pedoman umum spm-pt uim

Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok. 001/LPMI-UIM/2012) Page 1

PEDOMAN UMUM SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. PENDAHULUAN Sejak tahun 2003 dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 tentan Sistem Pendidikan Nasional, terdapat banyak perubahan substansial dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang antara lain otonomi perguruan tinggi dan perubahan tanggung jawab pengawasan pendidikan tinggi. Otonomi perguruan tinggi tersebut mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang diselengarakannya. Agar hasil pengawasan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 91 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 diamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal maupun non formal wajib melakukan penjaminan mutu, dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa penjaminan mutu dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimaksud tersebut, paling tidak terdapat 3 (tiga) macam kegiatan (sub sistem) yang menjadi satu kesatuan dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yaitu (Buku I SPM-PT, 2010) : A. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang dahulu disebut Evaluasi

Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED). Kegiatan ini merupakan kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan hasilnya akan menjadi alat dan tolak ukur pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai amanat Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003.

B. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu kegiatan sistemik yang dilakukan secara internal untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi bersangkutan secara berkelanjutan sesuai amanat Pasal 50 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005.


C. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yaitu kegiatan sistemik yang dilakukan oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi bersangkutan (untuk dan atas nama masyarakat) untuk menilai kelayakan program dan atau perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan yang disebut akreditasi sesuai amanat Pasal 60 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 86 ayat (3) PP No. 19 Tahun 2005

Sehubungan hal tersebut di atas, UIM sebagai salah satu lembaga penyelenggara pedidikan tinggi agar dapat mempertahankan citra dan wujud tanggung jawabnya dalam keikutsertaan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dibentuklah satu lembaga yang diberi nama Lembaga Jaminan Mutu Universitas Islam Makassar (LJM-UIM).


II. SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan di Universitas Islam Makassar tetap mengacu pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 dan Statuta UIM 2011. Khususnya Sistem Penjaminan Mutu Internal dan PDPT dilebur dalam satu kesatuan lembaga internal UIM yang disebut Lembaga Jaminan Mutu Universitas Islam Makassar (LJM-UIM).

Implementasi sistem penjaminan mutu di UIM diperlukan seperangkat dokumen dan aturan dasar dalam rangka pencapaian atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang sejalan dengan visi, misi dan pola ilmiah pokok UIM yaitu sebagai berikut : A. DEFINISI SPM-UIM

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Universitas Islam Makassar untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. Penjaminan mutu dapat diartikan sebagai suatu aktifitas sistem yang meliputi perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders, baik di internal maupun eksternal terpuaskan.

B. TUJUAN SPM-UIM Tujuan SPM-UIM adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu

pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara mandiri untuk mewujudkan visi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Apabila tujuan ini dapat dicapai, dengan sendirinya dapat diperoleh pengakuan dari lembaga eksternal baik oleh BAN-PT maupun lembaga lain yang syah.

C. STRATEGI SPM-UIM 1. UIM senantiasa menggalang komitmen untuk menjalankan SPM 2. UIM harus mampu merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan

mengembangkan SPM 3. UIM senantiasa melakukan benchmarking penjaminan mutu pendidikan

secara berkelanjutan, baik di dalam maupun ke luar negeri


D. STANDAR MUTU UIM dinyatakan bermutu apabila memenuhi berbagai kriteria sebagai

berikut : 1. Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya 2. Mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar pendidikan

yang dipersyaratkan sesuai PP No. 19 tahun 2005 3. Mampu menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sejumlah

standar tersebut untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Ada delapan standar mutu yang wajib dilaksanakan oleh setiap

perguruan tinggi sesuai PP No. 19 Tahun 2005. Di samping itu UIM dapat menjabarkan standar turunan yang bersifat lebih spesifik dalam rangka pencapaian visi, misi dan pola ilmiah pokoknya sebagai Universitas Islami dalam bingkai Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdiyah. Pedoman pelaksanaan dari masing-masing standar mutu tersebut akan dibuat tersendiri dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pedoman Umum SPM-PT ini. Di samping itu, oleh Fakultas/PPs/Prodi menindak-lanjuti standar yang telah ditetapkan dalam bentuk pedoman operasional pelaksanaan sesuai dengan ciri khas masing-masing unit kerja.

Ke delapan standar wajib dan standar turunan yang dimaksud tersebut dapat dikelompokkan masing-masing ke dalam dua kelompok standar mutu yaitu : 1. Standar Mutu Akademik dan Tridharma

a. Standar Isi b. Standar Proses Pembelajaran c. Standar Kompetensi Lulusan d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Standar Penilaian Pendidikan f. Standar Penelitian*) g. Standar Pengabdian kepada Masyarakat*) h. Standar Kemahasiswaan*)

2. Standar Mutu Non Akademik dan PDPT a. Standar Sarana dan Prasarana b. Standar Pengelolaan


c. Standar Pembiayaan d. Standar Identitas*) e. Standar Kesejahteraan*) f. Standar Suasana Akademik*) g. Standar Sistem Informasi*) h. Standar Kerjasama*)

E. MANAJEMEN KENDALI MUTU Manajemen kendali mutu yang dipraktekkan di UIM adalah mengikuti

model PDCA (Plan, Do, Chek dan Action) yang diharapkan dapat menghasilkan pengembangan mutu berkelanjutan (continuous improvement) atau kaisen. Model kendali mutu tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Manajemen Kendali Mutu Berbasis PDCA

Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA adalah : 1. Quality first, yaitu semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di

UIM harus memprioritaskan mutu


2. Stakeholder- in, yaitu semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di UIM harus ditujukan pada kepuasan stakeholders

3. The next prosess in our stakeholders, yaitu setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan di UIM harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakehorlders-nya yang harus dipuaskan

4. Speak with data, yaitu setiap orang pelaksana dan atau pengelola pendidikan tinggi di UIM harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa

5. Upstream management, yaitu semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan di UIM dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif

Pelaksanaan check pada manajemen kendali mutu berbasis PDCA terdapat titik-titik kendali mutu (quality check points) yaitu setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di UIM harus mengaudit hasil pelaksanaan tugasnya sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, tindakan test formatif yang dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan merupakan titik kendali mutu dalam proses pembelajaran sebagaiman yang telah dirumuskan dalam bentuk Tujuan Instruksional Khusus (TIK). Apabila hasil audit ternyata positif, berarti telah mencapai standar mutu (S dalam SDCA). Langkah selanjutnya adalah merencanakan atau Plan (P dalam PDCA) standar berikuitnya harus ditinggikan sehingga terjadi kaisen mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan. Apabila hasil audit negatif, berarti TIK tidak tercapai sehingga harus segera dilakukan tindakan atau Action (A dalam PDCA) yang dapat berupa pengulangan pembahasan pokok bahasan sampai TIK tercapai. Oleh sebab itu penetapan titik-titik kendali mutu adalah suatu keharusan.

Secara skematis manajemen kendali mutu dapat pula digambarkan sebagai berikut :


Gambar 2. Manajemen Kendali Mutu

F. IMPLEMENTASI SPM-UIM Implementasi SPM-UIM dilaksanakan secara terintegrasi baik

dikalangan internal maupun dikalangan eksternal. Secara organisatoris, SPM-UIM dikoordinasikan oleh suatu lembaga internal mandiri yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara langsung kepada Rektor Universitas Islam Makassar.

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan SPM di UIM dapat mencapai tujuan yaitu sabagai berikut : 1. Komitmen

Para pelaksana pendidikan tinggi UIM, baik yang memimpin maupun yang dipimpin harus memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjamin dan berusaha meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan.

Penentuan Standar

Mutu

Audit butir mutu

Kesenjangan Standar

Mutu dengan Hasil Audit

YA

Identifikasi action untuk

memenuhi standar mutu

TID

AK

Pelaksanaan action

Gabungkan pada proses

PDCA berikutnya

Evaluasi standar

mutu dan kaisen


2. Perubahan Paradigma Paradigma lama penjaminan mutu perguruan tinggi yang

dilakukan secara vertikal oleh pemerintah (Ditjen Dikti), harus dirubah menjadi paradigma baru yaitu UIM yang wajib berinisiatif sendiri memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya dengan berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta terpuaskannya stakeholders.

3. Sikap Mental Sikap mental yang harus dibangun adalah merencanakan

pekerjaan sebelumnya, sehingga dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang telah direncanakan.

4. Pengorganisasian SPM bukanlah merupakan tanggung jawab sepenuhnya

Lembaga Jaminan Mutu, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen civitas akademika UIM sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap insan civitas akademika UIM dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa mengutamakan untuk kepentingan UIM, karena dengan demikian mutu pendidikan tinggi yang kita laksanakan di UIM bisa tercapai sesuai atau melampaui SPN.


III. LEMBAGA JAMINAN MUTU UIM A. DASAR PEMIKIRAN

Lembaga Jaminan Mutu UIM (LJM-UIM) dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundangan dan Statuta UIM 2011. Suatu lembaga resmi internal, LJM dalam mengembang amanat tersebut memiliki visi dan misi yang jelas untuk memperkuat usaha pencapaian dan atau melampaui SPN dan selaras dengan terwujudnya visi, misi serta pola ilmiah pokok UIM . 1. VISI UIM

Menjadi universitas Islami terkemuka, berkualitas, berbudaya diminati dan berorientasi pada kepentingan bangsa berdasarkan ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdiyah

2. MISI UIM a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam

rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk memelihara integritas nasional.

b. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami.

c. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islami.

d. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.

e. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

f. Mengembangkan organisasi universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.

g. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah.


3. POLA ILMIAH POKOK UIM Pola ilmiah pokok UIM adalah aktualisasi IPTEKS dan

kepemimpinan Islami dengan jiwa kewirausahaan yang berazaskan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdiyah

B. VISI LJM-UIM Visi Lembaga Jaminan Mutu Universitas Islam Makassar adalah

Menjadi lembaga internal mandiri terkemuka dalam mengawal mutu Universitas Islam Makassar sebagai lembaga perguruan tinggi yang berdaya saing berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdiyah pada tahun 2020

C. MISI LJM-UIM 1. Menyelenggarakan sistem jaminan mutu terpadu dan berkelanjutan di

bidang akademik dan non akademik dalam rangka mewujudkan visi dan misi UIM dengan Pola Ilmiah Pokoknya yang akan mengatualisasikan IPTEKS dan Kepemimpinan Islami, berjiwa kewirausahaan dan berazaskan ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdiyah

2. Mengintegrasikan Pusat Data Perguruan Tinggi dan atau dengan mengembangkan sistem informasi akademik/non akademik Universitas Islam Makassar yang berbasis teknologi informasi

3. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga terkait sesuai kebutuhan dan peningkatan manajemen LJM-UIM yang transparan, berkualitas dan berkelanjutan

D. TUJUAN 1. Terwujudnya LJM-UIM sebagai lembaga penyelenggara sistem

jaminan mutu untuk menjadikan UIM sebagai lembaga penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi yang berdaya saing berdasarkan ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdiyah


2. Terselenggaranya sistem informasi manajemen akademik dan non akademik yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan PDPT

3. Terbangunnya kerjasama yang lebih luas dalam rangka peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan berkelanjutan

4. Mengawal Prodi untuk mencapai Akreditasi minimal B dan Institusi memperoleh akreditasi dan atau sertifikat ISO

E. SASARAN 1. Terbangunnya sistem jaminan mutu terpadu dan berkelanjutan di

bidang akademik dan non akademik 2. Terintegrasinya Pusat Data Perguruan Tinggi dan sistem informasi

manajemen UIM berbasis teknologi informasi dalam pelayanan akademik dan non akademik

3. Adanya kerjasama LJM-UIM dengan lembaga terkait dalam rangka terselenggaranya sistem jaminan mutu terpadu di UIM

4. Minimal 80 % program studi terakreditasi B dan Institusi memperoleh akreditasi minimal B serta memperoleh sertifikat ISO 9001 pada tahun 2020


IV. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA A. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai pasal 41 Statuta UIM 2011 disebutkan bahwa Lembaga Jaminan Mutu adalah unit akademik yang dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Mengingat lembaga ini sangat strategis dalam mengawal UIM untuk mencapai Visi dan Misinya, selain Ketua dan Sekretaris lembaga tesebut sangat dibutuhkan pula suatu desentralisasi pelaksanaan kegiatan di internal lembaga untuk dapat mensinergikan 3 sub sistem dalam SPM PT sesuai amanat PP No. 19 Tahun 2005 pasal 91 ayat (1) dan ayat (3), bentuk organisasi LJM-UIM adalah :

TINGKAT UNIVERSITAS

10

TINGKAT FAK./PPs & PRODI

B. TATA KERJA LEMBAGA JAMINAN MUTU UIM 1. Tata Kerja LJM-UIM

Tata kerja LJM-UIM didasarkan atas amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Statuta UIM 2011 yaitu sebagai berikut : a. Pasal 50 ayat 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dan Pasal 91 ayat 1 dan 3 PP No. 19 Tahun 2005 tentang

KETUA LJM-UIM

MANAJER MUTU AKADEMIK/ TRIDHARMA MANAJER MUTU NON AKADEMIK DAN PDPT

GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS/PASCASARJANA

SEKRETARIS LJM-UIM

UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI


Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan perlunya ada lembaga internal dan mandiri di Perguruan Tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai atau melampaui Standar Nasional Pendidikan

b. Pasal 41 ayat 1 Statuta UIM Tahun 2011 disebutkan bahwa lembaga jaminan mutu adalah unit akademik yang bertugas merencanakan, menyiapkan akreditasi, dan melaksanakan monitoring, evaluasi mutu dan kinerja institusi, serta pelaporan EPSBED/PDPT

c. Untuk tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi, sesuai pasal 42 dan 43 Statuta UIM 2011 dibentuk pula masing-masing Gugus Jaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana dan Unit Jaminan Mutu Program Studi sebagai lembaga terpadu dan tak terpisahkan dari LJM-UIM. Kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua LJM-UIM sesuai amanat pasal 42 dan 43 masing-masing pada ayat 4 Statuta UIM 2011

2. Tugas dan Fungsi LJM-UIM a. Tugas Pokok LJM-UIM

Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005 dan Statuta UIM Tahun 2011, LJM-UIM bertugas sebagai lembaga internal mandiri yang membantu Rektor UIM dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu secara tertib dan berkelanjutan.

b. Fungsi LJM-UIM Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, LJM-UIM

berfungsi untuk : 1) Merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi

serta mengembangkan sistem penjaminan mutu. 2) Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu. 3) Merencanakan dan menyiapkan akreditasi dan standardisasi

institusi 4) Mengembangkan Sistem Manajemen Informasi Penjaminan Mutu

Terpadu dengan Pusat Data Perguruan Tinggi yang berbasis Teknologi Informasi.


5) Melaksanakan dan mengembangkan audit internal atas pelaksa-naan akademik dan non akademik.

6) Menyiapkan SDM, sarana dan prasarana penjaminan mutu 7) Melaksanakan fungi pelayanan, pendampingan dan menjalin

kerjasama dengan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan UIM dalam rangka penjaminan mutu

c. Uraian Tugas 1) Ketua Lembaga

a) Mengelola dan memimpin LJM UIM dalam mewujudkan visi dan misinya

b) Mengkoordinasikan dan mesinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris dan Manajer Mutu

c) Mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan fungsi LJM-UIM dengan Gugus Jaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu

d) Melaporkan dan memberi saran kepada pimpinan atas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi LJM-UIM

e) Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh pimpinan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor

2) Sekretatis Lembaga a) Membantu Ketua LJM-UIM dalam mengelola dan memimpin

fungsi ketatausahaan dan keuangan LJM-UIM b) Membantu Ketua LJM-UIM dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi lembaga dalam mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi Manajer Mutu, Gugus Jaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu

c) Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi LJM-UIM

d) Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh pimpinan dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua LJM-UIM

3) Manajer Mutu Akademik/Tridharma a) Memabantu Ketua LJM-UIM dalam melaksanakan tugas dan

fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi


serta pengembangan sistem penjaminan mutu di bidang akademik dan tridharma lainnya

b) Menyiapkan, menyusun, merencanakan, menyiapkan, melaksa-nakan, memonitor, mengevaluasi dan mengembangkan seluruh tugas dan fungsi lembaga di bidang akademik dan tridharma lainnya

c) Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi dan laporan serta memberi saran atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua LJM-UIM

d) Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan pimpinan dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua LJM-UIM

4) Manajer Mutu Non Akademik dan PDPT a) Memabantu Ketua LJM-UIM dalam melaksanakan tugas dan

fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan sistem penjaminan mutu di bidang non akademik dan PDPT

b) Menyiapkan, menyusun, merencanakan, menyiapkan, melaksa-nakan, memonitor, mengevaluasi dan mengembang-kan seluruh tugas dan fungsi lembaga di bidang non akademik dan PDPT

c) Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi dan laporan serta memberi saran atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua LJM-UIM


5) Gugus Jaminan Mutu a) Mengelola, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan

sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan di tingkat Fakultas/Pascasarjana dalam bingkai LJM-UIM

b) Menyiapkan, menyusun, merencanakan, menyiapkan, melaksa-nakan, memonitor, mengevaluasi dan


mengembangkan seluruh tugas dan fungsi LJM-UIM di tingkat Fakultas/Pascasarjana

c) Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi dan laporan serta memberi saran atas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang dipimpinnya kepada Ketua LJM-UIM


6) Unit Jaminan Mutu a) Mengelola, memimpin pelaksanaan sistem penjaminan mutu

secara berkelanjutan di tingkat Program Studi dalam bingkai LJM-UIM

b) Menyiapkan, menyusun, merencanakan, menyiapkan, melaksa-nakan, memonitor, mengevaluasi dan mengembang-kan seluruh tugas dan fungsi LJM-UIM di tingkat Program Studi

c) Menyiapkan dan menyusun laporan dan memberi saran atas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang dipimpinya kepada Ketua Gugus Jaminan Mutu

d) Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan pimpinan dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Gugus Jaminan Mutu


V. PENUTUP

LJM-UIM di awal berdirinya ini diharapkan dapat meletakkan dasar-dasar implementasi Sistem Jaminan Mutu Terpadu bidang Akademik/ Tridharma dan Non Akademik/PDPT yang berkualitas, transparan, mandiri, dan berkelanjutan.

Untuk menyelenggarakan sistem jaminan mutu tersebut diperlukan sinergitas antar unit dan lembaga dalam satu kesatuan bingkai organisasi UIM sesuai tata kerja dan struktur organisasi yang dinamis. Oleh sebab itu pedoman ini dibuat untuk memenuhi harapan jangka pendek tersebut dan akan dikembangkan sesuai kebutuhan di masa akan datang.


DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat

Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2011

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010. Sistem Penjaminan Mutu Pergu-ruan Tinggi (SPM-PT).

pedoman umum spm-pt uim

Documents