pedoman akademik fakultas hukumfhukum.upnjatim.ac.id/images/download/pafhupnjatim.pdfmahasiswa baru...

i | Pedoman Akademik - Fak. Hukum UPN “Veteran“ Jatim 2018/2019

PEDOMAN AKADEMIK

FAKULTAS HUKUM

ANGKATAN 2018/2019

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

“VETERAN” JAWA TIMUR

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya

Telp.+6231 8794313, Fax. .+6231 8794313

Website: http; //www.upnjatim.ac.id

Jawa Timur

ii | Pedoman Akademik - Fak. Hukum UPN “Veteran“ Jatim 2018/2019

iii | Pedoman Akademik - Fak. Hukum UPN “Veteran“ Jatim 2018/2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita

semua, sehingga buku Pedoman Akademik Fakultas

Hukum TA. 2018/2019 dapat disusun dan diterbitkan

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Buku pedoman Akademik ini merupakan edisi

penyempurnaan dari buku sebelumnya dengan

pertimbangan untuk menyesuaikan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan tuntutan kebutuhan stake

holder yang telah dilokakaryakan. Dengan diterbitkannya

buku pedoman akademik ini diharapkan dapat membantu

dan memberikan gambaran secara jelas dan rinci bagi

Civitas Akademika Fakultas Hukum UPN ”Veteran” Jawa

Timur.

Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak.

Surabaya, Juli 2018 DEKAN

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

iv | Pedoman Akademik - Fak. Hukum UPN “Veteran“ Jatim 2018/2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................... iii

DAFTAR ISI ...................................................................... iv

SURAT KEPUTUSAN DEKAN ...................................... vi

BAB I INFORMASI UMUM FAKULTAS HUKUM 1

A. Sejarah Fakultas Hukum ................................... 2

B. Dasar Hukum ......................................................... 4

C. Maksud dan Tujuan ............................................ 5

D. Visi dan Misi ........................................................... 6

E. Tujuan dan Sasaran .............................................. 6

F. Organisasi Fakultas Hukum .............................. 8

G. Struktur Organisasi Fakultas Hukum .......... 8

H. Tata Kerja Fakultas Hukum ............................. 9

I. Pejabat Struktural Fakultas Hukum ............. 14

J. Tenaga Dosen ........................................................ 15

K. Fasilitas Pendidikan ............................................ 16

L. Lokasi dan Alamat Kantor ................................ 16

BAB II PERATURAN AKADEMIK ........................... 18

A. Tujuan Pendidikan Hukum .............................. 18

B. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan .......... 18

C. Kegiatan Pendidikan .......................................... 19

D. Masa Studi ............................................................... 22

E. Beban Studi ............................................................ 22

F. Evaluasi Hasil Belajar ......................................... 28

G. Tata Tertib Peserta Ujian .................................. 32

H. Penilaian ................................................................. 34

v | Pedoman Akademik - Fak. Hukum UPN “Veteran“ Jatim 2018/2019

BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK ...................... 36

A. Her-Registrasi Mahasiswa ............................ 36

B. Izin Tidak Mengikuti Perkuliahan .............. 37

C. Perwalian ............................................................. 37

D. Berhenti Kuliah Sementara ........................... 39

E. Prosedur Permohonan Aktif Kuliah

Kembali ................................................................ 40

F. Keluar / Mengundurkan diri

dari Fakultas Hukum UPN

”Veteran” Jawa Timur ..................................... 41

G. Wisuda .................................................................. 42

H. Ketentuan Tambahan ..................................... 42

BAB IV PROGRAM PENDIDIKAN ........................... 43

A. Kurikulum ............................................................ 43

B. Pelaksanaan Kurikulum ................................. 45

C. Persyaratan dan Alur Mata kuliah ............. 45

D. Syarat Kelulusan ............................................... 45

BAB V SILABUS ........................................................ 56

A. Kompetensi Umum .......................................... 56

B. Kompetensi Inti .................................................. 59

BAB VI PENUTUP ........................................................ 90

vi | Pedoman Akademik - Fak. Hukum UPN “Veteran“ Jatim 2018/2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lamp. 1 Formulir Pembatalan Mata Kuliah ........................ 91

Lamp. 2 Form Permohonan Cuti/Aktif Kuliah ................. 92

Lamp. 3 Tim Penyusun ................................................................ 93

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

vii | Pedoman Akademik - Fak. Hukum UPN “Veteran“ Jatim 2018/2019

1 | Pedoman Akademik - Fak. Hukum UPN “Veteran“ Jatim 2018/2019

BAB I

INFORMASI UMUM FAKULTAS HUKUM

Fakultas Hukum (FH) sebagai fakultas yang masih

muda yang ada di lingkungan UPN ”Veteran” Jawa Timur. Sejak

tanggal 6 Oktober 2014 UPN “Veteran” Jawa Timur beralih

status menjadi Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Program Pendidikan yang dikelola program Sarjana Strata Satu

(S1) dengan Program Studi Ilmu Hukum operasionalnya secara

resmi dimulai sejak dikeluarkannya izin dari Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional

No.183/D/T/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi S1 Ilmu Hukum pada

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur

kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Fakultas Hukum

UPN ”Veteran” Jawa Timur. Berkaitan dengan kegiatan

perkuliahan, pada awalnya dilakukan di gedung Giri Pustaka

sebelum menempati gedung sendiri. Sejak tanggal 7 Juli 2007

yang ditandai dengan peresmian Gedung Giri Satya (memiliki 3

lantai) oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan RI,

maka Fakultas Hukum telah memiliki gedung sendiri. Dengan

demikian, seluruh kegiatan perkuliahan dan akademik fakultas

terpusat di Gedung Giri Satya.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan proses

pendidikan dan pengajaran yang memiliki kesamaan arah,

gerak dan tujuan, maka dipandang perlu disusun dan

diterbitkan buku Pedoman Akademik TA 2018/2019 bagi

mahasiswa baru dan civitas akademika Fakultas Hukum UPN

”Veteran” Jawa Timur.


A. Sejarah Fakultas Hukum

Pendirian Fakultas Hukum di lingkungan UPN

“Veteran“ Jawa Timur pada awalnya merupakan prakarsa

Rektor UPN “Veteran“ Jawa Timur yang saat itu dijabat oleh

Brigjen. (Purn.) Suparyo Sri Indrantoro, M.Pkn. Gagasan ini

ditindaklanjuti penyiapan SDM dengan menyekolahkan sdr

Sutrisno, SH kejenjang Stata dua (S2) dengan harapan

dikemudian hari memiliki dosen yang kompeten dan

berkualitas untuk bisa mengelola program studi Ilmu

Hukum.

Pada tahun 2001, Tim Survey yang beranggotakan

Haryo Sulistiyantoro, SH., P. Handoko, S.Sos., SH., Ir. Jusuf

Mahdi., Sutrisno, SH., dan Subani, SH., M.Si., menemukan

fakta yang menunjukkan trend positif minat masyarakat

terhadap Pendidikan Tinggi Hukum. Tindak lanjut dari

perolehan hasil survey tersebut, kemudian oleh tim

dirumuskan dan diajukan dalam sebuah proposal induk

pendirian Fakultas Baru, tetapi pada saat itu belum bisa

disetujui oleh Pimpinan UPN “Veteran“ Jatim beserta BPH

UPN “Veteran“ Jatim karena SDM yang dimiliki pada saat itu

dianggap belum mencukupi.

Pada tanggal ± 10 April 2006 Bpk Rektor Mayjen.

(Purn.) Drs. H. Warsito. SH., MM memalui Pembantu Rektor

I memerintahkan kepada Sdr Sutrisno, SH, M.Hum ditemani

Sdr Hariyo Sulistiyantoro, SH, untuk memaparkan rencana

pendirian Progdi Ilmu Hukum pada 12 April 2006

dihadapan senat Universitas UPN “Veteran“ Jatim,

Alhamdulillah Senat Universitas menyetujui rencana

pendirian Fakultas Hukum di UPN “Veteran” Jawa Timur.

Selanjutnya secara legal formal diterbitkan Surat Perintah


Rektor Nomor: SPRINT/296/VIII/2006 tentang

Pembentukan Struktur Organisasi dan Jabatan di Fakultas

Hukum UPN “Veteran“ Jatim. Puncaknya pada tanggal 4

September 2006 dalam Rapat Senat Terbuka yang diikuti

oleh seluruh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas,

mahasiswa baru dan seluruh orang tua mahasiswa baru,

Ketua BP UPN “Veteran“ YKBPS melakukan pemukulan

gong tanda peresmian berdirinya Fakultas Hukum UPN

“Veteran“ Jatim sekaligus secara simbolis melakukan

penyematan pin kepada perwakilan mahasiswa angkatan

pertama Fakultas Hukum yang berjumlah 96 orang.

Peran vital infrastruktur gedung perkuliahan dan

beberapa fasilitas pendukung bagi sebuah institusi

pendidikan tinggi segera ditindaklanjuti Pimpinan UPN

“Veteran” Jatim dengan menerbitkan Skep

No.39/XI/2006/YKBPS oleh Yayasan Kejuangan Panglima

Besar Sudirman di bawah pembinaan Kementrian

Pertahanan RI disetujui rencana pembangunan gedung

Fakultas Hukum yang terdiri dari 3 lantai lengkap dengan

fasilitasnya. Pembangunan gedung Fakultas Hukum

terletak di jalan lingkar selatan kampus UPN “Veteran”

Jatim yang menghadap ke selatan dengan target

penyelesaian sebelum tahun ajaran baru 2007/2008.

Dengan demikian, pada saat tahun ajaran baru gedung baru

Fakultas Hukum sudah bisa digunakan oleh mahasiswa.

Komitmen menciptakan lulusan Fakultas Hukum

yang berkualitas diwujudkan Rektor UPN “Veteran” Jatim

dengan pembentukan Pusbankum (Pusat Studi

Pengembangan dan Advokat Hukum) UPN Veteran Jatim.

Pusbankum ini dibentuk sebagai bagian dari laboratorium

mahasiswa Fakultas Hukum untuk melakukan pelayanan

hukum bagi Civitas Akademika UPN dan Masyarakat yang


membutuhkan bantuan hukum dan konsultasi. Pusbankum

dalam implementasinya melibatkan peran serta aktif

mahasiswa Fakultas Hukum dengan bimbingan dosen

Fakultas Hukum. Disinilah peranan mahasiswa untuk

melakukan pendampingan dan konsultasi hukum kepada

masyarakat untuk mengasah dan mempertajam nilai

kepakaran mahasiswa dalam pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Selain fasilitas utama ruang perkuliahan,

pembangunan gedung Fakultas Hukum dilengkapi dengan

fasilitas pendukung lainnya, yakni ruang laboratorium

pengadilan semu yang terdiri dari peradilan perdata dan

pidana, peradilan agama, peradilan TUN dan sebagainya

yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Fakultas

Hukum dilengkapi ruang pelayanan mahasiswa, ruang baca,

ruang penjaminan mutu, BEM dan BLM Fakultas Hukum.

Pimpinan Fakultas Hukum untuk pertama kalinya

Dekan dirangkap oleh Rektor UPN “Veteran” Jatim Mayjen.

(Purn.) Drs. H. Warsito. SH., MM., Kaprogdi Sutrisno, SH,

M.Hum, dan selanjutnya Plt. Dekan dijabat Drs. Ec. Khusnul

Hadi, SH. MS., yang dibantu Pembantu Dekan Haryo

Sulistiyantoro, SH., Kaprogdi Ilmu Hukum Sutrisno, SH.

M.Hum., Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016

Fakultas Hukum dipimpin oleh Hariyo Sulistyantoro,

SH.,MM sebagai dekan. Tahun 2016 sampai dengan saat ini

Fakultas Hukum dipimpin oleh Dr. H. Sutrisno, SH.,M.Hum

B. Dasar Hukum

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan

Nasional.

2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang

Pendidikan Tinggi.


4. Keputusan Menhankam Nomor Kep/01/II/1993

tanggal 27 Februari 1993 tentang Penataan UPN

”Veteran” Jawa Timur.

5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam

No.0307/0/1994 UPN ”Veteran” melalui Pelaksanaan

Keterkaitan dan Kesepadanan.

6. Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas

No.183/D/T/2007 tanggal 30 Januari 2007 perihal Izin

Penyelenggaraan Program Studi S1 Ilmu Hukum pada

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa

Timur.

7. Surat Keputusan Rektor Nomor Skep/31/V/2007

tentang Peraturan Akademik.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pedoman akademik

Buku pedoman akademik merupakan petunjuk

teknis yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Program

Studi Ilmu Hukum untuk mengarahkan dan membantu

dosen dan mahasiswa dalam pelaksanakan perkuliahan

dan penyelesaian studi.

2. Tujuan pedoman akademik

a). Sebagai media informasi yang menjelaskan segala

hal yang dibutuhkan mahasiswa dalam

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perkuliahan

b). Untuk mewujudkan kesamaan arah dan gerak

civitas akademika Fakultas Hukum dalam

pelaksanaan kegiatan akademik.


D. Visi dan Misi

Visi Fakultas Hukum

Menjadikan Fakultas Hukum Yang Unggul berkarakter bela

negara menghasilkan lulusan kompeten baik teoritis

maupun praktis

Misi Fakultas Hukum

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan

hukum secara teoritis dan praktis

2. Menyelenggarakan budaya riset yang berdaya guna

untuk memecahkan persoalan hukum masyarakat

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat

untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

4. Menyelenggarakan tata kelola yang bersih menuju

pengelolaan anggaran yang akuntabel guna mendukung

sarana prasana yang memadai dan peningkatan kualitas

sumber daya manusia

5. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang

terkait dengan pengembangan Fakultas Hukum dasar-

dasar ilmu hukum.

E. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Fakultas Hukum

Berpijak dari misi tersebut di atas, maka dirumuskan

tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Hukum UPN

“Veteran” Jawa Timur,. Adapun rumusan tujuannya

adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan sarjana hukum yang memahami dan

konsep dasar ilmu hukum secara menyeluruh dan

mampu menerapkan dalam memecahkan masalah

masalah hukum yang terjadi di masyarakat


2. Menghasilkan penelitian dibidang hukum dalam

mewujudkan rekayasa sosial

3. Mewujudkan kesadaran hukum pada masyarakat

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4. Menghasilkan tata kelola fakultas hukum yang bersih

untuk mencapaipengelolaaan yang akuntable, dosen

dan tenaga kependidikan yang unggul serta pengelolaan

sarana prasarana yang terpadu

5. Menghasilkan kerjasama yang menguntungkan dengan

lembaga-lembaga hukum dan pengguna lainnya baik

lokal maupun nasional

Sasaran

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa

dan lulusan Fakultas Hukum yang kompeten baik

dalam penguasaan teoritis maupun kemampuan

praktis.

2. Meningkatnya produktifitas penelitian dan output

penelitian yang berupa publikasi baik nasional

maupun internasional termasuk kekayaan

intelektual

3. Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yang berbasis penelitian dalam

memecahkan persoalan hukum serta

pemberdayaan

4. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten

dalam menjalankan program akademik dan non

akademik

5. Tersedianya sistem manajemen SDM berbasis

kompetensi dan mendukung iklim pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Terwujudnya tata kelola institusi yang baik dalam

bidang akademik dan non akademik


6. Terciptanya standarat mutu terhadap input, proses

maupun luaran.

7. Tersedianya sumber pendanaan yang

berkelanjutan

8. Tersedianya sistem tata kelola pendanaan yang

efektif dan efisien

9. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

untuk mendukung program pengembangan

akademik dan non akademik

10. Kerjasama yang menguntungkan dengan lembaga-

lembaga hukum dan pengguna lainnya baik lokal

maupun nasional

F. Organisasi Fakultas Hukum

Berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan

Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Nomor:

Kep/18/YKPP/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur,

maka Fakultas Hukum memiliki susunan organisasi sebagai

berikut:

1. Senat Fakultas Hukum

2. Unsur Pimpinan

3. Unsur Pembantu Pimpinan

4. Program Studi Ilmu Hukum

5. Unsur Penunjang

G. Struktur Organisasi Fakultas Hukum

Struktur Organisasi Fakultas Hukum

berdasarkan Organisasi Tata Kerja Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah

sebagai berikut:


Gambar 1. Struktur Organisasi Fakultas Hukum

UPN “Veteran” Jawa Timur

-- - -

H. Tata Kerja Fakultas Hukum

1. Senat Fakultas Hukum

Senat Fakultas Hukum merupakan badan

normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan

Fakultas Hukum yang mempunyai kewenangan pokok

sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas dan

program studi.

DEKAN

WD I, WD II, WD III

Koordinator

Program Studi

Ka. Subbag.

Tata Usaha

Kelompok

Dosen

Senat

Fakultas


b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi

akademik, kecakapan serta kepribadiaan dosen.

c. Merumuskan norma dan tolok ukur

penyelenggaraan fakultas.

d. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas

atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

e. Menyelenggarakan pemilihan bakal calon dekan

sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan

Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk

diangkat sebagai Pimpinan Fakultas

g. Mengkaji, menyempurnakan dan menyarankan

rencana anggaran pendapatan dan belanja DIPA

fakultas kepada rektor.

h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi

civitas akademika.

i. Memberikan pertimbangan / persetujuan dekan

dalam proses pengangkatan jabatan sewadek dan

pengangkatan Fungsional Edukatif Guru Besar serta

usulan kenaikan pangkat jabatan Fungsional

Edukatif Asisten Ahli dan Lektor

j. Menanggapi dan memutuskan penyelesaian kasus-

kasus pelanggaran etika akademika dan

pelanggaran aturan-aturan yang dapat

mencemarkan nama baik fakultas / universitas,

bilamana pelanggaran dilakukan dosen atau

mahasiswa. Senat Fakultas dapat juga memutuskan

untuk menyampaikan sesuatu yang tidak dapat

diatasi di tingkat fakultas kepada Senat Universitas

untuk ditangani pada tingkat yang lebih tinggi.


k. Membahas dan memecahkan persoalan-persoalan

yang diajukan oleh Pimpinan Universitas untuk

memperoleh tanggapan dan saran Senat Fakultas.

Senat Fakultas diketuai oleh dekan dan

anggotanya terdiri dari Wakil Dekan I, II dan III

Koordinator Program Studi, dan 2 (dua) orang

perwakilan dosen dari program studi Ilmu Hukum.

2. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan Fakultas Hukum UPN ”Veteran”

Jawa Timur terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan I, II, III

yang memiliki tugas meliputi Wakil Dekan I Bidang

Akademik, dan Wakil Dekan II Bidang Administrasi,

Keuangan dan Umum Wakil Dekan III Bidang

Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni

a. Dekan

Dekan mempunyai wewenang pokok

memimpin, mengawasi dan mengendalikan

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian

dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat

serta civitas akademika. Dalam melaksanakan tugas

Dekan dibantu oleh Wadek I dan wadek II.

b. Wakil Dekan I (Wadek I)

Wadek I mempunyai tugas pokok

membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan

pengembangan serta pengabdian pada masyarakat

dan pelaksanaan di bidang pendidikan yang bersifat

kurikuler.


c. Wakil Dekan II (Wadek II)

Wadek II mempunyai tugas pokok


kegiatan di bidang administrasi umum.

d. Wakil Dekan III ( Wadek III)

Wadek III mempunyai tugas pokok


kegiatan dibidang kemahasiswaan, kerjasama dan

alumni.


Unsur pembantu pimpinan terdiri dari Kepala

Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum,

Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran,

Mahasiswa dan Alumni, Pejabat Pelaksana Keuangan

Satuan Kerja.

a. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (Ka Bag TU)

Membidangi pelaksanaan urusan

ketatausahaan dan kerumahtanggaan Fakultas

Hukum.

b. Kepala Sub Bagian Umum (Ka Sub Bag Umum)

Mempunyai tugas mengatur urusan

kepegawaian, perlengkapan, ketatausahaan dan

kerumahtanggaan dalam lingkungan Fakultas

Hukum.

c. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran,

Mahasiswa dan Alumni (Ka Sub Bag Dikjar. Mawa

dan Alumni)

Mempunyai tugas pokok mengurus

pelayanan administrasi terhadap aktivitas

pendidikan, pengajaran, kemahasiswaan dan

alumni

d. Pejabat Pelaksana Keuangan Satuan Kerja (PPKSK)


Mempunyai weweang pokok melaksanakan

penyaluran dana, pembukuan, pengawasan dan

pengendalian keuangan di lingkungan Fakultas

Hukum

4. Program Studi Ilmu Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

UPN ”Veteran” Jawa Timur terdiri dari Ketua Program

Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium

Program Studi, Kelompok Dosen, Kelompok Peneliti

dan Pengabdian kepada Masyarakat.

a. Koordinator Program Studi

Ketua mempunyai wewenang pokok

melaksanakan pendidikan dan pengajaran,

penelitian terapan dan pengabdian pada

masyarakat serta melaksanakan pembinaan civitas

akademika program studi.

b. Kepala Laboratorium Program Studi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan

pembinaan dan pelayanan laboratorium program

studi untuk menunjang pelaksanaan pendidikan,

pengajaran dan penelitian.

5. Unsur Penunjang

Unsur penunjang merupakan perangkat

penunjang kelengkapan fakultas yang menunjang

penyelenggaraan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi di

Fakultas Hukum. Unsur penunjang tersebut terdiri dari

Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan Tim Penjaminan

Mutu Program Studi.

a. Tim Penjaminan Mutu Fakultas

Tim mempunyai wewenang pokok

membantu BPM dan Pimpinan Fakultas dalam


terjaminnya pelaksanaan sistem penjaminan mutu

dan peningkatannya di tingkat fakultas. Tim ini

diketuai oleh Wakil Dekan I dengan sekretaris

Wakil Dekan II dan anggotanya terdiri dari

perwakilan dosen dan mahasiswa.

b. Tim Penjaminan Mutu Program Studi

Tim mempunyai wewenang pokok

membantu Fakultas dan Ketua Program Studi dalam

terjaminnya pelaksanaan sistem jaminan mutu di

tingkat Program studi. Tim ini diketuai oleh

Sekretaris Program Studi dan anggotanya terdiri

dari perwakilan dosen dan mahasiswa.

I. Pejabat Struktural di Lingkungan Fakultas Hukum

Pejabat-pejabat struktural di lingkungan Fakultas

Hukum saat ini, yaitu:

1. Pimpinan

Dekan : Dr. Sutrisno, SH, M.Hum.

Wakil Dekan I : Mas Anienda Tien Fitriyah,SH, MH.

Wakil Dekan II : Dra. Ec. Nurjanti Takarini, MSi.

Wakil Dekan III : Dra. Endang Iriyanti, MM


Ka. Sub. Bag Tata Usaha : Susanto, SE.

BPP : Lilik Agus Setiani, SE, MM.

Pendidikan dan Pengajaran: Kusno

3. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum

Koordinator : Fauzul Aliwarman, SH, M.Hum.

Ketua Lab. Dasar : -

Ketua Lab. Terapan : Eko Wahyudi, SH, MH.


J. Tenaga Dosen

1. Tenaga Dosen Tetap:

a. Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.

b. Mas Anienda Tien Fitriyah, S.H., M.H.

c. Fauzul Aliwarman, S.H.I., M.Hum.

d. Eko Wahyudi, S.H., M.H.

e. Dr. Warsito, S.H., M.M.

f. Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.

g. Sri Maharani M.T.V.M., S.H.,M.H.

h. Panggung Handoko, S.Sos., S.H., M.M.

i. Yana Indawati, SH., M.Kn.

j. Wiwin Yulianingsih, S.H., MKn.

k. Anajeng Esri Edhi M., S.H., M.H.

l. Proborini Hastuti, S.H., M.H.

m. Teddy Prima Anggriawan., S.H., S.Sos., M.Kn.

n. Novia Ayu Permatasari, S.H., M.H.

o. Rohmatul Faizah, S.Pd.I., M.Pd.I.

2. Tenaga Dosen Tidak Tetap (LB):

a. Akademisi

1) Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

2) Drs. Zawawi, S.Pd.I., M.M.

3) Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H.

b. Praktisi

Dr. Broto Suwiryo, S.H., M.Hum.


K. Fasilitas Pendidikan

1. Ruang Perkuliahan dengan pencahayaan yang memadai

dilengkapi dengan fasilitas sound system, LCD, AC,

White Board.

2. Ruang perkantoran dan administrasi

3. Ruang Koordinator Program Studi

4. Ruang Dosen.

5. Ruang sekretariat BEM.

6. Ruang Sekretariat BLM

7. Ruang Baca FH.

8. Sistem Pembelajaran Elektronik e-Learning.

9. Ruang Seminar Utama.

10. Ruang Rapat / Persidangan Umum.

11. Laboratorium dan perangkat praktek peradilan semu

yang dilengkapi dengan ruang penjara, ruang hakim

dan advokad.

12. Laboratorium Komputer.

13. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum

14. Fasilitas Musholla dan Masjid UPN ”VETERAN” Jatim.

15. Fasilitas dan sarana olahraga.

16. Lahan Parkir yang luas.

17. Kantin.

18. Toilet

19. Papan Informasi Civitas Akademika.

20. Ruang Laboratorium non Litigasi

L. Lokasi dan Alamat Kantor

Fakultas Hukum UPN ”Veteran” Jawa Timur

Gedung Giri Satya Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar

Surabaya

Telp.+6231 8794 313, Fax. .+6231 8794 313


Website: http: //www.upnjatim.ac.id. dan

www.fh.upnjatim.ac.id,

e-mail: [email protected]

Jawa Timur 60294

http://www.fh.upnjatim.ac.id/


BAB II

PERATURAN AKADEMIK

A. Tujuan Pendidikan Hukum

1. Terciptanya lulusan yang profesional dan handal di

bidang hukum yang memiliki semangat kejuangan dan

rasa kebangsaan yang tinggi.

2. Terciptanya lulusan yang peka dan memiliki kepedulian

terhadap penegakan hukum dan keadilan bagi

masyarakat luas.

3. Terbentuknya atmosfir akademik yang kondusif untuk

menghasilkan penelitian aplikatif bagi pembangunan

hukum di Indonesia.

B. Sistem Penyelengaraan Pendidikan

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa

Timur menyelenggarakan program pendidikan dengan

menggunakan Sistim Semi Satuan Kredit Semester (SKS)

murni untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban

kerja dosen, pengalaman belajar dan penyelenggaraan

program yang dilaksanakan dalam satu semester. Satuan

Kredit Semester adalah takaran penghargaan terhadap

pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester

melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 50 menit

perkuliahan atau 60 menit praktikum, yang diiringi oleh

sekitar 50 – 60 menit kegiatan terstruktur dan 50 – 60

menit kegiatan mandiri.

1. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem

penyeenggaraan dengan menggunakan satuan kredit

semester (SKS) untuk menyatakan beban studi

mahasiswa, beben kerja dosen, pengalaman belajar, dan

beben penyelenggaraan program.


2. Semester adalah satuan prosespembelajaran efektif

selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester

3. Kegiatan terjadwal adalah kegiatan belajar dengan

dosen secara terjadwal.

4. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar yang

direncanakan oleh dosen tetapi tidak terjadwal.

5. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang

dilakukan oleh mahasiswa atas prakarsa sendiri untuk

mendalami materi atau untuk mengerjakan tugas-tugas

yang diberikan oleh dosen.

Contoh:

Seorang mahasiswa mengambil mata kuliah

Pengantar Ilmu Hukum. Dengan bobot kredit 4 SKS, berarti

mahasiswa tersebut perlu menyediakan waktu sekurang-

kurangnya = 1 SKS x (50 menit kegiatan terjadwal + 50

menit kegiatan terstruktur + 50 menit kegiatan mandiri) =

2,5 jam perminggu selama satu semester.

Setiap mahasiswa baru dalam satu semester

pertama mengambil paket 19 SKS. Hal ini berarti, setiap

mahasiswa baru perlu menyediakan waktu sekurang-

kurangnya = 19 SKS x (50 menit kegiatan terjadwal + 50

menit kegiatan terstruktur + 50 menit kegiatan mandiri) =

45 jam perminggu selama satu semester.

C. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur dalam satu

Tahun Ajaran dibagi menjadi semester gasal dan semester

genap. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satu tahun

akademik ditetapkan oleh Fakultas Hukum dengan


mengacu pada kalender akademik yang diterbitkan oleh

universitas .

1. Masa Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan setiap semester

berlangsung selama ± 20 minggu kerja yang terdiri dari:

a. Masa perencanaan beban studi selama satu minggu

b. Masa perkuliahan selama minimal 14 minggu – 16

minggu

c. Masa ujian tengah semester selama 2 minggu

d. Masa persiapan ujian akhir semester selama 1

minggu

e. Masa ujian akhir semester selama 2 minggu

2. Jenis Perkuliahan

Masa perkuliahan dibedakan atas perkuliahan

teori, perkuliahan praktik dan praktik laboratorium.

a. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang berupa

kajian dan penguasan teori.

b. Perkuliahan praktek adalah perkuliahan yang

berupa pelatihan memecahkan permasalahan yang

berkaitan dengan teori.

c. Praktek laboratorium adalah perkuliahan yang

berupa aplikasi pengujian teori dalam situasi dan

kondisi yang terbatas.

d. Laboratorium komputer adalah perkuliahan yang

berupa aplikasi dengan menggunakan sarana

komputer sesuai dengan bidang keilmuannya.

e. Perkuliahan selektif merupakan perkuliahan untuk

mata kuliah tertentu yang diselenggarakan secara

sentralistik oleh universitas pada pusat-pusat yang

ada di lingkungan Universitas Pembangunan

Nasional ”Veteran” Jawa Timur.


f. Perkuliahan e-Learning adalah kuliah yang bersifat

komplemen dengan memanfaatkan kecanggihan

alat komunikasi.

3. RPP, RPS dan Silabus

Fakultas mengharuskan dosen pengasuh atau

pengampu mata kuliah menyampaikan RPP, RPS dan

Silabus ke program studi pada setiap awal semester

yang antara lain memuat:

a. Materi kuliah selama satu semester.

b. Macam dan banyaknya tugas yang harus

diselesaikan oleh mahasiswa peserta dan bobot

penilaian untuk tiap-tiap tugas.

c. Materi ujian tengah semester dan ujian akhir

semester .

4. Ketidakhadiran Dosen

Dosen apabila berhalangan hadir dalam

memberikan kuliah, maka dosen bersangkutan 2 (dua)

hari sebelumnya harus memberi tahu petugas

perkuliahan untuk disampaikan kepada mahasiswa

peserta. Dosen bersangkutan wajib mengganti

pelaksanaan perkuliahan yang terhalang pada

kesempatan lain dalam semester berjalan.

5. Paserta Kuliah

Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan

perkuliahan suatu mata kuliah adalah mahasiswa yang

namanya tercantum dalam daftar peserta kuliah. Dalam

kegiatan perkuliahan, setiap mahasiswa perlu

mengikuti kegiatan perkuliahan secara teratur.


Kehadiran mahasiswa akan menentukan berhak

tidaknya mahasiswa tersebut mengikuti ujian.

Kehadiran mahasiswa minimal 90 % dari riil

perkuliahan yang dilaksanakan. Bagi mahasiswa yang

tidak memenuhi ketentuan tersebut, tidak

diperkenankan mengikuti ujian tengah dan akhir

semester kecuali ada alasan yang benar dan bisa

dipertanggungjawabkan.

D. Masa Studi

Masa studi normal untuk menyelesaikan total

beban studi sebanyak minimal 144 SKS adalah 4 tahun.

Penentuan kriteria masa studi normal ditentukan sebagai

berikut:

1. Masa studi normal bagi mahasiswa baru dihitung sejak

saat pertama kali terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran”

Jawa Timur di luar berhenti semester (cuti kuliah).

2. Masa studi normal bagi mahasiswa alih jalur dan alih

program disetarakan dengan telah menempuh 4

semester di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional ”Veteran” Jawa Timur di luar berhenti

semester (cuti kuliah).

E. Beban Studi

1. Jumlah total beban studi mahasiswa pada Fakultas

Hukum adalah 144 SKS.

2. Beban studi maksimum yang boleh diambil mahasiswa

dalam satu semester berpedoman pada besarnya

Indeks Prestasi Semester (IPS) yang telah dicapai pada

semester sebelumnya sebagai berikut:


Indeks Prestasi

Semester

Predikat Beban Studi

Maksimum

>3.00 Sangat baik 24 SKS

2.50 – 2.99 Baik 22 SKS

2.00 – 2.49 Cukup 20 SKS

1.50 – 1.99 Kurang 17 SKS

<1.50 Kurang sekali 14 SKS

a. Beban Studi Awal

Penentuan beban studi awal bagi

mahasiswa baru, mahasiswa alih jalur dan

mahasiswa alih program ditentukan sebagai

berikut:

1) Mahasiswa baru:

a) Tahun pertama (semester gasal dan genap),

beban studi dan mata kuliah paket

ditentukan oleh Ketua Program Studi Ilmu

Hukum

b) Semester berikutnya, beban studi

ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai.

2) Mahasiswa alih jalur dan alih program:

a) Semester pertama, beban studi dan mata

kuliah ditentukan oleh Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

b) Semester berikutnya, beban studi

ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai.

b. Pemilihan Mata Kuliah

Dalam memilih mata kuliah pada satu semester,

setiap mahasiswa perlu memperhatikan beberapa

hal sebagai berikut:


1) Pedoman prasyarat dan alur pengambilan mata

kuliah tiap semester dapat dilihat pada BAB IV

yang memuat tentang kurikulum

2) Mata kuliah prasyarat. Matakuliah prasyarat

harus ditempuh lebih dahulu sebelum

menempuh mata kuliah yang menuntut

prasyarat. Kelulusan untuk mata kuliah

prasyarat minimal memperoleh nilai C-.

3) Mata kuliah kompetensi pilihan / konsentrasi

dapat diprogram apabila mahasiswa

bersangkutan telah mengumpulkan > 109 sks.

Pemilihan mata kuliah kosentrasi diajukan

sesuai bidang minat dan bakatnya.

4) Kuliah Kerja Nyata / KKN (bagi mahasiswa yang

mengambil KKN) boleh diambil, apabila

mahasiswa yang bersangkutan telah mencapai

sekurang-kurangnya 100 SKS dengan Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75, tidak ada

nilai D dan telah mengikuti kegiatan ilmiah di

lingkungan Fakultas Hukum sesuai dengan

kredit point kegiatan yang ditentukan oleh

Program Studi Ilmu Hukum.

5) Skripsi boleh diprogram, apabila mahasiswa

yang bersangkutan telah mencapai sekurang-

kurangnya 120 SKS dengan Indeks Prestasi

Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2.5, tidak

ada nilai D, mata kuliah metodologi penelitian

hukum minimal memperoleh nilai C,

melampirkan sertifikat lulus Masa Orientasi

Bersama dan sertifikat Seminar Nasional

sebanyak 2 buah.


6) Batas waktu bimbingan skripsi ditetapkan

maksimal selama satu tahun, jika dalam rentang

waktu 1 tahun belum selesai, maka dapat

mengajukan perpanjangan satu tahun lagi yang

merupakan batas waktu terakhir untuk

bimbingan skripsi.

c. Perencanaan Beban Studi

Masa perencanaan beban studi tiap semester

ditetapkan dalam kalender akademik. Dalam

merencanakan beban studi, mahasiswa perlu

mengikuti kegiatan Bimbingan Rencana Studi (BRS)

yang dibimbing oleh pembimbing akademik dengan

berpedoman pada:

1) Indeks Prestasi Semester (IPS) reguler yang

dicapai pada semester tersebut.

2) Kurikulum.

3) Daftar mata kuliah yang ditawarkan .

4) Prasyarat mata kuliah.

5) Jadwal mata kuliah.

d. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan

di UPN ”Veteran” Jawa Timur dilaksanakan

sepenuhnya oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat

(LPM) UPN dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa

yang telah memenuhi syarat. Realisasi KKN dibagi

dalam dua bentuk format kegiatan, yaitu:

1) Kuliah Kerja Nyata reguler, yaitu yang

dilaksanakan selama dua minggu.

2) Kuliah Kerja Nyata tematik, yaitu yang

dilaksanakan selama 3 bulan.


e. Studi Orientasi Lapangan

Setiap mahasiswa Fakultas Hukum yang

menempuh mata kuliah Hukum Acara Pidana,

Perdata, PTUN, Pengadilan Agama dan Pengadilan

Militer diwajibkan melakukan kuliah Praktek Kerja

Lapangan / Studi Orientasi lapangan dan langsung

dibimbing oleh dosen pengampunya. Evaluasi

pembelajaran terhadap pelaksanaan PKL bagi

mahasiswa dilakukan dalam bentuk simulasi

praktek persidangan di laboratorium peradilan

semu.

f. Praktek Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)

Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti

Praktek Latihan Kemahiran Hukum setelah

menempuh minimal 100 SKS. Prosedur dan Tata

Cara PLKH diatur lebih lanjut dalam Buku Panduan

PLKH Progdi Fakultas Fakultas.

g. Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi (Magang)

Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti

PKL Profesi dan dapat diprogram apabila

mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan

beban studi minimal 110 sks atau telah menempuh

semua mata kuliah Hukum Acara.

h. Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dapat diprogram apabila

mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan

beban studi matakuliah minimal 130 sks dengan

IPK minimal 2.50 tidak ada nilai D dari mata kuliah

yang sudah ditempuh.


i. Ujian Komprehensif (Ujian Skripsi)

Ujian Komprehensif merupakan evaluasi

pembelajaran terakhir mahasiswa dalam

menyelesaikan seluruh masa studi di Fakultas

Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan

“Sarjana Hukum” (SH). Mahasiswa yang akan

mengikuti ujian komprehensif, harus memenuhi

beberapa ketentuan sebagai berikut:

1) Masih berstatus sebagai mahasiswa aktif dan wajib melakukan Her-registrasi serta entry Skripsi

2) Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang

dipersyaratkan pada kurikulum Fakultas

Hukum.

3) Telah memenuhi standar nilai TOEFL minimal

450 pada saat mendaftar ujian skripsi.

4) Telah mengikuti dan lulus program Sertifikasi

Komputer.

5) Telah memenuhi kredit kegiatan ilmiah ekstra

kurikuler yang ditentukan oleh Koordinator

Program Studi Ilmu Hukum.

6) Telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi

(Magang).

Yudisium Skripsi

Setelah ujian skripsi dilaksanakan maka akan

diumumkan hasil ujian ( Tidak Lulus / Lulus

dengan revisi) oleh ketua Tim Penguji. Bagi yang

dinyatakan tidak lulus maka harus dilakukan ujian

ulang setelah mendapat persetujuan dari dosen

pembimbing.


Batas waktu revisi ujian

Batas waktu revisi ujian skripsi adalah 2 (dua)

minggu setelah ujian dilaksanakan, jika tidak dapat

menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan,

maka mahasiswa yang bersangkutan berhak

mengajukan perpanjangan revisi selama-lamanya 1

(satu) minggu, jika masih juga belum dapat

menyelesaikan pada masa perpanjangan, maka

ujian dinyatakan BATAL dan harus mengulang.

j. Yudisium

Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah

selesai menempuh ujian komprehensif dan

dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda sarjana.

Untuk menentukan kelulusan, maka dilakukan

rapat yudisium sarjana dengan prasayarat

sebagai berikut:

1) Telah menempuh seluruh mata kuliah minimal

144 sks dan tidak ada nilai D

2) Telah menyelesaikan seluruh kewajiban revisi

sesuai dengan yang ditentukan oleh dosen

penguji.

3) Telah menyelesaikan semua kewajiban

administrasi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

F. Evaluasi Hasil Belajar

1. Evalusi Pendidikan

a. Evaluasi hasil belajar dipandang perlu dilakukan

untuk mengetahui capaian kemajuan belajar

Mahasiswa Fakultas Hukum.

b. Evaluasi pertama dilaksanakan pada 2 tahun

pertama (semester 1 s/d 4), dalam hal ini


mahasiswa diwajibkan telah memenuhi persyaratan

akademik, yakni:

1) Jumlah SKS minimal yang diperoleh 35 SKS,

nilai C maksimal 25% dari mata kuliah yang

telah ditempuh.

2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal >2.00.

c. Evaluasi kedua dilaksanakan pada 2 tahun kedua

(semester 5 s/d 8), dalam hal ini mahasiswa

diwajibkan telah memenuhi persyaratan akademik

yakni:

1) Jumlah SKS minimum yang diperoleh 70 SKS,

nilai C maksimum 25% dari mata kuliah yang

telah ditempuh.

2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal >2.00.

d. Jika hasil evaluasi pada 2 tahun pertama atau pada

2 tahun kedua kurang dari ketentuan di atas, maka

mahasiswa dinyatakan Drop Out (DO).

e. Batas waktu Program Pendidikan Sarjana Strata

Satu (S1) harus telah diselesaikan paling lama

dalam 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh)

tahun (termasuk skripsi).

2. Nilai Akhir

Keberhasilan mahasiswa dalam menempuh

beban mata kuliah tiap semesternya diukur melalui

perolehan hasil ujian tengah semester dan akhir

semester, yang kemudian dinyatakan dengan huruf.

Nilai huruf disebut huruf mutu dan bobot kuantitatifnya

(angka mutu) disebut angka mutu sebagai berikut:


3. Tingkat Keberhasilan

Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk

semua mata kuliah yang diambil pada tiap semester

dinyatakan dengan bilangan yang disebut Indeks

Prestasi Semester (IPS) dan untuk semua mata kuliah

yang diambil sampai dengan empat semester

dinyatakan dengan bilangan yang disebut Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK).

a. Indeks prestasi ditulis sampai dengan dua angka di

belakang koma. Besar Indeks Prestasi Semester

(IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung

dari jumlah hasil kali antara bobot kredit (K) yang

diambil dengan nilai (N) yang diperoleh.

IPS/IPK = ( K x N )

Jumlah K

b. Apabila terdapat mata kuliah memiliki dua nilai

atau lebih yang berbeda, maka penghitungan IPK

didasarkan pada nilai dengan bobot yang tertinggi.

ANGKA NILAI BOBOT

80— KE ATAS A 4,00

75 – 79 A- 3,75

72 – 75 B+ 3,50

68 – 71 B 3,00

64 – 67 B- 2,75

58 – 63 C+ 2,50

54 – 57 C 2,00

50 – 53 C- 1,75

46 – 49 D+ 1,50

42 – 45 D 1,00

00 – 41 E 0,00


c. Semua mata kuliah yang bernilai C atau kurang

wajib diulang pada semester lain.

d. Setiap mahasiswa diberi kesempatan untuk

memperbaiki perolehan nilai dari mata kuliah yang

bernilai D sampai C+ dengan mengulangi

perkuliahannya.

e. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian semester

tanpa alasan yang sah dan jelas, maka tidak akan

diadakan ujian susulan atau khusus.

4. Predikat Kelulusan

a. Predikat hasil kelulusan atau kualitas yudisium

ditetapkan berdasarkan IPK dari hasil semua

kegiatan akademik yang diwajibkan. IPK, predikat

kelulusan dan lama studi ditentukan sebagai

berikut:

IPK Predikat Lama Studi

2.00 – 2.75 Memuaskan Max. 7 Tahun

2.76 – 3.50 Sangat Memuaskan ≥ 5 Tahun

3.51 – 4.00 Dengan Pujian ≤ 4 Tahun

b. Predikat kelulusan Dengan Pujian ditentukan juga

dengan memperhatikan masa studi maksimum,

yaitu tahun (masa studi normal) + 1 tahun.

c. Predikat kelulusan dengan pujian bagi mahasiswa

alih jalur dan alih program ditetapkan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1) Mencapai IPK sekurang-kurangnya 3.51 pada

jalur atau program asal.


2) Mencapai IPK sekurang-kurangnya 3.51 untuk

semua mata kuliah yang ditempuh di Fakultas

Hukum Universitas Pembangunan Nasional

”Veteran” Jawa timur

3) Masa studi di Fakultas Hukum dan perguruan

tinggi asal tidak lebih dari 4 (empat) tahun.

G. Tata Tertib Peserta Ujian Semester

Untuk meningkatkan kualitas proses evaluasi belajar,

peserta ujian diminta mematuhi tata tertib ujian sebagai

berikut:

1. Kewajiban

a. Mendaftar Ujian Secara On Line melalui SIAMIK

b. Mengenakan atasan putih dan bawahan hitam

(Senin-Selasa), Batik (Rabu-Kamis) dan Bebas Rapi

berkrah (Jum’at)

c. Ujian sesuai dengan waktu yang telah d tentukan.

d. Hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung

e. Duduk di tempat yang telah ditentukan

f. Menempatkan semua buku, catatan dan peralatan

yang tidak diperlukan ditempat yang telah

ditentukan

g. Menunjukkan kartu peserta ujian baik tengah

semester maupun akhir semester

h. Mengerjakan soal ujian pada lembar jawaban yang

disediakan

i. Memelihara ketenangan dan ketertiban suasana

ruang ujian selama ujian berlangsung

j. Rambut tertata rapi dan tidak gondrong.

2. Larangan-larangan

a. Mengerjakan soal sebelum dipersilahkan oleh

pengawas ujian.


b. Berbuat curang dengan cara membuka buku,

catatan, rumus atau menggunakan peralatan

(teknologi elektronik) untuk membantu

mengerjakan soal.

c. Melihat atau mengambil pekerjaan peserta ujian

lain.

d. Bekerjasama dengan sesama peserta ujian,

pengawas, penguji atau orang lain.

e. Memindahkan letak kursi atau menempati tempat

duduk peserta lain.

f. Membatalkan atau menarik kembali lembar

jawaban setelah waktu ujian berakhir.

g. Mengganggu ketertiban dan ketenangan

pelaksanaan ujian dengan melontarkan kata-kata

kasar dan bersikap tidak sopan.

h. Berusaha memperoleh soal ujian sebelum ujian

berlangsung dengan cara apapun.

i. Segala bentuk pelanggaran atas larangan dalam

peraturan tata tertib ujian akan dikenakan sanksi

sesuai peraturan yang berlaku.

3. Sanksi

a. Peserta ujian yang datang terlambat 15 menit

setelah ujian dimulai tidak diperbolehkan

mengikuti ujian.

b. Peserta ujian yang tidak dapat menunjukkan kartu

peserta ujian, kartu mahasiswa dan kartu studi

tidak diperkenankan mengikuti ujian.

c. Peserta ujian yang melakukan larangan butir a s/d

d, h, kecuali b akan dinyatakan gugur dalam mata

ujian yang bersangkutan.

d. Peserta ujian yang melakukan larangan butir b

akan:


1) Pertama kali dinyatakan gugur untuk mata ujian

yang bersangkutan dan untuk kedua kalinya

dalam kurun waktu satu semester, maka mata

ujian yang ditempuh dalam semester tersebut

dinyatakan gugur.

2) Diskors selama 1 semester.

e. Peserta ujian yang melakukan pelanggaran butir h

akan dikeluarkan dari Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.

4. Ujian Susulan

Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang tidak mengikuti ujian baik tengah semester (UTS) maupun akhir semester (UAS) karena : a. Sakit (dibuktikan dengan Surat Keterangan

Dirawat atau Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Puskemas atau Rumah Sakit )

b. Ibadah Haji

c. Keluarga Inti Meninggal ( Ayah, Ibu, Kakak, Adik)

H. Penilaian

1. Nilai UTS dan UAS

Penilaian UTS dan UAS diberikan dengan nilai

mentah (row score) yaitu 0 s/d 100, sudah

diperhitungkan nilai tugas-tugas khusus.

2. Bobot nilai UTS dan UAS

Nilai UTS dan UAS diberi bobot masing-masing 40

% dan 60 % dengan catatan, bahwa materi UAS

mencakup materi dari awal sampai dengan akhir

semester.

3. Cara penilaian

Digunakan penilaian acuan patokan, yaitu cara

penilaian berdasarkan satu patokan yang sudah


ditentukan sebelum penilaian dilaksanakan, patokan

tersebut adalah:

Perhitungan dan penyesuaian nilai absolut ke dalam nilai relatif

dilaksanakan oleh program studi yang berkoordinasi dengan

sub Bagian Pendidikan dan Pengajaran Fakultas Hukum.

ANGKA NILAI BOBOT

>80—100 A 4,00

>75 – < 80 A- 3,75

>70 – < 75 B+ 3,50

>66 – < 70 B 3,00

>62 – < 66 B- 2,75

>58 – < 62 C+ 2,50

>55 – < 58 C 2,00

>50 – < 55 C- 1,75

>40 – < 50 D+ 1,50

>25 – < 40 D 1,00

00 – < 25 E 0,00


BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

Tertib administrasi akademik dan pelayanan

merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan

manajemen pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional

dan akuntabel. Fakultas Hukum UPN ”Veteran” Jawa Timur

meminta setiap mahasiswa memperhatikan beberapa

ketentuan administrasi akademik sebagai berikut:

A. Her-Registrasi Mahasiswa.

B. Perwalian.

C. Ijin Tidak Mengikuti Kuliah

D. Berhenti Kuliah Sementara (cuti).

E. Keluar / Mengundurkan Diri dari Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa

Timur.

F. Wisuda

Masing-masing ketentuan di atas diuraikan sebagai berikut:

A. Her-Registrasi Mahasiswa

1. Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik

atau perkuliahan wajib melakukan Her-Registrasi pada

setiap awal semester Gasal ataupun Genap melalui

internet atau intranet.

2. Memenuhi ketentuan administrasi akademik

universitas.

3. Mahasiswa yang tidak melakukan Her-Registrasi

sampai batas waktu yang ditetapkan, tidak diizinkan

mengikuti semua kegiatan akademik atau perkuliahan

pada semester tersebut.


4. Tidak melakukan Her-Registrasi dalam dua semester

berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dan

dikeluarkan dari Fakultas Hukum.

B. Ijin Tidak Mengikuti Perkuliahan

Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan perkuliahan harus

menyerahkan surat ijin kepada dosen pengampu mata kuliah

melalui sub bag. Pengajaran . Jenis ijin tidak mengikuti kuliah

yaitu:

1. Sakit (dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari

Klinik, puskesmas atau Rumah sakit)

2. Keluarga (Ayah, Ibu, Kakak, Adik kakek, Nenek)

Meninggal Dunia

3. Umroh atau Haji

4. Keperluan Keluarga yang lain

5. Kegiatan yang bersifat mewakili lembaga

C. Perwalian

1. Bimbingan Rencana Studi (BRS)

Bimbingan Rencana Studi dilakukan pada setiap

awal semester Gasal ataupun Genap dalam waktu satu

minggu / waktu yang ditentukan oleh Biro Administrasi

Akademik UPN ”Veteran” Jawa Timur. Selama

pelaksanaan BRS, mahasiswa dapat melakukan beberapa

aktivitas sebagai berikut:

a. Sebelum melakukan bimbingan rencana studi, maka

mahasiswa diwajibkan menyelesaikan urusan

administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Merencanakan matakuliah yang akan ditempuh

dengan bimbingan dosen wali.

c. Melakukan entry Kartu Rencana Studi (KRS) dalam

sistim Ciamik (Central Information Academic) yang


dapat diakses melalui internet atau intranet sesuai

dengan jadwal yang ditentukan.

d. Mengajukan permohonan berhenti kuliah sementaran

(cuti kuliah) apabila mahasiswa terlambat melakukan

entry Kartu Rencana Studi (KRS).

e. Mengajukan permohonan aktif kuliah kembali setelah

masa cuti kuliah berakhir.

f. Bagi mahasiswa yang terlambat mengisi / tidak

mengambil KRS dan / atau melaksanakan KPRS pada

batas waktu yang telah ditentukan dianggap telah

menyetujui mata kuliah dan jadwal yang tercantum

dalam kartu studi.

g. Bagi yang berhalangan (sakit / di luar kota) dapat

mengajukan surat kuasa.

2. Prosedur Perwalian

a. Menemui dosen wali sesuai dengan jadwal yang

ditetapkan untuk melakukan konsultasi akademik.

b. Pada saat melaksanakan konsultasi akademik harus

disertakan dengan laporan hasil perkembangan studi

/ KHS yang dapat diambil di bagian pendidikan dan

pengajaran Fakultas Hukum pada waktu yang telah

ditentukan dengan menunjukkan bukti telah

melakukan Her-Registrasi. KHS berisi informasi

tentang hasil perolehan nilai yang dicapai mahasiswa

pada semester sebelumnya. KHS tersebut akan

digunakan oleh mahasiswa sebagai acuan untuk

merencanakan pengambilan mata kuliah pada

semester berikutnya.

c. Melakukan entry mata kuliah pada Kartu Rencana

Studi / KRS dalam sistim Ciamik (Central Information

Academic) yang dapat diakses melalui internet atau

intranet.


d. Menyerahkan hasil cetak KRS untuk mendapat

persetujuan / acc kepada dosen wali. KRS yang telah

disetujui selanjutnya disimpan oleh mahasiswa

sebagai dasar untuk mengikuti ujian tengah semester

atau akhir semester.

e. Batas waktu perwalian dilakukan hanya dalam satu

minggu sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh

fakultas.

3. Pembatalan (Drop) Mata Kuliah

Apabila mahasiswa mempunyai alasan yang

jelas, maka mahasiswa dapat melakukan pembatalan

mata kuliah (drop) yang telah didaftarkan selama masa

KRS. Pembatalan mata kuliah yang telah didaftarkan

tidak dapat diganti dengan mata kuliah lain. Batas waktu

pembatalan/penggantian mata kuliah ditetapkan 1 (satu)

minggu setelah kegiatan kuliah dimulai melalui pengisian

/ entry KPRS (Kartu Perbaikan Rencana Studi).

Prosedur pembatalan mata kuliah yang telah

didaftarkan adalah sebagai berikut:

a. Meminta persetujuan pada dosen wali dengan

menunjukkan mata kuliah yang digantikan yang

selanjutnya disetujui oleh dosen wali masing-

masing.

b. Melakukan entry atas perubahan mata kuliah

tersebut dan hasilnya dicetak dan distempel di

bagian Tata Usaha Fakultas Hukum pada foto

mahasiswa.

D. Berhenti Kuliah Sementara

Berhenti kuliah sementara atau cuti kuliah

merupakan bentuk pengunduran diri sementara waktu


mahasiswa dari kegiatan kademik dengan prosedur sebagai

berikut:

1. Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil cuti

pendidikan adalah mahasiswa yang mempunyai alasan

kuat dan telah mengikuti pendidikan minimal dua

semester serta tidak sedang terkena skorsing atau

dievaluasi bagi kelangsungan pendidikannya

2. Lama cuti pendidikan maksimal diambil selama dua

semester secara terus menerus atau dengan penggal

waktu.

3. Permohonan cuti pendidikan diajukan kepada Dekan

dan diketahui Dosen Wali (Penasehat akademik) dan

Koordinator Program Studi (Koor. Progdi).

4. Berkas ajuan cuti yang telah disahkan oleh Fakultas

diajukan kepada Rektor Cq. Karo Admik untuk

diterbitkan surat cuti.

5. Cuti pendidikan tidak diperhitungkan dalam batas

waktu studi dan evaluasi studi.

6. Cuti pendidikan dilakukan pada awal semester dengan

mengisi formulir yang disediakan oleh Fakultas Hukum

dan menyelesaikan registrasinya serta telah memenuhi

administrasi di Universitas.

7. Pada akhir masa cuti pendidikan sebelum memasuki

masa perwalian, mahasiswa bersangkutan harus

mendaftarkan diri kembali ke Biro Administrasi

Akademik Universitas.

E. Prosedur Permohonan Aktif Kuliah Kembali

Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa cuti

kuliah, dapat aktif kembali mengikuti kegiatan akademik

dengan mengajukan permohonan aktif kuliah kembali.

Prosedur yang harus ditempuh mahasiswa adalah sebagai

berikut:


1. Mengajukan surat permohonan aktif kuliah kembali

kepada Ketua Program Studi dengan cara mengisi

formulir permohonan aktif kuliah kembali (Form A-2).

Formulir permohonan tersebut kemudian dilampiri

dengan surat persetujuan Koordinator Program Studi

tentang persetujuan cuti kuliah sebelumnya. Apabila

mahasiswa bersangkutan tidak dapat mengajukan

sendiri formulir permohonan tersebut, maka formulir

permohonan harus diajukan oleh orang tua / wali

mahasiswa dengan ketentuan, formulir permohonan

harus ditanda tangani oleh mahasiswa yang

bersangkutan.

2. Surat permohonan beserta lampiran yang telah diterima

oleh Ketua Program Studi, selanjutnya akan diserahkan

kepada Wakil Dekan I.

F. Keluar / Mengundurkan Diri dari Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jatim

Mahasiwa Fakultas Hukum dengan alasan tertentu

dapat mengajukan surat permohonan keluar /

mengundurkan diri dari Fakultas Hukum UPN ”Veteran”

Jawa Timur. Prosedur pengunduran diri dari Fakultas

Hukum UPN ”Veteran” Jawa Timur diatur sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada

Rektor

2. Alasan pengunduran diri dari Fakultas Hukum UPN

”Veteran” Jawa Timur

3. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua / wali

4. Surat bebas perpustakaan

5. Surat bebas keuangan

6. Mahasiswa yang telah mengajukan surat permohonan

pengunduran diri dan telah dinyatakan tidak terdaftar


sebagai mahasiswa dan pada suatu saat tertentu akan

melanjutkan / aktif kembali menjadi mahasiswa Fakultas

Hukum akan diperlakukan seperti mahasiswa baru.

7. Bila persyaratan dianggap sudah cukup, maka Rektor

memberikan persetujuan terhadap permohonan

pengunduran diri tersebut kepada mahasiswa melalui

Biro Administrasi Akademik.

G. Wisuda

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian

komprehensif / lisan dapat mengajukan permohonan untuk

mengikuti wisuda. Untuk dapat mengikuti wisuda

mahasiswa perlu memperhatikan prosedur dan

kelengkapan administrasi di Biro Administrasi Akademik

Universitas.

H. Ketentuan Tambahan

Jika dalam perjalanan ketentuan di atas tidak dapat

mengabsorpsi atau tidak sesuai dengan tujuan Fakultas

Hukum secara umum, maka akan ditentukan kemudian.


BAB IV

PROGRAM PENDIDIKAN

A. KURIKULUM

Kurikulum ini berlaku mulai semester gasal

tahun akademik 2017/2018. Kurikulum Program Studi

Ilmu Hukum ini disusun dan disesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan stake holder dan tetap mengacu

pada:

1. Keputusan Mendiknas No.0325 /U/1994 tanggal 9

Desember 1994 tentang Kurikulum yang Berlaku secara

Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum.

2. Keputusan Mendiknas No.232/U/2000 tanggal 20

Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil

Belajar Mahasiswa.

3. Keputusan Mendiknas No.045 /U/2002 tanggal 2 Mei

2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

4. Keputusan Rektor tahun 2006 tentang Penetapan

Kurikulum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Hasil Lokakarya Peninjauan Kurikulum Tahun 2017

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Universitas

Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur dibedakan

ke dalam beberapa kelompok mata kuliah. Pengelompokan

ini dijabarkan sebagai berikut:

No Kelompok

Mata Kuliah

Mata Kuliah

Inti

Mata Kuliah

Institusional

1. MPK 8 SKS 8 SKS


2. MKK 45 SKS 12 SKS

3. MKB 31 SKS 8 SKS

4. MPB 12 SKS 2 SKS

5. MBB 4 SKS 4 SKS

6. MK Pilihan 10 SKS 0 SKS

7. Jumlah 110 SKS 34 SKS

1. Kelompok (MPK) Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian

Adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk

mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi

pekerti yang luhur, mantap dan mandiri serta

mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan

kebangsaan.

2. Kelompok (MKK) Mata Kuliah Keilmuan dan

Keterampilan

Adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang

ditujukan terutama untuk memberikan landasan

penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

3. Kelompok (MKB) Mata Kuliah Keahlian Berkarya

Adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang

bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan

berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang

dikuasai.

4. Kelompok (MBB) Mata Kuliah Berkehidupan Bersama

Adalah mata kuliah yang relevan dengan upaya

pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku

dalam kehidupan dimasyarakat, baik secara nasional

maupun global yang membatasi tindak kekaryaan

seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.


B. PELAKSANAAN KURIKULUM

1. Mata kuliah – mata kuliah yang ditawarkan , disajikan

setiap semester.

2. Semua mata kuliah yang pernah ditempuh, dihargai

dengan sejumlah Satuan Kredit Semester (SKS).

3. Pengambilan mata kuliah untuk diprogramkan harus

memperhatikan alur prasyarat mata kuliah yang telah

ditetapkan.

4. Pengambilan ulang mata kuliah yang telah dievaluasi

diperkenankan, dengan catatan pengulangan untuk

mata kuliah dengan nilai ≤ C+, yang akan

diperhitungkan adalah hasil nilai terbaik.

5. Mahasiswa yang telah mengumpulkan > 109 sks dapat

mengajukan mata kuliah konsentrasi sesuai bidang

minat dan bakatnya.

C. PRASYARAT DAN ALUR MATA KULIAH

Dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan

fakultas, maka pada proses pembelajaran dan penyajian

setiap mata kuliah dipandang perlu menetapkan prasyarat

dan alur mata kuliah seperti yang diuraikan pada tabel di

bawah.(terlampir)

D. SYARAT KELULUSAN

Mahasiswa dinyatakan berhasil menyelesaikan

studi pada Program Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum,

apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Total sks yang telah diambil minimal 144 sks yang

terdiri atas:

a) Mata Kuliah Kompetensi umum = 21 sks

b) Mata Kuliah Kompetensi Inti = 113 sks


c) Mata Kuliah Kompetensi pilihan yang diminati =

10 sks

2. IP Kumulatif > 3,00 bila kurang dari IPK 3.00

mahasiswa yang bersangkutan wajib mengisi surat

pernyataan.

3. Tidak ada nilai D.

4. Maksimal sks mata kuliah yang boleh mendapat nilai C

adalah 20 % dari 144 sks = 28 sks.

5. Lulus ujian skripsi dengan nilai > B.

6. Masa studi tidak lebih dari 7 tahun.

STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 2017/2018

I. KOMPETENSI UMUM

NO KODE MK MATA KULIAH SKS

1. Pendidikan Agama : 3

UV141101 - Islam

UV141102 - Katolik

UV141103 - Kristen

UV141104 - Budha

UV141105 - Hindu

UV 141106 - Konghucu

2. UV141107 Pendidikan Pancasila 3

3. UV141108 Kewarganegaraan 3

4. UV141109 Bahasa Indonesia 3


5. UV141110 Pendidikan Bela Negara 3

7. UV141114 Kewirausahaan 3

Jumlah 21

II. KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI NO KODE MK MATA KULIAH SKS

KEILMUAN DAN KETRAMPILAN

1. FH141116 Ilmu Negara 3

2. FH 141117 Pengantar Ilmu Hukum 4

3 FH 141118 Pengantar Hukum Indonesia 4

4. FH 141119 Hukum Islam 2

5. FH 141120 Hukum Adat 2

6. FH 141121 Hukum Tata Negara 4

7. FH 141122 Hukum perdata 4

8. FH 141123 Hukum Pidana 4

9. FH 141124 Hukum Administrasi Negara 4

10. FH 141125 Hukum Agraria 2

11. FH 141126 Hukum Internasional 4

12. FH 141129 Hukum Dagang 4

13. FH 141131 Hukum Lingkungan 3

14. FH 141132 Hukum Ketahanan Negara 4

15. FH 141141 Hukum Pidana Khusus 2

16. FH 141151 Hukum Ekonomi Syariah 2

Jumlah 52


KEAHLIAN BERKARYA

1.. FH 141127 Hukum Acara Pidana 4

2. FH 141128 Hukum Acara Perdata 4

3. FH 141130 Hukum Acara Peradilan Militer

2

4. FH 141133 Hukum Pajak 2

5. FH 141134 Hukum Laut 2

6. FH 141135 Metode Penelitian Hukum 3

7. FH 141137 Praktikum Perancangan Kontrak

3

8.. FH141139 Hukum dan Teknik Per Perencanaan Per UU an

3

9. FH 141140 Hukum Acara PTUN 3

10. FH 141143 Hukum Perikatan 2

11. FH 141144 Alternatif Penyelesaian Sengketa

2

12. FH 141146 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

2

13. FH 141147 Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum

4

14. FH 141148 Hukum Acara Peradilan Agama

3

15. FH 1411 Hukum Ketenagakerjaan 2

Jumlah 41

PERILAKU BERKARYA

1. UV 141111 Bahasa Dasar 2

2. UV 141112 Bahasa Lanjutan 2

3. FH 141145 Filsafat Hukum 2

4. FH 141149 Etika Profesi Hukum 2

5. FH 141153 Skripsi 4

Jumlah 12


BERKEHIDUPAN BERSAMA

1. FH 141136 Hukum dan Hak Azasi Manusia

2

2. FH 141138 Sosiologi Hukum 2

5. UV 141115 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2

4. FH 141142 PKL Profesi (Magang) 2

Jumlah 8

Total 113

III. KOMPETENSI PILIHAN Minimal 10 SKS ( 5 mata kuliah) dari mata kuliah yang ditawarkan.

KOMPETENSI NO KODE MK MATA KULIAH SKS PRASYARAT

Hukum Pidana

1. IH 141254 Ilmu Kedokteran Kehakiman

2 - Hk. Pidana - Victimologi dan Kriminologi

2. IH 141255 Victimologi dan Kriminologi

2 - Hk. Pidana

3. IH 141256 Hukum Kesehatan 2 - Hk. Pidana

4. IH 141257 Hukum Perlindungan Anak

2 - Hk. Pidana

5. IH 141268 Kejahatan Ekonomi 2 - Hk. Pidana

6. IH 141259 Kejahatan Korporasi

2 - Hk. Pidana - HAN

7. IH 141265 Hukum Pidana Politik

2 - Hk. Pidana

8. IH 141261 Perbandingan Hk Pidana

2 - Hk. Pidana

9. IH 141262 Hukum Pidana Lingkungan

2 - Hk. Pidana - Hk. Lingkungan

10. IH 141263 Hukum Pidana Internasional

2 - Hk. Pidana - Hk. Internasional

11. IH 141264 Hukum Humaniter 2 - Hk. Pidana - Hk.


Internasional

12. IH 141260 Cyber Law 2 - Hk. Pidana

13. IH 141266 Hukum Pidana Pers

2 - Hk. Pidana

14. IH 141256 Hukum Kesehatan 2 -Hk. Pidana

Jumlah 28

Hukum Perdata

1. IH 141277 Hukum Perbankan 2 - Hk. Dagang - Hk. Perikatan

2. IH 141270 Hak Kekayaan Intelektual

2 - Hk. Dagang

3. IH 141271 Hukum Perusahaan 2 - Hk. Dagang

4. IH 141272 Hukum Jaminan 2 - Hk. Dagang - Hk. Perikatan

5. IH 141273 Hk. Investasi dan Pasar Modal

2 - Hk. Dagang

6. IH 141274 Hukum Perlindungan Konsumen

2 - Hk. Dagang

7. IH 141275 Hukum Asuransi 2 - Hk. Dagang

8. IH 141283 Hukum Pengangkutan

2 - Hk. Dagang

9. IH 141281 Hukum Kepailitan 2 - Hk. Dagang

10. IH 141278 Perbandingan Hk Perdata

2 - Hk. Perdata

11. IH 141279 Hk Dagang Internasional

2 - Hk. Dagang - Hk. Internasional

12. IH 141276 Hukum Persaingan Usaha

2 - Hk. Perdata

13. IH 141280 Hukum Perdata Internasional

2 Hk Perdata Hk Internasional

Jumlah 32

Hukum Tata

Negara

1. IH 141285 Hukum Perizinan 2 - HAN

2. IH 141293 Hk Perundang-undangan

2 - HAN


3. IH 141288 Perbandingan Hk. Tata Negara

2 - Hk. Tata Negara

4. IH 141292 Hukum dan Politik 2 - Hk. Tata Negara

5. IH 141290 Hukum Pers 2 - Hk. Tata Negara

6. IH 141289 Hk Pemerintahan Daerah

2 - Hk. Tata Negara

7. IH 141287 Hukum Diplomatik dan Konsuler

2 - HAN

8. IH 141286 Hukum Keimigrasian dan Kepabeanan

2 - HAN

9. IH 141299 Hk. Pemerintahan Desa

2 - HTN

10. IH 141296 Politik Internasional

2 - Hk. Internasional

11. IH 141298 Hk. Kelembagaan Negara

2 - HTN

12. IH 141298 Hukum Kependudukan

2 - HAN

13. IH 141297 Hukum Kepegawaian

2 - HAN

Jumlah 26

SEMESTER I

NO KODE MK MATA KULIAH SKS PRASYARAT

1. - Pendidikan Agama : 3 -

UV 141101 - Islam -

UV 141102 - Katolik -

UV 141103 - Kristen -

UV 141105 - Budha -

UV 141104 - Hindu -


UV 141106 Konghucu -

2 UV141107 Pendidikan Pancasila 3 -

3 UV 141111 Bahasa Inggris dasar 2 -

4 UV 141113 Kepemimpinan 3 -

5 FH 141116 Ilmu Negara 3 -

6 FH 141117 Pengantar Ilmu Hukum 4 -

7 FH 141118 Pengantar Hk Indonesia 4 -

Jumlah 22

SEMESTER II


1. UV 141108 Kewarganegaraan 3 - Pendidikan Pancasila

2. UV 141109 Bahasa Indonesia 3 -

3. UV 141112 Bahasa Inggris Lanjutan 2 -

4. FH 141120 Hukum Adat 2 - Pengantar Ilmu Hukum - Pengantar Hk Indonesia

5. FH 141119 Hukum Islam 2 - Pengantar Ilmu Hukum - Pengantar Hk Indonesia

6. FH 141121 Hukum Tata Negara 4 - Pengantar Ilmu Hukum - Pengantar Hk Indonesia - Ilmu Negara

7. FH 141122 Hukum Perdata 4 - Pengantar Ilmu Hukum - Pengantar Hk Indonesia

JUMLAH 20


SEMESTER III


1. UV 141110 Pendidikan Bela Negara

3 -

2. FH 141136 Hukum Dan HAM 2 - Hukum Tata Negara

3. FH 141123 Hukum Pidana 4 - Pengantar Ilmu Hukum - Pengantar Hk Indonesia

4. FH 141124 Hk Administrasi Negara

4 - Pengantar Ilmu Hukum - Pengantar Hk Indonesia - Ilmu Negara

5. FH 141126 Hukum Internasional 4 - Pengantar Ilmu Hukum - Pengantar Hk Indonesia

6. FH 141128 Hukum Acara Perdata 4 - Pengantar Ilmu Hukum - Pengantar Hk Indonesia

Jumlah 21

SEMESTER IV


1. FH 141109 Hukum Perikatan 2 - Hukum Perdata

2. FH 141125 Hukum Agraria 2 - PIH dan PHI

3. FH 141127 Hukum Acara Pidana 4 - Hukum Pidana

4. FH 141129 Hukum Dagang 4 - Hukum Perdata

5. FH 141130 Hukum Militer 2 - Hukum Pidana

6. FH 141131 Hukum Lingkungan 3 - Hukum Pidana - Hk Administrasi Negara

7. FH 141133 Hukum Pajak 2 - Hk Administrasi Negara

8. UV 141131 Kepemimpinan 3

JUMLAH 22


SEMESTER V


1. FH 141134 Hukum Laut 2 - Hukum Internasional

2. FH 141135 Metode Penelitian Hukum

3 80 SKS

3. UV 141114 Kewirausahaan 2 4. FH 141137 Perancangan Kontrak 3 - Hukum Perikatan 5. FH 141138 Sosiologi Hukum 2 - Hukum Adat

6. FH 141140 Hukum Acara PTUN

3

- Hk Administrasi Negara

7. FH 141141 Hukum Pidana Khusus

2 - Hukum Pidana

8. FH 141148 Hk Acara Peradilan Agama

3 - Hukum Islam

JUMLAH 20

SEMESTER VI


1. UV 141115 Kuliah Kerja Nyata (KKN)

2 100 SKS

2. FH 141132 Hukum Ketahanan Negara

4 - Pendidikan Bela Negara

3. FH 141139 Hukum dan Teknik Perancangan Perundang Undangan

3

- Hk. Adminstrasi negara

4. FH 141144 Alternatif Penyelesaian Sengketa

2 - Semua Hukum Acara

5. FH 141145 Filsafat Hukum 2 - Sosiologi Hukum

6. FH 141147 Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)

4 - Semua Hukum Acara

7. FH 141142 PKL Profesi (Magang) 2 - Min. 110 sks - Semua Hukum

Acara JUMLAH 19


SEMESTER VII


1. IH 1412... Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi

6 100 SKS

2. FH 141149 Hukum Ketenagakerjaan 2 HAN

3 FH 141151 Hukum Ekonomi Syariah 2 - Hukum Islam - Hukum Dagang

4. FH 141152 Etika profesi Hukum 2 Semua Hk Acara

JUMLAH 12

SEMESTER VIII


1. IH 1412... Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi

4 100 SKS

2. FH 141153 Skripsi 4 120 SKS JUMLAH 8


BAB V

SILABUS

A. KOMPETENSI UMUM

1. Agama Islam = 3 sks UV 141101

Mata Kuliah ini mengajarkan mengenai pemahaman tentang pengertian Agama Islam secara utuh dan menyeluruh, misalnya mengapa manusia beragama, tugas hidup manusia, percaya kepada allah, percaya kepada hal yang ghaib, percaya kepada rasul dan kitab suci, percaya kepada qadar, thaharah, shalat, zakat, shoum, haji, perkawinan, manusia makhluk bermoral, sumber moral, macam-macam moral, pengertian moral dan pembinaan, aqidan dan Syariat Islam penghasil moral.

2. Agama Katolik = 3 sks UV 141102

Mata kuliah ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa akan konsep beriman dalam gereja, penghayatannya tentang misteri gereja, penggumulannya pada tugas dan kewajiban gereja. Dalam hal ini tidak hanya mengenai paham gereja tentang struktur kepribadian manusia tapi juga mengenai masayarakat adil dan makmur akan ikut dipaparkan dan dibahas.

3. Agama Kristen Protestan = 3 sks UV 141103

Materi agama kristen yang disajikan dalam mata kuliah ini meliputi kajian tentang Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan, Manusia dan Moral, Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam perspektif Kristen, Agama dan Kerukunan hidup


umat beragama, Masyarakat-Iman/Gereja yang memasyarakat, Budaya, Politik dan hukum menurut perspektif Kristen.

4. Agama Hindu = 3 sks UV 141104

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penghayatan keagamaan yang mantap serta mempertebal keimanan dan mengandalkan kebaktian kepada Sang Hyang Wasa / Tuhan YME serta mengenai sumber dan ruang lingkup Agama Hindu, ketaqwaan yang berorientasi pada asas spritual namun pragmatik.

5. Agama Budha = 3 sks UV 141105

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penghayatan serta pengamalan Pancasila khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dharma Kebaktian untuk mempertebal iman (Soddha) dalam menjaga kelangsungan hidup beragama, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

6. Agama Konghucu = 3 sks UV 141106

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan

penghayatan serta pengamalan Pancasila Khususnya

sila Ketuhanan Yang Maha Esa / Tuhan YME serta

mengenai sumber dan ruangb lingkup agama

Konghucu, ketaqwaan yang berorientasi pada asas

spiritual dari agama konghucu.

7. Pendidikan Pancasila = 3 sks UV 141107

Materi yang dibahas tentang Pancasila meliputi; Memahami Pancasila, Memahami Filsafat dan Nilai-Nilai Pancasila, Memahami system Kenegaraan Republik Indonesia Berdasarkan UUD


1945, Berlatih mengkaji pelaksanaan UUD 1945 dalam kehidupan kenegaraan, Memahami usaha mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

8. Kewarganegaraan = 3 sks UV 141108

Materi yang dibahas terkait kewarganegaraan meliputi; Memahami landasan hukum dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, menjelaskan identitas nasional, nasionalisme Indonesia, Integrasi nasional, pengertian bangsa dan negara serta sejarah Indonesia, UUD 1945, batang tubuh dan penjelasan UUD 1945, dinamika pelaksanaan UUD 1945, Negara, Hak dan kewajiban warga negara serta kewarganegaraan, bela negara dan wawasan nusantara, konstitusi dan demokrasi, good governance dan Hak Asasi Manusia, otonomi daerah, ketahanan nasional dan politik strategi nasional, lingkungan hidup dan masyarakat madani.

9. Pendidikan Bela Negara = 3 sks UPN1013 Mata kuliah ini memberikan pemahaman

tentang Pendidikan Bela Negara sebagai ciri khas UPN “Veteran” Jawa Timur, sehingga diharapkan bisa membentuk mental kepribadian mahasiswa sebagai generasi muda kader pemimpin bangsa yang memiliki jati diri kental dengan nilai kejuangan berwawasan kebangsaan. Materi khusus yang diberikan adalah mengenai : Sejarah UPN “Veteran” dengan semangat kejuangan Bela Negara, pemahaman tentang jati diri, eksistensi dari nilai kebenaran dan nilai Bela Negara, kecintaan pada bangsa dan negara.


10. Kepemimpinan = 3 sks UV 141113

Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi; pengertian kepemimpinan, etika yang berlaku di dalam masyarakat, hak dan kewajiban manusia , idealitas pemimpin, tanggung jawab sosial, ciri-ciri kepemimpinan, tanggung jawab dan wewenang pimpinan, teori-teori etika dan sifat serta gaya kepemimpinan, efektifitas pola kepemimpinan dan produktivitas kerja pegawai, pengawasan dan pengendalian, implementasi kepemimpinan dalam organisasi, etika profesi dan bisnis dan etika terapan dan tantangannya.

11. Kewirausahaan = 3 sks UV 141114

Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi; Permasalahan Ekonomi, Ekonomi Sebagai Ilmu Sosial, Sistem Ekonomi, Demand, Penawaran, Elastisitas, Firm dan Production Cost, Pasar Persaingan sempurna, Monopoli, Pendapatan Nasional, Faktor-Faktor Dalam Pendapatan Nasional, Faktor Yang Menentukan Pendapatan Uang dan Bank, Teori Perdagangan Internasional.

B. KOMPETENSI INTI

MATA KULIAH KEILMUAN DAN KEAHLIAN

(MKK)

1. Pengantar Ilmu Hukum = 4 sks FH 141117

Mata kuliah ini memberikan dasar bagi mahasiswa yang akan belajar ilmu hukum. Dengan membahas persoalan seputar ilmu hukum sebagai suatu pengantar, pengertian-pengertian dasar hukum, penggolongan hukum, manfaat


mempelajari hukum, pembentukan kaidah, sumber hukum yang meliputi; sistem, asas dan klasifikasi hukum, tujuan dan fungsi hukum, arti dan peranan penemuan hukum dalam pembentukan hukum serta mahzab dalam ilmu hukum.

2. Pengantar Hukum Indonesia = 4 sks FH 141118

Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pemahaman tentang hukum positif Indonesia, sejarah tata hukum dan pembagian tata hukum Indonesia yang berlaku berbeda-beda bagi warga Negara Indonesia serta asas-asas hukum di Indonesia. Disamping itu juga membahas mengenai hakekat, tujuan, sumber-sumber hukum, konsep kesatuan hukum, aneka hukum tertentu, criteria pembeda dan jenis peraturan hukum serta konsekuensi struktur perundang-undangan, hak menguji, peraturan oleh hakim, perbedaan lapangan hukum perdata, adapt, dagang, pidana dan lain sebagainya.

3. Ilmu Negara = 3 sks FH 141116

Mata kuliah ini membicarakan Negara dalam pengertian abstrak yang diuraikan menjadi asal mula, hakikat, tujuan, kekuasaan, system pemerintahan dan bentuk Negara, hak-hak asasi manusia, teori konstitusi dan hubungan antar Negara, yang mana nantinya hal ini sebagai dasar untuk mempelajari Hukum Tata Negara.

4. Hukum Islam = 2 sks FH 141119

Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, misalnya dalam bidang


perkawinan, talak, nikah, rujuk, waris, perniagaan, pidana Islam, dan sebagainya. Hukum Islam materiil yang berlaku sebagai hukum positif berdasarkan perundangan di Indonesia perlu dipelajari. Dasar alasannya, selain tidak bertentangan dengan hukum negara juga berlaku bagi minimal orang yang beragama Islam. Sedangkan sebagai ilmu hukum perlu dipahami oleh setiap orang yang belajar hukum yang kelak dapat memberikan penjelasan tanpa salah bagi orang yang memerlukan hukum. Materi hukumnya meliputi kebudayaan bangsa dalam melihat sub unsure sIstem religi, munakahat dan akibat hukumnya termasuk pewarisan, dan muamalat bidang hibah dan wasiat.

5. Hukum Adat = 2 sks FH 141120

Mata kuliah ini secara umum memberikan gambaran mengenai Hukum Adat dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian hukum adapt, proses terbentuknya, sumber pengenal, cirri-ciri sistem, dasar berlakunya serta sifat-sifat unsur hukum adat serta objek dari hukum adat, sehingga nantinya bisa memberikan pemahaman bagaimana peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan dalam pembentukan hukum nasional, menjelaskan bagaimana dan sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana hukum adat ini digunakan dalam putusan-putusan hakim.

6. Hukum Tata Negara = 4 sks FH 141121

Mata kuliah ini membahas Negara dalam arti kongkrit, dalam hal ini Negara Republik Indonesia, meliputi : sumber-sumber tata hukum


Negara, asas-asas hukum, sejarah ketatanegaraan, wilayah Negara, susunan organisasi Negara, pemerintah di daerah, kewarganegaraan dan hak asasi manusia, lembaga-lembaga Negara, tugas dan fungsinya, hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, hubungan antara lembaga Negara dengan warganegara serta hak dan kewajiban warga Negara.

7. Hukum Lingkungan = 3 sks FH 141131

Mata kuliah Hukum Lingkungan diberikan dengan tujuan utama agar mahasiswa dapat memahami aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep-konsep ekologi dan kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang lazim dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Selain itu, agar tingkah laku manusia dalam melaksanakan pembangunan dapat dikendalikan, maka diajarkan pula instrumen-instrumen hukum seperti Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional yang dapat ditegakkan (enforceable) dalam upaya perlindungan lingkungan.

8. Hukum Perdata = 4 sks FH 141122

Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup pendahuluan, sistematika hukum perdata, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum benda dan hukum perikatan.


9. Hukum Pidana = 4 sks FH 141123

Mata kuliah ini membahas dasar-dasar teoritis tentang Hukum Pidana, yang materinya meliputi tentang perbuatan apa yang sepatutnya dipidana (tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi (pidana), apa yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana serta mempelajari cara-cara menafsirkan Undang-undang hukum pidana, locus delicti, asas legalitas, strafbaarfeit, dolus-culpa, perbuatan melawan hukum, dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan, poging, deelneming, samenloop.

10. Hukum Dagang = 4 sks FH 141129

Mata kuliah ini membahas tentang dasar pengertian hukum dagang, sejarah hukum dagang, bentuk-bentuk perusahaan yang dikenal di Indonesia seperti; Firma, CV, PT, yayasan dan koperasi. Secara detail dibahas mengenai cara-cara pendirian badan-badan usaha tersebut, dan bagaimana pertanggung-jawaban (liabilities) dari pengurus-pengurusnya. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan cara-cara mengajukan kepailitan (bankruptcy) dan pihak mana saja yang berhak untuk mengajukannya, serta akibat-akibat hukum yang timbul dengan dikabulkannya suatu permohonan kepailitan.

11. Hukum Agraria = 2 sks FH 141125

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup Hukum Agraria, perlunya pembaharuan hukum tanah, sejarah penyusunan Undang-undang Pokok Agraria 1960,


peranan hukum adapt dalam hukum tanah nasional, konsep dan dasar hukum tanah nasional, hak atas tanah dan macamnya, ketentuan-ketentuan pokok tentang tata guna tanah, landreform, pengurusan hak atas tanah, pendaftaran tanah, hak jaminan atas tanah serta menyelesaikan masalah-masalah pertanahan.

12. Hukum Internasional = 4 sks FH 141126

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar untuk mengenali, mengetahui, dan memahami hukum internasional pada umumnya. Diawali dengan pengertian, isi, dan ruang lingkup dari hukum internasional; sejarah dan perkembangan hukum internasional; subyek-subyek dan sumber-sumber hukum internasional; hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional; pengakuan dan yurisdiksi serta tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

13. Hukum Administrasi Negara = 4 sks FH 141124

Mata kuliah ini membahas dengan objek Kekuasaan Eksekutif. Hukum yang mengatur wewenang dan kewenangan pemerintah (Eksekutif) agar dapat menjalankan fungsinya dalam konsep Negara modern. Adapun materi-materi yang dibahas mengenai asas-asas dan teori dasar tentang HAN, tugas pemerintah, bentk-bentuk hukum perbuatan pemerintah, perbedaan ruang lingkup HAN dengan bidang-bidang hukum yang lain, penerapan hukum dalam administrasi Negara maupun dari sudut administrator dalam aktivitas administrasi Negara, menjelaskan


struktur organisasi pemerintah, tugas pemerintah dalam tipe Negara hukum klasih sampai Negara moderen.

14. Hukum Ketahanan Negara = 4 sks FH 141132

Mata kuliah ini mengkaji tentang konsepsi ketahanan negara melalui pengaturan dan peyelenggaraan ketahanan nasional, keamanan, ekonomi dan politik yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan pancasila dan UUD 1945 dan wawasan nusantara yang terdiri dari idiologi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam.

15. Hukum Pidana Khusus = 2 sks FH 141141

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang konsep hukum pidana khusus, latar belakang hukum pidana khusus, ruang lingkup dan perkembangan hukum pidana khusus, kekhususan pidana khusus, pengertian pidana ekonomi dan penjelasannya,pengertian tindak pidana korupsi beserta penjelasannya serta pengertian tindak pidana terorisme beserta penjelasannya.

16. Hukum Ekonomi Syariah = 2 sks FH 141151

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang konsep hukum ekonomi syariah, latar belakang munculnya ekonomi syariah, ruang lingkup dan pengertian hukum ekonomi syariah, perkembangan hukum ekonomi syariah, kekhususan ekonomi syariah dan penjelasannya.


MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA

(MKB)

1. Metode Penelitian Hukum = 3 sks FH 141135

Sesuai dengan namanya, materi mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori dan sekaligus melatih keterampilan mahasiswa untuk melakukan penelitian di bidang hukum baik secara normatif maupun sosiologis. Bagaimana menentukan metode penelitian yang cocok dengan masalah yang akan diteliti, apa saja yang harus dilakukan oleh peneliti dan bagaimana membuat laporan penelitian serta apa kegunaan kegiatan penelitian bagi bidang-bidang ilmu tertentu, semuanya akan diberikan dalam mata kuliah ini. Melalui mata kuliah ini mahasiswa juga akan mempelajari teknik dasar penulisan hukum.

2. Hukum Pajak = 2 sks FH 141133

Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang pajak yang ditinjau dari segi hukum untuk dapat memberi pemahaman kepada mahasiswa mengenai antara lain : alasan pembenaran dan landasan filosofis pemungutan pajak di Indonesia, memahami aspek-aspek hukum dalam perpajakkan untuk memecahkan kasus pajak dari segi hukum.

3. Hukum Ketenagakerjaan = 2 sks FH 141149

Mata kuliah ini mengkaji tentang hubungan kerja yang terjadi antara Pekerja dan Pengusaha, serta masalah-masalah yang muncul dalam rangka persiapan hubungan kerja, dalam masa hubungan kerja, dan masa setelah hubungan kerja berakhir.


Dalam mata kuliah ini, dijabarkan juga tentang perlindungan hukum bagi para pekerja. Mahasiswa juga dilatih untuk terampil menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam hubungan kerja, dengan menggunakan hukum positif.

4. Hukum Laut = 2 sks FH 141134

Mata kuliah ini memberikan gambaran umum bahwa hampir 2/3 dari wilayah negara kita adalah lautan dengan kekayaan yang terkandung didasarnya, maka adalah wajar kalau setiap mahasiswa wajib mengetahui perihal Hukum Laut. Hukum inilah yang akan memberikan bekal kepada mereka tentang bagaimana hukum internasional mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut dan bawah laut, perlindungan hukum bagi nelayan nasional, pengaturan pelayaran nasional dan internasional, dan lain-lain.

5. Hukum Perikatan = 2 sks FH 141109

Mata kuliah ini mengkaji mengenai Ketentuan umum tentang perikatan, Perikatan yang lahir karena perjanjian, Syarat sahnya perjanjian, Macam-macam perikatan, Hapusnya perikatan, Perikatan yang lahir karena UU, Perjanjian jual beli, Perjanjian sewa menyewa, Perjanjian penitipan dan tukar menukar, Perjanjian pinjam meminjam dan pinjam pakai, Perjanjian beli sewa, Perjanjian baku, Leasing dan perjanjian kartu kredit, Built Operate and Transfer (BOT).

6. Hukum Acara Perdata = 4 sks FH 141128

Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi; pengertian hukum acara perdata,


Kekuasaan Kehakiman, Pengajuan Gugatan, Surat Kuasa Khusus, Persidangan, Perdamaian dalam rangka sistem mediasi, Pembuktian, Putusan, Upaya Hukum, Eksekusi dan arbitrase.

7. Hukum Acara Pidana = 4 sks FH 141127

Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi pengertian hukum acara pidana,tujuan dan fungsi hukum acara pidana, sejarah hukum acara pidana, dugaan telah terjadinya tindak pidana, praperadilan, ganti rugi dan rehabilitasi, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, alat bukti yang sah, putusan peradilan, upaya hukum, putusan hakim disertai praktek peradilan semu.

8. Hukum Acara Peradilan Agama = 3 sks FH 141148

Mata kuliah ini bertujuan agar para mahasiswa mengetahui, memahami dan dapat memecahkan persoalan hukum khususnya yang berkaitan dengan Acara Peradilan Agama. Baik mengenai prosesnya maupun prosedur beracaranya di Pengadilan. Sehingga nantinya bisa buat bekal materi praktek Latihan Kemahiran Hukum.

9. Hukum Acara PTUN = 3 sks FH 141140

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian dan fungsi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, asas-asas dalam HAPTUN, sumber-sumber hukumPeratun, kompetensi Peratun, sengketa TUN, gugatan, kuasa hukum, proses persidangan, pembuktian, upaya perdamaian,


intervensi, putusan, upaya hukum, pelaksanaan putusan TUN (eksekusi).

10. Hk Acara MahkamahKonstitusi = 3 sks FH 141146

Mata kuliah ini bertujuan agar para mahasiswa mengetahui, memahami dan dapat memecahkan persoalan hukum khususnya yang berkaitan dengan Acara Mahkamah Konstitusi. Baik mengenai prosesnya maupun prosedur beracaranya di Pengadilan. Sehingga nantinya bisa buat bekal materi praktek Latihan Kemahiran Hukum.

11. Hukum Acara Peradilan Militer = 2 sks FH 141130

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai Dasar hukum dan sejarah berlakunya KUHPidana Militer Luas berlakunya HPM Sistematika KUHPidana Militer Kejahatan-kejahatan khusus militer dan sistematikan KUH pidana Militer.

12. Alt. Penyelesaian Sengketa = 2 sks FH 141144

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar pengetahuan dan sekaligus melatih mahasiswaagar mampu memahami, memilih dan melaksanakan berbagai alternatif penyelesaian sengketa hukum khususnya dibidang bisnis, diluar forum pengadilan. Misalnya, pemaparan tentang teknis, prosedur, dan ketentuan hukum positif tentang negoisasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, minitrial dan sejenisnya yg lebih dikenal dengan nama


Alternative Disputes Resolutions (ADR). Secara khusus mata kuliah ini membahas secara rinci permasalahan hukum dan UU nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

13. Perancangan Kontrak = 3 sks FH 141137

Mata kuliah ini dirancang agar setiap peserta didik mampu mengkaji dan merancang kontrak atau perjanjian tentang Perjanjian jual beli, Perjanjian sewa menyewa, Perjanjian penitipan dan tukar menukar, Perjanjian pinjam meminjam dan pinjam pakai, Perjanjian beli sewa, Perjanjian baku, Leasing dan perjanjian kartu kredit, Built Operate and Transfer (BOT).

14. Hk. & Tek Peranc. Per-UU an = 3 sks FH 141139

Mata kuliah ini dirancang secara khusus agar setiap peserta didik selain mengerti dan memahami teori-teori dasr tentang ilmu perundang-undangan, juga mampu dan terampil dalam merancang perundang-undangan. Dengan berbekal penguasaan materi kuliah ini, maka bagi mereka yang berminat dalam profesi sebagai perancang perundang-undangan dapat memudahkan dalam menekuni profesi tersebut, yang dari tahun ke tahun terus meningkat kebutuhan akan tenaga profesional dibidang ini.

15. Pendidikan Latihan Kemahiran

Hukum = 4 sks FH 141147

Mata kuliah ini dirancang untuk melatihkan ketrampilan yang diperlukan oleh mahasiswa yang berminat untuk terjun pada profesi litigasi baik sebagai hakim, jaksa maupun pengacara.


Ketrampilan yang akan dilatihkan meliputi baik ketrampilan pembuatan dokumen-dokumen hukum maupun proses beracara diperadilan itu sendiri. Pada saat ini hanya diberikan latihan untuk proses peradilan baik pidana, perdata, Tata Usaha Negara, Agama yang lebih lengkap.

MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA

1. Bahasa Inggris Dasar = 2 sks UV 141111

Mata kuliah Bahasa Inggris dimaksudkan sebagai pengantar bagi mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah Bahasa Inggris Hukum. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk mampu memahami bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan disiplin ilmu hukum (English for Legal Purposes).

2. Bahasa Inggris Lanjutan = 2 sks FH 141112

Mata kuliah Bahasa Hukum ini merupakan Mata Kuliah lanjutan dari Bahasa Inggris. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa lebih mendalami aspek-aspek gramatikal serta fokus pada pengajaran yang lebih diarahkan kepada kemampuan mahasiswa untuk membaca dan mengerti (reading Comprehensio) hal-hal yang berkaitan dengan berita-berita hukum.

3. Bahasa Indonesia = 2 sks UV 141109

Mata kuliah Bahasa Indonesia diberikan kepada Mahasiswa dengan tujuan agar nantinya bisa dipahami struktur kalimat yang baik untuk suatu penulisan, serta bisa tau cara pemakaian tanda-tanda penghubung kalimat yang pas.


4. Filsafat Hukum = 2 sks FH 141145

Mengungkapkan gambaran utuh tentang hukum dan fungsinya didalam masyarakat dengan memaparkan landasan kefilsafatan dan norma kritik dari tata hukum. Di dalamya dibahas landasan bagi daya mengikat dari hukumdan kriteria untuk menilai “keadilan” dari tata hukum dengan memunculkan pembahasan mengenai hubungan antara hukum dan moral dan tema-tema terkait seperti hak asasi manusia, demokrasi, kekuasaan, tipe tatanan hukum. Masalah-masalah itu dikemukakan dalam perspektif Pancasila, yang juga dibandingkan dengan perspektif beberapa aliran kefilsafatan.

5. Etika Profesi Hukum = 2 sks FH 141152

Mata kuliah di berikan kepada mahasiswa secara pemahaman dan uraian Etika Profesi, yang memaparkan pengertian dan ciri-ciri profesi hukum, etika profesi, kode etik, dan kode etik profesi hukum beserta problematika kemasyarakatan terkait.

6. Skripsi = 4 sks FHN141153

Mata kuliah ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan kritis analitis yg ilmiah bagi mahasiswa dalam mencermati pelbagai perkembangan yg terjadi di masyarakat, yang dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini

MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERSAMA


1. Sosiologi Hukum = 2 sks FH 141138

Mata kuliah ini membahas letak sosiologi didalam ilmu pengetahuan, tentang masyarakat dan hidup bermasyarakat serta sejarah perkembangan sosiologi di barat dan di Indonesia, teori-teori dan metode pada studi hukum dalam masyarakat yang tercermin dalam perundanga-undangan di Indonesia, bagaimana berfungsinya hukum dalam masyarakat, kebudayaan dalam masyarakat, kekuasaaan dan wewenang, kewibawaan, proses social serta hubungan timbal balik antara hukum dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, politik, social dan lainnya.

2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) = 2 sks UV 141115

Mata kuliah ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang terdiri dari atas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan sarana untuk melatih mahasiswa belajar secara aktual dan faktual memahami pembangunan ditingkat pedesaan, melatih mahasiswa untuk menelaah dan merumuskan potensi masyarakat dan kendala masyarakat dipedesaan, serta merupakan bentuk pengamalan ilmu, teknologi dan seni dalam upaya memecahkan permasalahan serta menanggulanginya secara pragmatis dan lintas disiplin ilmu

3. PKL Profesi (Magang) = 2 sks FH 141142


Praktek magang merupakan perkuliahan mandiri yang bersifat praktis dimana mahasiswa dilibatkan langsung dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih, disamping itu juga sebagai wadah mahasiswa dalam meningkatkan wawasan dalam menerapkan dan membandingkan teori yag diterima dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan.

C. KOMPETENSI PILIHAN/ KONSENTRASI

Kosentrasi Hukum Pidana

1. Ilmu Kedokteran Kehakiman = 2 sks IH 141254

Mata kuliah ini mengkaji mengenai pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan. Hubungan penyelesaian perkara dengan ahli, kesaksian ahli kedokteran dan lain-lain, pebuatan surat keterangan ahli, pengawetan barang bukti, dan lain-lain

2. Victimologi dan Kriminologi = 2 sks IH 141255

Mata kuliah ini memberikan pengertian kriminologi dan hubungannya dengan hukum pidana. Kemudian sebagai bahan kajian selanjutnya adalah membahas tentang kausa kejahatan, korban kejahatan, serta upaya pencegahan kejahatan berdasarkan teori-teori yang telah dan sedang berkemb ang saat ini; dalam upaya bagaimana meminimalisasi korban kejahatan melalui pendekatan terhadap pelaku, korban maupun lingkungannya.


4. Hukum dan HAM = 2 sks FH 141136

Dalam era globalisasi dewasa ini maupun masa mendatang, hak asasi manusia kini sudah merupakan isu global. Pemahaman atas hak asasi manusia didahului dari sejarah perkembangan hak asasi manusia, landasan sosiologis maupun kaidah hukumnya sendiri. Kaidah hukum tentang hak asasi manusia ada yg berbentuk konvensi baik konvensi umum, regional maupun khusus.

3. Hukum Kesehatan = 2 sks IH 141256

Memberikan masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tentang kesehatan. Mahasiswa mempelajari pengaturan tentang hubungan timbal balik antara pasien, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Disamping itu mahasiswa mendapatkan masukan tentang masalah kesehatan yang perlu mendapat pengaturan, sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992

4. Hukum Perlindungan Anak = 2 sks IH 141257

Mata kuliah ini merumuskan pengertian anak, batasan perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, kewajiban orang tua, masyarakat dan pemerintah pada khususnya,komisi perlindungan anak serta bagaimana penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

5. Kejahatan Ekonomi = 2 sks IH 141268

Seiring dengan berkembang pesatnya pertumbuhan ekonomi nasional maka semakin banyak pula ditemukan berbagai jenis tindak pidana dibidang ekonomi. Agar para mahasiswa hukum dapat mengatasi problem tersebut dimasa


depan, maka melalui mata kuliah ini diajarkan berbagai jenis tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan, korups, kejahatan perbankan, kejahatan dibidang pasar modal, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana dibidang hak milik intelektual dan sebagainya.

6. Kejahatan Korporasi = 2 sks IH 141259

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membina spesialisasi keilmuan dan keahlian hukum yang bertujuan untuk membentuk perluasan ilmu pengetahuan hukum. Adapun ruang lingkup dari mata kuliah ini meliputi tentang pengenalan arti, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan korporasi, konsep-konsep dasar dalam memahami kejahatan korporasi, megetahui ruang lingkup kejahatan korporasi, teori pertanggungjawaban korporasi, hubungan kejahatan korporasi dengan perlindungan pemegang saham, konsumen, pajak, buruh, hak berpolitik dan lingkungan.

7. Hukum Pidana Politik = 2 sks IH 141265

Dalam mata kuliah ini dijabarkan hal-hal yang termasuk dalam kejahatan-kejahatan politik, misalnya menghianati rahasia negara, intervensi, pemberontakan, sabotase, juga proses penyelesaian hukumnya.

8. Perbandingan Hk Pidana = 2 sks IH 141265

Mata kuliah ini terdiri dari kegunaan dan keterkaitan perbandingan hukum pidana dengan bidang studi hukum lain, yang termasuk lingkup perbandingan hukum pidana, perbandingan pidana dengan negara lain.


9. Hukum Pidana Lingkungan = 2 sks IH 141262

Mata kuliah ini menyajikan lingkup pidana lingkungan di dalam peraturan hukum lingkungan indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan pidana lingkungan dan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana lingkungan.

10. Hukum Pidana Internasional = 2 sks IH 141263

Definisi, substansi, dan ruang lingkup dari hukum pidana internasional. Siapa saja yang merupakan subyek-subyek hukum dan korban dari hukum pidana internasional. Sumber-sumber hukumnya, yang meliputi sumber yang berasal dari hukum internasional dan hukum pidana nasional negara-negara, hubungan antara keduanya, asas-asas hukumnya, dan kaidah-kaidah hukumnya. Sejarah dan perkembangannya, faktor-faktor pendorongnya dan kelemahan-kelemahan dari hukum pidana internasional. Yurisdiksi kriminal negara-negara dalam hukum pidana internasional Implementasi dari hukum pidana internasional pada tataran nasional sesuai dengan hukum pidana nasional masing-masing negara. Implementasinya pada tataran internasional, melalui kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan secara bilateral, regional, dan global, kerjasama melalui lembaga internasional, sepereti INTERPOL, organisasi internasional regional seperti ASEAN, Uni Eropah, organisasi internasional global seperti PBB. Badan-badan peradilan pidana internasional ad hoc dan permanen, seperti Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg 1946 dan Tokyo 1948, Mahkamah


Kejahatan Perang dalam Kasus Rwanda 1993 dan Ex Yugoslavia 1994.

11. Hukum Humaniter = 2 sks IH 141264 Hukum humaniter sebagai keseluruhan

sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia yakni harkat dan martabat seseorang. Hukum Humaniter membedakan dua jenis pertikaian bersenjata, yaitu pertikaian bersenjata yang bersifat internasional (International armed conflict) dan pertikaian bersenjata yang bersifat internal atau yang bukan bersifat internasional (non international armed conflict atau internal armed conflict). Materi Hukum Humaniter antara lain adalah Hukum den Haag (The Haque Laws) dan Hukum Jenewa (the Geneva Laws)

12. Hukum Pidana Korupsi = 2 sks IH 141264

Mata kuliah ini menyajikan lingkup pidana korupsi di dalam penyelesaiannya mana yang menjadi kewenangan KPK, mana yang menjadi kewenangan Kejaksaan dan yang menjadi kewenangan Kepolisian. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan pidana korupsi dan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana korupsi tersebut.

13. Cyber Law = 2 sks IH 141260

Mata kuliah ini menyajikan lingkup pelanggaran pidana dengan menggunakan alat teknologi informasi yang masuk dalam UU nomor


11 tahun 2008 tentang ITE, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan pidana dibidang cyber law semakin hari tingkat kejahatan dan modus operandinya juga semakin meningkat dan sekaligus bagaimana proses penyelesaian dan pencegahannya.

14. Hukum Pidana Pers. = 2 sks IH 141266

Mata kuliah ini menyajikan lingkup pidana Pers di dalam peraturan hukum pidana pers di indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan pidana pidana pers dan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pers.

Konsentrasi Hukum Perdata

1. Hukum Perbankan = 2 sks IH 141277

Mata kuliah ini mengkaji mengenai sistem Hukum Perbankan Indonesia dengan mengacu kepada UU Perbankan yang diperbaharui yakni UU No. 10/1998 dengan cakupan materi meliputi Sejarah Perbankan Indonesia, Ruang Lingkup Hukum Perbankan, Asas-Asas Hukum Perbankan, Jenis-Jenis Bank, Syarat-Syarat Pendirian Bank, Rahasia Bank, Tingkat Kesalahan Bank, Kredit Bank, Jaminan, Merger, Konsolidasi dan Akuisisi, Pembinaan dan Pengawasan Bank.

2. Hak Kekayaan Intelektual = 2 sks IH 141270

Tujuan matakuliah ini adalah untuk memberi pemahaman atas alasan pemberian perlindungan HKI, pengaruh TRIPs pada Hukum Positif HKI Indonesia, bidang-bidang HKI menurut Hukum Positif Indonesia dan pengaturannya yang meliputi : lingkup hak eksklusif, lama


perlindungan, cara memperoleh perlindungan pembatalan dan penghapusan hak, sanksi pelanggaran dan penjelasan sengketa HKI juga dibahas permasalahan HKI di mayarakat yang masalahnya diambil dari kasus sehari-hari dan beberapa yurisprodensi, yaitu kasus Tancho, kasus Aqua, kasus YKK dan kasus Scotch Whiskey.

3. Hukum Perusahaan = 2 sks IH 141271

Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang berbagai bentuk Badan Usaha yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Badan Usaha tersebut ada yang berstatus sebagai badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT) maupun non badan hukum, misalnya Firma dan Persekutuan Perdata. Disamping itu juga dibahas tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara khusus dalam mata kuliah ini akan dibahas tentang Hukum Perseroan sebagaimana diatur dalam UU No 1/1995. Melalui pembahasan dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis apa perbedaan yang prinsipiil antara badan usaha yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum. Mampu menganalisis Anggaran Dasar PT, memahami tugas dan kewajiban organ-organ PT, akibat hukum yang muncul dengan adanya pembubaran PT.

4. Hukum Jaminan = 2 sks IH 141272

Mata kuliah ini memberikan gambaran mengenai bidang hukum yang berhubungan dengan lembaga yang berada dalam sistem hukum perdata. Objek jaminan yang berkaitan dengan Hukum Benda sedangkan prkatek jaminan


(pemasangan hak jaminan) berkaitan dengan hukum perikatan sebagai perjanjian pokok. Perjanjian pokok biasanya dalam bentuk perjanjian kredit perbankan.

5. Hk.Investasi dan Pasar Modal = 2 sks IH 141273

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami, menguasai dan mnguraikan Hukum Investasi, yang terdiri dari kajian tentang Teori Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tata cara Penanaman Modal, Perizinan Usaha, Hak dan Kewajiban Penanam Modal, Hubungan Penanam Modal di Indonesia dengan Globalisasi. Serta materi Hukum Pasar Modal yaitu mengenai Proses Going Public, Perdagangan efek, Lembaga Penunjang Pasar Modal Reksadana, Pasar Modal Syari’ah, Kejahatan Pasar modal.

6. Hk Perlindungan Konsumen = 2 sks IH 141274

Hukum Perlindungan Konsumen mengajarkan kepada mahasiswa berbagai al yang menyangkut aspek hukum dari suatu produk barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya, tanggung jawab produsen, penyalur, pengecer dan juga instansi pemerintah terhadap produk barang atau jasa yang pemakaiannya ternyata merugikan konsumen, hak-hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, prosedur pembuktiannya dan lain-lain

7. Hukum Asuransi = 2 sks IH 141275

Mata kuliah ini mengkaji mengenai berbagai prinsip-prinsip dasar dalam asuransi yang akan


dilanjutkan degan bahasan mengenai dasar-dasar hukum dengan berbagai aturan dibidang asransi dan aturan lain yang terkait seperti ketentuan mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OTK) yang akan melengkapi pengetahuan mahasiswa dengan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi. Dalam mata kuliah ini yang dilengkapi dengan penjelasan mengenai berbagai jenis asuransi, pihak-pihak dalam perjanjian asuransi an hal-hal/syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan menjalankan bisnis asuransi.

8. Hukum Pengangkutan = 2 sks IH 141283

Dalam ,ata kuliah ini dijabarkan berbagai peraturan dibidang pengakutan darat, udara laut maupun udara, baik menyangkut bidang perdata maupun publik yang secara khusus memberi penekanan terhadap tanggung jawab pengangkut (perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan , dll), bilamana pihaknya tidak memenuhi janjinya untuk mengantarkan barang dan atau orang ke tempat yang telah disepakati diantara mereka; didalamnya juga dikaji berbagai kasus kegagalan proses pengangkutan yang menimbulkan kerugian baik terhadap pengirim maupun penerima dalam suatu proses ekspor impor. Bahasan diakhiri dengan analisa dan studi kasus terhadap penerapan The Haque Rules.

9. Hukum Kepailitan = 2 sks IH 141281

Makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan maka makin


banyak utang piutang dalam masyarakat. Mata kuliah ini secara garis besar menyajikan pengertian kepailitan, akibat kepailitan, pembebanan harta pailit dengan jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, serta hipotik sampai dengan prosedur mengajukan permohonan pernyataan pailit.

10. Perbandingan Hk Perdata = 2 sks IH 141278

Mata kuliah ini mempelajari hukum perdata secara mendalam dan komprehensif, merupakan keharusan untuk meninjaunya bukan hanya dari segi hukum positif, melainkan juga dari segi historis dan komparatif. Dengan demikian, kita akan menangkap makna dari hukum perdata tersebut tanpa terikat dengan dimensi waktu dan dimensi ruang. Artinya, akan didapti gambaran yang menyeluruh dan komprehensif tentang hukum perdata, mulai dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, baik yang terdapat di Indoensia maupun yang dipraktekkan di berbagai negara lain di dunia ini.

11. Hk Dagang Internasional = 2 sks IH 141279 Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang

aspek-aspek hukum perdata Internasional dari kontrak dagang internasional, misalnya mengenai asas dan syarat-syarat untuk sanya suatu kontrak dagang internasional, pemilihan hukum dan forum yang berlaku bagi kontrak tersebut, metode pembayaran asuransi pengangkutan dan sebagainya menurut berbagai ketentuan hukum kebiasaan internasional sebagaimana dirumuskan


antara lain olh ICC, UNCITRAL, UNIDROIT, PBB dan lain-lain.

12. Hukum Perdata Internasional = 2 sks IH 141280 Mata kuliah ini bertujuan agar para

mahasiswa mengetahui, memahami dan dapat memecahkan persoalan hukum yang mengandung unsur asing di dalamnya. Pokok bahasannya meliputi antara lain sejarah hukum perdata internasional, asas-asas dan berbagai pranata hukum perdata internasional, pilihan hukum, penentuan hukum yang berlaku, hukum acara perdata internasional dan sebagainya. Sumber-sumber hukum yang menjadi acuannya tidak terbatas pada sumber hukum nasional melainkanterutama sumber hukum internasional.

13. Hukum Perjanjian Internasional = 2 sks IH 141281

Mata kuliah ini secara garis besar membahas tentang hukum perjanjian internasional bilateral dan multilateral, yang dibuat antarnegara, antar organisasi internasional dan atau negara dan organisasi internasional. Misalnya, pembahasan tentang asas-asas hukum perjanjian internasional publik, sumber hukumnya, prosedur hukumnya, dan ratifikasi.

14. Hukum Pajak Internasional = 2 sks IH 141276

Hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsif atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negera-negara di dunia, untuk mengatur soal-


soal perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing.

15. Hukum Arbitrase Internasional = 2 sks IH 141269

Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang bagaimana pola penyelesaian sengketa komersial dalam lintas negara (internasional), kewenangan para pihak yang bersengketa, sampai dengan eksekusi putusan arbitrase internasional.

16. Hk Investasi Internasional = 2 sks IH 141284

Mata kuliah ini terdiri atas teori, asas atau prinsip hukum dan aturan-aturan hukum serta konvensi / perjanjian internasional yang berkembang yang memberikan landasan yang cukup bagi dasar pengembangan kebijakan hukum investasi di suatu negara.

Kosentrasi Hukum Tata Negara

1. Hukum Perizinan = 2 sks IH 141285

Materi mata kuliah ini berkisar tentang pemahaman mengenai hakekat dan eksistensi Perizinan dalam aspek hukum administrasi, meliputi prinsip-prinsip dasar perizinan,prosedur perizinan, bentuk-bentuk perizinan, serta hukum perizinan positif Indonesia dan komparasi perizinan di Negara Belanda.

2. Hukum Perundang-undangan = 2 sks IH 141293

Mata kuliah ini dirancang secara khusus agar setiap peserta didik selain mengerti dan memahami teori-teori dasr tentang ilmu perundang-undangan, juga mampu dan terampil


dalam merancang perundang-undangan. Dengan berbekal penguasaan materi kuliah ini, maka bagi mereka yang berminat dalam profesi sebagai perancang perundang-undangan dapat memudahkan dalam menekuni profesi tersebut, yang dari tahun ke tahun terus meningkat kebutuhan akan tenaga profesional dibidang ini.

3. Perban. Hukum Tata Negara = 2 sks IH 141288

Objek ilmu perbandingan hukum tata negara adalah terdiri bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus yang melekat, hal-hal yang menimbulkannya dan dengan jalan apakah hal-hal tersebut berubah. Sehingga dapat diketahui cara menganalasis secara metodis dan menetapkannya secara sistematis.

4. Hukum dan Politik = 2 sks IH 141292

Mata kuliah ini mengkaji tentang sistem pemerintahan RI yang tidak terlepas dari pelaksanaan sistem-sistem diberbagai sektor lainnya yang mendukung roda pemerintahan termasuk pula sistem hukum dan arah politik hukum dalam mencapai rencana dan tujuan bernegara.

5. Hukum Pers = 2 sks IH 141290

Matakuliah ini memaparkan tentang seluk beluk jurnalistik yg berkaitan pembahasannya mengenai pengertian, sistem pers dibeberapa negara, sejarah sistem pers di Indonesia, kebebasan pers, hukum pers meliputi kode etik, hukum pers, hukum penyiaran dan hukum internet.


6. Hukum Pemerintahan Daerah = 2 sks IH 141289

Mata kuliah ini menjelaskan secara menyeluruh hal ihwal yang berkenaan dengan pemerintahan daerah, mulai dari otonomi daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintah didaerah, lembaga pemerintahan daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai dengan bagaimana sistem administrasi di daerah dalam kerangka hubungannya dengan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti bidang perijinan, prinsip demokrasi dan keterbukaan, partisipasi dan sebagainya.

7. Hukum Diplomatik dan Konsuler = 2 sks IH 141287

Materi kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Hukum Diplomatik dan Konsuler serta aplikasinya dalam kasus-kasus internasional yg terkait dengan hubungan diplomatik dan konsuler diantaranya membahas ttg pengertian, sejarah dan sumber hukum diplomatik dan konsuler. Dan dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan diplomatik, fungsi misi diplomatik, kekebalan dan keistimewaan diplomatik, inviolabilitas perwakilan asing, suaka dan juga pengertian ttg hubungan konsuler .

8. Hk Keimigrasian & Kepabeanan = 2 sks IH 141286

Mata kuliah ini mendeskripsikan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan


pemungutan bea masuk.

9. Hk Udara dan Ruang Angkasa = 2 sks IH141294

Deskripsi singkat tentang mata kuliah ini adalah menjelaskan ketentuan hukum udara dan ruang angkasa, menjelaskan status Yuridis hukum udara dan hukum ruang angkasa serta menyebutkan isi Pengaturan Navigasi Udara.

10. Hukum Ekstradisi = 2 sks IH 141295

Dalam mata kuliah ini disampaikan kepada mahasiswa bahwa perjanjian ekstradisi merupakan landasan kepastian hukum untuk memburu para pelanggar hukum. Dengan adanya hukum ekstradisi maka selain dpt diburunya pelaku juga tindak lanjut proses hukum lainnya termasuk pengembalian aset-aset hasil kejahatannya.

11. Politik Internasional = 2 sks IH141296

Mata kuliah ini menjelaskan kepada mahasiswa tentang Perkembangan politik luar negeri Indonesia. Perkembangan dan kerjasama internasional (APEC, ASEAN, UE. Dll.). Masalah-masalah strategis dalam politik internasional; dan Perbandingan politik antar-negara.

12. Hukum Organisasi Internasional = 2 sks IH 141291

Mata kuliah ini bagian dari hukum internasional, hukum organisasi internasional menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama dengan tumbuhnya berbagai macam organisasi internasional. Dalam mata kuliah ini diperkenalkan pengertian dan substansi hukum


organisasi internasional, sejarah perkembangan organisasi internasional, macam-macam organisasi internasional, dan diperkenalkan pula beberapa organisasi internasional yang bersifat global, seperti Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

13. Hukum Kependudukan = 2 sks IH 141298

Mata kuliah ini menyajikan lingkup hukum kependudukan yang berlaku di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kependudukan dan bagaimana proses penyelesaian pelanggaran kependudukan.

14. Hukum Kepegawaian = 2 sks IH 141297

Mata kuliah ini menyajikan lingkup hukum kepegawaian di dalam peraturan hukum kepegawaian Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kepegawaian dan bagaimana proses penyelesaian pelanggaran hukum kepegawaian.


BAB VI

PENUTUP

Buku panduan akademik ini diharapkan dapat

membantu dan memberi kemudahan bagi para dosen dan

mahasiswa Fakultas Hukum UPN ”Veteran” Jawa Timur dalam

megikuti proses belajar dan mengajar secara baik, sehingga

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar bisa berjalan

normal dan lancar.

Apabila terdapat atau ditemukan kekeliruan dan hal-hal

lain yang belum diatur / tercantum dalam buku panduan

akademik ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya. Semoga buku Panduan Akademik Program Studi Ilmu

Hukum TA 2018/2019 ini, dapat memberikan gambaran secara

jelas dan rinci bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum UPN

”Veteran” Jawa timur.

Surabaya, Juli 2018 DEKAN

Dr. Sutrisno, SH, M.Hum


Lampiran 2


TIM PENYUSUN

I. Penanggung Jawab : DEKAN FAKULTAS HUKUM UPN JATIM Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

II. Pengarah : Mas Anienda T.F., SH, MH.

III. Pelaksana

Ketua : Fauzul Ali Warman, SH., M.Hum. Sekretaris : Eko Wahyudi, SH., MH. Sie Ortaker : Sri Maharani MTVM, SH., MH

Sie. MK Kosentrasi : Yana Indawati, SH., MKn. Sie. Kurikulum : Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn. Sie. Silabus : Yana Indawati, SH., M.Kn.

IV. Kesekretariatan : Susanto, SE.

pedoman akademik fakultas hukumfhukum.upnjatim.ac.id/images/download/pafhupnjatim.pdfmahasiswa baru...

Documents