pedoman teknis operasional bagian 69-03...

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: KP 113 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 69-03 (ADVISORY CIRCULAR PART69-03) TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN DAN KECAKAPAN PERSONEL

PEMANDU KOMUNIKASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) sebagaimainadiubah dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2016 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan DanKecakapan Personel Navigasi Penerbangan, diaturketentuan lebih lanjut mengenai personel navigasipenerbangan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, dipandang perlu menetapkan PedomanTeknis Operasional Bagian 69-03 (Advisory Circular Part 69-03) Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan KecakapanPersonel Pemandu Komunikasi Penerbangan, denganPeraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tetang OrganisasiKementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentangKementerian Perhubungan (Lembairan Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentangPerusahaan Umum (Perum) Lembaga PenyelenggaraPelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentangPenyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan(Aeronautical Telecommunication Service Provider)sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2014tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69) Tentang Lisensi,Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel NavigasiPenerbangan sebagaimana diubah terakhir dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2016;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan sebagaimana diubah terakhir dalamPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARATENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL BAGIAN 69-03(ADVISORY CIRCULAR PART 69-03) TENTANG LISENSI, RATING,PELATIHAN DAN KECAKAPAN PERSONEL PEMANDUKOMUNIKASI PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Administrator adalah personel Direktorat Jenderal yang

ditetapkan oleh Direktur yang bertugas untuk memeriksakelengkapan administrasi permohonan penerbitan/penggantian/perubahan identitas/validasi lisensi,menyelenggarakan ujian, memproses hasil ujian danmembuat laporan hasil ujian lisensi.

2. Advanced Training adalah pendidikan dan pelatihanberkelanjutan yang dirancang untuk men3dapkan personeluntuk memberikan pelayanan komunikasi penerbsingandengan menggunakan prosedur atau peralatan lebih maju /mutakhir.

3. Aeronautical station adalah unit pelayanan yang dibentukuntuk memberikan pelayanan informasi penerbangan danpelayanan kesiagaan pada suatu rusing udara yang tidakdikendalikan (uncontrolled airspace).

4. Basic Training adalah pendidikan dan pelatihan yangbertujuan memberikan pengeteihuan dan keterampilandasar sesuai dengan disiplin ilmu yang ingin dicapai dalambidang pelayanan komunikasi penerbangan.

5. Aeronautical Communication (AGO) Checker adalah personelpemandu komunikasi penerbangan yang ditunjuk dandiberi wewenang oleh Direktur atas nama Direktur Jenderaluntuk memeriksa kelengkapan administrasi permohonanpenerbitan /perpanjangan rating, melaksanakan pengujianrating, memproses hasil ujian dan membuat laporan hasilujian rating kepada Direktur Jenderal.

6. Continuation training adalah pendidikan dan pelatihanuntuk personel pemandu komunikasi penerbangan yangbertujuan untuk menyegarkan pengetahuan danketrampilan dasar personel dan ditujukan terutama untukpersonel yang telah bertugas sebagai personel pemandukomunikasi penerbangan sekurang-kurangnya setiap 5tahun.

7. Developmental training adalah pendidikan dan pelatihandirancang untuk menjdapkan personel untuk mendudukiposisi tertentu pada suatu unit penyelenggara pelayananlalu lintas penerbangan

8. Direktorat Navigasi Penerbangan adalah Direktorat yangmembidangi navigasi penerbangan.

9. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal PerhubunganUdara.

11. Endorser adalah personel Direktorat Jenderal yangditetapkan oleh Direktur sebagai penguji ujian validasilisensi personel Pemandu komunikasi penerbangan yangditerbitkan oleh negara lain.

12. Examiner adalah personel dari Direktorat Jenderal yangditetapkan oleh Direktur sebagsii penguji ujian lisensipersonel pemandu komunikasi penerbangan

13. Kompetensi adalah suatu gabungan antara keterampilan,kepandaian/pengetahuan dan sikap yang disyaratkanuntuk melakukan suatu tugas sesuai dengan standar yangtelah di tetapkan.

14. Lembaga pelatihan adalah penyelenggara pendidikan danpelatihan yang disetujui oleh Direktur Jenderal sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Lisensi adalah surat ijin yang diberikan kepada seseorangyang telah memenuhi persyaratan tertentu untukmelakukan pekeijaan di bidangnya dalam jangka waktutertentu.

16. On The Job Training Instructor (OJTI) adalah personelnavigasi penerbangan yang memiliki lisensi dan rating yangsesuai serta ditunjuk oleh pimpinan unit setempat untukmelakukan pembinaan terhadap kegiatan on the jobtraining yang dilakukan oleh peserta pelatihan kompetensiatau personel baru yang akan mengambil rating.

17. Pelatihan yang disetujui adalah pelatihan dengankurikulum khusus yang diselenggarakan oleh organisasipelatihan yang telah mendapat persetujuan dari DirekturJenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Penerimaan Negara Bukan Pajaik, yang selanjutnya disebutPNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yangtidak berasal dari penerimaan perpajakan.

19. Pengessihan/validasi lisensi adalah tindakan yangdilakukan oleh Direktur sebagai suatu altematif ataspenerbitan lisensinya sendiri dalam menerima suatu lisensiyang diterbitkein oleh negara anggota ICAO lainnya sebagaikesetaraan dengan lisensinya.

20. Rating adalah batassin kewenangan seseorang pemeganglisensi pada suatu bidang pekeijaan sesuai dengan lisensiyang dimiliki.

21. Remotely AFIS Centre (RAG) adalah unit yang memberikanpelayanan AFIS terhadap satu atau lebih bandara padalokasi yang berbeda dengan lokasi unit tersebut berada.

22. Sertifikat Kesehatan adalah tanda bukti terpenuhinyapersyaratan kesehatan personel pemandu komunikasipenerbangan yang dikeluarkan atau diterbitkan olehDirektur Jenderal melalui Kepala Balai KesehatanPenerbangan.

23. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telahmemenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dankualifikasi dibidangnya yang dikeluarkan oleh lembagapelatihan yang telah mendapatkan persetujuan.

24. Ujian Teori adalah pengujian lisensi yang dilakukan secaratertulis dan/atau oral

25. Ujian Praktik adalah pengujian lisensi yang dilakukandengan penilaian kompetensi yang menuntut personelmendemontrasikan kemahiran kompetensi dsdam bentukunjuk kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Personel pemandu komunikasi penerbangan untukmelaksanakan tugas dan kewenangannya harus memilikilisensi dan rating yang berlaku.

(2) Tugas dan kewenangan bagi pemegang lisensi dan/ataurating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuaidengan peraturan perundang-undangsin.

BAB III

LISENSI PERSONEL PEMANDU

KOMUNIKASI PENERBANGAN

Pasal 3

Lisensi personel pemandu komunikasi penerbangan diterbitkanoleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Lisensi personel pemandu komunikasi penerbangansebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :a. lisensi pemandu komunikasi penerbangan bidang pekeijaan

aeronautical communication and flight services;b. lisensi pemandu komunikasi penerbangan bidang pekeijaan

aeronautical radio operator,

Pasal 5

Persyaratan penerbitan lisensi personel pemandu komunikasipenerbangan adalah :a. memenuhi kriteria usia;b. menunjukkan tingkat pengetahuan yang sesuai;0. memenuhi ketentuan pelaksanaan pelatihan keija lapangan

(on the Job Training);d. memenuhi kriteria kesehatan;e. memiliki kemampuan berbahasa Inggris; danf. memenuhi persyaratan administrasi dan lulus ujian.

Pasal 6

(1) Kriteria usia pemohon lisensi personel pemandu komunikasipenerbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf (a)sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun.

(2) Usia pemegang lisensi personel pemandu komunikasipenerbangan adalah 18 (delapan belas) tahun sampaidengan 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 7

Tingkat pengetahuan pemohon lisensi personel pemandukomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5huruf b, sekurang-kurangnya sebagai berikut:a. pengetahuan umum mengenai pelayanan lalu lintas

penerbangan yang diberikan didalam ruang udaraIndonesia, prinsip-prinsip penerbangan, prinsip-prinsipoperasi dan fungsi pesawat udara, powerplan dan sistem,kineija pesawat udara terkait dengan operasi pemandukomunikasi penerbangan.

b. pengetahuan mengenai kineija manusia (humanperformance) yaitu termasuk prinsip - prinsip manajemenancaman dan kesalahan (threat and error management);

c. pengetahuan mengenai meteorologi yaitu meteorologipenerbangan, penggunaam dan pem^aman terhadapdokumentasi dan informasi meteorologi, asal dankarakteristik fenomena cuaca yang mempengaruhi operasidan keselamatan penerbangan dan keselamatan, altimetiy;

d. pengetahuan mengenai navigasi penerbangan yaitu prinsip -prinsip navigasi penerbangan, prinsip, batasan dan akurasisistem navigasi dan alat bantu visual;

e. pengetahuan mengenai prosedur operasional pelayanankomunikasi penerbangan meliputi prosedur radiotelephony,phraseology dan jaringan komunikasi;

f. pengetahuan mengenai hukum penerbangan yaituperaturan dan regulasi yang relevan dengan pelayanankomunikasi penerbangan; dan

g. pengetahuan mengenai peralatan pelayanan komunikasipenerbangan yaitu prinsip-prinsip, penggunaan danketerbatasan peralatan yang digunakan dalam pelayanankomunikasi penerbangan.

Pasal 8

Pelatihan keija lapangan (on the job training) sebagaimanadimaksud pada pasal 5 huruf c dengan jangka waktu minimal 2(dua) bulan di bawah pengawasan personel pemandukomunikasi penerbangan yang memiliki kualifikasi yang sesuai.

Pasal 9

(1) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal5 huruf d dibuktikan dengan sertifikat kesehatan kelas 3yang masih berlaku.

(2) Sertifikat kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1)berlaku sejak diterbitkannya sertifikat kesehatan denganjangka waktu sesuai ketentuan didalsim PeraturanKeselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil AviationSafety Regulation Part 67) - Standar Kesehatan.

(3) Masa berlaku sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksudayat (3) dapat diperpanjang 45 (empat puluh lima) hari.

Pasal 10

(1) Kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksudpada pasal 5 huruf e dibuktikan dengan sertifikat ICAOLanguage Proficiency yang diterbitkan lembaga pelatihansekurang-kurangnya operasional level (level 4).

(2) Personel pemandu komunikasi penerbangan yang memilikikemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud ayat(1) harus di evaluasi dalam jangka waktu sebagai berikut:a. Operational level (level 4) harus di evalusi minimal setiap3 (tiga) tahun sekali;

b. Extended level (level 5) harus di evalusi minimal setiap 6(enam) tahun sekali;

c. Expert level (level 6) tidak dilakukan evaluasi.

Pasal 11

Permohonan untuk penerbitan lisensi personel pemandukomunikasi penerbangan diajukan secara tertulis olehperorangan, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, dan badanhukum kepada Direktur.

Pasal 12

(1) Untuk dapat memperoleh lisensi personel pemandukomunikasi penerbangan, pemohon harus memenuhipersyaratan administrasi dan lulus ujian penerbitan lisensi.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:a. surat permohonan lisensi yang diajukan kepada

Direktur, sebagaimana tercantum dalam lampiran Iperaturan ini.

b. mengisi dan melampirkan Formulir permohonan lisensisebagaimana terlampir pada lampiran II peraturan ini;

c. pas foto terbaru sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 2x3cm dengan latar belakang warna merah dan bajuberwama putih;

d. salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untukwarga Negara Indonesia atau Paspor untuk warganegara asing;

e. sehat jasmani yang dibuktikan dengan sertifikatkesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;

f. salinan (copy) sertifikat kompetensi atau ijazah personelpemandu komunikasi penerbangan;

g. salinan (copy) sertifikat ICAO Languange Proficiencyminimal Level 4;

h. salinan (copy) bukti pembayaran PNBP penerbitanlisensi sesuai peraturan perundangan.

Pasal 13

(1) Sertifikat kompetensi personel pemandu komunikasipenerbangan terdiri dari:

a. Sertifikat kompetensi Aerodrome Flight Information (AFI);b. Sertifikat kompetensi Enroute Flight Information (EFI);c. Sertifikat kompetensi Basic Aeronautical Fixed (BAF);d. Sertifikat kompetensi Advance Aeronautical Fixed (AAF);e. Sertifikat kompetensi Aeronautical Radio Operator (ARO).

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pased 12 ayat(2) huruf f, sekurang-kurangnya terdiri dari:a. Sertifikat kompetensi Aerodrome Flight Information (AFI);

atau

b. Sertifikat kompetensi Aeronautical Radio Operator (ARO);atau

a Sertifikat kompetensi Basic Aeronautical Fixed (BAF).

(3) Setiap penambahan dan/atau peningkatan kompetensi padapersonel pemandu komunikasi penerbangan hsirus melaluitahapan assesment yang dilakukan Direktur Jenderal.

Pasal 14

(1) Administrator dan Exguniner yang ditunjuk oleh Direkturuntuk melakukan pengujian lisensi paling lama 10(sepuluh) hari keija setelah permohonan sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 diterima secara lengkap dandinyatakan memenuhi persyaratan.

(2) Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direkturmenyampaikan surat penolakan disertai alasannya kepadapemohon paling lambat 5 (lima) hari keija.

(3) Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukanklarifikasi disertai dengan bukti paling lambat 10 (sepuluh)hari keija setelah penerbitan surat penolakan.

(4) Terhadap surat klarifikasi yang disampaikan pemohon,Direktur melakukan evaluasi atas kelengkapan bukti yangdiajukan

(5) Apabila basil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dinyatakan memenuhi persyaratan,Direktur menyampaikan surat pemberitahuan persetujuanpermohonan paling lambat 5 (lima) hari keija, pemohonselanjutnya dapat mengikuti ujian lisensi

(6) Apabila hasil evgduasi atas kelengkapan bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak memenuhipersyaratan, Direktur menyampaikan surat pemberitahuanpenolakan permohonan paling lambat 5 (lima) hari keija,pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan lisensikembali.

Pasal 15

(1) Ujian penerbitan lisensi sebagaimsina dimaksud dalampasal 12 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pembekalan materi;b. pelaksanaan ujian teori;

1) ujian dilaksanakan selama 120 menit;2) evaluasi hasil ujian teori.

c. pelaksanaan ujian praktikd. pengumuman hasil ujian teori dan praktik

(2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddiumumkan paling lama 5 (lima) hari keija setelahpelaksanaan ujian teori dan praktik.

(3) Batasan nilai minimal kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh).

(4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti 1(satu) kali ujian ulang (re-check).

(5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-check) pesertatetap dinyatakan tidak lulus, maka peserta yangbersangkutan hams mengajukan permohonan bam.

Pasal 16

Pembekalan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan mengenai lisensi dan rating, termasukkewenangan dan kewajiban pemegang lisensi dan rating;

b. peraturan di bidang pelayanan komunikasi penerbangan;c. perkembangan pelayanan komunikasi penerbangan di

wilayah regional maupun internasional.

Passil 17

(1) Direktur menerbitkan buku lisensi kepada pemohon yangdinyatakan lulus ujian paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasetelah pengumuman basil ujian.

(2) Direktur menerbitkan surat penolakan penerbitan lisensi.kepada pemohon yang dinyatakan tidak lulus ujian lisensipaling lambat 7 (tujuh) hari keija.

(3) Pemohon yang dinyatakan tidak lulus ujian lisensi dapatmengajukan permohonan kembali sekurang-kurangnya 7(tujuh) hari keija setelah diterbitkanya surat penolakan.

Pasal 18

(1) Tahapan asessment sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat(3) meliputi :a. pemenuhan persysiratan administrasi;b. lulus ujian peneunbahan atau peningkatan kompetensi.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1)hunif a terdiri dairi:a. Surat permohonan penambahan atau peningkatan

kompetensi yang diajukan kepada Direktur,sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturanini.

b. Buku lisensi asli;c. Salinan (copy) sertifikat kompetensi yang terdiri dari:

1) Sertifikat kompetensi Enroute Flight Information (EFI)\2) Sertifikat kompetensi Advanced Aeronautical Fixed

(AAF).

(3) Salinan (copy) sertifikat kompetensi Advanced AeronauticalFixed (AAF) yang dimaksud dalam ayat 2 ( dua ) huruf csekurang - Imrangnya meliputi:a. Aeronautical Telecomunication Network (ATN);b. ATS Message Handling System (AMHS).

10

(3) Ujian penambahan atau peningkatan kompetensisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf bdilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Ujian teori dilaksanakan selama 120 menit dengan

batasan minimal kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh);b. ujian praktik dilaksanakan selama 30 menit dengan

batasan minimal kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh);c. peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti 1

(satu) kali.ujian ulang {re-check);d. apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-check) peserta

tetap dinyatakan tidak lulus, maka peserta yangbersangkutan hams mengajukan permohonan bam.

Pasal 19

(1) Direktur mengesahkan penambahan atau peningkatankompetensi pada buku lisensi pemohon paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah permohonan penambahan ataupeningkatan kompetensi dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi dan lulus ujian.

(2) Direktur akan menerbitkan surat penolakan pengesahanpenambahan atau peningkatan kompetensi pada bukulisensi pemohon yang dinyatakan tidak lulus ujian palinglambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 20

(1) Terhadap lisensi personel pemandu komunikasipenerbangan yang hilang dan / atau msak, maka pemohonmengajukan permohonan penggantian buku lisensi kepadaDirektur.

(2) Permohonan untuk penggantian buku lisensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis olehperseorangan atau badan hukum.

(3) Permohonan penggantian buku lisensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukanpersyaratan sebagai berikut:a. surat permohonan penggantian Lisensi sebagaimana

tercantum dalam lampiran IV peraturan ini;b. surat keterangan kehilangan dari kepolisisin (apabila

hilang);c. pas foto terbam 2 lembar ukuran 2 x 3 cm dengan latar

belakang wama merah dan baju berwarna putih;d. salinan (copy) kartu tanda penduduk (KTP) untuk warga

negara Indonesia atau passport untuk warga negaraasing;

e. lisensi yang msak (apabila msak) atau salinan (copy)lisensi (apabila hilang);

11

f. salinan (copy) sertifikat kompetensi atau ijazah; dang. salinan (copy) bukti pembayaran biaya penerbitan

lisensi sesuai peraturan perundangan.

Pasal 21

(1) Direktur akan menerbitkan buku lisensi baru kepadapemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelahpermohonan penggantian buku lisensi dinyatakan lengkapdan memenuhi persyaratan oleh administrator.

(2) Direktur akan menerbitkan surat penolakan penggantianbuku lisensi kepada pemohon yang dinyatakan tidaklengkap dan memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh)hari kerja.

Pasal 22

(1) Terhadap perubahan identitas buku lisensi pada pemeganglisensi personel pemandu komunikasi penerbangan,Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitasbuku lisensi kepada Direktur.

(2) Perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),antara lain :

a. perubahan nama;b. perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kerja.

(3) Permohonan untuk perubahan identitas buku lisensisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secaratertulis oleh perorangan atau badan hukum.

(4) Permohonan perubahan identitas buku lisensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilsikukan dengan mengajukanpersyaratan sebagai berikut:a. Surat permohonan perubahan identitas buku lisensi

sebagaimsina tercantum dalam lampiran IV peraturanini;

b. Surat tanda bukti perubahan nama; dan/ atau0. Surat tanda bukti perubahan alamat tempat tinggal

atau bekeija selambat-lambatnya 30 hari kerja sejakkepindahan;

d. Salinan (copy) kartu tanda penduduk (KTP) untuk warganegara Indonesia atau passport untuk warga negaraasing;

e. Buku lisensi asli;f. Salinan (copy) bukti pembayaran biaya PNBP penerbitan

lisensi sesuai peraturan perundangan.

12

Pasal 23

(1) Direktur menerbitkan perubahan identitas buku lisensibaru kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari keijasetelah permohonan perubahan identitas buku lisensidinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan olehadministrator.

(2) Direktur menerbitkan surat penolakan penggantian lisensikepada pemohon yang dinyatakan tidak lengkap danmemenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari keija.

BAB IV

RATING PERSONEL PEMANDUKOMUNIKASI PENERBANGAN

Pasal 24

Pemegang lisensi Pemandu komunikasi penerbangan yangmelaksanakan tugas dan kewenangannya diwajibkan memilikirating.

Pasal 25

(1) Rating sebagaimana dimaksud dedam Pasal 24 disahkanoleh checker pemandu komunikasi penerbangan(Aeronautical Communication Checker).

(2) Rating personel komunikasi penerbangan bidangaeronautical communication and flight services dan bidangaeronautical radio operator berlaku selama 6 (enam) bulan;

(3) Permohonan perpanjangan rating personel pemandukomunikasi penerbangan diajukan sekurang-kurangnya 1(satu) bulsin sebelum masa berlaku rating habis.

(4) Rating personel pemandu komunikasi penerbangandinyatakan berlaku apabila:a. sertifikat kesehatan kelas 3 masih berlaku; dsinb. sertifikat ICAO Language Proficiency minimal operational

level (level 4) masih berlaku.

Pasal 26

Rating personel pemandu komunikasi penerbangsin sebagaimanadimaksud pada Pasal 24 antara lain :a. bidang keija aeronautical communication and flight services

terdiri dari:

1. Aerodrome Flight Information (AFI) Rating;2. Basic Aeronautical Fixed (BAF) Rating;

13

3. Enroute Flight Information (EFI) Rating;4. Advance Aeronautical Fixed (AAF) Rating;

b. bidang keija aeronautical radio operator terdiri dariAeronautical Radio Operator (ARC) Rating;

Pasal 27

Pemegang Rating sebagaimana dimaksud dalam pasal 26memiliki kewenangan sebagai berikut:a. Aerodrome Flight Information (AFI) Rating:

Melayani dan/atau mengawasi pemberian Air TrafficAdvisory, Flight Information dan Alerting Service terhadappesawat terbang dan/atau helikopter yang melakukanpenerbangan di bandar udara berstatus AFIS ( AerodromeFlight Information Service);

b. Basic Aeronautical Fixed (BAF) Rating:Mempunyai kewenangan melaksanakan pelayananpengoperasian distribusi data / informasi penerbangan baikvoice maupun data menggunakan perangkat komunikasiAeronautical Fixed Service (AFS) dan pemrosesan datapenerbangan Flight Data Processing dalam pelayananaeronautika tetap.

c. Enroute Flight Information (EFI) Rating:Melayani dan / atau mengawasi pemberian Air TrafficAdvisory, Flight Information dan Alerting Service baik voicemaupun data (Controller Pilot Data Link Communication /CPDLQ terhadap pesawat udara yang melakukanpenerbangan jelajah (Enroute) domestik maupunintemasional diluar Controlled Airspace sesuai denganwilayah pelayanannya.

d. Advanced Aeronautical Fixed (AAF) Rating:Mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan sistemadministrasi dan pengawasan operasional terhadap data /informasi penerbangan menggunakan perangkat komunikasiAeronautical Fixed Service (AFS) pada tingkat lanjut.

e. Aeronautical Radio Operator (ARC) Rating:Memberikan pelayanan komunikasi dua arah pada stasiunradio penerbangan (aeronautical station) untuk memberikanpelayanan informasi penerbaingan dan meteorologi terhadapaircraft station pada aerodrome dibawah AFIS termasukheliport yang terdiri dari surface heliport dan helideck,

Pasal 28

Setiap pemegang lisensi personel pemadu komunikasipenerbangan sebagaimana dimaksud diam Pasal 24 dapatmemiliki lebih dari 1 (satu) rating.

14

Pasal 29

Persyaratan pemohon rating personel pemandu komunikasipenerbangan sebagai berikut:a. menunjukkan tingkat pengetahuan yang sesuai;b. memenuhi persyaratan administrasi; danc. lulus ujian

Pasal 30

Tingkat Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29huruf a meliputi:a. Enroute Flight Information (EFI) Rating sekurang-kurangnya

memiliki pengetahuan sebagai berikut:1. Peraturan, prosedur dan sumber informasi yang

digunakan dalam pelayanan komunikasi penerbangan;2. Ruang udara, klasifikasi dan pelayanannya;3. Fenomena cuaca dan efeknya bagi penerbangan;4. Fasilitas navigasi dan karakteristiknya;5. Radiotelephony phraseology and operating procedures6. Route Chart and Map;7. Rencana gawat darurat dan rencana pencarian dan

pertolongan;8. Keirakteristik dan arus lalu lintas pada penerbangan

jelajgih (enroute);9. Flight Planning;10. Publikasi Informasi Aeronautika terpadu.

b. Aerodrome Flight Information (AFI) Rating sekuraing-kurangnya memiliki pengetahuan sebagai berikut:1. Peraturan, prosedur dan sumber informasi yang

digunakan dalam pelayanan komunikasi penerbangan;2. Ruang udara, klasifikasi dan pelayanannya;3. Fenomena cuaca dan efeknya bagi penerbangan;4. Fasilitas navigasi dan karsikteristiknya;5. Pelayanan Komunikasi Penerbangan pada Bandar udara;6. Radiotelephony phraseology and operating procedures;7. Route Chart, Map, Aerodrome layout, local terrain and

prominent landmark;8. Flight Planning;9. Rencana gawat darurat dan rencana pencarian dan

pertolongan;10. Publikasi Informasi Aeronautika terpadu.

c. Basic Aeronautical Fixed (BAF) Rating sekurang - kurangnyamemiliki pengetsihuan sebagai berikut:1. Peraturan, prosedur dan sumber informasi yang

digunakan d^am pelayanan komimikasi penerbaingan;2. Ruang udara, klasifikasi dan pelayanannya;3. Radiotelephony phraseology and operating procedures;4. Route Chart and Map;5. Rencana gawat darurat dan rencana pencarian dan

pertolongan;

15

6. Flight Planning;7. ATS messages;8. Publikasi Informasi Aeronautika terpadu;9. Meteorological messages;10. Flight data processing;11.AFTiV (Aeronautical Fixed Telecommunication Network)

basic.

d. Advanced Aeronautical Fixed (AAF) Rating sekurang -kurangnya memiliki pengetahuan sebagaimana dimaksudpada huruf c, dan ditambah pengetahuan sebagai berikut:1. Computer system;2. Network routing and switching;3. AMHS (ATS message Handling System);4. Data link communication;5. Aeronautical Telecomunication Network (ATN).

e. Aeronautical Radio Operator (ARC) Rating sekurang -kurangnya memiliki pengetahuan sebagai berikut:1. Peraturan, prosedur dan sumber informasi yang

digunakan dalsim pelayanan komunikasi penerbangan;2. Ruang udara, klasifikasi dan pelayanannya;3. Fenomena cuaca dan efeknya bagi penerbangan;4. Fasilitas navigasi dan karakteristiknya;5. Radiotelephony phraseology and operating procedures;6. Route Chart, Map, Aerodrome layout, Terain and prominent

landmark;7. Flight Planning;8. Rencsina gawat darurat dan rencana pencarian dan

pertolongan;9. Publikasi Informasi Aeronautika terpadu.

Pasal 31

(1) Permohonan untuk penerbitan/perpanjangan ratingpersonel pemandu komunikasi penerbangan diajukansecara tertulis oleh pimpinan penyelenggara pelayanannavigasi penerbangan atau perorangan kepada Direktur.

(2) Direktur menugaskan personel Checker pemandukomunikasi penerbangan (Aeronautical CommunicationChecker/ACO Checker) yang telah ditunjuk untukmelaksanakan prosedur penerbitan/perpanjangan rating.

Pasal 32

Prosedur Penerbitan / perpsinjangan rating sebagaimanadimaksud pada Pasal 31 meliputi:a. Evaluasi pemenuhsin persyaratan administrasi;b. pelaksanaan ujian rating; danc. pengumuman hasil ujian rating.

16

Pasal 33

(1) Persyaratan administrasi penerbitan rating personelpemandu komunikasi penerbangan sebagaimana dimaksuddalam pasal 32 huruf a, meliputi:a. formulir permohonan penerbitan rating sebagaimana

tercantum dalam lampiran V peraturan ini;b. buku lisensi (asli) personel pemandu komunikasi

penerbangan;c. sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang masih berlaku;d. sertifikat ICAO Language Proficiency minimal operational

level (level 4) yang masih berlaku;e. sertifikat kompetensi atau ijazah dari lembaga pelatihan;f. surat rekomendasi dari OJTI sesuai dengan rating yang

dimohonkan.

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:a. Untuk pemohon Aerodrome Flight Information (AFI)

Rating, memiliki Sertifikat kompetensi Aerodrome FlightInformation (AFI)

b. Untuk pemohon Enroute Flight Information (EFT) Rating,memiliki Sertifikat kompetensi Aerodrome FlightInformation (AFI) dan Sertifikat kompetensi Enroute FlightInformation (EFI);

c. Untuk pemohon Basic Aeronautical Fixed (BAF) Rating,memiliki Sertifikat kompetensi Basic Aeronautical Fixed(BAF);

d. Untuk pemohon Advanced Aeronautical Fixed (AAF)Rating, memiliki Sertifikat kompetensi BasicAeronautical Fixed (BAF) dan Advance Aeronautical Fixed(AAF);

e. Untuk pemohon Aeronautical Radio Operator (ARO)rating, memiliki Sertifikat kompetensi Aeronautical RadioOperator atau sertifikat kompetensi Aerodrome FlightInformation (AFI).

(3) Surat rekomendasi dari OJTI sesuai dengan rating yangdimohonkan sebagaimana dimaksiid pada ayat (1) huruf fdengan ketentuan sebagai berikut:a. Untuk pemohon Aerodrome Flight Information (AFI)

Rating, pemohon telah memberikan Air Traffic Advisory,Flight Information dan Alerting Service terhadap pesawatterbang dan/ atau helikopter yang melaikukanpenerbangan di bandar udara berstatus APIS (AerodromeFlight Information Service) sekurang-kurangnya selama 1(satu) bulan dibawah pengawasan OJTI di lokasi kerjapemohon.

17

b. Untuk pemohon Basic Aeronautical Fixed (BAF)y Pemohontelah memberikan pelayanan komunikasi tetap baik voicemaupun data menggunakan media AFTN dasar maupunSSB (Single Side Band) sekurang-kurangnya selama 1(satu) bulan dibawah pengawasan OJTI di lokasi keijapemohon.

c. Untuk pemohon Enroute Flight Information (EFI) Rating,pemohon telah memberikan pelayanan Air TrafficAdvisory, Flight Information dan Alerting Service terhadappesawat udara yang melakukan penerbangan di EnrouteFlight Information Zone sekurang-kurangnya selama 180jam dan/atau 3 (tiga) bulan dibawah pengawasan OJTI dilokasi keija pemohon.

d. Untuk pemohon Advanced Aeronautical Fixed (AAF),Pemohon telah memberikan pelayanan fungsi SystemSupervisor dan System Administration pelayanankomunikasi tetap dalam Aeronautical TelecommunicationNetwork (ATN) menggunakan media jaringan komunikasitingkat lanjut sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulandibawah pengawasan OJTI di lokasi kerja pemohon.

e. Untuk pemohon Aeronautical Radio Operator (ARC)Rating, pemohon telah memberikan pelayanan Air-Ground Communication, Flight Information dan AlertingService pada Aeronautical Station sekurang-kurangnyaselama 2 bulan dibawah pengawasan OJTI di lokasi keijapemohon.

Pasal 34

Persyaratan administrasi perpanjangan rating personel pemandukomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal32 huruf a, meliputi:a. formulir permohonan perpanjangan rating sebagaimana

tercantum dalam lampiran VI peraturan ini.b. buku lisensi (asli) personel pemandu komunikasi

penerbangan;c. sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku; dand. sertifikat ICAO Language Proficiency minimal operational

level (level 4) yang berlaku.

Pasal 35

(1) Checker pemandu komunikasi penerbangan (AeronauticalCommunication Checker/ACO Checker) melaksanakan ujianteori dan praktek paling lambat 5 (lima) hari keija setelahpermohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhipersyaratan.

(2) Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, Checkerpemandu komunikasi penerbangan (AeronauticalCommunication Checker/ACO Checker) menyampaikan suratpenolakan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari keijadan melaporkan kepada Direktur.

18

(3) Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukanklarifikasi disertai dengan bukti paling lambat 5 (lima) harikeija setelah siirat penolakan diterima.

(4) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dinyatakan memenuhi persyaratan,selanjutnya Checker pemandu komunikasi penerbangan(Aeronautical Communication Checker/ACO Checker)melaksansikan ujian rating paling lama 5 (lima) hari keija.

(5) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak memenuhipersyaratan, Checker pemandu komunikasi penerbangan(Aeronautical Communication Checker/ACO Checker)melaporkan kepada Direktur dan selanjutnya Direkturmenyampaikan surat pemberitahuan penolakanpermohonan paling lambat 5 (lima) hari keija, pemohondapat nlengajukan permohonan penerbitan atauperpanjangan rating kembali.

Pasal 36

(1) Pelaksanaan ujian rating sebagaimana dimaksud dalampasal 32 huruf b meliputi:a. Pembekalan materi;b. Pelaksanaan ujian rating;

1) Ujian teori;2) Ujian praktik;3) Evaluasi hasil ujian teori dan praktik.

c. Pengumuman hasil ujian.

(2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdiumumkan paling lama 5 (lima) hari kerja.

(3) Batasan nilai minimal kelulusan yaitu lebih besar samadengan 70 (tujuh puluh) persen.

(4) Peserta ysmg dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti ujianulang (re-check) paling banyak 1 (satu) kali.

(5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-check) pesertatetap tidak dapat memperoleh nilai minimsd kelulusan,maka peserta yang bersangkutan hams mengajukanpermohonan bam.

19

Pasal 37

Pembekalan materi dan ujian teori sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan b meliputi:a. pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sesuai

rating yang dimohonkan;b. Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan komunikasi

penerbangan serta jaringan komunikasi penerbangan padaunit dimana pemohon mengajukan rating;

c. Letter of Agreement antar adjacent unit terkait pada lokasikeija pemohon; serta

d. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan denganpelayanan komunikasi penerbamgan

Pasal 38

Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1)huruf b angka 2 dilaksanakan untuk menjamin pemohonmemiliki kemampuain, pengambilan keputusan {judgement) danperformance yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanankomunikasi penerbaingan yang aiman, teratur dan cepat.

Pasal 39

Pemohon yang dinyatakan lulus ujian teori dan praktik diberikanrating sesuad dengan yang dimohonkan paling lambat 5 (lima)hari keija.

Pasal 40

Checker pemaindu komunikasi penerbangan (AeronauticalCommunication Checker/ACO Checker) melaporkan pelaksanaanpenerbitan atau perpainjaingan ujian rating kepada Direkturmelailui pimpinan penyelenggara pelayanan navigasipenerbangain paling laimbat 10 (sepuluh) ban setelahpengumuman hasil ujian.

Pasal 41

Dalam hal permohonan ditolak, Direktur menyampaikan suratpenolakan beserta alasannya kepada Pemohon.

Pasal 42

(1) Rating personel pemandu komunikasi penerbangandinyatakan tidak berlaku atau invalid apabila tidakmelaksanakein kewenangannya sesuai rating selama 6(enam) bulan.

20

(2) Untuk mengaktifkan kembali rating sebagaimana dimaksudayat (1), personel pemandu komunikasi penerbangan dapatmengaji^an permohonan rating kembali dengan memenuhiketentuan yang tercantum dalam pasal 32 dan 33.

(3) Untuk personel pemandu komunikasi penerbangan yangratingnya dinyatakan tidak berlaku atau invaliddikarenakan mengikuti pendidikan kompetensi makapersyaratan pelayanan dibawah pengawasan OJTIsebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) dapatdilaksanakan berdasarkan pertimbangan OJTI dan ataspersetujuan Direktur.

BAB V

VALIDASI LISENSI DAN/ATAU RATING

Pasal 43

(1) Lisensi personel pemandu komunikasi penerbangan yangditerbitkan oleh negara lain dinyatakan sah dan berlaku diwilayah Indonesia setelah mendapatkan validasi dariDirektur Jenderal.

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkandalam bentuk Surat Validasi Direktur Jenderal.

Pasal 44

(1) Permohonan untuk validasi lisensi personel pemandukomunikasi penerbangan diajukan secara tertulis olehperseorangan atau badan hukum kepada Direktur.

(2) Proses validasi lisensi oleh Direktur dilakukan setelahmemenuhi persyaratan sebagai berikut:a. persyaratan administrasi;b. lulus ujian;c. pemeriksaan kesesuaian sertifikat kompetensi /sertifikat

kelulusan personel dengan persyaratan pengetahuanyang ditetapkan dalam peraturan perundang-undanganmengenai lisensi, rating, pelatihan dan kecakapanpersonel navigasi penerbangan.

Pasal 45

Persyaratan administrasi untuk validasi lisensi personelpemandu komunikasi penerbangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, meliputi:a. surat permohonan validasi lisensi sebagaimana tercantum

dalam lampiran VI peraturan ini;

21

b. surat keterangan bukti kewenangan dari negara lain (Letter ofAuthorization/LOFA) atau salinan (copy) dokumen lisensiyang telah dilegalisir oleh perwakilan negara yangmengeluarkan dokumen lisensi;

c. surat ijin bekerja di Indonesia dari instansi berwenang bagiwarga negeira asing (WNA);

d. surat keterangan dari perusahaan/instsinsi Indonesia tempatpemohon bekeija;

e. salinan (copy) Paspor atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yangmasih berlaku;

f. sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;g. sertifikat ICAO Language Proficiency minimal operational

level (level 4 (empat)) yang masih berlaku; danh. salinan (copy) bukti pembayaran biaya penerbitan lisensi

sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Administrator dan Endorser yang ditunjuk Direkturmelaksanakan ujian teori paling lama 10 (sepuluh) harikerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 45 diterima secara lengkap dan dinyatakan memenuhipersyaratain.

(2) Apabila Permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direkturmenyampaikan Surat penolakan disertai alasannya kepadapemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(3) Pemohon yang permohonanya ditolak dapat mengajukanklarifikasi disertai dengan bukti paling lambat 10 (sepuluh)hari kerja setelah penerbitan surat penolakan.

(4) Terhadap surat klarifikasi yang disampaikan pemohon,Direktur melakukan evaluasi atas kelengkapein bukti yangdiajukan.

(5) Apabila hasil evaluasi atas kelengkapan bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dinyatakan memenuhi persyaratan,Direktur menyampaikan surat pemberitahuan persetujuanpermohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja, pemohonselanjutnya dapat mengikuti ujian lisensi kembali.

Pasal 47

(1) Pelaksanaan ujian untuk validasi sebagaimana dimaksuddalam pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:a. Ujian teori dilaksanakan selama 120 menit dengan

batasan minimal kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh);b. Ujian Praktek dilaksanakan selama 30 menit dengan

batasan minimal kelulusan yaitu 70 (tujuh puluh);c. pengumuman hasil ujian teori dan praktik.

22

(2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan b diumumkan paling lambat 5 (lima) hari keija.

(3) Peserta yang dinyatakan tidak lulus hams mengikuti ujianulang (re-check) paling banyak 1 (satu) kali.

(4) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-check) pesertatetap tidak dapat memperoleh nilai minimal kelulusan,maka peserta yang bersangkutan hams mengajukanpermohonan baru.

Pasal 48

Penolakan validasi lisensi disampaikan kepada pemohon palinglama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan dinyatakantidak lulus ujian validasi.

Pasal 49

Peserta yang dinyatakan lulus ujian validasi sebagaimanadimaksud pada pasal 44 ayat (2) diberikan surat validasi(endorsement) lisensi berlaku 1 (satu) tahun sesuai yangsebagaimana tercantum dalam lampiran VII peraturan ini.

BAB VI

BUKU DAN KARTU LISENSI

Pasal 50

(1) Lisensi Personel pemandu komunikasi penerbanganditerbitkan dalam bentuk Buku Lisensi dan Kartu Lisensi.

(2) Isi Buku Lisensi Personel Pemandu KomunikasiPenerbangan sekurang-kurangnya meliputi:a. Buku lisensi personel navigasi penerbangan bemkuran

12,5 cm X 9 cm dengan dasar sampul berwarna merah;

b. Bahasa y^g digunakan dalam buku lisensi adalah

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;

c. Pada setiap halaman buku lisensi terdapat lambang

Gamda Pancasila dan bertuliskan "Republik Indonesia"

sebagai latar belakang;

d. Isi buku lisensi Personel Pemandu Komunikasi

Penerbangan sekurang-kurangnya meliputi:

1) Nama Negara (cetak tebal)/ Name of State (in boldtyped);

2) Judul lisensi (cetak lebih tebal) / Title of Licence (invery bold typed);

3) Nomor seri lisensi (Serial number of the licence);4) Nama lengkap pemegang lisensi (humf roman);5) Tanggal lahir (Date of Birth);

23

6) Alamat tempat tinggal atau keija pemegang lisensi(Address of Holdery;

7) Kebangsaan pemegang lisensi (Nationality of Holder);8) Tanda tangan pemegang lisensi (Signature of

Holder);

9) Otoritas dan ketentusin lisensi tersebut diterbitkan;10) Sertifikasi tentang masa berlaku dan hak pemegang

lisensi untuk melaksanakan kewenangannya sesuaidengan lisensi;

11) Tanda tangan pejabat yang menerbitkan lisensi dantanggal penerbitan;

12) Segel atau stempel pengesahan (Seal or Stamp ofLicencing Authority);

13) Jenis Ratings Personel Pemandu KomunikasiPenerbangan;

14) Catatan (Remarks), termasuk pengesahan LanguageProficiency;

15) Rincian lain (Any other details).

(3) Isi Kartu Lisensi Personel Pemandu KomvmikasiPenerbangan sekurang-kurangnya memuat:a. Kartu lisensi Personel Pemandu Komunikasi

penerbangan berukuran 5,5 cm x 8,5 cm (potrait);b. Kartu lisensi Personel Pemandu Komunikasi terbuat dan

bahan yang tahan air dan taihan lama;c. Bagisin depan kartu lisensi sekurang-kurangnya

memuat:

1) lambang Burung Garuda di sudut kiri atas;2) lambang Logo Kementerian Perhubungan di sudut

kanan atas;

3) jenis lisensi;4) foto berwama ukuran 2x3 dengan latar belakang

sesuai yang tertera dalam buku lisensi;5) nama pemegang lisensi;6) nomor seri lisensi;7) barcode.

d. Bagian belakang kartu lisensi sekurang-kurangnyamemuat:

1) dasar hukum penerbitan lisensi;2) tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang

menerbitkgin lisensi;

3) jenis rating yang dimiliki.

(4) Contoh bentuk buku lisensi personel pemandu komunikasipenerbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIIIperaturan ini.

24

BAB VII

PELATIHAN DAN KECAKAPAN

Pasal 51

(1) Personel pemandu komunikasi penerbangan hamsmengikuti pelatihan formal yang diselenggarakan olehlembaga pelatihan yang telah disetujui oleh DirekturJenderal atau lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh ICAO.

(2) Pelatihan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. Basic training;b. Advanced training;c. Continuation training;d. Developmental training,

(3) Personel pemandu komunikasi penerbangan yang mengikutipelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembagapelatihan luar negeri selain sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal untukmendapatkan pengesahan, permohonan pengesahansertifikat pelatihan sebagaimana tercantum pada lampiranIX peraturan ini.

Pasal 52

(1) Basic Training sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat(2) humf a, meliputi :a. Aerodrome Flight Information training;b. Basic Aeronautical Fixed training;0. Flight Data Processing training;d. Bnroute Flight Information training;e. Advanced Aeronautical Fixed training;f Aeronautical Radio Operator training;g. ICAO Language Proficiency.

(2) Advanced Training sebagaimana dimaksud pada pasal 51ayat (2) huruf b, meliputi :a. ATS Automation training;

b. Tesun Resources Management course;

c. Air Traffic Services Resources Management Training;d. Aeronautical Network design Training;e. Diklat lain yang terkait dengan pelayanan komunikasi

penerbangan.

(3) Continuation Training sebagaimana dimaksud pada pasal 51ayat (2) humf c, meliputi :a. Bnroute Flight Information refreshing training;b. Aerodrome Flight Information refreshing training;c. Aeronautical radio Operator refreshing training;

25

d. Basic Aeronautical Fixed refreshing training;e. Advanced Aeronautical Fixed refreshing training.

(4) Developmental Training sebagaimana dimaksud pada pasal51 ayat (2) huruf d, meliputi:a. Aeronautical Communication Supervisor training;

b. Aeronautical Communication Checker training;

c. On The Job Training (OJT) Instructor course;

d. General Instructor training;

e. PANS OPS training

f. ATS Safety Management and Investigation training;g. Leadership and Talent Management Training;h. Aviation Management course;

i. Safety Oversight Manager training;

BAB VIII

PEMBATASAN WAKTU WAKTU BEKERJA DAN PERHITUNGANKEBUTUHAN PERSONIL OPERASIONAL DAN SUPERVISOR

Pasa 53

(1) Pemegang lisensi dan rating personel pemandu komunikasipenerbangan dalam menjalankan pelayanan komunikasipenerbangan sesuai kewenangan yang dimilikinya harusmemenuhi ketentuan jumlah jam keija.

(2) Jumlah jam keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sebagai berikut:a. jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu tidak lebih dari40 (empat puluh) jam;

b. jumlah jam kerja dalam satu hari tidak lebih dan 8(delapan) jam.

(3) Jumlah minimum kebutuhan personel komunikasipeerbangan pada unit AFIS yang mencakup personeloperasional dan supervisor ditetapkan dengan ketentuan :a. Unit AFIS yang memberikan pelayanan kurang dari 7

(tujuh) hari dalam seminggu, minimal memiliki 2 (dua)personel;

b. Unit AFIS dengan jam operasi maksimal 8 (delapan) jamdalam 1 hari dan memberikan pelayanan selama 7(tujuh) hari dalam seminggu, minimal memiliki 3 (tiga)personel;

c. Unit AFIS dengan jam operasi lebih dari 8 jam dalam 1hari dan yang memberikan pelayanan selama 7 (tujuh)hari dalam seminggu, minimal memiliki 4 (empat)personel.

26

(4) Ju^ah kebutuhan personel komunikasi perbangan padaunit APIS yang dijadikan sebagai Remotely APIS Centre(RAG) dihitung dengan mempertimbangkan jumlahkebutuhan pada unit APIS yang dikelolanya dimanaminimum terdapat sebanyak 4 (empat) personel.

(5) Unit APIS yang pelayanannya diberikan oleh Remotely AFISCentre (RAC) tidak harus menyediakan personel komunikasipenerbangan.

BAB IX

KEWAJIBAN PEMEGANG LISENSI DAN RATING PEMANDUKOMUNIKASI PENERBANGAN

Pasal 54

(1) Pemegang lisensi dan rating Pemandu komunikasipenerbangan dalam melaksanakan tugas wajib :a. mematuhi atau memenuhi peraturan keselamatan

penerbangan;b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan

dibidangnya, atau lisensi dan/atau rating yang dimiliki;c. mempertahankan dan meningkatkan kecakapan serta

kompetensi yang dimiliki;d. mengikuti pengujian kesehatan secara berkada sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;e. membawa kartu lisensi sewaktu bekeija dan dapat

menunjukan buku lisensi kepada Inspektur atau petugasyang ditunjuk oleh Direktur jika diminta;

f. memiliki buku catatan pribadi (personal log book) untukmencatat kegiatan pelayanan komunikasi penerbanganserta pendidikan dan pelatihan yang diikuti.

(2) Mempertahankan dan meningkatkan kecakapan sertakompetensi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:a. melaksanakan pelayanan komunikasi penerbangan

sesuai dengan rating yang dimilikinya untuk sekurang-kurangnya :

1) 30 jam dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk Enrouteflight Information rating dan aerodrome flightInformation, Basic Aeronautical Fixed, AdvancedAeronautical Fixed rating;

2) 20 jam dalam waktu 3 (tiga) bulan untukAeronautical Radio Operator rating;

b. mengikuti pelatihan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

0. mengikuti pelatihan penyegaran {Continuation Training)sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 meliputipelatihan teori dan pr^tik, harus diikuti sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

27

(3) Buku catatan pribadi (personal log book) sebagaimanadimaksud dalam ayat 1 huruf f berisi sekurang-kurangnya:a. catatan pelayanan, merupakan catatan yang harus diisi

oleh personal pemandu komunikasi penerbangan dalamsetiap pelaksanaan tugas, yang meliputi:1) waktu dan lama bertugas;2) unitkeija;3) posisi keija;4) tipe rating.

b. catatan pelatihan meliputi;1) jenis pelatihan;2) lembaga Pelatihan;3) jangka waktu pelatihan.

(4) Format buku catatan pribadi (personal log book) tercantumdalam lampiran X peraturan ini.

BABX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

(1) Pemegang Lisensi dan/atau Rating pemandu komunikasipenerbangan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksiadministratif berupa:a. peringatan;b. pembekuan lisensi dan/atau rating;c. pencabutan lisensi dan/atau rating;d. denda administrasi.

(2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut:a. personel pemandu komunikasi penerbangan yang tidak

melaksanakan pekeijaan sesuai dengan ketentuan dibidang lisensi dan rating yang dimilikinya;

b. personel pemandu komunikasi penerbangan yangdengan sengaja tidak mempertahankan danmeningkatkan kecakapan serta kompetensi yangdimilikinya;

c. personel pemandu komunikasi penerbangan yang tidakmelaksanakan pengujian kesehatan secara berkalasesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. personel pemandu komunikasi penerbangan yang tidakmematuhi atau memenuhi peraturan keselamatanpenerbangan;

e. personel pemandu komunikasi penerbangan yang tidakmembawa kartu lisensi sewaktu bekeija dan tidak dapatmenunjukkan kepada inspektur atau petugas yangditunjuk Direktur jika diminta;

28

f. personal pemandu komunikasi penerbangan yang tidakmemiliki Personal log book dan tidak sesuai dengankondisi terkini.

(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai denda administxatif.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 56

(1) Direktur melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaanperaturan ini.

(2) Dalam hal terjadi kondisi tidak terpenuhinya ketentuansebagaimana diatur dalam peraturan ini, PenyelenggaraPelayanan harus melaporkan dengan disertai justifikasiguna mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1) Lisensi dan Rating personel komunikasi penerbangan yangtelah diterbitkan dinyatakan masih berlaku dan harusmenyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalamperaturan ini paling lambat 3 (tiga) tahun.

(2) Personel Komunikasi Penerbangan yang telah memilikilisensi dan rating sebelum peraturan ini ditetapkan makalisensi dan rating yang dimiliki dinyatakan masih berlaku.

(3) Bagi personel yang telah menyelesaikan pendidikan programdiploma sebelum peraturan ini berlaku dapat menggunakanijazah sebagai pengganti sertifikat kompetensi denganketentuan sebagai berikut:a. Ijazah Diploma I Basic ATS disetarakan dengan sertifikat

kompetensi Basic Aeronautical Fixed (BAF), AeronauticalFlight Information (AFI) dan Aeronautical Radio Operator(ARC);

b. Ijazah Diploma 11 Pengatur Komunikasi Penerbangandisetarakan dengan sertifikat kompetensi AerodromeFlight Information (AFI) Basic Aeronautical Fixed (BAF),Enroute Flight Information (EFI) dan Aeronautical RadioOperator (ARO);

0. Ijazah Diploma III Komunikasi Penerbangan disetarakandengan sertifikat kompetensi Aerodrome FlightInformation (AFI) Basic Aeronautical Fixed (BAF), EnrouteFlight Information (EFI), Advanced Aeronautical Fixed(AAF) dan Aeronautical Radio Operator (ARO).

29

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan DirekturJenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/171/VII/1997tentang Sertifikat Kecakapan Dan Rating Pemandu KomunikasiPenerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 April 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan; v ,2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan di Imgkungan

Kementerian Perhubungan;

3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;6. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;7. Kepala Balai Teknik Penerbangan;8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

ili^^Jêâi dengan aslinya^GIAN HUKUM

:ndah/ûrnama sari

/ (IV/a)\iP}]^m704 199503 2 001

30

Nomor

Sifat

LampiranPerihal

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 113 TAHUN 2017

Tanggal : 18 April 2017

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI

1 (satu) berkasPermohonan Penerbitan

Lisensi

KepadaYth. Direktur Navigasi Penerbangan

di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama Lengkap

Pangkat / Golongan / J abatan

N.I.P atau yang sejenis

Tempat dan Tanggal Lahir

Kebangsaan

Jenis kelamin

Alamat Tempat Tinggal

Alamat Unit Kerja

Masa Keija

Pendidikan Terakhir

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

i.

mengajukan permohonan untuk penerbitan lisensi personel pemandu komunikasipenerbangan.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

a. Formulir permohonan lisensi;b. Pas foto terbaru 2 (dua) lembar ukuran 2x3 cm dengan latar belakang warna merah

dan baju berwarna putih;c. salinan [copy] Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga Negara Indonesia atau

Paspor untuk warga negara asing;d. sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;e. salinan [copy) sertifikat kompetensi atau ijazah personel pemandu komunikasi

penerbangan;f. salinan [copy) sertifikat ICAO Languange Proficiency minimal Level 4;g. salinan {copy) bukti pembayaran PNBP penerbitan lisensi.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Pemohon/Pimpinan Unit Kerja

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


sesuai dengan aslinya' i$ALA BAGIAN HUKUM

niREKTORAl JENOERAL \ .* I PERHUBVlt4GMiW^| \\

Pah purnama sari

'"^ina / (IV/a)680704 199503 2 001

31

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 113 TAHUN 2017


FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN

Gedung Kaiya, lantai 23, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 - IndonesiaPhone : (62-21) 350 6451, 3506553 Fax : (62 21) 350 6663

Website ; www. dephub.go.id

I. INFORMASI PERMOHONAN

A. Nama: B, No. Identitas C. Tanggal Lahir D. Tempat Lahir

E. Alamat: F. Kebangsaan( ) Indonesia1 1 lainnva ;

G. Apakah anda bisa berbahasa Inggris?( ) Ya ( ) Tidak

H. Tinggi I. Berat J. Rambut K. MaU L. Jenis Kelamin

M. Apakah anda pernah memilikilisensi sebelumnya?( ) Ya ( ) Tidak

N. Jika Ya, Apakah lisensi anda dicabut atau dibekukan ?t 1 Ya ftanPMll

( ) Tidak

No. Lisensi: Tanggal dikeluarkan

0, Apakah anda memiliki sertifikat kesehatan minimal Kelas 3 (liga) 7( )Ya ( ) Tidak

Tanggal dikeluarkan Nama Penguji

P. Apakah anda memiliki sertifikat ICAO Languange Prollciency ?

t lYa / ( 1 Tidak

Tanggal dikeluarkan Nama Penguji

Q. Apakah anda terlibat pelanggaran peraturan yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan terlarang, marijuana,dan obat anti depresi atau obat stimulant, atau pengoperasian kendaraan bermotor dengan pengaruh alcohol ?( )Ya ( ) Tidak

R. Tanggal Jatuh hukuman

n. LATAR BELAKANG FENOIDIKAN

( ) Dipl.l Tahun: Jurusan: lêmhaga diklat;

f ) Dipl 7 Tahun: .Jurusan; I.embaga diklat:

( ) r»ip1 .3 Tahun- .Innisan- l.pmhapn riiVlaf

( ) Dipl 4 Tahun: Juru.«ian: I.emhapa diklat:

( ) SI Tahun: .lurusan: lx>mhaga diklat:

( ) S'J Tahun: Jurusan: Iêmhaga diklat:

( ) Tahun: .Jurusan: l.^mhaf;a diklat:

Tlpe Sertifikat Kompetensi : Lembaga Penyelenggara Diklat Tanggal

( ) Bnroule Flight Information (EFI)

{ ) Aerodrome Flight Information (AFI)

I ) Aeronautical Radio Operator (ARC)

{ ) Basic Aeronautical Fixed (BAFJ

( ) Advance Aeronautical Fixed (AAFJ

m. APAKAH ANDA PERNAH OAGAL UJIAN SEBELUMNYA, DAL AM KURUN WAKTU 30 HAR17 I ) YA ( ) TIDAK

IV. PERNYATAAN SERTIFIKASI

Saya menjamin bahwa apa yang saya tuUskan dalam form Inl adalah benarTanda tangan Tanggal


ttd


U II V.

sesuai dengan aslinya

'Â-BAGIAN HUKUM

DAH PURNAMA SARI

Pemîna / (IV / a)^l'^~680704 199503 2 GDI

32

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 113 TAHUN 2017Tanggal : 18 April 2017

SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN/PENINGKATAN KOMPETENSI

Nomor

Sifat

LampiranPerihal

1 (satu) berkasPermohonan Penambahan

Kompetensi


di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini ;Nama Lengkap

Pangkat / Golongan / J abatanN.I.P atau yang sejenisTempat dan Tanggal LahirKebangsaan

Jenis kelamin


Alamat Unit Kerja

Masa Kerja

Pendidikan Terakhir

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

i,

j-

mengajukan permohonan untuk penambahan/peningkatan kompetensi personelpemandu komunikasi penerbangan.


a. Formulir permohonan lisensi*b. Buku Lisensi Personel Pemandu Komunikasic. Salinan [copy] Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;d. Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang masih berlaku;e. Salinan (copy) sertifikat kompetensi yang sudah dilegalisir;f. Salinan (copy) bukti pembayaran PNBP penerbitan lisensi.




ttd


yd

man se^ai: dengan aslinyaKEPALAu^AGIAN HUKUM

'

NmH-PURNAMA SARI

f Peihbina / (IV/a)N1P:T9680704 199503 2 001

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 113 TAHUN 2017


SXJRAT PERMOHONAN PENGGANTIAN/PERUBAHAN IDENTITAS BUKU LISENSI

Nomor

Sifat

LampiranPerihal

1 (Satu) berkasPermohonan PenggantianAtau Perubahan Identitas

Buku Lisensi


di

JAKARTA

Dengan horraat, yang bertanda tangan di bawah ini:a. Nama Lengkap

Pangkat / Golongan / Jabatan



Kebangsaan

Jenis kelamin


Alamat Unit Kerja

Masa Kerja

Pendidikan Umum Terakhir

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

J

mengajukan permohonan untuk penggantian/perubahan identits buku lisensi Personel PemanduKomunikasi Penerbangan.


a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (penggantian);b. Pas foto terbaru 2 lembar dengan ukuran 2x3 cm dengan latar belakang warna merah dan

baju berwama putih (penggantian);0. Salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (penggantian/perubahsin identitas);d. Surat tanda bukti perubahan nama (perubahan identitas);e. Surat tanda bukti perubahan alamat tempat tinggal atau bekerja per tanggal selambat-

lambatnya 30 hari kerja sejak kepindahan (perubahan identitas);f. Buku lisensi asli (perubahan identitas);g. Buku lisensi yang rusak atau salinan lisensi (penggantian);h. Salinan Sertifikat Kompetensi (penggantian);1. Salinan (copy) bukti pembayaran biaya PNBP penerbitan lisensi (penggantian/ perubahan

identitas).




ttd


dengan aslinya

'kepalI^Agian HUKUM

TOAH b6rNAMA sariJPembina / (IV/a)

NlP; 19680704 199503 2 001

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 113 TAHUN 2017


SURAT PERMOHONAN PENERBITAN/PBRPANJANGAN RATING

Nomor

Sifat

LampiranPerihal

1 (Satu) berkasPermohonan Penerbitan/Perpanjangan Rating Yth.

KepadaDirektur Navigai PenerbanganC.q Checker Pemandu KomunikasiPenerbangan

di

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini

a. Nama Lengkap

Pangkat / Golongan / J abatan



Kebangsaan

Jenis kelamin


Alamat Unit Kerja

Masa Keija

Pendidikan Umum Terakhir

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

mengajukan permohonan untuk penerbitan rating.


a. Buku lisensi (asli) pemandu komunikasi penerbangan; (penerbitan/perpanjangan)b. Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang masih berlaku; (penerbitan/perpanjangan)c. Sertifikat ICAO Language Proficiency level 4; ((penerbitan/perpanjangan)d. Sertifikat kompetensi atau ijazah dari lembaga pelatihan; (penerbitan)e. Surat rekomendasi dari OJTI sesuai dengan rating yang dimohonkan. (penerbitan)




ttd


^^fesuai dengan aslinyakepalK'bagian HUKUM

ENDAH .PURNAMA SARI

_ ima / (IV/a)1W8C)704 199503 2 001

Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 113 TAHUN 2017


FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN/PERPANJANGAN RATING

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARADIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN

Gedung Karya, lantai 23, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110 - IndonesiaPhone : (62-21) 350 6451, 3506553 Fax : (62 21) 350 6663

Website : www. dephub.go.id

-I'mgQimASl PERMOHONAN-D

A. Nama: B. No, Identitas C. Tanggal Lahir . Tempat Lahir

E. Alamat: F. Jabatan: G. Kebangsaan( ) Indonesia( ) lainnya : _

H. Tinggi I. Berat J. Rambut K. Mata L. Jenis Kelamin

M. Apakah anda pemah memilikilisensi sebelumnya?I )Ya ( ITidak

N. Jika Ya, Apakah lisensi anda dicabut ataudibekukan?

( ) Ya (tanggal) ,( ) Tidak

No. Lisensi:

O. Apakah anda memiliki sertifikat kesehatan minimal Kelas 3 (tiga) ?( lYa ( ITidak

Tanggal dikeluarkan

Tanggal dikeluarkan

Nama Penguji

Nama PengujiP. Apakah anda memiliki sertifikat ICAO Languange Proficiency ?

( )Ya Uvel / ( ) Tidak

Tanggal dikeluarkan

R. Tanggal JatuhhukumanO. Apakah anda terlibat pelanggaran peraturan yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan

terlarang, marijuana, dan obat anti depresi atau obat stimulant, atau pengoperasian kendaraanbermotor dengan pengaruh alcohol ?

( ) Dipl.l Tahun; Jurusan: Lembaga diklat;.

Dipl.2 Tahun:. Jurusan: Lembaga diklat:



SI Tahun:. Jurusan: Lembaga diklat:

82 Tahun:. Jurusan:. Lembaga diklat:.

Jurusan: Lembaga diklat:.^

i:-5;^nggal: PenerbitîiA^;^*/ ̂ ^Tax^gal Berlaku ;, - , .

n 1 Enroute Flight Information (EFI)

1 ( ) Aerodrome Flight Information (AFI)

1 ( ) Aeronautical Radio Operator (ARC)

( ) Basic Aeronautical Fixed (BAF)

( ) Advance Aeronautical Fixed (AAF)j » VA 1 \ TmAV

lU APAKAH ANDA PERNAH QAGAL UJIAN SEBELUMNYA, DAL AM KURUN WAKTU 30 HARI?

IV. PERNYATAAN SERTIFIKASISaya menjamin bahwa apa yang saya tuliskan dalam formIni adalah benar

TanggalTanda tangan


ttd


jal'iiiai£&ûai dengan aslinya^^ÊPALA^BAGIAN HUKUM

:NnAH PURNAMA SARI

/ (IV/a)1^^3^0704 199503 2 001

Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor '■ KP 113 TAHUN 2017Tanggal ; 18 April 2017

SURAT VALIDASI LISENSI

NomorSifatLampiranPerihal

1 (Satu) berkasPermohonan ValidasiLisensi


diJAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:Nama LengkapPangkat / Golongan/JabatanN.I.P atau yang sejenisTempat dan Tanggal LahirKebangsaanJenis kelamin

Alamat Tempat TinggalAlamat Unit KerjaMasa KerjaPendidikan Umum Terakhir

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-h.

i.

T

mengajukan permohonan untuk validasi lisensi Personel Pemandu KomunikasiPenerbangan.

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan :a. Surat keterangan bukti kewenangan dari negara lain {Letter of Authorization/LOFA)

atau salinan (copy) dokumen lisensi yang telah dilegalisir dari perwakilan negarayang mengeluarkan dokumen lisensi;

b. Surat ijin bekeija di Indonesia dari instansi berwenang bagi warga negara asing(WNA);

c. Surat keterangan dari perusahaan tempat pemohon bekeija;d. Salinan {copy) Paspor atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;e. Sertifikat kesehatan kelas 3 (tiga) yang berlaku;f. Sertifikat ICAO Language Proficiency minimal operational level (level 4 (empat)) yang

masih berlaku; dang. Salinan {copy) bukti pembayaran biaya penerbitan lisensi sesuai peraturan

perundangan.




ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc .

.1^

T

lai dengan aslinyaKEPALA>3AGIAN HUKUM

.V ENDAH/mtoAMA SARIP^tebiha / (IV/a)

680704 199503 2 001

Leunpiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 113 TAHUN 2017

Tanggal : >.8 April 2017

BENTUK BUKU LISENSI

PERSONEL PEMANDU KOMUNIKASI PENERBANGAN

Halaman Sampul Depan

I , _

-jT rV.^- -r: ;•

-v

I ?•.

'• • r

■■ »'• ,

■ ' 't>:- - '•

-r' rv %- -■.■S:-.V.

•f; . •.• ' • Iv

--i.' •

;i.'■■■v-w

.-i

..^-

V'-f';ff:

Catatan :

Wama Cover Merah, Tulisan Wama Gold (Emas)

Halaman 1

REPUBUK INDONESIA REPU0LIK INDONESIA REPUBLiK INOONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBLiK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLiK INDONEISA REPUBLIK INDOI'ÊS'A

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUO^.K iNOONc'SA REPUBUK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA KaPL'LUK 'NjONL'SA iÊPUDLlK iriD'JMcSlARLPUIJUK INDOI-^lISIA RLFUuLIK iNCQfJilSIA Rl I- •' ■•ALA;; ISA K-J-l;!3LlK iNDOrî. S.AREPUBUK INOONrSIA REPUBUK INDONESIA RFPi i=. AfOONFiSA REIHIRUK INOONESWREPUBUK INDONESIA REPUBUK iMDONFSi^ A- • •■ "•■ "( 'NDONE'REPUBLIK INDONESIA REPUBUREPUBIilKÎNDONESIAi-SA REPUBLIK INDONESIA

ônolll5 !1:!°°1A5|^ REPugj^puBHcoEINDQNESI^^- "fpA'*REPUBUK INOONcblA REPUDLiKS';uv.M.-bi.-^ .,'0, ,:-.;;:.^.,REPUBUK INDOMESIAREPU'aUi' 'KO:'' :-?-'' A'-! '' - • ; r.,- :: ,nrv.K.c;;..,REPUBUK l^DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA !L uaREPUBUK iNDiDiREeTORA^TE-^GENERAL-OF'CI-VlEÂVrATION-'^''

ONESIA

:K INDONFISA RFPUri! IK i!-;nONFSIANFlSA PFPURLIK iNDONPSIANcilb/v -xliPUULif'v >l-jEISA REPUBUK IhDOf-x'ESIANEISA REPUBLIK INDOMESANEISA REPUBLiK iMDOMtS-.^NEISA REPUBLIK INDONESIANEISA REPUBLIK INDONESiANEISA REPUBUK INDONESIANEISA REPUBLIK INOONESiA

NEISA REPUBUK INDONES'A'NE'SA REPUBLIK INDONESIA

. L'ROK'ELLa R-E-UBLil'. iNDO'-E.SIA

rr c;' «.

>■ K..Vj: i-.l i.- Ri.>'ijL)L!K INDONESIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONFSiA RrPiipi :K INDONFISA RFPUri! IK IN: 30NFSIAREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK IIREPUBUK INDONESIA REPUBUK I!REPUBLIK INDONESiA REPUBUK [REPUBUK INDONESIA, REPUBUK iREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK IREPUBLIK INDONESIA REPUBUK IREPUBUK INDONESIA REPUBUK IREPUBUK INDONESIA REPUBUK IREPUBLIK INDONESiA REPUBUK IREPUBUK INDONESIA REPUBUK IREPUBUK INDONESIA REPUBUK i . . _ .REPUBUK INOONESIA P£PUBL'K iMDONESlA ?E'-' .O A-. P-F-L'SUK iNDO'-E.SIAREPUBLIK INDONESIA REPUBLiK iHDONcSiA RE- .. i;«UO> <i_oA.P£PUBLIK INDONESIA REPUBLiK iUOO'iE?:'- • -r"-- ..-!REPUBUK INDONESIA. REPUBLIK iNUONLiMF . - U...vj: 1..! i.- RL.PijUUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONlJpI«E^SI;k i-JuuK'LlSA KLI 'UGLiK INDONESIAREPUBUK iNDONEPEMANDUiKOMUNIKASIPENERBANGAN IndonesiaREPUBLIK iNDO^^'OMiBWC^M!''COlv™umc!AtION''0?BTCER'""''F^''*REPUBUK INDONESiA REPUBUK 'MDONtf ll'IDONEiSA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK IND0NE5fAS::feiA^^K iNDONEiSA REPUBLiK H'IDONESIAREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA PEPUBLIK ii iDOMEISA REPUBLIK INDONESiAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA RcPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESiA REPUB' INDONESIAREPUBUK INDONESIA kEP&lllPrrJiJufiLbtAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDC(PKPS'.bagian\69i)'ONFlRA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INUONbSIA INUUNtSlAREPUBUK !NqDNfESLA.®uilofel3F;f®ib®®uKREPUBUK tR8J(:2^.5M^§S)lNDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLiK INDONESIA REPUBLiK INDONEISA REPUBUK I.NDONESiAREPUBUK INDONESIA. REPUBUK If-iDONESlA REPUBUK INDONEISA P£PUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA. REPUBLIK INDONESiA REPUBLiK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK IND(3NESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBi IK INDONESIA REPUBUK INDONFSIA RFPURl IK INDONFI.SA RrPilRLlK INDONESIA

Halaman 2

: INDONESIA REPUBUK INDONEStA REPU3UK INDONEiSA P.EPUBLtK INDONESIA: INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONtiSA REPUBUK INDONESIA: INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEtSA REPUBUK INDONESIA: INDONESIA REPUBUK INOONE31a2kEPUBLIK INDONlISA REPUBUK INDOI'^LSi^'; INDONESIA REPUBUK INDONESIA REI 'ljeUK INDONEISA REI 'UBUK INDONtSiAC INDONESIA REPUBl IK INDONESIA REPl IBLIK ;ND0?4EiSA REPUBUK INOOf'iESiA(INDONESIA REPUBUK 'NgONESlAC INDONESIA D^Di INPONESIA'.jr-iRA REPUBUK INDOi'JEStAC INDONESIA REPltEPIiJBLIGsOFaNDONESIAilSA REPUBUK iMDOI-IESlA( If^DONESIA REPUBUK IMDOMES'A RE- ,DO:ÊiSA liWOHcSJA'jjlREkWR^f'jfeNDEiFSVL PERH'TO< iÎ)îMG^0RAOîE lG^ OF CIVIL AVIATION ? i. : e si a

RFPUBLiK iprv::;::- fU--r\/3iREPUBUK INDONESi/A REPUdUHl^sDO; EREPUBUK INDONESIA REPUBUKtoOlEREPUBUK INDONESIA REPUBLII^^tREPUBUK INDONESIA REPUBUf^ggjREPUBUK INDONESIA REPUBUt^^gREPUBUK INDONESIA REPUUUK^^gREPUBUK INDONESIA RFPURIJK

REPUBUK INDONESIAREPUBLIKi^lJREPUBUK INDONESIA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONKCr uouirs I-M_< •• «i

DBLii'v^DOi'jEiSA REfÛBLIK iNDONESlA'iJ^^hoNEiSA REPUBUK INDONESIA^^^KO;-ÊISA REPUBUK INDOtCSlAj^ÊlDONEiSA REPUBUK INDOMESI/^^^4D0NLISA RCPUOLIK INDONESIA

INDCwNEISA REPUBUK INDONESIAKRl il^DONEIRA REPUBUK INDONESIAî^SuNDONEISA REPUBUK INDONESIA^LIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAÎJBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA^ — — —

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDQNESiAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK iNDONrJSA RFPURi IK INDONESIA

REPUBUK ̂ MnoffRMA'NDUiKQMUNIKASLPENERBANGANjLlK INDONESIAREPUBUK in^roNt^WIGAE'GOMIVIUNIGATION-OFFICER IndonesiaREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEfA'^-Â^BLiK SNDONtlSi RePUBUK INDONESIAREPU0LrK!NDU^3USiAPU-U^LElK.iNLV:k^^^ ' - " ■ - - ' ; / ;REPUBUK !KDCNl.;aa kU'Ule:'-ua_v_'._.. ■ ^ iaJ'-:'--.. •REPUBUK iWDOKFSARE^PFUK !R:jOKF5.v\ . • r-: . ,a iADOU- ; A ■ ^ t:REPUB[;)ik:el¥arkan>elUafa6n

REPUBUK iî[pJe^lQ^bangaIpIntQrMsiQDalm-gngenalÛgeDSpP,er.somKi^^DO^ÊSlAl

KEHUUuKinUUriC-jW l^rTJUUr^ nyUUnUOlM ...w .

RFPUBl IK INDONESIA RFPUBLR€ir5Q!me.l|LlQe;iSmg< INDONFiSA RFPUBi ;K INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK If-iDOI^FISA RFPUFii IK irîDi .'f.'rSlAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESlrA REPUBUK iNDOi>iEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDOt'lESlAv REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

Halajtnan 3

REPUBLiK I^JOOîESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDOf JEI3A REPUBLiK INDONESIAREPUBLfK INDONESIA REPUBLiK INDONESIA REPUBLIK INDONEiS/k REPUBUK iNDONEStAREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA fSiPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLiK irCOMESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLREiK[M£JKRE?@01^SIA£iSA REPUBLiK liiOO'iESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONEISA. REPUBLiK i^4D0îESÂREPUBLIK INDONESIA REPUR£!P|iJB116^<IP]ra'ONESF^ REPUBLIK iNDONESlAREPUBLiK INDONESiA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEIS A '^'ÔNES(AREPUBUK IND0i4ESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEi;REPUBUK tNPQJC^f^P-USUK INDONESiA BEPUBilK INDONEI!REPUBLIK

-A REPUBLiK INOqiESiAA REP^K iNDO CSIAA REpShK iADO iESiA

REPUBUK IMDONEUREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONEI!REPI^LiK REPUBUK INDONEI!REPUBLiK fiMEais REPUBUK INDONEI!REPUBLIK îlÛK INDONESIA REPUBUK INDONEI!

.A REf-WJ°; iNDO iESi.Â REPUBUK INDONESIA

iAf^naai^l^mDOÎESlA•A REPUBUK IfslDO >IESIA

A REPUBUK INDO^JESIA;A RFPUBLiK iNDO lESlAREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESiA REPUBLIK iNDONEkl

REffipBLIKIMQgi^piA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK.JNDOriESI/REPUBLIKHOfaA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INOONEISA REPUBUK INDONESiAREPUBLIK iNBSWSlA REPUBUK INDONESiA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK iNDOMESlAREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONBSA REPUBLIK INDONESIAREfKiBLiK lM9fitgeBfe>nM"bBUK INDONESIA REPU8UK INDONEISA RERUBUK iNDQNESlAREPUBLIK REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBLIK iNDol^tATSWfeM INlÊSIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESiAREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESiAREPlfeLiK REPUSUK. INDONEISA REni. r;!.V- -i? naiiP aREPUBLIK piag^^dagB^STOftfiONESlA REPUBUK lNDOf,EiSA - L AjBU-REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK if^JDONEISA REPUBUK IMOONESAREPUBLIK MDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESiARETOi ii/ Kebaiagsaanrpi tRi nc ihdONESiA REPUBUK-H'lDONEjSAPEPWBLWHr^ÔONESIA

.RUBUK LNDONJemsiREP6BLIK

SIA REPUBUK INDONESIA R£Pl!BLii<: iNDONEISA REPUBUK iflDONESiA. SIB^BUK INDONE^ REPijgur!-REPUBLIK SSX)NESIA REPUBUK INDONESIA REPUSUK iNDONEiSA RFD-'ljBL;K if.OOf !ES:AREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK iNOOfÊSlA

iLtK IWSmESlA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAUK iMKÂ REPUBLIK INDONESIA REPUBDfC INDONEISA KEPDHCrK INDONESIA

REPUBUKff0iFS§§lA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK ifvlDONESiAREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK iNDONEISA REPUBLiK INDONESIA

i^lESIA REPUBUK iNDONEISA RE"PjJBLiK iNDONESlANESIA REPUBUK iNDOflEiSA RtPUB..i^TO'ÊSlA REPUBUK iNDONEiSA REPUBLiK INDONESIA

:^NDONESIA REPUBUK INDONEiSA REPUBUK INDONESiAREPUBLiK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK iNDONEiSA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESiA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK iNDONEISA REPUBLiK !NOOMES!AREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK iNDONEISA REPUBUK j.NOOMESiA

Halaman 4

REPUBUK INDONESIA REPIJBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAlREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK !ND0NESIA|REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONES^ REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONtlSA REPUBUK INDONESIA

REPU^K INDONESIA REPUBi REPUBUK INDONESIAREPUBtlK INDONESIA pfpi REPUBUK INDONESiAiREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INOd^BGiENSElBLlK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK lNDOr>JESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPU^QnsbfBfSSORgWByica^flyÎKdj^BKS: laSONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUE5lWWi»®^?-<Mft#J6fêS^W%S?gM!ml9ft§5A republik IndonesiaREPUBUK INDONESIA REPUBUK iNDQN£b)A RhPUbUK INuOcjLiSA kcHUUlu^ )i<UUi-<bStA

REPi

REP

F^PIIJI

REP

REP

UBUKINL

lIlBUK INCBQi^blNI

illBUKIN

UBUKIN

[

REPI II

REPliREPII

FEPI

REPII

REPII

ONESiA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONt ISA 1ND(|)MONESIA REPUîSnis^BorafStensiPUBLlK INDONEjl

irinMFSIA RFPIIRI IK INnOMFRIA RFPIIRI IK INHONFISEPUBl-IKJNDll

Dl

l

ONESIA REPI

C ONESIA REPI

INB

INI

iUK INCj

KIN

REPl

repi|ibmkincIK IMFIBL

IIBtjK

UK

llIKINC

INC

jIAE&PUBUK INDONC IS/*StajfflEpaild IND( INESIAIÛBUK INDONE INOqiNESIA

FEPIIIBURINL

REPIIBUK INCREPI IBUK INC]ON'£SL«^v REPUByK^REPII

RhHUBUKINUUNtT

REPUBUK INDONC

NES'A REPUBUK !^!DC^

S

INDONC

riONESlA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONC I

I

REPUBUK INDONE I

dONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONC II

I

CISA REPUBUKPUBUKINDON

PUBUK INDONC IHMPqiA PFPURI IK IMnnMF<;iA PFPIIRI IK INnnNP

Q(toiauatieal3Biadi<D^)fiacatoREPUDUK iNDONCiiSA republikONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONCIISA REPUBUK

ESlA

INESIA

I INESIA

A RePUBuk inuu'NESIAISA REPUBUK INDONESIA

SA REPUBUK iriD'i INESIA

ONESIA

ONESIA

ONESIA

ONESIA

SA REPUBUK IND'

SA REPUBUK IND

SA REPUBUK IND

SA REPUBUK IND

SA REPUBUK INDIQA PPPIIRI IK IMP

REPUBLIK INllUNbSIA ktPUBLIK INUONbSiA kbPUBLIK INUUNEiSA UbPUBLIKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBuKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEiSA REPUBUKREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK iNDONElSA REPudUkREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK

NESIA

(tlNESIA

ONESIA

INDONESIA

INDONESIA

MHÎNESIAINDONESIA

INDONESIA

iNDONEoi/-

iNDONESiA

INDONESIA

INDONESIA

iNOUNEciiA

INDONESIA

40

HalamanS

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIKINDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESWi&REPUDUK87i^M10/IM>®jM2(!lll(6NESlAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDOf^fWHÛK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

ic|aîtel4llt4^l^QP!tukan:REItiSfii^ftlM>dF-bawialrini:K INOONESiA y'ÊPuBUK ifCJONEISA REPUBLIK INDONESIA

TNOONESIA.nOmTIc!

NDONESIA

SlKANDONESIAINDONESIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESI/REPUOB^DQICOIARE=yBfc»

tMPCftl^RERE^'UBLII

REP

RE^*!

REÛBU«

RE='oea:

REPUBUI

REPUBUK

REÛBUIL

REPUBUI

REPUBUI

REPUBUI

INDONESIA

INDONESIA REINDONESIA RE

RE

REPUBUI

REPUBUK

REÛBUir

RE ^yeui

I

REPUBUK

REPUBUI

REPUBUK

REÛBU

REPUBUI

REPUBUI

REPUeU

UJtgNDQNEQIA,ûblMMjesia

INDONESIA RE 3

irfiSi^SREuBUîpeefiEsiA

PUBUIftS««2NESIAINUONbSlA kt

INDONESIA RE

INDONESIA REINnONF.SIA RF

JNtSIA

ÛBUK INDONESIA

ÛBUK INDONESIAJlini (KINnONFSIA

ÛBUK INDONESIA

ÛBLIK INDONESIA

ÛBLIK INDONESIA

REpUBUtU INDONESIA REREPUBUI

RE=»UBUI

REPUBUK

: INDONESIA RE

INDONESIA RE

INDONESIA RE

NDONESIA RE

: INDONESIA RE

: INDONESIA RE

{rjDQNEOLMlEI

INDONESIA RECINDONESIARE

: INDONESIA REPi

3U

INDONESIA RE

: INDONESIA

INDONESIA RE

RE

EP

^PUBUKINUUN

REPUBUK INDON

REPUBLIK INDON:?FPI in» IK INnON

REPUBUK INDON

REPUBLIK INDON

REPUBLIK INDON

ÛBUK INDONESIA

3UBUK INDONESIA

ÛBUK INDONESIA

JUBUK INDONESIA

ÛBUK INDONESIA

ÛBLIK INDONESIA

ÛBLIK INDONESIA

'UDUKINDONEGIA

BUK INDONESIA

ÛBUK INDONESIA

UBUK INDONESIA

ÛBUK INDONESIA

UBUK INDONESIA

PUBLIK INDONESIAINDONESIA REPUBUK INDONESIA

ON

paiinoN

K INDON

™00N

ISTs:

EISA REPUBUK INDISA REPUBUK INDtRA PFPI IRl IK INH

REPUBLIK INDON

REPUBUK INDON

REPUBUK INDON

REPUBUK INDON

REPUBLIK INDONREPUBLIK INDON

REPUBUK ii4D0N

RCrUDUiC iliDQ?

REPUBUK IMDON

REPUBUK INDON

REPUBUK INDON

REPUBUK INDONREPUBUK INDON

REPUBUK INDON

REPUBLIK IMDOM

tNBONESIA

ISA^^gHOmK IMD

ctanda^taftgfflNnisyS^paud INDISA<aEt?aMVg< IND

ISA RFPUBLIK IND

ISA REPUBUK IND

ISA REPUBUK IND

ISA REPUBUK H ID'

ISA REPUBLIK IND

;ISA REP J6UK !ND

:1GA REPUBUK IND

ISA REPUBUK IND

ISA REPUBUK INO

(ND

IziGA rjiPUuLi:; iriDEISA REPUBUK INDEISA REPUBUK IND

EISA REPUBUK IND

EISA REPUBLIK IND

EISA REPUBUK INDEISA REPUBLIK IND

ISA REPUBLIK IMP

3NES1A

IINESIA

DNESIA

)NES1A

DNESIA

)NESIA

DNESIA

DNESIA

:)NESIA

:!NES1A

)NES1A

)NESIA

)NESIA

DLju-Ui.-

:)NESA

3NESIA

3NESIA

JtlESifA

DNESIA

3NES1A

3NESIA

)NESIA

3NESIA

JNESIA

3NESIA

DNESIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIA

41

Halaman 6

IREPUBUK INDONESiA REPUBLiK INDOHESiA RrPuouK .ivuOiMCiSA i^crUoutv icbiAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA FiEPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESI/jgREPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONt^REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDdRÎNi9SBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAIRFPIJRI IK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAI ....iJLi. JL.^ m-iu 1. i.j

DOMbSIA RtP REPUBUK INDONblSA SIAiREPpBOOfJBUK

IREPJBUK \i i

REPJE

REP irtnONPSIA RFPlI IK INDONESIA

REPJ

IREP

illBUK IMUONcSIArllDONESIA REPIPUIMSijSaSSIADO

irDONESlAREPl

i REPUBUK 11

jBUKirrUBUK

HIDONESIAREPDâ(^<Pl£PnBI

INDONESIA REPyJBUK

IIBUI

I REPJ

REPJIBI REPUBUK ly lUUNbbiA RbPREPUBUK IIIDONESIA REP^

IDONESlAREPiREP JBUK II

T

REPUBUK llllDONESlA REPlp!REPUBUK IlilDONESlA REP

I REPJBUKIt

i REPUBUK II DONESIAREIREP JBUK 11 IDONESIA REPIDBUK INDONESIA

DQNESIA

I REPUBUK II DONbSlA RbP1 REP JBUK II IDONESIA REPiREP JBUK II IDONESIA REP

I REP JBUK IiIdONESIA REPiREP

}

JBUK li'iUUNbSIA RbHU

IBUK INDONESIAUBUK INDONESIA

UBUK INDONESIA

UBUK INDONESIA

REPUBLIK II IDONESIA REPINDONESIA REPiBUK

UK INDONESIA REP

HLIKINUUNESIA

UBUK INDONESIA

UBUK INDONESIA

UBUK INDONESIA

llBUK li^JDONESIA

INDONESIA REPI IBUK INDONESIAPUBUK INDONESIA

I REPUBUK ll'iDOiCSIA REPUBUK INDONESIAREP JBUK INDONESIA REPI IBUK INDONESIAIREFJBUKREPJBUK

IMDONESIARE

IIIDONESIA RE!

P

I REP JBUK III1 REPJBUK II

IREPJBUKREPJBUK

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

I REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESU>> REPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIA

DONECL\ nEPlDDUKi INDONESIA rep'jd'l-!!': iriDoriEieATsirr

I REP JBHK-tl IDONCGIA REPI IDLIKINDONCOIAREP JBUK 11 IDONESIA REPI IBUK INDONESIA

I REP JBUK II IDONESIA REPI IBUK INDONESIAI REP JBUK II IDONESIA REPlllBLIK INDONESIA

IDONESIA RE

11 DQNESIA REI

II DONESIAREI

P

,REPUBLIK INDONEISA

REPUBLIK INDONEISA

:?PPURI IK INDONPISA

©Ij^lA

SIA

[REPUBUK INDONEISAREPlMWrJiOttlEISAREPUBUK INDONEISARbPUbLIk iNuuNtiSAREPUBUK INDONEISA

REPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISA

RbhÛblJK lUuuNtibA

xEPUBLIK INDONEISA


IBOKTHDONESTA

IBUK INDONESIA

IIJBLIK INDONESIABUK INDONESIA

UBUK INDONESIA

PUBUK INDONESIA

DONEOIA REPI iOUiC irjDQNCOIAUBUK INDONESIA

R IBUK INDONESIA

RIBLIK INDONESIA

REPIREPUlaaCWDONE SIAREPqaâ^pONt SIAREPUBuBnDQNE SIA

ONE S

RE®tattt)«NE[SIAREPAiBUKiN ONE SIA

REf ONE SIA

HtHUbUK ifsuunt SIA.

REPUBUK INOONc SIA

REPUBUK INDON ESl/

REPUBLIK INDONE SIA

REHUbuk iisuuiscioM

REPUBUK iKDONUJA

REPUBUK INDONEISAREPUBLIK INDONEISA

REPUBUK INOGNE

REPUBLIK INDONE SIAREPUBUK INDONE SLA

! SIACÔOUK IISUUIN

REHUBUK INDONEI&A

REPUBLIK INDONEISA

REPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREhUDUK INDONlKREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISA

RCrUDLliC INDONCIOA

REPUBLIK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBLIK INDONEISAREPUDIJI'C iNDONDDi\REPUBUK INDONEISA

REPUBUK INDONEISA-'

Il

REFOHTHTTinDNF SIA

-^::zr'Uo»_ir«. h iUONL SiA

REPUBUK INDONE SIAREPUBLIK INDONE SIA

-REHObUK INDONE SIA

REPUBUK INDONE SIA

REPUBUK INDONE SIA

REPUBUK INDONaSIARnFUBLiK INDONES

REPUBUK INDONflSlAREPUBUK INDONE SIAREPUBUK INDONE SIA

rPUOLlIC INDONE SIA

REPUBLIK INDONE SIAREPUBLIK INDONE SIAREPUBUK INDONERZPUDUiC ii jDONE

SIA

SIA

REPUBUK INDONE SIAHSUK inDONEjSiA

SIAREPUBLiK INDONE

-ÛDUiî iNDOrtiiSiA

A

IA

42

Halaman 7

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUKINDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESI/S7REPUBUK INDONEISA P£PUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK imdoNEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDdRsSSHMSSeUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPjOBOOUONbSIA RkPilJBUK INDONESIA^PUBUK INDONEISAEPfflrapmsiAREPJBUKir

REPUBUKIMREFJI

REPU

REP JiBUK INDONESIA RERII .BUIREpIuBUK lltD(JHSgtM<J®R!jBUREPUIB

REPUBUK ItjtUONbSlA RtR IBUK INDONESIAREP UBUK IP IDONESIA REPl IBUK INDONESIAREP UBUK IP IDONESIA RER IBUK INDONESIAREP UBUK IpIdONESIA RERJiBUK INDONESIAREPUBCnn

REP JBUKII

T

REPUBUK

REP UBUK IPIIDONESIA REPlllBUK INDONESIA

DOP-IESIAREPiJiBUiMaiiaMiSiADO^JStolEPU

IP IDONESIA REPI]):iMDQNES!AREP!

UK INDONESIA

IIRIIK INDONESIA

UK IP IDONESIA REPl IBUK

lUUNESIA KtPHJHiflDONESlA REPI

IPIDONESIA REPi

U

REP3B0FC

REPUBUK

REPUBUK

REPUBUK

TPIUUNESiAREPi

IPIDONESIA REPi

IPIDONESIA REPi

iriDONESLA REP

U

REPUBUKH

REPUBUK

REPUBUK

REPUBUK

REPUBUK If

REPUBUK

REFUDUKir

PJBLIK

FUBUK

P UBUK IPfiDONESIA REPt|JBUK INDONESIA

IPIDONESIA RER IBUK INDONESIA

IP IDONESIA REPlllBUK INDONESIA

FUBUK IP

RE

RE

RE!

REI

REI

REI

REI

REPUBUK

FUBUK

PJBUKirllPUBUK

IPpD

K INUOWESIA

IpBLIK INDONESIAUBUK INDONESIA

luui-icSi/H REPi

IMDGNESIA REPi

INDONESIA REPlj)IP IDONESIA REP

i

REPUBUK IPIDONESIA REPREPUBUKIPpDONESIARE

U

P

DONESIA REI

INDONESIA REPi

U

ONESIAREDONESIA REI

IPpDONESIARE!

P

^PUBuiK. iNOOKEiS.A

REPUBUK INDONEISA:tFPllRI iK INDONEISA

SSESIAESIA

SIA

^PUBUK lN00P4EiSA

^pOMrir^SotifeisAREPUBUK INDONEISA


REPUBUK INDONEISA

REPUBUK INDONEISA

REPUBLIK INUUNEISAREPUBLIK INDONEISA


BUK INDONESIA

UBUK INDONESIA

UBUK INDONESIA

UBUK INDONESIA.

6iJK INDONESIA

UBUK INDONESIA

BUK INDONESIA'llJBUK INDONESIABUK INDONESIA

BUK INDONESIA

PUBUK INDONESIA

UBUK INDONESIA

DOT jEOlA RCn lOUK INDONEGU

DQNEGIA RER IDU'K iriDONEGlAUBUK INDONESIA

PUBUK INDONESIA

PUBUK INDONESIA

DONEGIA RgRl'DUK INDONESI/

^PUBUK INDONESIAREPUBLIK INDONE SIAREPUBUK INDONESI/

REPUBUK INDONE SIA

■REPUBLIK INUUNE SIAREPUBLIK INDONE SIAREPUBUK IPRDONE SIAREPUBUK INDONE SIA

REPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INOONEISAREPu&lusREPUBLIK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK iNDONEiS;REPUBUK INDONEISAREPUSi_i'K if iDONi-iSAREPUBUK INDONEISAREFUDUiC IT TDONEiOAREPUBLIK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISA

nUDUlClTJDOTJaGAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUDUr. INDONEie

REPO&&"lÔLiEREPUlmclaDONE SIAREPfcF^^ÔNE SIARFPlJRi ltriFiDQNE|SIA

SIASIA

mm

REPUBUK llÔNfc SIAREPUBUK INDONE SIAREPUBUK INDONE SIAREPUBLIK INDOME SIA

SIA ^jfPTJDUPriHi /

REPUBLIK IMDONEREPUBUK INDON^REPUBUK INDONiREPUBUK iN«jOi4L SIAREPUBUK IMDONEISIA

EPUBLIK INDONEhPPUC-UK. ITTDOTTr

0!M

SIASIA

REPUBLIK iMOGNf SIAREPUBUK INDONE SIAREPUBUK INDONE SIA

P'uD'JK INDOrJE SIAREPUBUK INDOME SIAREPUBLIK INDONE SIAREPUBUK INDONE SIA

EPUDUl'C INDOriMSIA

SIASIA

asiA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

43

Halaman 8

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEiSA REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESI/gREPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK irOONESIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK 'NDONEISA REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDdRfiâHMJSBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

SIAREPUBUK IHtUONbSIA RbPtUBLlK INUONbSIA -ibPUBLlK INUONblSAREP JBUK \l iDONESIA REPI iMai>a®siAREPUBUK

REPUl

REFJ

REPUBUKI

REPUBUKI

i

i

r

iriDONESl/^REPlllBI\wdiQ^mp\

REPUBUK \f IDONESIA REPU

u

REPUBUK lUUUNbSlA khPU

REP UBUK l^ IDONESIA REPI

REP UBUK It IDONESIA REPl|jREP UBUK \t IDONESIA REP

B

REP UBUK IM

REP UBUK inREP UBUKI

REP UBUK IHIDONESIA REPlllI

UUNbSIAREHU

DONESIA REPU

NDONESIARER)

d

riDoifetoiERINDONESIA REPUnONFSIAREPUBI

UBU18yKJI|gON||WUK INDONESIA

iâiîAIBLIKÔNESIABUKW0}fesiA

REP UBUK If

REPUBUK I

REPUBUKI

REPUBUKI

IDONESIA RERf

flDGNESIARER)

HDONESIAREPU

f IDONESIA RERII

B

REPUBUK inDOHESIA REPtUREP UBUK 11MDONESIARER!

B

B

REP UBUK II

REPUBUK

r IDONESIA RERlll

IMDONESIAREPi

REPUBfcfKitaD

REPJOUlCir

REPUBUK

REPUBUK

I

REPUBUK If

REPUBUK If

REPUBUK

REPUBUK

UKlNUONbSIA

IBUK INDONESIA

BUK INDONESIA

UIBUK INDONESIA

ONESIA REPU

IDONESIA REPI

IMDONESIAREPi

U

lREP UBUK inREPUBUK

REP UBUK IHIDONESIA REPljJl

B

llB

IDONEGIA RCnU

MDONESIAREPI

IftDONESIAREPDOMESIA REPIjJ

'U

DGNlC'IA REPlrrror

IMDONESIAREPI

IMDONESIAREPi

REPUBUK IfllDONESIA REPfjJi

D

^PUBUK INDONEISA

REPUBUK INDONEISA

REPUBUK INDONEISA

REPUBUK INDONEISA

REPi)âUdF^tikisAREPUBUK INDOf^JEISA

^PUBUK INUONtlSA^PUBLIK INDONEISA

REPUBUK INDONEISA

REPUBUK INDONEISA

UKINUUNbSIA

BUK INDONESIA

BUK INDONESIA

BUK INDONESIA

RbHUBUKINLlUNtlSA

REPUBUK INDONEISA

REPUBUK INDONEISA

REPUBLIKINDONEISA

UK INDONESIA

BUK INDONESIA

BUK INDONESIA

BUK INDONESIA

UK INDONESIA

UK INDONESIA

BUK INDONESIA

IDBUK INDONESIADUKIND0IC31A

UK INDONESIA

UK INDONESIABUK INDONESIA

DLIKINDONEOIA

BUK INDONESIA

IPBLIK INDONESIABUK IMDONEStA

cnTlRDCTtcoirr

IpBLIKINDOI'JESlAyiBUK INDONESIABUK INDONESIA

repuMkôni: SIAREPliigyRftoONE SIA^Pf®i^ÔNESIA^FPURTltflNnONESIAREStffiWi)laa'd»ME SIAREaimKiMOOWE SIA

SIA

SIA

Si/

SIA

■RtPUdLlK INDONfc•REPUBUK INDONERiiPUBLlK IfRDONREPUBUK INDONflRbHUBUK irfUONt SIAREPUBUK INDONE SIAREPUBUK iNDONE StAtePUBUK IfffiONE SIA

RcHUBUK liVIUUNblSAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK ItîDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK IfdONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK If jCONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISARcruouicirjDorclOAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISA

REPllDUK l^llDONECIl^ nEPfUDUK I^^DO^ÊSL^REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA

tePUBLIK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISARCrUDUi^L irDONEISA

REPDSnFOnDORElSIASIASIASIA

[REPUBUK INDONI;REPUBUK INDONEREPUBUK INDONEREPUBUK INDONE SIAREPUBUK INDONE SREPUBUK INDONE SIAREPUBUK INDONEiREPUDUKif4DQN[

SIASIASIASIASIA

RnrUDUiCiNDONrtSIAESIAESIA

REPUBUK INDONEREPUBUK INDONEREPUBUK INDONE

REPUBUK INDONREPUBUK INDON

»i- J

REPUBUK INDONEREPUBUK INDONREPUBUK INDONRCP'u'DU!^: INDONg

IA

SIASIA

ElSlASIASIA

REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

44

Halaman 9

REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA RFRJBLIK

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESI/pREPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK

' IRI I

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDlfiiEfiJOED&UKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK

INDONEISA

jlslDONEISA

INDONEISA

INDONEISA

iMÔNEiSA

ONEISA

INDONEISA

INDONEISA

RtPUBliK

"iEPUBUK

REPUBLIK

REPUBUK

REPUBLIK

REPUBUK

REPUBLIK

REPUBLIK

INDONESIA

iNDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

IMDOMESiA

INDONESIA

iNDONESIA

INDONESIA

REPUBUK INDONESIA REPlli

REP JBUK \l IDONESIA RER)!

REP JBUK l^ IDONESIA RER I

REP JBUK If IDONESIA RER I

B

REPUBUK IftiBUKI

BUK If

BUK in

U

REPJ

REFJI

REPJI

UNbSIARhPU

riDGNESIA RER)!DONESIA RER)

DONESIA RER)

B

UK INDONESIA

BUK INDONESIA

BUK INDONESIA

BUK INDONESIA

■REPUBLIK^PUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISA

UK INDONESIA0UK INDONESIABUK INDONESIABUK INDONESIA

<tHUbUK INUUNtlbA

REPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBLIK INDONEISA

'£PUBLIK INDONEREPUBUK INDONEREPUBUK INDONERtPUBUKINDONEREPUBUK INDONEREPUBUK INDONEREPUBUK INDONE

SIASIASIASIASIASIASIA

REPjUfaUK IfBUK If

REPUBUK IfREPUBUK

lUUNESlA KEHUIDONESIA REPl IIDONESIA RER)

fSDONESlARERII

BUK INUUiÊblABLIK INDONESIABUK INDONESIABUK INDONESIA

RcPUBi lK INUUNEISAREPUBLIK INDONEISAREPUBLIK INDONEISAREPUBUK INDONEISA

REHUdLIKREPUBLIKREPUBUKf^PUBUK

REPJBtltat DONESIA KEPi I5UK [INDONESIAREPUBUK If

UBUKBUK

REPiRE!PJE

DONESIA RER)DONESIA RER I

irtDONESIARERIiIf!

BUK INDONESIABUK iNDONESIABUK INDONESIA

^PUSLIK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBLIK INDONEISA

REPUBUKREPUBLIKREPUBUKREPUBLIK

INUUNtINDONE

INDONINDONE1NOOJ1E

REP JBUK If DOfÊSlA REPl iaUK iNDONEStTAREPREFREP

JBUK IfJBUK IfJBUK If

nONFSIA REPlDONESIA REPlDONESIA RER)

!Bl!K INDONESIA•BUK INDONESIABUK INDONESIA

RE;-UBUK M iCOU;1-^.,

REPUBwIK INDONEISAREPUBLIK INDONEISA

REFUDUKIt DOrCSlA REPUBUK INDOfCSIAREPMREPJREPJ

BUKBUKBUK

INDONESIA RER)INDONESIA REPl)INDONESIA REPl)

BUK INDONESIABUK INDONESIABUK INDONESIA

REPUBUK ifJDQNEIQAREPUBLIK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBLIK INDONEISA

IMDONEINDONEINDONE

uBl.K liiDOi-Ji:• 'A' /PiP;* 1r

IMDOMEINDONE

EPUDUK liNDOi'jL

REPUSLIUREPUBUK

REPUBUKREPUBUKREPUBUK

REP JBUK IIREPlREPREP

UBUKJBUK If]JBUK

ItjDONEGIA REPl JDUIC I.NDONEGIADONESIA RER)DONESIA RER)

IHDONESIARER)

BUK INDONESIABUK iNDONESIABUK INDONESIA

RErUCLIiCINDONEiOAREPUBLIK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISA

TTT

REPUBUKREPUBUKIREPUBLIK

INDONEINDONEINDONEINGOrjE

SIASIA81/

SIASIASIASIASIASl/v

SIASIASIASIASIASIASIASIA

REP JBUK. IfUDONESiA riEPltlBUi'l INDONESIAREP JBUK If DONESIA RER I UK INDONESIAREPHREI

JBUKPJBUK

INDONESIA RER 11If DONESIA RER)

BBUK INDONESIABUK INDONESIA

REPJSUKRf DONESIA REPl IBUK IMDOMESIA

REPUBUI'C INDQNEIB; \REPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONEISA

INDONEINDONESIAINDONESIA

lEPUBLIIL INDOME SIAREPUBLIKREPUBUKREPUBUK

REPMBUKREIRER

PJBUK \t\JBUK

iHlDQNESIAREPlilDONESIA RER)

IfllDONESIARER)

BUK iNDONESIABUK INDONESIABUK INDONESIA

REPUBLIKREPUBUKREPUBUK

INDONEISAINDONEISAINDONEISA

INDONE SIAINDONESIAINDONESIA

liREPUBUIL INDQNLIsIASIASIA

REPUBLIKREPUBLIK

INDONEIMDONE

REPJBUK IfllDOMESIA RERDBUK INDONESIA REPUBLIK IMDOMEIS/i,REPUBUKIREPU3UI4

INDONE SIAINQONaSIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK iNDONESIA REPUBUK

INDONEISA REPUBUKINDONEISA REPUBLIKINDONEISA REPUBUK

INDONESIAINDONESIAINDONESIA

45

Halaman 10

REPIJBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBIJK INDONEISA REPIJBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA FEPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK IND0NESL1\(J^PUBL!K INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDd8iEfCOSDlS3LIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPpBIIK"REPJBUKI

IN

REPJBUK

REFJBUKI

REF

REF

mm

JBUKI

f

REPJBUKI

REP JBUKI

RErtJdUK irtUUWbbIA RtHlitiUK INUUNtSIAREPUBUK ifcoNESIA REP

DONESIAREPlDBUKREPJBUKir

yiBUK INDONESIAINDONESIA

REP JBUK \l DONESIA RERIIB

DONESIA RbWlllriDONESlA REF

UDONESIAREPI

MDONESIA REP

BUK INDONESIAIpBUK INDONESIAIIBUK INDONESIA

UBUK INDONESIA

lUUNtSlA

MDONESIA REP

MDONESIA REPi

IMDONESIA

ftJUK INUUNtislP.

iBLIK INDONESIA

IIBLIK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPlJBUK llfDQNESiA REPilBUK INDONESIAREF JBUK ir IDONESIA RER IBUK IMDONESIAREF JBUK \l IDONESIA RER IBUK INDONESIAREP JBUK irtooNESIA REPlllBUK INDONESIAREPUBUK llf DONESIA REFÛBUK INDONESIAREP JBUK IMDONESIA REPI IBLIK INDONESIAREP JBUK ir IDONESIA RER IBUK INDONESIAREP JBUK INDONESIA REPljJBUK INDONESIA

REPJBUK ir

REPUBUKir

REPJIB

REPJI

REPJB

REP

REP

UK INDONESIA

DONESIA REPUDREFJDUKU

REP JBUK INDONESIA REPIllP^FJBUK

REFJBUK

IMDONESIA REP

IMDONESIA REP

e

DOr:EGlA REP:

REPUBLIK 11 IDONESIA RE

REP JBUK IMDONESIA RE

REP JBUK If IDONESIA REPIDBUK INDONESIA

:Pl|)BLIK INDONESIAERIBUK INDONESIA

UK IMDONESIA REBUK IMDONESIA REi

REPUBUK irloONESIA REI

P

REPJSLM

UK

UBUK

UBUK

DQMESLA, REP'

NDONESIARERI)DONESIA REI

NDONESIA RERjliDC

B

REPb8UI44ttQON5SlASERiiSUkUmONESlA

REPUBLIK INDONEISAREPUBUK INDONEISA

^PUBUK INDONEISAREPU5L;K 1KD0?1EISA

REPUELiK iNDOrjfciSA.

REPUBUK INDONEISA

REPUBLIK INDONEISA

RbPUoLIK iiMUUWtiîrt

REPUBLIK INDONEISA

REPUBLIK INDONEISA

REPUBLIK INDONEISA

REPUbUK li'iDONElSA


REPUBLIK INDONEISA

UK INDONESIA

UK INDONESIA

(llBLIK INDONESIAUBUK INDONESIA

ICLIK irjDOrJEGlA

DQNEGIA riEPUCLIl'C iNDONEClAIlJBLIK IMDONESIA

PUBUK INDONESIA

PUBUK INDONESIA

JBUK !MDQNES1/A,

UK INDONESIA

PlUeUK INDONESIABUK INDONESIA

tREPUBLIK INOuNI:REPUBLIK INDONE SIA

REPUBUK IMOONE SIA

:Pi.JSLlP INULUM

cr'UBLtK iNuOi'jE

REPUBUK INDONE

REPUBLIK INDONE SIA

tSlA

SIA

SIA

REFDHirnNDnRE SIAREPUBLIK INDONE SIA

REPUBLIK INDON

REPUBLIK INDONE SIA

RcPUBLlK INOONEIGA


REPUBUK INDONEISAREPUBUK INDOiClSAREPUBLIK INDONEISA

REPUBLIK INDONEISA

REPUBUK INDONEISA

"ÛCLIi^v INDOrrj

REPUBUK INDONEISA


RErUCLIK INDONEISA,REPUBLIK INDONEISA

REPUBUK INDONEISA

REPUBUK INDONEISA

REPUBLIK INDONEISA


REPUBLIK INDONEISA

"IE"','"'

SIA

,EPUBLii< iUOOi'lE SIA

RcPUbUK iNDOIvlE SIA

REPUBUK INDONE SIA.

REPUBUK INDONE SIA

REPUBUK INDONE SIA

iRgPuBLIK INDONE SIAESIA

ESIA

eIsiaSIA.

SIA

REPUBUK INDON

REPUBUK INDONi

REPUBLIK INDON

RZPUDUK iiNDQIj:

REPUBLIK INOOME

REPUBUK INDONE SIASIA

SIA

REPUBUK INDONEjSIA

REPUBLIK IMDONL

PUGUlv INDCN

REPUBLIK liNDONE

REPUBLIK INDONE

"TP'JDL!!'! I' IGOREPUBLIK INDONE

REPUBLIK iNDONE SlA

REPUBLIK INDONE SIA

REPUDLI!^- INDQME SIA

31/

SlA

SIA

SIA

SIA

REPUBUK INDONE SIAREPUBUK INDONE SIA

REPUBLIK INDONE SIA.

"'BP""' IK

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA IREPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK ir>iDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

46

Halaman 11

REPUBUK INDONESIA REPU0UK INDONESIA REPUBLIKINDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESW REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEsW REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK IN'DOMESIreKHuk iNtoigggl gtoggJiaararDNESiA repusuk. indone;£a .reruslik jtôoNESiAREPUBUK UK INDONESIA REPUBLiK INOONEISA KEPUBUr\ iNuONESlAREPUBUK INDONESIA^MuK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA RERJBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONggK^^gpWK Jlffi.QNESlAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIARQQIiJJK INDONESIA REf INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUKfiffiipj^fiy^^?i,glUI^^ INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPIIRI IK ESUBUKOSilDONESIArUZfUDUrX TTbUmT lh h in ii^hTf.iTT^. rtiPT n I i ■ ■■ ■■■ ■

REPUBUK INDONESIA RE©i^bîaliffd®fee<rt(3Ê©en£iraJNes£)64i^l\Mtatf<^^ IndonesiaREPUBUK INDONESIA REPUBUK REPUBLiK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDUNraA^lSÛBUKlc REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA P£PUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA RE.- uOi-u iK*jiJ.vlLi3A REr'uou..\ •/•jOOKcSiAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INnor4ESlAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA*ftMW6U|3:*W6*(3WeS;iA*KeP0&Lll<:il^*e)Ma§X'f^fûaiK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONEISA FÊPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA RlzPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLiK INDONEISA REPUBLIK iriOONESiAREPUBLIK INDONESIA REPUBi.lK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA RFPUB; IK INDONEISA REPUBUK IMDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLiK iNOONdSA REPUBLIK IND0MES5AREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLiK INDONEISA r£PU5L!K iNDONEGlA

47

Halaman 12

INDONEISA

INDONEiSA■rn:"r'iA;,c,i

jriasjEiSA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIKREPUBUK INDONESIA. REPUBUK INDONESIA REPUBUKREPUBUK INDO! JESIA REPUBUK INDONESIA RB^JSLIKREPUBLIK INDONESIA REPIIBUK INDONESIA REÛUi-iKRSÛK INDONESIA REPUBLIK INqRotRiK INDONESIA kCPUDUaJIREPUBUK INDONESIA REiREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA

REPURlKj^DONESaAR^REPuaS?REPUi!i[ssw)siiaBgQ5iag^ga1s&&idiii)s«alEax&REPUBUK INUUNbSIA ktPUBUK INUUNhSiA RcPUduK INUUNblSA kEPUoUK INUUNbSIA

NDQME&'A

INDONEISA

REPUBUK INDONESIARrPUBL'K iiNlDONESIA

BJK lUOO' lESiARFPUB!. IK iNOONESIAREPUBLIK INDONESIA

jcBrortrr INDONESIAUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIAifif«feSJLrsSrft1ESiA

ESIAESIA

REPUBLIK INDONESIA

REPU^lfiMfeSSÊSIA

ISA REPUBUK INDONESIA:^?i9!fcPUBUK INDONESIA

RERIRMK INDONF-SI/^ RFPIIRI IK INnOMFSIA RFPIIRI IK INnONFISA RFPIIRI IK INnONfSi^REPUREP

REP

BUK INDONESI/sMBU?[mg9JESI/iRi tu iMnnMPQij

REPUBUK INDONESIAR^^}il@HÎ^P^lAPFPI IRI IMnnMFRIA

REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONE SIAsia

PFPI |B{ f\< IMnOMRIRA PPPl IRt Ik" INtnOMFfRIAREPJREPU

IB

REP UBUK IMD0MESL1REPUiIBUKINDONESI/!REPUREPU

IB

UKJNDONESI/IBUKWfflSNESI/

UK INDONESIAIBUK INDONESIA

REPJbUK INUUNhSIAREPUBUK INDONESIAREP UBUK INDONESIARFPURUK INDONFRIA

REPUBUK INDONESIA

REPlREPl

JICINDQNESIAWiHBbnesia

REPUBUK IMDQMESIAREPUBUK INDOjiJâfioff P^-'BUK INDONEREPUBUK IMDOMEIS A REPUBUK IMDOME

S

REPUBUK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIAREPUBUK NUUWbSIAREPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIARFPURUK INDONESIA

IASIASIASIA31ASIA

REPUBUK INDONEISA REPUBUK IMDONEREPUBUK INDONEISA REPUBLIK IMDCMEREPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONflREPneniriNDonEisTrREPnHrnmnowsiAREPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONE SIAREPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONE SIARFPIJRI IK INDONEISA RFPURUK INDONE SIA

REPUBUK INDONESIAUBUK INDONESIAREP

REP UBUK iriDOriEGlAl

REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIARErUDUKINDOMEGlA

REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONE SIAREPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONE SIAREPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONQSIA

PUEBUK INDONESIABUK INDONESIA

PIUBUK INDONESIAPUE

REIREIREIREPpBUKINDONESIAIREP UBUK INDONESIAREP UBUK INDONESIAPFpt IRI IK IMnnMPf^lf

REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA

rujûDUK irjDoriciGA rlpuouk iricoiiuaASIASIASIA

REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONEREPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONEREPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONE

REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIAPFPI IRI w iMnnMpqifl

REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONt SIAREPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONE SIAREPUBUK INDONEISA REPUBUK INDOME SIAPFPI in: Ik iMnnMFiqfl pfpi iri \w iMnnMpkia

REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

48

Halaman 13

FEPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUKINDONEISA REPUBUK

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA FTOJBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INftQVSW'^^feBWJS^NEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA RPPi ini IK IMnnft?RI/fTjt^niTOlfTO RFPl IRi HiREPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK

refOREI

REPU

BUK INDONESIA

P|JBUXdHggdlESI/BUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONEISA REPUBUK

REPJ

REPJl

REP

B

REPJ

REPJl

REPJl

B

REPJDUK INDOijCSU

REPJBLIKINDONESI/

REP JBUK INDONESIi«

REPJBLIK INDONESI/i

REP JBUK INDONESIA

REP JBUK INDONESI/i

REP JBUK INDONESI/

REP JBUK INDONSSy

II-IDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

UK INDONESI/fi

bukI^mesi/IRI IK IMnONFSI/i

UK INDONESIA

IBUK iND0NESI>6

IBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPl36ili4lHntjKlESIAPFPIIRI IK INnOMFRIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

RCPUDUK INDONirSIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESI/

REP JBUK INDONESIA

REP JBUK INDONESIA

REPjJBUK IMUUNbSi/iBUK INDONESl/fi

REPUBUK INDONESI/i

REPUBUK INDONESI/iREI

RE

RE

PJBUKINDONESI/

FJBUK INDONESIA

PJBUK INDONESliC

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

P£P'Jg'JK IMDOMESI,^

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REHObUK INUUNbblA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

INDONE SIA

RE^iMi^ed^MmiafiiaiJdaiBONE siaREPUBUK INDONEISA REPUBUK IND0Ne|s1A

sia

EPUBUK INOONEjSIAPUBLUUfciDQIligSiA

SIA

SIA

„ ̂011' __REPUBUK INDQ:

RFPURI IK IMdHREPUBUK INDONEISA P^PUBLIK INDONE

REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONE

REPUSUK INDONEISA REPUBUK INDGN

li'jUUrjEiOH KCr^DDLifv li'jUUI'j

REPUBUK INDONEISA REPUBUK iNUONt

REPUBUK INDONEISA F^:PUBUK INDONE

REPUBUK INDONEISA REPUBLiK INDONE



REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONEDgpi IPMl/ jMnnK^glQ A

£81/

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONE SIA

REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONt SIA


REPUriUK iNUUNEIbA UfcPUdLlK INUUNt SIA




SIA

SIA

REPJDUItlNDOr:EGP|lEPJIR BUK INDONESI/i

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

RIIPUDL!:^; iriDONESl/'

REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDOME

REPUBUK INDONEISA RtPUBLliC INDONE


XPL'Sl

REPiJ

REP

BUK INDONESI/

JBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INUONbSMREI

RE

PJBUK INDONESIA

FJBUK INDONESIA

RFFtlRI IK INnnMFf^lA

kbPUBUKINUONhSlA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

RFPi iRi IK iMnnrjFRifl

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA.

SIA

REPUBUK INDONEISA RbPUBUK INDONBSJAREPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONE SIA

REPUBUK INDONEISA REP0BL;:£ INDONERpp> IRI IK iMnnNFiqa pfct ir; iu- iMnoNP

REPUBLIK INDONEISA REPUBUK INDONE

REPUBUK INDONEISA REPUBUK IMDOM

REPUBUK INDONEISA REPUBUK iMDOMEI

SIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

Halaman 14

49

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUKINDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA RHPtlBLIK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

REPUSÎNDONESIA REPUBUK INDOMEgjA REPUBUK INDONESIAREPUBUK fNDQNESIA RFPURI IK INnnfiÂ RFPt iRHir INDONESIAREPUBUK INDONESIA REP«B!ilW46er«3W«35îfJK*iW0BKEISW^ÛBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

REPU03teswenangE35Big?6p?teBaj(iiii38w^ indoneisa repubuk IndonesiaREPUouk INUUNtbiA KtPUBUK INUUNbSIA RbHUyDK IN'JUNtlSA IM'JU''ltS!A

REPUBUKJNDCfi'gSIA^PUBUK ir DQHESlARÛaUK.INDONEISA REPUBLiK^DONESlAREPUfflSi<?^fiMigS?A IMOOMESIARFPIIRI IK IMnONFfil^ RFPURl IK INnOMFRIA RFPUR! IK IMnnNFI.qA R^^Pl IR! !KREPUBUK INDONESIA

REPUBuWmg^SI^REPUBUKJMDQMESIi

REPUBUKJNDONESlfi

REPUBUKfiTONESI/>REPJBUKINDQNESL'*

REPUIBUK INDONESIA

RE!

REI

REPUBUK INUUNbSIA

IBUK INDONESIA

IBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESA

PFPURi Ik- iMnnMPQiA

REPi

REPI

ESW

ESA

REPUBUK IMDONESA

REPUBUK INDONESA

REPUBUK INDONESA

REPUBUK INDONESA

RbHUHLIK INUUNbSA

REPUBUK INDONESA

REPUBUK INDONESAREPUBUK INnOMFRIA

REPUBUK INDONEISA REPUBLIK INOONE

PFPIIRI IK IKtnnMFIRA PPCT IRt lU" INnOMF

REPUBUK INDOj4îSfi(5{pPUBUK INDONEP£PUBL'K INDONEISA REiyJEUi^ IMDONE




SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SA

SIA

INDONflSAl^©ONE SA

INDONE SA

irJDONE SA

INDONE SIA

INDONESIA

INDONE SA

IHOOHE SA

INDONESIA

INDONE SA

muqmIsaINDONESA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESA

PUBREI

REPIREPli

UK INDONESA

MBUK INDONESABUKINnOMFSA

PUBREI

RE

REPll

PU

UK INDONESA

BUK INDONESA

UBUK INDONESA

REFJDUIUNDONEGAlREP

REP

REP

UBUK INDONESA

UBUK INDONESA

UBUK INDONESA

REPUBUK INDONESA

REPUBUK INDONESA

REPUBUK INDONESA

RErUDUIC irJDOrJEGA

RbPUBLIK INUUNblSA RbPUbUK HvlUUNE


REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONEREPUBUK INnnNFISA RFPURl IK INDDNF

REPUBUK INDONEISA FEPUBUK

REPUBUK INDONEISA P£PUBUK

REPUBUK INDONEISA REPUBUK

REPUCLliC iriDOriEIGA REPUDLIl^rr

REPUBUK INDONESIA

REPUBLIK INDONESA

REPUBUK INDONESIAPiJBREI

REI

REPtPU

RER

UK INDONESABUK INDONESA

MBUK INDONESAIRI w iMnnMP<îii

REPUBLIK

REPUBLIK

REPUBUK

INDONEISA REPUBUK

INDONEISA REPUBUK

INDONEISA REPUBUK

kbPUBUKINUONbSIAREPUBUK INDONESA

REPUBUK INDONESA

EEEUBUKJNDDMESlfi

RbPUBLlK INDONblSA RbPUBLKREPUBUK INDONEISA REPUBUK

REPUBUK INDONEISA REPUBUKPFPI IRI \K IMnOMFIQA Pf-pl IRI Ik"

REPUBUK INDONESA REPUBUK INDONESA REPUBUK

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESA REPUBLIKREPUBUK INDONESA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK

REPUBUK INDONESA REPUBUK INDONESA REPUBLIK

REPUBUK INDONESA REPUBUK INDONESIA REPUBUK

INDONEISA REPUBUK

INDONEISA REPUBUK

INDONEISA REPUBLIK

INDONEISA REPUBUK

INDONEISA REPUBUK

50

Halaman 15

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDOMEISA REPUBLIKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA RQRSLIBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUKRERW^ INDONESIA REPUBLIK

REPUBUK INDONESIA REPUBUK iNDONESIA REPIIB; IK iMnCiUFiSA R<-P(jB: ik

REPJBUKN6ffi«ES!ARREPUBUigg^fil^gpiAREPlJBUpilpraAREP UBliiWlMiraiA RREPUBli?«ijfe5êiARREPRE

REPHPU

J

REPi

REP

REI

REI

PJ

PJ

M

BUK INUUNbSIA RBUK INDONESIA R

MBUK INDONESIA RIRl IK INnOMFÎA R

REP JDUK INDONlQIA R lPUDuK INDOljZGIA RCp:PJB RE

REI

REFl

PJ

REP

REI

REPH

EPUBUK INDONESIA REPUBUK INOONEiSA REPUBUK iNDONt

JQulEfefiisPUlrflNU^bSIA REPf jEPuffl^Mfiwgi4j4 REPIEPUBUK INDONESIA REPU

bPlMJK IfÔNEONE

BUK INDONEISA REPUBUK INDONEhPUBUK INDONbSIARkPlIEPUBUK INDONESIA REPUEPUBUK INDONESIA REPi JFPI IRl \K IMnnMF.9IA PFPi

BUK INDONESIA FBUK INDONESIA F

BUK INDONESIA R

EPUBUK INDONESIA REPl J

EPUBUK INDONESIA REPI

EPUBUK INDONESIA REPI J

REIP UK INDONESIA

BUK INDONESIA F

MBUK INDONESIA F

UBUK INDONESIA REPU

EPUBUK INDONESIA REPqjEPUBUK INDONESIA REP

B

REP JBUK INDONESIA F

REP JBUK INDONESIA F

REFJBUK INDONESIA F

REfI IBI.IK IMDOMESLA FREP JBUK INDONESIA F|EREP JBUK INDONESIA F EP

REPUBUK INDONESIA REi

P

REPUBUK INDONESIA RREP JBUK INDONESIA FREP JBUK INDONESIA R

REP

REPJ

REP

MBUK INDONESIA RBUK INDONESIA R

UBUK INDONESIA R

REPUBUK INDONESIAeUK INDONESIA R

UBUK INDONESIA RPJE

EPUBUK INDONESIA RERiUEPUBUK INDONESIA REP

EPUBUK INDONESIA REP'-IERJBUK INDONESIA RFP

UBUK INDONESIA REPI

UBUK INDONESIA REPIUPUBUK INDONESIA REP

J3UKINDOHHSIA FEPUdUK livlDOHESIA REP

EPUBUK INDONESIA REPI}

EPUBUK INDONESIA REPUEPUBUK INDONESIA REPI Ji

EPUBUK INDONESIA REPI J

EPUBUK INDONESIA REPU

EPUBUK INDONESIA RER JiREPfJBUK IMDOMEDIj\ n[CPUBUK I^^DO^ÊSL^ riEni|JBUKv I^^DOMEICi^ REPUBUK iriOOMEtSIA

SLA

SIA

SIA

RIEPUBUK INDONESIA REPl iEPUBUK INDONESIA REPi i

EPUBUK INDONESIA REPI i

BUK INDONEISA REPUBUK INDONE



INDONESIA

INDONESIA.

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

■ iuOUcSlA

iHFSIA

SIA

SiA

SIA

SIA

SIA

SIA

SiA

SIA

SIA

SIA

SI/

SIA

iuLiK INDGNlIGA RCPUClIK iNDONLlSlA

BUK INMUNblSA RbMUBLIK INUONfcBUK INDONEISA REPUBLIK INDONE

BUK INDONEISA REPUBLIK INDONEIRl IK INDOMFIFiA PFPI IRl tK !MnnMF

IBUK INDONEISA REPUBUK INDONE

JBUK INDONEISA REPUBUK INDON


UK INDONEISA REPUBLIK irOONaBUK INDONEISA REPUBUK INDON

IJBUK INDONEISA REPUBLIK i! JDONa

S

BLIK INDONEISA PJEPUBUK INDONE

JBLIK INDONEISA REPUBUK iMDOiNE

IBUK INDONEISA REPUBUK INDOMi

iA

SIA

SIA

SIA

SIA

lAIQi 11^ iMnortciQA OCP1 lai 11/ if.|nnpc{c|A

SIA

SIA

SIA

tlSlASIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

JBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONE

BLIK INDONEISA REPUBLIK INDONE

UBUK INDONEISA REPUBUK iriDONEjduK WuONEISm RcPUdUK INDON

IBUK INDONEISA REPUBLIK INDONE

BUK INDONEISA REPUBLIK INDONE




IBUK INDONEISA REPUBUK INDOME

REPUBUK INUONbSIA j4j-^BUK INUUNbSIA RbPUBUK INUUNblSA RbPUdUK INUUNbSlAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA P^PUBLIK IMDOMESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK IMDOMEISA PEP'JBUK 'HDONES'A

51

Halaman 16

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA RERSJBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK

REPUBUK INDONESIA REPUEfe-UfREPUBUK INDONESr

INDONEISA REPUBUK

INDONEISA REPUBUK

INDONEISA REPUBUK

INDONEISA REPUBUK

-^lEPUBUK

REPUBUK iNDONESIA^PTOSm»NKfi^l€^MJlREPUBUK INDONESIA RFPURI IK INDONESIA RFPURI IK

REPlUBUKNaaKESIARREPljBUI$giJe®|^^lA

BLKINlpiE^FlREPlUBLIRTOS^lSilA

UBLi^^Â^glAREP

E

E

RE

RE

REP JHLIK INUUNtSIA tst

REP JBLIK INDOrJESiA F

REFJBUK INDONESIA F

REPUaUKJliDjDMESlAEMBUK INDONESIA RBUK INDONESIA R

EREP I

REPU

REPUBUK INDONESIA R

REFJDUKiNDQfCQIARREP

REP

REP

UBUK INDONESIA

JBUK INDONESIA R

UBUK INDONESIA R

R

REPtREI

REi

REPl

M

REPURE

REI

PJ

PJ

J

PUBUK INDONESIA REPqJ

PO

PU

EP

REPBUK INDONESIAJBUK INDONESIA R

JBUK INDONESIA RiR IK iNnnMisiA p

BUK INDONESIA RBUK INDONESIA

BUK INDONESIA

R

R

BUK INDONESIABUK INDONESIA P

BUK INDONESIA R

F^REI

REI

RE

REPl

REP.

REP.

REP JBUK IMDONCCIA

UBUK INDONESIA R

UBUK INDONESIA R

UBUK INDONESIA R

E

JBUK INDONESIA F

JBUK INDONESIA R

JBUK INDONESIA R

iTOfOKTEPi&%^REPl|j

PUBLIK INDONESIA RERJ

f J


BUCTDDirom™buk^8»S»«WôneeUK INDONEISA REPUBUK INDONE

HutiLiK imUuNESIA

EPUBUK INDONESIA REP

EPUBUK INDONESIA REPFPURtlK INinnMFf^lA PFPlI

PUBUK INDONESIA REP' J

EPUBUK INDONESIA RER J

EPUBUK INDONESIA RER Ji

IB

'UuliI*. INDGNlQIA RlF

UBUK INDONESIA RERJ

EPUBUK INDONESIA REPU

EPUBUK INDONESIA RER JIB

UBUK INDONESIA REPUEPUBUK INDONESIA REPU

EPUBUK INDONESIA REPUFPi iRi IK- iMnnKir-QiA ppoi

IB

IR

EPUBUK INDONESIA RER J

PUBUK INDONESIA RER

PUBUK INDONESIA REPt J

E:

EI

B

REP UaUK INDOJ'icSiA h EPUBUK li^DOICSlA khP

EPUBUK INDONESIA RER JEPUBUK INDONESIA REPl J

EPUBUK INDONESIA REPi J

PUBUK INDONESIA RER JEPUBUK INDONESIA RER

EPUBUK INDONESIA RER£r\: in? u/

EPUBUK INDONESIA REPEPUBUK INDONESIA REPllJEPUBUK INDONESIA REPU

mnowFisA RFPimi ik-

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

ffÔNESIA

INDONESIA

MKMESIASIA

SIA

SIA

SIA

SIA

«iJH. XtrMJbllK

J3UK lUDOUEiSA REPUELiK IMDONt

JBUK INDONEISA REP'JSLIK INDONEIRI IK IMnnMFIRA PFPHRi imOMF

LIK INDONEISA REPUBUK INDONElIBLIK INDONEISA REPUBUK INDON

I0UK INDONEISA REPUBUK INDONE

li'JUUNF

INDONEIBUK INDONEISA REPUBLIK

LIK INDONEISA REPUBUK INDONE

IBUK INDONEISA REPUBUK INDONEUK INDONEISA REPUBUK INDONE


IBUK INDONEISA REPUBUK INDONEI IK- iMnnMr-iQA pi=di ini w iMnriMi:

UK INDONEISA REPUBUK INDONE

JBUK INDONEISA REPUBUK INDONE

BUK INDONEISA REPUBUK INDONEJBLir\ II^jDuNEIgA RcPUBlIK UNDONE

BUK INDONEISA REPUBUK INDONEBUK INDONEISA REPUBUK i^}DONEBUK INDONEISA REPUBLIK iNDONF

BUK INDONEISA REPUBLIK INDONEJBUK INDONEISA RFPurijk !^}00^Ê

JBUK INDONEISA REPUBUK IMOONE

11 lU'J. i

^BLiK INDONEISA REPUBUKBUK INDONEISA REPUBUK

BUK INDONEISA REPUBUK iNDONElSlA

INDON

IMDOMa

SiA

SIA

SiA

SiA

SIA

SIA

SIA

ESI/

SIA

SIA

SiA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

SIA

S!A

REi

REI

REI

REPMoutv iNUUNtisiA Rtt-utMJK. inUUNESIA UEPMbUK INUUNhlSA RtHUtJUK INLIUNtSIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIA

52

Halaman 17

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA I^PUOUK


REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA RSITUBUK INDONEISA REPUBUK


REPUBHJfÔNESlA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBU™bONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK imONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPU0UKREPUBUK ttagterattig3n!totecanganqaxiB^ysefisii£ersHnREPUBUK RDtf^RKifREPUBUK IJTO!^lf»|fgSyaiMTOÎA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK IMDQMESIA. REPUBLfKIMDONESLA REPUBUK IN'DQNEISA REPUBUKREPUBUK iKMJta9»Xt|ÊfBDIsnAQra50?IE&i5f%€^l«X<®pl^fejStb

TNESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPufciKREPUBUK

iIW66Mfe8gPyaîNififl55gaiiF®liiIiHifDFPIIRI il^ IMnnMPOj^PFPLIPt It/ IMnnhiceiA^rtcni iqi 11/ or=m im 11^REPUBUK

REPUBUKpONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK.fnrtMFQIA PFPIIRI 11/ IMPinMPIQA DPPI IRt lU'

REPUBUK fl&(Cl^Slid^lfi6)^dblKtap^tbel;4f&MeaS'^ ltlSsOlllS€tlceE&h^d

REPUBUK INDONESIA ifeUHjjK INDONESJAJiEPJUBUK INDONEISA RtPUQUKREPUBUK REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUSUK iBaaiDgssiapBFijEffQgKmBrenfldmRMsfiBiskFc^ffliBfeii^^REPUBUK !MQÊ»figaHBMad&S®oaai&hff£§fepra' iM^daÂl?ireIc«6rat

REPUBUK IN^NF™<fT?FPt lfffTinMnnNFf:;iA Ri-PI IR! iK IMnf iM! 'I'-;A pi pi i; !; 1;^;REPUBUK li®ffl§lNpeil^HEfittdiiig !ltlii§NU66h(SiEfi's)9ê'dufei§l6dlEt6i/'fo"E!^^

REPUBUK Slfel&^^teJftEISA REPUBUK^REPU__..

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUKREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

iNDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDGNESI/

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

IMOOMESIA

liiOONESIA

-NDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

INDONESIA

53

Halaman 18

REPUBLiK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

REPUBUK INDONESIA

repubSSKmdonesiaREPUBUK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

REPU

REPUV

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONEiSA REPUBLIK INDONESiAREPUBUK INDONESIA REPUBLiK INDONEiSA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA RIÛBLIK INDONBSA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBUK 1ND0I','ESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK iNiQEiBgBJ^WÂJK ll^jiK^J&PUBUK IndonesiaREPUBUK lf^g&I15PI<3P^5f^l5Si0G®IE>NElSA REPUDLIK INDONESiAREPUBLIK INDONESIA kEPIJ6IJK l?^jDO{'<EiSA RcPvjBLiA, ivûOi'^cSiA

iTiBiTiSnS ru«.r-wuuir\ rulfuui-iniREPUmftTOgSgSIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REP jgOftfepONESlAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONBSA REPUBUK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBlBtllMatteiEli^fiM<jmiMtefl(Ratiilg REPUBUK INDONEISA REPUBEEIINDONESIAREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIA

INDONEISA REPUBLIKJNDONESiAREPUBUPrllTOVfESlATiewSCl^^ INDONEISA REPUBQK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPudUK INDONEiSA REPUBUK INDONESl/REPUBlB&We0r®6&k®ffiSaifflilMIRaiifi|IA repubuk indoneisa repuebkbndonejREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA P£PUBUK INDONEL

REPUEILIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLiK iNDONElSA REPUBLIK iNDONESIAREPUBLA^^(Sj®|i(3(ffgii^Rggf(3a0fi5'i^f^^gc5ja^ PFP' F:' !!•■' ptrp"ÛBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEiSA REPUBLiK JNDONEsIa

FEPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK iNDONESI/\REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK »100NQSA REPUBUK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK IN^NBSA ̂ UBUK^PUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIARÛBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

ImSSmISREPUBUK INDONESIA REPUBLiK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONBSA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK lf>JDONESIA

REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAoinMm4!5 REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAÛBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONBSA REPUBUK INDONESIA

INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA^PUBUK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIA

INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONBSA REPUBLIK INDONESIAREPIBLIK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA

INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBLIK INDONESIASinMo^ INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIA^PUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA REPUBLIK INDONESIAREPUBUK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESiASSmS'IS REPUBUK INDONESIA REPUBUK INDONEISA REPUBUK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONEISA RgPUBI IK INDONESIA

54

Halaman 19

19

XVII. KATEGORI UNIT PEMANDU KOMUNIKASI

PENERBANGAN

:, CATEGORY OF AERONAUTICALCOMMUNICATION'UNIT ,

En^oute Flight InfomiationUnU

2. Aerodrome Flight Information Unit^ '

3. a. Point to Point Communication Unit

b. Flight Data Operation Unitc. Aeronautical Fixed Telecommunication Network Unit

4. a. ATS Message Handling System Unitb. Aeronautical Telecommunication Network Unit

.' 5: Aeronautical Station Unit


ttd


m dengan aslinyaA^BAGIAN HUKUM

r'DAH PURNAMA SARI

Pex^iifa / (IV/a)^^704 199503 2 001

Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 113 TAHUN 2017


SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN SERTIFIKAT PELATIHAN

Nomor

Sifat

LampiranPerth al

1 (Satu) berkasPermohonan PengesahanSertifikat Pelatihan


di

JAKARTA

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama Lengkap

b. Pangkat/Golongan/Jabatan

c. N.I.P atau yang sejenis

d. Tempat dan Tanggal Lahir

e. Jenis kelamin

f. Alamat Unit Kerja

mengajukan permohonan untuk memperoleh pengesahan sertifikat pelatihan

(nama Pelatihan) yang telah dilaksanakan di (lokasi) selama(waktu).

Sebagai pertimbangan, bersama ini dilampirkan salinan (copy) sertifikat pelatihandumaksud beserta materi yang disampaikan.




ttd

Dr. Jr. AGUS SANTOSO, M.Sc

esuai dengan aslinya

KEPAL^BAGIAN HUKUM

:ndah pOrnama sari

imj).ina / (IV/a)Uil©^T04 199503 2 001

Lamp

iran

X P

erat

uran

Dir

ektu

r Jenderal Perhubungan Udara

Nomor

: KP 113 TAHUN 2017

Tang

gal

: 18 A

pril

2017

Format Buku Catatan Pri

badi

(Personal Log Book)

AERONAUTICAL COMMUNICATION OFFICER (ACO) LOG BOOK

ACO INITIAt.

MONTH

LOCATION :

ACO UNIT

NIGHT

MORNING

REMARK

SOPV

ATN/

AMHS

BAF

mins

ASSIST:

hrs:

nuns

AAF

Qmc^

his:

fwns

ASSIST 1 -™. his :

nuns

mns

ASSIST; -— his:

mms

TOTAL HOURS

DUTY SHIFT

TOTAL

NAME :

CHIEF OF ACO

GRAND TOTAL

1968

;.esuai dengan aslinya

AGIAN HUKUM

NAMA SARI


ttd


a / (IV/a)

199503 2 001

pedoman teknis operasional bagian 69-03...

Documents