pedoman penilaian indeks kinerja simpul jaringan...

1

PEDOMAN PENILAIAN INDEKS KINERJA SIMPUL JARINGAN

BAGI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

2



PEDOMAN PENILAIAN INDEKS KINERJA

SIMPUL JARINGAN

BAGI INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2016

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Jl. Raya Jakarta Bogor KM 46 Cibinong Bogor 16911

http://www.big.go.id

3



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... 3

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. 4

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 6

A. Latar Belakang ......................................................................................................... 6

B. Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 7

C. Ruang Lingkup ......................................................................................................... 7

D. Istilah dan Definisi.................................................................................................... 7

BAB II JENIS PENGHARGAAN, MEKANISME PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN ............... 9

A. Jenis Penghargaan ................................................................................................... 9

B. Mekanisme Penilaian ...............................................................................................10

C. Kriteria Penilaian .....................................................................................................11

BAB III JADWAL DAN TATA CARA PENILAIAN ....................................................................18

A. Jadwal Pengusulan, Penilaian dan Penetapan ............................................................18

B. Tata Cara Penilaian .................................................................................................18

C. Transparansi dan akuntabilitas .................................................................................18

BAB VI PENUTUP ............................................................................................................19

BAB V LAMPIRAN CONTOH PENGISIAN KUESIONER ............................................................20

KUESIONER UNTUK KEMENTERIAN/LEMBAGA ....................................................................29

KUESIONER UNTUK PEMERINTAH DAERAH ........................................................................41

4



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan

Informasi Geospasial (IG) secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan

serta berdayaguna. Sesuai Peraturan Presiden No 27 tahun 2014 tentang JIGN, pelaksana JIGN

adalah Simpul Jaringan pemerintah baik di Kementerian, Lembaga, Kepolisian Republik Indonesia

(POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten

dan Kota (K/L/P).

Penganugerahan penghargaan simpul jaringan merupakan bentuk apresiasi BIG kepada simpul-

simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat dan membangun

semangat K/L/P dalam membangun pilar-pilar simpul jaringannya agar terus terbina secara

berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional. Di samping itu, kegiatan ini

juga merupakan wujud dukungan BIG dalam implementasi Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016

tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) pada Tingkat Ketelitian

Peta Skala 1 : 50.000yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) butir e yaitu menyusun mekanisme

berbagi data (data sharing) Informasi Geospasial Tematik (IGT) melalui Jaringan Informasi

Geospasial Nasional.

Buku pedoman ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam melakukan penilaian

Penghargaan Simpul Jaringan tahun 2016 secara transparan, kredibel dan dapat

dipertanggungjawabkan. Semoga pedoman ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam seluruh

rangkaian penilaian ataupun pemberian Penghargaan Simpul Jaringan tahun 2016.

Cibinong, April 2016

Adi Rusmanto Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial

5



PEDOMAN PENILAIAN INDEKS KINERJA

SIMPUL JARINGAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2016

TIM PENYUSUN

PENGARAH Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

PENYUSUN Suprajaka

Khafid Andi Rinaldi

Sugeng Prijadi Heri Sutanta Trias Aditya

Bevaola Kusumasari Dudung Muhally Hakim

Bebas Purnawan Yenny Elfrida Hutasoit

Mahardhika Ega Nugrahaeni

DESAIN/ARTISTIK Yenny Elfrida Hutasoit

6



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuatan dan penyediaan informasi spasial dalam bentuk digital di Indonesia sudah

berlangsung sekitar 35 tahun. Inisiatif ini dimulai oleh lembaga pemerintah tingkat pusat, dan

kemudian diikuti oleh pemerintah daerah. Namun demikian, masih dirasakan adanya berbagai

kendala, seperti visibilitas dan aksesibilitas yang rendah. Keberadaan data spasial yang sudah

dibuat tidak selalu diketahui, sedangkan data spasial yang keberadaannya diketahui belum

tentu dapat diakses dengan mudah oleh calon penggunanya.

Infrastruktur Data Spasial (IDS) dibuat untuk memfasilitasi tukar guna dan berbagi pakai data

spasial yang ada. Manfaat yang dapat diperoleh, di antaranya adalah meningkatkan visibilitas

dan aksesibilitas data, serta mengurangi duplikasi pembuatannya. Selain itu, IDS bermanfaat

untuk meningkatkan nilai guna data spasial yang sudah ada. Di tingkat pusat, pembangunan

IDS sudah mulai berjalan sejak 1993, yang disusul oleh pemerintah daerah tidak lama

kemudian. Namun demikian, pembangunan yang intensif baru dimulai sejak 2011, yaitu sejak

berlakunya Undang-undang Informasi Geospasial (UU 4/2011). Geoportal nasional (Ina-

Geoportal) sebagai antarmuka IDS nasional diluncurkan pada akhir 2011.

Upaya untuk pembangunan IDS di Indonesia dimulai dengan adanya inisiatif Pertemuan

Tahunan Nasional SIGNas (Sistem Informasi Geografis Nasional) tahun 1991. Inisiatif ini

berganti nama menjadi IDSN (Infrastruktur Data Spasial Nasional) pada tahun 1999 dan

kemudian berubah lagi menjadi IIG (Infrastruktur Informasi Geospasial) pada tahun 2011

yang berlandaskan 5 pilar yaitu Peraturan Perundangan, Kelembagaan, Standar, Teknologi

dan Sumber Daya Manusia.

Perkembangan di daerah tidak sepesat di tingkat nasional. Kendala yang ditemui misalnya

adalah ketersediaan staf yang mampu mengelelola IDS, kurangnya fasilitas perangkat keras

dan jaringan internet maupun intranet, serta minimnya alokasi pembiayaan yang memadai

dan berkelanjutan dan kurangnya komitmen para pengambil keputusan. Di sisi lain,

pembinaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Informasi Geospasial belum optimal.

Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya informasi mengenai kondisi pembangunan

IDS di daerah. Akibatnya, pembinaan belum sepenuhnya didasarkan pada daerah yang lebih

membutuhkan atau jenis bantuan yang dibutuhkan daerah.

Berlatar belakang kendala tersebut, Badan Informasi Geospasial bekerja sama dengan Pusat

Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Gadjah Mada (PPIDS UGM) melakukan

penilaian terhadap indeks kinerja IDS di Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah, hal ini

penting mengingat keputusan pemerintah diharapkan memiliki komponen spasial, sehingga

perlu adanya infrastruktur yang memfasilitasi penyediaan informasi geospasial yang mutakhir,

visible, dan accessible oleh pengguna lainnya.

7



B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggaraan kegiatan pemberian

penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga, dengan komponen dan

indikator yang sudah ditetapkan.

Buku Pedoman ini bertujuan agar kegiatan penilaian kinerja simpul jaringan dapat

dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Yang menjadi ruang lingkup pedoman ini adalah :

(1) Latar belakang pemberian penghargaan

(2) Kategori penerima penghargaan

(3) Kriteria dan indikator penilaian

(4) Tata cara penilaian

D. Istilah dan Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

i) Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak,

dan posisinya.

ii) Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi,

letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas

permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

iii) Data Geospasial yang yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi

geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan

manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

iv) Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah

sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan

keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

v) Penyelenggaraan Informasi Geospasial adalah pembuatan Informasi Geospasial yang

dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan dan

pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.

vi) Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah

suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama,

tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.

8



vii) Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data

Geospasial dan Informasi Geospasial tertentu.

viii) Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian

Simpul Jaringan secara nasional.

ix) Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakterisik DG dan IG.

x) Instansi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga Non Kementerian

xi) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

xii) Unit Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan

dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.

xiii) Penghargaan Simpul Jaringan adalah penghargaan yang diberikan kepada Simpul

Jaringan atas kinerjanya dalam membangun dan mengembangkan simpul jaringannya

menjadi aktif dan operasional.

xiv) Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis,

bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara

pribadi atau melalui pos; daftar pertanyaan.

xv) Juri adalah orang (panitia) yang menilai dan memutuskan peringkat (dalam perlombaan,

sayembara, dan sebagainya).

xvi) Ahli/Pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tertentu.

xvii) Sekretariat adalah bagian organisasi yang menangani pekerjaan dan urusan yang

menjadi tugas sekretaris, dalam kegiatan ini sekeratriat yang dimaksud adalah Pusat

SKIG dan menangani hal yang menyangkut kesekretariatan.

xviii) Jaringan Informasi Geospasial Pusat adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan

Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan

berkesinambungan serta berdayaguna yang meliputi lembaga tinggi negara, instansi

pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

xix) Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan

pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan

berkesinambungan serta berdayaguna yang meliputi Pemerintah Daerah.

9



BAB II

JENIS PENGHARGAAN, MEKANISME PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN

A. Jenis Penghargaan

Jenis penghargaan dibagi menjadi 2 kategori yaitu penghargaan tingkat K/L dan tingkat

Pemerintah Daerah. Berikut penjelasannya :

(a) Tingkat Kementerian/Lembaga

Penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) Kementerian/Lembaga terbaik yang berhasil

menerapkan lima (5) pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dalam

pengembangan simpul jaringan.

(b) Tingkat Pemerintah Daerah

1. Tingkat Provinsi

Penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) Pemerintah Provinsi terbaik yang berhasil



2. Tingkat Kota

Penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) Pemerintah Kota terbaik yang berhasil



3. Tingkat Kabupaten

Penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten terbaik yang berhasil



4. Simpul Jaringan yang tingkat pertumbuhannya tinggi

Penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) Pemerintah Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten)

yang berkinerja baik dan berprestasi dalam membangun dan mengembangkan simpul

jaringan nya secara mandiri dengan menerapkan lima (5) pilar Jaringan Informasi

Geospasial Nasional (JIGN) dalam waktu tidak terlalu lama.

10



B. Mekanisme Penilaian

Penghargaan simpul jaringan untuk Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah

terbaik dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi pelaksanaan Penghargaan Simpul Jaringan 2016 ke

Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah melalui pengiriman pedoman

pelaksanaan maupun kuesioner dan pemberitaan di situs http://www.big.go.id.

2. Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah mengisi dokumen penilaian

(kuesioner) sesuai keadaan sesungguhnya. Dokumen penilaian (kuesioner) dapat diisi

secara online di situs http://ppids.ugm.ft.ac.id/spi

3. Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah mengembalikan kuesioner sesuai

dengan jadwal yang ditentukan disertai dengan surat pengantar dari Pejabat yang

berwenang.

Kuesioner dikirimkan kembali ke Sekretariat Penghargaan Simpul Jaringan di alamat :

Atau dapat dikirimkan ke alamat :

4. Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang masuk nominasi terbaik

bersedia untuk diverifikasi oleh Tim Juri melalui kunjungan lapangan untuk melakukan

penilaian kesesuaian atas dokumen penilaian (kuesioner) yang telah diisi dan dikirimkan

sebelumnya.

5. Tim Juri melakukan pleno untuk menetapkan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah

Daerah terbaik untuk masing-masing kategori.

6. Keputusan Tim Juri tidak dapat diganggu gugat dan tidak menerima korespondensi dalam

bentuk apapun.

7. Penyerahan penghargaan simpul jaringan dilakukan pada Hari Informasi Geospasial pada

tanggal 17 Oktober 2016.

Sekretariat Penghargaan Simpul Jaringan Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (Pusat SKIG) Badan Informasi Geospasial Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 46, Gedung S Lantai 1 Cibinong, Bogor 16911 Telp/Fax (021) 8759481

Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Jalan Grafika No.2, Yogyakarta Telepon (0274) 6992121 / Fax (0274) 520226

11



C. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian oleh Tim Penilai meliputi keseluruhan komponen yang terdapat dalam pilar

Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam proses penyelenggaraan pembangunan simpul

jaringan. Kriteria penilaian penghargaan simpul jaringan dibagi menjadi dua bagian yaitu

kriteria penilaian untuk tingkat K/L dan kriteria penilaian untuk tingkat Pemda

(Prov/Kabupaten/Kota)

C.1. Bobot penilaian :

Penilaian tahap 1

Penilaian tahap 1 dilaksanakan terhadap dokumen kuesioner Pemerintah Daerah dan

Kementerian/Lembaga oleh Tim Juri. Penilaian dilakukan berdasarkan sembilan (9) parameter

dan tiga puluh lima (35) indikator yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap dokumen

kuesioner pada tahap 1 ini memiliki bobot nilai 60% dari seluruh penilaian. Hasil penilaian

tahap 1 digunakan untuk menentukan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang

masuk proses penilaian tahap berikutnya. Proses penilaian tahap 1 menghasilkan 6 nominasi

untuk setiap kategori.

Penilaian tahap 2

Penilaian tahap 2 dilaksanakan melalui evaluasi operasionalisasi simpul jaringan secara online

terhadap Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga oleh Tim Juri. Penilaian dilakukan

berdasarkan tiga (3) parameter dan enam belas (16) indikator yang telah ditetapkan.

Penilaian evaluasi operasionalisasi simpul jaringan secara online pada tahap 2 ini memiliki

bobot nilai 15% dari seluruh penilaian. Hasil penilaian tahap 2 akan digunakan untuk

menentukan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang masuk proses penilaian

tahap berikutnya. Proses penilaian tahap 2 menghasilkan 3 nominasi untuk setiap kategori.

Penilaian tahap 3

Penilaian tahap 3 dilaksanakan melalui evaluasi operasionalisasi simpul jaringan secara

langsung terhadap 3 Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terbaik oleh Tim Juri.

Penilaian dilaksanakan berdasarkan verifikasi data/informasi oleh Tim Juri di lapangan.

Penilaian evaluasi operasionalisasi simpul jaringan secara langsung pada tahap 3 ini memiliki

bobot nilai 25% dari seluruh penilaian. Hasil penilaian tahap 3 akan digunakan untuk

menentukan peringkat terbaik Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga untuk setiap

kategori.

12



Diagram Alir Penilaian:

C.2. Kriteria penilaian

C.2.1. Kriteria Penilaian tahap 1 untuk daerah

1) Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan

Komponen ini berkaitan dengan peraturan, kebijakan dan kelembagaan yang telah

diterapkan oleh suatu instansi dalam membangun simpul jaringan. Komponen ini

mempunyai bobot penilaian 30%.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi :

Peraturan/Payung hukum

a. Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang simpul jaringan

b. Kebijakan teknis penerapan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah

Kebijakan

a. Roadmap pengelolaan data dan informasi geospasial

13



b. SOP pengelolaan data dan informasi geospasial

c. RPJMD mencantumkan kegiatan pengelolaan data dan informasi geospasial

d. Persentase anggaran geospasial dalam APBD

Kelembagaan

a. Kelembagaan simpul jaringan telah dibentuk

b. Forum data telah dilaksanakan

c. SKPD yang terlibat dalam simpul jaringan

d. Memiliki kerja sama resmi dengan BIG/PPIDS

2) Sumber Daya Manusia

Komponen ini berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) pengelola simpul jaringan

dan memiliki bobot penilaian 22%.

Indikator penilaian untuk komponen sumber daya manusia meliputi :

Kualifikasi sumberdaya manusia

a. Staf dengan latar belakang pendidikan geospasial (geomatika/ geodesi/geografi)

b. Staf dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi (teknologi

informasi/teknik informatika/ilmu komputer)

c. Jumlah staf yang mampu mengelola server geospasial

d. Staf yang ikut pelatihan bidang informasi geospasial dan/atau teknologi informasi

Pengembangan kapasitas dan karir

a. Pemegang jabatan fungsional surveyor pemetaan

b. Pemegang jabatan fungsional perencana

c. Pemegang jabatan fungsional pranata komputer

d. Program peningkatan kualifikasi (kursus/pelatihan) bidang informasi geospasial

2) Teknologi

Komponen ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam membangun simpul

jaringan. Komponen ini mempunyai bobot penilaian sebesar 25%.

Indikator penilaian untuk komponen teknologi meliputi :

Perangkat keras

a. Komputer/workstation untuk pengelolaan data dan informasi geospasial

b. Server / cloud sistem untuk pengelolaan data dan informasi geospasial

c. Koneksi internet untuk informasi geospasial

d. Infrastruktur sistem jaringan (LAN,WAN)

Perangkat lunak

a. Perangkat lunak open source dan/atau berbayar (lisensi)

b. Geoportal beroperasi

14



c. Jumlah layanan (servis) yang diberikan oleh geoportal

d. WebGIS beroperasi

e. Jumlah tema peta yang disajikan dalam webGIS

3) Standar, Data dan Informasi Geospasial

Komponen ini berkaitan dengan ketersediaan DG dan IG serta manajemen data spasial

untuk mendukung sarana berbagi pakai data. Komponen ini juga berkaitan dengan

standar yang diterapkan dalam pengelolaan informasi geospasial. Komponen ini

mempunyai bobot penilaian sebesar 23%.

Indikator penilaian untuk komponen data dan informasi geospasial meliputi :

Ketersediaan data dan informasi geospasial

a. Peta rupabumi tersedia

b. Citra tegak satelit resolusi tinggi tersedia

c. Menyelesaikan penyusunan RTRW

d. Menyelesaikan penyusunan sebagian/semua RDTR

Manajemen data dan informasi geospasial

a. Basisdata geospasial dibuat

b. Metadata telah dibuat

c. Katalog tersedia

d. SNI dan NSPK diterapkan dalam pengelolaan data dan informasi geospasial

C.2.2. Kriteria penilaian tahap 1 untuk Kementerian/Lembaga

1) Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan

Komponen ini berkaitan dengan peraturan, kebijakan dan kelembagaan yang telah

diterapkan oleh suatu instansi dalam membangun simpul jaringan. Komponen ini

mempunyai bobot penilaian 26%.

Indikator penilaian untuk komponen ini meliputi :

Peraturan / Payung hukum

a. Surat Keputusan/Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang Simpul Jaringan

Kebijakan

a. Roadmap pengelolaan data dan informasi geospasial

b. SOP pengelolaan data dan informasi geospasial

c. RKAKL mencantumkan kegiatan pengelolaan data dan informasi geospasial

Kelembagaan

a. Kelembagaan Simpul Jaringan telah dibentuk

b. Forum data telah dilaksanakan

15



c. Direktorat/Pusat yang terlibat dalam simpul jaringan

d. Memiliki kerja sama resmi dengan BIG/PPIDS

2) Sumber Daya Manusia

Komponen ini berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) pengelola simpul jaringan

dan memiliki bobot penilaian 24%.

Indikator penilaian untuk komponen sumber daya manusia meliputi :

Kualifikasi sumberdaya manusia

a. Staf dengan latar belakang pendidikan geospasial (geomatika/geodesi/geografi)

b. Staf dengan latar belakang pendidikan teknologi informasi (teknologi

informasi/teknik informatika/ilmu komputer)

c. Jumlah staf yang mampu mengelola server geospasial

d. Staf yang ikut pelatihan bidang informasi geospasial dan/atau teknologi informasi

Pengembangan kapasitas dan karir

a. Pemegang jabatan fungsional surveyor pemetaan

b. Pemegang jabatan perencana

c. Pemegang jabatan fungsional pranata komputer

d. Program peningkatan kualifikasi (kursus/pelatihan) bidang informasi geospasial

3) Teknologi

Komponen ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam membangun simpul

jaringan. Komponen ini mempunyai bobot penilaian sebesar 25%.

Indikator penilaian untuk komponen teknologi meliputi :

Perangkat keras

a. Komputer/workstation untuk pengelolaan data dan informasi geospasial

b. Server / cloud sistem untuk pengelolaan data dan informasi geospasial

c. Koneksi internet untuk informasi geospasial

d. Infrastruktur sistem jaringan (LAN, WAN)

Perangkat lunak

a. Perangkat lunak open source dan/atau berbayar (lisensi)

b. Geoportal beroperasi

c. Jumlah layanan (servis) yang diberikan oleh geoportal

d. WebGIS beroperasi

e. Jumlah tema peta yang disajikan melalui webGIS

4) Standar, Data dan Informasi Geospasial

Komponen ini berkaitan dengan ketersediaan DG dan IG serta manajemen data spasial

untuk mendukung sarana berbagi pakai data. Komponen ini juga berkaitan dengan

16



standar yang diterapkan dalam pengelolaan informasi geospasial. Komponen ini

mempunyai bobot penilaian sebesar 25%.

Indikator penilaian untuk komponen data dan informasi geospasial meliputi :

Ketersediaan data dan informasi geospasial

a. Peta rupabumi tersedia

b. Citra tegak satelit penginderaan jauh tersedia

c. Menyelesaikan penyusunan DG/IG sesuai kewalidataan/tupoksi

Manajemen data dan informasi geospasial

a. Basisdata geospasial dibuat

b. Metadata telah dibuat

c. Katalog tersedia

d. SNI dan NSPK diterapkan dalam pengelolaan data dan informasi geospasial

C.2.3. Kriteria Penilaian tahap 2 untuk Pemerintah daerah dan K/L

1) Operasionalisasi geoportal

a. Waktu operasi (uptime) geoportal

b. Kecepatan akses terhadap geoportal

c. Jumlah pengunjung yang unik (webhit)

d. Frekuensi/jumlah update data dan informasi

e. Ketersediaan metadata

f. Variasi dan kemudahan mekanisme pencarian data

g. Jumlah web services yang disediakan dalam geoportal

2) Operasionalisasi webGIS

a. Jumlah tema peta yang disediakan dalam webGIS

b. Jumlah peta yang disediakan dalam website lembaga

c. Kemudahan penggunaan

d. Kecepatan akses webGIS

3) Informasi geospasial dalam website lembaga

a. Kemudahan mencari informasi adanya informasi geospasial (peta) dalam website

b. Kemudahan mencari informasi tautan ke geoportal

c. Kemudahan mencari informasi tautan ke webGIS

d. Jumlah dan variasi tema peta yang disediakan melalui website

e. Frekuensi/jumlah update data dan informasi

C.2.4. Kriteria Penilaian tahap 3 untuk Pemerintah daerah dan K/L

1) Verifikasi kesesuaian isian kuesioner

2) Presentasi simpul jaringan dan diskusi

17



a. Proses pembangunan simpul jaringan

b. Jumlah SKPD yang terlibat

c. Pemanfaatan Simpul Jaringan

d. Rencana pengembangan Simpul Jaringan

e. Keberlanjutan Simpul Jaringan

3) Sarana dan prasarana Simpul Jaringan

a. Perangkat keras Simpul Jaringan

b. Perangkat lunak Simpul Jaringan

c. Kunjungan ke unit produksi

d. Kunjungan ke unit pengelolaan dan penyebarluasan

18



BAB III

JADWAL DAN TATA CARA PENILAIAN

A. Jadwal Pengusulan, Penilaian dan Penetapan

Jadwal penilaian untuk peserta dilaksanakan mengikuti jadwal sebagai berikut :

No Kegiatan Tanggal

1. Penyebarluasan kuesioner April 2016

2. Penerimaan kuesioner dan pengolahan data Mei - Juni 2016

3. Rapat Pleno PenilaianTahap I Minggu ke-3 Juli 2016

4. Penilaian Tahap 2 : Evaluasi Operasionalisasi simpul jaringan secara online

Minggu IV Juli s/d Minggu ke I Agustus 2016

5. Rapat Pleno Penilaian Tahap II Minggu I Agustus 2016

6. PenilaianTahap III : Evaluasi operasionalisasi simpul jaringan secara langsung

Minggu I Agustus - Minggu IV September 2016

7. RapatPleno Penilaian Tahap III Minggu I Oktober 2016

8. Penetapan Simpul Jaringan terbaik Minggu I Oktober 2016

9. Event penganugerahan 17 Oktober 2016

B. Tata Cara Penilaian

Seluruh dokumen kuesioner yang diterima panitia akan dinilai oleh Tim Juri yang terdiri atas

BIG, Akademisi dan Pakar.

C. Transparansi dan akuntabilitas

Berita dan hasil kegiatan ini dapat dipantau di webBIG dengan alamat

:http://www.big.go.id/penghargaan-simpul-jaringan

19



BAB VI

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman ini maka:

1. Tim Juri dalam melakukan penilaian agar mengacu pada Pedoman ini;

2. Kepada Kementerian/Lembaga atau Pemda Provinsi/Kab/Kota dalam menyelenggarakan

pembangunan simpul jaringan agar mempergunakan Pedoman ini;

3. Pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi Kementerian/Lembaga, Pemda

(Prov/Kab/Kota) dalam membangun simpul jaringan

4. Pedoman ini bersifat tetap tetapi dapat ditinjau kembali untuk disempurnakan sesuai

kebutuhan.

BAB V

LAMPIRAN CONTOH PENGISIAN KUESIONER

21



22



23



24



25



26



27



28



KUESIONER UNTUK

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SURVEI

INDEKS KINERJA

INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : …………..………………………...………………

Jabatan : …………..………………………...………………

Nama lembaga : …………..………………………...………………

Jumlah staf : …………..………………………...………………

Kabupaten/Kota :…………..………………………...………………

Provinsi :…………..………………………...………………

Telepon :…………..………………………...………………

E-mail :…………..………………………...………………

Alamat website lembaga :…………..………………………...………………

Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial

(PPIDS)

Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Research Centre for Spatial Data Infrastructures (SDI)

Development Sekretariat: Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Jl. Grafika, no. 2, Yogyakarta, 55284; Ph. +62 274 6492121 Fax. : +62 274 520226

Website: http://www.ppids.ft.ugm.ac.id E-mail: [email protected]

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan

Informasi Geospasial

Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 46. Cibinong 16911

Telepon/Faksimile (021) 875 9481


Survei Indeks Kinerja IDS Kementerian/Lembaga halaman 1 dari 11 halaman

Aspek Kebijakan, Peraturan dan Kelembagaan

Kebijakan merupakan hal yang menentukan arah perkembangan pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial

(IIG) Daerah. Peraturan merupakan realisasi kebijakan yang diambil. Implementasi IIG membutuhkan dukungan

kelembagaan yang solid, mampu membangun kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal, serta memiliki

kepemimpinan yang kuat dan visioner. Aspek kelembagaan mengeksplorasi kesiapan elemen-element tersebut dalam

mendukung pembangunan JIGD. Kuesioner bagian ini ingin melihat pola kebijakan, peraturan dan kelembagaan yang

terkait pembangunan JIGD.

1. Terdapat Masterplan IT sebagai panduan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan e-government yang memuat aspek data dan informasi geospasial a. Belum ada b. Sudah ada

2. Terdapat rencana strategis atau roadmap pembuatan, pengelolaan pemanfaatan data geospasial a. Belum ada, b. Sudah ada

3. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengelolaan, pengamanan, pemanfaatan dan penyebarluasan data geospasial,seperti diamanatkan dengan Perpres 27/2014, diatur dalam: a. Belum diatur b. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga,nomor..........................................................

4. Memiliki peraturan untuk melakukan kegiatan berbagi pakai data geospasial antar unit kerja internal a. Belum ada b. Sudah ada, nomor......................................................

5. Memiliki peraturan untuk melakukan kegiatan berbagi pakai data geospasial antar Kementerian/Lembaga a. Belum ada b. Sudah ada, nomor......................................................

6. Terdapat peraturan tertulis yang mengatur mekanisme perijinan penggunaan data geospasial oleh masyarakat dan dunia usaha. a. Belum ada b. Sudah ada, nomor......................................................

7. Memiliki peraturan tertulis tentang untuk perlindungan dan pengamanan hak cipta data geospasial (contoh: perjanjian lisensi saat ada permintaan data oleh pihak luar) a. Belum ada b. Sudah ada, nomor......................................................

8. Memiliki peraturan tertulis tentang klasifikasi data dan informasi geospasial yang bersifat terbuka/publik, terbatas dan rahasia. a. Belum ada b. Sudah ada, nomor......................................................


9. Memiliki Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial untuk kepentingan internal maupun eksternal a. Belum ada b. Sudah ada

10. Mensyaratkan kepemilikan sertifikat keahlian yangrelevan untuk pelaksanaan pekerjaan terkait geospasial yang dilakukan pihak ketiga a. Belum b. Sudah ada

11. Kegiatan pengelolaan Informasi Geospasial dimasukkan dalam RKAKL a. Belum b. Sudah ada.

12. Memiliki alokasi anggaran dalam APBN yang bersifat rutin (kegiatan mandiri atau masuk dalam suatu kegiatan lain) untuk pengadaan/pengumpulan, pengelolaan, pengamanan, pemanfaatan dan penyebarluasan data geospasial sejumlah .............. juta rupiah/tahun

13. Memiliki jumlah alokasi anggaran dalam APBN untuk 2 (dua) tahun terakhir untuk pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak dan aplikasi TIK untuk pengelolaan data geospasial sejumlah .............. juta rupiah/tahun

14. Memiliki jumlah alokasi anggaran dalam APBN untuk 2 (dua) tahun terakhir untuk pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras TIK untuk pengelolaan data geospasial sejumlah .................. juta rupiah/tahun

15. Sudah melaksanakan rapat koordinasi antar unit untuk membahas koordinasi dan pemaduan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial secara terpadu sebanyak .......... kali.

16. Memiliki unit kerja (Bidang/Seksi) yang secara khusus memiliki Tupoksi menangani pengelolaan data geospasial (peta) a. Belum ada b. Sudah ada Jika jawaban pertanyaan nomor 2 adalah a (Belum ada), maka Bidang/Seksi pengelola

data geospasial akan dibentuk pada tahun:2016 / 2017 / 2018 / Belum tahu.

17. Ada penetapan unit kerja yang melaksaanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data geospasial dan informasi geospasial (Unit Produksi)sesuai Perpres 27/2014 a. Belum ada b. Sudah ada

18. Ada penetapan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial (Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan) sesuai dengan Perpres 27/2014 a. Belum ada b. Sudah ada


19. Jumlah unit kerja yang dilibatkan dalam Simpul Jaringan sebanyak ................ unit.

20. Memiliki kebijakan insentif/disinsentif untuk unit kerja pendukung yang memberikan kontribusi yang baik terhadap pengelolaan data geospasial a. Belum ada b. Sudah ada

21. Unit kerja pengelola data geospasial memiliki pimpinan/staf yang mampu bertindak sebagai champion, yang dapat mempromosikan, merancang dan mengawal pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial dengan baik a. Belum ada b. Sudah ada.

22. Memiliki kerja sama resmi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) atau PPIDS atau Perguruan Tinggi atau pihak lain dalam pengembangan pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial a. Belum ada b. Sudah ada.

23. Memiliki kerja sama resmi dengan masyarakat atau dunia usaha dalam pengembangan pengelolaan data dan informasi geospasial a. Belum ada b. Sudah ada.

24. Pimpinan lembaga/unit pengelola data geospasial memiliki pemahaman dan komitmen untuk membangun serta menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi geospasial dalam kerangka Jaringan Infrastruktur Geospasial Daerah a. Belum ada b. Sudah ada.

25. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek kebijakan, peraturan dan kelembagaan: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….


Aspek Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia berupa staf yang kompeten merupakan syarat utama Jaringan Informasi Geospasial Nasional

(JIGN) dapat dibangun, berkembang dan berkelanjutan. Aspek Sumber Daya Manusia mencermati kesiapan,

ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat dalam JIGN.

1. Jumlah staf dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang pengelolaan data dan informasi geospasial (Geomatika / Geodesi / Geografi) sebanyak......... orang

Jika belum ada, latar belakang pendidikan pengelola data geospasial selama ini adalah

…………………………………...........................................................sebanyak......... orang

2. Jumlah staf dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Teknologi Informasi / Teknik Informatika / Ilmu Komputer / Sistem Informasi) sebanyak......... orang

3. Jumlah staf yang memiliki kemampuan pengoperasian server geospasial (server dengan fasilitas publikasi dan distribusi data dan informasi geospasial) sebanyak......... orang

4. Memiliki staf atau kelompok staf dengan latar belakang pendidikan bukan spasial atau informatika yang memiliki antusiasme dan inisiatif yang tinggi dalam mengelola serta memanfaatkan data dan informasi geospasial sebanyak......... orang

5. Jumlah staf yang pernah mengikuti kursus dalam bidang pengelolaan data dan informasi geospasial atau dalam bidang komputer dan internet sebanyak......... orang

6. Jumlah staf yang memiliki jabatan fungsional survei dan pemetaan ......... orang

7. Jumlah staf yang memiliki jabatan fungsional pranata komputer ............ orang

8. Jumlah staf yang memiliki jabatan fungsional perencana ............ orang

9. Memiliki program pengembangan kemampuan pengelolaan data dan informasi geospasial (misalnya melalui kursus atau pelatihan atau seminar) bagi staf pengelola datageospasial yang berkelanjutan dan terprogram secara rutin a. Belum ada b. Sudah ada.

Lembaga tempat pelatihan berlangsung: .................................................................

10. Memiliki program peningkatan kualifikasi pendidikan formal lanjutan (S-1 atau S-2 atau S-3) dalam bidang informasi geospasial (Geomatika / Geodesi / Geografi) a. Belum ada b. Sudah ada.

11. Memiliki program pengembangan karir yang jelas bagi staf pengelola data dan informasi geospasial (diantaranya melalui melalui pengisian jabatan fungsional bidang survei dan pemetaan/pranata komputer/perencana) a. Belum ada b. Sudah ada.


12. Penggantian staf pengelola Infrastruktur Informasi Geospasial (karena adanya promosi atau mutasi) dilakukan setelah ada pengganti yang memiliki kualifikasi minimal sama a. Belum b. Sudah ada.

13. Akan melakukan rekruitmen staf yang memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang geospasial (geomatika / geodesi / geografi) pada tahun: 2015 / 2016 / 2017 / Belum tahu.

14. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek sumber daya manusia: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aspek Teknologi

Teknologi dibutuhkan untuk penyelenggaraan informasi geospasial. Teknologi yang digunakan perlu mengikuti

standar nasional yang sudah ada supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami hambatan teknis.

Kuesioner bagian ini mengeksplorasi kinerja Kementerian/Lembaga dalam pembangunan Simpul Jaringan (SJ),

khususnya di pilar teknologi

1. Nama perangkat lunak SIG opensource untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial a. Belum ada b. Nama ............................................ jumlah lisensi ......

2. Nama perangkat lunak SIG berbayar untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial a. Belum ada b. Nama ............................................ jumlah lisensi ......

3. Nama perangkat lunak server geospasial (open source ataupun komersial) untuk penyimpanan, pengamanan danpenyebarluasan informasi geospasial a. Belum ada b. Nama ............................................. jumlah lisensi ......

4. Terdapat website resmi lembaga yang beroperasi dengan baik dengan isi yang diperbarui secara rutin a. Belum ada b. Sudah ada, alamat:http://............................................

5. Terdapat peta digital dalam format jpg atau png atau pdf yang tersedia di website resmi lembaga a. Belum ada b. Sudah ada, alamat:http://............................................


6. Memiliki geoportal untuk penyediaan katalog, map service dan/atau data geospasial secara online untuk penyebarluasan informasi geospasial a. Belum ada b. Sudah ada, alamat:http://............................................

7. Jumlah tema data geospasial yang disajikan dalam geoportal sebanyak ..................tema.

8. Jumlah webmap service yang disediakan dalam geoportal sebanyak .................. service.

9. Jumlah webfeature service yang disediakan dalam geoportal sebanyak .............. service.

10. Jumlah tema data geospasial yang dapat diunduh melalui geoportal sebanyak .......... tema.

11. Memiliki WebGIS untuk penyajian dan pemanfaatan informasi geospasial secara online a. Belum ada b. Sudah ada, alamat:http://............................................

12. Jumlah tema peta yang disajikan dalam WebGIS sebanyak ............ tema.

13. Perangkat perangkat keras yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi geospasial meliputi peralatan berikut ini:

Jenis Keterangan

Komputer/workstation sejumlah ………….. buah

Server untuk pengelolaan data geospasial sejumlah ………….. buah

Berlangganan server berbasis cloud Ya/tidak

Ruang khusus server* Ya / Tidak

Kapasitas media penyimpanan …….. Terabyte

Jaringan komputer antar unit kerja Belum ada / bertipe LAN / bertipe WAN

Infrastruktur jaringan antar unit kerja Milik sendiri / Menyewa

Bandwidthinternet untuk data geospasial ……. Mbps

Bandwidth internet Kementerian/Lembaga ……. Mbps

Keterangan: silakan mengisi dengan angka atau memilih keterangan yang sesuai.

* ruang server yang memiliki sistem pendingin yang redundan, catu daya cadangan;

14. Tersedia fasilitas sumberdaya listrik cadangan (UPS dengan kapasitas besar/genset) a. Belum ada b. Sudah ada

15. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek teknologi : …..…………………………………………………………………………………………………………………………………….


…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…..……………………………………………………………………………………………………………………………….….

Aspek Standar, Data dan Informasi Geospasial

Terdapat beberapa hal yang penting dalam aspek data geospasial, diantaranya adalah: ketersediaan,

keterlihatan/visibilitas, dan aksesibilitas. Data dan informasi geospasial digunakan perlu mengikuti standar nasional

yang sudah ada supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami hambatan teknis. Kuesioner bagian

ini membahas hal-hal tersebut dalam menilai kinerja pembangunan JIGN.

1. Penyimpanan data geospasial menggunakan format: a. Analog b. Digital

2. Penyimpanan data geospasial menggunakan format: a. Filebase(contohnya: shapefile, dxf, tab, mif) b. Basisdata (misalnya postgreSQL, mySQL, geodatabase, Oracle)

3. Terdapat prosedur untuk melakukan kontrol kualitas (quality control) data dan informasi geospasial a. Belum ada b. Sudah

4. Terdapat prosedur untuk melakukan penjaminan kualitas (quality assurance) data dan informasi geospasial a. Belum ada b. Sudah

5. Pengelolaan data geospasial sudah mengikuti Standar Nasional Indonesia atau Spesifikasi Teknis yang ditentukan oleh Kementerian/Lembaga terkait (misalnya Katalog Unsur Geografi Indonesia - KUGI) a. Belum b. Sudah

6. Metadata disimpan bersama peta dan basisdata digital yang diproduksi. a. Belum b. Sudah

7. Sistem katalog (daftar peta/data geospasial) sudah digunakan dalam pengelolaan peta dan informasi geospasial a. Belum b. Sudah.

8. Sistem katalog peta/data geospasial sudah tersedia secara online a. Belum ada b. Sudah.

9. Tersedia tempat penyimpanan atau pengarsipan peta/data geospasial a. Belum ada b. Sudah.


10. Ketersediaan data geospasial dalam format SIG (bukan jpg, tiff atau pdf) sangat penting dalam pembangunan Simpul Jaringan. Mohon mengisi data ketersediaan data geospasial digital untuk tema-tema berikut.

No Jenis Peta/Data Geospasial

Prosentase

wilayah

terliput

Skala

Metadata

tersedia

(√ atau X)

Peta tersedia

online

(√ atau X)

1 Peta dasar (Peta Rupabumi)

2 Citra Satelit Resolusi Tinggi atau

Resolusi Sangat Tinggi

3*

4*

5*

Keterangan: √ = tersedia; X = tidak tersedia.

* diisi dengan data geospasial sesuai dengan tupoksi setiap Kementerian/Lembaga

Metadata adalah keterangan tentang data, yang diantaranya berisi informasi tentang cakupan

wilayah, skala, riwayat pembuatan, lembaga yang membuat data, dan kontak yang dapat

dihubungi

2. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek standar, data dan informasi geospasial: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…..……………………………………………………………………………………………………………………………….….

Produsen, Pengguna dan Aliran Data Geospasial

Kuesioner bagian ini ingin memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, penggunaan dan aliran data

geospasial diantara unit kerja yang ada.

Petunjuk pengisian tabel:

1. Jenis data yang diproduksi, misalnya peta jaringan jalan 2. Jenis data yang digunakan, misalnya peta penggunaan lahan 3. Unit Kerja yang memanfaatkan, cukup ditulis nomor Unit Kerja-nya sesuai dengan nomor yang

diberikan.


Nama Lembaga Aliran data

1. Unit Produksi 1

...............................................

Jenis data yang diproduksi:

Jenis data yang digunakan:

Unit Kerja yang memanfaatkan:

2. Unit Produksi 2

...............................................




3. Unit Produksi 3

...............................................




4. Unit Produksi 4

...............................................




5. Unit Produksi 5

...............................................




6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi





7. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

............................................

Jenis data yang dikelola:



KUESIONER UNTUK

PEMERINTAH DAERAH

SURVEI

INDEKS KINERJA

INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : …………..………………………...………………

Jabatan : …………..………………………...………………

Nama lembaga : …………..………………………...………………

Jumlah staf : …………..………………………...………………

Kabupaten/Kota :…………..………………………...………………

Provinsi :…………..………………………...………………

Telepon :…………..………………………...………………

E-mail :…………..………………………...………………

Alamat website lembaga :…………..………………………...………………

Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial

(PPIDS)

Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Research Centre for Spatial Data Infrastructures (SDI)

Development Sekretariat: Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Jl. Grafika, no. 2, Yogyakarta, 55284; Ph. +62 274 6492121 Fax. : +62 274 520226

Website: http://www.ppids.ft.ugm.ac.id E-mail: [email protected]

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan

Informasi Geospasial

Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 46. Cibinong 16911

Telepon/Faksimile (021) 875 9481


Survei Indeks Kinerja IDS Pemerintah Daerah halaman 1 dari 11 halaman

Aspek Kebijakan, Peraturan dan Kelembagaan

Kebijakan merupakan hal yang menentukan arah perkembangan pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial

(IIG) Daerah. Peraturan merupakan realisasi kebijakan yang diambil. Implementasi IIG membutuhkan dukungan

kelembagaan yang solid, mampu membangun kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal, serta memiliki

kepemimpinan yang kuat dan visioner. Aspek kelembagaan mengeksplorasi kesiapan elemen-element tersebut dalam

mendukung pembangunan JIGD. Kuesioner bagian ini ingin melihat pola kebijakan, peraturan dan kelembagaan yang

terkait pembangunan JIGD.

1. Terdapat Masterplan IT sebagai panduan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan e-government yang memuat aspek data dan informasi geospasial a. Belum ada b. Sudah ada

2. Terdapat rencana strategis atau roadmappenyelenggaraan Informasi Geospasial b. Belum ada b. Sudah ada

3. Kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial,seperti diamanatkan dengan Perpres 27/2014, diatur dalam: a. Belum diatur b. Peraturan Daerah, nomor........................................................... c. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota,nomor .......................................................

4. Memiliki peraturan tertulis/NSPK untuk melakukan kegiatan berbagi pakai data geospasial antar SKPD/Unit Kerja a. Belum ada b. Sudah ada, nomor......................................................

5. Terdapat peraturan tertulis/NSPK yang mengatur mekanisme perizinan penggunaan data geospasial oleh masyarakat dan/atau dunia usaha. a. Belum ada b. Sudah ada, nomor......................................................

6. Memiliki peraturan tertulis/NSPK untuk perlindungan dan pengamanan hak cipta data geospasial (contoh: perjanjian lisensi saat ada permintaan data oleh pihak luar) a. Belum ada b. Sudah ada, nomor......................................................

7. Memiliki peraturan tertulis/NSPK tentang klasifikasi data dan informasi geospasial yang bersifat terbuka/publik, terbatas dan rahasia a. Belum ada b. Sudah ada, nomor......................................................

8. Memiliki Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial untuk kepentingan internal maupun eksternal a. Belum ada b. Sudah ada, nomor......................................................

9. Mensyaratkan kepemilikan sertifikat keahlian yangrelevan untuk pelaksanaan pekerjaan yang terkait geospasial yang dilakukan pihak ketiga a. Belum b. Sudah ada


10. Kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial dimasukkan dalam RPJMD a. Belum b. Sudah ada

11. Memiliki alokasi anggaran dalam APBD yang bersifat rutin (kegiatan mandiri atau masuk dalam suatu kegiatan lain) untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial sejumlah .............. juta rupiah/tahun

12. Memiliki jumlah alokasi anggaran dalam APBD untuk 2 (dua) tahun terakhir untuk pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak dan aplikasi TIK untuk kegiatan penyelenggaraan informasigeospasial sejumlah .............. juta rupiah/tahun.

13. Memiliki jumlah alokasi anggaran dalam APBD untuk 2 (dua) tahun terakhir untuk pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat keras TIK untuk penyelenggaraan informasigeospasial sejumlah .................. juta rupiah/tahun.

14. Sudah melaksanakan rapat koordinasi antar SKPD/Unit Kerja untuk membahas koordinasi dan pemaduan kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial secara terpadu sebanyak .......... kali.

15. Memiliki unit kerja (Bidang/Seksi) yang secara khusus memiliki Tupoksi menangani pengelolaan data geospasial (peta) a. Belum ada b. Sudah ada

Jika jawaban pertanyaan nomor 2 adalah a (Belum ada), maka Bidang/Seksi pengelola

data geospasial akan dibentuk pada tahun:2016 / 2017 / 2018 / Belum tahu.

16. Ada penetapan unit yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data geospasial dan informasi geospasial (Unit Produksi)sesuai Perpres 27/2014 a. Belum ada b. Sudah ada

17. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang dilibatkan dalam Simpul Jaringan sebanyak ................ SKPD/Unit Kerja.

18. Ada penetapan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial (Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan) sesuai dengan Perpres 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional a. Belum ada b. Sudah ada

19. Memiliki kebijakan insentif/disinsentif untuk SKPD/Unit Kerja yang memberikan kontribusi yang baik terhadap penyelenggaraan Informasi Geospasial a. Belum ada b. Sudah ada


20. Bidang/Seksi pengelola data geospasial memiliki pimpinan/staf yang mampu bertindak sebagai champion, yang dapat mempromosikan, merancang dan mengawal penyelenggaraan Informasi Geospasial dengan baik b. Belum ada b. Sudah ada

21. Memiliki kerja sama resmi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) atau Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) atau Perguruan Tinggi atau lembaga pemerintah lain lain dalam pengembangan penyelenggaraan Informasi Geospasial a. Belum ada b. Sudah ada, dengan .............................................

22. Memiliki kerja sama resmi dengan masyarakat atau dunia usaha dalam pengembangan penyelenggaraan Informasi Geospasial a. Belum ada b. Sudah ada

23. Pimpinan lembaga/unit pengelola data geospasial memiliki pemahaman dan komitmen untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial dalam kerangka Jaringan Infrastruktur Geospasial Daerah (JIGD) a. Belum ada b. Sudah ada.

24. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek peraturan, kebijakan dan kelembagaan: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………

Aspek Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia berupa staf yang kompeten merupakan syarat utama Jaringan Informasi Geospasial Daerah

(JIGD) dapat dibangun, berkembang dan berkelanjutan. Aspek Sumber Daya Manusia mencermati kesiapan,

ketersediaan dan pembinaan staf yang terlibat dalam JIGD.

1. Jumlah staf dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang pengelolaan data dan informasi geospasial (Geomatika/Geodesi/Geografi) sebanyak......... orang

Jika belum ada, latar belakang pendidikan pengelola data geospasial selama ini adalah

………………………………….......................................................... sebanyak......... orang

2. Jumlah staf dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Ilmu Komputer/Sistem Informasi) sebanyak......... orang


3. Jumlah staf yang memiliki kemampuan pengoperasian server geospasial (server dengan fasilitas pengelolaan, publikasi dan distribusi data dan informasi geospasial) sebanyak......... orang

4. Memiliki staf atau kelompok staf dengan latar belakang pendidikan bukan geospasial atau informatika yang memiliki antusiasme dan inisiatif yang tinggi dalam penyelenggaraan informasi geospasial sebanyak......... orang

5. Jumlah staf yang pernah mengikuti kursus/pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial atau dalam bidang komputer dan internet sebanyak......... orang

6. Jumlah staf yang memiliki jabatan fungsional survei dan pemetaan ......... orang

7. Jumlah staf yang memiliki jabatan fungsional pranata komputer ............ orang

8. Jumlah staf yang memiliki jabatan fungsional perencana ............ orang

9. Memiliki program pengembangan kemampuan penyelenggaraan informasi geospasial (misalnya melalui kursus atau pelatihan atau seminar) bagi staf pengelola data geospasial yang berkelanjutan dan terprogram secara rutin a. Belum ada b. Sudah ada

Lembaga tempat pelatihan berlangsung: .................................................................

10. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki program peningkatan kualifikasi pendidikan formal lanjutan (S-1 atau S-2 atau S-3) dalam bidang informasi geospasial (Geomatika/Geodesi/Geografi) a. Belum ada b. Sudah ada

11. Memiliki program pengembangan karir yang jelas bagi staf pengelola data dan informasi geospasial (diantaranya melalui melalui pengisian jabatan fungsional bidang survei dan pemetaan/pranata komputer/perencana) a. Belum ada b. Sudah ada

12. Penggantian staf pengelola Infrastruktur Informasi Geospasial (karena adanya promosi atau mutasi) dilakukan setelah ada pengganti yang memiliki kualifikasi minimal sama a. Belum b. Sudah ada

13. Akan melakukan rekruitmen staf yang memiliki latar belakang pendidikan formal dalam bidang geospasial (geomatika / geodesi / geografi) pada tahun: 2015 / 2016 / 2017 / Belum tahu.


14. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek sumber daya manusia: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aspek Teknologi

Teknologi dibutuhkan untuk penyelenggaraan informasi geospasial. Teknologi yang digunakan perlu mengikuti

standar nasional yang sudah ada supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami hambatan teknis.

Kuesioner bagian ini mengeksplorasi kesiapan teknologi dan standar dalam pembangunan Infrastruktur Data Spasial.

1. Nama perangkat lunak SIG opensource untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial a. Belum ada b. Nama ................................................ jumlah lisensi ......

2. Nama perangkat lunak SIG komersial (proprietary)untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial a. Belum ada b. Nama ................................................ jumlah lisensi ......

3. Nama perangkat lunakpengindraan jauh dan fotogrametriopen source untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial a. Belum ada b. Nama ................................................ jumlah lisensi ......

4. Nama perangkat lunakpenginderaan jauh dan fotogrametrikomersial (proprietary)untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial a. Belum ada b. Nama ................................................ jumlah lisensi ......

5. Nama perangkat lunak server geospasial (open source ataupun komersial) untuk penyimpanan, pengamanan danpenyebarluasan informasi geospasial a. Belum ada b. Nama ................................................ jumlah lisensi ......

6. Terdapat website resmi lembaga yang beroperasi dengan baik dengan isi yang diperbarui secara rutin a. Belum ada b. Sudah ada, alamat:http://.......................................................

7. Jumlah peta digital dalam format JPG atau PNG atau PDF atau TIFF yang tersedia di website resmi lembaga sebanyak ..........peta


8. Memiliki geoportal untuk penyediaan katalog, map service dan/atau data geospasial secara online untuk penyebarluasan informasi geospasial a. Belum ada b. Sudah ada, alamat:http://.......................................................

9. Jumlah tema data geospasial yang disajikan dalam geoportal sebanyak ..................tema.

10. Jumlah webmap service yang disediakan dalam geoportal sebanyak .................. service.

11. Jumlah webfeature service yang disediakan dalam geoportal sebanyak .............. service.

12. Jumlah tema data geospasial yang dapat diunduh melalui geoportal sebanyak .......... tema.

13. Memiliki WebGIS untuk penyajian dan pemanfaatan informasi geospasial secara online a. Belum ada b. Sudah ada, alamat:http://.......................................................

14. Jumlah tema peta yang disajikan dalam WebGIS sebanyak ..................................... tema.

15. Perangkat perangkat keras yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi geospasial meliputi peralatan berikut ini:

Jenis Keterangan

Komputer/workstation sejumlah ………….. buah

Server untuk pengelolaan data geospasial sejumlah ………….. buah

Berlangganan server berbasis cloud Ya / tidak

Ruang khusus server* Ya / Tidak

Kapasitas media penyimpanan …….. Terabyte

Jaringan komputer antar SKPD/UNIT KERJA Belum ada / bertipe LAN / bertipe WAN

Infrastruktur jaringan antar SKPD/UNIT KERJA Milik sendiri / Menyewa

Bandwidth internet Bappeda ……. Mbps

Bandwidthinternet untuk data geospasial ……. Mbps

Bandwidth internet pemerintah daerah ……. Mbps

Keterangan: silakan mengisi dengan angka atau memilih keterangan yang sesuai. * ruang server yang memilikisistem pendingin yang redundan, catu daya cadangan; baik dikelola sendiri atau oleh

SKPD/Unit Kerja yang lain

16. Tersedia fasilitas sumberdaya listrik cadangan (UPS dengan kapasitas besar/genset) a. Belum ada b. Sudah ada.


17. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek teknologi: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aspek Standar, Data dan Informasi Geospasial

Terdapat beberapa hal yang penting dalam aspek data geospasial, diantaranya adalah: ketersediaan,

keterlihatan/visibilitas, dan aksesibilitas. Data dan informasi geospasial digunakan perlu mengikuti standar nasional

yang sudah ada supaya kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami hambatan teknis. Kuesioner bagian

ini membahas hal-hal tersebut dalam menilai kinerja pembangunan JIGD.

1. Penyimpanan data geospasial menggunakan format: a. Analog b. Digital

2. Penyimpanan data geospasial menggunakan format: a. Filebase (misalnya:shapefile, dxf, tab, mif) b. Database (misalnya: postgreSQL, mySQL, geodatabase, Oracle)

3. Ketersediaan data geospasial dalam format SIG (bukan jpg, tiff atau pdf) sangat penting dalam pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Daerah. Mohon mengisi data ketersediaan data geospasial digital untuk tema-tema berikut.

No Jenis Peta/Data Geospasial

Prosentase

wilayah

terliput

Skala/Resolusi

spasial

Metadata

tersedia

(√ atau X)

Peta tersedia

online

(√ atau X)

1 Peta dasar/Peta Rupabumi

Indonesia

2 Citra Satelit Resolusi Tinggi atau

Resolusi Sangat Tinggi

3 Peta Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW)

4 Peta Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR)

5 Peta administratif batas desa

6 Peta bidang tanah/persil


7 Peta blok (peta Pajak Bumi dan

Bangunan)

8 Peta tematik lainnya ..............

....................................................

...................................................

Keterangan: √ = tersedia; X = tidak tersedia.

4. Terdapat prosedur untuk melakukan kontrol kualitas (quality control) penyelenggaraan informasi geospasial a. Belum ada b. Sudah

5. Terdapat prosedur untuk melakukan penjaminan kualitas (quality assurance) penyelenggaraan informasi geospasial a. Belum ada b. Sudah

6. Penyelenggaraan informasi geospasial sudah mengikuti Standar Nasional Indonesia atau Spesifikasi Teknis yang ditentukan oleh Kementerian/Lembaga terkait (misalnya PP 8/2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Tata Ruang) a. Belum b. Sudah

7. Metadata disimpan bersama peta dan basisdata digital yang diproduksi. a. Belum b. Sudah

8. Sistem katalog (daftar peta/data geospasial) sudah digunakan dalam pengelolaan peta dan informasi geospasial a. Belum b. Sudah.

9. Sistem katalog peta/data geospasial sudah tersedia secara online a. Belum ada b. Sudah.

10. Tersedia tempat penyimpanan atau pengarsipan peta/data geospasial a. Belum ada b. Sudah.

11. Permasalahan yang dihadapi dalam aspek standar, data dan informasi geospasial: …..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…..……………………………………………………………………………………………………………………………….….


Produsen, Pengguna dan Aliran Data Geospasial

SKPD/Unit Kerja-SKPD/Unit Kerja memiliki peranan yang berbeda dalam JIGD. Ada SKPD/Unit Kerja yang

berperan dalam membuat data geospasial, ada yang merupakan pengguna data geospasial, ada juga yang memiliki

kedua peran tersebut (produsen dan sekaligus pengguna). Kuesioner bagian ini ingin memetakan pihak-pihak yang

terlibat dalam produksi, penggunaan dan aliran data geospasial diantara SKPD/Unit Kerja yang ada.

Petunjuk pengisian tabel:

1. Jenis data yang diproduksi, misalnya peta jaringan jalan 2. Jenis data yang digunakan, misalnya peta penggunaan lahan 3. SKPD/Unit Kerja yang memanfaatkan, cukup ditulis nomor SKPD/Unit Kerja-nya sesuai dengan

nomor yang diberikan.

Nama SKPD/Unit Kerja mungkin berbeda antar daerah, silakan mengisi dengan yang tupoksinya paling

sesuai.

Nama Lembaga Aliran data

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Jenis data lain yang digunakan:

SKPD/Unit Kerja lain yang memanfaatkan:

2. Dinas Tata Kota Jenis data yang diproduksi:



3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan




4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah




5. Dinas Pertanian dan Kehutanan





6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi




7. Dinas Sumberdaya Air, Energi dan Mineral



SKPD/Unit Kerja yang memanfaatkan:

8. Badan Lingkungan Hidup




9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah




10. Dinas/Badan lainnya

..................................

.................................




11. Kantor Pertanahan Jenis data lain yang digunakan:


12. Bappeda Provinsi Jenis data yang digunakan dari Bappeda Provinsi:


13. Badan Informasi Geospasial

Jenis data yang digunakan dari BIG:


14. Badan Pusat Statistik Jenis data yang digunakan dari BPS:



pedoman penilaian indeks kinerja simpul jaringan...

Documents