pedoman teknis pengembangan tanaman semusim dan rempah

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan

Kering Tahun 2016 0


Kering Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karuniaNya maka dapat dilakukan penyusunan Pedoman Teknis Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah Di Lahan Kering Tahun 2016.

Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2016 dialokasikan dana untuk kegiatan perluasan areal tanaman tebu, cengkeh dan pala serta kegiatan pendukung lainnya melalui kegiatan pengembangan baru tanaman semusim dan rempah.

Pedoman Teknis Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah Di Lahan Kering Tahun 2016 bersifat umum yang merupakan acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran untuk pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Semusim dan Rempah. terimakasih

Jakarta, 31 Maret 2016 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 195607281986031001


Kering Tahun 2016 ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iv

I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Sasaran Nasional 2 C. Tujuan

D. Pengertian 3 3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 7 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan

Kegiatan 7

B. Spesifikasi Teknis 8 C. Kriteria Teknis Calon Petani dan Calon

Lahan (CP/CL)

13 III. PELAKSANAAN KEGIATAN 15 A. Ruang Lingkup 15 B. Pelaksana Kegiatan 15 C. Lokasi, Jenis dan Volume 16 D. Simpul Kritis 16 IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN

BANTUAN 18

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN,

PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN 20


Kering Tahun 2016 iii

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

25

VII. PEMBIAYAAN 28 VIII. PENUTUP 29 LAMPIRAN


Kering Tahun 2016 iv

DAFTAR LAMPIRAN Halaman

Lampiran 1. Rencana Lokasi dan Luas

Areal Kegiatan Perluasan

Tebu di Lahan Kering

Tahun 2016

30

Lampiran 2. Perluasan Tanaman Pala dan

Cengkeh di Lahan Kering

Tahun 2016

31


Kering Tahun 2016 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha perkebunan sebagai salah satu sub- sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan yang cukup penting dalam pembangunan Nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Adapun karakteristik perkebunan dapat ditinjau dari aspek antara lain jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk pengusahaannya. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang jenis komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas 127 jenis tanaman perkebunan yang menjadi komoditas unggulan difokuskan pada 16 komoditi yaitu tebu, kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, lada, teh, pala, cengkeh, jambu mete, sagu, kemiri sunan, kapas, tembakau dan nilam.


Kering Tahun 2016 2

Pengelompokan 16 komoditas unggulan 7 diantaranya tebu, kapas, nilam, tembakau, lada, cengkeh dan pala merupakan komoditi binaan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

Ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan merupakan bahan baku industri baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

B. Sasaran Nasional

Sasaran kegiatan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering adalah terfasilitasinya pengembangan perkebunan rakyat tanaman semusim dan rempah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani, pemenuhan pangan di wilayah perkebunan, pertumbuhan ekonomi pedesaan, pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan devisa negara dan pemenuhan bahan baku industri dalam negeri serta menurunkan kerusakan lingkungan.

Disamping itu juga meningkatkan peran pekebun dan kelembagaannya, sehingga peran perkebunan rakyat semakin meningkat dan kemitraan dengan perkebunan besar semakin baik.


Kering Tahun 2016 3

C. Tujuan

Meningkatkan produksi tanaman semusim dan rempah melalui pembukaan areal baru pada tanaman tebu, Cengkeh dan Pala

D. Pengertian

Dalam Pedoman Teknis Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering yang dimaksud dengan:

1. Perluasan Tanaman adalah pelaksanaan budidaya tanaman tebu giling yang dilakukan pada lahan bukaan baru.

2. Pupuk anorganik (majemuk) merupakan pupuk yang terdiri dari beberapa unsur hara makro dan mikro.

3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan.

4. Pemantapan Database Tebu On-line adalah serangkaian kegiatan input dan updating data.

5. Petani adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tanaman semusim dan rempah pada lahan milik sendiri, sewa dan/atau lahan garapan.

6. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani yang sepakat membentuk kelompok dengan tujuan mengusahakan dan


Kering Tahun 2016 4

mengembangkan usaha berbasis tanaman semusim dan rempah dan rempah.

7. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

8. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR adalah kelembagaan petani yang mengelola tebu dan berbadan hukum.

9. Kelompok sasaran adalah kelompok tani yang terpilih sebagai penerima manfaat untuk melaksanakan program pengembangan tanaman semusim dan rempah.

10. Kerjasama Operasional (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan pekerjaan tertentu secara temporer berdasarkan MoU.

11. Pemberdayaan Kelompok Sasaran adalah upaya fasilitasi agar petani mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tanaman semusim dan rempah secara berkelanjutan, meliputi aspek produksi, bisnis, penguatan modal usaha kelompok, manajemen dan aspek peningkatan Sumber Daya Manusia.


Kering Tahun 2016 5

12. Tim Teknis Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan.

13. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Perkebunan.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ lembaga yang bersangkutan.

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

16. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

17. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dilaksanakan


Kering Tahun 2016 6

oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.


Kering Tahun 2016 7

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering melalui pembukaan areal baru dilaksanakan dengan prinsip pendekatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering dan rempah melalui e-katalog/ kontraktual. Pengadaan sarana produksi berupa benih, pupuk dan bahan pengendali OPT dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 serta Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Barang dan jasa lingkup Satker Ditjen. Perkebunan Kementerian Pertanian.

2. Kegiatan fasilitasi Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering melalui swakelola meliputi pendampingan/ pengawalan, pemberian penghargaan petani/kelompok tani berprestasi dan monev kegiatan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering dan rempah (Indikasi Geografis).


Kering Tahun 2016 8

B. Spesifikasi Teknis

1. Perluasan Tanaman semusim dan rempah dilahan kering

1.1 Tanaman Tebu

- Pelaksanaan perluasan dilaksanakan pada areal pengembangan baru.

- Perluasan tanaman tebu Pola I dilaksanakan pada bulan Mei–September dan pola 2 dilaksanakan pada bulan Oktober–Desember, menggunakan benih dari hasil KBD kuljar dan/atau benih tebu konvensional berjenjang dan bersertifikat.

- Untuk wilayah yang tidak ada PG, pelaksanaan perluasan tanaman tebu dilaksanakan mengikuti musim di masing-masing wilayah pada tahun yang sama;

- Penanaman dalam satu hamparan menggunakan 1 (satu) varietas sesuai dengan rekomendasi PG wilayah binaan. Bagi daerah yang belum ada PG, rekomendasi dapat dilakukan oleh Balai atau Pusat Penelitian yang membidangi tebu.

- Bagi wilayah yang tidak ada PG dapat menggunakan benih unggul lokal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan an. Menteri Pertanian RI.


Kering Tahun 2016 9

- Perluasan tanaman tebu dapat dilakukan secara kerjasama operasional (KSO) antara Koperasi berbasis tebu/kelompok tani dengan PG, menggunakan lahan milik petani dan pelaksanaannya dikerjakan berdasarkan MoU.

- Pelaksanaan tanam pada kegiatan Perluasan harus sudah selesai pada bulan Desember 2016. Rencana lokasi dan luas areal kegiatan perluasan tanaman tebu di lahan kering Tahun 2016 sebagaimana tersaji dalam Lampiran 1.

- Daerah sasaran perluasan pala adalah pada areal bukaan baru, tersedia bahan tanam unggul, tersedia teknologi tepat guna dan bukan daerah sebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang mematikan dan secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat untuk pengembangan budidaya pala.

- Daerah sasaran perluasan cengkeh adalah lahan kosong, lahan bukaan baru, secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat untuk pengembangan budidaya cengkeh, lahan milik petani, berada dalam satu wilayah atau hamparan serta tidak dalam sengketa.

1.2 Perluasan Tanaman Pala

- Jenis bantuan yang diberikan berupa benih siap tanam, pupuk dan sarana


Kering Tahun 2016 10

produksi lainnya serta bantuan persiapan lahan dan tanam serta benih tanaman pangan untuk wilayah tertentu.

- Benih pala yang digunakan berasal dari benih unggul/benih unggul lokal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang berlaku. Benih yang siap tanam sebelum disalurkan kepada petani harus dilakukan pengujian sertifikasi benih (pengujian mutu benih).

- Pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.

- Pengendali OPT yang digunakan adalah pestisida yang efektif, terdaftar dan mendapat ijin dari Menteri Pertanian.

1.3 Peremajaan Tanaman Cengkeh

- Jenis bantuan yang diberikan berupa benih kelapa siap tanam, pupuk dan sarana produksi lainnya, bantuan persiapan lahan dan tanam serta benih tanaman pangan untuk wilayah tertentu.

- Benih cengkeh yang digunakan berasal dari benih unggul atau unggul lokal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian yang berlaku. Benih yang siap tanam sebelum disalurkan



kepada petani harus dilakukan pengujian sertifikasi benih (pengujian mutu benih).

- Pupuk yang digunakan adalah NPK yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.

- Pengendali OPT yang digunakan adalah pestisida yang efektif, terdaftar dan mendapat izin dari Menteri Pertanian.

1.4 Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani

Kegiatan Pemberdayaan/Pelatihan/ Penguatan Kelembagaan Petani tanaman semusim dan rempah dilahan kering yang difasilitasi dana APBN TA 2016 dilaksanakan oleh Satker Pengelola Dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Penggunaan dana TP yang dilakukan secara swakelola didahului dengan survei lapangan dan Analisis Kebutuhan Pelatihan atau Training Need Analisys (TNA). Tahapan pemberdayaan / pelatihan /penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

- Penyiapan narasumber/pengajar

Narasumber/pengajar pada kegiatan pemberdayaan/ pelatihan/ penguatan kelembagaan petani/kelompok tani tanaman semusim dan rempah adalah



praktisi/pakar yang berpengalaman dan menguasai materi yang akan dilatih, menguasai metodologi yang relevan dengan materi yang dilatih dan memiliki rasa pengabdian tanggung jawab. Fasilitator bisa berasal dari Pusat penelitian atau lembaga lain yang berkompoten terkait dengan tanaman.

- Peserta Peserta kegiatan pemberdayaan/ pelatihan/ penguatan kelembagaan adalah petani/ kelompok tani tanaman semusim dan rempah.

- Metoda Metoda yang digunakan meliputi: penjelasan, diskusi, curah pendapat, tanya jawab, praktek lapangan, dan studi kasus.

- Materi Materi yang disampaikan pada kegiatan pemberdayaan/pelatihan / penguatan kelembagaan petani / kelompok tani disesuaikan dengan hasil survei lapangan dan TNA yang telah dilakukan di wilayah masing-masing.

- Lokasi Pelatihan Lokasi/tempat pelaksanaan pelatihan di wilayah Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan keringdan rempah.



- Evaluasi

Setelah kegiatan pemberdayaan/ pelatihan/ penguatan kelembagaan dilaksanakan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap peserta maupun fasilitator/ pengajar dan pelaksanaannya.

- Pelaporan

1) Rencana pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Direktorat Tanaman semusim dan rempah.

2) Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Direktorat Tanaman semusim dan rempah.

C. Kriteria Teknis Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL)

- Lahan milik petani pemilik, lahan petani penyewa dan/atau lahan petani penggarap yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan atau bukti sewa atau bukti garap yang diketahui oleh Kepala Desa setempat dan menggunakan GPS.

- Lahan tidak bermasalah atau tidak dalam sengketa, lahan bukan milik pabrik gula/perusahaan.

- Luas lahan petani sasaran penerima bantuan baik maksimal 4 Ha.

- Petani yang tergabung dalam satu kelompok tani sasaran berbasis tebu sesuai ketentuan yang berlaku.



- Petani/Kelompok tani sebagai sasaran penerima bantuan tidak sedang bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya.

- Petani/Kelompok tani sebagai sasaran penerima manfaat mau dan mampu melaksanakan pengembangan tanaman semusim dan rempah sesuai standar teknis atau sesuai dengan anjuran Pabrik Gula Pembina.

- Penetapan kelompok sasaran penerima kegiatan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/kota yang membidangi perkebunan paling lambat bulan Februari 2016.



III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan keringdimulai dari perencanaan, sosialisasi, usulan CP/CL Kabupaten/Kota, penetapan petani dan lokasi penerima kegiatan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, dan pengadaan sarana dan prasarana produksi, penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi, penataan kelembagaan/organisasi pelaksana dan pengelola kebun, pengawalan dan pendampingan rendemen petani, serta pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis.

B. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering dilaksanakan oleh petani/kelompok tani, dan koperasi yang telah ditetapkan melalui penetapan petani dan lokasi penerima kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang Membidangi Perkebunan atas nama gubernur/bupati dengan pembinaan teknis oleh Ditjen Perkebunan, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.



C. Lokasi, Jenis dan Volume

Kegiatan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering dilaksanakan di wilayah pengembangan tanaman semusim dan rempah.

D. Simpul Kritis

Dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan keringTahun 2016 diperkirakan terdapat beberapa simpul kritis yang perlu diperhatikan guna meminimalisir resiko. Simpul kritis tersebut diantaranya:

- Penetapan CP/CL yang tidak tepat sasaran, luasan, dan waktu.

- Untuk meminimalisir resiko kegagalan, maka sosialisasi dilaksanakan sejak bulan November 2015.

- Pengadaan dan penyaluran benih bersertifikat yang tidak tepat jumlah, varietas, mutu, harga, waktu dan sasaran.

- Untuk meminimalisir risiko, tim teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyusun jadwal waktu pelaksanaan (time line) mulai dari persiapan sampai dengan penanaman terkait jumlah, varietas, mutu, harga, waktu penanaman dan sasaran, meningkatkan koordinasi dengan penyedia sumber benih.

- Keterbatasan petugas sertifikasi benih dan pelabelan.

- Untuk meminimalisir resiko kegagalan, maka pemerintah pusat dan daerah perlu



menyiapkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan peredaran benih.

- Pengadaan dan penyaluran pupuk majemuk dan pupuk organik tidak tepat jumlah, jenis, mutu, harga, waktu dan sasaran.

- Untuk meminimalisir risiko, tim teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyusun jadwal waktu pelaksanaan (time line) mulai dari persiapan sampai dengan pendistribusian pupuk ke kelompok tani terkait jumlah, jenis, mutu, harga, waktu dan sasaran, meningkatkan koordinasi dengan penyedia pupuk.



IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bantuan untuk Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering Tahun 2016 berupa dana operasional kegiatan, pemberdayaan petani/kelompok tani.

1. Tata cara pemanfaatan dana operasional menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Pengadaan Langsung (LS) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 (Perubahan atas PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2006) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, dan pelaksanaan di lapangan mengacu kepada Pedoman Teknis Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering Tahun 2016.

2. Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Pengembangan Tanaman semusim dan rempah di lahan kering sumber dana APBN T.A. 2016 adalah sebagai berikut:

a. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan membuat juklak dengan mengacu pedoman teknis dari Pusat, yang mengatur teknis pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan sarana produksi pengembangan areal produktif tanaman tebu dan



perluasan tebu di lahan kering serta pengembangan areal produktif tanaman semusim dan rempah lainnya yang terdiri dari benih, pupuk majemuk, pupuk organik, bahan pengendali OPT serta alat dan mesin.

b. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten/ kota tentang alokasi pengadaan dan penyaluran bantuan sarana produksi serta prosedur pelaksanaan usulan dari Kabupaten.

c. Proses pengadaan bersifat kontraktual dan mengacu kepada Peraturan yang berlaku.

d. Kontrak pengadaan diupayakan dapat ditandatangani paling lambat pada akhir triwulan 1 Tahun 2016 dengan memper-timbangkan kebutuhan teknis.

e. Penyaluran saprodi dilakukan oleh penyedia barang sampai di titik bagi dalam hal ini kelompok sasaran penerima bantuan. Benih tanaman semusim dan rempah diserahkan dengan mempertimbangkan kesiapan lahan dan musim.



V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN

A. Prinsip Pengelolaan

Pengelola kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya agar mengacu pada prinsip good governance dan clean government, yaitu:

1. Mentaati peraturan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi,

transparansi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas sehingga dapat

dipertanggungjawabkan.

A. Struktur Organisasi

Pelaksana Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan, dan Pendampingan kegiatan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan keringdi tingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan cq. Tim Teknis Provinsi atas nama Kepala Daerah Provinsi, di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan Cq. Tim Teknis Kabupaten/Kota atas nama Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman semusim dan rempah atas nama Direktur Jenderal Perkebunan.



B. Fasilitasi Organisasi Struktural

Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan program, dilaksanakan oleh organisasi struktural. Di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman semusim dan rempah, pada tingkat daerah dilaksanakan oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Tim Pusat

Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan keringdilaksanakan oleh Direktorat Tanaman semusim dan rempah, dengan kegiatan antara lain:

a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar-instansi di tingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

b. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembinaan, pengawalan, dan pendampingan serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan.

c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan/stakeholder, organisasi profesi bidang teknis, perguruan tinggi dan unsur masyarakat lainnya.



d. Menyusun laporan perkembangan hasil pembinaan, pengawalan, dan pendampingan berdasarkan laporan dari Provinsi, Kabupaten/ Kota dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

2. Tim Teknis Provinsi

Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan keringdilaksanakan oleh Tim Teknis Provinsi, dengan kegiatan antara lain:

a. Menyiapkan kebijakan operasional yang dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak).

b. Memberikan arahan dan membantu perencanaan serta pelaksanaan kegiatan.

c. Melakukan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan kepada kelompok tani penerima bantuan termasuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

d. Melakukan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan terhadap SDM, kelembagaan serta pengembangan manajemen usaha.

e. Membuat laporan hasil pembinaan, pengawalan, dan pendampingan serta menyampaikannya ke Ditjen. Perkebunan.



3. Tim Teknis Kabupaten

Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan keringdilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

a. Menyiapkan kebijakan operasional yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

b. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan dan pembinaan di bidang teknis produksi dan operasional termasuk rencana pemanfaatan dana operasional, manejemen usaha tani dan pengembangan kelembagaan usaha kelompok.

c. Melaksanakan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran penerima bantuan.

d. Membuat laporan hasil pembinaan, pengawalan, dan pendampingan serta menyampaikannya kepada Provinsi dengan tembusan ke Ditjen. Perkebunan.

C. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional kegiatan disusun secara terpadu oleh Ditjen. Perkebunan, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan dengan pihak-pihak terkait yang didasarkan pada kondisi lapangan dan sinergitas antar wilayah.



D. Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat sampai lapangan oleh Ditjen. Perkebunan, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing.

E. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota serta Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak-PI). Sedangkan pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional antara lain Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan BPK.



VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

1. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh Ditjen. Perkebunan, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan secara berkala.

2. Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara peninjauan ke lapangan, memanfaatkan fasilitas komunikasi, membuat catatan mengenai perkembangan pelaksanaan di lapangan.

B. Evaluasi

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan pada saat peninjauan lapangan atau melalui pertemuan koordinasi secara berkala di tingkat Kabupaten/kota dan Provinsi.

2. Bahan evaluasi adalah hasil monitoring dari perkembangan kegiatan di lapangan.

Hal terpenting yang harus dipahami dalam melakukan evaluasi adalah tidak hanya terfokus pada keberhasilan fisik dan administrasi, akan tetapi juga pada proses pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di samping itu perlu dievaluasi peningkatan kemampuan petani dalam rangka pemberdayaan kelompok dan koperasi.



Diharapkan dari hasil monitoring dan evaluasi dapat diperoleh umpan balik dalam pengembangan tanaman semusim dan rempah. Prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi mengacu kepada Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran Berbasis Kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

C. Pelaporan

Untuk mengukur kinerja kegiatan dana TP dan Dekon diperlukan pelaporan rutin maupun pelaporan pengendalian secara berkala.

1. Jenis – jenis laporan terdiri dari :

a. Laporan rutin yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

b. Laporan insidentil bilamana diperlukan.

2. Kepala Satuan Kerja wajib melapor perkembangan kegiatan sesuai Permentan Nomor 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

3. Kepala Satuan Kerja Provinsi menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan tembusan Direktur yang menangani tanaman semusim dan rempah paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan menggunakan Form Monev. Selanjutnya Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan dari seluruh Satuan Kerja



Provinsi dan dilaporkan pada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya dengan menggunakan Form Monev.

4. Laporan pengendalian dilakukan secara bulanan, triwulan dan tahunan meliputi antara lain Kemajuan pelaksanaan program dari setiap pelaksana program di daerah, khususnya yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja, penyelesaian masalah yang ditangani oleh Tim Teknis kabupaten/kota dan Provinsi, laporan sasaran dan realisasi fisik serta keuangan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.



VII. PEMBIAYAAN

Kegiatan pelaksanaan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering Tahun 2016 dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi atau Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2016.



VIII. PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering merupakan acuan bagi pengelola kegiatan di pusat dan daerah serta seluruh instansi terkait dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan sehingga diharapkan kegiatan dapat berjalan lancar, efektif, efisien dan akuntabel. Pedoman teknis ini agar dijabarkan lebih lanjut dalam juklak dan juknis sesuai dengan kondisi spesifik wilayah masing-masing. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam pedoman teknis ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diatur lebih lanjut pada Juklak atau Juknis yang disusun oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.



Lampiran 1: Rencana Lokasi dan Luas Areal Kegiatan Perluasan Tebu Di Lahan Kering Tahun 2016

NO LOKASI / PROVINSI VOLUME

(Ha) KET

1. JAWA BARAT 5624

2. JAWA TENGAH 33

3. JAWA TIMUR 100

4. ACEH 832

5. SUMATERA BARAT 20

6. JAMBI 50

7. SUMATERA SELATAN

305

8. LAMPUNG 250

9. SULAWESI SELATAN 1838

10. NUSA TENGGARA BARAT

1.800

11. MALUKU UTARA 360

JUMLAH 6.824



Lampiran 2: Perluasan Tanaman Pala dan Cengkeh di Lahan Kering Tahun 2016

NO PROVINSI KABUPATEN LUAS (HA)

Perluasan Tanaman Pala 700

1 Sulawesi Tengah Morowali 700

Perluasan Tanaman Cengkeh 500

1 Jawa Barat 1 Garut 200

2 Sulawesi Tengah 2 Morowali 300



Lampiran 3: FORM SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI PERKEBUNAN TENTANG PENETAPAN

TIM TEKNIS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI PERKEBUNAN (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......................sesuaikan)

Nomor : ………..

TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN PERLUASAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH DI LAHAN KERINGTAHUN 2016

PADA DINAS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA….. TAHUN ANGGARAN……

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tebu dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Provinsi/Kabupaten/KotaKegiatan Pengembangan Tebu pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota......TA .....dengan komitmen;

2. bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002



Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Negara Nomor 4418);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor ........................

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Repblik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

10. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Pertanian Tahun 2013;

11. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2013;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor ……. tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013;

14. Peraturan lainnya yang terkait.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas

Pembantuan Pengembangan Tebu Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota .......... Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA : … tanggal …. ...... ……

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Menunjuk Koordinator Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Tebu pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota ….. meliputi :



1. Nama/NIP …. Sebagai Ketua Tim Teknis kegiatan

Pengembangan Tebu di Kabupaten …. 2. Nama/NIP …. Sebagai Ketua Tim Teknis kegiatan

Pengembangan Tebu di Kabupaten …. 3. Nama/NIP …. Sebagai Ketua Tim Teknis kegiatan

Pengembangan Tebu di Kabupaten ….

KEDUA : Bahwa Koordinator Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratip dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sosial dalam wilayah kerjanya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KEEMPAT : Bahwa segala biaya akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Pengembangan Tebu Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran …

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ………………………

Pada tanggal : ………………......

Kepala Dinas ............................ Provinsi/Kabupaten/Kota .......

……………………

Nip ……......................

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Direktur Jenderal Perkebunan;

2. Kepala Dinas …. Provinsi …..

3. Kepala Dinas …. Kabupaten/Kota ….

4. KPPN ….

5. Yang bersangkutan.



Lampiran 4: FORM LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN

Laporan Perkembangan Kegiatan

(Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun)

1. Perkembangan Kegiatan

Nama :

Nama Kelompok :

Jenis Usaha Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

- Desa/kecamatan :

- Kabupaten :

- Provinsi :

2. Laporan : Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun (Pilih salah satu sesuai dengan waktu

pelaporan)

NO KEGIATAN

TARGET

REALISASI

Masalah Rencana Tindak Lanjut

Ket Anggaran

(Rp) Fisik (ha/ unit)

Anggaran (Rp) %*)

FISIK (ha/ unit)

%*)

.............., ......................

Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota

Yang Membidangi Perkebunan Nama............................... Nip.

Keterangan: *) Realisasi dibandingkan dengan target

pedoman teknis pengembangan tanaman semusim dan rempah

Documents