pedoman pelaksanaan bp3k -...

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENINGKATAN KAPASITAS

BP3K

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN 2015

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya

akhirnya Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Balai

Penyuluhan Kecamatan Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan

kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan di Balai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) guna

mendukung percepatan pencapaian produksi pangan strategis

nasional dan juga dalam rangka mewujudkan BP3K sebagai Pos

Simpul Koordinasi dan Sinkronisasi Program serta Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan Pertanian dan sebagai Pusat Data dan

Informasi Pembangunan Pertanian di Kecamatan yang difasilitasi

melalui Dana Dekonsentrasi TA. 2016.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan sumbang saran dalam penyusunan pedoman ini.

Masukan, kritik dan saran yang membangun sangat berguna

untuk penyempurnaan pedoman ini.

Jakarta, Desember 2015

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

Ir. Fathan A. Rasyid, M.Ag

NIP. 19580516 198203 1 016

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................... i

DAFTAR ISI ........................................................ ii

BAB I. PENDAHULUAN ......................................... 1

A. Latar Belakang ................................... 1

B. Tujuan ............................................ 2

C. Sasaran ............................................ 3

D. Ruang Lingkup..................................... 3

E. Dasar Hukum ..................................... 3

F. Pengertian ......................................... 4

BAB II. PENINGKATAN KAPASITAS BP3K .................... 7

A. Administrasi dan Pengolahan Database ...... 8

B. Temu Teknis Penyuluhan ........................ 11

C. Rembug Tani, Kursus Tani, dan Hari Lapang

Petani (FFD) ...................................... 12

D. Latihan, Kunjungan, dan Monev ............... 16

E. Penumbuhan dan Penilaian Kelas

Kemampuan Kelompoktani ..................... 19

BAB III. PENGORGANISASIAN .................................. 21

A. Persyaratan Calon Lokasi Fasilitasi BP3K .... 21

B. Mekanisme Penetapan Calon Lokasi

Fasilitasi BP3K ................................... 21

BAB IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ........ 23

A. Monitoring ........................................ 23

B. Evaluasi ............................................ 23

C. Pelaporan ......................................... 23

Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas BP3K 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan (SP3K) Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 15, dan

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Provinsi, Kabupaten/

Kota dan Kecamatan, mengamanatkan bahwa Balai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K)

merupakan salah satu kelembagaan penyuluhan yang

memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan

pembangunan pertanian di lapangan. Sejalan dengan hal

tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan

bahwa BP3K dijadikan Pos Simpul Koordinasi dan Sinkronisasi

Program serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian

sekaligus sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian di

Kecamatan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pangan

Strategis Nasional sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor

131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan

Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Lingkup Pertanian

Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis

Nasional.

Secara empiris jumlah bangunan BP3K sampai dengan tahun

2015 sebanyak 5.350 unit, yang 4.166 unit diantaranya

berada dalam kondisi baik dan sisanya dalam kondisi pinjam,

sewa dan rusak. Selain itu, sebagian besar BP3K belum

mendapat dukungan pembiayaan yang optimal dari

2 Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas BP3K

pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembinaan, Pembiayaan, dan

Pengawasan Penyelenggaraan Penyuluhan. Menyikapi kondisi

tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pertanian (Badan PPSDMP) Kementerian Pertanian, masih

memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas BP3K sebagai

kelembagaan penyuluhan pemerintah terdepan di

kecamatan sehingga mampu berfungsi sebagai Pos Simpul

Koordinasi (Posko) dan Sinkronisasi Program dan Pelaksanaan

Kegiatan Pembangunan Pertanian, serta sebagai Pusat Data

dan Informasi Pertanian di kecamatan.

Agar pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BP3K

dapat berjalan optimal pada tahun 2016 tersedia dukungan

kegiatan berupa (1) Administrasi Kegiatan di BP3K; (2)

Pengolahan Database melalui SMIPP; (3) Temu Teknis

Penyuluhan di Kecamatan; (4) Rembug Tani Tingkat BP3K;

(5) Kursus Tani; (6) Hari Lapang Petani (Farmers Field Day);

(7) Latihan dan Kunjungan; (8) Monitoring dan Evaluasi; dan

(9) Penumbuhan dan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok-

tani.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga

terwujud persamaan persepsi dalam upaya peningkatan

kapasitas BP3K, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan

Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan (BP3K).

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan

kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan di BP3K


dalam mendukung percepatan pencapaian produksi pangan

strategis nasional dalam rangka mewujudkan BP3K sebagai

Pos Simpul Koordinasi dan Sinkronisasi Program serta

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian sekaligus

sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian di Kecamatan.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Pelaksanaan ini, yaitu:

1. Pimpinan BP3K;

2. Kepala Badan/Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten/Kota;

3. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi; dan

4. Instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan ini meliputi: (1)

Peningkatan Kapasitas BP3K; (2) Pengorganisasian; (3)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4660);


2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009,

Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Penyuluhan (Lembaran Negara Tahun

2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5018);

3. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 311);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengeloaan Balai Penyuluhan;


tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan

Gabungan Kelompoktani;


tentang Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Antar

Kelembagaan Lingkup Pertanian dalam Mendukung

Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional (Berita

Negara RI Tahun 2014 Nomor 1903).

F. Pengertian

Didalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Penyuluhan Pertanan, Perikanan, dan Kehutanan/

Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K) adalah

kelembagaan penyuluhan di kecamatan.

2. Fasilitasi adalah peran penyuluh di dalam memberikan

kemudahan bagipetani atau kelompoktani dalam

penyusunan RDK/RDKK dan pelaksanaan Rembug Tani


sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

3. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi

pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan

mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam

mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan

sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkat-

kan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam

pelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Percontohan/demplot adalah metode penyuluhan

pertanian melalui demonstrasi penerapan teknologi

spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh lembaga

penelitian pertanian untuk mendorong adopsi di tingkat

petani.

5. Pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, petani

di sekitar hutan beserta keluarga intinya.

6. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia

atau koorporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia

yang mengelola usaha pertanian.

7. Rembug tani adalah suatu kegiatan pertemuan yang

dilkukan oleh petani untuk menyepakati rencana

kegiatan usahatani sebagai penjabaran dari rencana

kegiatan percepatan peningkatan produksi pangan

strategis nasional dan kegiatan penyuluhan yang

memberikan daya ungkit tinggi.

8. Kursus Tani adalah suatu proses belajar mengajar bagi

para petani, yang diselenggarakan secara sistematis,

teratur dan dalam jangka waktu tertentu untuk


meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan

inovasi teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai

dengan rekomendasi;

9. Hari Lapang Petani (Farmers Field Day) adalah adalah

satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan

antara para petani, peneliti dan penyuluh untuk saling

tukar menukar informasi tentang teknologi pertanian

yang diterapkan dan umpan balik dari petani. Kegiatan

ini dapat dilaksanakan pada saat panen dan atau setiap

tahapan proses budidaya untuk menyampaikan pesan

terkait dengan teknologi yang diterapkan.

10. Metode penyuluhan adalah teknik penyampaian materi

penyuluhan oleh para penyuluh kepada para petani

anggota poktan/gapoktan beserta keluarganya baik

secara langsung maupun tidak langsung agar mereka

tahu, mau dan mampu menerapkan teknologi.


BAB II

PENINGKATAN KAPASITAS BP3K

Dalam rangka mendukung tercapainya percepatan produksi

pangan strategis nasional, diperlukan peningkatan kapasitas

BP3K, yang dimotori dengan peningkatan kapasitas pimpinan

BP3K, jajaran penyuluh di BP3K serta dukungan prasana, sarana

dan pembiayaan yang memadai. Dengan demikian BP3K mampu

mewujudkan perannya sebagai Pos Simpul Koordinasi dan

Sinkronisasi Program serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Pertanian sekaligus sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian

di Kecamatan. Untuk mencapai kapasitas BP3K tersebut,

diperlukan pengembangan kapasitas BP3K secara bertahap dalam

jangka panjang, sehingga BP3K memiliki kemampuan sebagai

berikut:

1. Menyediakan data dan informasi pertanian yang terkini

sesuai dengan kebutuhan perencanan pembangunan

pertanian di wilayah kerja BP3K;

2. Menetapkan sasaran areal dan produksi pangan strategis

nasional yang terinci per WKPP sesuai dengan kesepakatan

yang ditetapkan oleh kabupaten/kota sekaligus sebagai

indikator kinerja penyuluh;

3. Memfasilitasi poktan dalam penyusunan RDK/RDKK sesuai

dengan sasaran yang sudah ditetapkan dalam butir 1 dan

kesepakatan poktan;

4. Mempercepat penerapan teknologi spesifik lokasi;

5. Mewujudkan BP3K sebagai organisasi pembelajar melalui

aktivasi sistem kerja LAKUSUSI;


6. Mengembangkan kepemimpinan, manajerial, dan kewira-

usahaan BP3K dalam membangun kerjasama kemitraan

agribisnis dari hulu sampai hilir; dan

7. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan

kegiatan penyuluhan di wilayah kerja BP3K.

Untuk mewujudkan kapasitas BP3K tersebut, pada tahun 2016

tersedia dukungan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan

aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaksanaan,

yang diharapkan mampu mempercepat peningkatan kapasitas

BP3K dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan

pertanian dengan di kecamatan dalam sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pengolahan Database

1. Administrasi

Administrasi Kegiatan di BP3K digunakan untuk

mengintegrasikan segala sumber daya penyelenggaraan

penyuluhan pertanian dan memfasilitasi penye-

lenggaraan kegiatan-kegiatan dalam rangka meng-

operasionalkan kegiatan yang telah direncanakan.

Tujuan

Menyediakan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan,

surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan

dan pengiriman laporan ke kabupaten/kota.

Sasaran

Camat, Penyuluh Pertanian Lapangan, POPT, Mantri

Tani, Poktan dan Gapoktan.

Pelaksanaan:

1 (satu) tahun.


Waktu Pelaksanaan

Bulan April-Desember 2016.

Metode Pelaksanaan

a. Pengadaan bahan dan ATK pelaksana penyuluhan

pertanian tingkat Kecamatan;

b. Perjalanan Dinas dalam rangka dalam Perencanaan,

Koordinasi dan Konsultasi ke Kabupaten/Kota.

Output

Tersedianya bahan dan alat tulis kantor, penggandaan,

surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan

dan pengiriman laporan ke Kabupaten/Kota.

Penyelenggara

Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi.

Laporan

a. Laporan hasil kegiatan administrasi dikecamatan;

b. Laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka

Perencanaan, Koordinasi dan Konsultasi ke

Kabupaten/Kota dan Provinsi disesuaikan dengan

kebutuhan dan ketersediaan dana di Kecamatan.

2. Pengolahan Database

Kegiatan Pengolahan Database Penyuluhan Pertanian di

Kecamatan dilaksanakan melalui pemutakhiran data dan

informasi penyuluhan pertanian (data dan informasi

tentang kelembagaan penyuluhan pertanian,

ketenagaan penyuluhan pertanian, kelembagaan petani,

dan kelembagaan ekonomi petani dan materi

penyuluhan) melalui SMIPP yang meliputi SIMLUHTAN

dan Cyber Extension. Pemuktakhiran data dan informasi

dilakukan oleh petugas admin yang telah dilatih. Untuk


mendukung pelaksanaan kegiatan pengolahan database

tersebut disiapkan perangkat komputer.

Tujuan

Menyediakan data dan informasi penyuluhan pertanian

yang akurat dan mutakhir.

Sasaran

BP3K.

Pelaksanaan:

1 (satu) Paket.

Waktu Pelaksanaan

Bulan April - Desember 2016.

Metode Pelaksanaan

a. Kompulasi, verifikasi dan input data kelembagaan

penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan

petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat

Kecamatan;

b. Penyediaan materi penyuluhan spesifik lokalita;

c. Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan;

d. Penyusunan profil database penyuluhan pertanian

tingkat kecamatan;

e. Pembayaran honorarium admin dilakukan setiap

triwulan dalam 1 (satu) tahun.

Output

a. Tersedianya data kelembagaan penyuluhan,

ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan

kelembagaan ekonomi petani tingkat kecamatan

yang akurat dan mutakhir;

b. Tersedianya materi penyuluhan spesifik lokalita.

Penyelenggara

BP3K.


Laporan

Laporan hasil pengolahan database penyuluhan

pertanian di kecamatan. Laporan dikirimkan kepada

kepala BP4K/kelembagaan yang membidangi penyuluhan

pertanian di kabupaten/kota.

B. Temu Teknis Penyuluhan

Temu Teknis Penyuluhan Pertanian di kecamatan

dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Temu Teknis

Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dan

mensinergikan kegiatan penyuluhan pertanian untuk

mendukung program pembangunan pertanian dengan di

kecamatan.

Tujuan

BP3K mampu merencanakan dan mensinergikan pelaksanaan

kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan.

Sasaran

Camat, Petugas POPT, Mantri Tani, Pengurus Poktan/P3A,

Pengurus Gapoktan/GP3A, Pengurus KEP, Penyuluh

Pertanian Lapangan, Mantri Statistik, Babinsa, dan atau

petugas terkait lainnya.

Pelaksanaan

Volume1 (satu) kali.

Waktu

Pada Maret - April 2016 atau sesuai dengan kebutuhan.

Metode

Pertemuan dan diskusi.


Output

Rencana kegiatan percepatan peningkatan produksi pangan

strategis nasional dan kegiatan penyuluhan yang

memberikan daya ungkit tinggi.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Pimpinan BP3K dibantu oleh Penyuluh Urusan Programa atau

penyuluh lain yang merangkap sebagai Penyuluh Urusan

Programa.

Laporan

Laporan hasil pelaksanaan. Laporan disampaikan ke BP4K/

kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten.

C. Rembug Tani, Kursus Tani, dan Hari Lapang Petani (FFD)

1. Rembug Tani

Rembug Tani di tingkat BP3K sebagai tindak lanjut dari

Temu Teknis Tingkat Kecamatan, dilaksanakan oleh

Penyuluh Pertanian Urusan Programa (Programmer)

untuk mendampingi poktan dan gapoktan dalam

melaksanakan musyawarah petani.

Tujuan

a. BP3K melalui Penyuluh Pertanian masing-masing

WKPP mampu memfasilitasi poktan dalam

melaksanakan rembug tani untuk menyepakati

rencana kegiatan usahatani sebagai penjabaran dari

rencana kegiatan percepatan peningkatan produksi

pangan strategis nasional dan kegiatan penyuluhan

yang memberikan daya ungkit tinggi;

b. Menyampaikan informasi tentang rencana kegiatan

penyuluhan sesuai dengan programa penyuluhan


dan rencana pengembangan usahatani tingkat

kecamatan.

Sasaran

Penyuluh Pertanian Urusan Programa dan Penyuluh

Pertanian masing-masing WKPP.

Pelaksanaan

Volume 1 (satu) paket.

Waktu

Paling lambat April 2016.

Metode

Fasilitasi pertemuan dan musyawarah poktan dan

gapoktan.

Penanggung Jawab/Pelaksana

Pimpinan BP3K dibantu oleh Penyuluh Pertanian Urusan

Programa (Programmer) atau atau penyuluh lain yang

merangkap sebagai Penyuluh Urusan Programa.

Output

a. Rencana kegiatan usahatani sebagai penjabaran

dari rencana kegiatan percepatan peningkatan

produksi pangan strategis nasional dan kegiatan

penyuluhan yang memberikan daya ungkit tinggi;

b. Terinformasikannya rencana kegiatan penyuluhan

sesuai dengan programa penyuluhan dan rencana

pengembangan usahatani tingkat kecamatan.

Laporan

Laporan hasil pelaksanaan Rembug Tani (dalam bentuk

rekapitulasi) disampaikan kepada Pimpinan BP3K untuk

diteruskan kepada Kepala BP4K/kelembagaan yang

membidangi penyuluhan di kabupaten/kota.


2. Kursus Tani

Kursus Tani di Kecamatan dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan

teknologi (padi, jagung, dan kedelai) sesuai dengan

rekomendasi.

Tujuan

Meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan


rekomendasi.

Sasaran

Poktan dan Gapoktan.

Pelaksanaan:

6 (enam) kali.

Waktu Pelaksanaan

Bulan April-Desember 2016 sesuai dengan jadwal dan

materi yang telah disepakati oleh kelompoktani/

gapoktan.

Metode Pelaksanaan

a. Melakukan pembelajaran mencakup materi teknis;

b. Pengembangan jejaring dan kemitraan dalam

agribisnis;

c. Metode lain secara spesifik yang dibutuhkan dalam

mendukung pelaksanaan di lapangan.

Output

Meningkatnya kemampuan petani dalam menerapkan


rekomendasi.

Penyelenggara

BP3K yang difasilitasi.


Laporan

Laporan hasil kegiatan kursus tani di Kecamatan dan

dikirimkan kepada kepala BP4K/kelembagaan yang

membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.

3. Hari Lapang Petani/Farmers Field Day (FFD)

Kegiatan Farmer’s Field Day (Hari Temu Lapangan

Petani) sebagai salah satu metode pemberdayaan petani

melalui pertemuan antara para petani, peneliti dan

penyuluh untuk saling tukar menukar informasi tentang

teknologi pertanian yang diterapkan dan umpan balik

dari petani. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada saat

panen dan atau setiap tahapan proses budidaya untuk

menyampaikan pesan terkait dengan teknologi yang

diterapkan.

Tujuan

Menyampaikan informasi tentang teknologi pertanian

terapan serta umpan balik dari petani.

Sasaran

Petani, peneliti dan Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TB

Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Pertanian Swadaya).

Pelaksanaan:

1 (satu) Kegiatan.

Waktu Pelaksanaan


Metode Pelaksanaan

Pertemuan dan Pameran, demonstrasi hasil, dan

demonstrasi cara.


Output

Terinformasikannya teknologi pertanian terapan serta

umpan balik dari petani.

Penyelenggara


Laporan

Laporan hasil pelaksanaan Farmer’s Field Day

dikirimkan kepada Kepala BP4K/kelembagaan yang


D. Latihan, Kunjungan, dan Monev

1. Latihan dan Kunjungan

Percontohan Teknologi Spesifik Lokasi dilaksanakan di

kecamatan di lahan BP3K atau di lahan petani yang

merupakan wilayah kerja BP3K, sebagai wahana untuk

pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi

berdasarkan RDKK terutama komoditas pangan strategis

nasional, yang selanjutnya digunakan sebagai objek

pembelajaran bagi poktan, gapoktan dan masyarakat

sekitar.

Kegiatan Latihan bagi penyuluh pertanian di BP3K

secara rutin 2 (dua) minggu sekali, sedangkan kunjungan

dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian secara rutin

kepada poktan dan gapoktan di wilayah binaannya

(Permentan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani

yang telah ditindaklanjuti dengan Pedoman Pelaksanaan

Sistem Kerja LAKUSUSI Tahun 2014).Hasil kunjungan

penyuluh pertanian ke kelompoktani dan gapoktan


dibahas dan dicarikan pemecahannya dalam kegiatan

latihan penyuluh di BP3K.

Tujuan

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh

pertanian melalui pelatihan di BP3Kdan meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap petani melalui

kunjungan penyuluh pertanian ke poktan dan gapoktan.

Sasaran

Penyuluh Pertanian Lapangan, THL-TB Penyuluh

Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, Poktan dan

Gapoktan.

Pelaksanaan:

1 (satu) paket. Jumlah Latihan dan Kunjungan

disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Waktu Pelaksanaan


Metode Pelaksanaan

Pelatihan di BP3K dan kunjungan ke poktan dan

gapoktan.

Output

a. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penyuluh

pertanian;

b. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap

petani.

Penyelenggara



Laporan

Laporan hasil pelaksanaan latihan dan kunjungan dan



2. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebelum

kegiatan dilaksanakan, sedang dan setelah berakhir dari

suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan dapat dipantau

pelaksanaan dan hasilnya serta mejadi rekomendasi

pada kegiatan berikutnya.

Tujuan

Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan

dapat mengawal serta mendampinginya lebih optimal

untuk mencapai suatu tujuan.

Sasaran

Penyuluh Pertanian Lapangan, THL-TB Penyuluh

Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya.

Pelaksanaan:

1 (satu) paket.

Waktu Pelaksanaan


Metode Pelaksanaan

Kunjungan, analisis materi atau sesuai kebutuhan.

Output

a. Meningkatnya kualitas kegiatan untuk mecapai

tujuan yang telah ditetapkan;

b. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap

petani.


Penyelenggara


Laporan

Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi


membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota,

serta diteruskan ke Bakorluh.

E. Penumbuhan dan Penilaian Kelas Kemampuan

Kelompoktani

Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan melalui

pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong

terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun

sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka

mencapai efisiensi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan

kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan

oleh Penyuluh Pertanian dengan melaksanakan penilaian

klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan.

Tujuan

Meningkatkan kelas kemampuan kelompoktani.

Sasaran

Kelompoktani.

Pelaksanaan:

1 (satu) Paket kegiatan.

Waktu Pelaksanaan



Metode Pelaksanaan

Pertemuan secara rinci terdapat pada petunjuk pelaksanaan

tersendiri.

Output

Jumlah kelompoktani yang meningkat kelas kemampuannya.

Laporan

Laporan hasil peningkatan kelas dan kemampuan kelompok-

tani diseluruh Balai Penyuluhan Kecamatan se-Indonesia.

Laporan dan dikirimkan kepada kepala BP4K/kelembagaan

yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.


BAB III

PENGORGANISASIAN

A. Persyaratan Calon Lokasi Fasilitasi BP3K

Persyaratan Calon Lokasi Fasilitasi BP3K yang memenuhi

kriteria sebagai berikut:

1. Luas wilayah binaan sawah produktif BP3K minimal

1.000 Ha;

2. Wilayah tersebut mampu meningkatkan produktivitas

antara 0,25 – 0,5 ton per Ha dari tahun sebelumnya;

3. Mensinergikan dengan kegiatan dari dinas teknis lingkup

pertanian;

4. BP3K yang memiliki luas lahan binaan kurang dari 1.000

Ha, agar menetapkan BP3K berdasarkan luas wilayah

tertinggi ke rendah.

B. Mekanisme Penetapan Calon Lokasi Fasilitasi BP3K

1. Pengusulan Calon Lokasi Fasilitasi BP3K dilakukan oleh

Kepala/Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan;

2. Kepala BP4K/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi

penyuluhan di kabupaten/kota selaku penanggungjawab

teknis penyuluhan tingkat kecamatan melakukan

verifikasi dan validasi BP3K yang akan difasilitasi sesuai

persyaratan (poin A);

3. Selanjutnya Kepala BP4K/Pimpinan Kelembagaan yang

membidangi penyuluhan di kabupaten/kota segera


melakukan penetapan dan mengkoordinasikan kegiatan

Fasilitasi BP3K dimaksud dengan Sekretariat Badan

Koordinasi Penyuluhan Provinsi.


BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Kegiatan monitoring peningkatan kapasitas BP3K

dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai

dengan pelaksanaan. Kegiatan monitoring ini dilaksanakan

oleh Kepala BP4K/Pimpinan Kelembagaan yang menangani

penyuluhan di kabupaten/kota.

B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BP3K

dilakukan untuk mengukur seberapa besar pelaksanaan

kegiatan ini dapat mencapai tujuannya.

C. Pelaporan

1. Pelaksana kegiatan khususnya kegiatan yang

dialokasikan di BP3K wajib menyusun laporan hasil

pelaksanaan kegiatan;

2. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan secara

berjenjang ke BP4K diteruskan ke Bakorluh dan Pusat

Penyuluhan Pertanian.

pedoman pelaksanaan bp3k -...

Documents