pedoman teknis bps provinsi/kabupaten/innas
TRANSCRIPT
Buku 4
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani
2012
BADAN PUSAT STATISTIK
Buku
1
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
i
Kata Pengantar
Buku Pedoman Teknis BPS Provinsi/BPS Kabupaten/Instruktur Nasional ini
adalah buku pedoman teknis yang ditujukan bagi Kepala BPS Provinsi/Kepala
Bidang/Kasie/Instruktur Nasional. Buku pedoman ini memuat petunjuk/acuan tentang
pelaksanaan lapangan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani
(SPDT NTP) 2012.
Kegiatan SPDT NTP yang dilaksanakan pada tahun 2012, terdiri dari
persiapan sampai pelaksanaan lapangan dan entri data. Sedangkan proses pengolahan,
tabulasi dan penyusunan diagram serta penghitungan NTP dilakukan pada tahun
berikutnya.
Mengingat kualitas data sangat ditentukan oleh keberhasilan pengumpulan
data di lapangan, untuk itu diperlukan petugas yang mempunyai kualifikasi yang
sangat baik, sehingga diperlukan kejelian dan kesungguhan dalam rekrutmen petugas.
Saya berharap kepada seluruh Instruktur Nasional Survei Penyempurnaan
Diagram Timbang NTP dapat menyampaikan materi pelatihan dengan sungguh-
sungguh dan cermat kepada para petugas agar pelaksanaan lapangan SPDT NTP 2012
dapat berjalan lancar dan data yang dihasilkan berkualitas.
Demikian dan saya ucapkan terima kasih. Selamat bekerja.
Jakarta, Juli 2012
Kepala Badan Pusat Statistik
Dr. Suryamin, M.Sc.
iii Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………...... iii
I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………... 1
1.1. Latar Belakang ...……………………………………………………………… 1
1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………... 2
1.3. Tujuan ………………………………………………………………………… 2
1.4. Ruang Lingkup ……………………………………………………………….. 3
1.5. Buku Pedoman dan Jenis Dokumen ………………………………………... 3
1.6. Jadwal ……………………………………………………………………......... 5
II. ORGANISASI SURVEI………………………………………………………….... 6
2.1. Penanggung Jawab Pelaksanaan Survei …...…………………………………. 6
2.2. Tugas Pemeriksa (PMS) …………………………………………………….... 6
2.3. Tugas Pencacah (PCS) ……………………………………………………….. 6
2.4. Hubungan Antara PCS dan PMS ……..…………………………………….... 7
2.5. Alur Dokumen ………………………………………………………………… 7
III. METODOLOGI …………………………………………………………….…….. 9
3.1. Metode Pengambilan Sampel …………………………………………………. 9
3.2. Cakupan Rumah Tangga ……………………………………………………… 9
3.3. Tata Cara Berwawancara ……………………………………………………11
IV. Tugas Instruktur Nasional ………….………………………………………….......12
4.1. Persyaratan Instruktur Nasional ……………………………………………...12
4.2 Tugas Instruktur Nasional ……………………………………………….……12
4.3. Persiapan Mengajar …………………………..………………………………12
4.4. Materi yang Diajarkan ………………………………………………………..13
4.5. Cara Mengajar yang Baik ……………………………………….………….. 13
4.6. Pembuatan Laporan ……………………….……….…………………..…….14
LAMPIRAN .…………….………………………………………………………………......15
1 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
1.1. Latar Belakang
Hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia bergantung hidup pada sektor
pertanian dimana sekitar 36 persen (Sakernas Agustus 2011) distribusi tenaga kerja diserap
oleh sektor tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa sektor pertanian sesungguhnya masih
menjadi tumpuan bagi penduduk Indonesia dan sekaligus sebagai penyumbang terhadap
pertumbuhan ekonomi sekalipun dalam keadaan resesi.
Pelaku sektor pertanian, khususnya petani, adalah masyarakat yang umumnya tinggal
atau menetap di wilayah Perdesaan. Sedikit ironis bahwa disatu sisi sektor pertanian sebagai
pemberi sumbangan yang berarti terhadap perekonomian namun disisi lain tingkat
kesejahteraan para petani yang berusaha pada sektor pertanian pada umumnya (diduga)
berada disekitar garis kemiskinan. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan suatu indikator
yang secara akurat dapat mengukur kemampuan daya beli petani. Ukuran ini disajikan
sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah yang berguna sebagai dasar
pengambilan kebijakan dan keberpihakan kepda petani agar mereka tetap bersemangat
dalam mengelola usaha pertanian.
Salah satu indikator untuk memproxy tingkat kesejahteraan petani di daerah perdesaan
adalah indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Dimana NTP merupakan perbandingan indeks
harga yang diterima oleh petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Salah satu
bahan dasar dalam penghitungan NTP adalah diagram timbang dan paket komoditi dimana
diagram timbang dan paket komoditi didapat dari hasil survei penyempurnaan diagram
timbang. Untuk saat ini penghitungan NTP masih menggunakan diagram timbang tahun
dasar 2007. Seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan iklim/cuaca, perubahan
pendapatan petani dan perubahan akan permintaan komoditi serta perubahan sikap
masyarakat atas komoditi yang dihasilkan petani dapat mengubah pola tanam dan konsumsi
petani. Oleh karena paket komoditi dan diagram timbang NTP tahun dasar 2007
diperkirakan sudah tidak sesuai lagi untuk menggambarkan keadaan sekarang secara tepat
yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan tersebut.
BAB
I
2 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
Pada tahun 2008-2011 BPS RI dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI
telah melakukan survei penyusunan diagram timbang subsektor perikanan tangkap (NTPI)
dan perikanan budidaya (NTPI). Oleh karena itu, untuk survei penyempurnaan diagram
timbang kali ini untuk subsektor perikanan tidak diikut sertakan, sehingga untuk kali ini
Survei Penyempurnaan Diagram Timbang NTP 2012 hanya mencakup subsektor tanaman
pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan peternakan di 32 provinsi di
Indonesia. Dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 46.000 rumah tangga di daerah
perdesaan.
1.2. Landasan Hukum
Pelaksanaan Survei Penggantian Tahun Dasar dan Inflasi Perdesaan 2012 dilandasi oleh:
a. Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
b. Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
c. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2002 Jo Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi Lembaga
Pemerintah Non Departemen.
1.3. Tujuan
Tujuan dari survei ini adalah:
a. Memperoleh nilai produksi dan jenis komoditi pertanian yang banyak dihasilkan petani
dan persentase marketed surplusnya.
b. Memperoleh nilai konsumsi dan biaya produksi serta komoditi yang banyak di gunakan
oleh rumah tangga pertanian, baik untuk keperluan rumah tangga maupun digunakan
dalam proses produksi pertanian.
c. Menyusun struktur input untuk setiap komoditi serta rasio biaya produksi terhadap total
produksi.
d. Sebagai bahan untuk menyusun paket komoditi diagram timbang Nilai Tukar Petani
(NTP).
3 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
1.4. Ruang Lingkup
Kegiatan survei dilakukan di 32 provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Respondennya
adalah rumah tangga pertanian terpilih di 4 (empat) subsektor yang meliputi: rumah tangga
pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR),
dan Peternakan. Materi pencacahan meliputi pendapatan petani dari penjualan hasil
produksi, pengeluaran rumah tangga petani untuk keperluan produksi, penambahan barang
modal dan konsumsi.
1.5. Buku Pedoman dan Jenis Dokumen
a. Buku 1, buku ini digunakan sebagai pedoman teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas.
b. Buku 2, buku ini digunakan sebagai pedoman pencacahan konsumsi rumah tangga.
c. Buku 3, buku ini digunakan sebagai pedoman pencacahan hasil produksi pertanian.
d. Buku 4, buku ini digunakan sebagai pedoman pengawasan/pemeriksaan.
e. Buku 5, buku ini digunakan sebagai pedoman pengolahan.
f. Daftar SPDT12-TP, daftar ini digunakan untuk mengumpulkan data produksi, serta
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi pada Subsektor Tanaman Pangan.
g. Daftar SPDT12-TH, daftar ini digunakan untuk mengumpulkan data produksi, serta
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi pada Subsektor Tanaman
Hortikultura.
h. Daftar SPDT12-TPR, daftar ini digunakan untuk mengumpulkan data produksi, serta
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi pada Subsektor Tanaman
Perkebunan Rakyat.
i. Daftar SPDT12-TRK, daftar ini digunakan untuk mengumpulkan data produksi, serta
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi pada Subsektor Peternakan.
j. Daftar SPDT12-K, daftar ini digunakan untuk mengumpulkan keterangan rumah
tangga dan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berasal dari pembelian, tidak
termasuk pemberian dari pihak lain maupun produksi sendiri.
4 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
k. Daftar SPDT12-LKK, daftar ini digunakan untuk membantu atau sebagai lembar kerja
pengumpulan data pengeluaran konsumsi rumah tangga selama seminggu.
l. Daftar SPDT12-LKP, daftar ini digunakan sebagai lembar kerja untuk membantu
pengumpulan data produksi yang dihasilkan petani dan produksi yang dijual selama
setahun.
Satu rumah tangga sampel hanya dicacah dengan satu daftar SPDT12-K dan salah
satu daftar SPDT12 yang sesuai dengan kegiatan subsektor yang diusahakan.
5 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
1.6. Jadwal
KEGIATAN JADWAL
1. Persiapan
- Penyusunan Kerangka Daftar Sampel Maret - April 2012
- Penyusunan Daftar Isian dan Buku Pedoman April - Mei 2012
- Penyusunan Program Tabulasi Juni - Agustus 2012
- Pencetakan Dokumen Juli - Agustus 2012
- Pengiriman Dokumen September 2012
2. Pelatihan dan Pelaksanaan Lapangan
- Workshop Intama September 2012
- Pelatihan Instruktur Nasional September 2012
- Pelatihan Petugas Lapang 1-15 Oktober 2012
- Pencacahan dan Pengawasan 16 Oktober - 15 November 2012
- Supervisi Pencacahan 16 Oktober - 15 November 2012
3. Pelatihan dan Pengolahan
- Pelatihan Editor dan Petugas Entri 16 Oktober - 23 Oktober 2012
- Editing Coding dan Entri Data 24 Oktober - 31 November 2012
- Pengiriman hasil entri data 1 Desember - 20 Desember 2012
- Pengolahan Tabel dan Kompilasi Data Januari - Februari 2013
- Finalisasi Diagram Timbang NTP Maret 2013
4. Penyusunan Publikasi April 2013
5. Penghitungan NTP Tahun Dasar Mei 2013
6. Release NTP Juni - Juli 2013
6 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
2.1 Penanggung Jawab Pelaksanaan Survei
Penanggung jawab Pusat : Direktur Statistik Harga
Penanggung jawab Daerah : Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten terpilih.
Pengawas/Pemeriksa (PMS) : Staf BPS Kabupaten atau Kepala Seksi Statistik Distribusi.
Pencacah (PCS) : Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Mitra.
2.2 Tugas Pemeriksa (PMS)
a. Mengikuti pelatihan petugas survei.
b. Mengatur pendistribusian dokumen dan perlengkapan pencacah (PCS) yang menjadi
tanggung jawabnya.
c. Mengawasi jalannya pelaksanaan pencacahan apakah sudah sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan.
d. Mengatasi masalah teknis yang dihadapi oleh petugas pencacah.
e. Mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan semua dokumen serta hasil pencacahan
yang dilakukan PCS.
f. Mengisi kode jenis komoditas.
g. Menyerahkan semua dokumen yang telah diperiksa kepada BPS Kabupaten.
h. Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.
2.3 Tugas Pencacah (PCS)
a. Mengikuti pelatihan petugas survei.
b. Melakukan pencacahan dengan menggunakan daftar SPDT12 ke rumah tangga sampel.
c. Mencatat seluruh permasalahan dan informasi penting dalam blok catatan.
d. Memeriksa kelengkapan isian hasil pencacahan.
e. Menyerahkan Daftar SPDT12 yang telah diisi kepada PMS secara bertahap tanpa
menunggu selesainya seluruh beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
f. Memperbaiki isian daftar pertanyaan yang dinyatakan salah oleh PMS.
g. Mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan.
BAB
II
7 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
2.4 Hubungan Antara PCS dan PMS
a. PMS harus membantu, memeriksa dan memberikan bimbingan kepada pencacah/PCS.
b. PCS dan PMS bersama-sama mendiskusikan dan memutuskan kesulitan yang dijumpai
selama melaksanakan pencacahan. Apabila tidak dapat memecahkan permasalahan,
harus segera melaporkan kepada Kepala BPS Kabupaten.
2.5 Alur Dokumen
1. PCS menyerahkan dokumen hasil pencacahan kepada PMS
2. PMS meneliti kelengkapan isiannya. Jika belum lengkap atau ada isian yang
meragukan, dokumen tersebut dikembalikan ke PCS untuk dilengkapi dan diperbaiki.
3. Seluruh dokumen yang sudah bersih dari kesalahan, dikirimkan oleh Kepala Seksi
Statistik Distribusi ke BPS Provinsi cq Bidang Statistik Distribusi, setelah dilakukan
pemeriksaan.
4. Sebelum proses entri dokumen dilakukan editing coding terlebih dahulu oleh petugas.
5. Setelah proses data entri selesai, seluruh hasilnya segera dikirimkan via email ke BPS
RI cq Subdit Statistik Harga Perdesaan.
9 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
3.1. Metode Pengambilan Sampel
Survei Penyempurnaan Diagram Timbang NTP 2012 dilaksanakan di seluruh provinsi
di wilayah Indonesia, kecuali provinsi DKI Jakarta. Dari sisi materi, survei ini mencakup
produksi dan konsumsi rumah tangga petani yang dibedakan menurut empat subsektor yaitu
Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan
Peternakan. Kecamatan yang dicakup dalam kegiatan ini adalah semua kecamatan di
wilayah kabupaten.
Rancangan sampel yang digunakan dalam Survei Penyempurnaan Diagram Timbang
NTP 2012 adalah rancangan sampel dua tahap. Masing-masing tahapan pemilihan sampel
adalah sebagai berikut:
- Tahap I: di masing-masing provinsi dipilih kabupaten-kabupaten yang memiliki
potensi untuk suatu komoditas tertentu berdasarkan besaran produksi komoditas
tersebut.
- Tahap II: dari kabupaten terpilih, dipilih kecamatan yang memiliki potensi untuk
komoditas yang telah ditentukan besaran sampelnya. Dari kecamatan tersebut dipilih
sampel rumah tangga tani secara purposif bersyarat sesuai usaha utama yang telah
ditentukan komoditasnya.
3.2. Cakupan Rumah Tangga
Responden dalam survei ini adalah rumah tangga tani Subsektor Tanaman Pangan,
Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan.
BAB
III
Satu rumah tangga tani hanya bisa menjadi responden
pada satu subsektor pertanian.
10 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
Bila suatu rumah tangga tani telah menjadi responden pada suatu subsektor, maka rumah
tangga tersebut tidak bisa menjadi responden pada subsektor yang lain.
Rumah tangga dibedakan menjadi dua macam:
1. Rumah tangga biasa
2. Rumah tangga khusus
Dalam kegiatan ini yang dicakup hanya rumah tangga biasa.
Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau
seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari
dikelola bersama-sama menjadi satu.
Rumah tangga tani adalah rumah tangga biasa yang salah satu atau lebih anggota rumah
tangganya berusaha di sektor pertanian.
Petani adalah orang yang mengusahakan/mengelola usaha pertanian baik pertanian
tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan yang
bertujuan sebagian atau seluruh hasil produksinya untuk dijual. Namun yang dicakup dalam
survei ini hanya petani yang mengusahakan usaha pertanian subsektor tanaman pangan,
tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan.
Petani yang dimaksud adalah petani penggarap baik sebagai pemilik lahan pertanian,
penyewa maupun bagi hasil. Dengan demikian, orang yang bekerja disawah/ladang orang
lain dengan menerima upah (buruh tani) bukan petani. Begitu juga dengan orang yang
mengembalakan ternak, tukang memberi makan ternak milik orang lain dengan menerima
upah, bukanlah peternak.
Syarat rumah tangga tani yang dapat menjadi responden survei ini bila:
a. Jumlah anggota rumah tangganya lebih dari 1 dan kurang dari 11 (1<jumlah ART<11).
b. Salah satu anggota rumah tangga mengusahakan komoditas utama pertanian terpilih.
c. Penghasilan rata-rata per bulan rumah tangga dari sektor pertanian harus lebih dari 50
persen dari total penghasilan rumah tangga.
d. Komoditas jenis usaha sektor pertanian harus memenuhi syarat Batas Minimal Usaha
(BMU).
11 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
e. Komoditas yang diusahakan sudah menghasilkan dan dijual selama referensi waktu
survei. Referensi waktu survei ini adalah 12 bulan kalender sebelum pencacahan.
f. Hasil produksi komoditas jenis usaha subsektor pertanian minimal 11 persen dari
produksi normal.
g. Rumah tangga berdomisili di wilayah sampel minimal 1 tahun.
h. Usaha sektor pertanian tidak berbadan hokum.
3.3. Tata Cara Berwawancara
1. Pada saat berkunjung hendaknya berpakaian yang wajar dan sopan.
2. Sebelum memasuki rumah untuk mengadakan wawancara, mintalah ijin dahulu dengan
mengucapkan salam, mengetuk pintu atau dengan cara lain yang biasa berlaku.
3. Awali wawancara dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan
pencacah. Bila perlu tunjukkan surat tugas dan tanda pengenal petugas.
4. Pada saat melakukan pencacahan, banyak ditemui berbagai macam sikap dan tingkah
laku responden, gunakan kecakapan, kesabaran, keramahan selama berwawancara.
5. Jika responden membelokkan percakapan kepada hal-hal yang menyimpang dari
pelaksanaan survei, kembalikan pembicaraan secara bijaksana ke arah daftar isian.
6. Jangan memberikan tanggapan yang tidak baik terhadap jawaban yang diberikan dan
jangan kehilangan kesabaran. Bersikaplah tenang dalam menghadapi suasana yang tidak
diinginkan.
7. Bersabarlah terhadap rasa ingin tahu responden dan jawablah pertanyaan responden
dengan tepat dan jelas.
8. Setelah selesai melakukan pencacahan, jangan lupa mengucapkan terima kasih dan
memberitahukan tentang kemungkinan kunjungan ulang bila masih ada keterangan yang
diperlukan.
9. Lakukan kunjungan ulang jika diperlukan. Hal ini mungkin terjadi jika pada kunjungan
pertama keterangan yang diperlukan tidak berhasil diperoleh.
12 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
4.1. Persyaratan Instruktur Nasional
Calon Instruktur Nasional berasal daerah, dan diutamakan adalah:
1. Kepala Seksi Statistik Harga Produsen dan Keuangan/ Kepala Seksi Pengolahan/Kepala Seksi
Statistik Distribusi/PLH Kepala Seksi di Bidang Statistik Distribusi
2. Sudah berpengalaman menjadi Instruktur Nasional atau Daerah
3. Mampu berkomunikasi dan Mengajar
4.2. Tugas Instruktur Nasional
Calon Instruktur Nasional yang memenuhi syarat akan ditugaskan untuk melatih petugas
di pusat pelatihan yang telah ditentukan. Instruktur Nasional mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mengajarkan semua materi yang diterima selama mengikuti pelatihan Instruktur Nasional
kepada peserta pelatihan dengan sebaik-baiknya.
b. Koordinator pelaksanaan lapangan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang NTP 2012.
c. Membuat laporan pelatihan.
4.3. Persiapan Mengajar
a. Menanyakan apakah dokumen dan perlengkapan latihan sudah diterima dengan lengkap.
Instruktur Nasional hendaknya menyebutkan satu persatu kegunaan dan isi setiap dokumen.
Jika ada dokumen/perlengkapan petugas yang belum diterima oleh peserta, minta kepada
panitia pelatihan untuk melengkapinya.
b. Membacakan ralat dan penegasan (jika ada) secara jelas dan perlahan agar dapat diikuti oleh
semua peserta pelatihan. Instruksikan kepada peserta untuk memindahkan ralat-ralat tersebut
pada dokumen yang dipakai dalam pelatihan.
c. Membacakan tata tertib dan jadwal materi.
d. Membuat formulir biodata peserta.
BAB
IV
13 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
4.4. Materi yang Diajarkan
Materi yang diajarkan kepada petugas pada dasarnya sama dengan materi yang diajarkan
pada waktu pelatihan Instruktur Nasional.
Materi yang harus dijelaskan antara lain :
a. Hal-hal yang berhubungan dengan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang NTP 2012:
1. Latar Belakang.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Ruang lingkup.
4. Metodologi.
5. Jenis dokumen dan jadwal latihan.
6. Organisasi lapangan.
b. Hal-hal yang berhubungan dengan pencacahan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang
NTP 2012:
1. Tata cara pelaksanaan pencacahan.
2. Konsep/definisi dan tata cara pengisian daftar.
3. Tata cara pemeriksaan dokumen.
4. Jadwal Pencacahan.
4.5. Cara Mengajar yang Baik
a. Sistematika mengajar harus tetap dijaga.
b. Usahakan volume suara dapat didengar oleh semua peserta pelatihan.
c. Berikan kesempatan bertanya untuk setiap peserta.
d. Berikan penjelasan sebaik-baiknya sehingga semua peserta pelatihan ikut memahami masalah
yang dibicarakan.
e. Berikan pertanyaan kepada setiap peserta pelatihan tentang berbagai kasus. Sebaiknya
pertanyaan yang diajukan ditulis di papan tulis.
14 Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas
f. Gunakan berbagai cara pendekatan agar suasana pelatihan cukup hidup.
g. Usahakan untuk memperhatikan partisipasi setiap peserta.
h. Ulangi setiap pertanyaan yang diajukan setiap peserta pelatihan.
i. Dalam menjawab pertanyaan, usahakan tetap berorientasi kepada konsep/definisi dari
pedoman yang ada.
j. Apabila ada waktu, berikan tambahan contoh-contoh atau ”role playing” pada peserta
pelatihan.
k. Gunakan peralatan yang disediakan secara optimal.
4.5. Pembuatan Laporan
Setiap selesai melakukan pelatihan petugas di sebuah ”Pusat Pelatihan”, Instruktur
Nasional diwajibkan membuat laporan pelatihan per kelas/gelombang yang menjadi tugasnya.
Pada laporan tersebut harus dilampirkan :
a. Daftar petugas dan nilainya.
b. Biodata peserta.
c. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
d. Daftar fasilitas belajar dan akomodasi/konsumsi.
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas 16
Lampiran 1
ALOKASI SAMPEL DAN JUMLAH PETUGAS
SURVEI PENYEMPURNAAN DIAGRAM TIMBANG NTP 2012
Provinsi Jumlah sampel
Petugas
Pencacah Pengawas Jumlah Editor/Entri
Data Innas
1 Aceh 1.625 65 26 91 9 3
2 Sumatera Utara 2.800 112 40 152 16 5
3 Sumatera Barat 1.300 52 19 71 7 3
4 Riau 1.025 41 16 57 6 2
5 Jambi 1.100 44 16 60 6 2
6 Sumatera Selatan 1.500 60 22 82 8 3
7 Bengkulu 875 35 13 48 5 2
8 Lampung 1.625 65 24 89 9 3
9 Kep. Bangka Belitung 600 24 9 33 3 1
10 Kep. Riau 500 20 8 28 3 1
11 Jawa Barat 2.875 115 43 158 16 6
12 Jawa Tengah 4.625 185 68 253 26 9
13 Yogyakarta 700 28 10 38 4 2
14 Jawa Timur 4.925 197 74 271 28 10
15 Banten 750 30 11 41 4 2
16 Bali 1.050 42 15 57 6 2
17 Nusa Tengara Barat 1.150 46 16 62 7 2
18 Nusa Tenggara Timur 2.225 89 35 124 13 4
19 Kalimantan Barat 1.450 58 22 80 8 3
20 Kalimantan Tengah 950 38 14 52 5 2
21 Kalimanatan Selatan 1.400 56 22 78 8 3
22 Kalimantan Timur 925 37 14 51 5 2
23 Sulawesi Utara 925 37 15 52 5 2
24 Sulawesi Tengah 1.200 48 17 65 7 2
25 Sulawesi Selatan 2.475 99 38 137 14 5
26 Sulawesi Tenggara 1.100 44 16 60 6 2
27 Gorontalo 625 25 10 35 4 1
28 Sulawesi Barat 600 24 9 33 3 1
29 Maluku 875 35 14 49 5 2
30 Maluku Utara 800 32 13 45 5 2
31 Papua Barat 900 36 12 48 5 2
32 Papua 825 33 14 47 5 2
Jumlah 46.,300 1,852 695 2,547 261 93
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas 17
Lampiran 2 ALOKASI SAMPEL PER SUBSEKTOR
Provinsi
Subsektor
Tanaman Pangan
Tanaman Hortikultura
Tanaman Perkebunan
Rakyat Ternak Jumlah
1 Aceh 254 897 242 232 1.625
2 Sumatera Utara 287 1.403 521 589 2.800
3 Sumatera Barat 169 693 221 217 1.300
4 Riau 153 556 108 208 1.025
5 Jambi 166 382 195 357 1.100
6 Sumatera Selatan 158 848 221 273 1.500
7 Bengkulu 94 517 93 171 875
8 Lampung 223 897 248 257 1.625
9 Kep. Bangka Belitung 68 350 58 124 600
10 Kep. Riau 58 244 68 130 500
11 Jawa Barat 387 1.572 435 481 2.875
12 Jawa Tengah 558 2.117 971 979 4.625
13 Yogyakarta 113 333 97 157 700
14 Jawa Timur 532 2.843 570 980 4.925
15 Banten 71 416 123 140 750
16 Bali 147 571 140 192 1.050
17 Nusa Tengara Barat 108 607 260 175 1.150
18 Nusa Tenggara Timur 331 1.229 334 331 2.225
19 Kalimantan Barat 203 696 215 336 1.450
20 Kalimantan Tengah 133 555 120 142 950
21 Kalimanatan Selatan 197 740 191 272 1.400
22 Kalimantan Timur 120 461 146 198 925
23 Sulawesi Utara 118 527 120 160 925
24 Sulawesi Tengah 197 484 241 278 1.200
25 Sulawesi Selatan 382 1.080 592 421 2.475
26 Sulawesi Tenggara 185 535 134 246 1.100
27 Gorontalo 123 272 118 112 625
28 Sulawesi Barat 72 342 91 95 600
29 Maluku 165 460 113 137 875
30 Maluku Utara 135 393 149 123 800
31 Papua Barat 108 505 156 131 900
32 Papua 106 451 103 165 825
Jumlah 6.121 23,976 7.394 8.809 46.300
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas 18
Lampiran 3
SURVEI PENYEMPURNAAN DIAGRAM TIMBANG NILAI TUKAR PETANI 2012
BATAS MINIMUM USAHA JENIS TANAMAN, TERNAK DAN UNGGAS TANAMAN
PADI/PALAWIJA
TANAMAN HORTIKULTURA
TAHUNAN TANAMAN HORTIKULTURA SEMUSIM
Nama Tanaman Nama Tanaman BMU
Nama Tanaman BMU Nama Tanaman BMU
PADI BUAH-BUAHAN
SAYURAN
BUAH-BUAHAN
Padi sawah irigasi Alpukat 25 pohon
Bawang daun 400 m² Blewah 100 m²
Padi sawah tanpa irigasi Anggur 20 pohon
Bawang merah 600 m² Melon 100 m²
Padi ladang (gogo) Apel 10 pohon
Bawang putih 250 m² Semangka 100 m²
PALAWIJA Belimbing 10 pohon
Bayam 100 m² Timun suri 100 m²
Jagung Cempedak 15 pohon
Buncis 250 m² Lainnya **
Kedelai D u k u 10 pohon
Bloomkol/Kembang kol 250 m²
Kacang tanah Durian 3 pohon
Brokoli 250 m² TANAMAN HIAS
Kacang hijau Jambu air 40 pohon
Cabe hijau 600 m² Anggrek 50 m²
Ubi kayu Jambu biji 40 pohon
Cabe merah 500 m² Dracaena 100 m²
Ubi jalar Jeruk 18 pohon
Cabe rawit 350 m² Gladiol 174 m²
Sorgum Kedondong 30 pohon
Gambas/Oyong 200 m² Heliconia 100 m²
Talas Kesemek 25 pohon
Gude 250 m² Krisan 100 m²
Gembili Lengkeng/leci 3 pohon
Jamur 100 m² Kuping gajah 100 m²
Ganyong Mangga 4 pohon
Kacang panjang 250 m² Mawar 100 m²
Irut Manggis 3 pohon
Kacang merah 250 m² Melati 100 m²
Lainnya Markisa 20 pohon
Kapri 250 m² Pakis 50 m²
Nangka 25 pohon
Kangkung 100 m² Palem 50 m²
CATATAN Nenas 100 rumpun
Kecipir 250 m² Sedap malam 400 m²
Untuk padi dan palawija
tidak ada BMU Pepaya 35 pohon
Kentang 200 m² Lainnya **
Pisang 12 rumpun
Ketimun 500 m²
Rambutan 2 pohon
Komah 250 m² TAN. OBAT-
OBATAN
Salak 20 rumpun
Kratoh 250 m² Jahe 100 m²
Sawo 10 pohon
Kubis 300 m² Keji beling 50 m²
Sirsak 80 pohon
Labu siam 200 m² Kencur 90 m²
Strawberry 70 pohon
Lobak 400 m² Kunyit 100 m²
Lainnya **
Paprika 200 m² Laos/lengkuas 100 m²
SAYURAN
Petsai/sawi 300 m² Lidah buaya 100 m²
Jengkol 10 pohon
Rebung 250 m² Sambiroto 100 m²
Kluwih/timbul 25 pohon
Selada 300 m² Temu giring 100 m²
Mlinjo 20 pohon
Seledri 250 m² Temu ireng 70 m²
Petai 10 pohon
Terung 900 m² Temu kunci 70 m²
Sukun 20 pohon
Tomat 800 m² Temu lawak 100 m²
Lainnya **
Waluh/labu kuning 20 are Lainnya **
Wortel 300 m²
Lainnya **
JENIS TANAMAN, TERNAK DAN UNGGAS DALAM NAMA DAERAH/LOKAL HARUS DISESUAIKAN DENGAN NAMA NASIONALNYA YANG TERSEDIA DALAM DAFTAR
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas 19
Lampiran 3
SURVEI PENYEMPURNAAN DIAGRAM TIMBANG NILAI TUKAR PETANI 2012
BATAS MINIMUM USAHA JENIS TANAMAN, TERNAK DAN UNGGAS
TANAMAN PERKEBUNAN
TAHUNAN
TANAMAN PERKEBUNAN
SEMUSIM TANAMAN KEHUTANAN TERNAK DAN UNGGAS
Nama
Tanaman BMU
Nama
Tanaman BMU
Nama
Tanaman BMU Nama Tanaman BMU
Aren/Enau 25 pohon Abaca/Manila 800 m² Akasia 9 pohon TERNAK BESAR
Asam jawa 35 pohon Akar wangi 500 m² Bambu 10 pohon Kerbau 2 ekor
Cengkeh 15 pohon Kapas 1.95 m² Cemara 9 pohon Kuda 2 ekor
Gambir 135 pohon Kenaf ** Cempaka 2 pohon Sapi 2 ekor
Jambu mete 85 pohon Rami/Rosela 3.846 m² Cendana 1 pohon Sapi perah (sudah laktasi) 1 ekor
Jelutung 25 pohon Rumput gajah 500 m² Eucalyptus 9 pohon
Kakao 30 pohon Sereh 500 m² Gmelina 3 pohon TERNAK KECIL
Kapok 25 pohon Tebu 650 m² Jati 1 pohon Babi (umur ≥ 2 bulan) 3 ekor
Kapolaga 700 pohon Tembakau 1.6 m² Johar 7 pohon Domba 6 ekor
Karet 150 pohon Yute 800 m² Kamper 2 pohon Kambing 6 ekor
Kayu manis 250 pohon Lainnya ** Kruing 3 pohon Kelinci 30 ekor
Kelapa sawit 15 pohon
Maja 3 pohon Lebah **
Kelapa 25 pohon
Mahoni 2 pohon Rusa 6 ekor
Kemenyan 280 pohon
Meranti 5 pohon
Kemiri 15 pohon
Pinus 5 pohon UNGGAS
Kenanga 50 pohon
Rasamala 4 pohon ( umur ≥ 1 bulan kecuali
Kina 300 pohon
Rotan 10 pohon untuk ayam ras pedaging )
Klerek 25 pohon
Sengon 12 pohon Angsa 20 ekor
Kopi 75 pohon
Sonokeling 2 pohon Ayam buras/kampung 30 ekor
Lada 15 pohon
Suren 3 pohon Ayam ras pedaging 60 Ekor
Lontar 25 pohon
Sungkai 2 pohon Ayam ras petelur 12 Ekor
Murbai 500 pohon
Tengkawang 3 pohon Burung dara 30 Ekor
Nilam 700 pohon
Lainnya ** pohon Burung puyuh 30 Ekor
Panili/Vanili 75 pohon
Itik 15 Ekor
Pala 5 pohon
Itik manila 15 Ekor Pandan
anyaman 25 pohon
Ternak/unggas lainnya **
Pinang/Jambe 50 pohon
Sagu 25 pohon
Teh 1 pohon
Lainnya ** pohon
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas 20
Lampiran 4
JADWAL PELATIHAN INNAS SPDT-2012
Hari/Tanggal
Waktu
Kegiatan
Senin, 17 September 2012
Selasa, 18 September 2012
Rabu, 19 September 2012
Kamis,20.September 2012
14.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 17.00
17.00 – 19.00
19.00 – 21.00
08.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 12.15
12.15 – 13.30
13.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 17.45
08.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.30
11.30 – 13.30
13.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 17.45
08.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.00 – 11.30
Pembukaan
ISOMA
Penjelasan Umum & Metodologi
ISOMA
Daftar SPDT12-K dan SPDT12 LKK
Daftar SPDT12-K
Istirahat
Daftar SPDT12-K
ISOMA
Daftar SPDT12 –TP dan SPDT12 -LKP
ISOMA
Daftar SPDT12-TH dan SPDT12-TPR
Daftar SPDT12 –TPR dan SPDT12-TRK
Istirahat
Pedoman Pengawasan
ISOMA
Pendalaman Materi Pelatihan SPDT
ISOMA
Pedoman SPDT-Pengolahan
Pedoman SPDT-Pengolahan
Istirahat
Evaluasi dan Penutupan
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas 21
Lampiran 5
JADWAL PELATIHAN PETUGAS PENCACAH DAN PENGAWAS SPDT-2012
Hari/Tanggal
Waktu
Kegiatan
…./……Oktober 2012
…../…. . Oktober 2012
…./… .. Oktober 2012
14.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 17.00
17.00 – 19.00
19.00 – 21.00
08.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 12.15
12.15 – 13.30
13.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 17.45
08.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.30
12.00
Pembukaan
ISOMA
Penjelasan Umum & Metodologi
ISOMA
Daftar SPDT12-K dan SPDT12-LKK
Daftar SPDT12-K lanjutan
Istirahat
Daftar SPDT12 –TP, SDDT12-LKP dan
SPDT12 -TH
ISHOMA
Daftar SPDT12 –TPR dan SPDT12-TRK
ISOMA
Pedoman Pengawasan
Pendalaman Materi SPDT12
Istirahat
Evaluasi dan Penutupan
Chek out
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas 22
Lampiran 6
JADWAL PELATIHAN PETUGAS EDITOR/ENTRY DATA SPDT-2012
Hari/Tanggal
Waktu
Kegiatan
…./……Oktober 2012
…../…. . Oktober 2012
14.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 17.00
17.00 – 19.00
19.00 – 21.00
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00
10.00 – 10.30
Pembukaan
ISOMA
PedomanPengolahan SPDT12
ISOMA
PedomanPengolahan SPDT12
PedomanPengolahan SPDT12
Praktek pengoperasian Program
Evaluasi dan Penutupan
Lampiran 7
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas 23
LAPORAN PELATIHAN
SURVEI PENYEMPURNAAN DIAGRAM TIMBANG
NILAI TUKAR PETANI 2012
Hal : Laporan Pelatihan ..................................2012
Petugas SPTD NTP 2012
Kepada Yang Terhormat:
Direktur Statistik Harga, BPS
di –
Jakarta
Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan pelatihan pengawas/pemeriksa dan
pencacah Survei Penyempurnaan Diagram Timbang NTP 2012
1. Nama : ..................................................................
2. NIP : ..................................................................
3. Tempat Pelatihan : ..................................................................
4. Waktu Pelatihan : ..................................................................
5. Jumlah Peserta Pelatihan :
Pemeriksa : ............... orang
Pencacah : ............... orang
Jumlah : ............... orang
6. Jadwal Waktu Pelatihan Petugas
7. Rekapitulasi Biodata Peserta Pelatihan
8. Masalah dan Pemecahan selama Pelatihan
9. Daftar Fasilitas Belajar dan Akomodasi/Konsumsi
Demikian laporan yang dapat disampaikan untuk dijadikan bahan evaluasi.
Innas SPDT NTP 2012
(..................................)
Tembusan :
1. Yth. Kepala BPS Propinsi ...............................
Lampiran 8
Pedoman Teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Innas 24
DAFTAR FASILITAS BELAJAR DAN AKOMODASI/KONSUMSI
A. Fasilitas Belajar
1. Kapasitas ruang belajar : .......................... orang
2. a. Penerangan ruang belajar : Listrik - 1 Lainnya - 2
b. Cukup terang untuk membaca : Ya - 1 Tidak - 2
3. Papan tulis : Putih dengan spidol - 1
Lainnya dengan kapur - 2
4. Meja Belajar : Cukup - 1 Tidak cukup - 2
5. Menggunakan alat pengeras suara : Ya - 1 Tidak -2
6. Laptop tersedia : Ya - 1 Tidak - 2
7. Kepanitiaan : Ya - 1 Tidak - 2
B. Fasilitas Akomodasi/Konsumsi
1. Lokasi tempat menginap dan tempat belajar sama :
Ya - 1 (langsung ke P.4) Tidak - 2
2. Jarak tempat menginap ke tempat belajar : ........................... meter
3. Transportasi lokal : Ada - 1 (sebutkan........)
Tidak - 2
4. Banyaknya orang per kamar : ............................ orang
5. a. Penerangan kamar : Listrik - 1 Lainnya - 2
b. Cukup terang untuk membaca : Ya - 1 Tidak - 2
6. Meja : Ada - 1 (....... buah/kamar)
Tidak - 2
7. Kursi : Ada - 1 (....... buah/kamar)
Tidak - 2
8. Air untuk mandi : Leding - 1 Lainnya - 2
9. Makan : ............................. kali/hari
10. Tempat makan : Penginapan - 1 Kelas - 2
11. Makanan kecil : ............................. kali/hari