1

PASANG SURUT PERADILAN AGAMA

DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA*

Oleh : Wahyu Widiana**

A. PENDAHULUAN

Peran politik dalam pelaksanaan hukum di suatu negara sangatlah menentukan.

Demikian pula peran politik hukum di Indonesia sangat mewarnai pasang surut Peradilan

Agama, yang nota bene merupakan salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman di

Indonesia. Jika kita lihat sejak zaman kerajaan Islam, kolonial Belanda, penjajahan Jepang,

zaman kemerdekaan, sampai kini, pasang surut Peradilan Agama sangat jelas ditentukan oleh

pasang surut politik hukum di Indonesia.

Eksistensi dan kewenangan Peradilan Agama dari waktu ke waktu berubah tergantung

kepada siapa yang berkuasa dalam waktu tersebut. Jika penguasa menghendaki Peradilan

Agama menjadi kerdil atau bahkan hilang keberadaannya, walaupun umat Islam

menghendaki sebaliknya, tetap saja kehendak penguasa yang dominan, sebab ia pemegang

dominasi politik.

Dalam makalah ini, secara sederhana dikemukakan keberadaan dan kewenangan

Peradilan Agama dari waktu ke waktu, sebagai konsekwensi politik yang terjadi pada waktu

tersebut. Di akhir makalah, penulis kemukakan prospek Peradilan Agama di masa mendatang

sebagai akibat kebijakan politik di masa kini.

Makalah ini di samping untuk memberikan informasi sekilas tentang Peradilan

Agama, juga dimaksudkan sebagai pemancing bagi para peserta diskusi untuk memberi

masukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Peradilan Agama, di mana penulis

merupakan bagian dari orang-orang yang berkewajiban untuk ikut memikirkan pembinaan

dan pengembangan Peradilan Agama ke arah yang lebih baik.

B. PERADILAN AGAMA DARI MASA KE MASA

1. Diyakini bahwa keperadilan-agamaan sudah ada di Indonesia sejak Islam masuk

Indonesia pada abad I Hijriyah. Hal ini dapat diketahui dari pemahaman bahwa masalah

keperadilan-agamaan (aqdliyah) selalu ada dalam pembahasan fiqh yang tidak dapat

dilepaskan dari agama itu sendiri. Dalam prakteknya, ketika lembaga Peradilan Agama

belum ada, jika terdapat permasalahan hukum di antara penduduk muslim, maka mereka

bertahkim kepada ulama untuk memberi solusi hukum secara Islam.

2. Dalam perkembangan berikutnya, di zaman Hindia Belanda, para sultan di nusantara ini diberi kewenangan untuk menangani masalah peradilan dengan menggunakan hukum

Islam. Periode ini dikenal dengan periode Tauliyah Ahlul Halli wal Aqdi. Sedangkan

ketika raja-raja besar, seperti Mataram, telah dapat menerima Islam, maka diangkatlah

para hakim untuk menangani permasalahan hukum di antara orang Islam. Periode ini

dikenal dengan Tauliyah Imam. Pada masa itu berkembang jabatan kaum, kayim, modin

2

atau amil di tingkat desa, penghulu naib di tingkat kecamatan, penghulu seda di

kabupaten, dan penghulu agung di tingkat kerajaan. Para pejabat itu biasa bersidang menangani masalah di mesjid. Oleh karenanya, pengadilannyapun dikenal sebagai

Pengadilan Surambi.

3. Sebelum 1882, pemerintah Belanda telah banyak mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan keperadilan-agamaan. Namun dengan S (Staatsblad) 152/1882,

pemerintah Belanda secara resmi mengakui Peradilan Agama sebagai peradilan yang

berada dalam sistem kenegaraan. Staatsblad ini dinyatakan berlaku sejak 1 Agustus 1882.

Oleh karena itu, tanggal 1 Agustus 1882 dianggap sebagai tanggal kelahiran Peradilan

Agama di Indonesia. Pasal 1 Staatsblad ini berbunyi Di samping setiap Landraad (Pengadilan Negeri) di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama, yang wilayah

hukumnya sama dengan wilayah hukum Landraad. Kewenangan Pengadilan Agama saat

itu adalah dalam bidang perkawinan dan kewarisan.

4. S. 53/1931 membatasi kewenangan Pengadilan Agama hanya pada masalah hukum perkawinan saja. Bidang hukum kewarisan dialihkan ke Pengadilan Negeri. Walaupun S.

53/1931 ini tidak sempat berlaku, namun dengan S. 116/1937, pembatasan kewenangan

itu diberlakukan. Pembatasan ini sebagai akibat dari penerapan politik hukum Belanda

mengenai teori resepsi yang menganggap bahwa masalah kewarisan Islam belum

diterima sebagai hukum adat yang dapat diterima masyarakat Indonesia.

5. Pada tahun 1937, dengan S. 610 Mahkamah Islam Tinggi, sebagai pengadilan tingkat banding, dibentuk oleh pemerintah Belanda.

6. Pada tahun 1937 pula, dengan S. 638 dan 639 dibentuklah Kerapatan Kadi, sebagai pengadilan tingkat pertama, di Kalimantan Selatan dan beberapa wilayah Kalimantan

Timur yang mempunyai kewenangan seperti Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, dan

Kerapatan Kadi Besar, sebagai pengadilan banding, di Banjarmasin.

7. Di zaman Jepang tidak ada perkembangan signifikan tentang eksistensi dan kewenangan Peradilan Agama selain adanya saran Dewan Pertimbangan Agung tanggal 14 April 1945

kepada Pemerintah Jepang agar Peradilan Agama dihapus dan kewenangannya

diserahkan kepada pengadilan negeri. Namun usulan ini tidak sempat dijalankan sampai

akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu.

8. 3 Januari 1946 Dep. Agama dibentuk dengan Keputusan Pemerintah No. 1/SD, lalu 25 Maret 1946 Dep. Kehakiman menyerahkan segala urusan Mahkamah Islam Tinggi ke

Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 5/SD.

9. UU No.22/1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk disahkan 21 Nov. 1946. UU ini memisahkan urusan pendaftaran nikah, talak dan rujuk dari Pengadilan Agama.

Penghulu Kepalayang tadinya merangkap sebagai Ketua Pengadilan Agama tidak lagi

mencampuri urusan pengadilan. Urusan pengadilan agama ditangani oleh Penghulu

Hakim yang dibantu oleh panitera dan pegawai-pegawai lainnya.

10. UU No 19/1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan menetapkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan kepada Pengadilan

Umum. UU ini menetapkan hanya ada 3 lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum,

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Ketentaraan. Berlakunya UU ini akan

3

ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, namun karena mendapat reaksi yang keras dari para

ulama Indonesia, maka UU ini tidak pernah dinyatakan berlaku.

11. PP No 29/1957 merupakan dasar hukum terbentuknya secara resmi Pengadilan Agama di Aceh. Kemudian, PP 29/1957 ini dicabut dan diganti oleh PP No 45/1957 tentang

pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah di luar Jawa dan Madura serta Kalsel dan sebagian Kaltim, yang kewenangannya selain menangani masalah perkawinan,

juga masalah warits, waqaf, hibah, shodaqah dan baitul mal. Sejak dikeluarkannya PP ini,

Departemen Agama banyak membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah, baik

untuk tingkat pertama maupun tingkat banding.

12. UU No. 19/1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian disempurnakan oleh UU No 14/1970 memperkokoh eksistensi Peradilan

Agama. Dalam UU ini disebutkan bahwa di Indonesia terdapat 4 lingkungan peradilan,

yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan TUN. Banyak

fraksi di DPR dan kalangan masyarakat yang protes keras atas dicantumkannya Peradilan

Agama dalam UU ini, seperti Fraksi Partai Murba dan Fraksi Partai Katholik.

13. UU No 1/1974 tentang Perkawinan menjadikan eksistensi dan kewenangan Peradilan Agama semakin kuat. Walaupun UU tersebut berlaku untuk seluruh warganegara, namun

UU itu memberikan porsi yang sangat besar terhadap hukum agama. Bahkan PP No

9/1975 yang merupakan aturan pelaksanaan UU No 1/1974 dinilai sangat Islami. UU dan

PP ini sekaligus memberikan peran yang sangat besar terhadap Peradilan Agama. Oleh

karena itu, pantaslah pihak-pihak yang tidak senang terhadap pemberlakuan hukum Islam

di Indonesia akan merasa terganggu dengan UU ini bahkan melakukan protes keras,

sebagaimana kita saksikan ketika proses pembahasan UU ini berlangsung. Sebaliknya,

UU ini waktu masih merupakan RUU justru banyak merugikan Peradilan Agama dan

umat Islam. Pasal-pasal dalam RUU ini terlihat jelas akan mengurangi kewenangan

bahkan dapat menghilangkan eksistensi Peradilan Agama. Itulah sebabnya generasi muda

dan umat Islam pada saat proses pembahasan RUU ini melakukan protes bahkan

demonstrasi di DPR.

14. PP No 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menambah peran Peradilan Agama dalam penerapan hukum Islam. Dalam pasal 12 disebutkan: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan

Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama betul-betul menjadikan badan Peradilan Agama sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang mandiri. Dengan UU ini maka

Peradilan Agama mempunyai hukum acara sendiri dan dapat melaksanakan keputusannya

sendiri tanpa pengukuhan dari Pengadilan Negeri, mempunyai jurusita sendiri,

mempunyai struktur dan perangkat yang kuat berdasarkan UU. Kewenangannya pun tidak

hanya masalah perkawinan, namun juga masalah kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan

shadaqah. Namun demikian, masih ada beberapa kekurangan dari UU ini, antara lain : (1)

masih adanya pilihan hukum tentang hukum waris, (2) masih memerlukan peradilan

umum dalam menangani sengketa hak milik keperdataan mengenai objek yang

perkaranya sedang ditangani oleh Peradilan Agama.

Dalam proses pembahasan UU ini lagi-lagi timbul protes dari pihak-pihak yang tidak

menginginkan Peradilan Agama eksis dan berperan dalam negara kita ini. Hal ini dapat

4

difahami sebab Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana hukum Islam

di Indonesia. Pihak-pihak yang kurang senang menghawatirkan UU ini dapat mengancam

ideologi negara. UU ini dianggap inkonstitusional dan diskriminatif, bahkan

menghendaki agar UU No 14/1970, yang memuat pengakuan terhadap Peradilan Agama,

supaya dirubah.

16. Sampai saat ini, Peradilan Agama belum mempunyai suatu Undang-undang yang khusus mengatur tentang hukum materi Peradilan Agama. Kini, hukum materi itu berserakan

pada beberapa UU, PP, Inpres, bahkan pada hukum tak tertulis yang berupa fiqh. Hal ini

tidak menguntungkan, sebab akan terjadi ketidak pastian hukum yang harus dijadikan

pegangan oleh para hakim. Untuk mengatasi masalah ini, sejak dulu telah dilakukan

usaha-usaha untuk penyusunan UU ini, namun selalu mendapat hambatan. Di antara

usaha-usaha itu adalah kegiatan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai Kerjasama

Mahkamah Agung dan Departemen Agama tahun 1985 yang membentuk Proyek

Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Dari tahapan-tahapan kegiatan

seperti penelitian kitab-kitab kuning, lokakarya-lokakarya tentang hukum materil Peradilan Agama, penelitian putusan-putusan Peradilan Agama, wawancara dengan para

ulama, studi banding ke beberapa negara Timur Tengah, diakhiri dengan Lokakarya

Nasional para ulama dan ahli hukum Islam bulan Februari 1988 di Jakarta, maka

tersusunlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi tentang hukum materi Peradilan

Agama mengenai hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

KHI ini terus diusahakan agar menjadi UU, namun karena situasi politik tidak

memungkinkan, maka KHI ini hanyalah dibungkus oleh sebuah Inpres No. 1/1991, yang

menginstruksikan Menteri Agama dan jajarannya agar menyebar luaskan KHI untuk

dipergunakan oleh instansi dan masyarakat yang memerlukannya. Pada tahun 2000,

dalam UU No 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004,

berhasil dimasukkan rumusan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan

nasional di bidang hukum adalah diundangkannya UU Hukum Terapan Peradilan Agama,

yang materi pokoknya adalah KHI. Sejak itu terus dilakukan langkah-langkah, termasuk

penyusunan draft RUU, sosialisasi, seminar, studi banding lanjutan dan sebagainya.

Masyarakat termasuk dari kalangan umat Islam- banyak yang kurang mendukung bahkan menghantam usaha menjadikan KHI sebagai UU dengan berbagai alasan seperti pertimbangan jender, HAM, diskriminasi hukum dan lain-lain. Suasana ini sempat

memanas beberapa bulan menjelang PEMILU. Oleh karena itu ada saran yang simpatik

agar usaha ini ditunda sampai berakhir Pemilu. Usulan RUU dari Menteri kepada

Presiden sudah sampai Setneg. Kini proses pengajuan RUU ini mulai ditanganni kembali.

17. Eksistensi Peradilan Agama mencapai puncak kekokohannya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR. Dalam pasal 24 UUD 1945 yang

diamandemen itu secara eksplisit lingkungan Peradilan Agama disebutkan sebagai salah

satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama dengan 3 lingkungan

peradilan lainnya, di bawah Mahkamah Agung.

18. Pada tahun 2001 juga disahkan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Walaupun secara eksplisit tidak menyebutkan kata Peradilan Agama, namun UU ini menetapkan bahwa di NAD terdapat Peradilan Syariat Islam yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dan dilakukan oleh Mahkamah Syariyah. Kewenangan Mahkamah Syariyah didasarkan pada Syariat Islam dan diatur oleh Qanun (Peraturan

5

Daerah). Dalam Qanun No. 10/2002 tentang Peradilan Syariat Islam, disebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Syariyah adalah di bidangal ahwalusy syakhshiyah, muamalah dan jinayah. Qanun-qanun yang sudah disahkan antara lain Qanun No. 11/2002 tentang

Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No. 12/2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun No. 13/2003 tentang Maisir (Perjudian),

dan Qanun No. 14/2003 tentang Khalwat (Mesum).

Dalam perkembangan berikutnya, pada tanggal 3 Maret 2003, dikeluarkan Keppres No

11/2003 tentang Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Syariyah Provinsi di Propinsi NAD. Dalam Keppres ini disebutkan bahwa Pengadilan Agama di NAD diubah menjadi

Mahkamah Syariyah, dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syariyah Provinsi, dengan kewenangan sebagaimana ditetapkan oleh Qanun. Peresmian Mahkamah Syariyah dilakukan tanggal 1 Mauharram 1425/ 4 Maret 2003 di Banda Aceh dihadiri beberapa Menteri dari Jakarta. Pada akhir 2004 ini, dengan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, telah dilakukan penyerahan sebagaian

kewenangan peradilan umum ke Mahkamah Syariyah di Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan UU Nomor 18/2001. Dengan demikian, maka kewenangan Mahkamah

Syariyah menjadi bertambah setahap-demi setahap. Kewenagan ini tidak terbatas kepada masalah Al Akhwalusy Syahkshiyah saja, tapi lebih luas lagi kepada masalah muamalat

dan jinayat sesuai dengan ketetapan Qanun yang telah ditetapkan di provinsi itu.

19. Di awal tahun 2004, terjadi perubahan yang sangat signifikan yang berhubungan dengan

eksistensi Peradilan Agama, yaitu disahkannya UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman pada tanggal 15 Januari 2004. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa

semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, pembinaan organisasi,

administrasi dan finansilnya dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung.

Peradilan Umum dan Peradilan TUN secara resmi sudah diserahkan oleh Departemen

Kehakiman dan HAM kepada Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004 sesuai UU

tersebut. Sedangkan Pengalihan Peradilan Agama telah dilakukan pada tanggal 30 Juni

2004. Sementara Peradilan Militer pada tanggal 1 September 2004.

Penyerahan keempat lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung ini sebenarnya

merupakan pelaksanaan UU No. 35/1999 tentang Perubahan UU N0.14/1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa

pembinaan organisasi, administrasi dan finansil keempat lingkungan peradilan berada

pada Mahkamah Agung, hanya pelaksanaannya bertahap, selambat-lambatnya 5 tahun.

Adapun pengalihan Peradilan Agama tidak ditentukan batas waktunya. Namun dalam UU

No 4/2004 di atas, akhirnya Peradilan Agamapun sebelum 5 tahun sejak UU 35/1999

diundangkan, Agustus 1999, sudah harus diserahkan ke Mahkamah Agung.

20. Pada tahun 2006 disahkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Setelah melalui perdebatan sengit, UU ini disahkan dengan

aklamasi oleh DPR tanpa melalui proses voting, karena hampir seluruh anggota dewan

saat itu telah bermusyawarah mufakat.

Pasal 2 UU No.3/2006 berbunyi bahwa: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal ini menjadi

pintu masuk kewenangan penyelesaian perkara pidana, karena hanya dibunyikan perkara

6

tententu bukan perkara perdata tertentu sebagaimana dalam Pasal 2 UU. No.7/1989 sebelumnya.

Dalam UU 3/2006 Pasal 3A menyebutkan tentang Pengadilan Khusus di lingkungan

Peradilan Agama, yaitu adanya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

Personalitas keislaman dalam penjelasan Pasal 49 pun diperluas, termasuk orang atau

badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum

Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan

ketentuan Pasal ini. Sehingga orang non muslimpun bisa berperkara di Pengadilan Agama

untuk sengketa Ekonomi Syariah yang pelakunya banyak dari kalangan non muslim juga.

Kewenangan Peradilan Agama menurut UU 3/2006 mencakup juga Ekonomi syariah,

yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi:

a. bank syari'ah;

b. lembaga keuangan mikro syari'ah.

c. asuransi syari'ah;

d. reasuransi syari'ah;

e. reksa dana syari'ah;

f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

g. sekuritas syari'ah;

h. pembiayaan syari'ah;

i. pegadaian syari'ah;

j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

k. bisnis syari'ah

Di samping itu dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat

yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat

mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian

warisan", dinyatakan dihapus. Sehingga hak opsi untuk penyelesaian waris bagi orang-

orang beragama Islam sama sekali tidak ada.

Bukan hanya itu, Pasal 50 ayat (2) UU 3/2006 memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan

objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang

beragama Islam.

21. Tahun 2008 ada pembahasan RUU tentang Perbankan Syariah. Kompetensi absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Peradilan Agama, mengalami dinamika

politik yang alot di DPR dalam pembahasan RUU ini. Akhir pembahasan, ditetapkan UU

No.21/2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 yang memuat Pasal 55

yang cukup krusial, berbunyi:

1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

7

2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan

isi Akad.

3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah..

Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UU No.21/2008 memberikan choise of forum dalam

penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang justru menurut Pasal 49 UU No.3/2006 hal

itu menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan

bahwa: Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut:

a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;

dan/atau

d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

22. Masih di tahun 2008, diterbitkan SEMA No. 08/2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Dalam SEMA ini ditegaskan bahwa eksekusi putusan Badan Arbitrase

Syariah terkait dengan sengketa ekonomi syariah adalah merupakan kewenangan

Pengadilan Agama. Sema tersebut sebagai jawaban atas kontroversi Pasal 61 UU

No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur:

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu

pihak yang bersengketa. Politik hukum dalam SEMA tersebut mengikuti arus pendapat yang mengatakan bahwa, oleh karena sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan

Pengadilan Agama, maka eksekusi putusan arbitrase pun menjadi kewenangan

Pengadilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri yang terdapat dalam UU No.30/1999, sepanjang menyangkut arbitrase dalam bidang ekonomi syariah harus dibaca Pengadilan Agama

23. Akan tetapi belakangan, pada tahun 2009 kewenangan Peradilan Agama dalam melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah beralih menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut.

Dengan adanya ketentuan ini, nampaknya bahwa kehadiran peradilan agama, khusunya

tentang kompetensi absolutnya, selalu terusik dan tereduksi oleh politik hukum nasional.

24. Pada tahun 2009, UU No.7/1989 mengalami perubahan yang kedua, yaitu dengan disahkannya UU No. 50/2009, sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

ini telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama,

pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan

organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua

8

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk

memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar

prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan

prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Memperhatikan uraian di atas, jelaslah bahwa eksistensi dan kewenangan Peradilan

Agama mengalami pasang surut sesuai pasang surut politik hukum di Indonesia. Belanda,

yang mempunyai kepentingan agar rakyat jajahannya tidak bergejolak, mengakui sekaligus

mengatur Peradilan Agama agar rakyat tenang, namun keberadaan Peradilan Agama itu tidak

mengganggu kepentingannya. Oleh karena itu kewenangan Peradilan Agamapun dibatasi,

bahkan ketika merasa bahwa hukum waris Islam akan mengganggu kepentingannya, maka

kewenangan Peradilan Agama dalam menangani hukum warispun dicabutnya dengan alasan

teori resepsi. Sedangkan Jepang yang dikenal kurang begitu mempunyai perhatian dalam

bidang hukum, menghendaki agar Peradilan Agama dihilangkan dan kewenangannya

dilimpahkan kepada Peradilan Umum, seperti saran Dewan Pertimbangan Agung Jepang

bulan April 1945.

Setelah Indonesia merdeka, pasang surut Peradilan Agama ini terus berlangsung.

Usaha-usaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan Peradilan Agama terus berjalan,

terbukti dengan adanya UU 19/1948 yang memasukkan kewenangan Peradilan Agama ke

dalam Peradilan Umum. Contoh lainnya adalah RUU Perkawinan (1973) yang sangat

merugikan Peradilan Agama, dan suara-suara di DPR yang menghendaki peninjauan ulang

UU 14/1970 yang mengokohkan eksistensi Peradilan Agama .

Sebaliknya, usaha-usaha politik yang menghendaki semakin kokohnya Peradilan

Agama terus dilakukan dengan hasil-hasil yang dapat dibilang signifikan. Eksistensi

Peradilan Agama di Indonesia, kini, bukan hanya saja didasarkan pada PP atau UU, namun

lebih kuat lagi bahwa Peradilan Agama disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945.

Demikian pula tentang kewenangannya, Peradilan Agama kini tidak hanya terbatas pada

masalah perkawinan, namun juga pada masalah kewarisan, wasiyat, hibah, wakaf, shadaqah,

(pengelolaan) zakat, dan ekonomi syariah. Bahkan khusus untuk Peradilan Agama di Banda

Aceh, kewenangan secara formal sudah kaffah, seluruh permasalahan hukum, baik bidang al

ahwalusy syakhshiyah, muamalah maupun jinayat.

C. PERADILAN AGAMA DI MASA MENDATANG.

Bagaimana keberadaan Peradilan Agama di masa mendatang kini banyak

dipertanyakan orang. Pertanyaan ini menjadi lebih besar gaungnya, lebih-lebih setelah

disahkannya UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikenal sebagai undang-

undang Satu Atap. Memang, pertanyaan orang itu dapat difahami sebab Peradilan Agama yang dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga pelaksana hukum Islam selama ini berada di

bawah Departemen Agama yang Menterinya ada jaminan mesti orang Islam, kini dialihkan menjadi berada di bawah Mahkamah Agung yang tidak ada jaminan ketuanya orang Islam.

Kehawatiran orang-orang setelah Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung

adalah bahwa Peradilan Agama akan ditekan oleh politik hukum orang-orang tertentu yang tidak suka Peradilan Agama berkembang.

Kehawatiran seperti itu boleh-boleh saja. Namun penulis berpendapat bahwa

kehawatiran itu tidak otomatis akan terjadi setelah satu atap, bahkan Peradilan Agama akan

9

berkembang lebih baik jika didukung oleh semua pihak yang punya otoritas dalam bidang

peningkatan SDM, penyiapan anggaran dan penanganan manajemen. Peradilan Agama

setelah ada di bawah Mahkamah Agung akan lebih terpacu untuk bersaing yang sehat menuju

keadaan yang lebih baik. Peradilan Agama akan lebih termotivasi untuk memberikan

pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan berdasarkan asas-asas hukum yang

ada dan berdasarkan misi kekhususan Peradilan Agama itu sendiri. Penulis ingat ketika lobi

dengan kawan-kawan di DPR, mereka mengatakan bahwa masuknya Peradilan Agama ke

Mahkamah Agung sekarang ini, di samping karena tuntutan konstitusi, peraturan perundang-

undangan dan pelaksanaan reformasi hukum, juga untuk kepentingan Peradilan Agama itu

sendiri supaya tidak dimarginalkan lagi di luar sistem.

Setelah 8 tahun pelaksanaan satu atap, penulis melihat bahwa Peradilan Agama lebih jauh berkembang dari sebelum satu atap, baik dari aspek organisasi, administrasi dan finansialnya, maupun dari aspek tehnis yudisialnya. Apa yang dikhawatirkan oleh pihak yang

tidak setuju satu atap tidaklah terbukti. Semoga ke depan, perkembangan ini akan lebih baik lagi.

Penulis melihat bahwa masalah satu atap sudah menjadi putusan politik nasional yang dinyatakan dalam suatu undang-undang. Putusan politik ini akan sangat mempengaruhi

keberadaan Peradilan Agama di masa mendatang. Banyak hal yang dapat dijadikan modal dasar dalam pengembangan Peradilan Agama di masa mendatang. Pertama, keberadaan Peradilan Agama lebih mantap dan sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya di mata

undang-undang. Kedua, unit kerja pembinaan organisasi, administrasi dan finansial terhadap

Peradilan Agama di Mahkamah Agung setingkat Direktorat Jenderal. Ada peningkatan

dibandingkan waktu di Departemen Agama. Ketiga, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan

Lingkungan Peradilan Agama sebagai pembina tehnis masih tetap ada. Keempat, persaingan

sehat semakin terbuka. Ini merupakan peluang bagi peradilan agama untuk mengimprovisasi

diri menuju badan peradilan Indonesia yang agung, sebagaimana visi Mahkamah Agung itu

sendiri.

Keadaan Peradilan Agama di masa mendatang pada dasarnya tergantung kepada

orang Peradilan Agama itu sendiri. Mampukah mereka memanfaatkan situasi dan kondisi

yang ada serta merubah tantangan menjadi peluang yang dapat melambungkan citra dan

kualitas pelayanan Peradilan Agama kepada masyarakat. Jika ya, Peradilan Agama akan lebih

berkembang di masa mendatang. Namun demikian, dukungan dari faktor eksternal seperti

Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai pemasok utama SDM Peradilan Agama, dukungan

masyarakat dan dukungan politik sangat besar artinya, bahkan dapat menentukan, dalam

pengembangan Peradilan Agama di masa mendatang.

D. P E N U T U P

Demikianlah makalah sederhana ini. Semoga menjadi bahan informasi yang

bermanfaat, sekaligus sebagai data awal bagi yang berminat untuk melakukan kajian tentang

Peradilan Agama di Indonesia.

-------------

* Makalah merupakan revisi dari makalah yang disampaikan pada acara Kuliyah Tamu pada UNISMA Malang, 17 April 2004, dalam rangka Dies Natalis UNISMA. Pemuatan makalah pada Badilag.net dimaksudkan untuk meramaikan Milad

Peradilan Agama yang ke 130. 1 Agustus 1882 1 Agustus 2012. **Adalah Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005-2012.

10

DAFTAR BACAAN:

1. Daniel Lev, Islamic Courts in Indonesia, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia: Peradilan Agama di Indonesia, oleh Z.A.Noeh, PT Intermasa, Jakarta, 1980.

2. Ditbinbapera Islam, Departemen Agama, Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangnya, Ditbinbapera Islam, Cetakan Ketiga, Jakarta,

2001

3. Ditbinbapera Islam, Departemen Agama, Seabad Peradilan Agama di Indonesia, Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1985

4. Ditbinbapera Islam Departemen Agama, Himpunan data Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2002, Ditbinbapera Islam, Jakarta, 2003

5. Ditbinbapera Islam, Departemen Agama, Himpunan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2004

6. Panitia Seminar Nasional 10 Tahun UU Peradilan Agama, 10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama, Ditbinbapera Islam-FH UI, Jakarta, 1999.

7. H. Zainal Abidin Abubakar, SH, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Ditbinpera, Jakarta, 2003