pedoman teknis pengembangan kebun benih tanaman tahunan

PENINGKATAN PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012

PEDOMAN TEKNIS

PENGEMBANGAN KEBUN SUMBER BAHAN

TANAM TANAMAN TAHUNAN

TAHUN 2013

iiiPedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013 Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan tahun 2013 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di daerah yang di-laksanakan dengan dukungan dana APBN Tahun Anggaran 2013, dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Materi pedoman teknis ini memuat berbagai informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan. Pedoman teknis ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang bersifat operasional dilapangan.

Semoga pedoman teknis ini dapat bermanfaat dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman tahunan tahun 2013.

Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS Nip. 19560728 198603 1 001

i

iv Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013


Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013 Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013

VIII. PENUTUP....................................

LAMPIRAN..........................................

35

36

iiiiv Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Benih Tanaman Tahunan Tahun 2013


DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR................................DAFTAR ISI.........................................DAFTAR LAMPIRAN ...............................I. PENDAHULUAN..............................

A. Latar belakang.........................B. Sasaran Nasional.......................C. Tujuan..................................

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan

Kegiatan................................B. Spesifikasi Teknis......................

III. PELAKSANAAN KEGIATAN.................. A. Ruang Lingkup......B. Pelaksanaan Kegiatan...........

..........................

Volume............. ..............

IV. N PENYALURAN

...........

C. Lokasi, Jenis dan D. Simpul Kritis..............

PROSES PENGADAAN DABANTUAN....................................

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN.....

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN..................................

VII. PEMBIAYAAN.....................

vi1144

5

55

1515202930

30

32

33

34

ii

viii

Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013 vPedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013 Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013


VIII. PENUTUP....................................

LAMPIRAN..........................................

35

3

iii

7

vi Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013


iv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

. Lokasi, Jenis dan Volume Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Karet

........

Lampiran 2. L

Bahan Tanam Tanaman Kelapa .........

Lampiran 3. L

Bahan Tanam Tanaman Jambu ........

37

3

39

Lampiran 1

Tahun 2013 .................

okasi, Jenis dan Volume Pengembangan Kebun Sumber

Dalam Tahun 2013 ........

okasi, Jenis dan Volume Pengembangan Kebun Sumber

Mete Tahun 2013 ..........

8


1Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013 Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan produktivitas, mutu hasil dan pada gilirannya peningkatan daya saing produk perkebunan harus diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu, didukung dengan penggunaan sarana produksi yang tepat sesuai rekomendasi, dan penerapan sistem dan manajemen usaha tani yang sesuai.

Penanganan pembangunan dan pemelihara-an kebun sumber bahan tanam tanaman perkebunan selama ini terlaksana oleh suatu sistem pengelolaan, terutama dalam aspek kelembagaan, kebijakan dan tata hubungan kerja antar sub-sistem yang ada. Namun dengan adanya perubahan dan penyempurnaan dalam kebijakan kegiatan serta orientasi pembangunan perkebunan, maka pengelolaan penanganan pembangun-an dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman perkebunan perlu disesuaikan. Penyesuaian yang diperlukan terutama terkait dengan upaya penyediaan benih unggul bermutu secara 6 (enam) tepat, yaitu tepat varietas/klon, jumlah, mutu, waktu, tempat/lokasi dan harga di tingkat pengguna dalam pembangunan dan pengembangan tanaman tahunan.

1


2 Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013 Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013

program dan kegiatan perbenihan tanaman tahunan tahun anggaran sebelumnya, dimaksudkan sebagai rangkaian program dan kegiatan revitalisasi perbenihan tanaman tahunan yang harus dilakukan secara berkelanjutan dalam upaya mengembangkan sistem perbenihan tanaman tahunan perkebunan yang mampu mewujudkan percepatan pembangunan industri perbenihan tanaman tahunan untuk menghasilkan dan menyediakan benih unggul bermutu secara berkesinambungan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumberdaya dalam negeri.

Agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanaman Tahunan Tahun 2013. Pedoman ini merupakan acuan umum bagi pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman tahunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional sebagai panduan bagi para pelaksana kegiatan tersebut.

3

Khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman perkebunan, kondisi 6 (enam) tepat ini dapat diwujudkan dengan dukungan sistem perbenihan yang semakin mantap serta iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya industri perbenihan. Oleh karena itu, sistem perbenihan tanaman tahunan masih perlu di revitalisasi penanganannya sesuai dengan dinamika dan perkembangan tuntutan konsumen, terutama pada sub-sistem produksi dan distribusi, serta sertifikasi dan pengawasan mutu benih. Untuk sub-sistem lainnya, secara simultan juga perlu di upayakan dukungan pengembangannya agar antara semua sub-sistem yang ada dalam sistem perbenihan tersebut dapat saling mendukung dan bersinergi.

Untuk itu, maka pada tahun anggaran 2013, melalui dukungan APBN, baik untuk kegiatan di Pusat, maupun APBN Dekonsentrasi di Provinsi dan Tugas Pembantuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah dialokasikan dukungan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemelihara-an kebun sumber bahan tanaman per-kebunan yang terkait dengan pengembangan perbenihan tanaman tahunan. Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2013 ini pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari

2

Pedoman Teknis Pengembangan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan Tahun 2013



program dan kegiatan perbenihan tanaman tahunan tahun anggaran sebelumnya, dimaksudkan sebagai rangkaian program dan kegiatan revitalisasi perbenihan tanaman tahunan yang harus dilakukan secara berkelanjutan dalam upaya mengembangkan sistem perbenihan tanaman tahunan perkebunan yang mampu mewujudkan percepatan pembangunan industri perbenihan tanaman tahunan untuk menghasilkan dan menyediakan benih unggul bermutu secara berkesinambungan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumberdaya dalam negeri.

Agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanaman Tahunan Tahun 2013. Pedoman ini merupakan acuan umum bagi pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman tahunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional sebagai panduan bagi para pelaksana kegiatan tersebut.

3



II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Mengembangkan sumber benih unggul bermutu tanaman tahunan melalui kegiatan pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan pada setiap wilayah pengembangan perkebunan secara proporsional dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya dalam negeri.

B. Spesifikasi Teknis

1. Pembangunan Kebun Entres Tanaman Karet.

Pembangunan kebun entres tanaman karet hanya dibiayai selama 1 tahun yaitu pada waktu pembangunan kebun entres karet, sedangkan untuk biaya pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab penangkar itu sendiri atau dibantu biaya pemeliharaanya melalui dana APBD Kabupaten dimana lokasi kebun entres tersebut berada.

Penetapan pelaksanaan pembangunan kebun entres tanaman karet adalah Penangkar benih/calon penangkar benih atau pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan dan mempunyai pengalaman dalam pembangunan kebun entres tanaman

5

B. Sasaran Nasional

Sasaran nasional pelaksanaan pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan tahun 2013 secara umum adalah:

1. Semakin terpenuhinya kebutuhan benih unggul bermutu tanaman tahunan secara 6 (enam) tepat yaitu varietas/klon, mutu, jumlah, waktu, lokasi dan harga untuk mendukung Pembangunan Perkebunan.

2. Semakin tersedianya sumber benih tanaman tahunan perkebunan disetiap wilayah pengembangan perkebunan sesuai kebutuhan.

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan perkebunan tahun 2013 secara umum adalah:

1.Tersedianya benih unggul bermutu tanaman tahunan sesuai kebutuhan secara 6 (enam) tepat yaitu varietas/klon, mutu, jumlah, waktu, lokasi dan harga untuk mendukung Pembangunan Perkebunan.

2.Dibangun dan dipeliharanya kebun sumber benih tanaman tahunan yang sudah dibangun disetiap wilayah pengembangan perkebunan sesuai kebutuhan.

4




II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Mengembangkan sumber benih unggul bermutu tanaman tahunan melalui kegiatan pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan pada setiap wilayah pengembangan perkebunan secara proporsional dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya dalam negeri.

B. Spesifikasi Teknis


Pembangunan kebun entres tanaman karet hanya dibiayai selama 1 tahun yaitu pada waktu pembangunan kebun entres karet, sedangkan untuk biaya pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab penangkar itu sendiri atau dibantu biaya pemeliharaanya melalui dana APBD Kabupaten dimana lokasi kebun entres tersebut berada.

Penetapan pelaksanaan pembangunan kebun entres tanaman karet adalah Penangkar benih/calon penangkar benih atau pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan dan mempunyai pengalaman dalam pembangunan kebun entres tanaman

5



- Pola tanam : batas antar klon jelas. - Jenis klon : Klon benih bina. - Drainase Baik. - Topografi datar s.d bergelombang (< 15

%). - Sarana : mudah transportasi. - Penyiangan dilaksanakan sesuai

kebutuhan. - Pemupukan sesuai standar teknis. - Pengendalian OPT dilakukan sesuai

jenis OPT.

Tatacara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Entres Karet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil

Tinggi (BPT) Pohon Induk Karet untuk Biji Batang Bawah.

Blok yang dipilih untuk penilaian adalah merupakan kebun karet produksi milik rakyat yang secara teknis layak untuk dilakukan penilaian BPT dan ditetapkan untuk dijadikan kebun sumber benih biji karet untuk batang bawah.

Kesediaan pemilik kebun untuk meme-lihara BPT secara baik dan tidak dialih fungsikan pemanfaatannya sepanjang kebun tersebut masih diperlukan dan layak sebagai kebun sumber benih.

7

karet serta mempunyai kemampuan dalam permodalan.

Lahan yang digunakan statusnya hak milik (bukan sewa), dapat digunakan selama kebun entres karet tersebut diperlukan, topografi datar, dekat dengan lokasi pengembangan tanaman karet dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4.

Benih yang digunakan adalah benih karet siap tanam sesuai SNI/RSNI dari Klon/varietas benih bina dan bersertifikat.

Jumlah tanaman perhektar untuk kebun entres karet adalah 8.000 batang dengan jarak tanam 1 m x 1 m.

2. Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman Karet.

Kebun entres tanaman karet dapat diberikan biaya pemeliharaan jika berdasarkan hasil penilaian secara teknis oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun entres tanaman karet.

Standar teknis yang ditetapkan untuk kebun entres tanaman karet adalah : - Populasi tanaman per hektar : 8.000

batang.

6




- Pola tanam : batas antar klon jelas. - Jenis klon : Klon benih bina. - Drainase Baik. - Topografi datar s.d bergelombang (< 15

%). - Sarana : mudah transportasi. - Penyiangan dilaksanakan sesuai

kebutuhan. - Pemupukan sesuai standar teknis. - Pengendalian OPT dilakukan sesuai

jenis OPT.

Tatacara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Entres Karet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil

Tinggi (BPT) Pohon Induk Karet untuk Biji Batang Bawah.

Blok yang dipilih untuk penilaian adalah merupakan kebun karet produksi milik rakyat yang secara teknis layak untuk dilakukan penilaian BPT dan ditetapkan untuk dijadikan kebun sumber benih biji karet untuk batang bawah.

Kesediaan pemilik kebun untuk meme-lihara BPT secara baik dan tidak dialih fungsikan pemanfaatannya sepanjang kebun tersebut masih diperlukan dan layak sebagai kebun sumber benih.

7



pengembangan tanaman kelapa dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4.

Benih yang digunakan adalah benih kelapa siap tanam sesuai SNI/RSNI dari varietas benih bina dan bersertifikat.

Jumlah tanaman perhektar untuk kebun induktanaman kelapa adalah 143 batang dengan jarak tanam 9 m x 9 m x 9 m segitiga sama sisi.

Tatacara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk Kelapa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

5. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Dalam.

Kebun induk tanaman kelapa dapat diberikan biaya pemeliharaan jika berdasarkan hasil penilaian secara teknis oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun induk tanaman Kelapa Dalam.

Standar teknis yang ditetapkan untuk kebun induk tanaman kelapa adalah : - Jumlah tegakan tanaman : 143 pohon/

ha - Keseragaman tanaman > 80 % - Kesehatan kebun : bebas serangan

OPT.

9

Tatacara Pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Karet untuk Biji Batang Bawah.

4. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Kelapa Dalam.

Pembangunan kebun induk tanaman kelapa dibiayai melalui dana APBN selama 3 tahun yaitu pada waktu pembangunan dan 2 tahun untuk pemeliharaan, sedangkan untuk biaya pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab penangkar itu sendiri atau dibantu biaya pemeliharaanya melalui dana APBD Kabupaten dimana lokasi kebun induk tersebut berada.

Penetapan pelaksanaan pembangunan kebun induk tanaman kelapa adalah Penangkar benih/calon penangkar benih atau pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan dan mempunyai pengalaman dalam pembangunan kebun induk tanaman kelapa serta mempunyai kemampuan dalam permodalan.

Lahan yang digunakan statusnya hak milik (bukan sewa), dapat digunakan selama kebun induk tersebut diperlukan, topografi datar, dekat dengan lokasi

8




pengembangan tanaman kelapa dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4.

Benih yang digunakan adalah benih kelapa siap tanam sesuai SNI/RSNI dari varietas benih bina dan bersertifikat.

Jumlah tanaman perhektar untuk kebun induktanaman kelapa adalah 143 batang dengan jarak tanam 9 m x 9 m x 9 m segitiga sama sisi.

Tatacara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk Kelapa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.


Kebun induk tanaman kelapa dapat diberikan biaya pemeliharaan jika berdasarkan hasil penilaian secara teknis oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun induk tanaman Kelapa Dalam.

Standar teknis yang ditetapkan untuk kebun induk tanaman kelapa adalah : - Jumlah tegakan tanaman : 143 pohon/

ha - Keseragaman tanaman > 80 % - Kesehatan kebun : bebas serangan

OPT.

9



Kelapa Dalam sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pelaksanaan penilaian dan penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) pohon induk tanaman Kelapa Dalam diharapkan menggunakan pedoman teknis yang sudah ditetapkan.

7. Identifikasi Calon Blok Penghasil Tinggi (BPT) Baru Pohon Induk Tanaman Kelapa Dalam.

Pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli tanaman Kelapa Dalam dari instansi terkait, Petugas dari Subdit Perbenihan Direktorat Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan, UPTD Perbenihan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsidan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan data-data kebun masyakat yang nantinya akan dipilih sebagai calon Blok Penghasil Tinggi (BPT) tanaman Kelapa Dalam.

Pelaksanaan identifikasi calon blok penghasil tinggi pohon induk tanaman Kelapa Dalam diharapkan menggunakan pedoman teknis yang disusun oleh Balai Penelitan Tanaman Palma.

11

- Pemeliharaan : baik (sesuai standar yang ditetapkan).

Biaya pemeliharaan yang diberikan hanya 2 tahun sedangkan biaya sampai tanaman tersebut menghasilkan dan dapat dinilai serta ditetapkan sebagai kebun sumber benih menjadi tanggung jawab pengelola kebun induk tanaman kelapa atau dapat dibantu melalui APBD dimana lokasi kebun induk kelapa tersebut berada.

Tata cara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk Kelapa yang ditebitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

6. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Tanaman Kelapa Dalam.

Pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli tanaman Kelapa Dalam dari instansi terkait, Petugas dari Subdit Perbenihan Direktorat Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan, UPTD Perbenihan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan sumber-sumber benih Kelapa Dalam berupa Blok Penghasil Tinggi (BPT)

10




Kelapa Dalam sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pelaksanaan penilaian dan penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) pohon induk tanaman Kelapa Dalam diharapkan menggunakan pedoman teknis yang sudah ditetapkan.


Pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli tanaman Kelapa Dalam dari instansi terkait, Petugas dari Subdit Perbenihan Direktorat Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan, UPTD Perbenihan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsidan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan data-data kebun masyakat yang nantinya akan dipilih sebagai calon Blok Penghasil Tinggi (BPT) tanaman Kelapa Dalam.

Pelaksanaan identifikasi calon blok penghasil tinggi pohon induk tanaman Kelapa Dalam diharapkan menggunakan pedoman teknis yang disusun oleh Balai Penelitan Tanaman Palma.

11



tanam sesuai SNI 01-7154-2006 dari varietas benih bina dan bersertifikat.

9. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete.

Kebun induk tanaman jambu mete dapat diberikan biaya pemeliharaan jika berdasarkan hasil penilaian secara teknis oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun induk tanaman jambu mete.

Standar teknis yang ditetapkan untuk kebun induk tanaman jambu mete adalah: - Jumlah tegakan tanaman : 100 pohon/ha.

- Kesehatan kebun : bebas serangan OPT. - Pemeliharaan : baik (sesuai standar yang ditetapkan).

Biaya pemeliharaan yang diberikan hanya 2 tahun sedangkan biaya sampai tanaman tersebut menghasilkan dan dapat dinilai serta ditetapkan sebagai kebun sumber benih menjadi tanggung jawab pengelola kebun induk tanaman jambu mete atau dapat dibantu melalui APBD dimana lokasi kebun induk jambu mete tersebut berada.

13

8. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete.

Pembangunan kebun induk tanaman Jambu Mete dibiayai selama 3 tahun yaitu pada waktu pembangunan kebun induk dan 2 tahun pemeliharaan, sedangkan untuk biaya pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab penangkar itu sendiri atau dibantu biaya pemeliharaanya melalui dana APBD Kabupaten dimana lokasi kebun induk tersebut berada.

Penetapan pelaksanaan pembangunan kebun induk tanaman Jambu Mete adalah Penangkar benih/calon penangkar benih atau pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan dan mem-punyai pengalaman dalam pembangunan kebun induk tanaman Jambu Mete serta mempunyai kemampuan dalam per-modalan.

Lahan yang digunakan statusnya hak milik (bukan sewa), dapat digunakan selama kebun induk tanaman Jambu Mete tersebut diperlukan, topografi datar, dekat dengan lokasi pengembangan tanaman jambu mete dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 4.

Benih yang digunakan adalah benih jambu mete sambung pucuk (grafting) siap

12




tanam sesuai SNI 01-7154-2006 dari varietas benih bina dan bersertifikat.


Kebun induk tanaman jambu mete dapat diberikan biaya pemeliharaan jika berdasarkan hasil penilaian secara teknis oleh instansi Dinas yang membidangi perkebunan masih layak untuk dilanjutkan sebagai kebun induk tanaman jambu mete.

Standar teknis yang ditetapkan untuk kebun induk tanaman jambu mete adalah: - Jumlah tegakan tanaman : 100 pohon/ha.

- Kesehatan kebun : bebas serangan OPT. - Pemeliharaan : baik (sesuai standar yang ditetapkan).

Biaya pemeliharaan yang diberikan hanya 2 tahun sedangkan biaya sampai tanaman tersebut menghasilkan dan dapat dinilai serta ditetapkan sebagai kebun sumber benih menjadi tanggung jawab pengelola kebun induk tanaman jambu mete atau dapat dibantu melalui APBD dimana lokasi kebun induk jambu mete tersebut berada.

13



III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan tahun 2013 meliputi:


Untuk meningkatkan ketersediaan benih karet maka perlu dilakukan pembangunan kebun entres tanaman karet. Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun entres tanaman karet menyangkut pemilihan varietas/klon yang harus ditanam, pelaksana pembangunan kebun entres, lahan yang harus digunakan, spesifikasi teknis benih yang akan ditanam dan lokasi pembangunan kebun entres.

2. Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman

Karet.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun entres yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih tanaman

15

Tatacara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

10. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Tanaman Jambu Mete.

Pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli tanaman Jambu Mete dari instansi terkait, Petugas dari Subdit Perbenihan Direktorat Tanaman Tahunan Ditjen Perkebunan, UPTD Perbenihan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan sumber-sumber benih jambu mete berupa Blok Penghasil Tinggi (BPT) Jambu Mete sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pelaksanaan penilaian dan penetapan blok penghasil tinggi pohon induk tanaman Jambu Mete diharapkan menggunakan pedoman teknis yang sudah ditetapkan.

14




III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan tahun 2013 meliputi:


Untuk meningkatkan ketersediaan benih karet maka perlu dilakukan pembangunan kebun entres tanaman karet. Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun entres tanaman karet menyangkut pemilihan varietas/klon yang harus ditanam, pelaksana pembangunan kebun entres, lahan yang harus digunakan, spesifikasi teknis benih yang akan ditanam dan lokasi pembangunan kebun entres.

2. Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman

Karet.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun entres yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih tanaman

15



5. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman

Kelapa Dalam.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun induk yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih tanaman kelapa. Ruang lingkup kegiatan ini menyangkut pengendalian OPT, pemupukan, pemeliharaan, pengadaan pupuk, dan obat-obatan.

6. Penilaian dan Penetapan Blok

Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Tanaman Kelapa Dalam.

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai BPT dan Pohon Induk Kelapa yang memenuhi standar dan selanjutnya ditetapkan sebagai pohon induk Kelapa. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pemilihan calon BPT Kelapa, penilaian BPT kelapa, Penilaian Pohon Induk Kelapa Terpilih dan Penetapan BPT dan Pohon Induk Kelapa sebagai kebun sumber benih kelapa oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.

17

karet. Ruang lingkup kegiatan ini menyangkut pengendalian OPT, pemupukan, pemeliharaan, pengadaan pupuk, dan obat-obatan.


Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Karet untuk Biji Batang Bawah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai pohon induk karet yang terpilih untuk biji batang bawah yang memenuhi standar dan selanjutnya ditetapkan sebagan pohon induk karet. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pemilihan calon BPT biji karet, penilaian calon BPT Biji karet dan penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) biji karet.


Untuk meningkatkan ketersediaan benih tanaman kelapa maka perlu dilakukan pembangunan kebun induk tanaman kelapa. Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun induk tanaman kelapa menyangkut varietas yang harus ditanam, pelaksana pembangunan kebun induk, lahan yang harus digunakan, spesifikasi teknis benih yang akan ditanam dan lokasi pembangunan kebun induk

16




5. Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman

Kelapa Dalam.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun induk yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih tanaman kelapa. Ruang lingkup kegiatan ini menyangkut pengendalian OPT, pemupukan, pemeliharaan, pengadaan pupuk, dan obat-obatan.


Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Tanaman Kelapa Dalam.

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai BPT dan Pohon Induk Kelapa yang memenuhi standar dan selanjutnya ditetapkan sebagai pohon induk Kelapa. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pemilihan calon BPT Kelapa, penilaian BPT kelapa, Penilaian Pohon Induk Kelapa Terpilih dan Penetapan BPT dan Pohon Induk Kelapa sebagai kebun sumber benih kelapa oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.

17




Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun induk yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi pemeliharaan, pemupukan, pengendalian OPT, pengadaan pupuk dan obat-obatan.


Kegiatan ini bertujuan untuk menilai BPT dan Pohon Induk Jambu Mete yang memenuhi standar dan selanjutnya ditetapkan sebagai pohon induk Jambu Mete. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pemilihan calon BPT Jambu Mete, penilaian BPT Jambu Mete, Penilaian Pohon Induk Jambu Mete Terpilih dan Penetapan BPT dan Pohon Induk Jambu Mete sebagai kebun sumber benih Jambu Mete oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.

19


Kegiatan ini bertujuan untuk menilai BPT dan Pohon Induk Kelapa Dalam yang memenuhi standar dan selanjutnya ditetapkan sebagai pohon induk Kelapa Dalam. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pemilihan calon BPT Kelapa Dalam, penilaian BPT Kelapa Dalam, Penilaian Pohon Induk Kelapa Dalam Terpilih dan Penetapan BPT dan Pohon Induk Kelapa Dalam sebagai kebun sumber benih Kelapa Dalam oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.

8. Pembangunan Kebun Induk Tanaman

Jambu Mete.

Untuk meningkatkan ketersediaan benih jambu mete maka perlu dilakukan pembangunan kebun induk tanaman jambu mete. Ruang lingkup kegiatan pembangunan kebun induk mencakup varietas yang harus ditanam, pelaksana pembangunan kebun induk, lahan yang harus digunakan, spesifikasi teknis benih yang akan ditanam dan lokasi pembangunan kebun induk.

18





Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan eksistensi kebun induk yang telah dibangun atau dipelihara pada tahun sebelumnya dari dana APBN agar tetap berfungsi sebagai kebun sumber benih. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi pemeliharaan, pemupukan, pengendalian OPT, pengadaan pupuk dan obat-obatan.


Kegiatan ini bertujuan untuk menilai BPT dan Pohon Induk Jambu Mete yang memenuhi standar dan selanjutnya ditetapkan sebagai pohon induk Jambu Mete. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup pemilihan calon BPT Jambu Mete, penilaian BPT Jambu Mete, Penilaian Pohon Induk Jambu Mete Terpilih dan Penetapan BPT dan Pohon Induk Jambu Mete sebagai kebun sumber benih Jambu Mete oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.

19



Panduan lebih lanjut dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Entres Karet. Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kebun entres karet statusnya hak milik dan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang ( 10 tahun). Petani yang ditunjuk untuk mengelola kebun entres tanaman karet adalah penangkar benih/calon penangkar benih atau pengelola kebun benih Dinas yang membidangi perkebunan yang berpengalaman dibidang tanaman karet dan mempunyai kemampuan dalam permodalan. Benih yang digunakan adalah benih yang telah disertifikasi dan berlabel biru. Tatacara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Entres Karet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Jika diperlukan bimbingan teknis dapat berkonsultasi dengan UPTD Perbenihan Provinsi atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) atau tenaga ahli dari Pusat/Balai Penelitian Karet. Output kegiatan ini adalah terbangunnya kebun entres tanaman karet yang sesuai dengan standar teknis.

21

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

Melaksanakan pengembangan sumber bahan tanam tanaman tahunan pada setiap wilayah pengembangan perkebunan tanaman tahunan secara proporsional dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya dalam negeri.


Pelaksanaan pembangunan kebun entres tanaman karet ini harus sesuai SNI/RSNI dan atau standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Klon yang ditanam adalah klon benih bina yang sesuai dengan agroklimat wilayah pengembang-an karet. Pelaksanaan pembangunan kebun entres tanaman karet disesuaikan dengan tahapan kegiatan yang terdapat pada satuan biaya. Lahan yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan teknis untuk pembangunan kebun entres tanaman karet, dan terjamin keberlanjutannya sebagai sumber entres tanaman karet. Lokasi pembangunan kebun entres berada dalam jangkauan wilayah pengembangan.

20




Panduan lebih lanjut dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Entres Karet. Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kebun entres karet statusnya hak milik dan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang ( 10 tahun). Petani yang ditunjuk untuk mengelola kebun entres tanaman karet adalah penangkar benih/calon penangkar benih atau pengelola kebun benih Dinas yang membidangi perkebunan yang berpengalaman dibidang tanaman karet dan mempunyai kemampuan dalam permodalan. Benih yang digunakan adalah benih yang telah disertifikasi dan berlabel biru. Tatacara pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Entres Karet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Jika diperlukan bimbingan teknis dapat berkonsultasi dengan UPTD Perbenihan Provinsi atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) atau tenaga ahli dari Pusat/Balai Penelitian Karet. Output kegiatan ini adalah terbangunnya kebun entres tanaman karet yang sesuai dengan standar teknis.

21



oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.

Pelaksanaan penilaian dan penetapan BPT pohon induk karet untuk biji batang bawah karet diharapkan menggunakan pedoman teknis yang sudah ditetapkan.

Output kegiatan ini adalah ditetapkannya pohon induk terpilih untuk biji batang bawah karet oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.


Pelaksanaan pembangunan kebun induk tanaman kelapa harus sesuai SNI dan atau standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Varietas yang ditanam adalah varietas benih bina yang sesuai dengan agroklimat/kesesuaian iklim wilayah pengembangan tanaman Kelapa Dalam. Pelaksanaan pembangunan Kebun induk disesuaikan dengan tahapan kegiatan yang terdapat pada satuan biaya. Lahan yang digunakan sesuai dengan persyaratan teknis untuk pembangunan kebun induk Kelapa Dalam, dan terjamin keberlanjutannya sebagai sumber benih. Lokasi pembangunan kebun induk kelapa berada dalam jangkauan wilayah pengembangan. Panduan lebih

23

2. Pemeliharaan Kebun Entres Tanaman Karet.

Pelaksanaannya sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Dana yang dialokasikan digunakan untuk pemeliharaan kebun entres yang dibangun dengan dana APBN pada tahun anggaran sebelumnya, dan dana tersebut dapat digunakan jika berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan dimana lokasi kebun entres itu berada secara teknis masih layak untuk dijadikan sebagai kebun entres tanaman karet.

Output dari kegiatan ini terpeliharanya kebun entres tanaman karet yang sesuai dengan standar teknis.

3. Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Karet untuk Biji Batang Bawah.

Pelaksanaannya dilakukan oleh tim yang terdiri dari tenaga ahli dari Puslit/Balit, Petugas dari Direktorat Tanaman Tahunan, petugas dari UPTD Perbenihan Provinsi dan petugas dari Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten.

Hasil penilaian oleh tim akan dijadikan dasar penetapan pohon induk terpilih

22




oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.

Pelaksanaan penilaian dan penetapan BPT pohon induk karet untuk biji batang bawah karet diharapkan menggunakan pedoman teknis yang sudah ditetapkan.

Output kegiatan ini adalah ditetapkannya pohon induk terpilih untuk biji batang bawah karet oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi.


Pelaksanaan pembangunan kebun induk tanaman kelapa harus sesuai SNI dan atau standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Varietas yang ditanam adalah varietas benih bina yang sesuai dengan agroklimat/kesesuaian iklim wilayah pengembangan tanaman Kelapa Dalam. Pelaksanaan pembangunan Kebun induk disesuaikan dengan tahapan kegiatan yang terdapat pada satuan biaya. Lahan yang digunakan sesuai dengan persyaratan teknis untuk pembangunan kebun induk Kelapa Dalam, dan terjamin keberlanjutannya sebagai sumber benih. Lokasi pembangunan kebun induk kelapa berada dalam jangkauan wilayah pengembangan. Panduan lebih

23



pemeliharaan kebun induk yang dibangun dengan dana APBN pada tahun anggaran sebelumnya, dan dana tersebut dapat digunakan jika berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan dimana lokasi kebun induk itu berada secara teknis masih layak untuk dijadikan sebagai kebun induk tanaman kelapa.

Output dari kegiatan ini terpeliharanya kebun induk tanaman kelapa yang sesuai dengan standar teknis.


Blok yang dipilih untuk penilaian adalah merupakan kebun kelapa milik rakyat yang secara teknis layak untuk dilakukan penilaian BPT dan ditetapkan nya pohon induk terpilih untuk dijadikan kebun sumber benih kelapa.

Kesediaan pemilik kebun induk untuk memelihara kebunnya secara baik dan tidak dialih fungsikan pemanfaatannya sepanjang kebun tersebut masih diperlukan dan layak sebagai kebun sumber benih.

Tata cara Pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Penilaian dan

25

lanjut dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk Kelapa dalam.

Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kebun induk Kelapa Dalam statusnya hak milik dan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang.

Petani yang ditunjuk untuk mengelola kebun induk adalah penangkar benih/ calon penangkar benih atau pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan yang berpengalaman dibidang tanaman Kelapa Dalam dan mempunyai kemampuan dalam permodalan.

Benih yang digunakan adalah benih bina yang telah disertifikasi dan berlabel biru. Jika diperlukan bimbingan teknis dapat berkonsultasi dengan UPTD Perbenihan Provinsi atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) atau tenaga ahli dari Balai Penelitian Tanaman Palma.

Output kegiatan ini adalah dibangunnya kebun induk kelapa yang sesuai dengan standar teknis.


Pelaksanaannya sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Dana yang dialokasikan digunakan untuk

24




pemeliharaan kebun induk yang dibangun dengan dana APBN pada tahun anggaran sebelumnya, dan dana tersebut dapat digunakan jika berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan dimana lokasi kebun induk itu berada secara teknis masih layak untuk dijadikan sebagai kebun induk tanaman kelapa.

Output dari kegiatan ini terpeliharanya kebun induk tanaman kelapa yang sesuai dengan standar teknis.


Blok yang dipilih untuk penilaian adalah merupakan kebun kelapa milik rakyat yang secara teknis layak untuk dilakukan penilaian BPT dan ditetapkan nya pohon induk terpilih untuk dijadikan kebun sumber benih kelapa.


Tata cara Pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Penilaian dan

25



standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Varietas yang ditanam adalah varietas benih bina yang sesuai dengan agroklimat/kesesuaian iklim wilayah pengembangan jambu mete. Lahan yang digunakan sesuai dengan persyaratan teknis untuk pembangunan kebun induk jambu mete dan terjamin keberlanjutannya sebagai sumber benih. Lokasi pembangunan kebun induk jambu mete berada dalam jangkauan wilayah pengembangan. Panduan lebih lanjut dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete.

Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kebun induk jambu mete statusnya hak milik dan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang.

Petani yang ditunjuk untuk mengelola kebun induk adalah penangkar benih/ calon penangkar benih atau pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan yang berpengalaman dibidang tanaman jambu mete dan mempunyai kemampuan dalam permodalan

Benih yang digunakan adalah benih bina yang telah disertifikasi dan berlabel biru. Jika diperlukan bimbingan teknis dapat berkonsultasi dengan UPTD Perbenihan Provinsi atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)

27

Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk Kelapa.


Pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga ahli dari Balitka Manado, UPTD Perbenihan Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, Petugas dari Direktorat Tanaman Tahunan dan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten

Dari kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan sumber-sumber benih kelapa berupa blok penghasil tinggi kelapa sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pelaksanaan penilaian dan penetapan blok penghasil tinggi pohon induk kelapa diharapkan menggunakan pedoman teknis yang sudah ditetapkan.

Output dari kegiatan ini adalah ditetapkannya Blok Penghasil Tinggi (BPT) kelapa dan pohon induk terpilih sebagai kebun sumber benih kelapa.

8. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Jambu Mete.

Pelaksanaan pembangunan kebun induk tanaman jambu mete sesuai SNI dan atau

26




standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Varietas yang ditanam adalah varietas benih bina yang sesuai dengan agroklimat/kesesuaian iklim wilayah pengembangan jambu mete. Lahan yang digunakan sesuai dengan persyaratan teknis untuk pembangunan kebun induk jambu mete dan terjamin keberlanjutannya sebagai sumber benih. Lokasi pembangunan kebun induk jambu mete berada dalam jangkauan wilayah pengembangan. Panduan lebih lanjut dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Induk Jambu Mete.

Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kebun induk jambu mete statusnya hak milik dan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang.

Petani yang ditunjuk untuk mengelola kebun induk adalah penangkar benih/ calon penangkar benih atau pengelola kebun benih milik Dinas yang membidangi perkebunan yang berpengalaman dibidang tanaman jambu mete dan mempunyai kemampuan dalam permodalan

Benih yang digunakan adalah benih bina yang telah disertifikasi dan berlabel biru. Jika diperlukan bimbingan teknis dapat berkonsultasi dengan UPTD Perbenihan Provinsi atau Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP)

27




Blok yang dipilih untuk penilaian adalah merupakan kebun jambu mete milik rakyat yang secara teknis layak untuk dilakukan penilaian BPT dan ditetapkan nya pohon induk terpilih untuk dijadikan kebun sumber benih jambu mete.


Tata cara Pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk jambu mete.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi, jenis, volume kegiatan pelaksanaan pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan dapat dilihat pada lampiran.

29

atau tenaga ahli dari Balai Penelitian Tanaman yang membina komoditi jambu mete.

Output kegiatan ini adalah terbangunnya kebun induk jambu mete yang sesuai dengan standar teknis.


Pelaksanaannya sesuai dengan standar teknis pembangunan kebun induk jambu mete yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Dana yang dialokasikan digunakan untuk kegiatan pemeliharaan kebun induk yang dibangun dengan dana APBN pada tahun anggaran sebelumnya, dan dana tersebut dapat digunakan apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan dimana lokasi kebun induk itu berada secara teknis masih layak untuk dijadikan sebagai kebun induk jambu mete.

Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kebun induk tanaman jambu mete yang sesuai dengan standar teknis.

28





Blok yang dipilih untuk penilaian adalah merupakan kebun jambu mete milik rakyat yang secara teknis layak untuk dilakukan penilaian BPT dan ditetapkan nya pohon induk terpilih untuk dijadikan kebun sumber benih jambu mete.


Tata cara Pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Pohon Induk jambu mete.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi, jenis, volume kegiatan pelaksanaan pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan dapat dilihat pada lampiran.

29



c) Keputusan penetapan petani penangkar penerima bantuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan perkebunan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.

d) Surat perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan petani penangkar penerima bantuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan.

e) Surat permohonan pengadaan saprodi dari petani penangkar penerima bantuan guna pelaksanaan pembangunan dan pe-meliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan perkebunan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.

f) Surat pernyataan dari petani penangkar penerima bantuan yang bersedia untuk membangun dan memelihara kebun sumber bahan tanaman tahunan secara berkelanjutan dan tidak dialih fungsikan penggunaannya.

31

D. Simpul Kritis

1. Penetapan calon lahan dan calon petani pelaksana pembangunan kebun induk/kebun entres oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Ketersediaan benih varietas bina yang akan ditanam.

3. Sertifikasi benih varietas bina.

4. Ketepatan waktu pengadaan barang/ saprodi.

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN

BANTUAN.

Proses yang dilakukan untuk pelaksanaan pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan yaitu :

a) Keputusan Penetapan tim teknis pelaksanaan pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan perkebunan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.

b) Surat Permohonan petani penangkar ke Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendapatkan saprodi dan keperluan lainnya guna pelaksanaan

30




c) Keputusan penetapan petani penangkar penerima bantuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan perkebunan oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.

d) Surat perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan petani penangkar penerima bantuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan.

e) Surat permohonan pengadaan saprodi dari petani penangkar penerima bantuan guna pelaksanaan pembangunan dan pe-meliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan perkebunan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.

f) Surat pernyataan dari petani penangkar penerima bantuan yang bersedia untuk membangun dan memelihara kebun sumber bahan tanaman tahunan secara berkelanjutan dan tidak dialih fungsikan penggunaannya.

31



perkebunan di Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan. Pengendalian kegiatan dilakukan juga oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian disetiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pemberdayaan petani/ penangkar yang melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan perkebunan diperlukan pengawalan dan pendampingan yang dapat dilakukan oleh UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi/ Kabupaten, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) serta Puslit/Balit Tanaman Perkebunan.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 31/Permentan/ OT.140/3/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian serta Pedoman Monev dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 yang mengatur :

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;

33

g) Pelaksanaan pengadaan saprodi dan bahan lainnya yang penandatanganan kontraknya dijadwalkan paling lambat akhir triwulan I tahun 2013, mengacu pada Perpres no. 54 tahun 2008 beserta perubahannya serta Petunjuk Pengadaan dan Penatausahaan Barang Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013.

h) Pelaksanaan pembangunan dan peme-liharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan perkebunan.

i) Laporan hasil pelaksanaan.

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN,PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

Pembinaan petani/penangkar benih yang melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik sesuai standar teknis.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pelak-sanaan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan perlu dilakukan pengendalian. Pengendali-an melalui jalur struktural dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, Dinas yang membidangi

32




perkebunan di Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan. Pengendalian kegiatan dilakukan juga oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian disetiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pemberdayaan petani/ penangkar yang melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan perkebunan diperlukan pengawalan dan pendampingan yang dapat dilakukan oleh UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi/ Kabupaten, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) serta Puslit/Balit Tanaman Perkebunan.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 31/Permentan/ OT.140/3/2010 tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian serta Pedoman Monev dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 yang mengatur :

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;

33



35

VIII. PENUTUP

Pedoman teknis pelaksanaan pengembangan Kebun Sumber Bahan tanam Tanaman Tahunan ini merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional.

Diharapkan dengan pedoman teknis ini, pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman tahunan tahun anggaran 2013 dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan.

2. Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan;

3. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian ditingkat Kabupaten dan Provinsi;

4. Format pelaporan menggunakan format yang telah ditentukan sesuai dengan lampiran 9 dan 10.

5. Materi pelaporan meliputi nama petani/kelompok tani, dusun/desa/ kecamatan/kabupaten, luas areal (target/realisasi), waktu pelaksanaan, perkembangan, permasalahan/kendala dan upaya pemecahan masalah.

Pelaporan dari Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten kepada Provinsi disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan dari Dinas yang Membidangi Perkebunan Provinsi kepada Direktorat Jenderal Perkebunan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

VII. PEMBIAYAAN

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan melalui DIPA

34




35

VIII. PENUTUP

Pedoman teknis pelaksanaan pengembangan Kebun Sumber Bahan tanam Tanaman Tahunan ini merupakan acuan secara umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional.

Diharapkan dengan pedoman teknis ini, pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman tahunan tahun anggaran 2013 dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan.




Lampiran 1 :Lokasi, Jenis dan Volume Pengembangan Kebun SumberBahan Tanam Tanaman Karet Tahun 2013

1A. KARET1. Pembangunan Kebun Entres

Tanaman Karet1. Sumbar

1 Agam 1 Ha2. Riau

2. Meranti 1 Ha3. Jawa Tengah

3. Cilacap 1 Ha4. Kalbar

4. Kapuas Hulu 1 Ha5. Sumut

5. Batubara 1 Ha5 Ha

2. Pemeliharaan KE Karet1. Sumbar

1. Solok Selatan 1 Ha2. Banten

2. Pandeglang 2 Ha3 Ha

3. Penilaian dan Penetapan BPT biji karet untuk batang bawah1. Kalbar

1. Kapuas Hulu 1 Keg

NO VolumePROVINSI/ KABUPATEN Fisik

2 3

KEGIATAN UTAMA/

36



Lampiran 2 :Lokasi, Jenis dan Volume Pengembangan Kebun SumberBahan Tanam Tanaman Kelapa Dalam Tahun 2013

1

B. KELAPA1. Pembangunan Kebun Induk Kelapa

Dalam1. Jawa Tengah

1. Cilacap 5 Ha2. Nusa Tenggara Timur

2. Flores Timur 5 Ha3. Sulawesi Tenggara

3. Buton Utara 5 Ha4. Maluku Utara

4. Halmahera Utara 5 Ha5. Halmahera Barat 5 Ha

5. Papua 5 Ha6. Nusa Tenggara Barat 5 Ha7. Bali 5 Ha8. Sulawesi Barat 5 Ha

45 Ha

2.1. Riau

1. Indragiri Hilir 2 Ha2. Jateng

2. Pekalongan 1 Ha3. Pati 6 Ha

3. Jatim4. Tulung Agung 5 Ha

4. Bali5. Karangasem 2 Ha


2 3

Pemeliharaan Kebun Induk Kelapa

KEGIATAN UTAMA/

36




Lampiran 2 :Lokasi, Jenis dan Volume Pengembangan Kebun SumberBahan Tanam Tanaman Kelapa Dalam Tahun 2013

1

B. KELAPA1. Pembangunan Kebun Induk Kelapa

Dalam1. Jawa Tengah

1. Cilacap 5 Ha2. Nusa Tenggara Timur

2. Flores Timur 5 Ha3. Sulawesi Tenggara

3. Buton Utara 5 Ha4. Maluku Utara

4. Halmahera Utara 5 Ha5. Halmahera Barat 5 Ha

5. Papua 5 Ha6. Nusa Tenggara Barat 5 Ha7. Bali 5 Ha8. Sulawesi Barat 5 Ha

45 Ha

2.1. Riau

1. Indragiri Hilir 2 Ha2. Jateng

2. Pekalongan 1 Ha3. Pati 6 Ha

3. Jatim4. Tulung Agung 5 Ha

4. Bali5. Karangasem 2 Ha


2 3

Pemeliharaan Kebun Induk Kelapa

KEGIATAN UTAMA/

36

5. Nusa Tenggara Barat6. Sumbawa 20 Ha

6. Nusa Tenggara Timur7. Sikka 2 Ha

7. Kalimantan Timur8. Berau 4 Ha

8. Gorontalo9. Gorontalo 2 Ha

9. Maluku Utara10. Halmahera Selatan 5 Ha11. Ternate 5 Ha

54 Ha

3. Penilaian dan Penetapan BPT Pohon Induk Tanaman Kelapa1. Sumatera Barat

1. Agan 1 Keg 2. Riau

2. Indragiri Hilir 1 Keg 3. Jawa Barat

3. Kota Banjar 1 Keg 4. Sulawesi Tenggara

4. Kab. Buol 1 Keg 5. Papua

5. Biak Nunfor 1 Keg 6. DI. Yogyakarta

6. Kulon Progo 1 Keg 5 Keg

4. Identifikasi calaon BPT baru1. DI. Yogyakarta

1. Kulon Progo 1 Keg

36

pedoman teknis pengembangan kebun benih tanaman tahunan

Documents