pedoman bsm

iii

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar,

Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

merupakan indikasi yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu

sumberdaya manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi.

Di lingkungan Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen, Kementerian Pendidikan

Nasional, diantara dampak realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat

diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada akhir tahun 2009

mencapai 98,11%. Angka ini melebihi target yang diharapkan dapat dicapai akhir tahun

2008, yaitu 95.0%. Dengan telah tercapainya target APK di atas, maka orientasi pembinaan

pendidikan pada jenjang SMP lebih ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan.

Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun

berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan

kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dengan kebijakan dan

program tersebut, diharapkan misi 5 K Kementerian Pendidikan Nasional terkait dengan

Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian juga diharapkan dapat

terpenuhi.

Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan berbagai

Buku Panduan Pelaksanaan untuk masing-masing program dan/atau kegiatan, baik yang

pengelolaannya di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang dilaksanakan

langsung oleh sekolah.

Dengan buku panduan ini diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program

di semua tingkatan dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien

seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan

monitoring, evaluasi dan pelaporannya.

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama dan

menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan seluruh program atau

kegiatan pembangunan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran

2010.

Jakarta, Januari 2010

Direktur Pembinaan

Sekolah Menengah Pertama,

Didik Suhardi, SH., M.Si

NIP. 196312031983031004

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................. iii DAFTAR ISI .............................................................................................................v BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................1

A. Latar Belakang ............................................................................................1 B. Tujuan .........................................................................................................2 C. Landasan Hukum ........................................................................................3 D. Sasaran dan Besar Dana..............................................................................3 E. Persyaratan Penerima BSM ........................................................................4 F. Waktu..........................................................................................................4

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN...............................................................5

A. Mekanisme Alokasi dan Seleksi .................................................................5 B. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana .........................................6 C. Informasi Penyaluran Dana Beasiswa.........................................................8 D. Pemanfaatan dan Pembatalan BSM ............................................................8

BAB III ORGANISASI PELAKSANA..................................................................11

A. Tingkat Provinsi........................................................................................11 B. Tingkat Kabupaten/Kota ...........................................................................12 C. Tingkat Sekolah ........................................................................................12

BAB IV TATA TERTIB PENGELOLAAN...........................................................15

A. Tim Provinsi .............................................................................................15 B. Tim Kabupaten/Kota.................................................................................15 C. Sekolah......................................................................................................15

BAB V MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN..................................17

A. Monitoring dan Supervisi..........................................................................17 B. Pelaporan ..................................................................................................19

BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI..............................................................23

A. Pengawasan...............................................................................................23 B. Sanksi........................................................................................................24

LAMPIRAN............................................................................................................29

“Belajar Untuk Masa Depanku”

QEC24711 - Panduan Pelaksanaan Beasiswa Siswa Miskin 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat di Indonesia masih

cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) kelompok masyarakat yang

mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi di semua jenjang pendidikan

dibandingkan dengan APK bagi keluarga miskin. Untuk membantu

meningkatkan pendidikan bagi masyarakat miskin, maka kebijakan

pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan

akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui

peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang

selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat

miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-

daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.

Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak

setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta untuk mencapai

sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti

Education For All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu

memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, dimanapun, laki-laki

dan perempuan.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok

miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak

langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam,

dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya

transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Biaya pendidikan untuk jenjang SMP mencapai sekitar 2,5 kali lipat biaya

untuk jenjang SD. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya

angka partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama disebabkan oleh

banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang

SMA/SMK. Hal tersebut didukung oleh data SUSENAS 2003 yang

mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah sebagian besar (75,7 persen)

disebabkan oleh alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya (67,0

persen) maupun karena anak harus bekerja (8,7 persen). Hal tersebut jelas

mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau

pendidikan jika tidak dibantu oleh pemerintah.


Direktorat PSMP - QEC24711 2

Sejak tahun 1998, untuk mencegah dampak negatif krisis ekonomi bagi

masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, melalui program Jaring

Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa

secara besar-besaran kepada siswa dari keluarga miskin yaitu sebanyak 1,8

juta siswa SD, 1,65 juta siswa SMP, dan 500 ribu siswa jenjang sekolah

menengah. Sejak tahun 2001 jumlah penerima beasiswa terus ditingkatkan

dengan adanya tambahan sumber biaya dari Program Kompensasi

Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Meskipun program JPS telah

berakhir pada tahun 2003, Pemerintah tetap melanjutkan pemberian beasiswa

tersebut melalui PKPS BBM.

Program JPS mendapat respon yang positif dari masyarakat dan secara

signifikan berhasil mencegah siswa dari putus sekolah. Namun demikian

program tersebut memiliki beberapa kelemahan terutama dalam penetapan

sasaran beasiswa terutama di tingkat kabupaten/kota dan sekolah. Kelemahan

lain yaitu satuan biaya beasiswa per siswa per bulan yang sejak tahun 1998

belum pernah mengalami peningkatan, yaitu untuk jenjang SMP satuan biaya

per siswa sebesar Rp 20.000,-/bulan. Saat ini satuan harga tersebut sudah

tidak lagi memadai karena daya belinya tidak lagi sebesar pada tahun 1998

yang antara lain disebabkan oleh inflasi yang terjadi selama beberapa tahun

terakhir.

Untuk itu tahun 2010, Pemerintah kembali memberikan beasiswa bagi siswa

miskin untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa di SMP agar siswa dari

keluarga miskin dapat terus melangsungkan pendidikannya.

Maksud pemberian program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) adalah untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin akan layanan pendidikan

jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Buku petunjuk pelaksanaan ini disusun dalam rangka memberikan panduan

bagi pelaksana program di berbagai tingkatan agar program BSM ini dapat

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Tujuan

Tujuan dari program ini antara lain:

1. Membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa selama duduk

di bangku sekolah.

2. Mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan

ekonomi.



3. Memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk

terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan SMP.

4. Membantu kelancaran program sekolah.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan Program Beasiswa Siswa Miskin

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain

sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Menengah

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995

tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang

Pedoman Pendirian Sekolah

D. Sasaran dan Besar Dana

Sasaran program Beasiswa Siswa Miskin adalah siswa miskin dan telah

dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah pada jenjang pendidikan

SMP/SMPLB/SMP Satu Atap di seluruh wilayah NKRI.

Sumber dana berasal dari Pemerintah Indonesia (rupiah murni) yang dengan

jumlah sasaran secara nasional untuk tahun 2010 sebesar 751.193 siswa, dan

biaya satuan Rp 550.000/ siswa/tahun. Jadi total dana yang dialokasikan

untuk program Beasiswa Siswa Miskin selama 1 tahun tersebut secara nasional

sebesar Rp 413.156.150.000,-



E. Persyaratan Penerima BSM

1. Persyaratan Siswa Penerima BSM

Penerima BSM adalah siswa SMP dan SMPLB negeri dan swasta kelas 7

(tujuh) sampai kelas 9 (sembilan) dari keluarga miskin:

a. Yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya.

b. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.

c. Telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah.

2. Persyaratan Sekolah Peserta Program BSM

a. Sekolah yang mempunyai siswa yang berasal dari keluarga miskin.

b. Sekolah yang memiliki surat ijin operasional/kelembagaan yang

dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah umum.

F. Waktu

Pada Tahun Anggaran 2010, Beasiswa Siswa Miskin diberikan untuk periode

Januari-Juni dan Juli-Desember (masing-masing 6 bulan).

Siswa penerima BSM akan menerima dana BSM untuk 1 tahun. Khusus untuk

siswa kelas 9 hanya mendapatkan BSM untuk 6 bulan.



BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Mekanisme Alokasi dan Seleksi

Pengalokasian jumlah siswa penerima BSM dilaksanakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

Langkah 1

Tim Pusat menentukan alokasi jumlah siswa penerima BSM masing-masing

provinsi.

Langkah 2

Tim Provinsi menentukan alokasi jumlah siswa penerima BSM untuk setiap

kabupaten/kota. Penetapan alokasi didasarkan pada indikator jumlah siswa

dari keluarga miskin, jarak sekolah, dan indikator lokal lainnya.

Langkah 3

Tim Kabupaten/Kota menetapkan sekolah calon penerima BSM. Penetapan

ini didasarkan pada jumlah siswa miskin yang ada di masing-masing sekolah.

Untuk keperluan tersebut, Tim Kabupaten/Kota meminta seluruh sekolah yang

berhak menerima BSM untuk mengirimkan daftar siswa miskin yang akan

diusulkan memperoleh beasiswa (Format BSM-01).

Apabila Tim Kabupaten/Kota telah memiliki data siswa miskin, maka dapat

langsung ke Langkah 4.

Langkah 4

Tim Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat penetapan alokasi BSM di tiap

sekolah. Jika alokasi BSM yang diterima kabupaten/kota mencukupi untuk

seluruh siswa miskin yang diusulkan oleh sekolah, maka seluruh siswa yang

diusulkan otomatis menerima BSM. Bila jumlah usulan dari sekolah melebihi

alokasi kabupaten/kota, maka Tim Kabupaten/Kota menetapkan alokasi tiap

sekolah dengan menggunakan mempertimbangkan tingkat kemiskinan sekolah

(Format BSM-02).

Indikator yang dapat digunakan untuk menetapkan alokasi BSM tiap sekolah

antara lain:

a. jumlah siswa di sekolah,

b. jumlah siswa dari keluarga miskin di sekolah tersebut,

c. jarak sekolah ke ibukota kabupaten/kota, atau

d. indikator lokal lainnya (geografis, mata pencaharian, budaya, dll).



Disarankan Tim Kabupaten/Kota melakukan verifikasi keakuratan data usulan

penerima BSM yang dibuat oleh sekolah.

Langkah 5

Tim Kabupaten/Kota menerbitkan SK alokasi tiap sekolah penerima BSM

yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan (Format BSM-03).

Langkah 6

Surat Keputusan Penetapan Alokasi di tiap Sekolah dikirim ke Pengelola dana

Dekonsentrasi Provinsi, lembaga penyalur (Kantor Pos KPRK/Bank) dan ke

sekolah.

Langkah 7

Sekolah yang telah menerima Surat Keputusan Alokasi penerima BSM dari

Tim Kabupaten/Kota harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Kepala Sekolah bersama dengan dewan guru dan Komite Sekolah

menyeleksi siswa penerima BSM. Indikator yang dapat dipakai adalah:

1. siswa yang berasal dari keluarga miskin

2. jarak tempat tinggal jauh dari sekolah,

3. yatim dan/atau piatu,

4. pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah

berkepanjangan, anak dari korban PHK, mempunyai lebih dari tiga

orang bersaudara yang berusia di bawah 18 tahun, dan indikator lokal

lainnya).

5. Diutamakan bagi siswa yang memiliki Kartu Miskin.

Metode seleksi yang digunakan oleh sekolah untuk menentukan siswa

penerima dana BSM ditunjukkan pada Lampiran 1.

b. Hasil penetapan siswa penerima BSM tersebut dituangkan dalam bentuk

Surat Keputusan Siswa Penerima BSM yang dilengkapi dengan lampiran

Berita Acara dan Daftar Siswa Penerima BSM (Format BSM-04, Format

BSM-05, dan Format BSM-06).

B. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana

1. Penyaluran Dana Beasiswa Siswa Miskin

Dana beasiswa bagi anak miskin ada di DIPA Dinas Pendidikan Provinsi

(Dekonsentrasi).

Prosedur Penyaluran dan Pengambilan Dana BSM adalah sebagai berikut

(Lampiran 2):



a. Pengelola dana dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi membuat

MOU dengan lembaga penyalur (Kantor Pos Wilayah/Bank), tentang

penyaluran dana Beasiswa Siswa Miskin.

b. Pengelola dana dekonsentrasi mengajukan surat permohonan

pembayaran langsung (SPP-LS) dana beasiswa sesuai dengan

kebutuhan.

c. Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi atas

SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar

(SPM-LS).

d. Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya mengajukan SPM-LS

dimaksud kepada KPPN Provinsi.

e. KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk

selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas

negara.

f. Dana BSM yang telah dicairkan dari KPPN ditampung di rekening

pengelola dana dekonsentrasi provinsi sesuai dengan MOU dengan

lembaga penyalur.

g. Lembaga penyalur yang ditunjuk mentransfer dana BSM ke siswa.

2. Pengambilan Dana BSM

Pengambilan Dana BSM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengambilan dana BSM dilakukan di lembaga penyalur. Dana BSM

harus disalurkan secara utuh, tanpa ada pemotongan atau pungutan

biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun, serta

dalam bentuk apapun.

b. Pengambilan dana BSM dilakukan sekaligus untuk 6 (enam) bulan

dengan menandatangani bukti penerimaan yang disediakan oleh

lembaga penyalur.

c. Siswa mengambil secara langsung dana BSM di lembaga penyalur

yang ditunjuk dengan membawa salinan SK Penetapan Siswa

Penerima BSM dan lampirannya (Format BSM-04, Format BSM-05,

Format BSM-06).

d. Pengambilan dana BSM secara kolektif oleh Sekolah harus

menggunakan Surat Kuasa kolektif yang sudah ditandatangani siswa

penerima dana BSM (Format BSM-07) tanpa meterai, diketahui oleh

Ketua Komite Sekolah. Pengambilan dana BSM secara langsung oleh

siswa lebih diutamakan.



e. Surat Kuasa kolektif harus dilengkapi dengan salinan SK Penetapan

Siswa Penerima BSM dan lampirannya (Format BSM-04, Format

BSM-05, Format BSM-06).

f. Untuk pengambilan dana BSM secara kolektif oleh sekolah, maka

sekolah harus menyerahkan dana BSM kepada siswa yang berhak

paling lambat satu minggu setelah dana diambil dari lembaga

penyalur, dengan membuat bukti penyerahan dana BSM yang

ditandatangani oleh siswa penerima BSM (Format BSM-08).

g. Dana BSM yang belum diambil oleh sekolah sampai dengan batas

waktu yang ditentukan, dikembalikan oleh lembaga penyalur ke

rekening pengelola dana dekonsentrasi untuk selanjutnya disetor ke

Kas Negara.

C. Informasi Penyaluran Dana Beasiswa

1. Pengelola dana dekonsentrasi Provinsi menginformasikan penyaluran

dana beasiswa bagi anak miskin melalui Surat Pemberitahuan kepada

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan lembaga penyalur yang ditunjuk,

serta pihak lain yang terkait.

2. Lembaga penyalur yang ditunjuk menginformasikan penyaluran dana

kepada perwakilan lembaga penyalur di kabupaten/kota dengan tembusan

kepada pengelola dana dekonsentrasi Provinsi.

3. Lembaga penyalur di tingkat kabupaten/kota menyampaikan informasi

penyaluran dana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah.

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan lembaga

penyalur untuk kesiapan penyaluran dana dan menyampaikan informasi

tentang jadwal penyaluran dana BSM kepada sekolah penerima BSM.

D. Pemanfaatan dan Pembatalan BSM

1. Pemanfaatan dana BSM

Dana BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan keperluan pribadi

siswa, terutama yang terkait dengan pendidikan.

2. Pembatalan BSM

BSM dapat dibatalkan jika penerima BSM:

a. Berhenti sekolah;

b. Menerima beasiswa dari instansi/sumber lain;



c. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal.

d. Mengundurkan diri.

e. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin.

Kepala Sekolah bersama dengan dewan guru dan komite sekolah

bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan BSM, serta

memilih siswa pengganti penerima BSM yang dibatalkan, dan dituangkan

dalam bentuk SK pengganti.



BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

A. Tingkat Provinsi

1. Organisasi

Pelindung

� Gubernur

Pengarah

� Ketua Bappeda Provinsi

Penanggungjawab

� Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Pelaksana

Program Beasiswa Siswa Miskin di tingkat Provinsi berada di bawah

pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi dan dilaksanakan oleh Program

Dekonsentrasi SMP, yang untuk selanjutnya disebut Tim Provinsi.

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Provinsi

a. Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di provinsi.

b. Menetapkan alokasi penerima BSM di tiap kabupaten/kota dan

menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi Beasiswa Siswa

Miskin.

c. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat provinsi.

d. Menginformasikan proses penyaluran dana BSM kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah dan masyarakat melalui surat

pemberitahuan.

e. Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Kabupaten/Kota

dalam penyaluran dana.

f. Menyalurkan dana BSM ke siswa penerima Merencanakan dan

melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota dan

sekolah.

g. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

h. Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penyaluran dana.

i. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi dan instansi terkait.



B. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Organisasi

Pelindung

� Bupati/Walikota

Pengarah

� Ketua Bappeda Kabupaten/Kota

Penanggungjawab

� Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Pelaksana

Program Beasiswa Siswa Miskin di tingkat kab/kota berada di bawah

pengelolaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Kab/Kota

a. Mengajukan usulan jumlah siswa miskin kepada Tim Provinsi.

b. Menetapkan alokasi penerima BSM untuk setiap sekolah berdasarkan

alokasi dari provinsi dan menuangkannya dalam SK Penetapan

Alokasi Penerima Dana BSM.

c. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima BSM.

d. Melakukan koordinasi dengan Tim Provinsi dan lembaga penyalur,

serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana.

e. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke

sekolah.

f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

g. Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penyaluran dana di

tingkat sekolah.

h. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Provinsi dan

instansi terkait.

C. Tingkat Sekolah

1. Organisasi

Penanggungjawab

� Kepala Sekolah

Pelaksana

� Guru dan Tata Usaha Sekolah



2. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah

a. Menyeleksi siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang

telah ditentukan.

b. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) siswa penerima BSM.

c. Membatalkan bantuan apabila terdapat siswa yang tidak lagi

memenuhi persyaratan dan membuat SK Pengganti.

d. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

e. Melaporkan data penerima BSM kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota.



BAB IV

TATA TERTIB PENGELOLAAN

A. Tim Provinsi

1. Tidak diperkenankan untuk merealokasi dana BSM yang telah ditetapkan

oleh Depdiknas Pusat pada DIPA Provinsi.

2. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap

Tim Kab/Kota, sekolah dan siswa penerima BSM.

3. Diharuskan mengelola program secara transparan dan bertanggungjawab.

4. Bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang.

5. Tidak diperkenankan melakukan intervensi penggunaan dana kepada

siswa penerima BSM.

6. Tidak diperkenankan mengurangi anggaran program sejenis dari APBD

Provinsi yang telah dialokasikan sebelumnya karena adanya program

BSM.

B. Tim Kabupaten/Kota

1. Usulan data jumlah siswa miskin di tiap sekolah harus didasarkan pada

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun dari

sekolah dan siswa penerima BSM.


4. Bersedia untuk di audit oleh lembaga yang berwenang.

5. Tidak diperkenankan melakukan intervensi penggunaan dana kepada

siswa penerima BSM.

6. Tidak diperkenankan mengurangi anggaran program sejenis dari APBD

Kabupaten/Kota yang telah dialokasikan sebelumnya karena adanya

program BSM.

C. Sekolah

1. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa miskin

dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.

2. Usulan siswa miskin harus didasarkan pada sumber yang dapat

dipertanggungjawabkan.

3. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap

siswa penerima BSM.


5. Mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan pengumuman

sekolah.

6. Bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang.



BAB V

MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

Agar program BSM berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan

monitoring, supervisi dan evaluasi yang dilakukan secara efektif dan terpadu.

Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring

internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang

dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota. Monitoring

internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut

menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program

BSM. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program

dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi

untuk perbaikan program.

A. Monitoring dan Supervisi

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan,

pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BSM.

Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BSM

diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang

tepat.

Komponen utama yang dimonitor antara lain:

1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan

2. Penyaluran dan penyerapan dana

3. Pelayanan dan penanganan pengaduan

4. Administrasi keuangan

5. Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Provinsi,

Tim Kab/Kota.

1. Monitoring oleh Tim Pusat

a. Monitoring Pelaksanaan Program

1) Monitoring ditujukan untuk memantau:

a) Penyaluran dana BSM

b) Verifikasi data siswa penerima BSM.

2) Responden terdiri dari Tim Provinsi.

3) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan dan paska

penyaluran dana.



b. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana

1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact

finding, investigasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di

lapangan.

2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan

penanganan pengaduan.

3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani

pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.

4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.

5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai

dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.

2. Monitoring oleh Tim Provinsi



2) Penyaluran dan penyerapan dana BSM

3) Verifikasi data siswa penerima BSM

4) Responden terdiri dari: Tim Kab/Kota, sekolah, dan Kantor

Pos/Bank.

5) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana

dan paska penyaluran dana

b. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana

1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact

finding, investigasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di

lapangan.

2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan

penanganan pengaduan.



4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.

5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai

dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.

3. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota



a) Penyaluran dana BSM kepada siswa oleh sekolah

b) Penggunaan dana oleh siswa



2) Responden terdiri dari Sekolah, siswa dan/atau orangtua siswa

penerima bantuan, dan Kantor Pos/ Bank.

3) Monitoring akan dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan

paska penyaluran dana

b. Monitoring Penanganan Pengaduan

1) Monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di

sekolah.



3) Respondennya disesuaikan dengan kasus yang terjadi.

B. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program

BSM, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi,

Kab/Kota, Sekolah) diwajibklan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada

pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program

adalah yang berkaitan dengan statistik penerima BSM, penyaluran dan

penyerapan dana BSM, pemanfaatan dana oleh siswa penerima BSM, hasil

monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

1. Tim Pusat

Pada setiap akhir semester, Tim Pusat harus melaporkan semua kegiatan

yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan Program BSM,

sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang

direncanakan, apa yang telah dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan,

hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi,

serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta

rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik

program yang sama maupun program lain yang sejenis.

Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah:

a. Statistik Penerima BSM

Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah

penerima BSM tiap Provinsi dan tiap kab/kota, besar dana yang

dialokasikan tiap provinsi dan tiap kabupaten/kota untuk setiap jenis

sekolah, status sekolah, serta berapa dana yang telah diserap. Tim

Pusat menyusun statistik penerima BSM berdasarkan data yang

diterima dari Tim Provinsi.



b. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi adalah laporan kegiatan pelaksanaan

monitoring oleh Tim Pusat. Laporan ini berisi tentang jumlah

responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis,

kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

c. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tim Pusat merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan

perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Pusat maupun

rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh

Tim Provinsi. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis

kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

d. Kegiatan Lainnya

Tim Pusat juga harus membuat laporan kegiatan yang berkait dengan

pelaksanaan program BSM, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan,

pengadaan, dan kegiatan lainnya.

2. Tim Provinsi

Pada setiap akhir semester, Tim Provinsi harus melaporkan semua

kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program

BSM, sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang

direncanakan, apa yang telah dan tidak dikerjakan, hambatan apa saja

yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang

diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk

perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama

maupun program lain yang sejenis.

Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah: Statistik

Penerima BSM

Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima

BSM per kab/kota dan per sekolah, besar dana yang disalurkan per

kab/kota dan per sekolah diperinci menurut jenis sekolah, status sekolah,

serta berapa yang telah diserap. Tim Provinsi menyusun statistik

penerima BSM berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Kantor

Pos/Bank Wilayah Provinsi dan/atau Tim Kab/Kota (Format BSM-11).

a. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring

oleh Tim Provinsi. Laporan ini berisi tentang jumlah responden,



waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan

rekomendasi.

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tim Provinsi merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan

perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Provinsi

maupun rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang

dikirimkan oleh Tim Kabupaten/Kota. Laporan ini antara lain berisi

informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan

status penyelesaian (Format BSM-12, BSM-13).

c. Kegiatan Lainnya

Tim Provinsi juga harus membuat laporan kegiatan yang berkait

dengan pelaksanaan program BSM, seperti kegiatan sosialisasi dan

pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya.

3. Tim Kabupaten/Kota

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim PKPS-BBM Kab/Kota adalah

yang berkaitan dengan:

a. Statistik Penerima BSM

Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah

penerima BSM per sekolah, besar dana yang disalurkan per sekolah

diperinci menurut jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang

telah diserap. Tim Kabupaten/Kota menyusun statistik penerima

BSM berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Sekolah

(Format BSM-10).

b. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring

oleh Tim Kabupaten/Kota. Laporan ini berisi tentang jumlah

responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis,

kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

c. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tim Kabupaten/Kota merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan

perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim

Kabupaten/Kota maupun rekapitulasi penanganan pengaduan

masyarakat yang dikirimkan oleh Sekolah. Laporan ini antara lain

berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan

penanganan, dan status penyelesaian (Format BSM-12, BSM-13).



4. Sekolah

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Sekolah ke Tim Kab/Kota dan/atau

didokumentasi oleh Sekolah meliputi berkas-berkas sebagai berikut:

a. Kepala sekolah wajib mengumumkan kepada masyarakat di papan

informasi sekolah mengenai dana BSM yang diterima (Format BSM-

09).

b. Nama-nama siswa penerima BSM sesuai dengan Format BSM-6 dan

BSM-8

c. Berita acara pengambilan dana di Kantor Pos/Bank oleh Sekolah dan

berita acara penyerahan dana BSM kepada siswa.

d. Lembar pencatatan pertanyaan/usul/kritik (Format BSM-12)

e. (4) Lembar pencatatan pengaduan (Format BSM-13).

f. Sekolah melaporkan SK siswa Penerima BSM dan Statistik Siswa

Penerima BSM kepada Tim Kabupaten/Kota (Format BSM-04,

Format BSM-05, Format BSM-06, Format BSM-07, dan Format

BSM-08).



BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk

mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan

penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara,

pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program BSM meliputi pengawasan

melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan

masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat,

provinsi, kab/kota maupun sekolah. Prioritas utama dari pengawasan

dalam program BSM adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.

2. Pengawasan Fungsional

Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BSM

adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Depdiknas, serta Badan

Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Instansi

tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan

kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BSM, program ini juga

dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat

yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga

tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan

program BSM di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat

indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BSM, agar segera dilaporkan

kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

4. Pengaduan Masyarakat

Apabila masyarakat menemukan permasalahan yang perlu diklarifikasi

atau penyimpangan dalam pengelolaan program dapat menyampaikannya

melalui:



Tim Pengaduan Direktorat Pembinaan SMP

Kompleks Depdiknas Lt 15

Jalan Jend. Sudirman,

Senayan, Jakarta.

Email : [email protected]

Telepon : 021-5725693, 021-57900224

021-57900346 - 57900347

Faksimil : 021-5725707

Waktu : Jam Kerja

B. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara

dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang

berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat

diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya:

a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-

undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).

b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian

dana BSM yang terbukti disalahgunakan kepada siswa yang berhak atau

satuan pendidikan.

c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan

dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan

penyimpangan dana BSM.

Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan

yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Kab/Kota dan

Provinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan

tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Seleksi Siswa Penerima BSM

PANDUAN

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA SISWA MISKIN

I Tahap Pertama

Menyusun daftar siswa kelas 7-9 yang dinilai berhak menerima beasiswa

sesuai dengan kriteria:

a. Yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya.

b. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain

c. Telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah

II Tahap Kedua

Menyeleksi siswa dari daftar yang dihasilkan dari tahap pertama, sehingga

diperoleh jumlah siswa penerima yang sesuai dengan alokasi penerima BSM

yang telah ditetapkan. Adapun metode seleksi dilakukan sebagai berikut.

A. Penetapan Variabel Seleksi

Variabel yang dapat digunakan untuk seleksi penentuan siswa penerima

BSM adalah:

� Siswa yang berasal dari keluarga miskin

� Jarak tempat tinggal jauh dari sekolah,

� Yatim dan/atau piatu,

� Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah

berkepanjangan, anak dari korban PHK, mempunyai lebih dari tiga

orang bersaudara yang berusia di bawah 18 tahun, dan indikator lokal

lainnya),

� Diutamakan bagi siswa yang memiliki Kartu Miskin.

B. Penilaian/Skoring

Sekolah dan Komite Sekolah menentukan nilai dan bobot seluruh variabel

yang digunakan sesuai dengan kondisi sekolah. Setelah penentuan

tersebut proses penilaian dapat dilakukan seperti contoh pada tabel

berikut.

Belajar Untuk Masa Depanku


No Variabel Bobot Nilai

1. Kondisi Keluarga:

Memiliki Kartu Miskin

Yatim/yatim piatu

Penghasilan orangtua

Jumlah saudara

10

4

3

3

2 dan 4

1 s/d 4

1 s/d 4

1 s/d 4

2. Jarak rumah ke sekolah 2 1 s/d 4

3. Pertimbangan lain seperti kelainan

fisik, korban musibah

berkepanjangan, anak dari korban

PHK, dll

2 1 s/d 4

4. Berprestasi 1 1 s/d 4

Contoh metode pemberian dan perhitungan nilai adalah sebagai berikut.

Penentuan nilai pada masing-masing kriteria ditentukan dengan kondisi

daerah setempat.

1. Kondisi keluarga

� Memiliki Kartu Miskin

• Tidak memiliki Kartu Miskin diberi nilai 2.

• Memiliki Kartu Miskin diberi nilai 4.

� Yatim/yatim Piatu

• Siswa dengan orang tua yang masih lengkap diberi nilai 1

• Siswa yatim diberi nilai 3

• Siswa yatim piatu diberi nilai 4.

� Penghasilan Orangtua

• Siswa dari keluarga mampu diberi nilai 0.

• Siswa dari keluarga dengan pendapatan di atas UMR diberi

nilai 1.

• Siswa dari keluarga dengan pendapatan rata-rata UMR

diberi nilai 3.

• Siswa dari keluaraga dengan pendapatan di bawah UMR

diberi nilai 4

� Jumlah Saudara

• Tidak memiliki saudara di bawah 18 tahun diberi nilai 0.

• Memiliki 1 orang saudara di bawah 18 tahun diberi nilai 1.



• Memiliki >3 orang saudara di bawah 18 tahun diberi nilai 4.



2. Jarak rumah ke sekolah

� Kurang dari 500 m diberi nilai 0.

� Jarak 500 m s/d 1 km diberi nilai 1.

� Jarak 1 km s/d 2 km diberi nilai 2.

� Jarak 2 km s/d 3 km diberi nilai 3.

� Jarak >3 km diberi nilai 4.

3. Pertimbangan lain

� Tidak ada faktor pertimbangan lain diberi nilai 0.

� Siswa dengan kelainan fisik, atau korban musibah

berkepanjangan, atau anak dari korban PHK, dll diberi nilai 4.

4. Berprestasi

� Tidak memiliki prestasi diberi nilai 0.

� Memiliki prestasi tingkat sekolah/kecamatan diberi nilai 1.

� Memiliki prestasi tingkat kabupaten/kota diberi nilai 2.

� Memiliki prestasi tingkat provinsi diberi nilai 3.

� Memiliki prestasi tingkat nasional/internasional diberi nilai 4.

Nilai total siswa sesuai dengan kriteria siswa tersebut dapat dihitung

dengan rumus berikut:

Nilai variabel x bobot variabel Nilai total =

Jumlah total bobot seluruh variabel

Berdasarkan nilai dari masing-masing siswa yang diusulkan, maka dapat

disusun daftar siswa penerima BSM, yaitu siswa-siswa dengan nilai

terbesar sejumlah alokasi siswa penerima BSM yang diperoleh oleh

sekolah.



Lampiran 2 Proses Penyaluran Dana BSM

MekanismeDekon

Siswa menerimalangsung

Tim Pusat

Tim Provinsi

Tim Kab /Kota

Siswa Penerima Sekolah

Dep. Keuangan

KPPN Provinsi

Lembaga Penyalur

(Kantor Pos/Bank)

Siswa menerima melalui sekolah

Alur informasi /data Alur dana

SPP- LSSPM

SP2D

Pengambilank olektif

o leh sekolah

Jumlah

siswa miskin

Jumlah

siswa miskin

Alokasi kab /kota

Alokasi sekolah

Alokasi &

penerima

“Belajar U

ntuk Masa Depanku”

QEC24711 - Panduan Pelaksanaan Beasiswa Siswa Miskin

31

Daftar Siswa Miskin Yang Diusulkan Untuk Mendapatkan BSM Format BSM -01

Periode _____________________________

Nama Sekolah :

Alamat :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Kelas

L P 1 2 3

Jumlah

_______________________ 200_

Komite Sekolah Kepala Sekolah,

( __________________________) ( __________________________)

No. Nama Siswa Pekerjaan orang tua

Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Kab/Kota

Jenis Kelamin Nama

Orangtua

Belajar U

ntuk Masa Depanku

Direktorat PSMP - QEC24711

32

Bahan Rapat Tim Kabupaten/Kota

Periode _____________________________

Nama Sekolah :

Alamat :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No Jumlah SiswaJumlah

Siswa Miskin

Indikator lokal

(sebutkan)

Indeks Kemiskinan

sekolah*)

*) Indeks Kemiskinan Sekolah (IKS) diolah dari data-data yang tersedia pada kolom sebelumnya ________________________ 200_

Tim Kabupaten/Kota,

(__________________________)

Format BSM-02

Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Kab/Kota

Nama Sekolah

“Belajar U



33

Daftar Alokasi Penerima BSM untuk Setiap SekolahPeriode _______________________

Lampiran SK. No. :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

____________________________ 200_

Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota,

(__________________________)

Jumlah

SiswaJumlah Penerima BSM

(siswa)Jumlah Uang (Rp)

Jumlah

No. Nama Sekolah

Format BSM-03

Status

AlamatN S

Diisi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota

Dikirim ke Sekolah, Lembaga Penyalur,

dan Pengelola dekon Provinsi



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

....................................

NOMOR: ...............................

TENTANG

PENETAPAN SISWA PENERIMA BEASISWA SISWA MISKIN (BSM)

TAHUN AJARAN .................

PERIODE ...........................

SEKOLAH...............................................

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Kedua :

Ketiga dst :

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Mengetahui

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah

............................... ...............................

Tembusan:

1. ....

2. dst

FORMAT BSM-04

Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Kab/Kota dan Lembaga Penyalur



BERITA ACARA SURAT KEPUTUSAN

Lampiran SK No. .....................

Sekolah .................................

Pada hari ini ............................... tanggal ....................................... bulan

..................... tahun .................................................., Kepala Sekolah

................................................... berdasarkan Surat Keputusan Nomor:

....................................., bersama dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah telah

melakukan seleksi siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Tahun Ajaran

........................... periode .......................................... dengan berpedoman pada

Buku Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa Siswa Miskin.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan tersebut, Kepala Sekolah menetapkan siswa

penerima dana BSM untuk SMP ............................... Tahun Ajaran .....................

periode ................................. seperti tertera pada Format BSM-06.

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

1

2

3

4

5

6

FORMAT BSM-05

Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Kab/Kota dan Lembaga Penyalur

Belajar U

ntuk Masa Depanku


36

Daftar Siswa Penerima BSMPeriode ___________________________

Lamp. SK Kepala Sekolah No. :

Nama Sekolah :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

L P 1 2 3

______________________200_

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah,

(_________________________) (___________________________)

Diisi oleh Kepala Sekolah

Dikirim ke Lembaga Penyalur

Surat Kuasa Pengambilan Beasiswa

Format BSM-06

Tanda Tangan SiswaNo. Jumlah Uang

Jenis KelaminNama Siswa

Kelas

Jumlah



SURAT KUASA PENGAMBILAN BSM

Yang bertandatangan di bawah ini, siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (daftar

terlampir/Format BSM-06), asal sekolah........................... dengan alamat sekolah

................................................ memberi kuasa kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat Sekolah :

untuk mengambilkan dana BSM sebanyak ........... siswa, masing-masing

Rp.................................................=Rp ......................................................

(.................................................................................................) di Kantor Pos/Bank

......................................................................................

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....................................... 200_

Menerima Kuasa, Memberi Kuasa,

................................................ ................................................

(Kepala Sekolah) (Wakil dari Siswa)

Mengetahui,

................................................

(Ketua Komite Sekolah)

FORMAT BSM-07

Diisi Kepala Sekolah dan Wakil Siswa

Sebagai Syarat Pengambilan Dana di Lembaga Penyalur

Belajar U

ntuk Masa Depanku


38

Statistik Siswa Penerima BSM Format BSM-08

Periode _____________________________

Lamp. SK Kepala Sekolah No. :

Nama Sekolah :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Kelas

L P 1 2 3

Jumlah

*) Khusus bagi pengambilan dana BSM secara kolekt if __________________ 200_

Komite Sekolah Kepala Sekolah,

( _____________________) ( _____________________)

No. Nama Siswa

Tanda tangan siswa

bukti penerimaan

BSM*)

Pekerjaan OrangtuaJenis Kelamin

Diis i oleh Sekolah

Dikirim ke Tim Kabupaten/Kota

Jumlah Uang

yang Diterima Siswa

LEMBAR SERAH TERIMA DANA BSM

PERIODE



PENGUMUMAN SEKOLAH TENTANG PENERIMAAN DANA BSM

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota.................................Nomor……………................................

tanggal ...................................., diberitahukan bahwa:

Sekolah : .............................................................................

Alamat : .............................................................................

.............................................................................

memperoleh alokasi Beasiswa Siswa Miskin (BSM) untuk Tahun Ajaran

......................, periode .............................., untuk sejumlah ......................

siswa, masing-masing menerima Rp 45.830/bulan yang dibayarkan sekaligus

selama 6 bulan.

Dana tersebut telah diserahkan kepada siswa pada tanggal

.............................. (daftar siswa penerima dana BSM terlampir/Format

BSM-08).

Dana BSM digunakan oleh siswa untuk:

a. pembelian buku, bahan dan alat tulis, dan sejenisnya

b. pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya

c. transportasi ke sekolah.

Demikian untuk diketahui.

.................................... 200_

Nama Tanda tangan

1. ................................... ..............................................

(Kepala Sekolah)

2..................................... ..............................................

(Komite Sekolah)

FORMAT BSM-09

Diisi Kepala Sekolah

Diberikan kepada Orangtua Siswa

Ditempel di Papan Pengumuman Sekolah

Belajar U

ntuk Masa Depanku


40

Statistik Sekolah Penerima BSM

Periode ________________________

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

1 2 3 Total 1 2 3 Total

__________________________ 200_

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota ………………………..

(____________________________)

Kecamatan

Diisi oleh Tim Kabupaten/Kota

Dikirim ke Tim Provinsi

Tembusan Tim Pusat

No NSS Nama SekolahTotal

Laki-Laki (Kelas) Perempuan (Kelas)Total

Pekerjaan Orang TuaN S L P

Jumlah Murid Penerima BeasiswaStatus Jumlah Murid

Format BSM-10

“Belajar U



41

Statistik Kabupaten/Kota Penerima BSM Format BSM-11

Periode ________________________

Provinsi :

1 2 3 Total 1 2 3 Total

__________________________ 200_

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Pengelola dana dekonsentrasi

Provinsi …………………………….. Provinsi ……………………………..

______________________________ ______________________________

Diisi oleh Tim Provinsi

Dikirim ke Tim Pusat

No KodeNama

Kabupaten/Kota Total

Jumlah Siswa Penerima BeasiswaStatus Jumlah Siswa

N S L PLaki-Laki (Kelas) Perempuan (Kelas)

TotalPekerjaan Orang Tua



LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN

1. Identitas Penanya/Pemberi Saran

a. Nama : ..............................................................................

b. Alamat : ..............................................................................

2. Tanggal Penerimaan Pertanyaan/Saran :

3. Uraian Pertanyaan/Saran:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

4. Penerima Pertanyaan/Saran :

5. Tindak Lanjut Saran:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

......................................200_

Melaporkan:

UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah,

.................................................

FORMAT BSM-12

Diisi Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota

dan Sekolah untuk didokumentasi



LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Identitas Pengadu

a. Nama : .................................................................................... b. Alamat : ...................................................................................

2. Tanggal Terima Pengaduan : ........................................................

3. Lokasi Kejadian

a. Rt/Rw/Dusun : .....................................................................

b. Desa/Keluarahan : .....................................................................

c. Kabupaten/Kota : .....................................................................

d. Provinsi : .....................................................................

4. Uraian Pengaduan:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

5. Tanggal Penyelidikan Dilakukan : ................................................

6. Penyelidik : .....................................................................................

7. Temuan:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

8. Keputusan/Rekomendasi:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

9. Pelaksanaan Keputusan

............................................................................................................

FORMAT BSM-13

Diisi Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota

dan Sekolah untuk didokumentasi



............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

10. Tanggal pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan/ dan pelaksanaan

keputusan : ..............................................................

11. Dokumen yang diterima:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

......................................200_

Melaporkan:

UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah,

.................................................

pedoman bsm

Documents

BSM Newsletter

Grinding machines Drilling machines Metal sawing machines · 2018. 3. 18. · Belt Grinding Machines BSM 75 BSM 75 A BSM 75 A/pol BSM 150 BSM 150 A BSM 150 A/pol TBSM 75 Sanding belt

BSM formula

Bsm wk ii_su12

2025 – 2014. - siap-sekolah.s3.amazonaws.comsiap-sekolah.s3.amazonaws.com/files/2013/07/Pedoman-BSM-2013_final.pdf · sekolah dan menarik siswa untuk kembali bersekolah, baik dasar

GP1280 BSM

Pedoman BSM 2013_final

Lampiran BSM SD

Bsm Malaysia

Inkijkexemplaar BSM

reader BSM

2025 – 2014. - mapendapidie.files.wordpress.com · surat keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor : 508 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan bantuan siswa miskin (bsm)

BSM Primer

CATALOGUE ISM•BSM CATÁLOGO ISM•BSM · 2019-12-02 · - 5 - ISM -BSM Durée des roues libres -Duração das rodas-livres -Duración de las ruedas libres Les modules BSM et BSM-G

Bsm wk ii_march13

Bsm twitter

Life Scope P BEDSIDE · PDF filelife scope p bedside monitor bsm-4100 0634-001539b bsm- 4101a bsm- 4101j bsm- 4101k bsm- 4102a bsm- 4102j bsm- 4102k bsm- 4103a bsm- 4103j bsm- 4103k

User’s Guide - postium.com€¦ · BSM-093N3G, BSM-173N3G, BSM-183N3G, BSM-213N3G, BSM-243N3G User’s Guide. ... Knob for Adjustment or Enter Knob used to adjust Brightness / Contrast

Assignment Bsm

Contoh Surat Bsm Pip 2015 Bsm 2015

Bsm vs Muamalat

mapendasleman.files.wordpress.com · BSM (yang ditandatangani Oleh Ketua Dewan pendidikan KabfK0ta) (Format BSM-03, Format BSM.04, Format BSM 05) h. Surat Keputusan penetapan alokasi

Layanan Prima BSM

BSM Unit 53 BSM April

lowongan BSM

PEDOMAN BSM APBN 2013

Bsm master

BSM Presentation-2015.5.21-BSM

BSM Highlights

MAKALAH BSM

BSM Derivation

BSM: early 2012 - Agenda (Indico) · ( борщ) BSM: early 2012 MSSM) s - BSM: early 2014. BSM: early 2014 Generic SM precision tests. BSM: early 2014 Generic SM precision tests

BSM - moh.gov.my

Brise Metalico - BSM-C120 e BSM-C150

BSM 75/150 BSM 75A/150A BSM 75A pol/150A pol - flott.de · PDF fileWerkzeugmaschinen Bedienungsanleitung Operating instructions BSM 75/150 BSM 75A/150A BSM 75A pol/150A pol