pedum budidaya perlutan cengkeh

PENINGKATAN PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN

REMPAH DAN PENYEGAR

PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI TANAMAN CENGKEH

TAHUN 2012

Pedoman Teknis Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Tahun 2012 i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu komoditas cengkeh berkelanjutan melalui rehabilitasi tanaman cengkeh pada wilayah sentra produksi cengkeh.

Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2012 dialokasikan dana untuk Rehabilitasi Tanaman Cengkeh melalui kegiatan pengembangan di daerah sentra cengkeh.

Pedoman Teknis Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Tahun 2012 secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten sebagai penerima manfaat kegiatan. Berdasarkan Pedoman Teknis ini diharapkan para pelaksana dapat merencanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Terima kasih.

Jakarta, Januari 2012

Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS

NIP. 19560728 198603 1 001

Pedoman Teknis Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Tahun 2012 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iv

I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Sasaran Nasional 4 C. Tujuan 4

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 5 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan

Kegiatan 5

B. Spesifikasi Teknis 7

III. PELAKSANAAN KEGIATAN 8 A. Ruang Lingkup 8 B. Pelaksana Kegiatan 9 C. Lokasi, Jenis dan Volume 12

IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI

13

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Pembinaan B. Pengendalian C. Pengawalan D. Pendampingan

18

18 18 20 21

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

23

Pedoman Teknis Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Tahun 2012 iii

VII. PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2012 25

VIII. PENUTUP 26

LAMPIRAN

Pedoman Teknis Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Tahun 2012 iv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Lokasi dan Volume Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Tahun 2012

28

Lampiran 2. Rencana Usaha Kelompok Tahun Anggaran 2012

29

Lampiran 3. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok

30

Lampiran 4. Kuitansi Dana Bantuan Sosial 32

Lampiran 5. Surat Perjanjian Kerjasama 33

Lampiran 6. Surat Pernyataan Penerimaan Paket Bantuan

38

Lampiran 7. Berita Acara Serah Terima Barang

39

Lampiran 8. Tanda Terima Penyerahan Paket Bantuan

40

Lampiran 9. Rencana Kerja Dana Tugas Pembantuan

41

Lampiran 10. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

42

Lampiran 11. Laporan Realisasi Kinerja Dana Tugas Pembantuan

43

Pedoman Teknis Rehabilitasi Tanaman Cengkeh Tahun 2012 1

PEDOMAN TEKNIS

REHABILITASI TANAMAN CENGKEH

TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cengkeh memegang peranan penting dalam pembangunan perkebunan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya karena kontribusinya yang nyata dalam penyediaan kebutuhan bahan baku terutama bagi industri rokok kretek, peningkatan pendapatan petani, peningkatan devisa negara, penyediaan kesempatan kerja ditingkat on farm, industri farmasi dan perdagangan serta sektor informal. Usaha budidaya tanaman cengkeh mayoritas dikelola oleh perkebunan rakyat. Data pada tahun 2010 menunjukkan bahwa dari total areal cengkeh 470.045 ha, seluas 461.406 ha (98.2%) dikelola oleh perkebunan rakyat. Sisanya seluas 8.638 ha (1.8%) dikelola oleh perkebunan besar negara dan swasta. Produksi cengkeh tahun 2010 sebesar 110.807 ton yang terdiri dari 108.866 ton (98.2%) perkebunan rakyat


dan sisanya 1.940 ton (1.8 %) dari perkebunan besar negara dan swasta. Usaha budidaya cengkeh tersebut melibatkan petani sekitar 1.073.203 KK di tingkat on farm. Saat ini sebagian besar hasil cengkeh (± 90 %) digunakan sebagai bahan baku pembuatan industri rokok kretek (PRK), sisanya untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan obat – obatan. Oleh karenanya tidak dapat disangkal bahwa peran cengkeh dalam perekonomian nasional cukup besar terutama dalam bentuk penerimaan cukai rokok pada tahun 2009 sebesar Rp 50,5 triliun dan pada tahun 2010 mencapai Rp. 58 triliun.

Kondisi cengkeh nasional mengalami pasang surut mengingat fluktuasi harga cengkeh yang cukup besar dan biaya panen dan pengolahan cukup tinggi. Sementara itu di sisi teknis, tanaman cengkeh mempunyai karakteristik yang khas yaitu adanya panen besar diikuti panen kecil pada tahun berikutnya serta panen raya pada periode tertentu. Pada saat panen besar atau panen raya harga cenderung menurun sampai dibawah break event yang mengakibatkan petani merugi dan kemudian tidak memelihara tanamannya. Hal tersebut mengakibatkan pertanaman kurang baik dan produktivitas


rendah. Namun, saat ini sudah ada kesepakatan dengan Pabrik Rokok untuk membeli cengkeh petani minimal Rp 30.000/kg dengan kualitas yang disepakati bersama.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, kebutuhan cengkeh untuk PRK sejak tahun 2005 selalu diatas 90 ribu ton. Pada tahun 2005 kebutuhan cengkeh 91,35 ribu ton dan meningkat menjadi 120 ribu ton pada tahun 2010. Sementara itu dengan adanya panen raya di Sulawesi diperkirakan produksi pada tahun 2010 mencapai 100 ribu ton.

Sementara itu kondisi di lapangan menunjukan bahwa banyak tanaman cengkeh yang sudah tua dan rusak, adanya serangan Hama/Penyakit, kurangnya pemeliharaan tanaman dan belum menggunakan bibit unggul. Untuk itu, dalam rangka mempertahankan keseimbangan penawaran dan permintaan cengkeh dalam jangka panjang, diperlukan upaya–upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas cengkeh dimaksud yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani, maka pada TA.2012 dialokasikan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi cengkeh.


Untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik perlu disusun Pedoman Teknis sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

B. Sasaran Nasional

Secara nasional sasaran luas areal tanaman cengkeh tahun 2012 adalah terlaksananya kegiatan rehabiltasi tanaman cengkeh seluas 2.560 ha.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas cengkeh melalui penerapan teknologi budidaya anjuran.

2. Meningkatkan keragaan pertanaman dan pengutuhan kawasan cengkeh.

3. Memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.

4. Meningkatkan pendapatan petani cengkeh yang sekaligus mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan khususnya didaerah sentra produksi cengkeh dan pasca konflik.

5. Mempercepat peningkatan perekonomian dan pembangunan wilayah.


II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan tersebut ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Merupakan daerah sentra produksi cengkeh atau secara teknis dan agroklimat sesuai untuk pengembangan budidaya cengkeh.

b. Berada dalam satu wilayah/hamparan (skala ekonomi), status lahan sebagai hak milik, dukungan infrastruktur dan terdapat kelembagaan petani aktif.

c. Terdapat tanaman cengkeh yang tua/rusak.

2. Petani sasaran

Petani sasaran sebagai penerima dana bantuan sosial adalah anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.


Untuk kegiatan yang dananya ditampung pada DIPA Provinsi, maka penetapan Kelompok Sasaran dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan.

Kriteria Umum calon kelompok sasaran adalah : a. Kelompok tani yang sudah

ada/telah eksis dan aktif, bukan bentukan baru, berpengalaman dalam budidaya cengkeh, dapat dipercaya, jumlah anggota kurang lebih 25 orang.

b. Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain pada saat yang bersamaan.

3. Standar teknis

Yang dimaksud dengan rehabilitasi tanaman cengkeh adalah kegiatan peningkatan produktivitas melalui tindakan-tindakan penggantian seluruh tanaman cengkeh yang tidak produktif atau sebagian dari populasi dalam areal tertentu sesuai standar teknis dengan klon-klon unggul.

Syarat-syarat untuk rehabilitasi cengkeh antara lain:


- Tanah dan iklim kategori Amat Sangat Sesuai (S1), Sangat Sesuai (S2) dan Sesuai (S3);

- Jumlah tegakan/populasi antara 50-80%;

- Tanaman tidak produktif mencapai 50%;

- Umur Tanaman diatas 15 tahun.

B. Spesifikasi Teknis

Bibit cengkeh yang diberikan kepada petani harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut : 1. Umur bibit 1 s/d 2 tahun. 2. Menggunakan varietas unggul anjuran

yaitu AVO, Zanzibar, Sikotok dan Siputih.

3. Menggunakan polibag ukuran 20x25 cm. 4. Bebas dari hama dan penyakit antara

lain bercak daun. 5. Tumbuh subur/vigor, daun rindang,

percabangan rampak. 6. Dilakukan pengujian sertifikasi benih

(pengujian mutu benih) oleh institusi yang berwenang (IP2MB atau UPTD Perbenihan).


III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

1. Kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh seluas 2.560 ha ruang lingkup dilaksanakan di 7 Provinsi dan 13 Kabupaten: Sumatera Barat (Solok), Jawa Barat (Cianjur, Kuningan, Garut), Jawa Tengah (Semarang, Garut), Jawa Timur (Trenggalek, Pacitan), Sulawesi Utara (Minahasa, Minahasa Selatan), Sulawesi Tengah (Toli-toli), Maluku Utara (Kep. Sula, Pulau Morotai)

2. Untuk kegiatan rehabilitasi cengkeh bantuan berupa benih cengkeh siap

salur dengan populasi 100 batang per ha dan bantuan pupuk, pestisida tidak penuh/terbatas, apabila dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan dana, maka dapat dipergunakan untuk menambah pupuk

3. Bantuan sosial cengkeh pada suatu lokasi hanya diberikan satu kali. Pada tahun selanjutnya bantuan akan dialokasikan untuk rehabilitasi/pengutuhan di wilayah lain. Kegiatan di lokasi yang sama untuk tahap lanjutan tahun ke dua dan seterusnya, diharapkan dibiayai dari alokasi anggaran APBD atau petani yang bersangkutan


4. Pengawalan kegiatan di lapangan oleh dinas dialokasikan pada TP Provinsi atau TP Kabupaten. Pengawalan, monitoring dan evaluasi oleh Pusat dialokasikan pada APBN Pusat.

B. Pelaksana Kegiatan

Secara umum organisasi pelaksanaan kegiatan dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Pusat a. Menyusun Pedoman Teknis

b. Melakukan sosialisasi ke Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan persepsi dan pelaksanaan kegiatan

c. Melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan

d. Melakukan monitoring dan evaluasi

e. Menyusun laporan.

2. Provinsi a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan

juklak

b. Melakukan sosialisasi ke kabupaten dalam rangka penyamaan presepsi dan pelaksanaan kegiatan

c. Membahas penetapan calon petani dan calon lahan


d. Melakukan koordinasi, konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan

e. Malakukan monitoring dan evaluasi

f. Menyusun pelaporan.

3. Kabupaten a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis)

b. Melakukan sosialisasi kepada petani calon penerima bantuan dalam rangka penyamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan

c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi (CP/CL)

d. Menetapkan calon petani dan calon lokasi peserta kegiatan

e. Melakukan, bimbingan, pembinaan, pendampingan dan pengawalan kegiatan

f. Melakukan monitoring dan evaluasi

g. Menyusun laporan perkembangan per triwulan dan laporan akhir.

Secara umum organisasi pelaksanaan kegiatan dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis. Pengelolaan Dana BANSOS untuk Pertanian Tahun 2012.


2. Penyusunan Juklak dan Juknis

Juklak disusun oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi mengacu kepada Pedoman Teknis Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Tanaman Cengkeh TA.2012, disesuaikan dengan kondisi setempat.

Juknis disusun oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten mengacu kepada Pedoman Teknis dan Juklak disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan pengembangan usahatani di wilayah tersebut.

3. Seleksi dan Penetapan Kelompok Sasaran

Proses seleksi kelompok sasaran dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Seleksi calon kelompok didasarkan pada prioritas pengembangan perkebunan dan usulan/proposal dari kelompok.

Sebelum dilakukan seleksi, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi data yang meliputi: nama dan alamat kelompok, jumlah anggota, lokasi dan luas areal cengkeh yang dimiliki, jenis dan varietas serta produksi, serangan hama dan penyakit dan hal terkait lainnya.

Seleksi dilakukan baik secara administratif kelompok maupun kesesuaian dengan kriteria teknis.


Penetapan kelompok sasaran dilakukan melalui SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten yang menangani perkebunan.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi, jenis dan volume kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh TA. 2012 adalah sebagai mana tertera pada (Lampiran 1).


IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI

A. Proses pengajuan dan penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok sasaran dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok (Lampiran 2).

2. Kelompok membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten/Kota.

3. Ketua Kelompok mengusulkan RUK kepada PPK Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/Petugas lapang lainnya dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis.

4. PPK meneliti rencana usaha kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota, kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut:


a. SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk tentang penetapan kelompok sasaran.

b. Rekapitulasi RUK (sesuai format Lampiran 3) dengan mencantumkan:

1) Nama kelompok; 2) Nama ketua kelompok; 3) Nama petani anggota

kelompok; 4) Nomor rekening a.n.

petani/Ketua Kelompok; 5) Nama Cabang/Unit BRI/Bank

Pos atau Bank lain terdekat; 6) Jumlah dana dan susunan

keanggotaan kelompok.

c. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan (sesuai format Lampiran 4).

d. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Sasaran tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok dengan format sebagaimana pada (Lampiran 5) dan membuat surat pernyataan


penerimaan paket bantuan sosial (lampiran 6).

e. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat.

f. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam penyaluran BANSOS kepada petani perlu membuat berita acara serah terima barang seperti pada Lampiran 7 dan 8.

B. Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial

Dana Bantuan Sosial yang dikelola oleh kelompok/gabungan kelompok disalurkan melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal, maupun untuk usaha produktif bidang pertanian.

Dana bantuan sosial disalurkan langsung ke rekening kelompok/gabungan kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan besar kecilnya


dana yang dialokasikan kepada kelompok/gapoktan didasarkan oleh usulan (proposal) yang diajukan oleh kelompok/gabungan kelompok.

Pemanfaatan dana dikelola oleh kelompok/gabungan kelompok yang bersangkutan dan penentuan penggunaannya didasarkan pada hasil keputusan bersama seluruh anggota kelompok/gabungan kelompok yang ditujukan dengan Berita Acara Hasil Rapat Kelompok/Gabungan Kelompok.

Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh pendamping. Pemanfaatan dana bansos oleh kelompok/gapoktan yang digunakan untuk pembagunan sarana dan prasarana produksi/kegiatan dilaksanakan oleh kelompok/gapoktan, secara langsung tanpa lelang/tender. Pembangunan dan pembelian sarana tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah/volume diputuskan berdasarkan musyawarah anggota kelompok/gabungan kelompok. Penyaluran sarana produksi (natura) dan prasarana kegiatan kepada anggota/gabungan kelompok dilegitimasi dengan berita acara serah


terima barang. Pengurus kelompok membukukan seluruh aktivitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok/gabungan kelompok.


V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean goverment), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;

2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;

4. Memenuhi asas akuntabilitas.

B. Pengendalian

Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui dana Bantuan Sosial perlu dilakukan pengendalian dan


pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga, (instansi pangawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada enam tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/ Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota;

2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon


lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;

3. Tahap penyaluran dana bantuan sosial ke rekening kelompok;

4. Tahap pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh kelompok;

5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh kelompok; dan

6. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok.

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/ Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.

C. Pengawalan

Pengawalan kegiatan perlu dilakukan sebagai suatu verifikasi usulan untuk melakukan kegiatan dimaksud, dimana kelompok/ gabungan kelompok eksis disuatu tempat tertentu siap untuk melakukan kegiatan yang didanai dari


bantuan sosial, sehingga pemanfaatan dana bantuan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraanya.

Pengawalan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten/kota dan Propinsi yang dibiayai masing-masing oleh APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN.

D. Pendampingan

Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha kelompok/gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

1. Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan


dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari dana APBD.

2. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan maka perlu dilakukan pengawalan melalui jalur struktural oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Sedangkan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu dicermati 6 tahapan kritis yaitu: (i) tahapan sosialisasi, (ii) persiapan, (iii) penyaluran dana ke rekening kelompok, (iv) pencairan oleh kelompok, (v) kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana, dan (vi) pengembangan usaha tani.


VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dana Bantuan Sosial ada pada kelompok sasaran. Agar pemanfaatan dana oleh kelompok berjalan secara efektif, dan tepat penggunaannya dalam pengelolaan usaha, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan, yaitu pada saat sebelum dimulai kegiatan, saat dilakukan kegiatan dan setelah dilakukan kegiatan.

Kelompok penerima bantuan membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada dinas terkait lainnya secara berjenjang.

Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib melakukan, monitoring, evaluasi serta membuat laporan pengendalian secara berjenjang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat) mencakup :


1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.

2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

3. Format pelaporan menggunakan format yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi serta Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan.

5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan (sesuai pada Lampiran 9 - 11).


VII. PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2012

Pembiayaan kegiatan Rehabilitasi Tanaman Cengkeh tahun 2012 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Kabupaten sebagai dana Dana Tugas Pembantuan (TP) berupa bibit cengkeh siap salur, pupuk dan pestisida. Sementara pembiayaan untuk pembinaan, pengawalan dan lain-lain di daerah bersumber dari APBN Provinsi dan APBN Kabupaten/Kota sebagai dana pendampingan.

Dana Tugas Pembantuan (TP) dari kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh merupakan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang implementasinya mengacu pada PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL untuk pertanian Tahun Anggaran 2012 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.


VIII. PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi tanaman cengkeh rakyat bagi pengelola kegiatan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan.

Pedoman Teknis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Dinas Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan aspirasi dan kondisi maupun kebutuhan di masing-masing wilayah. Berdasarkan Pedum, Juklak, Juknis maka tim pembina provinsi dan tim teknis kabupaten/kota menyusun disain teknis operasional dan rencana pembinaannya sehingga mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat setempat dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Capaian keberhasilan yang dimaksud akan dapat terwujud melalui integrasi perencanaan, kesamaan tekad dan kerjasama semua pihak terkait.

Jakarta, Januari 2012


L A M P I R A N

Pedoman Teknis Rehabilitas Tanaman Cengkeh Tahun 2012 28

Lampiran 1

Lokasi dan Volume Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Cengkeh

Tahun 2012

No Provinsi Kabupaten Volume

1 Jabar

1 Cianjur 150 Ha

2 Kuningan 160 Ha

3 Garut 150 Ha

2 Jateng 4 Semarang 200 Ha

5 Batang 200 Ha

3 Jatim 6 Trenggalek 400 Ha

7 Pacitan 350 Ha

4 Sumbar 8 Solok 100 Ha

5 Sulut 9 Minahasa 300 Ha

10 Minahasa Selatan 200 Ha

6 Sulteng 11 Toli-toli 150 Ha

7 Malut 12 Kep. Sula 100 Ha

13 Kep. Morotai 100 Ha

JUMLAH 2.560 Ha


Lampiran 2

Rencana Usaha Kelompok (RUK)

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) TAHUN ANGGARAN 2012

Provinsi : ..................... Kabupaten : ..................... Kecamatan : ..................... D e s a/Kelurahan : ..................... Nama Kelompok Tani : ..................... Nama Ketua Kelompok Tani : .....................

No

Petani

Luas (ha)

Paket Bantuan Tanda Tangan

Bibit ...............

Vol. Rp. Vol. Rp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dst

Menyetujui, Mengetahui, Manbun/KCD/PPL Kepala Desa Ketua Kelompok Tani, (...................) (................) (....................)


Lampiran 3 Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok **)

Kelompok : .......................................... Desa/Kelurahan : .......................................... Kecamatan : .......................................... Kabupaten/Kota : .......................................... Provinsi : ..........................................

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK

............................. Kepada Yth. Kuasa Pengguna Anggaran ....

Kab/Kota ..................

Sesuai dengan Surat Keputusan *) .......... No.......... tanggal............ tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan......... dengan ini kami mengajukan permohonan dana bantuan sosial kepada petani sebesar Rp......... (terbilang......) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No. Kegiatan Jumlah Biaya (Rupiah)

1 2 3

1 2

dst

Jumlah


Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ... tanggal..., Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/kelompok ......... No. Rekening.... pada cabang/unit Bank...... di......... MENYETUJUI Ketua Tim Teknis, Ketua Kelompok, ..................... .................... NIP.

MENGETAHUI/MENYETUJUI Pejabat Pembuat Komitmen

Kabupaten/Kota .........................

NIP. .................................. *) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang menangani perkebunan atau pejabat yang ditunjuk. **) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Provinsi.


Lampiran 4 Kuitansi Dana Bantuan Sosial

NPWP : ...................... MAK : ...................... T.A : ......................

KUITANSI No. .........................

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran .............. Kabupaten/Kota ...................... Uang sebanyak : Untuk pembayaran: Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian

.......... di Desa/Kelurahan .......... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. ...... tanggal .......

Terbilang Rp.

.............., ............... 2012

Mengetahui/Menyetujui, Yang Menerima, Pejabat Pembuat Komitmen Petani/Ketua Kelompok Kabupaten/Kota .............

Materai Rp. 6000 ......................... .......................... NIP. Setuju dibayar, Tgl. ......................... Kuasa Pengguna Anggaran Bendaharawan, ........................ .......................... NIP. NIP.


Lampiran 5

Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor :

Antara

PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN ..................

KABUPATEN /KOTA...............................

Dengan

KELOMPOK ...................................

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN

Pada hari ini ....... tanggal ......... bulan ....... tahun dua ribu dua belas bertempat di Kantor ...... Jalan ......., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ......... : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ........, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna (KPA) ........ DIPA Tahun Anggaran 2012 No. ......... tanggal ........ yang berkedudukan di Jalan ........ yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ........ : Ketua Kelompok ........, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok ......... yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ......... Kecamatan .......... Kabupaten/Kota ............ yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No. ......... Tahun ........, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

2. Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan .... Tahun 2012 yang diterbitkan oleh

Dirjen/Kepala Badan ...... Kementerian Pertanian.

3. DIPA ........, Nomor : ......... tanggal ..... 2012.

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : ........... tanggal .........., tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial

kepada Petani Tahun Anggaran 2012.

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE ........... tanggal ......... tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2012.

6. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk .......... Nomor : ...........

tanggal ....... tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana Bantuan Sosial untuk Pertanian tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (dirinci sesuai dengan bidang usaha kelompok masing-masing sebagaimana terlampir).


Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Bantuan Sosial untuk Pertanian yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah : 1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar

Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) ..... Nomor : ...... tanggal ........

2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp...... (dengan huruf).

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ........., dengan cara pembayaran langsung ke rekening petani .......... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .... Kabupaten/Kota ..... pada Bank .......... No. Rek. ..........

Pasal 5 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Sosial kepada petani sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.


Pasal 6 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ............., sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA.

2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah :

a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA.

b. Peperangan. c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan

Peraturan Pemerintah.


Pasal 8 LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA Ketua Kelompok Materai Rp.6.000,- ........................

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota .............

.................................... NIP.

MENGETAHUI/ MENYETUJUI Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten/Kota..........

........................................ NIP.


Lampiran 6 Surat Pernyataan Penerima Paket Bantuan

SURAT PERNYATAAN PENERIMA PAKET BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ………………… Ketua Kelompok Tani : ………………… Desa : ………………… Kecamatan : ………………… Kabupaten : …………………

Dengan ini menyatakan bahwa : 1. Uang bantuan yang diterima akan digunakan untuk

pembelian paket bantuan sesuai RUK dengan anggaran yang kami terima.

2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman bibit tersebut di areal yang sudah ditetapkan.

3. Kami sanggup mengembalikan dana apabila penggunaan tidak sesuai dengan peruntukan pada butir 1 dan 2 diatas.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……………………… 2012 Menyetujui, Ketua Tim Teknis Ketua Kelompok Tani, Kabupaten/Kota……………… Materai Rp 6.000,-

(………………………) (………………………) NIP………………………

Mengetahui/Menyetujui,

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Pejabat yang menangani Perkebunan …………………

(…………………………) NIP…………………………


Lampiran 7

Berita Acara Serah Terima Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini ........... tanggal .......... bulan ............. tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. ........... : Ketua Kelompok Tani .............. sebagai

Penanggung Jawab Kegiatan ................ sebagai Kegiatan Bantuan Sosial yang berkedudukan di ................ selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

2. ........... : Penangkar/Penyedia Jasa .............. yang

berkedudukan di .............. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Pesanan benih/bibit/barang ............ Kelompok Tani ......... Nomor ....... Tanggal ......... 2012, kedua belah pihak menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah selesai melaksanakan penyediaan benih/bibit/barang ....... sesuai pesanan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan benih/bibit/barang ............ dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima penyerahan .......... dimaksud dalam keadaan baik lengkap dan cukup. PIHAK KEDUA : PIHAK PERTAMA: ..................... ....................... ..................... .......................


Lampiran 8

Tanda Terima Penyerahan Paket Bantuan

PENYERAHAN PAKET BANTUAN KEPADA PETANI TAHUN ANGGARAN 2012

Provinsi : ..................... Kabupaten : ..................... Kecamatan : ..................... D e s a : ..................... Nama Kelompok Tani : ..................... Nama Ketua Kelompok Tani : ..................... Komoditi : .....................

No

Petani

Luas (ha)

Paket Bantuan Tanda Tangan

Bibit ................

Vol. Rp. Vol. Rp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dst

Menyetujui, Mengetahui,

Manbun/KCD/PPL Kepala Desa Ketua Kelompok Tani,

(…………………) (…………………) (…………………)


Lampiran 9

Form – 01 Ditjen Perkebunan

RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN

DITJEN PERKEBUNAN TA. .... KABUPATEN .............................

DATA UMUM :

Nomor Satker :

Satker :

Nama KPA :

Bendaharawan :

Alamat Kantor :

Telp. Kantor :

Fax Kantor :

Nama / No. HP Contact Person

:

DATA RENCANA KINERJA

No. KEGIATAN INPUT OUTPUT OUTCOME BENEFIT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Lampiran 10


LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ........ DI KABUPATEN ..........................

NAMA SATKER : ............................... LAPORAN BULAN : ...............................

KODE KEGIATAN

PAGU DIPA REALISASI S/D BULAN INI

Kendala Utama

(Masalah)

Solusi

Fisik Anggaran Keuangan Fisik

Satuan (Ribu Rp.)

(Ribu Rp.)

% Satuan %


Lampiran 11


LAPORAN REALISASI KINERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN

DITJEN PERKEBUNAN TA. .... KABUPATEN .............................

TRIWULAN :

No. KEGIATAN INPUT OUTPUT OUTCOME BENEFIT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Catatan: Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada

tanggal 5 bulan April, Juli, dan Oktober serta pada akhir Desember 2012. Laporan melalui faxcimile nomor (021) – 7815681, ditujukan kepada Direktorat Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan.

pedum budidaya perlutan cengkeh

Documents