pelaksanaan izin usaha pertambangan (iup) batuan …...penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI

(Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

i


KABUPATEN KLATEN

Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk


dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

AGUS HARYONO

NIM. E1107003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten)



commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : AGUS HARYONO

NIM : E1107003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul


KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Klaten) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya

saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan

dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan

penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum

(skripsi) ini.

Surakarta, 20 Januari 2012

Yang Membuat Pernyataan,

Agus Haryono

NIM. E1107003


commit to user

v

ABSTRAK

Agus Haryono, E 1107003. 2012. PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) Batuan Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten) . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penerbitan izin

usaha pertambangan (IUP) batuan di Kabupaten Klaten serta mengeatahui

hambatan-hanbatan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP)

batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat

diskriptif. Lokasi penelitiana ini dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Klaten. Jenis yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi wawancara, dan studi

kepstakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan

model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil

bahwa proses penrbitan Izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kabuaten

Klaten masih mengacu pada aturan yan lama yaitu Undang-Undang No 11 Tahun

1967 tentang Pokok Pertambangan, Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Galian Golongan di Propinsi Jawa

Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten belum mengacu pada Undang-

Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral Dan Batubara, hal ini

dikarenakan di Kabupaten Klaten belum mempunyai Peraturan daerah yang baru

untuk melenkapi Undang-Undang yang baru. Hambatan-hambatan berasal baik

dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten maupun pemohon.


commit to user

vi

ABSTRACT

Agus Haryono, E 1107003. 2012. THE IMPLEMENTATION OF ROCK

MINING PERMIT (IUP) in Klaten Regency (a Case Study in One Stop

Service Office, Klaten Regency). Law Faculty of Sebelas Maret University.

The aims of this research are to find the process of publishing the Rock

Mining Permit in Klaten Regency and the obstacles of publishing the Rock

Mining Permit in One Stop Service Office, Klaten Regency.

This research includes the type of empirical legal research that is

descriptive. Location of the research was conducted in One Stop Service Office

Klaten Regency. The type of data is primary data and secondary data. The

techniques of data collection are interview and literature study, in the form of

books, legislation, documents and etc. Analysis data using qualitative analysis

with an interactive model.

According to the research by the researcher, the result is the process of

publishing rock mining permit still refers to the old rules, Act No 11 of 1967 on

Basic Mining, Regulation of Central Java Province No. 6 of 1994 on Mining

Minerals Group in Central Java Province and Regional Regulation No. 4 of 2006

on Spatial Plan in Klaten Regency. In Klaten Regency not yet refer to the new Act

No 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, and also the Government Regulation

No 23 of 2010 on Implementation Activities Mineral and Coal Enterprises. This

problem arises due to Klaten Regency not yet have a new Regional Regulations to

complement the new Act. The obstacles originating from One Stop Service Office

Klaten Regency and the applicants.


commit to user

vii

MOTTO

“Tak perduli berapa jauh jalan salah yang anda jalani, putar arah sekarang juga”

(Rhenald kasali,Ph.D)

“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi tanda yang tanya, tanpa bisa kita mengerti tanpa bisa kita menawar, terimalah dan hadapilah”

(Edwin Norman)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (skripsi) ini Penulis persembahkan untuk :

v Kedua Orangtua ku Ayahanda H. Sukiman dan Ibunda

Rawi.

v Adik-adikku Dwi Harjanto dan Yazid Tri Haryanto.

v Keluarga Besar GOPALA VALENTARA, Perhimpunan

Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

v Almamater Fakultas Hukum UNS.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan

penulisan hukum (skripsi) yang berjudul : “PELAKSANAAN IZIN USAHA

PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN DI KABUPATEN KLATEN (Studi

Kasus Di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten)”. Penulisan hukum

ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh derajat

sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Penulisan hukum ini dalam pembuatannya melibatkan banyak pihak yang

telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan dari

awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh

gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta. Untuk itu penulis megucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Ibu Wida Astuti, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.

3. Bapak Waluyo, S.H., M.Si, selaku Pembimbing yang telah dengan teliti dan

sabar memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga akhir proses

penulisan hukum ini.

4. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis.

5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum UNS.

6. Bapak Budi Kusyatno S,Sos selaku narasumber dan Kepala Seksi Perizinan

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten.

7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Sukiman dan Ibunda Rawi yang

telah menjadi pembimbing, pendidik, sekaligus orang tua yang terbaik

dalam hidupku. Dan telah sabar dalam mendidikku. Kalianlah manusia yang

sempurna bagiku, tidak ada yang dapat menandingi kalian.

8. Adik-adikku Dwi Harjanto dan Yazid Tri Haryanto yang selalu memberikan

kasih sayangnya, semoga kita sukses, amin.


commit to user

x

9. Saudara-saudaraku Diklatsar XXV Gopala Valentara Perhimpunan

Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum UNS, Agus Susanto, Arif,

Bintang, Feri, Lutfal, Ratu, dan Aris W (Alm) terima kasih telah

memberikan warna yang indah dalam kehidupan penulis . Kalian akan

selalu menjadi bagian dari hidup penulis.

10. Seluruh keluarga besar Gopala Valentara Perhimpunan Mahasiswa Pecinta

Alam Fakultas Hukum UNS tanpa terkecuali. Terima kasih untuk

kebersamaan, persaudaraan, ilmu, pengalaman dan petualangan yang

sempat terukir, bangga rasanya menjadi bagian dari keluarga yang luar biasa

ini. “One For All, All For One, All For All”.

11. Sahabat-sahabat penulis Adit, Riska, Bowo, Didit, Kaesya, Jabrik, Gathon,

Novan, Randy, Aas, Afif, Ancis, Tora, Icol, Toni, Nusa, Insan, Endri,

Hadnan, Arif, Arya, Alfida dan Sucy, buat warna-warni yang kalian

tebarkan, yang telah setia menemani kisah perjalanan penulis, dengan kalian

hudup terasa indah, ceria dan penuh makna.

12. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, tetap semangat dan sukses selalu, amin,

13. Untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang

telah diberikan.

Kesempurnaan adalah milik Allah SWT, penulis hanya dapat berusaha

semaksimal mungkin untuk membuat karya tulis ini. Oleh karena itu dengan

kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam karya tulis

ini dan semoga hasil karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, 20 Januari 2012

Penulis

Agus Haryono


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ..................................................................... iv

ABSTRAK........................................................................................................ v

ABSTRACT ................................................................................................. vi

MOTTO ....................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN........................................................................................ viii

KATA PENGANTAR ................................................................................. ix

DAFTAR ISI ................................................................................................ xii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xvi

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................ 1

B. Rumusan Masalah .................................................................. 5

C. Tujuan Penelitian .................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian .................................................................. 5

E. Metode Penelitian ................................................................... 6

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................ 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 12

A. Kerangka Teori ....................................................................... 12

1. Tinjauan Tentang Hukum Administrasi Negara............... 12

a. Pengertian Hukum Administrasi Negara .................... 12

b. Pengertian Tentang Ketetapan .................................... 13

c. Macam-macam Ketetapan ........................................... 13

d. Hukum (acara) Prosedural Administrasi………….. ... 15


commit to user

xii

2. Tinjauan Tentang Pelayanan publik ................................. 16

a. Pengertian Pelayanan Publik ....................................... 16

b. Ciri-ciri Pelayanan Publik ........................................... 18

3. Tinjauan Tentang Izin ....................................................... 20

a. Pengertian Izin ............................................................ 20

b. Fungsi dan Tujuan Izin ............................................... 22

4. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Batuan …. ...............................................………………. 23

B. Kerangka Pemikiran ................................................................ 26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 28

A. Diskripsi .................................................................................. 28

1. Gambaran Umum Kabupaten Klaten .............................. 28

2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Klaten .......................................................... 30

B. Proses Proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan di

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten ....................... 38

C. Hambatan-hambatan dalam Proses Penerbitan Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Batuan di Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Klaten .................................................................... 54

BAB IV PENUTUP ................................................................................... 57

A. Simpulan ................................................................................ 57

B. Saran....................................................................................... 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Teknik analisis data…………………………………………… 9

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran……………………….........……………... 26

Gambar 3 : Mekanisme Pelayanan................................................................. 54


commit to user

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel I : Jenis Pelayanan Perizinan …………………………................... 35

Tabel II : Jenis Pelayanan Non Perizinan ……………………….............. 36

Tabel III : JenisPelayananTertentu…………………….............................. 37


commit to user

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat izin penelitian dari Fakultas Hukum Nuniversitas

Sebelas Maret.

Lampiran II Surat tembusan dari Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Klaten.


commit to user

1

AB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan

berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan

maupun di udara. Potensi kekayaan alam tersebut seakan-akan tidak akan

pernah habis termakan waktu dan jaman. Keanekaragaman kekayaan alam

tersebut meliputi kekayaan alam hayati dan non hayati, begitu pula dengan

sumber daya alamnya. Karena begitu pentingnya sumber daya alam bagi

kehidupan umat manusia untuk mencapai kemakmuran, maka wajar jika

dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud dasar negara

mengaturnya dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Penguasaan sumber daya alam yang dilakukan oleh bangsa

Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan

kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk

melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna

meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi sekarang

maupun generasi mendatang.

Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa

pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang

diatur dengan Undang-Undang. Dengan adanya pemerintahan daerah yang

berdasarkan asas otonomi daerah, maka dapat mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Dalam menyejahtrerakan masyarakat dapat diwujudkan

dengan peningkatan dan pelayanan masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat tidak semuanya

ditangani oleh pemerintah pusat, dengan adanya pelayanan daerah atau

pelayanan publik maka semua urusan yang ada di daerah dapat


commit to user

2

terakomodir dipemerintah daerah. Sehingga, sistem desentralisasi menjadi

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi ini dapat

diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelayanan pemerintahan daerah ini merupakan tugas dan fungsi

utama dari pemerintah daerah. Dengan pemberian pelayanan yang baik

kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan

negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat (Hanif Nurcholis,

2005 : 175).

Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya

kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah

baik yang bersifat individual maupun kelompok. Dalam pemberian

pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga

menimbulkan diskriminasi pelayanan bagimasyarakat, manajemen

pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbuaan dan

kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau,

keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan dan tersedianya tempat

pengaduan keluhan masyarakat (public complain), serta tersedianya sistem

pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur (Adrian Sutedi, 2010 : 3).

Dewasa ini terlihat bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah

daerah khususnya pemerintah daerah kapada masyarakat, sering timbul

ketidakpuasan. Hal ini terlihat dari keluhan dari masyarakat itu sendiri

maupun dari media masa yang ditujukan kepada pemerintah daerah, seperti

dalam berbagai jenis perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni

ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki

oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau

beschikkingen welke iest toestaan tevoren niet geoorloofd (ketetapan yang

memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan

demikian, izin merupakan instrumen yurudis dalam bentuk ketetapan yang


commit to user

3

bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi

atau menetapkan peristiwa konkret (Adrian Sutedi, 2010 : 180).

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Untuk lebih merinci pelaksanaan Undang-Undang ini diturunkan kembali

dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 ini komoditas tambang

dikelompokkan dalam 5 golongn yaitu :

1. Mineral radioaktif antara lain : radium, thorium, uranium

2. Mineral logam antara lain : emas, tembaga

3. Mineral bukan logam antara lain : intan, bentonit

4. Batuan antara lain : andesit tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari

bukit, kerikil sungai, pasir urug

5. Batubara antara lain : batuan aspal, batubara gambut

Pertambangan batuan liar yang tanpa izin, baik bukit-bukit

pedesaan, dipinggiran sungai maupun di area kaki pegunungan. Apabila hal

tersebut dibiarkan terlalu lama maka akan menimbulkan kerusakan

lingkungan, gangguan kesehatan serta dampak-dampak lainnya bagi

masyarakat sekitar pertambangan batuan tersebut. Oleh karena itu

pertambangan batuan sekitar mayarakat yang tergolong tidak sedikit maka

perlu adanya pengaturan mengenai perizinan usaha pertambangan

khususnya batuan didaerah.

Melihat perizinan yang begitu rumit dan harus melewati panjangnya

prosedur yang harus dilalui, persoalan yang seharusnya mudah diselesaikan

menjadi sangat sulit, koordinasi antar bagian atau unit yang begitu kurang,

serta pembagiaan kerja yang kurang jelas. Selain itu juga dengan jumlah

pegawai atau aparatur pemerintah yang ada cukup banyak tetapi dengan

keadaan sumber daya manusianya masih tergolong terbatas, sehingga

dalam aplikasi pembinaan masih kurang efektif.


commit to user

4

Permasalahan tersebut diatasi pemerintah kabupaten dengan cara

memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat yang akan

mendapatkan izin usaha pertambangan khususnya batuan. Sehingga

berkaitan dengan izin usaha pertambangan khususnya batuan maka

pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pihak-

pihak terkait yang akan mengajukan perizinan yaitu dangan adanya

pelayanan satu pintu (one stop service) yang sebagai fasilitas publik untuk

masyarakat yang tergolong cepat, mudah, murah dan transparan.

Pelayanan publik disetiap kabupaten yang tersebar diseluruh

Indonesia memiliki nama yang tidak semua kabupaten dengan kabupaten

lainnya itu sama, hal ini tergantung keeperluan masing-masing kabupaten

itu sendiri. Mengenai pelayanan ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis

ingin lebih mengetahui dan memfokuskan mengenai bagaimana proses

penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) khusunya batuan di Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Selain untuk mengetahui bagaimana

proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) khususnya batuan,

melalui penelitian ini penulis juga akan menjelaskan mengenai hambatan-

hambatan apa saja dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP)

khususnya batuan di Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten Klaten. Untuk

itu penulis tertarik untuk menulis suatu penulisan hukum dengan judul,

“PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BATUAN

DI KABUPATEN KLATEN (STUDI KASUS DI KANTOR

PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KLATEN)”


commit to user

5

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

dapat dirumuskan beberapa permasalahan :

1. Bagaimana proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten ?

2. Hambatan-hambatan apa saja dalam proses penerbitan izin usaha

pertambangan (IUP) batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif :

a. Untuk mengetahui mengenai proses penerbitan izin usaha

pertambangan (IUP) batuan di Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Klaten.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan

pelayanan perizinan tentang izin usaha pertambangan di Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan berpikir serat

menambah kemampuan penulis.

b. Untuk memperoleh data yang lengkap sebagai bahan membuat

penulisan.

c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh Gelar

Sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.


commit to user

6

b. Memberikan referensi tambahan terkait dengan pelaksanaan

penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Kantor

pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten.

c. Untuk menghasilkan diskripsi tentang hambatan-hambatan dalam

pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di

Kabupaten Klaten.

d. Hasil penelitian dharapkan dapat memberikan sumbangan yang

berarti bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada

umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum

sebagai bekal untuk masuk dalam instansi hukum.

b. Untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten.

c. Bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi Kantor

Pelayanan Kabupaten Klaten dalam konteks Izin Usaha

Pertambangan (IUP).

E. Metode Penelitian

Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu metode pemilihan

sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya.

Suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting

yang menunjang suatu kegiatan dalam proses penelitian. Metodologi pada

hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuan

mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang

dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006 : 6)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah

penulisan hukum emperis, maka yang diteliti pada awalnya data

sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap


commit to user

7

data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono

Soekanto, 2006 : 52).

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai jenis penelitian di atas, maka

penelitian ini bersifat diskriptif dengan menggunakan pendekatan

kualitatif, data-data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka

tetapi berupa kata-kata. Penelitian diskriptif yaitu penelitian yang

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah

terutama untuk mempertegas hipotesa-hopotesa, agar dapat

memperkuat teori lama, atau didalam menyusun teori-teori baru

(Soerjono Soekanto, 2006 : 10).

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil

lokasi di Kantor Pelayanan Terpadu Klaten.

4. Jenis Data

a. Data primer

Data yang diperoleh dari keterangan/fakta langsung di

lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh secara langsung, yaitu data yang

diperoleh dari keterangan atau fakta-fakta yang ada dan secara

tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen berupa peraturan

perundang-undangan, buku kepustakaan dan lainnya.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana tata

dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam

penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri atas :


commit to user

8

a. Sumber Data Primer

Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang

diteliti dalam penelitian ini pihak yang terkait yaitu : Kantor

Pelayanan Terpadu Klaten.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder.

Bahan hokum primer : Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Bahan hukum sekunder :

1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum terutama yang

berkaitan dengan izin usaha pertambangan (IUP)

batuan.

2) Makalah dan skripsi sarjana.

3) Literatur dan hasil penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam

penulisan penelitian hukum. Sebagaimana yang telah diketahui,

didalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis yaitu : studi

dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau interview.

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan

mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen-

dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya, yang

menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini yang

menyangkut tentang pelaksanaan pelayanan prosedur izin

usaha pertmbangan (IUP) batuan.

b. Teknik Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung

dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan secara


commit to user

9

langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu Petugas

Pelayanan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan Kantor

Pelayanan Terpadu Klaten.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan

penelitian ini adalah analisisa data kualitatif dengan

menggunakan metode interaktif. Analisis data kualitatif

merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data,

penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang

berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan.

Metode interaktif adalah analisa yang terdiri dari tiga

komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan, maka data diproses melalui tiga komponen

tersebut (HB. Sutopo, 1988 : 37).

Model analisis interaktif tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar I : teknik analisis data (H.B Sutopo, 2002 : 96).

Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, perumusatan perhatian

kepada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi

data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data berlangsung terus menerus, bahkan sebelum

PENGUMPULAN

REDUKSI PENYAJIAN

PENARIKAN


commit to user

10

data benar-benar terkumpul sesuai laporan akhir lengkap

tersusun.

b. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif

mencari arti benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan

konfigurasi, berbagai kemungkinan, alur sebab akibat dan

proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara longgar, tetap

terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan,

mula-mula belum jelas, meningkat lebih rinci dan mengakar

pada pokok.

F. SISTIMATIKA PENULISAN HUKUM

Guna memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai

sistimatika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum,

maka penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab. Adapun

sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kerangka teori dan

kerangka pemikiran dari masalah yang penulis angkat. Kerangka

teori tersebut yaitu : tinjauan umum tentang hukum administrasi

negara, tinjauan umum tentang pelayanan publik, tinjauan umum

tentang perizinan, tinjauan umum tentang izin usaha


commit to user

11

pertambangan (IUP) batuan, dan tinjauan umum tentang kantor

pelayanan terpadu (KPT).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan pembahasan dan hasil

penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu : bagaimana

proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di

kantor pelayanan terpadu kabupaten Klaten dan hambatan-

hambatan apa saja dalam proses penerbitan izin usaha

pertambangan (IUP) batuan di kantor pelayana terpadu

kabupaten Klaten.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan dari apa yang telah dibahas dan saran-saran yang

ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang

diteliti ini.


commit to user

12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Hukum Administrasi Negara

a. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Istilah hukum administrasi negara merupakan terjemahan

dari beberapa istilah seperti administrative law, administratief

recht/ bestuur recht, vervaltung rech dan droit administratif.

Hukum administrasi merupakan segala peraturan-peraturan

yang bersangkut paut dengan pemerintah negara. Ada beberapa

Definisi hukum administrasi menurut para ahli, antara lain ;

1) JM. Baron De Gerando

Hukum administrasi adalah peraturan-peraturan yang

mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan

rakyat.

2) E. Utrecht

Hukum administrasi negara adalah menguji hubungan

istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat

(amtsdrager) administrasi negara melaksanakan tugas

mereka yang khusus.

3) Van Vollenhoven

Hukum administrasi negara adalah keseluruhan ketentuan

yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi

maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan

kewenangan-kewenangan ketatanegaraan.

4) Logemann

Hukum administrasi negara adalah hukum administrasi yang

meliputi peraturan-peraturan khusus, yang disamping hukum

perdata positif yang berlaku umum, mengatur cara-cara


commit to user

13

orgaginsasi ikut serta dalam lalu lintas masyarakat (Philipus

M. Hadjon, 2005 : 22 – 23).

5) Sjahran Basah

Hukum administrasi adalah seperangkat peraturan yang

memungkunkan administrasi negara menjalankan fungsinya,

yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak

administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu

sendiri (Ridwan H.R, 2002 : 34).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, tampak bahwa

dalam hukum administrasi negara terkandung dua aspek, yaitu

pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara

bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan

tugasnya; kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur

hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara alat perlengkapan

administrasi negara atau pemerintah dengan warga negaranya

(Ridwan H.R, 2002 : 35).

b. Pengrtian Tantang Ketetapan

Pengertian tentang ketetapan menurut R. Soegijatno

Tjakranegara S.H., ketetapan ialah tindakan hukum sepihak

dalam bidang pemerintahan dilakukan oleh alat perlengkapan

negara berdasarkan kewenangan khusus. Menurut Van Vollen

Hoven dan Van Der Pot mengatakan bahwa ketetapan adalah

suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam

lapangan pemerintah dilakukan oleh suatu badan pemerintah

berdasarkan kekuasaan yang istimewa.

c. Macam-macam Ketetapan

1) Ketetapan positif

Yaitu ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban.

2) Ketepapan negatif


commit to user

14

Yaitu ketetapan yang menimbulkan reaksi terhadap suatu

permintaan/permohonan atau usul dan yang dapat

merupakan :

a) Pernyataan tidak berhak

Yaitu penolakan suatu permohonan dengan menyatakan

bahwa undang-undang tidak memberikan

kewenanganterhadap apa yang dimohonkan, sifatnya

oleh karena itu decklaratoir.

b) Pernyataan tidak dapat diterima

Yaitu penolakan permohonan dengan menyatakan

permohonannya itu tidak berdasarkan hukum atau

undang-undang (sifatnya decklaratoir) dapat juga

bersifat konstitutif kalau undang-undang memberikan

kebebasan untuk menyimpangi syarat eresmi karena

alasan-alasan khusus.

c) Penolakan sama sekali.

Yaitu bersifat decklaratoir kalau undang-undang

menetapkan bahwa suatu permohonan harus ditlak.

d) Ketepatan konstitutif

Yaitu ketetapan yang diambil administrasi atau freles

ermessen, kebijaksanaan jika undang-undang memberi

kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri.

e) Ketetapan declaratoir

Ketetapan yang diambil administrasi semata-mata

berdasarkan apa-apa yang disebut dalam undang-

undang.

f) Ketetapan yang menguntungkan

Yaitu ketetapan yang memuat hal-hal yang

menguntungkan bagi yang bersangkutan antara lain :

i. Pelulusan permohonan

ii. Pengangkatan menjadi pegawai


commit to user

15

iii. Pemberian hak guna usaha

Termasuk pula ketetapan yang menguntungkan yaitu :

i. Dispensasi yaitu pembesaran memenuhi kewajiban

sebagai tertera dalam Undang-Undang karena hal-

hal yang khusus (relavatiologis) atau perbuatan

yang menyebabkan suatu perbuatan undang-undang

menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa.

ii. Izin (verginning) yaitu dapat juga dinamakan

dispensasi atau pembebasan dari larangan yang

berarti diperkenankan.

iii. Lisensi yaitu izin untuk mengadakan perusahaan

dengan leluasa.

iv. Konsensi yaitu pada hakikatnya adalah untuk

membuka perusahaan yang dapat dinamakan

dengan lisensi tetapi meliputi usaha yang luas

dengan sedikit banyak menyangkut kepentingan

umum.

d. Hukum (Acara) Prosedural Administrasi

suatu prosedur yang baik hendaknya memenuhi tiga landasa

hukum administrasi yaitu :

1) Landasan negara hukum

2) Landasan demokrasi

3) Landasan instrumental yaitu : daya guna dan hasil guna

(Philipus M. Hadjon, 2002 : 269).

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembuatan

keputusan tata usaha negara antara lain :

1) Asas persamaan : asas yang menyatakan bahwa hal-hal yang

sama harus diperlakukan sama.

2) Asas kepercayaan : asas yang menyatakan bahwa harapan-

harapan ang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi.


commit to user

16

3) Asas kepastian hukum : asas kepstian hukum memiliki dua

aspek yaitu bersifat hukum materiil dan hukum formil.

Aspek hukum materiil berhubungan erat pada asas

kepercayaan sedangkan aspek formil, asas kepastian hukum

membawa serta bahwa ketetapan-ketetapan yang

memberatkan dan ketentuan-ketentuan yang terkait pada

ketetapan-ketetapan yang menguntungkan (antara lain izin-

izin) harus disusun yang jelas.

4) Asas kecermatan : suatu keputusan harus dipersiapkan dan

diambil dengan cermat.

5) Asas pemberian alasan : suatu keputusan harus dapat

didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan alasannya.

6) Asas larangan : suatu wewenang tidak boleh digunakan

untuk tujuan lain selain tujuan yang diberikan

(Philipus M. Hadjon, 2002 : 270-277).

2. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

a. Pengertian tentang pelayanan publik.

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang

No 25 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut

Keputusan Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara Nomor

: 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa pengertian umum pelayanan

publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


commit to user

17

Menurut Adrian Sutedi pelayanan publik adalah kegiatan

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik (Adrian Sutedi, 2010 : 158-159).

Terdapat tiga persoalan pelayanan publik yang terkait dengan hubungan hukum antara warga Negara dengan aparat pemerintah. Pertama, hak pelayanan publik adalah hak yang mestinya diperoleh warganegara atau masyarakat yang timbul dari konsekuensi penunaian kewajiban masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat dapat menuntut pelayanan berkualitas. Akses informasi, mendapat perlindungan non-diskriminatif, keseimbangan peluang, memperoleh kompensasi, dang anti rugi dsb. Kedua, kewajiban pelayanan publik adalah merupakan wujud dari Negara atau aparat pemerintah untuk menunaikan kewajiban yang harus atau tidak diharuskan untuk melakukan sesuatu sesuai peraturan hukum lainnya. Wujud dari kewajiban itu antara lain terkait dengan unsur ; (a) pemenuhan persyaratan dan prosedur yang benar dalam pelayanan. (b) terlibat dalam pemeliharaan sarana pra-sarana pelayanan, dan (c) mematuhi peraturan UU dan sejenisnya terkait dengan tugas dan kewenangannya. Ketiga, hak dan kewajiban penyelenggara publik yaitu hak-hak yang ditetapkan UU bagi institusi pelaksana untuk memperoleh tugas dan kewenangan, penentuan prasarat dan prosedur teknis (perizinan), memperoleh dan menentukan sumber biaya, dan hak untuk melakukan pembelaan. Konsekuensinya, institusi public berkewajiban untuk menyediakan sarana dan pra-sarana sehingga tuntutan masyarakat dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak fundamental (social, ekonomi) dapat terpenuhi secara lancer. Karena itu, dapat realisasi penyelenggara pelayanan public harus dilengkapi dengan asas-asas, norma kesusilaan, kepatuhan dalam norma hukum, efisiensi, akuntabilitas, murah, cepat, dan transparan agar fungfsi mereka sesuai tuntutan yang digariskan. (Jawahir Thontowi, 2004 : Vol. 14, No. 3) Menurut Hanif Nurcholis pelayanan publik yaitu pelayanan

yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sejumlah orang


commit to user

18

yang mempunyai kenersamaan berfikir, perasaan, harapan,

sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai

norma yang mereka miliki. Dalam hal ini pengertian publik

adalah sejumlah penduduk atau rakyat yang tinggal dalam

wilayah suatu pemerintah daerah yang mempunyai pikiran,

perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan

pemerintah daerah berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang

(Hanif Nurcholis, 2005 : 178).

b. Ciri-ciri pelayanan publik.

Ada beberapa hal pokok yang selalu melekat sebagai ciri

dari pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik

(public servants) adalah bahwa pelayanan pulik :

1) Umumnya diselenggarakan sebagai pengejahwantahan

dari dan dalam rangka realisasi kebijaksanaan negara

yang ditujukan untuk masyarakat umum (dalam wujud

penetapan hak dan kewajiban bagi warga masyarakat)

yang ditetapkan melalui aturan-aturan hukum atau

peraturan perundang-undangan.

2) Diselenggaraakan oleh petugas-petugas atau instansi-

instansiyang berdasarkan hukun dan peraturan

perundang-undangan diberi kewenangan serta diwajibkan

untuk memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentuuntuk

memberikan pelayanan dalam urusan tertentu di dalam

masyarakat.

3) Menyangkut penyelenggaraan pelayanan pada

masyarakat yang dijalankan berdasarkan kerangka

prosedural tertentu yang telah distandarisir dari segi

kinerja maupun kualitasnya, menyangkut brbagai urusan

dan kepentingan masyarakat umum di berbagai bidang

kehidupan, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab

negara, dan karena itu penyelenggaraannya dapat


commit to user

19

berkenaan dengan pelayanan administratif, penyediaan

barang, penyediaan jasa atau gabungan dari jenis-jenis

pelayanan itu.

4) Tingkat keberhasilannya hampir selalu diukur dari tingkat

kepuasan masyarakat penerima pelayanan publik, baik

dari segi kualitas pelayanan, praktikabilitas, tingkat

pelayanan yang harus dikeluarkan, kualitas produk

(barang/jasa/status), tingkat responsivitas terhadap

keanekaragaman kepentingan dan kebutuhan dalam

masyarakat, dan tingkat responsivitas terhadap keluhan-

keluhan yang disampaikanoleh masyarakat.

5) Selalu harus diselenggarakan berdasarkan standar

kualitas hasil kerja tertentu yang mengikat penyelenggara

pelayanan publik sehingga dapat dijamin pencapaian

tingkat kepuasan masyarakat penerima pelayanan publik

yang minimal seragam seara nasional dan atau seragam di

berbagai sektor pelayanan publik yang ada.

6) Selalu berhadapan dengan pluralitas di dalam

masyarakat, baik dari segi kepentingan (interests),

kebutuhan (necessities), latar belakang ekonomi, sosial,

politik, budaya, dan sebagainya, sehingga dalam

penyelenggaraannya tercakup pula adanya jaminan untuk

bersifat nondiskriminatif proposional, objektif, dan

imparsial. Artinya juga, bila terdapat penyimpangan-

penyimpangan terhadap itu hanya dapat dibenarkan bila

terdapat justifikasinya di dalam hukum.

7) Karena pada tingkat realisasinya dilaksanakan oleh

petugas-petugas atau pejabat-pejabat publik tertentu,

adanya standar perilaku yang mencakup standar etik

maupun manajerial dalam wujud code of good conduct

menjadi keharusan. Standar perilaku semacam itu harus


commit to user

20

menjadi pedoman perilaku bagi para petugas atau pejabat

dan pedoman penilaian terhadap pemenuhan hak-hak

masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima (Adrian

Sutedi, 2010 : 80 – 81).

3. Tinjauan Tentang Izin

a. Pengertian izin

Sebelum membahas tentang bagaimana proses penerbitan

suatu izin, alangkah baiknya kita mengetahui dan memahami

dulu, apa yang dimaksud dengan izin. Ada beberapa bentuk

izin, yaitu dispensasi, izin dan konsesi :

1) Dispensasi adalah keputusan administrasi yang

membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu

perbuatan yang menolak itu.

2) Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang

memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya

dilarang, tapi diperkenankan dan bersifat konkret.

3) Konsesi adalah suatu perbutan yang penting bagi umum,

tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat

pemerintah turut campur (Nandang Sudrajat, 2010 : 69).

Selanjutnya istilah “izin” memiliki makna yang luas.

Hampir semua Sarjana Hukum memberikan batasan izin yang

berlainan. Berikut merupakan definisi izin dari beberapa

Sarjana Hukum, antara lain :

1) Bagir Manan

Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan

tertentu yang secara umum dilarang (Ridwan H.R, 2002 :

207).


commit to user

21

2) N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge

N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin

dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti sempit, yaitu izin

meripakan salah satu instrumen yang paling banyak

digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah

menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk

mengendalikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu

persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau

Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan

perundangan. Dengan memberi izin , penguasa

memperkenankan orang yang memohonnya untuk

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya

dilarang. Selanjutnya N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge,

mendifinisikan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-

pengikatan pada suatau peraturan izin pada umumnya

didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk

mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi

keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur

tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak

seluruhnya dianggap terecela, namun dimana ia

menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya

(Adrian Sutedi, 2010 : 170 - 171).

3) Atang Syafrudin

Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang

dilarang menjadi boleh (Nandang Sudrajat, 2010 : 69).

4) Asep warlan Yusuf

Izin adalah suatu instrumen pemerintah yang bersifat

preventif,yang digunakan sebagai sarana hukum

administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat

(Nandang Sudrajat, 2010 : 69).


commit to user

22

5) Philipus M. Hadjon

Perizinan merupakan katagori terpenting dari keputusan

administrasi negara (beschikking) yang berbentuk

keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan

larangan dan larangan-larangan perintah (Nandang Sudrajat,

2010 : 69).

Setelah mengamati dan mencermati dari beberapa

pengertian izin diatas, maka izin dapat disimpulkan bahwa izin

adalah suatu pengesan yang diperuntukan bagi perseorangan,

kelompok atau badan usaha yang dikeluarkan oleh pihak yang

berwenang atau pejabat negara untuk melakukan tindakan-

tindakan tertentu dengan keharusan melaksanakan kewajiban-

kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin yang

dimaksud, dan apabila penerima izin tidak melaksanakan

kewajiban atu melakukan perbuatan yang melawan hukum

maka pihak yang berwenang atau pejabat negara pemberi izin

berwenang menjatuhkan sanksi administratif, dari tingkat yang

paling rendah mulai dari teguran sampai dengan yang berat

berupa pencabutan izin.

b. Fungsi dan Tujuan izin

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh

pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau

mengkuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan

konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung

tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perakayasa, dan

perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini

berarti lewat izin dapat dapat diketahui bagaimana gambaran

masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti

persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin

merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai


commit to user

23

insrtumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang

diamanatkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945,

penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya sudah harus

dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun mengenai tujuan

perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang

dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan pula dari

tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai

berikut :

1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-

aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).

2) Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin

lingkungan).

3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang,

izin membongkar pada monumen-monumen).

4) Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin

penghunu di daerah padat penduduk).

Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-

orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en

horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat

tertentu)

(Ridwan H.R, 2010 : 217 – 219).

4. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan

Izin usaha pertambangan yang dimaksud dalam penulisan

hukum ini, sebenarnya hanyalah sedikit dari wewenang negara

dalam penyelenggaraan pembangunan. Substansi izin usaha

pertambangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bagaimanapun

juga merupakan pelaksanaan dari rumusan konsep yang terdapat

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya izin dalam


commit to user

24

pelaksanaan usaha pertambangan, siapapun pelaksanaannya

haruslah mendapat izin dari negara sebagai yang berhak dalam

penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

bumi Indonesia yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Penjelasan pengertian izin usaha pertambangan yang memang

menjadi poin utama dalam penulisan hukum ini, dimana

pengertiannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 Angka 7 yang

berbunyi : “Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan”. Sedangkan untuk pengertian

Usaha Pertambangan yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 6 yang

berbunyi : “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka

penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan

penjualan, serta pasca tambang”, jika digabungkan maka pengertian

Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara utuh adalah : izin untuk

melaksanakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau

batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum

(mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya

mineralisasi), eksplorasi (kegiatan untuk memperoleh informasi

secara terperinci, teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran,

kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi

mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup), studi kelayakan

kegiatan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek

yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis

usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak

lingkungan serta perencanaan pasca tambang), konstruksi (kegiatan

melakukan pertambangan seseluruh fasilitas operasi produksi,

termasuk pengendalian dampak lingkungan), penambangan

(kegiatan memprodoksi mineral dan/atau batubara dan mineral


commit to user

25

ikutannya), pengolahan dan pemurnian (kegiatan untuk

meningkatkan mtu mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan

dan memperoleh mineral ikutan), pengangkutan dan penjualan

(kegiatan memindahkan hasil tambang mineral dan/atau batubara

dan menjual hasil tersebut), serta pasca tambang (kegiatan

terencana dan sistematis, serta berlanjut setelah akhir atau sebagian

kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan

alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah

penambangan).


commit to user

26

B. Kerangka Pemikiran

Gambar II : Kerangka Pemikiran.

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun2010 Tantang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pemerintah Kabupaten Klaten

Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2007

Tentang Pelimpahan Wewenang

Penandatanganan Perizinan/Non Perizinan

Dan Perizinan Tertentu Kepada Kepala

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Klaten

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi

Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan

Terpadu Kabupaten Klaten

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten

Bagaimana proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di kantor pelayanan terpadu Kabupaten Klaten

Hambatan-hampatan apa saja dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batuan di kantor pelayanan terpadu Kabupaten Klaten


commit to user

27

Keterangan

Pemerintah daerah mempunyai tugas yaitu tugas mengatur dan

memberikan pelayanan kepada umum. Tugas mengatur meliputi

pembentukan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi masyarakat,

sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi kebutuhan

sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di

bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Dalam

pemberian pelayanan kapada masyarakat pemerintah daerah Kabupaten

Klaten memiliki sejumlah produk hukum yang digunakan yaitu Peraturan

Bupati Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pelimpahan

Wewenang Penandatanganan Perizinan/Non Perizinan Dan Perizinan

Tertentu serta Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2007

tentang Pembentukan Susunan Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu

di Kabupaten Klaten. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum

terbentuknya Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten Klaten. Jenis

pelayanan Kantor Pelaynan Terpadu ada dua yaitu pelayanan perizinan dan

pelayanan non perizinan. Salah satu jenis pelayanan perizinan yaitu Izin

Usaha Pertambangan (IUP) Batuan. Izin Usaha Pertambangan diatur dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara. Proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan.

Pelaksanaan izin usaha pertambangan tidak terlepas dari adanya hambatan-

hambatan yang di alami oleh para pihak baik pihak Kantor Pelayanan

Terpadu Kabupaten Klaten sendiri maupun dari pihak pemohon.


commit to user

28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi

1. Gambaran Umum Kabupaten Klaten

a. Georgafi Kabupaten Klaten

1) Letak geografi

a) Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara :

Bujur timur : 1100 26’ 14” - 1100 47’ 51”

Lintang selatan : 70 32’ 19” - 70 48’ 33”

b) Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa

kabupaten:

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali;

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo;

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul(DIYogyakarta;

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIYogyakarta).

c) Wulayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran :

Sebelah Utara : Dataran Lereng Gunung Merapi;

Sebelah Timur : Membujur Dataran Rendah;

Sebelah Selatan : Dataran Gung Kapur.

d) Jarak Kabupaten Klaten dengan kota lain Se Ekssiden

Surakarta :

Kota Klaten ke Kota Boyolali : 38 Km;

Kota Klaten ke Kota Wonogiri : 67 Km;

Kota Klaten ke Kota Solo : 36 Km;

Kota Klaten ke Kota Karanganyar : 49 Km;

Kota Klaten ke Kota Sukoharjo : 47 Km;

Kota Klaten ke Kota Sragen : 63 Km.

2) Luas penggunaan lahan

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah sebesar 65.556

ha, terbagi dalam 26 kecamatan, 401 desa/kelurahan. Lari


commit to user

29

65.556 ha luas Kabupaten Klaten, 50,97 persen (33.412)

merupakan lahan pertanian dan 39,29 persen (25.760 ha)

merupakan lahan bukan pertanian dan yang sisanya 9,74 persen

adalah lahan bukan pertanian. Seiring dengan perkembangan

keadaan, terjadi perubahan penggunaan dari lahan pertanian ke

non pertanian. Hal ini ditunjukan dari luas lahan sawah yang

terus mengalami penurunan (tahun 2009 ; 0.03 persen),

sedangkan lahan bukan pertanian mengalami kenaikan (tahun

2009 sebesar 0,03 persen)

b. Keadaan wilayah

1) Keadaan Wilayah Kabupaten Klaten :

a) Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah

utara meliputi sebagian kecil sebelah utara Kecamatan

Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.

b) Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh

wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian

kecil merupakan dataran lereng Gununh Merapi dan

Gunung Kapur.

c) Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan

meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat

dan Cawas.

Melihat keadaan alam yang sebagian besar adalah

dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air

maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian

yang potensial selain penghasil kapur, batu kali, dan pasir

yang berasal dari Gunung Merapi.

2) Ketinggian Daerah Kabupaten Klaten

a) Sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0 -100 meter

diatas permukaan laut;

b) Terbanyak 83,52% terletak diantara ketinggian 100 -500

meter diatas permukaan laut;


commit to user

30

c) Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500 – 2.500

meter diatas permukaan laut.

3) Klasifikasi Tanah di Kabupaten Klaten

Jenis tanah terdiri dari 5 (lima) macam :

a) Litosol : bahan induk dari skis kristalan dan batu tulis

terdapat di daerah Kecamatan Bayat.

b) Regosol Kelabu : bahan induk abu dan pasir vulkan

intermedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten

Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan,

Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan,

Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo,

Karanganom, Tulung dan Jatinom.

c) Grumusol Kelabu Tua : Bahan induk berupa abu dan pasir

vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat,

Cawas sebelah selatan.

d) Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua : Bahan induk

berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan

Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

e) Regosol Coklat Kekelabuan : Bahan induk berupa abu dan

pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan

Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan,

Gantiwarno dan Wedi.

2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten

a. Kelembagaan Kantor pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten

Kewajiban dan kewenangan pemerintah untuk memberikan

pelayanan publik tehadap masyarakat adalah suatu amanat yang

harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam rangka itu telah

banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan

kualitas pelayanannya.


commit to user

31

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintan

Daerah ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah

berupaya untuk memberikan peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat.

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten dibentuk pada

tanggal 6 Juli 2007 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Dan Tata

Kerja Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. Berdasarkan Peraturan

Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2007 Tantang Penjabaran Tugas

Dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Klaten Susunan Organisasi

Kantor Pelayanan Terpadu, adalah sebagai berikut:

1) Kepala Kantor ;

Sesuai yang tertulis dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 29

Tahun 2007 Pasal 3, tugas Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yaitu

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas mengelola

perizinan dan non perizinan dengan system satu pintu. Pada

pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor

Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan

dan non perizinan ;

b) Pelaksanaan pemberiaan pelaksanaan perizinan dan non

perizinan ;

c) Pengkoordinasian penyelengaraan pelayanan perizinan dan

non perizinan ;

d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan ;


commit to user

32

e) Pelayanan dan penyediaan informasitentang potensi daerah,

kebijaksanaan pembangunan daerah dan informasi lain yang

mendukung peluang pengembangan investasi daerah.

2) Sub Bagian Tata Usaha ;


Tahun 2007 Pasal 4 ayat (2), tugas sub bagian tata usaha yaitu :

a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan rumah

tangga dan perjalanan dinas ;

b) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian ;

c) Melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan ;

d) Mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan, evaluasi

dan pelaporan ;

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Kantor Pelayanan Terpadu sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pelayanan ;


Tahun 2007 Pasal 5 ayat (2), tugas seksi pelayanan yaitu ;

a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan non

perizinan ;

b) Menerima permohonan dan mengecek kelengkapan

persyaratan administrasi ;

c) Malaksanakan pelayanan non perizinan ;

d) Memproses penerbitan dokumen non perizinan dan

menyerahkan kepada pemohon ;



4) Seksi Perizinan ;


Tahun 2007 Pasal 6 ayat (2), tugas seksi perizinan yaitu :

a) Merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan ;


commit to user

33

b) Menerima permohonan dan mengecek kelengkapan

persyaratan administrasi ;

c) Malaksanakan pelayanan perizinan ;

d) Memproses penerbitan dokumen perizinan dan

menyarahkan kapada pamohon ;



5) Seksi Informasi dan Pengaduan ;


Tahun 2007 Pasal 7 ayat (2), tugas seksi informasi dan

pengaduan yaitu :

a) Malaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi dan

pengaduan ;

b) Mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi ;

c) Mamberikan pelayanan dan menyediakan informasi tentang

potensi daerah, kebijakan pembangunan daerah dan

informasi lain yang mendukung peluang pengembangan

investasi di daerah ;

d) Menampung dan menyelesaikan pengaduan masyarakat di

bidang perizinan dan non perizinan ;



6) Kelompok Jabatan dan Fungsional ;


Tahun 2007 Pasal 8, kelompok jabatan dan fungsional

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

Kantor Pelayanan Terpadu sesuai bidang keahliannya

berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu.


commit to user

34

b. Tugas, Fungsi dan Tujuan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Klaten

Kantor Pelayanan Kabupaten Klaten mempunyau tugas

mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem

pelayanan satu pintu. Fungsi Kantor Pelayanan Kabupaten Klaten :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan

non perizinan;

2) Pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;

3) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

non perizinan;

4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non prizinan;

5) Pelayanan dan penyediaan informasi tentang potensi daerah,

kebijakan pembangunan daerah dan informasi lain yang

mendukung peluang pengembangan investasi di daerah.

Maksud didirikannya Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Klaten adalah untuk penyederhanaan penyelanggaraan pelayanan

agar lebih efektif, esien dan rasiaonal sesuai kebutuhan daerah

kabupaten Klaten. Dengan demikian dapat menciptakan iklim

usaha yang kondusif untuk penanaman modal sehingga mendorong

pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dibentuknya Kantor Pelayanan Terpadu yaitu

memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan pelayanan prima.

Pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam Kep.Men.PAN 81

tahun 1993 antara lain : sederhana, jelas, aman, transparan, efisien,

ekonomis, adil dan tepat waktu. Dengan demikian ;

1) Bagi masyarakat

a) Ada kepastian tentang peraturan, persyaratan, prosedur,

biaya dan waktu.

b) Memberikan legalitas bagi kegiatan masyarakat.

c) Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.


commit to user

35

d) Menciptakan perlindungan yang kondusif.

2) Bagi pemerintah

a) Sebagai sarana pembinaan dan pengendalian.

b) Terbangunnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah.

c) Terciptanya kinerja pelayanan publik yang semakin baik.

d) Meningkatkan jumplah investasi dan kegiatan ekonomi

lokal.

e) Meningkatkan pendapatan asli daerah

(profil Kantor Pelayanan Terpadu Klaten, 2007 : 3-4).

c. Jenis layanan dan waktu penyelesaian

Jenis pelayanan yang tertera dalam Peraturan Bupati Klaten

Nomor 28 tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang

Penandatanganan Perizinan/ Non Perizinan Dan Perizinan Tertentu

Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten yang

merupakan pelayanan satu atap, prosesnya penyelesaian

dokumennya masih di sekitar (satuan kerja) yang bersangkutan.

Adapun jenis-jenis pelayanan selengkapnya dapat dilihat pada table

sebagai berikut :

1) Pelayanan Perizinan

Tabel I : Jenis Pelayanan Perizinan

No Jenis pelayanan perizinan Waktu

penyelesaian

1 Izin usaha jasa pariwisata 7 hari

2 Izin pengusahaan obyek pariwisata 7 hari

3 Izin usaha sarana hotel 7 hari

4 Izin rumah bersalin 8 hari

5 Izin balai pengobatan 8 hari

6 Izin praktek dokter bersama 8 hari

7 Izin praktek bersama dokter gigi 8 hari

8 Izin apotek 14 hari


commit to user

36

S

u

m

b

e

r

:

P

r

o

f

i

l

Sumber : Profil Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten

2007

2) Pelayanan Non Perizinan

Tabel II : Jenis Pelayanan Non Perizinan

No Jenis Pelayanan Non Perizinan Waktu

Penyelesaian

1 Tanda daftar industry 3 hari

2 Tanda daftar perusahaan perorangan

(PO)

3 hari

3 Tanda daftar perusahaan persekutuan 3 hari

9 Izin optic 8 hari

10 Izin tukang gigi 7 hari

11 Izin fisiotherapist 7 hari

12 Izin refraksionis options 8 hari

13 Izin ganggoan (HO) 14 hari

14 Izin mendirikan bangunan 10 hari

15 Izin penggilingan padi (Huller) 10 hari

16 Izin reklame 6 hari

17 Surat izin usaha perdagangan, perusahaan

perorangan (PO)

3 hari


persekutuan (CV)

3 hari


berbentuk perseroan terbatas (PT)

3 hari


berbentuk koperasi

3 hari

21 Izin lokasi 14 hari

22 Izin perubahan pemanfaatan lahan 14 hari


commit to user

37

4 Tanda daftar perusahaan berbentuk

perseroan terbatas (PT)

3 hari

5 Tanda daftar perusahaan berbentuk

koperasi

3 hari

6 Tanda daftar perusahaan berbentuk firma 3 hari

7 Tanda daftar perusahaan badan hukum

lainnya

3 hari

8 Tanda daftar gudang (TDG) 3 hari

Sumber : Profil Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten

2007

3) Perizinan Tertentu

Tabel III : Jenis Pelayanan Perizinan Tertentu

No Jenis Pelayanan Perizinan Tertentu Waktu

penyelesaian

1 Perizinan untuk pendirian hotel

bintang 1 (satu) ke atas

14 hari

2 Perizinan untuk pendirian rumah sakit 14 hari

3 perizinan untuk pemasangan reklame

(bando jalan)

14 hari

4 Perizinan untuk pendirian SPBU 14 hari

5 Perizinan untuk pendirian pabrik 14 hari

6 Perizinan untuk pendirian perumahan

(real estate)

14 hari

7 Perizinan untuk pendirian tower

selluler

14 hari

8 Perizinan untuk pendirian perguruan

tinggi

14 hari

9 Izin pemanfaatan air bawah tanah dan

air permukaan tanah

14 hari

10 Izin pengolahan bahan galian 14 hari


commit to user

38

golongan C dibawah 1 (satu) hektar

Sumber : Profil KPT 2007

B. PROSES PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

BATUAN DI KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN

KLATEN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Kusyatno S.Sos

yang menjabat sebagai Kasi Perizianan di Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan izin usaha

pertambangan Galian Golongan C, di Kabupaten Klaten masih mengacu

pada Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1967 tentang Pokok Pertambangan dan diperinci dengan Peraturan Daerah

Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan

Galian Golongan C di Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Klaten. Karena masih mengacu pada Undang-Undang

yang lama, penggunaan istilah masih Galian Golongan C, berkaitan

dengan hal tersebut Kabupaten Kltaen mengenai pertambangan belum

mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaksanaan tentang penerbitan izin

usaha pertambangan pun juga masih mengacu pada Undang-Undang yang

lama (20 September 2011, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten).

Pelaksanaan Undang-Undang yang lama, pemohon yang ingin

mendapatkan izin usaha pertambangan Galian Golongan C, pemohon

wajib mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Prosedur untuk

mendapatkan izin uasaha pertambangan Galian Golongan C pemohon

pertama-tama mengajukan permohonan ke Energi dan Sumber Daya

Mineral lalu turun permohonan rekomendasi ke Kabupaten Klaten melalui

cq Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten setelah itu dilakukan cek

lokasi oleh Tim Teknis Kabupaten yang dikoordinasi Kantor Pelayanan

Terpadu Kabupaten Klaten, setelah cek lokasi dilakukan rapat bersama


commit to user

39

Tim Teknis dan Bupati Kabupaten Klaten, jika kelengkapan syarat

terpenuhi dan lokasi yang akan ditambang Bupati menandatangani yang

langkah selanjutnya akan dikirim ke Energi dan Sumber Daya Mineral

Propinsi untuk penerbitan surat izin pertambangan Golongan Galian C.

Mekansme izin usaha pertambangan Golongan Galian C di Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten



Kabupaten Klaten dan data dari Profil Kantor Pelayanan Kabupaten

Klaten mekanismenya dapat diurutkan sebagai berikut :

1. Pemohon izin mendatangi Bagian Informasi dan Pengaduan,

2. Dilanjutkan ke Bagian Pendaftaran, bila syarat lengkap dan benar,

3. Akan ada pemrosesan perizinan atau non perizinan,

4. Jika sudah diproses, langkah selanjutnya penyerahan dokumen atau

surat izin.

Pembahasan

Awal mula hukum pertambangan di Indonesia adalah dengan

adanya peraturan tentang pertambanganselama masa penjajahan Belanda

yaitu Indonesische mijn we (IMW) yang diundangkan pada tahun 1899

denganStaatblaad 1899, Nomor 214. Peraturan ini hanya mengatur

mengenai penggolongan bahan galian dan pengusaah pertambangan saja.

Peraturan Indonesische mijn we (IMW) ini adalah berupa Mijnordonantie,

yang mulai diberakukan mulai tanggal 1 Mei 1907. Mijnordonantie,

mengatur mengenai keselamatan kerja. Lalu pada tahun 1930,

Mijnordonantie 1907 dicabut dan diperbaharui Mijnordonantie 1930 yang

mulai berlaku sejak 1 Juli 1930. Setelah Indonesia merdeka peraturan

produk penjajahan tersebut sudah tidak selaras lagi dengan cita-cita dasar

Negara Republik Indonesia serta kepentingan umum pada saat itu.

Pada tanggal 14 Oktober 1960, Indonesische Mijn Wet serta

peraturan pelaksanaannya tersebut digantikan oleh Undang-Undang


commit to user

40

Nomor 37 Prp Tahun 1960, selanjutnya Undang-Undang Nomor 37 Prp

Tahun 1960 ini tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin

berusaha di bidang tambang tersebut. Setelah itu ditetapkan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan. Undang-

Undang inilah yang mempengaruhi dunia pertambanagn di Indonesia

selama 40 tahun. Dalam perkembanganlebih lanjut, Undang-Undang

tersebut yang metri muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai

dengan perkembangan situasi ssekarang ini dan tantangan di masa depan.

Untuk menghadap tantangan lingkungan strategis dan menjawab

berbagai permasalahan, maka pada tahun 2005 pemembuat Rancangan

Undang-Undangtentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akhirnya

pada tahun 2009 mulai ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini

mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan

dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendayagunaannya

dikuasai oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama pelaku

usaha,

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha

yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun

masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan

batubara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah

diberikan oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya masing-masing,

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah,

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan

berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang

melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah,

4. Usaha pertambangan harus member manfaat ekonomi dan sosialyang

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,


commit to user

41

5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan

wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat atau pengusaha

kecil dan menengah serta mendorong timbulnya industry penunjang

pertambangan,

6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha

pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip

lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Terminologi Bahan Galian Golongan C yang sebelumnya diatur

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga

penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan

diganti menjadi batuan. Untuk merinci dari Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP)

yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan

Batubara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6

Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Propinsi

Jawa Tengah juga memuat tentang prosedur pelaksanaan izin usaha

pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dijelaskan dalam Bab V

pasal 9, prosedurnya sebagai berikut ;

1. Permohonan rekomendasi dari Dinas Energi, Pertambangan dan

Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Tengah kepada Bupati,

2. Setelah lengkap dan benar, dilanjutkan cek lokasi,

3. Pembahasan oleh Tim Kabupaten,

4. Hasil rapat dituangkan dalam BAP sebagai bahan pertimbangan

kepada Bapak Bupati untuk menerbitkan rekomendasi,

5. Surat rekomendasi dari Bupati dikirim ke ESDM untuk pertimbangan

penerbitan izinnya.

Kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C lokasinya harus

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten sebagaimana


commit to user

42

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten. Dalam pasal 45

huruf (e) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006 telah

menegaskan pertambangan pasir vulkanik dan andesit Merapi ditetapkan

dengan lokasi di Kecamatan Kemalang dan Manisrengo. Penjelasan pasal

45 cukup jelas, lokasi penambangan pasir vulkanik dan andesit Merapi

adalah :

1. Sepanjang Sungai Woro bagian hulu (Desa Kendalsari, Balerante dan

Sidorejo) dan sepanjang Sungai Woro bagian tengah (Desa Talun dan

Panggang) Dusun Genengsari, Dusun Balerante (Desa Balerante dan

Desa Sidorejo) Kecamatan Kemalang,

2. Desa Ngemplak Seneng, Kecamatan Manisrenggo.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral Dan Batubara lalu diperinci dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral Dan Batubara berbeda dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1967. Dalam Undang-Undang yang baru pemberian izin

usaha pertambangan (IUP) batuan pemohon wajib mengikuti 2 (dua)

tahapan yaitu pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan

pemberian izin usaha pertambangan (IUP). Selanjutnya dalam pasal 8 ayat

4 bahwa untuk memperoleh wilayah usaha pertambangan batuan

sebelumnya terlebih dahulu mengajukan permohonan wilayah untuk

mendapatka WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau

Bupati/Walikota sesui kewenangannya. Sebelum memberikan WIUP,

Menteri harus mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur dan

Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari

Bupati/Walikota. Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah

memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai

dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional

dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta,

memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP. Menteri,


commit to user

43

Gubernur atau Bupati/Walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah

diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau

menolak atas permohonan WIUP. Keputusan menerima isampaikan

kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut

batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara

tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Izin usaha pertambangan (IUP) batuan dalam satu wilayah

diberikan oleh Bupati. Pemohon mengajukan izin kepada Bupati melalui

cq Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, setelah adanya

pemrosesan lalu merekomendasikan ke Gubernur melalui cq Energi dan

Sumber daya Mineral Propinsi lalu diproses, setelah itu dikembalikan lagi

ke Bupati malalui cq Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten untuk

ditandatangani oleh Bupati. Pada saat ini Kabupten Klaten belum

menerapkan seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral Dan Batubara ditambah Kabupaten Klaten belum

memiliki Peraturan Daerah mengenai izin usaha pertambangan (IUP)

batuan yang karena masih dalam proses pembuatan.

Mekanisme tentang pengajuan permohonan izin di Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten sampai saat belum mengalami

perubahan dan masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan

Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, penulis dapat

menguraikan sebagai berikut :

1. Pemohon datang ke bagian informasi dan pengaduan ;

Tahap pertama pemohon mendatangi di bagian informasi dan

pengaduan untuk mendapatkan informasi tentang izin usaha

pertambagan (IUP) batuan guna melangkapi syarat yang dibutuhkan

dalam pengajuan permohonan,

2. Bagian pendaftaran ;


commit to user

44

Pengajuan berkas permohonan dilanjutkan di bagian pendaftaran

dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Berkas

tersebut sudah harus diisi dengan benar dan jelas mengenai :

a. Identitas pemohon melipti nama, alamat, jabatan/pekerjaan, untuk

dan atas nama, alamat (pribadi/perusahaan),

b. Mengisi mengenai izin usaha pertambangan yang meliputi jangka

waktu, jenis bahan galian, luas wilayah, lokasi (dusun, desa,

kecamatan, kabupaten).

c. Melampirkan persyaratan izin usaha pertambangan batuan sebagai

berikut :

1) Salinan/foto copy Akta Pendirian Perusahaan /Badan Hukum

dan salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau

bukti Kewarganegaraan,

2) Surat keterangan referensi bank pemerintah,

3) Peta situasi wilayah pertambangan,

a. Peta situasi wilayah pertambngan yang dimohon dengan

skala 1 : 10.000 untuk luas lebih dai 50 hektar. Dan skala

1 : 1.000 untuk luas sampai dengan 50 hektar, legkap

dengan garis kontur ketinggian dan titik ikat yang

diketahui kedudukannya,

b. Untuk kegiatan pertambangan di wilayah sungai, peta

situasi sungai yang dimohonkan dengan skala 1 : 1.000,

lengkap dengan kontur garis tinggi yang meliputi

bantaran, tebing dan tanggul dengan gambar potongan

memanjang berskala 1 : 1.000, skala tinggi 1 : 250 dengan

jarak pengukuran 25 meter meliputi garis tebing kiri dan

kanan, garis pulung terdalam dan garis tinggi dasar sungai

serta gambar potongan melintang berskala 1 : 500, skala

tinggi 1 : 250 dengan pengukuran di wilayah

pertambangan tidak lebih dari 10 meter.


commit to user

45

4) Rencana kerja eksploitasi dan pengolahan (apabila dilakukan

proses pengolahan) yang memuat uraian rencana dan target

produksi serta pemasaran, lokasi yang direncanakan untuk

ditambang dan lokasi pengolahan (stone crusher), tatacara

penambangan dan pengolahan, jenis dan jumlah peralatan,

rencana dan jumlah tenaga kerja, rencana anggaran pertahun,

rencana invesasi, rencana reklamasi dan lingkungan hidup,

5) Pernyataan dari tenaga teknik/ahli pertambangan, bermaterai

cikup dilampiri riwayat hidup, salinan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan salinan ijazah terakhir,

6) Salinan/foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

7) Surat kesanggupan melaksanakan reklamasi dengan

memberikan jaminan reklamasi, bermaterai cukup,

8) Hsil studi eksploitasi dan / atau studi kelayakan,

9) Dokumen teknik UKL – UPL dan atau Analisis Dampak

Lingkungan ( AMDAL),

10) Surat pernyataan telah membuka kantor cabang/perwakilan

di Jawa Tengah, bagi pemohon izin yang berdomisili di luar

Jawa tengah.

Pemeriksaan berkas dilakukan oleh petugas perizinan kantor

pelayanan terpadu Kabupaten Klaten yang berkompenten

dalam izin usauha pertambangan batuan. Petugas bertugas

menerima berkas permohonan izin usaha pertambangan

batuan yaitu memeriksa validitas awal data berupa

kelengkapan data. Pemeriksaan data meliputi pemeriksaan

terhadap data-data yang berkaitan dengan identitas pemohon

dan memeriksa lampiran-lampiran dari pemohon izin usaha

pertambangan batuan yang akan dimintakan izin, apakah

pemohon sudah benar atau belum. Jika berkas sudah benar

dan lengkap kemudian dilakukan proses selanjutnya, jika


commit to user

46

belum benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk

dilengkapi,

3. Pemrosesan perizinan atau non perizinan ;

Setelah petugas pemeriksaan berkas sudah dinyatakan benar dan

lengkap, selanjunya Kantor Pelayanan Terpadu akan melakukan

pemeriksaan lapangan terkait dengan izin usaha pertambangan batuan

yang telah diajukan pemohon. Pemeriksaan lokasi/lapangan yang akan

dijadikan tempat penambangan batuan dilakukan oleh Tim Teknis

Lapangan Kabupaten Klaten yang terdiri dari :

a. Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA),

b. Dinas Pekerjaan Umum (DPU),

c. Badan Lingkungan Hidup (BLH),

d. Bagian Pemerintahan,

e. Kesatuan Polisi Pamong Praja,

f. Bagian Perekonomian,

g. Badan Pertanahan Nasionaln(BPN),

h. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD),

i. Dinas Perhubungan,

j. Dinas Perindustrian dan Perdangan (DISPERINDAG),

k. Dinas Pertanian (DIPERTAN),

l. Bagian Hukum,

m. Badan Permusyawaratan Desa setempat (BPD),

n. Camat setampat,

o. Kepala Desa setempat.

Adanya pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim teknis

tersebut untuk mengetahui atau mencocokan antara kondisi yang ada

di lapangan dengan kondisi yang ada pada berkas yang ada di formulir

dan lampiran peryaratan izin usaha pertambangan batuan. Setelah tim

teknis melakukan pemeriksaan lapangan maka tim teknis mambuat


commit to user

47

berita acara pemeriksaan yang terkait dengan permohonan izin usaha

pertambangan batuan yang telah diajukan oleh pemohon.

4. Penyerahan dokumen atau surat izin ;

Untuk proses pengeluaran surat usaha pertambangan batuan yaitu:

setelah pemeriksaan lapangan dari Tim Teknis Kabupaten melakukan

rapat koordinasi yang apakah tempat yang diajukan pemohon layak

diizinkan untuk dilakukan penambangan batuan atau tidak. Jika

diizinkan Tim Teknis Kabupaten melalui Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Klaten akan merekomendasikan ke Energi Sumber Daya

dan Mineral yang akan menerbitkan izin usaha pertambangan batuan

yang kemudian Kantor Pelayanan Terpadu Klaten menyerahkan

dokumen atau surat izin kepada pemohon. Berikut adalah contoh surat

keputusan dari Energi dan Sumber Daya Mineral :


commit to user

48


commit to user

49


commit to user

50


commit to user

51


commit to user

52


commit to user

53

Kantor pelayanan terpadu melaksanakan tugas pengolahan

dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan yang mulai dari

tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dan non

perizinan yang dimohon secara terpadu satu pintu.

Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk

satu jenis perizinan tertentu atau perizinan pararel, adapun proses

pelayanannya dilakukan secara sederhana agar masyarakat cepat

memahami cara mengurus perizinan maupun non perizinan yang

diperlukan. Adapun mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan

sebagai berikut :


commit to user

54

Gambar III : mekanisme pelayanan.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha

Pertambangan (IUP) Batuan di Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Klaten.



Kabupaten Klaten. Proses penerbitan izin usaha pertambangan Galian

Golongan C dalam pelaksanaannya saat ini masih mengacu pada Undang-

Undang No 11 Tahun 1967 barjalan tanpa hambatan (20 September 2011,

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten).

Bapak Budi juga menambahkan untuk mengacu pada Undang-

Undang yang baru yaitu Undang-Undang No 4 Tahun 2009, Kabupaten

Pemohon izin Bag. Informasi dan pengaduan

Bag. Pendaftaran bila syarat lengkap

dan benar

Penyerahan dokumen/ surat

izin

Pemrosesan perizinan/ non

perizinan

Pembayaran retribusi


commit to user

55

Klaten masih belum siap dilaksanakan yang dikarenakan Peraturan Daerah

kabupaten Klaten yang mengatur tentang pertambangan belum ada karena

masih dalam proses pembuatan. Hambatan-hambatan jika memakai

undang-Undang No 4 Tahun 2009 yaitu belum adanya peraturan Daerah

yng mengatur tentang pertambang dan belum adanya sumber daya

manusia yang berkaitan dengan pertambangan di Kabupaten Klaten.

(wawancara dengan Bapak Budi Kusyanto S.Sos pada tanggal 19

Desember 2011).

Hambatan dari pihak pemohon dalam proses penerbitan izin usaha

pertambangan (IUP) Batuan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Klaten hamper tidak ada hambatan yang begitu berarti, hanya yang

dikeluhkan oleh pemohon yaitu dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha

pertambangan Golongan Galian C memerlukan waktu cukup lama.

(wawancara dengan pemohon izin usaha pertambangan Golongan Galian

C pada tanggal 22 Desember 2011).

Pembahasan

Proses penerbitan izin usaha pertambangan Galian Golongan C di

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten yang masih mengacu pada

Undang-Undang No 11 Tahun 1967 dalam pelaksanaanya tidak

mengalami hambatan dan sosialisasi proses penerbitan izin galian

Golongan C sudah terlaksana dengan baik oleh Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Klaten, akan tetapi untuk pelaksanaan penerbitan izin usaha

pertambangan galian Golongan C di Kabupaten Klaten belum mengacu

pada Undang-Undang No 4 Tahun 2011 yang dikarenakan Peraturan

Daerah Kabupaten Klaten masih dalam Proses pembuatan, sehingga dalam

pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan galian Golongan C masih

mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 1967.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemohon izin usaha

pertambangan galian Golongan C dalam penerbitan izin pertambangan

galian Golongan C dinilai waktu penerbitan masih cukup lama dari awal


commit to user

56

permohonan sampai dengan terbitnya suatu izin usaha pertambangan

galian Golongan C. Jika dicermati, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Klaten merupakan satuan kerja sehingga dalam proses penerbitan izin

usaha pertambangan perlu koordinasi antar lembaga atau instansi lain

yang berkaitan dengan proses penerbitan izin usaha pertambangan galian

Golongan C

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Dalam prosedur

pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan galian Golongan C merupakan

rekomendasi dari Energi dan Sumber Daya Alam dan dalam mekanisme

pelaksanaan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten sudah

berjalan dengan baik.


commit to user

57

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengkaji bab kesatu sampai bab ketiga dan berpijak pada

rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan di

Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur

dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang

telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1967, Peraturan Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994

dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2006.

Prosedur untuk mendapatkan izin uasaha pertambangan Galian

Golongan C pemohon pertama-tama datang mengajukan permohonan

ke Energi dan Sumber Daya Mineral lalu turun permohonan

rekomendasi tersebut diproses oleh Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Klaten jika kelengkapan syarat terpenuhi akan

ditandantangani oleh Bupati, langkah selanjutnya akan dikirim ke

Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi untuk penerbitan surat izin

pertambangan Golongan Galian C.

Mekanisme di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten

dapat dimulai dari bagian informasi dan pengaduan lalu bagian

pendaftaran bila syarat lengkap dan benar dilakukan pemrosesan lalu

penyerahan dokumen atau surat izin.

2. Pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) batuan bagi

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten yang masih mengacu

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 hampir tidak mengalami

hambatan sama sekali akan tetapi untuk saat ini untuk masalah

perizinan pertambangan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten

akan mengacu pada Undang-Undang yang baru Yaitu Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 akan tetapi dalam pelaksanaanya belum dapat

bejalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan


commit to user

58

Daerah Kabupaten Klaten untuk mendukung Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2009

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraian yang telah dijelaskan

sebelumnya pada pada hasil penelitian dan pembahasan maka ada

beberapa saran yang disampaikan penulis antar lain :

Untuk pemerintah Kabupaten Klaten :

1. Di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang yang baru pengganti

Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang pokok pertambangan

yaitu Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara serta diperuncing lagi dengan Peraturan

Pemerintah No 23 tentang 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara, Sebaiknya Pemerintah Daerah

Kabupaten Klaten segera mengesahkan Peraturan Daerah yang

berkaitan tentang pertambangan.

2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten klaten perlu adanya meningkatkan

SDM di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten khususnya

dalam ruang lingkup pelayanan pertambangan karena dengan SDM

yang memadai maka pelayanan dalam pelayanan pertambangan akan

dapat berjalan dengan optimal.

Untuk pemohon izin usaha pertambangan (IUP) batuan :

1. Bagi pemohon yang akan memohon izin usaha pertambangan (IUP)

batuan hendaknya mempersiapkan terlebih dahulu syarat-syarat

administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2. Bagi pemohon dalam melakukan permohonan izin usaha

pertambangan (IUP) batuan hendaknya dilakukan sendiri.


commit to user

59

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanif Nurcholis, 2005. Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.

Jakarta: PT Grasindo. H.B. Sutopo. 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. . 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press. http://kptklaten.wordpress.com (19 Juli 2011 pukul 20.12). Jawahir Thontowi. 2004 “ Norma Hukum Pelayanan Publik “. Vol. 14 No. 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003. Nandang Sudrajat. 2010. Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurt

Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pelimpahan

Wewenang Penandatanganan Perizinan/Non Perizinan Dan Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Klaten. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Susunen Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha

Pertambangan Galian Golongan C di Prpopinsi Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Mineral Dan Batubara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu. Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta:

Gajah Mada University Press. Ridwan H.R. 2002. Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.


commit to user

60

Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan

Batubara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pertambangan. Waluyo. 2008. Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara.

pelaksanaan izin usaha pertambangan (iup) batuan …...penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya...

Documents