MAKALAH

PARTAI POLITIK SEBAGAI DEMOKRASIDisusun Oleh:Anastasia Okta Erisha131610101091

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGIUNIVERSITAS JEMBER2014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua selaku para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju terangnya Iman dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan sebaik-baiknya. Alasan penulis memilih judul: PARTAI POLITIK SEBAGAI DEMOKRASI adalah agar penulis lebih mengetahui dan memahami perkembangan demokrasi di Indonesia dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester fakultas Kedokteran Gigi pada mata kuliah Pancasila. Dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada : 1. Dosen pembimbing.2. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Dalam penyusunan makalah ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikanperbaikan di masa mendatang demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kita semua.

Jember, 01 Desember 2014

Penulis

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia sudah berlangsung 10 tahun sejak tahun 2000an. Hingga tahun 2010 ini, demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi. Dalam periode 10 tahun ke belakang telah banyak perubahan yang dialami Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi ini, diantaranya adalah Amandemen UUD 1945, kebebasan pers, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Selain itu sekarang ini juga terdapat banyak partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan informasi dari pemerintah menuju masyarakat begitu pula sebaliknya, dari masyarakat menuju pemerintah.Partai politik merupakan kelompok warga negara yang terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum. Partai politik merupakan hasil pengorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.Demokrasi adalah pemerintahan oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang (otokrasi). Sehingga dalam membangun demokrasi ini diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi tersebut dapat terlihat dari pelaksanaan pemilu. Masyarakat dapat menggunakan haknya untuk memilih sesuai dengan hati nurani.Namun, sekarang ini banyak masyarakat yang enggan memilih atau lebih tepatnya adalah golput. Salah satu faktornya adalah sekarang ini terlalu banyak partai politik yang justru membuat masyarakat bingung karena hanya menyatakan janji-janji palsu semata, tidak merealisasikan visi misi yang diutarakan terhadap masyarakat. Partai politik sekarang lebih banyak mencari untuk kepentingan pribadi partai politik itu sendiri.Dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi, keberadaan partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik. Sebab ia merupakan infrastruktur elemen politik sebuah bangsa. Tidak terbantahkan bahwa tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa adanya keterlibatan partai politik, kecuali dalam masyarakat tradisional yang berkepemimpinan otoriter. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara.Sementara keberadaan demokrasi memberikan asumsi bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat akan lebih baik. Dalam alam pikiran ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik kenegaraan dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.Dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan bergantung kepada partisipasi rakyat dan bahwa pengikut sertaan partisipasi akan membantu proses penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial dan ekonomi, agama dan sebagainya.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organiasasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai. Secara umum partai politik dikatakan sebagai satu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Karena itu, Partai Politik dalam pengertian modern dapat didefisinikan sebagai kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.Proses demokratisasi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1998 masih belum mencapai tingkat konsolidasi. Indonesia masih dalam kondisi masa transisi dari sistem yang otoriter ke sistem yang demokratis. Salah satu penyebab dari lamanya masa transisi ini ialah lemahnya penerapan sistem nilai dan praktek demokrasi dalam berbagai pranata strategis yang seharusnya menjadi tiang demokrasi. Salah satu pranata ini ialah Partai Politik.Partai politik memiliki arti yang sangat penting dan telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik yang demokratis. Aksioma yang berlaku , tidak ada sistem politik yang berjalan tanpa adanya partai politik , kecuali sistem politik yang otoriter atau sistem kekuasaan tradisional , dimana raja atau penguasa dalam menjalankan kekuasaanya sangat bergantung pada pada tentara atau polisi. Tetapi dalam kehidupan politik moderen yang demokratis , keberadaan partai politik menjadi keharusan , sebab fungsi utama partai politik adalah bersaing untuk memenangkan pemilu, mengagregasikan berbagai kepentingan masyarakat , menyediakan alternative kebijakan,dan mempersiapkan para calon pemimpin yang akan duduk dalam pemerintahan. Dengan demikian partai politik menjadi sarana penghubung kepentingan rakyat dan pembuat kebijakan dalam pemerintahan demokrasi. Karena itu partai politik memiliki lebih dari satu tujuan atau kepentingan dalam masyarakat pada tingkat tertentu mereka berusaha mengagregasikan berbagai tujuan dan kepentingan tersebut.Fenomena Demokrasi dewasa ini telah menjadi perdebatan hangat di perpolitikan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka kini Indonesia berusaha mencari jati dirinya, selama 65 tahun Indonesia terus mengalami transisi di bidang politik. Kondisi Indonesia yang masih labil di paksa untuk memerdekakan dirinya pada 17 Agustus 1945 dan hingga tahun 2010 ini indonesia masih merupakan negara yang muda dan mudah tergoyah oleh kekuatan politik luar. Di dalam sistem pemerintahan, Indonesia mengalami masa transisi dimana setelah merdeka mengalami pasang surut, yaitu : a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai partai dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer.b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, dan menunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa Reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa demokrasi sebelumnya.Perkembangan sistem politik di Indonesia tersebut merefleksikan bahwa keadaan Indonesia masil labil. Pada masa-masa perkembangan Indonesia peran dari partai politik tidak lepas dari berubahnya sistem di Indonesia. Indonesia melegalkan partai politik sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 2. Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politikPartai politik di Indonesia pun muncul semenjak adanya pemilu pertama kali tahun 1955 dengan peserta 28 partai politik. Tentunya fenomena partai politik menjadi titik balik awal untuk menjadikan suatu negara tersebut demokrasi, karena partai politik tercipta karena adanya pemilihan, dan partai politik di maksudkan untuk mengorganisir kepentingan suatu golongan untuk dapat terwakili di suatu negara. hingga saat inipun partai politik merupakan perahu untuk dapat berlayar dan terwadahi kepentingannya di bangku kenegaraan. Partai politik yang awalnya hanya muncul pada pemilihan umum, namun sekarang partai politik telah muncul kapan saja. Bahkan politik pencitraan begitu kental di Indonesia,sampai-sampai bencana alampun dijadikan lahan untuk berpolitik melalui politik pencitraan. Partai politik yang terus hidup setelah pemilu ini menyebabkan pengkubuan di Negara Indonesia ini, suatu kubu yang yang kontra pemerintah ataupun yang menjadi opsisi pemerintah.Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik merupakan sekumpulan orang yang secara terorganisir membentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan program-programnya. Dalam parpol biasanya mempunyai asas, tujuan, ideologi, dan misi tertentu. Adanya partai politik di Indonesia adalah sebagai salah satu wujud adanya kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat,dan berkumpul yang menjadi satu ciri utama negara yang menjalankan sistem demokrasi. Bermacam-macam parpol di Indonesia muncul di saat era reformasi.

BAB IIIPEMBAHASAN

Wacana politik bangsa Indonesia seringkali diwarnai dengan parados-paradoks. Keterbukaan dan ketertutupan , kebebasan dan pengendalian , dinamika dan stabilitas , kekuasaan negara dan kekuasaan rakyat atau masyarakat, transparasi proses politik dan misteri proses politik dan seterusnya. Kenyataan politik yang ada selama ini , sepertinya bergerak di antara paradoks-paradoks tersebut. Dan di tengahnya , muncul ruang yang sebaiknya difahami sebagai koridor dan ruang untuk bermain politik bagi siapapun yang ingin measuki maupun menguasainya.Partai politik sering menjadi tameng dan kendaraan seseorang untuk beranjak ke perpolitikan di Indonesia. dalu sebenarnya apa yang pengertian dari partai politik? Menurut Undang-undang RI no 31 tahun 2002 Pasal 1, di jelaskan bahwa Partai politik adalah Organisasi politik yang di bentuk oleh sekumpulan warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Dari pengertian menurut UU tersebut jika di kritisi dapat menyebabkan mispersepsi bahwa partai politik dapat hanya mewadahi kepentingan anggotanya, karena kepentingan negara, masyarakat dan anggota dapat saling berbeda. dan di UU tersebut melegalkan bahwa partai politik untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. padahal partai politik adalah komponen penting di suatu negara. Tentunya dalam membuat konstitusi ini ada politik kepentingan di dalamnya. intervensi dari berbagai partai sangat kuat dan melahirkan UU RI no 31 tahun 2002 tersebut.Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan konsensus guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional. Pentingnya keberadaan Partai Politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya Partai Politik yang berhak mengajukan calon dalam Pemilihan Umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap Partai Politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.Menumbuhkan Partai Politik yang sehat dan fungsional memang bukan perkara mudah. Diperlukan sebuah landasan yang kuat untuk menciptakan Partai Politik yang benar-benar berfungsi sebagai alat artikulasi masyarakat. Bagi Indonesia, pertumbuhan Partai Politik telah mengalami pasang surut. Kehidupan Partai Politik baru dapat di lacak kembali mulai tahun 1908. Pada tahap awal, organisasi yang tumbuh pada waktu itu seperti Budi Oetomo belum bisa dikatakan sebagaimana pengertian Partai Politik secara modern. Budi Utomo tidak diperuntukkan untuk merebut kedudukan dalam negara (public office) di dalam persaingan melalui Pemilihan Umum. Juga tidak dalam arti organisasi yang berusaha mengendalikan proses politik. Budi Oetomo dalam tahun-tahun itu tidak lebih dari suatu gerakan kultural, untuk meningkatkan kesadaran orang-orang Jawa. Sangat boleh jadi partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin dan mengejar penambahan anggota, baru lahir sejak didirikan Sarekat Islam pada tahun 1912. Sejak itulah partai dianggap menjadi wahana yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, lahir sebuah partai yang di dirikan Douwes Dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda. Dua partai inilah yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal semua Partai Politik dalam arti yang sebenarnya yang kemudian berkembang di Indonesia. Pada masa pergerakan nasional ini, hampir semua partai tidak boleh berhubungan dengan pemerintah dan massa di bawah (grass roots). Jadi yang di atas, yaitu jabatan puncak dalam pemerintahan kolonial, tak terjangkau, ke bawah tak sampai. Tapi Partai Politik menjadi penengah, perumus ide. Fungsi Partai Politik hanya berkisar pada fungsi sosialisasi politik dan fungsi komunikasi politik.Pada masa pendudukan Jepang semua Partai Politik dibubarkan. Namun, pada masa pendudukan Jepang juga membawa perubahan penting. Pada masa Jepang-lah didirikan organisai-organisasi massa yang jauh menyentuh akar-akar di masyarakat. Jepang mempelopori berdirinya organisasi massa bernama Pusat Tenaga Rakyat (Poetera). Namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi proses politik. Praktis sampai diproklamirkan kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik. Perkembangan Partai Politik kembali menunjukkan geliatnya tatkala pemerintah menganjurkan perlunya di bentuk suatu Partai Politik. Wacana yang berkembang pada waktu itu adalah perlunya partai tunggal.Partai tunggal diperlukan untuk menghindari perpecahan antar kelompok, karena waktu itu suasana masyarakat Indonesia masih diliputi semangat revolusioner. Tapi niat membentuk partai tunggal yang rencananya dinamakan Partai Nasional Indonesia gagal, karena dianggap dapat menyaingi Komite Nasional Indonesia Pusat dan dianggap bisa merangsang perpecahan dan bukan memupuk persatuan. Pasca pembatalan niat pembentukan partai tunggal, atas desakan dan keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya perlu di bentuk Partai Politik sebanyak-banyaknya guna menyambut Pemilihan Umum anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat. Pada keadaan seperti itulah Partai Politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan Pemilihan Umum pertama yang diikuti oleh 36 Partai Politik, meski yang mendapatkan kursi di parlemen hanya 27 partai. Pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil Pemilihan Umum telah menyudutkan posisi Partai Politik. Hampir semua tokoh, golongan mempermasalahkan keberadaan Partai Politik. Kekalutan dan kegoncangan di dalam sidang konstituante inilah yang pada akhirnya memaksa Bung Karno membubarkan partai-partai politik, pada tahun 1960, dan hanya boleh tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restu dari Bung Karno sebagai tanda lolos dari persaingan. Memasuki periode Orde Baru, tepatnya setelah Pemilihan Umum 1971 pemerintah kembali berusaha menyederhanakan Partai Politik. Seperti pemerintahan sebelumnya, banyaknya Partai Politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973, partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Nampak sekali bahwa partai-partai yang ada di Indonesia boleh dikatakan merupakan partai yang dibentuk atas prakarsa negara. Pembentukan partai bukan atas dasar kepentingan masing-masing anggota melainkan karena kepentingan negara. Dengan kondisi partai seperti ini, sulit rasanya mengharapkan partai menjadi wahana artikulasi kepentingan rakyat. Baru setelah reformasi, pertumbuhan Partai Politik didasari atas kepentingan yang sama masing-masing anggotanya. Boleh jadi, Era Reformasi yang melahirkan sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya.Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena Partai Politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politik. Meski keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Keadaan Partai Politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi.

B. Demokrasi di IndonesiaTerdapat berbagai macam dalam istilah demokrasi. ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviyet, demokrasi nasional dan sebagainya. semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau goverment by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, dan kratos/kratein berarti berkuasa).Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 30 tahun berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang di hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang benareka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindari timbulnya diktaktor, apakah diktaktor ini bersifat perorangan, partai ataupun militer. Dalam masanya demokrasi Indonesia mengalami beberapa masa transisi. yaitu dari Masa Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Parlementer, ke Demokrasi Terpimpin kemudian ke Demokrasi Pancasila dan kemudian masa Reformasi.Lalu bagaimana Partai Politik dapat menjadi Instrument dari Demokrasi? menjawab dari rumusan masalah, Substansi dari demokrasi adalah rakyat. dan partai politik adalah sekumpulan golongan yang memiliki kepentingan untuk mewadahi kepentingan rakyat jika dilihat secara tujuan umum, dan tujuan tersebut tersurat pada pasal 6 UU RI no 31 tahun 2002 bahwa tujuan partai politik adalah untuk mewujudkan demokrasi. Partai politik adalah golongan masyarakat dan tentunya akan menjadi instrumen untuk mewadahi kepentingan masyarakat pada umumnya. Sedangkan, apakah ada korelasi antara partai politik dengan demokrasi? Mari kita simak , isi pernyataan berikut ini.C. Partai dan Pelembagaan Demokrasi

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), Political parties created democracy. Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis.Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan checks and balances. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrim lah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip checks and balances dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip checks and balances berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh-berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.

BAB IVPENDAPAT PRIBADIPartai politik merupakan kelompok warga negara yang terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum. Partai politik merupakan hasil pengorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.Demokrasi adalah pemerintahan oleh semua orang yang merupakan kebalikan dari konsep pemerintahan oleh satu orang (otokrasi). Sehingga dalam membangun demokrasi ini diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi tersebut dapat terlihat dari pelaksanaan pemilu. Masyarakat dapat menggunakan haknya untuk memilih sesuai dengan hati nurani.Namun, sekarang ini banyak masyarakat yang enggan memilih atau lebih tepatnya adalah golput. Salah satu faktornya adalah sekarang ini terlalu banyak partai politik yang justru membuat masyarakat bingung karena hanya menyatakan janji-janji palsu semata, tidak merealisasikan visi misi yang diutarakan terhadap masyarakat. Partai politik sekarang lebih banyak mencari untuk kepentingan pribadi partai politik itu sendiri.Untuk membangun demokrasi di Indonesia, peran dan fungsi partai politik harus dijalankan. Partai politik harus menjalankan peran tersebut dengan semestinya. Tidak menyalahi aturan yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Partai politik harus bisa menjadi tempat untuk menyalurkan informasi dari pemerintah menuju masyarakat maupun sebaliknya, masyarakat menuju pemerintah. Dengan demikian, maka akan tercipta suasana demokrasi yang baik di Indonesia.

BAB VPENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik dipahami sebagai sekelompok warga yang mengorganisir diri secara stabil, dengan tujuan merebut ataupun mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan. Adapun fungsi-fungsi politik yang dilaksanakan oleh partai politik meliputi sosialisasi politik, komunikasi politik, partisipasi politik, dan rekruitmen politik. Eksistensi dan kinerja partai politik akan diukur dari seberapa jauh mereka bisa menjalankan fungsi-fungsi politik yang ada. Jika fungsi-fungsi tersebut secara dominan dijalankan oleh partai politik, berarti sistem politik sudah berjalan secara wajar, modern. Akan tetapi jika agen-agen lain yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut, seperti birokrasi bahkan militer, berarti sistem politik memang belum mapan dan masih dalam tingkatan transisi. Peranan partai politik amat penting bagi proses politik. Keberadaan partai politik merupakan faktor penting bagi pemenuhan kepentingan kelompok masyarakat yang majemuk. Partai politiklah yang menyampaikan informasi rakyat kepada pemerintah, mengartikulaskan kepentingan dan merekrut para calon untuk jabatan politik. Sebaliknya dari sudut umpan balik mereka membantu memastikan bahwa pembuatan peraturan legislatif sudah tepat dan diterapkan dengan baik. Bahkan sebagai penyalur aspirasi rakyat, partai politik sekaligus melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan. Di sini partai politik juga melakukan peran sebagai broker (perantara) ataupun mediator antara pemerintah dan masyarakat.Kelemahan yang mencolok partai politik yang berorientasi pada massa adalah kurang intensif dan efektifnya kerja partai. Hal ini ditandai dengan tidak dimilikinya rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menegah dan jangka pendek. Partai politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai visi, misi, program dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan politik itu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagai akibatnya, partai politik tidak memiliki program yang jelas dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, belum dapat membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk menjembatani rakyat dengan pemerintah.Selain itu , dari pembahasan diatas kita dapat menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang di buat ,yaitu Partai Politik dapat menjadi Instrument dari Demokrasi karena substansi dari demokrasi adalah rakyat. dan partai politik adalah sekumpulan golongan yang memiliki kepentingan untuk mewadahi kepentingan rakyat jika dilihat secara tujuan umum, dan tujuan tersebut tersurat pada pasal 6 UU RI no 31 tahun 2002 bahwa tujuan partai politik adalah untuk mewujudkan demokrasi. Partai politik adalah golongan masyarakat dan tentunya akan menjadi instrumen untuk mewadahi kepentingan masyarakat pada umumnya. Selain itu , ada nya korelasi antara partai politik dan demokrasi dikarenakan partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKATandjung, Akbar , The Golkar Way . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama ,2007Budiyanto , Dasar- dasar Tata Negara untuk SMU . Jakarta :ERLANGGA , 2007

Budiardjo, Miriam ,Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama ,2008Dr. Ichlasul Amal , Teori- teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta : PTTiara Wacana Yogya ,2005

16 | Page