKebijakan,VisiDanMisiDanAksi

PemberitaanMediaMassa

HasilEvaluasi‐Monitoring,

HasilPenelitian,HasilAuditDanLain‐Lain

PartaiDemokrat

PartaiGolkar

PDI‐Perjuangan

PKS

PPP

PKB

PAN

PartaiGerindra

PartaiHanura

PartaiNasdem

PartaiBulanBintang

Partai

KeadilandanPersatuanIndonesia.