PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Oleh :Ir. ISKANDAR D, M.Ec.Dev.

(Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa)

DASAR PELAKSANAAN Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Tahun Anggaran 2015

A. Sinkronisasi Kebijakan

Pemerintah Desa dengan Kebijakan

Pemerintah Daerah

B. Prinsip Penyusunan APB

Desa

C. Kebijakan Penyusunan APB

DesaD. Teknis

Penyusunan APB Desa

E. Hal-hal Khusus Lainnya

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan

Kebijakan Pemerintah Daerah

Bahwa rancangan APB Desa 2015 memiliki keselarasan dan kesesuaian dengan Prioritas dan Isu-isu strategis pembangunan daerah yang terdapat dalam RKPD 2015

Prinsip Penyusunan APB Desa :

1. Sesuai;2. Tepat waktu;3. Transparan;4. Partisipatif;5. Adil dan Patut; dan6. Legal

Sesuai

Tepat waktu

Transparan

PartisipatifAdil dan Patut

Legal

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan

kewenangannya

Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan

Untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang APB Desa

Dengan melibatkan masyarakat

- Semua masyarakat desa memiliki peran dan andil serta ikut merasakan manfaat program dan kegiatan yang dijalankan.- Sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya

Kebijakan Penyusunan APB

Desa

Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Belanja

Kebijakan Pembiyaan

Kebijakan Pendapatan :

Merupakan perkiraan / proyeksi yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya

Untuk PADesa tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak terlalu memberatkan masyarakat

Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat desa dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya

Kebijakan Belanja :

Untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan dalan peraturan desa tentang kewenangan desa

Rancangan belanja wajib diprioritaskan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Rincian belanja yang dianggarkan tidak lebih dari perkiraan pendapatan tahun perencanaan

Dalam penyusunan rancangan belanja berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tentang standar harga upah/bahan, tentang SPPD desa, tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, tentang pedoman pengelolaan aset desa, dll)

Kebijakan Pembiayaan :

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan

Penyertaan modal pemerintah desa pada badan usaha milik desa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modalPengembangan, pembentukan serta penambahan dan penyertaan modal pada BUM Desa berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan bupati tentang BUM Desa

Rancangan APB Desa

RKP Desa

RPJM Desa Tim Penyusun :Kepala desa,

perangkat desa, LPM

Teknis Penyusunan APB Desa :

Rencana Kerja 6 Tahunan (1 Periode masa Jabatan Kepala Desa)

Rencana Kerja Tahunan (Turunan tiap tahun dari RPJM Desa)

Hasil Musrenbang Desa

RANCANGAN APB DESA 2015

Penganggaran Pendapatan

Penganggaran Belanja

Penganggaran Pembiayaan

PERSETUJUAN BERSAMA BPD

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

DI EVALUASI OLEH BUPATI

Hal-hal Khusus dalam penyusunan APB Desa :

Penganggaran terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemerintah desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang merupakan kewenangan yang ditugaskan kepada desa khususnya tentang pendidikan, kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana

Dalam rangka tertib administrasi perkantoran, perangkat desa dan keuangan, desa harus menggunakan teknologi komputerisasi untuk mendukung validasi database dan/atau Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa harus selektif dalam memilih jenis kewenangan yang akan dipilih, karena akan menjadi dasar penentuan jenis kegiatan dalam rancangan APB Desa