PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT

SASARAN (SLTS) DI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MENTERI ESDM

NOMOR 29 TAHUN 2016

Studi Kasus Konsumen Listrik Rumah Tangga di Kelurahan Curug

Bojongsari Kota Depok

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Dian Nur Rizkiani

NIM. 11140480000068

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1440H/2018M

i

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT

SASARAN (SLTS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MENTERI ESDM

NOMOR 29 TAHUN 2016

Studi Kasus Konsumen Listrik Rumah Tangga di Kelurahan Curug

Bojongsari Kota Depok

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Dian Nur Rizkiani

NIM. 11140480000068

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1440H/2018M

v

ABSTRAK

Dian Nur Rizkiani. NIM 11140480000068. “PELAKSANAAN KEBIJAKANSUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN (SLTS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MENTERI ESDMNOMOR 29 TAHUN 2016 Studi Kasus Konsumen Listrik Rumah Tangga diKelurahan Curug Bojongsari Kota Depok”. Program Studi Ilmu Hukum, FakultasSyariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440H / 2018 M. + 87 halaman + 117 halaman lampiran.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan subsidilistrik tepat sasaran bagi konsumen listrik rumah tangga daya 450 VA dan 900VA yang miskin dan tidak mampu dalam wilayah Desa/Kelurahan Curug(Bojongsari, Kota Depok) yang mekanisme pemberian subsidi diatur berdasarkanPeraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian normatif-empiris,jenis metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kepustakaan danlapangan. Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan wawancara kepadaKepala Humas/PPID/Account Executive Pemasaran PT PLN (Persero) UPPPDepok, Supervisor Niaga/Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) ULPSawangan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),Kantor Kecamatan Bojongsari, Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Curugdan warga didesa/kelurahan Curug Bojongsari Kota Depok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian subsidi listrikpelaksanaan dilapangan sesuai dengan PERMEN ESDM Nomor 29 Tahun 2016.Data penerima subsidi berdasarkan data BDT dari TNP2K, yaitu konsumen daya450 VA dan 900 VA miskin dan tidak mampu, sedangkan kepengaduankepesertaan subsidi dikantor Desa/Kelurahan untuk konsumen diluar data BDTmilik TNP2K (900 VA). Daya 450 VA masih seluruhnya disubsidi dan 900 VAterdapat penggolongan subsidi dan non subsidi. Konsumen pengadu tidakmendapatkan informasi hasil status laporan pengaduan, sedangkan Kecamatan,Kota/Kabupaten dan Provinsi dapat memonitoring status laporan danmemberitahukan hasil pengaduan kepada Desa/Kelurahan untuk disampaikan kekonsumen/pengadu. Perlu pembaharuan data BDT oleh TNP2K. TNP2Kbekerjasama dengan Kementerian ESDM/Direktorat Jenderal Ketenagalistrikandengan PT PLN (Persero) Pusat hingga ULP untuk pencocokkan lapangan danpenginputan hasil pencocokkan lapangan ke aplikasi e-DISON, KementerianSosial terkait kepesertaan kartu perlindungan sosial, dan Kementerian DalamNegeri (koordinasi antara Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsidalam hal penginputan data dan memonitoring ke http://subsidi.djk.esdm.go.id).

Kata Kunci: Subsidi Listrik, Konsumen Listrik, Perlindungan Konsumen

Pembimbing : Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., MDC.

Daftar Pustaka: 1982 – 2014

vi

KATA PENGANTAR

حیم ن الر حم الر بسم Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUBSIDI

LISTRIK TEPAT SASARAN (SLTS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 29

TAHUN 2016 Studi Kasus Konsumen Listrik Rumah Tangga di Kelurahan Curug

Bojongsari Kota Depok”. Selanjutnya, dalam penelitian skripsi ini, peneliti

mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat sebagai berikut:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

3. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., MDC Dosen Pembimbing Skripsi, dan

Dr. Alfitra, S.H., M.Hum Dosen Penasehat Akademik

4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Depok, Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), PT PLN

(Persero) UPPP Depok, PT PLN (Persero) ULP Sawangan, Kantor Kelurahan

Curug, Kantor Kecamatan Bojongsari dan warga didesa/kelurahan Curug

5. Kepala dan Staff Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan

Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

6. Kedua orangtua, yaitu Bapak (Suhartono), Almh Mama (Rita Anita Anwar)

dan Adek (Mochamad Iqbal). Keluarga Alm Embah Kakung, Embah Putri,

dan Almh Nenek. Nauval Fathu Dzulfikar beserta keluarga. Teman-teman

“Kusem”, Imah, Icha, Ulan, Nurul, Halida, Dara, Dina dan Ilmu Hukum 2014

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, Aamiin.

Ciputat, 25 November 2018

Peneliti

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.............................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .......................... iii

LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................... iv

ABSTRAK .......................................................................................................v

KATA PENGANTAR................................................................................... vi

DAFTAR ISI................................................................................................. vii

DAFTAR TABEL ...........................................................................................x

DAFTAR GAMBAR..................................................................................... xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah...................6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..................................................7

D. Metode Penelitian......................................................................8

E. Sistematika Penulisan..............................................................12

BAB II : KAJIAN PUSTAKA PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Kerangka Konseptual ..............................................................13

B. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen .................15

C. Tinjauan Umum Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

(SLTS) .....................................................................................28

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu.......................................30

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK

TEPAT SASARAN

A. Data APBN 2018 (Alokasi Subsidi Listrik) ............................33

B. Perkembangan Subsidi (Energi dan Non Energi) Pada

Tahun 2014 – 2018..................................................................35

C. Perbandingan Jumlah Konsumen dan Besaran Subsidi

Yang Dibayar Oleh R-1/450 VA Dan R-1/900 VA ...............37

D. Mekanisme Pemberian Subsidi Listrik....................................40

BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUBSIDI

LISTRIK TEPAT SASARAN

viii

A. Hasil / Temuan Penelitian .......................................................48

B. Analisis Perlindungan Konsumen Jasa Listrik ........................66

C. Mekanisme Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik ........................73

D. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan SLTS.............77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..............................................................................80

B. Rekomendasi ...........................................................................82

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................84

LAMPIRAN...................................................................................................88

A. Surat Rekomendasi Perihal Permohonan Izin

Data/Wawancara Dari Kesatuan Bangsa dan Politik

(KESBANGPOL) Kota Depok 11 September – 18 September

2018 dan 20 September – 31 Oktober 2018 ................................

B. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian di Kelurahan

Curug ...........................................................................................

C. Formulir Rekapitulasi Dari Desa/Kelurahan ...............................

D. Formulir Berita Acara Serah Terima Pengaduan dan Berita

Acara Musyawarah Desa Usulan Rumah Tangga Penerima

Subsidi Listrik Tepat Sasaran ......................................................

E. Formulir Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Penerima

Subsidi Listrik Tepat Sasaran......................................................

F. Formulir Pengaduan Cetak dan Pengaduan Upload....................

G. Rekapitulasi Data Warga Kelurahan Curug Dalam

Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Pada Bulan Januari

– April 2017.................................................................................

H. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian di Kecamatan

Bojongsari....................................................................................

I. Tanda Terima Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk

Rumah Tangga.............................................................................

J. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian di PT PLN

(Persero) ULP Sawangan ............................................................

ix

K. Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian PT PLN (Persero)

UPPP Depok................................................................................

L. Foto Selama Penelitian Lapangan ...............................................

M. Formulir Tindak Lanjut Permintaan Data Basis Data Terpadu

Program Perlindungan Sosial ......................................................

N. Formulir Tanda Terima Basis Data Terpadu...............................

O. Keterangan Variabel BDT ..........................................................

P. Data Individu Dan Rumah Tangga..............................................

Q. Data Agregat Dengan 16 Indikator Pada Provinsi Jawa Barat,

Kota Depok..................................................................................

x

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 : Uraian Alokasi Subsidi Energi dan Non Energi Pada APBN

2018..............................................................................................34

Tabel 3.3 : Uraian Alokasi Belanja Negara Dalam Postur APBN 2018 ......34

Tabel 3.6 : Perbandingan Konsumen R-1/450 VA dan R-1/900 VA...........37

Tabel 3.7 :Jumlah Besaran Subsidi Yang Dibayar Konsumen dan

Pemerintah....................................................................................37

Tabel 3.13 :Karakteristik Rumah Tangga Data Terpadu Program

Penanganan Fakir Miskin – PBDT 2015 .....................................45

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 :Uraian Alokasi Subsidi 2018 (Subsidi Energi & Non

Energi) .......................................................................................33

Gambar 3.4 :Perkembangan Subsidi (Energi dan Non Energi) Pada

Tahun 2014 – 2018 ....................................................................35

Gambar 3.5 :Perkembangan Subsidi Energi Tahun 2014 – 2018..................36

Gambar 3.8 :Perbandingan Total Penerima Subsidi Listrik Yang

Terdaftar di PLN, Pengguna Listrik PLN Dalam Data

Terpadu, dan Penerima Subsidi Listrik Setelah Pencocokkan

Data Untuk Pelanggan 900 VA .................................................38

Gambar 3.9 : Perbandingan Penerima Subsidi Listrik Tahun 2016 – 2017

(Dalam Juta Rumah Tangga) .....................................................39

Gambar 3.10: Alur Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik ..........................40

Gambar 3.11 : Tahapan / Metodologi Pencocokkan Data ...............................42

Gambar 3.12 : Mekanisme Pemadanan Data Oleh PT PLN ...........................43

Gambar 3.14 :Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat 40% Status

Sosial Ekonomi Terendah..........................................................47

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian listrik bersubsidi yang belum tepat sasaran maka pemerintah

melakukan kebijakan pengurangan listrik bersubsidi hanya diberikan ke yang

berhak, yaitu konsumen dengan daya 450 VA dan 900 VA yang miskin dan

tidak mampu. Pemerintah memberikan subsidi listrik sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penyediaan dana bagi

kelompok masyarakat tidak mampu diberikan dalam bentuk subsidi terhadap

tarif tenaga listrik konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA.1

Konsumen daya 450 VA masih sepenuhnya disubsidi karena belum ada

penggolongan antara subsidi dan non subsidi, sedangkan untuk daya 900 VA

dibedakan menjadi dua, yaitu 900 VA miskin dan tidak mampu, dan 900 VA-

RTM (rumah tangga mampu) dan/atau bisa disebut juga 900 VA-M (mampu).

Dana subsidi listrik diperuntukkan untuk kelompok masyarakat miskin

dan tidak mampu. Pemerintah juga memberikan subsidi bagi usaha kecil

menengah (bisnis kecil, industri kecil) dan fasilitas sosial seperti masjid,

musala, langgar, pura, vihara, gereja, puskesmas atau rumah sakit.2 Subsidi

listrik adalah bantuan yang diberikan Pemerintah kepada konsumen dalam

bentuk tarif tenaga listrik yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Dengan

jumlah pemakaian listrik yang sama, konsumen yang memperoleh tarif

1 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralKelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, PT PLN (Persero),Petunjuk Teknis Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, h.1, dikutip darihttp://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/finalisasi%20juknis%20lampiran%20SE.pdf,pada 8 Agustus 2018.

2 Anggita Rezki Amelia, Pemerintah Tetap Memberikan Subsidi Listrik Sesuai Amanat UU,katadata.co.id/konten/2017/06/24 dikutip dari https://katadata.co.id/opini/2017/06/24/subsidi-listrik-lebih-banyak-dinikmati-orang-mampu pada 9 Mei 2018.

2

bersubsidi akan membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah daripada

konsumen yang tidak mendapatkan subsidi. Selisih antara tarif bersubsidi

dengan tarif keekonomian tersebut ditanggung oleh Pemerintah, yang

kemudian dibayarkan ke PLN.3

Penerapan kebijakan SLTS oleh Pemerintah disebabkan oleh beberapa hal,

yaitu konsumen yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima listrik

bersubsidi namun setelah dilakukan pemadanan data oleh Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (yang selanjutnya akan disebut

TNP2K) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (yang selanjutnya akan

disebut PT PLN) tergolong konsumen mampu. Terdapat pula masyarakat yang

tergolong miskin dan tidak mampu, namun belum dapat mengakses listrik

dan/atau tidak terdaftar sebagai penerima listrik bersubsidi. Konsumen listrik

dengan daya 900 VA yang sebelumnya menerima subsidi listrik namun

tergolong konsumen mampu (900 VA-RTM), maka pemerintah akan

menerapkan penyesuaian tarif secara bertahap per-dua bulan dan dilakukan tiga

tahap sampai pada tarif keekonomian dan/atau tarif tenaga listrik seharusnya.

Penelitian ini berdasarkan konsumen listrik rumah tangga yang berada

didesa / kelurahan Curug Bojongsari Kota Depok yang mana kebijakan subsidi

diperuntukkan bagi konsumen dengan daya 450 VA dan 900 VA miskin dan

tidak mampu. Berdasarkan wawancara dengan beberapa konsumen dengan

daya 900 VA yang mengeluhkan kenaikan biaya / tagihan rekening listriknya

per tiap bulan yang biasanya kurang lebih Rp. 150.000,00 namun mengalami

kenaikan menjadi Rp. 200.000,00 – Rp. 300.000,00 tiap bulannya. Terdapat

beberapa konsumen yang baru bisa membayar tagihan listriknya tiap per dua

bulan, yang mana jika dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak dilakukan

pemutusan sementara tunggakan belum dilunasi, maka instalasi PLN milik

3 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralKelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin PT PLN (Persero),Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, h. 2, dikutip darihttp://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Tanya%20Jawab%20Lampiran%20Juknis.pdf pada 30 Mei 2018.

3

konsumen akan dibongkar dan beberapa ada yang harus meminjam uang untuk

membayar tagihan listrik atau memenuhi kebutuhannya.

Konsumen 900 VA yang mendaftar dalam kepengaduan kepesertaan

subsidi dikantor Desa/Kelurahan terdapat perbedaan pembayaran rata-rata tiap

bulannya dengan konsumen 900 VA yang tidak mendaftar dalam kepengaduan

kepesertaan subsidi dikantor Desa/Kelurahan. Konsumen 900 VA yang tidak

mendaftar kepengaduan kepesertaan terdapat pembayaran atau tagihan

listriknya lebih murah dibandingkan dengan yang mendaftar kepengaduan

kepesertaan, namun secara lapangan yang mendaftar kepengaduan kepesertaan

merupakan konsumen kurang mampu jika dibandingkan dengan 900 VA yang

tidak mendaftar, dan konsumen 900 VA yang tidak mendaftar kepengaduan

kepesertaan subsidi pembayarannya tidak jauh berbeda dengan konsumen 450

VA.

Konsumen daya 450VA belum ada penggolongan subsidi dan non subsidi

maka tetap menerima subsidi tanpa harus melakukan pengaduan kepesertaan

subsidi dikantor Desa/Kelurahan. PT PLN (Persero) akan melakukan

pencocokkan data lapangan kerumah konsumen berdasarkan data BDT dari

TNP2K (450 VA dan 900VA miskin dan tidak mampu). PT PLN juga

melakukan pencocokkan data lapangan untuk konsumen yang melakukan

pengaduan dikantor Desa/Kelurahan jika ternyata konsumen tersebut berhak

atas subsidi (NIK konsumen terdata dalam data BDT) dan dicocokkan dengan

data pelanggan PLN.

Penginformasi terkait kebijakan SLTS sudah disosialisasikan oleh PT PLN

ditingkat Pemerintah Kota dan Kecamatan, memberikan lembaran kertas

mengenai kebijakan SLTS dan memberikan formulir kepengaduan kepesertaan

subsidi listrik untuk dilengkapi dengan fotokopi KTP, KK ataupun tagihan

rekening listrik. Setelah konsumen melakukan pengaduan kepesertaan subsidi

dikantor desa/kelurahan tidak mendapatkan hasil laporan pengaduan berupa

status berhak menerima subsidi, tidak berhak dan dalam proses dari kantor

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Provinsi.

4

Konsumen daya 450 VA yang mana pencocokkan lapangan dilaksanakan

oleh PT PLN ULP melakukan pencocokkan data ke rumah tangga sasaran

(selanjutnya akan disebut RTS) menginformasikan terkait subsidi listrik karena

rumahnya berdaya 450 VA masih seluruhnya disubsidi. Setelah pencocokkan

data oleh PT PLN terdapat konsumen daya 450 VA yang tidak memahami atau

mengetahui setelah pihak PT PLN melakukan pencocokkan data lapangan

apakah tagihan rekening listriknya selama ini sudah disubsidi atau belum

disubsidi. Konsumen masih ada yang kurang informasi bahwa untuk daya 450

VA masih disubsidi seluruhnya, dan daya 900 VA hanya yang terdata dalam

data BDT yang dimiliki oleh TNP2K (900 VA miskin dan tidak mampu).

Formulir kepengaduan kepesertaan dikantor Desa/Kelurahan untuk konsumen

yang ingin terdata sebagai penerima subsidi dengan daya 900 VA diluar data

BDT yang dimiliki TNP2K.

Data penerima subsidi listrik berdasarkan data yang dimiliki oleh TNP2K

tahun 2015, yang mana data basis data terpadu memuat data konsumen dengan

daya 450 VA dan 900 VA miskin dan tidak mampu. PT PLN (Persero) tidak

mempunyai kewenangan dalam penetapan jumlah penerima subsidi listrik, PT

PLN (Persero) hanya melakukan pendataan lapangan berdasarkan data yang

diberikan oleh TNP2K. Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan

Provinsi juga tidak mempunyai hak dalam penetapan jumlah penerima subsidi

listrik. Kantor Desa/Kelurahan bertugas mengumpulkan data dalam data

rekapitulasi kepengaduan kepesertaan subsidi dibantu oleh ketua RT/RW

menginformasikan ke warga, lalu setelah terkumpul datanya oleh Kelurahan

menyerahkan kekantor Kecamatan untuk diinput. Kecamatan menginput dan

hasil input tersebut berupa tanda terima kepengaduan subsidi listrik untuk

rumah tangga yang berisi nomor pengaduan, nama, alamat, desa/kelurahan,

kecamatan, kabupaten/kota, jenis pengaduan dan nomor NIK.

Penginformasian hasil status laporan pengaduan konsumen berupa terdata

atau tidak terdata sebagai penerima subsidi pada 2017 bisa dimonitoring oleh

Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi. Kecamatan, Kota/Kabupaten dan

Provinsi diberikan username login untuk menginput dan memonitoring atau

5

memonitoring saja. Pihak Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi yang

mempunyai akses memonitoring status hasil laporan pengaduan tidak

menyampaikan hasil tersebut kepada kantor Desa/Kelurahan untuk

disampaikan ke konsumen / pengadu sehingga konsumen tidak mengetahui

status hasil laporan pengaduannya.

PT PLN (Persero) dapat melakukan pengecekkan di aplikasi e-DISON

atau sistem yang dimiliki oleh PT PLN dilihat berdasarkan NIK konsumen. PT

PLN setelah melakukan pencocokkan data lapangan berdasarkan data yang

diberikan TNP2K (bagi konsumen 450 VA dan 900VA miskin dan tidak

mampu) dan data melalui pengaduan kepesertaan subsidi (konsumen daya 900

VA diluar data BDT) dan hasilnya diinput ke aplikasi e-DISON. Jika

konsumen tersebut berhak menerima subsidi atau terdata dalam data BDT

maka ID pelanggan (IDPEL) akan ditandai sebagai penerima subsidi.

Pelaksanaan kebijakan SLTS bekerjasama dengan tiga Kementerian, yaitu

Kementerian Sosial, Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian ESDM dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (yang

selanjutnya akan disebut DITJEN GATRIK) yang bertanggungjawab kepada

Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) sebagai pelaksanaan usaha

penyediaan tenaga listrik. Kementerian Sosial dalam hal pencocokkan data

terkait konsumen yang terdata dalam BDT tahun 2015 memang benar terdata

sebagai penerima kartu perlindungan sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah

seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin (Raskin), Kartu

Indonesia Sehat (KIS) / peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Jamsostek), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP),

dan lain-lainnya. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini terkait prosedur

kepengaduan kepesertaan subsidi listrik yang mana melalui tahap kantor

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi yang merupakan

kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan SLTS merupakan

upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen listrik bersubsidi yang

6

berdaya 450 VA dan 900 VA yang miskin dan tidak mampu agar pemberian

listrik bersubsidi lebih tepat sasaran yang diperuntukkan bagi konsumen

dan/atau masyarakat miskin dan tidak mampu. Berdasarkan Pasal 1 Butir (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang

selanjutnya akan disebut UUPK), perlindungan konsumen adalah segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen. Konsumen yang dalam hal ini kurang pengetahuan mengenai hak-

haknya sebagai konsumen memerlukan perlindungan hukum. Upaya

pemerintah salahsatunya untuk menjamin perlindungan hak konsumen dengan

menerapkan kebijakan SLTS dan mekanisme pemberian subsidi listrik telah

diatur dalam Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 29 Tahun 2016 Tentang

Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan

suatu penelitian dengan judul “PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUBSIDI

LISTRIK TEPAT SASARAN (SLTS) DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MENTERI

ESDM NOMOR 29 TAHUN 2016 Studi Kasus Konsumen Listrik Rumah

Tangga di Kelurahan Curug Bojongsari Kota Depok”.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran yang termaktub pada latar belakang masalah,

identifikasi masalah pada studi ini antara lain:

a. Konsumen daya 900 VA yang mengeluhkan kenaikan tagihan

rekening listrik

b. Perbedaan pembayaran tagihan rekening listrik bagi daya 900 VA

c. Konsumen pengadu tidak mendapat informasi hasil status laporan

pengaduan

d. Konsumen kurang informasi terkait kebijakan SLTS

e. Pihak yang mempunyai akses memonitoring hasil laporan pengaduan

tidak menyampaikan ke konsumen pengadu

7

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berkonsentrasi mengkaji pelaksanaan kebijakan subsidi

listrik tepat sasaran (SLTS) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri ESDM RI

Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif

Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga. Kebijakan yang ditetapkan

diperuntukkan bagi konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA

miskin dan tidak mampu dengan studi kasus konsumen rumah tangga di

Kelurahan Curug Bojongsari Kota Depok.

3. Perumusan Masalah

Sesuai permasalahan yang telah diuraikan di atas maka pokok

permasalahan utama yang akan dijadikan titik fokus pembahasan dalam

penelitian ini adalah terkait dengan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik

tepat sasaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 studi kasus konsumen

listrik rumah tangga dikelurahan Curug Bojongsari Kota Depok. Maka

untuk mempertegas perumusan masalah, maka peneliti menjabarkan

dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana mekanisme pemberian subsidi listrik bagi konsumen

rumah tangga yang terdata (daya 450 VA dan 900 VA miskin dan

tidak mampu), tidak terdata (900 VA diluar data BDT) dan terdata

namun tidak berhak?

b. Bagaimana peran instansi yang berwenang dalam pelaksanaan

pemberian subsidi listrik terkait kebijakan subsidi listrik tepat

sasaran?

c. Bagaimana pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan

kebijakan subsidi listrik tepat sasaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi serta rumusan masalah yang dijelaskan

sebelumnya, penelitian ini bertujuan:

8

a. Untuk mengetahui mekanisme pemberian subsidi listrik bagi

konsumen rumah tangga yang terdata (daya 450 VA dan 900 VA

miskin dan tidak mampu), tidak terdata (900 VA diluar data BDT) dan

terdata namun tidak berhak

b. Untuk mengetahui peran instansi yang berwenang dalam pelaksanaan

pemberian subsidi listrik terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran

c. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan

kebijakan subsidi listrik tepat sasaran

2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua

sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan, keilmuan,

pembelajaran, dan pengaplikasian proses perkuliahan selama ini.

Khususnya dalam bidang ilmu hukum perlindungan konsumen

dengan penerapannya didunia nyata.

b. Secara Praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti

mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tepat

sasaran sehingga terjaminnya perlindungan hukum bagi konsumen

yang dalam hal ini kebijakan pemberian listrik bersubsidi tepat

sasaran (SLTS) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri ESDM RI

Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif

Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris.

Penelitian normatif ialah pendekatan penelitian yang berobjekkan pada

norma atau aturan yang berlaku, sedangkan pendekatan penelitian empiris

ialah penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Pendekatan

penelitian normatif, yaitu peraturan yang berkaitan dengan perlindungan

konsumen dan kebijakan subsidi listrik. Peneliti juga melakukan wawancara

9

ke Humas/PPID/Account Executive Pemasaran PT PLN (Persero) Unit

Pelaksaaan Pelayanan Pelanggan (UPPP) Depok, Supervisor Niaga

(Pelayanan Pelanggan) PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP)

Sawangan, Bagian Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kantor Kecamatan Bojongsari,

Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Curug Bojongsari, dan warga

didesa/kelurahan Curug.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode

penelitian kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif

adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma – norma

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.4

3. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari

sumber data. Peneliti melakukan wawancara dengan Humas/PPID/Account

Executive Pemasaran PT PLN (Persero) Unit Pelaksaaan Pelayanan

Pelanggan (UPPP) Depok, Supervisor Niaga (Pelayanan Pelanggan) PT

PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sawangan, Bagian Basis

Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K), Kantor Kecamatan Bojongsari, Kepala Seksi Kemasyarakatan

Kelurahan Curug Bojongsari dan warga didesa/kelurahan Curug.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi,

tesis, disertasi, dan lain-lain. Bahan hukum atau data sekunder diperinci

dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:5

4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105.

5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141 – 169. Lihatjuga dalam Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 42 -43.

10

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas

peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan

dokumen resmi Negara. Peraturan perundang-undangan yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik

5) Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 29 Tahun 2016 Tentang

Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah

Tangga

6) Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif

Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik

Negara (Persero)

7) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat

Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran

Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku

atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas

hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum,

kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku

teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik,

buku ekonomi, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan

ensiklopedia umum.

11

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu metode penelitian

kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

Metode penelitian kepustakaan adalah data kepustakaan diperoleh melalui

penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

Penelitian lapangan, yaitu wawancara dengan ke Humas/PPID/Account

Executive Pemasaran PT PLN (Persero) Unit Pelaksaaan Pelayanan

Pelanggan (UPPP) Depok, Supervisor Niaga (Pelayanan Pelanggan) PT

PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Sawangan, Bagian Basis

Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K), Kantor Kecamatan Bojongsari, Kepala Seksi Kemasyarakatan

Kelurahan Curug Bojongsari, Kota Depok, dan warga didesa/kelurahan

Curug. Hasil data Interview atau wawancara tersebut kemudian diubah

dari format audio menjadi visual dalam bentuk teks.6

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam mengolah data hasil wawancara berupa audio visual yang

dilakukan peneliti, selanjutnya peneliti mengolah data hasil

wawancara tersebut ke dalam bentuk teks tulisan.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non-hukum diolah,

ditelaah atau disusun ulang agar dapat dihubungkan sedemikian rupa,

sehingga dapat ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis

dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab permasalahan yang

telah dirumuskan.

6 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pedoman Penelitian Skripsi,(Jakarta: FSH, 2017), h. 37.

12

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini

mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017”.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang saling

berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem

penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Bab ini memuat latar belakang permasalahan, identifikasi

masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas mengenai kajian pustaka perlindungan

konsumen, yaitu kerangka konseptual, tinjauan umum

hukum perlindungan konsumen, tinjauan umum kebijakan

subsidi listrik tepat sasaran dan tinjauan (review) kajian

terdahulu.

BAB III : Pada bab ini membahas gambaran umum kebijakan subsidi

listrik tepat sasaran, yaitu data apbn 2018 (alokasi subsidi

listrik), perkembangan subsidi (energi dan non energi) pada

tahun 2014 – 2018, perbandingan jumlah konsumen dan

besaran subsidi yang dibayar oleh R-1/450 VA dan R-1/900

VA, dan mekanisme pemberian subsidi listrik.

BAB IV : Pada bab ini analisis pelaksanaan kebijakan subsidi listrik

tepat sasaran, yaitu hasil / temuan penelitian, analisis

perlindungan konsumen jasa listrik, mekanisme penyesuaian

tarif tenaga listrik dan pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijakan subsidi listrik tepat sasaran (SLTS).

BAB V : Memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini

merupakan bab terakhir dari sistematika penulisan skripsi ini

yang berisi kesimpulan dari penelitian untuk menjawab

rumusan masalah dan saran yang dianggap perlu.

13

BAB II

KAJIAN PUSTAKA PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan

hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.1 Pada

penelitian ini memiliki kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen

2. Konsumen

a. Pasal 1 Butir (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalammasyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lainmaupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

b. Pasal 1 Butir (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang

Ketenagalistrikan, yaitu:

“Setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegangizin usaha penyediaan tenaga listrik”

c. Pasal 1 Butir (3) Peraturan Menteri (PERMEN) ESDM RI Nomor 28

Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Pasal 1 Butir (5) Peraturan

Menteri (PERMEN) ESDM RI Nomor 29 Tahun 2016 Tentang

Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah

Tangga, yaitu:

“Setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegangizin usaha penyediaan tenaga listrik”

1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), h. 132.

14

3. Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 Butir (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentukbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negaraRepublik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melaluiperjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidangekonomi”

4. Pemerintah

Pasal 1 Angka (15) dan Angka (16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 1 Butir (28) dan Butir (29)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi menjelaskan

terdapat dua yang dimaksud pemerintah, yaitu:

a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI Tahun

1945)

b. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

5. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Berdasarkan Pasal 1 Butir (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Tentang Ketenagalistrikan, yaitu:

“Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrikmeliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrikkepada konsumen”

6. Data Terpadu

Berdasarkan Pasal 1 Butir (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 29

Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik

Untuk Rumah Tangga, yaitu:

“sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuatinformasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan statuskesejahteraan terendah di Indonesia”

15

7. Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu dan Golongan Rumah Tangga

Daya 900 VA-RTM

a. Rumah tangga miskin dan tidak mampu berdasarkan Pasal 1 Butir (3)

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme

Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, yaitu:

“Rumah tangga yang terdapat dalam data terpadu programpenanganan fakir miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial”

b. Berdasarkan Pasal 1 Butir (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 29

Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga

Listrik Untuk Rumah Tangga, yaitu

“konsumen rumah tangga pengguna daya 900 VA yang tidaktermasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu”

B. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah-

perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu

masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.2 Hukum

positif (Indonesia) adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang

mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.3 Tujuan hukum adalah

untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.4

H.M.N. Purwosutjipto, S.H.,5 membuat definisi hukum sebagaimana

berikut, hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau

penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan

atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh

2 Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Cet.Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.8.

3 Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu PengenalanPertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, (Bandung: P.T. Alumni, 1999), h. 4.

4 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),h. 23.

5 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, (Jakarta: Djambatan,1985). h. 1. Lihat juga dalam R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian PokokHukum Perusahaan, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 2.

16

anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang

dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Pengakuan dan perlindungan bersumber pada Pancasila, karena

pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada

Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara

hukum berdasarkan Pancasila.6 Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan

hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia

(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum.7

2. Pengertian Hukum Konsumen atau Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-

asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan

dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan

penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan

konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen dan dengan

penggambaran masalah yang telah diberikan dimuka adalah keseluruhan

asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen

dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang

dan/atau jasa antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan

bermasyarakat).8

Pelaksanaan perekonomian antara pelaku usaha dan konsumen perlu

mendapatkan perlindungan, perlindungan konsumen ini adalah istilah

yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang

diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi

6 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Cet. Pertama,(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h.20.

7 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 69.

8 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cet. Kedua, (Jakarta: DiaditMedia, 2002), h. 22.

17

kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.9

Perlindungan terhadap konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari

kemajuan teknologi dan industri, karena perkembangan produk-produk

industri disatu pihak, pada pihak lainnya memerlukan perlindungan

terhadap konsumen.10

Hukum perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk mematikan

usaha dari pelaku usaha, namun bertujuan untuk menciptakan persaingan

usaha atau perekonomian yang sehat dengan penyediaan barang dan/atau

jasa yang berkualitas untuk dipasarkan dan dipergunakan oleh konsumen.

Hukum perlindungan konsumen juga memuat keseimbangan antara hak

dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya hukum

perlindungan konsumen, diharapkan konsumen lebih peduli terhadap hak-

haknya sehingga konsumen memperoleh jaminan atau kepastian hukum

dan keamanan dalam menggunakan produk barang dan/atau jasa.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu perlindungan

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan,

dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Berikut ini

penjelasan dari asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan

keselamatan, dan kepastian hukum sebagai berikut:11

1) Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

9 Janus Sibadalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2014), h. 7.

10 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung JawabMutlak, Cet.Pertama, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004),h. 2.

11 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet.Kedua, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25-26.

18

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

keseluruhan.

2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya

dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan, yaitu memberikan keseimbangan antara

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti

materiil dan spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen ialah memberikan

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum, yaitu pelaku maupun konsumen mentaati

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan

perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan perlindungan

konsumen bertujuan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian

konsumen untuk melindungi diri

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau

jasa

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses

untuk mendapatkan informasi

19

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggungjawab dalam berusaha

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Pihak-pihak Terkait

a. Konsumen

Kamus umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen

sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri,

bahan makanan, dan sebagainya.12 Banyak literatur yang mencoba

mendefinisikan istilah ini secara harfiah ini artinya adalah “orang

yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan; pemakai atau

pembutuh”.13

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat

dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak, dan

kepemilikan perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi konsumen

tersebut adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai

suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia

dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi

selanjutnya”.14

b. Pelaku Usaha

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang bahwa yang

dimaksud pelaku usaha dapat berbentuk perusahaan, Badan Usaha

12 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976, h.521. Lihat juga dalam Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2013), h. 15.

13 N. H. T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cet.Pertama, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), h. 23.

14 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam,(Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 129. Lihat juga dalam Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 18.

20

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

koperasi, pedagang, distributor, korporasi, dan lain-lain. Selain itu

termasuk juga dalam pengertian pelaku usaha menurut Agnes M.

Toar, yaitu pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional,

yakni setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan

barang dan jasa hingga sampai ketangan konsumen, yang dalam

melaksanakan kegiatannya mensyaratkan secara mutlak sifat

professional dalam hal menuntut tanggungjawab pelaku usaha.15

c. Pemerintah

Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi

daerah, yang mana penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara atau

penguasaannya oleh negara. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai

kewenangan nya dapat menetapkan kebijakan, pengaturan,

pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Pasal 1 Butir (3)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan,

yaitu usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik

meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga

listrik kepada konsumen.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa

15 Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di BerbagaiNegara, (Ujung Pandang: DKIH Belanda – Indonesia, 1988), h. 2.

21

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang digunakan

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya

Hak konsumen berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, yaitu:

1) Mendapat pelayanan yang baik

2) Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan

keandalan yang baik

3) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga

yang wajar

4) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan

tenaga listrik

5) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan

kesalahan daan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin

usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam

perjanjian jual beli tenaga listrik

22

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),

yaitu:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi

keamanan dan keselamatan

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

dan/atau jasa

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan sebagai

berikut:

1) Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin

timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik

2) Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen

3) Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya

4) Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik

5) Menaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan

konsumen yang beritikad tidak baik

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen

23

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang

dan/atau jasa yang diperdagangkan

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya

Hak pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan

Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2009 Tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut:

1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan

tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga

listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) berhak:

a) Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah

permukaan

b) Melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan

c) Melintasi jalan umum dan jalan kereta api

d) Masuk ke tempat umum atau perorangan dan

menggunakannya untuk sementara waktu

e) Menggunakan tanah dan melintas diatas atau dibawah tanah

f) Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas

atau dibawah tanah; dan

g) Memotong dan/atau menebang tanaman yang

menghalanginya

2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus

melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),

yaitu:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

24

2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur

serta tidak diskriminatif

4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

dan/atau jasa yang berlaku

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang

dan/atau jasa yang diperdagangkan

7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak

sesuai dengan perjanjian

Kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik

berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut:

1) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan

keandalan yang berlaku

2) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen

dan masyarakat

3) Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan

4) Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri

6. Upaya Hukum

Sengketa konsumen adalah suatu sengketa yang terjadi antara pelaku

usaha dan konsumen, yang mana objek dari suatu sengketa merupakan

suatu barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan antara pelaku usaha dan

25

konsumen. Sengketa dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau

menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak

memenuhi kewajibannya. Misalnya, pembeli tidak memperoleh barang

sesuai dengan pesanannya, atau pembeli tidak mendapat pelayanan

sebagaimana telah disepakati, atau penjual tidak mendapatkan

pembayaran sesuai dengan haknya.16 Penyelesaian sengketa dapat

dilakukan diluar pengadilan dan melalui pengadilan sebagai berikut:

a. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untukmencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugidan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akanterjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yangdiderita konsumen”.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat berupa melakukan

pembicaraan dengan para pihak, Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat (LPKSM), Direktorat Perlindungan konsumen

dan/atau melalui lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang dalam

hal ini, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK

menurut Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

“Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumendidaerah tingkat II (kabupaten/kota) untuk penyelesaian sengketakonsumen diluar pengadilan”.

Anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen dan

pelaku usaha. Masing-masing unsur berjumlah sedikit tiga orang dan

paling banyak lima orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota

BPSK ditetapkan oleh Menteri. Tugas dan wewenang BPSK diatur

dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

16 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2010), h. 143.

26

1) Menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi

2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen

3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku

4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran

ketentuan dalam UUPK

5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari

konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan

konsumen

6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan

konsumen

7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap

orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK

9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,

saksi atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat

bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan

11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak

konsumen

12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang

melanggar UUPK

Berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa putusan BPSK atau

putusan majelis bersifat final dan mengikat. Berdasarkan Pasal 56

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen bahwa apabila ada pihak yang tidak puas

dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.

27

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu padaketentuan tentang peradilan umum yang berlaku denganmemperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada

dilingkungan peradilan umum

2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui

pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela

para pihak yang bersengketa

3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud

pada Ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana

sebagaimana diatur Undang-Undang

4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen

diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat

ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh

salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan

gugatan sebagai berikut:

1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang

bersangkutan

2) Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama

3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang

memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan,

yang dalam hal anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas

bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk

28

kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan

kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya

4) Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa

yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian

materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

C. Tinjauan Umum Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS)

1. Pengertian Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran adalah kebijakan pemberian

subsidi listrik hanya kepada rumah tangga yang memang berhak, yaitu

mereka yang termasuk golongan masyarakat miskin dan tidak mampu.17

Subsidi listrik adalah selisih kurang antara tarif tenaga listrik rata-rata

(Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi BPP (Rp/kWh)

pada tegangan dimasing-masing golongan tarif ditambah marjin (%

tertentu dari BPP) dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap

golongan tarif.18 Pengertian lain subsidi listrik adalah19 bantuan yang

diberikan Pemerintah kepada konsumen dalam bentuk tarif tenaga listrik

yang lebih rendah dari tarif keekonomiannya. Dengan jumlah pemakaian

listrik yang sama, konsumen yang memperoleh tarif bersubsidi akan

membayar rekening atau tagihan listrik lebih rendah daripada konsumen

yang tidak mendapatkan subsidi. Selisih antara tarif bersubsidi dengan

tarif keekonomian tersebut ditanggung oleh Pemerintah, yang kemudian

dibayarkan ke PLN.

17 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralKelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin PT PLN (Persero),Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, h. 7, dikutip darihttp://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Tanya%20Jawab%20Lampiran%20Juknis.pdf pada 30 Mei 2018.

18 BEM KEMA FEB UNPAD 2017 KABINET HARMONI, “Subsidi Listrik, MasihTepatkah?”, diupload pada 1 Mei 2017, dikutip dari http://bem-s1.fe.unpad.ac.id/subsidi-listrik-masih-tepatkah/, (Jakarta), 27 November 2017.

19 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralKelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin PT PLN (Persero),Buku Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, …, h. 2.

29

2. Landasan Hukum Kebijakan SLTS

Landasan hukum kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada rumah

tangga daya 900 VA berdasarkan:

a. Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007

Tentang Energi

1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian

berkeadilan

2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi

untuk kelompok masyarakat tidak mampu

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

1) Pasal 4 Ayat (3) sebagai berikut:

Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 Ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah

menyediakan dana untuk:

a) Kelompok masyarakat tidak mampu

b) Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah

yang belum berkembang

c) Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan

perbatasan; dan

d) Pembangunan listrik perdesaan

2) Pasal 34 Ayat (1)

“Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tariftenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.”

3. Tujuan Kebijakan SLTS

Tujuan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran adalah

untuk memastikan agar subsidi listrik hanya diberikan kepada kelompok

masyarakat tidak mampu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2007 Tentang Energi.

30

4. Sasaran Kebijakan SLTS

Sasaran dari kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini adalah rumah

tangga miskin dan tidak mampu yang tersambung dengan daya listrik 900

VA dan terdapat di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir

Miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan TNP2K melalui

Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir

Miskin

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Penelitian ini memiliki tinjauan (review) kajian terdahulu terdiri dari

skripsi, buku dan jurnal, sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Dea Melina Nugraheni dari Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, tahun 2008, dengan judul “Perlindungan Hukum

Terhadap Konsumen Listrik Atas Pemadaman Listrik Oleh PT PLN

(Persero) Ditinjau Dari Persepektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini dilatarbelakangi adanya

keterlambatan pasokan energi listrik / BBM untuk pembangkit listrik

tenaga gas dan uap yang mana terdapat beberapa pembangkit listrik

kelebihan beban sehingga mengalami penurunan daya maka menyebabkan

pemadaman listrik bergiliran, akibatnya konsumen mengalami kerugian

dari pemadaman listrik. Skripsi ini membahas tentang pelanggaran hukum

yang dilakukan oleh PT PLN dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh

konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disebut UUPK). Skripsi ini

menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, mengolah dan

menganalisis data menggunakan metode kualitatif, alat pengumpulan data

dengan penelurusan kepustakaan dan sumber data yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.20

20Dea Melina Nugraheni, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Atas PemadamanListrik Oleh PT PLN (Persero) Ditinjau Dari Persepektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,2008).

31

Persamaan pada penelitian skripsi, yaitu membahas perlindungan

konsumen jasa tenaga listrik. Perbedaannya pada penelitian skripsi Dea

Melina membahas perlindungan konsumen listrik atas pemadaman listrik

secara bergiliran, sedangkan pada penelitian ini membahas perlindungan

konsumen jasa listrik terhadap kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

2. Buku yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen” disusun oleh

Zulham, Penerbit Kencana Prenada Media Group, tahun 2013. Buku ini

membahas antara lain konsumen dan hukum perlindungan konsumen,

sejarah perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, klausula

baku, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, sertifikasi halal dan badan

dan lembaga perlindungan konsumen.21

3. Buku yang berjudul “Petunjuk Teknis Kebijakan Subsidi Listrik Tepat

Sasaran” disusun oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelompok Kerja Pengelola Data

Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dan PT PLN. Pada buku ini

dengan maksud memberikan pemahaman dan panduan untuk para pihak

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.22

4. Jurnal dengan judul “Perlindungan Konsumen Listrik PT PLN (Persero)

Terhadap Harga Listrik Yang Wajar”, yang disusun oleh Rivia Nugraheni,

Bambang Eko Turisno, dan Suradi, diterbitkan oleh Diponegoro Law

Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Semarang. Jurnal ini

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan

data dengan cara data primer dan sekunder, dan metode analisis kualitatif.

Dalam jurnal ini membahas hubungan konsumen dengan PT PLN

didasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (selanjutnya akan disebut

21 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

22 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kelompok Kerja Pengelola Data TerpaduProgram Penanganan Fakir Miskin, PT PLN (Persero), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,Petunjuk Teknis Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, diakses darihttp://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/finalisasi%20juknis%20lampiran%20SE.pdfpada 8 Agustus 2018.

32

PJBTL), namun dalam PJBTL tidak mengatur tentang hak konsumen

untuk mendapatkan tenaga listrik dengan harga yang wajar. Persamaannya

penelitian ini dengan jurnal, yaitu membahas tentang perlindungan

konsumen jasa tenaga listrik.23 Perbedaannya dalam jurnal ini membahas

tentang hak konsumen untuk mendapatkan listrik secara terus-menerus

dengan mutu dan keandalan yang baik dan memperoleh tenaga listrik

dengan harga yang wajar, sedangkan penelitian skripsi ini membahas

perlindungan konsumen terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

23 Rivia Nugraheni, dkk, “Perlindungan Konsumen Listrik PT PLN (Persero) Terhadap HargaListrik Yang Wajar”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, (2017), dikutip darihttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/ pada 26 Mei 2018.

33

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN SUBSIDI

LISTRIK TEPAT SASARAN

A. Data APBN 2018 (Alokasi Subsidi Listrik)

Berdasarkan uraian tabel dibawah ini, alokasi subsidi untuk tahun 2018

berjumlah Rp. 156,2 T (mencakup subsidi energi dan subsidi non energi),

jumlah kebutuhan subsidi untuk energi berjumlah Rp. 94,5 T (BBM & LPG

3KG, dan Listrik) lebih besar daripada subsidi non energi berjumlah Rp. 61,7

T (pupuk, pajak, bunga kredit program, PSO / Public Service Obligation).

Tujuan kebijakan subsidi lebih tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang

kurang mampu dan/atau masyarakat miskin dan tidak mampu. Jumlah subsidi

listrik yang terbesar diantara jenis kebutuhan subsidi energi lainnya, yaitu

BBM dan LPG 3kg dengan uraiannya sebagai berikut:1

Gambar 3. 1 : Uraian Alokasi Subsidi 2018

(Subsidi Energi & Non Energi)

Sumber: Informasi APBN 2018, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal

Anggaran, h. 21

1 Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Penyusunan APBN, DirektoratJenderal Anggaran, Informasi APBN 2018 (Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk MengakselerasiPertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan), (Jakarta: Direktorat Penyusunan APBN, DirektoratJenderal Anggaran, diupload pada 6 Desember 2017), h. 21 -23, dikutip darihttps://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf diakses pada 19 Mei 2018.

94,5

61,7

Alokasi Subsidi 2018(Triliun rupiah)

Subsidi Energi (BBM &LPG 3KG, Listrik)

Subsidi Non Energi (Pupuk,Pajak, Bunga KreditProgram, PSO)

34

Tabel 3. 2 : Uraian Alokasi Subsidi Energi dan Non Energi

Pada APBN 2018

No Uraian Kebutuhan

Subsidi

Kebutuhan Subsidi

1. Subsidi Energi Rp. 94,5 T BBM & LPG

3KG

Listrik

Rp. 46,9 T

Rp. 47,7 T

2. Subsidi Non Energi Rp. 61,7 T Pupuk

Pajak

Bunga Kredit

Program

PSO

Rp. 28,5 T

Rp. 10,8 T

Rp. 18,0 T

Rp. 4, 4 T

3. Total Rp. 156,2 T

Sumber: Informasi APBN 2018, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran,h. 22 – 23.

Berdasarkan penjabaran tabel diatas bahwa jumlah dan/atau nilai untuk

jenis subsidi listrik (Rp. 47,7 T) lebih besar jika dibandingkan dengan jenis

subsidi BBM & LPG 3KG (Rp. 46,9 T), pupuk (Rp. 28,5 T), pajak (Rp. 10,8

T), bunga kredit program (Rp. 18,0 T) dan PSO / Public Service Obligation

(Rp. 4,4 T). Alokasi untuk subsidi dalam APBN 2018 tercantum dalam alokasi

belanja negara diuraian belanja pemerintah pusat untuk belanja non K

(Kementerian)/ L (Lembaga) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3. 3 : Uraian Alokasi Belanja Negara

Dalam Postur APBN 2018

POSTUR APBN 2018

Uraian

(triliun Rupiah)

Outlook 2017 APBN 2018

Belanja Negara Rp. 2.098,9 Rp. 2.220,7

A. Belanja Pemerintah Pusat

1. Belanja K/L

2. Belanja Non K/L

Rp. 1.343,1

Rp. 769,2

Rp. 573,9

Rp. 1.454,5

Rp. 847,4

Rp. 607,1

35

a. Pembayaran Bunga

Utang

b. Subsidi

c. Belanja Lain-lain

Rp. 218,6

Rp. 168,9

Rp. 56,0

Rp. 238,6

Rp. 156,2

Rp. 67,2

B. Transfer Ke Daerah Dan

Dana Desa

1. Transfer ke Daerah

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Umum

2. Dana Desa

Rp. 755,9

Rp. 697,7

Rp. 95,4

Rp. 398,6

Rp. 58,2

Rp. 766,2

Rp. 706,2

Rp. 89,2

Rp. 401,5

Rp. 60,0

Sumber: Informasi APBN 2018, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran,h. 6.

B. Perkembangan Subsidi (Energi dan Non Energi) Pada Tahun 2014 – 2018

Gambar 3. 4 : Perkembangan Subsidi (Energi dan Non Energi)

Pada Tahun 2014 – 2018

Sumber: Informasi APBN 2018, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat JenderalAnggaran, h. 21.

Berdasarkan tabel diatas untuk tahun 2013 – 2014 mengalami kenaikan

Rp. 37 T, tahun 2014 – 2015 mengalami penurunan Rp. 206 T, tahun 2015 –

2016 mengalami penurunan Rp. 11,8 T , tahun 2016 – 2017 mengalami

penurunan Rp. 5,3 T, dan tahun 2017 – 2018 mengalami penurunan Rp. 12,7

T. Penurunan tersebut dikarenakan data penerima subsidi listrik yang telah

dilakukan pemadanan data lebih rendah dibandingkan dengan sebelum

355 392

186

174,

2

168,

9

156,

2

2,5

10,4 52

,6

6,3

3,1

7,5

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 O U T LO O K2 0 1 7

A P B N 2 0 1 8

PERKEMBANGAN SUBSIDIPADA TAHUN 2014 – 2018

Triliun Rupiah Pertumbuhan (%)

36

dilakukan pemadanan data, sehingga ditetapkan kebijakan subsidi listrik lebih

tepat sasaran (SLTS), yang mana penerima subsidi ialah masyarakat yang

miskin dan/atau tidak mampu, penerima subsidi listrik yang mampu yang

sebelumnya menerima subsidi akan dilakukan penyesuaian tarif listrik secara

bertahap sesuai nilai keekonomiannya. Maka pemerintah dapat

mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur dan/atau pemerataan

jaringan listrik didaerah-daerah yang belum teraliri listrik.

Gambar 3. 5 : Perkembangan Subsidi Energi Tahun 2014 - 2018

Sumber: Informasi APBN 2018, Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal

Anggaran, h. 22.

Perkembangan subsidi energi untuk BBM dan LPG 3KG untuk tahun 2013

– 2014 mengalami kenaikan Rp. 30 T, tahun 2014 – 2015 mengalami

penurunan Rp. 179,2 T, tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan Rp. 17,1 T,

tahun 2016 – 2017 mengalami kenaikan Rp. 0,8 T, dan tahun 2017 – 2018

mengalami kenaikan Rp. 2,4 T. Perkembangan subsidi energi untuk listrik

untuk tahun 2013 – 2014 mengalami kenaikan Rp. 1,8 T, tahun 2014 – 2015

mengalami penurunan Rp. 43,5 T, tahun 2015 – 2016 mengalami kenaikan Rp.

4,8 T, tahun 2016 – 2017 mengalami penurunan Rp. 17,7 T, dan tahun 2017 –

2018 mengalami kenaikan Rp. 2,3 T.

210240

60,843,7 44,5 46,9

100 101,8

58,3 63,1 45,4 47,7

050100150200250300

2013 2014 2015 2016 Outlook2017

APBN 2018

Tri

liun

rupi

ah

PE R KE M B A N GA N S U B S ID I E N E R GITA H U N 2 0 1 4 - 2 0 1 8

BBM & LPG 3KG LISTRIK

37

C. Perbandingan Jumlah Konsumen dan Besaran Subsidi Yang Dibayar

Oleh R-1/450 VA Dan R-1/900 VA

Tabel 3. 6 : Perbandingan Konsumen R-1/450 VA dan R-1/900 VA

No Uraian Konsumen

R-1/450VA

Konsumen

R-1/900 VA

1. Pengguna Rumah tangga Rumah tangga

2. Pemakaian Listrik Rata-

rata

86 kWh/bulan 124

kWh/bulan

3. Harga Listrik Rata-rata Rp. 416/kWh Rp. 585/kWh

4. Rekening Listrik Rata-rata Rp. 36 ribu/bulan Rp. 73

ribu/bulan

5. Jumlah Konsumen (Tahun

2016/Saat sebelum

dilakukan kebijakan SLTS)

23 juta 23 juta

Sumber: Kesiapan Data Dalam Memberikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), h. 4.2

Tabel 3. 7 : Jumlah Besaran Subsidi Yang Dibayar Konsumen dan

Pemerintah

Rp/kWh Yang Dibayar Oleh Pelanggan

Uraian R-1/450 VA R-1/900 VA

Dibayar Pelanggan (Rp/kWh) Rp. 417 Rp. 585

Dibayar pemerintah

(Rp/kWh)

Rp. 1.043 Rp. 875

Rekening Listrik Yang Dibayar

Pelanggan/Bulan

Rp. 36.022 Rp. 74.470

2 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil PresidenRI, Kesiapan Data Dalam Memberikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, h. 4, dikutip darihttp://tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Paparan%202_TNP2K_Kesiapan%20Data%20Dalam%20Pemberian%20Subsidi%20Listrik%20Tepat%20Sasa...-1.pdf pada 31 Mei 2018.

38

Sumber: Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Bagi Konsumen R-1/900 VA, PT. PLN

(Persero), h. 46.3

Gambar 3. 8 : Perbandingan Total Penerima Subsidi Listrik Yang

Terdaftar di PLN, Pengguna Listrik PLN Dalam Data Terpadu,

dan Penerima Subsidi Listrik Setelah Pencocokkan Data

Untuk Pelanggan 900 VA

Sumber: Kesiapan Data Dalam Memberikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Tim NasionalPercepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden RI, h.6 &h.9.

Penjelasan gambar 3.18 tentang perbandingan penerima subsidi yang

terdasftar di PT PLN, tercatat pengguna listrik PLN dalam data terpadu

penanganan fakir miskin dan setelah pencocokkan data , yaitu konsumen daya

450 VA berdasarkan yang terdaftar di PT PLN dengan yang terdata dalam data

terpadu penanganan fakir miskin mengalami penurunan 8,3 juta pelanggan,

sedangkan berdasarkan yang terdata dalam data terpadu penanganan fakir

miskin dengan setelah pencocokkan data mengalami kenaikan 8,1 juta

pelanggan. Konsumen daya 900 VA yang terdaftar di PLN dengan tercatat

sebagai pengguna data terpadu penanaganan fakir miskin mengalami

penurunan 18,95 juta pelanggan, sedangkan berdasarkan yang tercatat sebagai

pengguna PLN dalam data terpadu penanganan fakir miskin dengan setelah

pencocokkan data berjumlah tetap, yaitu 4,05 juta pelanggan. Total penerima

3 PT PLN (Persero), Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Bagi Konsumen R-1/900 VA, h.46, dikutip darihttp://www.djk.esdm.go.id/pdf/Coffee%20Morning/November%202016/3.%20Penerapan%20Subsidi%20Listrik%20Tepat%20Sasaran%20Bagi%20Konsumen%20R-1900%20VA.pdf pada 19 Mei2018.

2314,7

22,823

4,05 4,050

5

10

15

20

25

Penerima Subsidi ListrikYang Terdaftar Di PLN

Tercatat Sebagai PenggunaPLN Dalam Data TerpaduPenanganan Fakir Miskin

Penerima Subsidi LisstrikSetelah Pencocokkan DataUntuk Pelanggan 900 VA

Juta

Pel

angg

an

450 VA 900 VA

39

subsidi listrik dari yang terdaftar di PLN dengan data terpadu mengalami

penurunan 27,25 juta, sedangkan total penerima yang terdata dalam data

terpadu dengan setelah pencocokkan data mengalami kenaikan 8,1 juta.

Konsumen dari yang terdaftar di PLN dan setelah pencocokkan data

mengalami penurunan 19,15 juta pelanggan

Gambar 3. 9 : Perbandingan Penerima Subsidi Listrik

Tahun 2016 – 2017 (Dalam Juta Rumah Tangga)

Sumber: Kesiapan Data Dalam Memberikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Tim NasionalPercepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden RI, h. 11.

Penerima subsidi listrik golongan R-1/450 VA dari penerima subsidi listrik

saat ini (sebelum pencocokkan data) dengan yang terdata dalam data terapdu

mengalami penurunan 8,1 juta pelanggan, terdata dalam data terpadu dengan

berdasarkan arahan Presiden tahun 2015 mengalami kenaikan 7,38 juta

pelanggan, dan berdasarkan arahan Presiden 2015 dengan keputusan banggar

2016 mengalami penurunan 2,98 juta pelanggan. Penerima subsidi listrik

golongan R-1/900 VA dari sebelum pencocokkan data dengan yang terdata

dalam data terpadu mengalami penurunan 18,25 juta pelanggan, dan terdata

dalam data terpadu sampai dengan keputusan banggar 2016 berjumlah tetap.

Total penerima subsidi sebelum pencocokkan data dengan pengguna listrik

PLN dalam data terpadu mengalami penurunan 26,35 juta pelanggan,

pengguna listrik PLN dalam data terpadu dengan arahan Presiden 2015

mengalami kenaikan 8,1 juta, dan berdasarkan arahan Presiden 2015 dengan

keputusan banggar 2016 mengalami penurunan 3,7 juta pelanggan.

22,8

14,7

22,0819,1

22,3

4,05 4,05 4,05

0510152025

Penerima SubsidiSebelum Dilakukan

Pemadanan Data

Pengguna Listrik PLNDalam Data Terpadu

Penerima SubsidiBerdasarkan Arahan

Presiden (2015)

Penerima SubsidiBerdasarkan

Keputusan Banggar2016

Juta

Pel

angg

an

Perbandingan Penerima Subsidi ListrikTahun 2016 – 2017

450 VA 900 VA

40

D. Mekanisme Pemberian Subsidi Listrik

1. Alur Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik

Gambar 3.10 : Alur Pengaduan Kepesertaan

Subsidi Listrik

Sumber: Petunjuk Teknis Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Direktorat JenderalKetenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kelompok KerjaPengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, PT PLN (Persero), h.15.

Uraian mekanisme pengaduan kepesertaan subsidi listrik rumah

tangga sebagai berikut:4

a. Formulir pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk

rumah tangga miskin dan tidak mampu tersedia di Kantor Desa /

Kelurahan

b. Rumah tangga miskin dan tidak mampu yang akan melakukan

pengaduan mendatangi Kantor Desa/Kelurahan untuk mengisi

formulir dan kemudian menyerahkan kepada Petugas di Kantor

Desa/Kelurahan

c. Petugas Desa/Kelurahan menyiapkan dokumen kelengkapan

pengaduan dan menyampaikan kepada Kantor Kecamatan, yang

terdiri atas:

1) Formulir Rekapitulasi Desa/Kelurahan

4Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralKelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, PT PLN (Persero),Petunjuk Teknis Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, h.15-16, dikutip darihttp://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/finalisasi%20juknis%20lampiran%20SE.pdf,pada 8 Agustus 2018.

41

2) Berita Acara Serah Terima Pengaduan dari Desa/Kelurahan

3) Berita Acara Musyawarah Desa Rumah Tangga Sasaran

Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran khusus untuk Desa

4) Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Penerima Subsidi Listrik

Tepat Sasaran khusus untuk Desa

d. Penyampaian dokumen ke Kantor Kecamatan dapat dilakukan secara

periodik

e. Petugas Kecamatan melakukan proses input data berdasarkan isian

dokumen kelengkapan pengaduan ke dalam aplikasi Pengaduan

Kepesertaan Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga

Miskin dan Tidak Mampu, sebagai berikut:

1) Apabila terdapat jaringan internet, dengan mengakses secara

online melalui website: http://subsidi.djk.esdm.go.id

2) Apabila tidak terdapat jaringan internet, dengan mengisi format

elektronik dalam bentuk excel. Selanjutnya format excel yang

telah diisi disampaikan kepada Kabupaten/Kota untuk diunggah

ke website: http://subsidi.djk.esdm.go.id

f. Posko Penanganan Pengaduan Pusat melakukan pemilahan dan

pemeriksaan untuk menentukan kategori pengaduan

g. Dalam hal rumah tangga pengadu telah terdapat dalam Data Terpadu,

maka:

1) PT PLN (Persero) melakukan pencocokan data pengadu dengan

Konsumen PT PLN (Persero)

2) PT PLN (Persero) melaporkan hasil pencocokan data kepada

Dirjen Ketenagalistrikan

3) PT PLN (Persero) melakukan penandaan pada ID Konsumen

(IDPEL) yang diberikan subsidi tarif tenaga listrik dalam

Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T)

4) Posko Penanganan Pengaduan Pusat mengunggah hasil

pengaduan pada website: http://subsidi.djk.esdm.go.id

42

5) Kecamatan dapat mengunduh hasil pengaduan dari website:

http://subsidi.djk.esdm.go.id. Untuk disampaikan ke rumah

tangga pengadu

h. Dalam hal rumah tangga pengadu tidak termasuk dalam Data

Terpadu, maka:

1) Pokja Pengelola Data Terpadu melakukan verifikasi terhadap

pengaduan tersebut

2) Bila hasil verifikasi menunjukan bahwa rumah tangga tersebut

termasuk kategori rumah tangga miskin dan tidak mampu, maka

diberikan subsidi listrik

3) Bila hasil verifikasi menunjukan bahwa rumah tangga tersebut

tidak termasuk kategori rumah tangga miskin dan tidak mampu,

maka Pokja Pengelola Data Terpadu menyampaikan ke Ditjen

Gatrik, dan mengikuti langkah-langkah pada angka 7 huruf d dan

angka 7 huruf (e)

2. Tahapan Pencocokkan atau Pemadanan Data

Gambar 3. 11 : Tahapan / Metodologi Pencocokkan Data

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), SekretariatWakil Presiden Republik Indonesia, Kesiapan Data Dalam Pemberian Subsidi ListrikTepat Sasaran, h. 21.

Penjelasan dari tahapan dan/atau metodologi pencocokkan data, yaitu

sebagai berikut:5

a. Penyerahan data, sebagai berikut:

1) Penyerahan data oleh TNP2K kepada Kementerian ESDM

2) Penyerahan data oleh Kementerian ESDM kepada PT PLN

5Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil PresidenRI, Kesiapan Data Dalam Memberikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, h. 21, dikutip darihttp://tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Paparan%202_TNP2K_Kesiapan%20Data%20Dalam%20Pemberian%20Subsidi%20Listrik%20Tepat%20Sasa...-1.pdf pada 31 Mei 2018.

PenyerahanData

PemilahanData

PendataanLapangan

UjiPetik

Penutupan

43

b. Pemilahan Data

PT PLN melakukan pemilahan data berjenjang, yaitu PLN

wilayah / distribusi, PLN Area dan PLN Rayon.

c. Pendataan Lapangan, yaitu dilakukan oleh PLN Rayon dengan ruang

lingkup aktivitas pencetakkan formulir pencocokkan, pendataan ke

RTS dan penginputan hasil pendataan ke aplikasi

d. Uji Petik

Uji petik dilakukan oleh PLN Rayon untuk memastikan

kesesuaian data entry dengan kondisi

e. Penutupan

Penutupan dilakukan oleh PLN Rayon dengan melakukan

penutupan pada aplikasi, disertai pencetakkan Berita Acara dan

lampiran.

Gambar 3. 12: Mekanisme Pemadanan Data Oleh PT PLN

Sumber: Petunjuk Teknis Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, Direktorat JenderalKetenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kelompok KerjaPengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, PT PLN (Persero), h.17.

a. Tahap Pemilahan Data

1) TNP2K Menyerahkan data terpadu (DT) rumah tangga miskin

dan tidak mampu kepada Ditjen Gatrik (Direktorat Jenderal

Ketenagalistrikan)

2) PLN Pusat menerima data terpadu TNP2K dari Ditjen Gatrik

(Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan)

3) PLN Pusat menyediakan data rumah tangga sasaran (RTS) data

terpadu TNP2K pelanggan PLN dengan daya terpasang 900 VA

pada aplikasi e-DISON

4) PLN unit secara berjenjang melakukan pemilahan data

berdasarkan Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan

Desa/Kelurahan

PemilahanData (Web

BasedIntranet)

Pendataan

Penutupan(Web Based

Intranet)

44

b. Tahap Pendataan

1) Petugas lapangan melakukan pemadanan data ke alamat RTS

yang ada di data terpadu TNP2K dengan membawa Formulir

Pencocokan Data Terpadu dengan IDPEL PLN yang telah dicetak

dari aplikasi e-DISON

2) Petugas lapangan memfoto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

keluarga (KK) dan rumah RTS

3) Petugas lapangan melengkapi data verifikasi konsumen pada

Formulir Pencocokan Data Terpadu dengan IDPEL PLN, serta

meminta salah satu anggota RTS yang berusia di atas 18 tahun

dan termasuk di dalam daftar anggota keluarga pada KK untuk

menandatangani Formulir

4) PLN unit menginput hasil pendataan/pencocokan pada aplikasi e-

DISON

5) PLN unit melakukan verifikasi ulang (sampling) hasil pendataan/

pencocokan dan hasil input. Verifikasi ulang (sampling)

dilakukan atas hasil pendataan/pencocokan dilakukan untuk

beberapa RTS yang telah dilakukan pendataan/pencocokkan

6) PLN Rayon melakukan penginputan ulang pada Aplikasi e-

DISON dalam hal terdapat koreksi setelah dilakukan verifikasi

hasil input sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

c. Tahap Penutupan

1) PLN Unit secara berjenjang mencetak dan menandatangani Berita

Acara Input Hasil Verifikasi beserta lampiran pada aplikasi e-

DISON, dan menyampaikannya kepada PLN Pusat dengan

menyertakan Berita Acara Pemilahan Data

2) PLN Pusat menyerahkan hasil pencocokan data kepada Ditjen

Gatrik untuk disahkan

3) PLN Pusat menerima hasil pengesahan Daftar Calon Penerima

Subsidi Listrik dari Ditjen Gatrik

45

4) PLN Pusat memberi penanda (flagging) pada ID Pelanggan

(IDPEL) di sistem AP2T.

3. Karakteristik Rumah Tangga Dalam Data Terpadu

Tabel 3. 13 : Karakteristik Rumah Tangga Data Terpadu Program

Penanganan Fakir Miskin - PBDT 2015

Identitas RTS

1) Nama kepala RTS

2) ALAMAT / SLS

3) Desa

4) Kecamatan

5) Kabupaten / Kota

6) Provinsi

7) Jumlah anggota RTS

Demografi

1) Nama anggota RTS

2) Hubungan dengan kepala

RTS

3) Jenis kelamin

4) Umur

5) Status perkawinan

6) Kepemilikan kartu ID

7) No. Induk Kependudukan

(NIK)

8) Akte / buku nikah

9) Akte cerai

10) Akte kelahiran

Ketenagakerjaan

1) Kegiatan bekerja

2) Lapangan kerja

3) Status / kedudukan

pekerjaan

4) Usaha mikro kecil

(UMK): pemilik usaha,

jenis usaha, jumlah

tenaga kerja, omset

Perumahan

1) Status penguasaan bangunan

tempat tinggal

2) Luas lantai

3) Luas bangunan

4) Jenis lantai

5) Jenis dinding

6) Jenis atap

7) Sumber air minum

8) Cara memperoleh air minum

9) Sumber penerangan

10) Kelas daya listrik terpasang

11) Bahan bakar untuk memasak

46

12) Tempat buang air besar

13) TPA tinja

14) Kamar tidur

Kepesertaan Program

1) PKH

2) Raskin

3) Jamkesmas

4) Asuransi kesehatan lain

5) Jamsostek

6) KKS

7) KIP

8) BPJS / KIS

Kesehatan

1) Jenis cacat

2) Penyakit kronis menahun

3) Status kehamilan wanita

4) Penggunaan alat / cara KB

Kepemilikan Aset

1) Mobil

2) Sepeda motor

3) Perahu motor

4) Kapal motor

5) Sepeda

6) Perahu

7) Lemari es

8) Tabung gas

9) Penguasaan lahan

10) Kepemilikan ternak

11) Emas

12) HP

13) TV

Pendidikan

1) Partisipasi sekolah

2) Status sekolah

3) Kelas / jenjang tertinggi

4) Ijazah tertinggi

Catatan: warna merah adalah variabel baru 2015

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat

Wakil Presiden RI, Kesiapan Data Dalam Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran, h.

16.

47

Gambar 3. 14 : Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat 40%

Status Sosial Ekonomi Terendah

Sumber: Petunjuk Teknis Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, DirektoratJenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KelompokKerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, PT PLN (Persero),h.7

Berdasarkan kedua tabel diatas bahwa yang berhak menerima subsidi

listrik, yaitu peserta yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir

miskin dengan 40% status sosial ekonomi terendah (konsumen daya listrik

450 VA dan 900 VA miskin dan/atau tidak mampu). Data terpadu ialah

sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi

sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan

terendah di Indonesia berdasarkan Pasal 1 Butir (2) Peraturan Menteri

ESDM Nomor 29 Tahun 2016. Selain tingkat kesejahteraan terendah,

namun juga dilihat dari karakteristik data rumah tangga yang tertera

dalam tabel 3.13.

48

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT

SASARAN

A. Hasil / Temuan Penelitian

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak, yaitu Kepala

Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Curug Bojongsari Kota Depok, Kantor

Kecamatan Bojongsari, Supervisor Niaga (Pelayanan Pelanggan) PT PLN

(Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sawangan, Kepala

Humas/PPID/Account Executive Pemasaran PT PLN (Persero) Unit

Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UPPP) Depok, Bagian Basis Data Terpadu

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan warga

didesa/kelurahan Curug. Peneliti melakukan wawancara secara bertahap

sebagai berikut:

1. Tahap Kelurahan

Pada tahap ini peneliti melakukan studi lapangan dengan meminta

data warga yang telah melakukan pengaduan kepesertaan listrik bersubsidi

dikantor Kelurahan Curug Bojongsari Kota Depok dengan ibu Dewi

Anggraeni, S.AP selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Curug1,

yaitu pihak kecamatan dan kelurahan diundang ke sosialisasi kebijakan

SLTS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dibertempat dikantor Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok dengan

narasumber dari PT PLN Pusat dan PT PLN (Persero) setempat (UPPP

atau ULP). Setelah sosialisasi ditingkat Pemerintah Kota maka dilakukan

sosialisasi kembali ditiap kantor Kecamatan yang dihadiri oleh pihak

kelurahan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan tersebut. Pada tahap

sosialisasi ditingkat kecamatan menghadirkan narasumber dari PT PLN

(Persero) setempat. Pihak Kelurahan akan memberitahukan kepada warga

1 Interview pribadi pada 13 September 2018 dikantor Kelurahan Curug (Bojongsari, KotaDepok).

49

melalui ketua RT/RW, kegiatan pengajian ditiap RT/RW, rapat RT/RW,

posyandu, dan lain-lain.

Pada tahap sosialisasi yang dilakukan bahwa yang berhak menerima

subsidi ialah daya 450 VA (masih seluruhnya disubsidi) dan 900VA

miskin dan tidak mampu. Bagi konsumen/pelanggan listrik PLN yang

merasa tidak mampu dan ingin menerima subsidi dapat melakukan

pengaduan melalui kantor Desa/Kelurahan untuk mengisi formulir

kepengaduan kepesertaan dilengkapi dengan fotokopi KTP, KK, tagihan

rekening listrik dan kartu perlindungan sosial bagi yang mempunyai kartu

tersebut. Pihak kelurahan diberikan formulir oleh PT PLN (Persero) ULP,

apabila formulirnya habis maka akan diberikan kembali formulirnya oleh

PT PLN (Persero) ULP.

Pada tahap sosialisasi bahwa pihak kantor Desa/Kelurahan bertugas

menerima/melakukan proses administrasi pengaduan

pelanggan/konsumen listrik yang ingin menerima subsidi dan diserahkan

kekantor Kecamatan. Penerimaan pengaduan hanya berdasarkan

konsumen yang mendaftar, apabila konsumen tidak mendaftar maka tidak

akan terdata dalam data rekapitulasi kepengaduan kepesertaan subsidi

tenaga listrik untuk rumah tangga dikantor Desa/Kelurahan.

Pada sosialisasi tidak diberitahukan untuk memberitahukan hasil dari

laporan pengaduan kepada konsumen/pelanggan yang telah melakukan

pengaduan kepesertaan subsidi dikantor Desa/Kelurahan. Apabila ada

konsumen/pelanggan yang ingin bertanya tentang status laporannya, pihak

Kelurahan akan meminta konsumen pengadu tersebut bertanya ke pihak

PT PLN setempat karena pihak Kelurahan tidak mempunyai akses yang

terhubung dengan Kementerian ESDM ataupun PT PLN terkait status

laporan pengaduan. Berdasarkan data rekapitulasi pengaduan kepesertaan

listrik bersubsidi Januari – April 2017 berjumlah 176 kepala rumah tangga

untuk daya 900 VA. Tahun 2018 sudah tidak ada konsumen/pelanggan

yang melakukan pengaduan terkait subsidi listrik dikantor

Desa/Kelurahan.

50

2. Tahap Kecamatan

Peneliti melakukan wawancara kekantor Kecamatan Bojongsari Kota

Depok dan meminta data tanda terima pengaduan kepesertaan subsidi

listrik untuk rumah tangga pada 2017.2 Tahap sosialisasi yang diberikan

kepihak Kecamatan sama seperti yang diberikan kepihak Kelurahan, yaitu

sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bekerjasama dengan PT

PLN Pusat dan PT PLN setempat. Pihak Kecamatan akan melakukan

sosialisasi kembali dengan pihak Kelurahan yang termasuk dalam

Kecamatan masing-masing dengan dihadiri oleh PT PLN setempat sebagai

narasumber. Kecamatan Bojongsari terdapat 7 (tujuh) kelurahan, yaitu

kelurahan Bojongsari, Bojongsari Baru, Serua, Pondok Petir, Curug,

Duren Mekar, dan Duren Seribu . Pada sosialisasi ini pihak Kecamatan

akan menerima data pengaduan konsumen/pelanggan dari kantor

Desa/Kelurahan dan pihak Kecamatan akan menginput data tersebut ke

http://subsidi.djk.esdm.go.id. Pihak kecamatan memiliki username login

untuk menginput dan akan diterima tanda terima pengaduan kepesertaan

subsidi listrik untuk rumah tangga. Tanda terima pengaduan kepesertaan

subsidi listrik untuk rumah tangga memuat data nomor pengaduan, nama,

alamat, desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, jenis pengaduan dan

nomor NIK. Pada tahap sosialisasi pihak Kecamatan memproses

administrasi pengaduan yang masuk yang diterima dari kantor

Desa/Kelurahan.

Pada saat peneliti melihat dalam situs http://subsidi.djk.esdm.go.id

yang diakses oleh pihak Kecamatan dilayar komputer ditampilkan

hasilnya, yaitu 552 total pengaduan, 28 verifikasi di TNP2K, 0 proses di

posko, 0 verifikasi di PLN, 0 verifikasi di GATRIK, dan 524 pengaduan

terselesaikan. Kecamatan hanya dapat melihat sebatas berupa jumlah

dalam total pengaduan, verifikasi di TNP2K, proses di posko, verifikasi di

PLN, verifikasi di GATRIK / DITJEN GATRIK (Direktorat Jenderal

2 Interview pribadi pada 21 September 2018 dikantor Kecamatan Bojongsari Kota Depok.

51

Ketenagalistrikan) dan pengaduan terselesaikan. Maksud dari 524

pengaduan terselesaikan pihak Kecamatan tidak mengetahui berapa

jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima listrik bersubsidi. Pihak

Kecamatan tidak dapat mengetahui siapa saja warga yang datanya sudah

diinput ke http://subsidi.djk.esdm.go.id yang terdaftar sebagai penerima

listrik bersubsidi. Kecamatan menginput data untuk tahun 2017,

sedangkan tahun 2018 kecamatan sudah tidak ada menginput data terkait

pengaduan kepesertaan subsidi listrik untuk rumah tangga.

3. Tahap PT PLN (Persero) ULP

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak

Suhendra3 selaku Supervisor PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan

(selanjutnya akan disebut ULP) Sawangan yang sebelumnya bernama PT

PLN (Persero) Rayon Sawangan dan perubahan nama dari Rayon menjadi

ULP sudah berlaku per-1 Oktober 2018. PT PLN (Persero) ULP

selanjutnya akan melakukan pencocokkan data ke lapangan dengan

membawa formulir pencocokkan data dari TNP2K yang memuat data

konsumen daya 450 VA dan 900 VA miskin dan tidak mampu. Dalam

formulir yang berisi data nama dan alamat terdapat beberapa kriteria yang

harus dilengkapi oleh petugas diantaranya sebagai berikut:

a. Data pencocokkan pelanggan terdiri dari nama, ID pelanggan

(IDPEL), alamat, daya, dan layanan (pascabayar atau prabayar)

b. Alamat terdiri dari sesuai, tidak ketemu dan tidak sesuai

c. Nama temuan (apakah sama dengan yang tertera dalam formulir

pencocokkan data basis data terpadu dengan identitas pelanggan PLN)

d. NIK temuan (apakah sama dengan yang tertera dalam formulir

pencocokkan data basis data terpadu dengan identitas pelanggan PLN)

e. Status langganan listrik

1) Listrik PLN

2) Listrik non PLN ialah menggunakan genset untuk rumah tangga

3 Interview pribadi pada 26 September 2018 dikantor PT PLN (Persero) ULP Sawangan.

52

3) Menyalur (Penyalur/Repling/Cating)

Menyalur ialah kondisi dimana terdapat dua pihak/dua

keluarga dengan satu ID Pelanggan (IDPEL) listrik. Misalnya

rumah yang bersebelahan (orangtua dan anak) yang mana

orangtua mempunyai listrik namun anaknya tidak mempunyai

listrik dan anaknya meminta listrik kepada orangtuanya.

Orangtuanya menerima subsidi listrik, jika suatu saat anaknya

ingin bermohon listrik maka bisa memasang listrik namun belum

tentu terdaftar sebagai penerima listrik bersubsidi.

f. Status kepemilikan rumah terdiri dari milik sendiri, milik keluarga,

sewa atau kontrak, rumah dinas dan lainnya

Provinsi Jawa Barat masih terdiri dari tiga layer, yaitu Distribusi,

UPPP dan ULP, sedangkan provinsi DKI Jakarta terdiri dari dua layer,

yaitu Distribusi dan UPPP. PT PLN (Persero) ULP setelah melakukan

pencocokkan data berdasarkan data BDT dari TNP2K maka akan

menginput hasil pencocokkan data dilapangan ke aplikasi e-DISON.

Data yang diberikan oleh TNP2K memuat data konsumen daya 450

VA dan 900 VA miskin dan tidak mampu. TNP2K memberikan data

kepada Kementerian ESDM, lalu Kementerian ESDM memerintahkan

atau memberikan data BDT dari TNP2K ke PT PLN (Persero) Pusat,

Distribusi, UPPP dan ULP. PT PLN (Persero) ULP yang akan melakukan

pencocokkan lapangan. PT PLN (Persero) ULP dalam hal ini hanya

melakukan pencocokkan data berdasarkan data yang diberikan oleh

TNP2K. Terhadap pengaduan yang dilakukan melalui kantor

Desa/Keluraham, PT PLN (Persero) ULP akan melakukan pencocokkan

lapangan apabila konsumen pengadu terdata dalam data BDT milik

TNP2K. PT PLN (Persero) ULP dapat melakukan pengecekkan apabila

konsumen meminta, namun PT PLN (Persero) tidak dapat memberikan

subsidi atau menetapkan data penerima subsidi.

PT PLN (Persero) saat melakukan pencocokkan lapangan akan

melengkapi pencocokkan data BDT milik TNP2K dengan data pelanggan

53

PLN, memfoto keadaan rumah, KTP, dan KK. Setelah pencocokkan

lapangan, PT PLN (Persero) akan menginput ke aplikasi e-DISON, maka

akan terhubung dengan PT PLN (Persero) Area, Distribusi dan Pusat. PT

PLN (Persero) Pusat memberikan hasil pendataan lapangan kepada

Kementerian ESDM. Pencocokkan data untuk daya 900 VA dilakukan

pada 2016, pelaksanaan penyesuaian tarif apabila terdata dalam daya 900

VA-RTM dilakukan 3 (tiga) tahap, yaitu 1 Januari, 1 Maret, dan 1 Mei

2017. Konsumen daya 900 VA miskin dan tidak mampu tetap disubsidi.

Daya 450 VA masih seluruhnya disubsidi oleh Pemerintah.

Jika pada saat pencocokkan data terdapat alamat yang tidak berhasil

ditemukan dikarenakan rumah tangga yang bersangkutan sudah pindah

atau sebab lainnya maka pada saat penginputan diberi keterangan alamat

tidak diketemukan dan konsumen tersebut tidak terdata sebagai penerima

listrik bersubsidi. Jika suatu saat konsumen rumah tangga yang tidak

diketemukan datang untuk melakukan pengaduan yang mana seharusnya

menerima subsidi listrik namun tidak menerima, maka dapat dilakukan

pengaduan kepesertaan subsidi listrik bertahap melalui kantor

Desa/Kelurahan. Apabila terdata konsumen tersebut pembayaran rekening

listrik dibulan selanjutnya (setelah disubsidi) akan dikurangi berdasarkan

kelebihan pembayaran rekening listrik sebelum disubsidi.

Jika kepengaduan kepesertaan terhenti dipihak kantor

Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan tidak menginput datanya maka

konsumen listrik rumah tangga yang telah melakukan pengaduan

kepesertaan subsidi listrik datanya tidak akan masuk kesistem yang

dimiliki PT PLN sehingga tidak bisa dilakukan pencocokkan data

lapangan jika konsumen tersebut terdata dalam data BDT.

Penetapan penerima subsidi berdasarkan data BDT TNP2K yang

berisi data konsumen daya 450 VA dan 900 VA miskin dan tidak mampu.

Jika ada warga yang ingin memasang listrik dengan daya 450 VA dan tidak

terdata dalam data BDT tahun 2015 yang dimiliki oleh TNP2K maka tidak

bisa memasang listrik dengan daya 450 VA. Konsumen tersebut bisa

54

memasang dengan daya listrik 900 VA-RTM atau daya diatasnya.

Penambahan daya dikenakan biaya sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku, sedangkan untuk penurunan daya tidak dibebankan biaya.

Konsumen daya 1300 VA dan daya diatasnya apabila terdata dalam data

BDT milik TNP2K, namun ingin menerima subsidi harus melakukan

penurunan daya menjadi daya 450 VA atau 900 VA miskin dan tidak

mampu.

4. Tahap PT PLN (Persero) UPPP

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan PT PLN

(Persero) UPPP (Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan) Depok yang

sebelumnya bernama PT PLN (Persero) Area Depok, perubahan terjadi

per-1 Oktober 2018. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Setiyo

Budiono4 selaku Kepala Humas / Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) / Account Executive Pemasaran PT PLN UPPP

Depok. Hasil wawancaranya, yaitu listrik terdapat yang masih disubsidi

dan non subsidi. Listrik bersubsidi untuk daya 450 VA dan 900 VA miskin

dan tidak mampu. Listrik non subsidi untuk daya 900 VA – RTM atau

dapat disebut juga 900 VA – M, 1300 VA, dan daya diatas lainnya.

Listrik atau energi secara umum berinduk pada Kementerian ESDM.

Dalam pelaksanaan kebijakan SLTS, Kementerian ESDM bekerjasama

dengan Kementerian Sosial tentang pencocokkan data keikutsertaan

penerima listrik bersubsidi dalam kartu perlindungan sosial yang

diterbitkan oleh Pemerintah.

PT PLN (Persero) sudah memberikan informasi tentang kebijakan

SLTS dengan menyebarkan brosur dan sosialisasi dengan Pemerintah

Daerah bahwa yang berhak menerima subsidi, yaitu daya 450 VA (masih

seluruhnya disubsidi) dan 900 VA miskin dan tidak mampu. Daya 900 VA

terdapat penggolongan subsidi (900 VA miskin dan tidak mampu) dan non

subsidi (900 VA – RTM). Konsumen dengan golongan daya 900 VA-RTM

4 Interview pribadi pada 3 Oktober 2018 dikantor PT PLN (Persero) UPPP Depok.

55

akan mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap dilakukan 3 (tiga)

tahap per dua bulan mulai 1 Januari hingga 1 Mei 2017.

PT PLN (Persero) mendapatkan data penerima subsidi dari

Kementerian ESDM. Kementerian ESDM mendapatkan data dari TNP2K

yang memuat data konsumen daya 450 VA dan 900 VA miskin dan tidak

mampu. PT PLN (Persero) dalam hal ini PT PLN (Persero) ULP yang akan

melakukan pencocokkan lapangan. Hasil pencocokkan lapangan oleh PT

PLN (Persero) ULP akan diinput keaplikasi e-DISON yang terhubung

dengan PT PLN (Persero) UPPP, Distribusi dan Pusat.

Konsumen dapat mengajukan permohonan pengaduan kepesertaan

subsidi melalui kantor Desa/Kelurahan, pengajuan permohonan

pengaduan kepesertaan subsidi tidak dapat dilakukan melalui PT PLN

(Persero). PT PLN (Persero) dapat memberikan formulir pengaduan

kepesertaan, namun konsumen memberikannnya kepada kantor

Desa/Kelurahan untuk diproses.

Kementerian ESDM bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri

dalam hal Pemerintah Daerah dalam proses administrasi melalui kantor

Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi yang

merupakan wewenang Kementerian Dalam Negeri. Kelurahan menerima

data pengaduan konsumen berupa hardcopy dan memberikan kekantor

Kecamatan untuk diinput ke website yang terhubung dengan Kementerian

ESDM.

Konsumen disubsidi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan

(NIK). Walaupun konsumen tersebut berpindah rumah dan berdaya sama

(450 VA atau 900 VA miskin dan tidak mampu) maka akan tetap

menerima subsidi. Jika konsumen tersebut telah melakukan penambahan

daya menjadi 1300 VA atau daya diatasnya maka tidak berhak disubsidi.

PT PLN (Persero) dalam hal ini hanya menerima data BDT dari TNP2K,

melakukan pencocokkan lapangan berdasarkan data BDT, dan mengikuti

perintah Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk

pencocokkan data lapangan berdasarkan data BDT milik TNP2K. PT PLN

56

(Persero) tidak mempunyai kewenangan menetapkan data penerima

subsidi.

5. Tahap Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tahun 2015

Menurut mba Silvira Ayu Rosalia, S.Si5 bagian Data bahwa TNP2K

merupakan tim independen dibawah kantor Sekretariat Wakil Presiden,

yang mana tim ini merupakan konsultan untuk mengkoordinasikan

percepatan program penanggulangan kemiskinan. Data yang

dipergunakan dalam kebijakan subsidi listrik ialah data BDT tahun 2015

yang memuat data konsumen 450 VA dan 900 miskin dan tidak mampu.

Terdapat tiga bentuk jenis data, yaitu:

a. Data individu yang ada nama dan alamat. Permohonan datanya hanya

dapat diberikan untuk lembaga atau instansi daerah yang

bersangkutan untuk keperluan program pembangunan atau

penanggulangan kemiskinan didaerah tersebut

b. Data agregat berupa file excel yang dapat diakses diwebsite TNP2K

berisi jumlah dari tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, dan Kecamatan

dengan 16 indikator

c. Data individu (tanpa nama dan alamat). Permohonannya dapat

dilakukan ke TNP2K melalui surat ataupun email dan akan diproses

setelahnya

Pada tahap ini peneliti melakukan permohonan data BDT untuk

Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Bojongsari, Kelurahan

Curug dengan jenis data individu (tanpa nama dan alamat) dengan

keterangan variabel PBDT tahun 2015 (terdapat dalam lampiran) dan data

agregat dengan indikator sebagai berikut:

a. Status kesejahteraan (status kesejahteraan rumah tangga dan individu,

kepala rumah tangga perempuan menurut kelompok usia dan status

kesejahteraan individu menurut kelompok usia dan jenis kelamin)

5 Interview pribadi pada 20 September 2018 dikantor Tim Nasional PenanggulanganPercepatan Kemiskinan (TNP2K).

57

b. Pendidikan (anak bersekolah dan tidak bersekolah menurut kelompok

usia dan individu yang bersekolah menurut jenis sekolah dan jenis

kelamin)

c. Kesehatan (penggunaan fasilitas tempat buang air besar, tempat

pembuangan akhir tinja, kecacatan menurut kelompok usia dan jenis

kelamin, dan penyakit kronis menurut kelompok usia dan jenis

kelamin)

d. Ketenagakerjaan (individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut

kelompok usia, lapangan usaha dari pekerjaan utama kepala rumah

tangga dan lapangan usaha dari pekerjaan utama individu)

e. Informasi pokok rumah tangga (status tempat tinggal, sumber air

minum, sumber penerangan utama dan bahan bakar utama untuk

memasak)

TNP2K menyerahkan data BDT rumah tangga miskin dan tidak

mampu ke Kementerian ESDM dan/atau Direktorat Jenderal

Ketenagalistrikan, yang mana akan dilanjutkan ke PT PLN (Persero) untuk

dilakukan pencocokan data lapangan berdasarkan data dari TNP2K.

Berikut keterangan lebih lanjut mengenai penetapan Basis Data Terpadu

tahun 2015 oleh TNP2K, sebagai berikut:6

a. Basis Data Terpadu dibangun dari hasil Pendataan Program

Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan

Badan Pusat Statistik (BPS) PPLS 2011 mendata sekitar 40% rumah

tangga diseluruh Indonesia yang paling rendah status sosial

ekonominya, yang awalnya diidentifikasi melalui pemetaan

kemiskinan (poverty map) dengan memanfaatkan hasil Sensus

Penduduk tahun 2010, Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) 2010, dan

Potensi Desa (PODES). Selain itu, petugas PPLS 2011 juga mendata

rumah tangga miskin lainnya dengan melakukan konsultasi dengan

6 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Tanya Jawab Umum Basis DataTerpadu, diakses dari http://bdt.tnp2k.go.id/tanyajawab/ pada 28 Oktober 2018.

58

penduduk miskin selama proses pendataan, serta hasil pengamatan

langsung dilapangan. Pada bulan Februari 2012, hasil PPLS 2011

diserahkan oleh BPS kepada TNP2K untuk diolah menjadi Basis Data

Terpadu Data rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan

menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode Proxy-Means

Testing/PMT (model PMT dibangun berdasarkan data makro, yaitu

rumah tangga disetiap kabupaten/kota di Indonesia dan

mengakomodasi perbedaan karakteristik tersebut). PMT

dipergunakan untuk memperkirakan karakteristik rumah tangga

seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah,

kepemilikan aset dan lain-lain.

b. Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dapat dikelompokkan

kedalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok per-

sepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi kedalam 10

Desil. Pengelompokkan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu

adalah sebagai berikut:

1) Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah

2) Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok 10-20%

3) Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30%

terendah dan seterusnya

4) Desil 10 adalah rumah tangga dalam 10% dengan tingkat

kesejahteraan paling tinggi

6. Konsumen

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa warga yang

mendaftar pengaduan kepesertaan subsidi sebagai berikut:7

a. Ibu Neneng dan Suami yang bernama bapak Karnadi merupakan

konsumen terdata dalam data rekapitulasi kepengaduan kepesertaan

pada Maret 2017 dengan daya 900 VA, pembayaran listrik tiap bulan

kurang lebih Rp. 150.000,00 – Rp 200.000,00. Terkait informasi

7 Interview pribadi dengan warga didesa/kelurahan Curug, tanggal 14 September - 5 November2018.

59

status hasil pengaduan kepesertaan subsidi belum ada. Dalam kartu

keluarga (KK) terdapat delapan individu, yaitu suami yang bekerja

sebagai buruh bangunan tidak tetap dengan penghasilan Rp.

100.000,00 – Rp. 150.000,00 per hari namun dibayar tiap minggu dan

baru memulai usaha ikan hias dirumah dengan penghasilan Rp.

200.000,00 – Rp. 500.000,00, istri (ibu Neneng) yang tidak bekerja

atau ibu rumah tangga, ibu / orangtua dari ibu Neneng yang berusia

60 tahun yang tinggal dengan anaknya yang lain, dan lima anak (anak

pertama berumur 19 tahun sudah bekerja di PT, anak kedua berusia

15 tahun tamat SD namun belum bekerja, anak ketiga berusia 6,5

tahun duduk dibangku SD, anak keempat berusia 1,5 tahun dan anak

kelima berusia lima bulan). Memiliki kartu perlindungan sosial berupa

BPJS untuk suami (bapak Karnadi), istri (ibu Neneng), orangtua dari

ibu Neneng dan ketiga anak (anak ke satu hingga anak ketiga) dengan

jumlah pembayaran Rp.150.000,00 tiap bulan dengan kelas tiga.

b. Ibu Aminah dan suami yang bernama bapak Suwaji dengan daya

listrik 900 VA yang terdata dalam rekapitulasi kepesertaan subsidi

dikantor Desa/Kelurahan pada Maret 2017. Pembayaran rekening

listrik berjumlah Rp. 250.000,00 – Rp. 300.000,00 tiap bulan.

Informasi status hasil pengaduan kepesertaan subsidi belum ada.

Dalam kartu keluarga (KK) terdapat dua indvidu, yaitu suami (bapak

Suwaji) yang bekerja diproyek atau pekerja tidak tetap dengan

penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000,00 tiap bulan dan istri (ibu

Aminah) sebagai ibu rumah tangga (IRT) yang mempunyai usaha

dagang pakaian dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00

tiap bulan. Mempunyai dua anak yang berpendidikan terakhir tingkat

sekolah menengah pertama (SMP) sudah menikah dan mempunyai

anak. Tidak mempunyai kartu perlindungan sosial berupa BPJS, KIS,

dan lain-lain.

c. Ibu Warnih dan suami yang bernama bapak Bonin dengan daya listrik

900 VA yang telah mendaftar dalam kepengaduan kepesertaan subsidi

60

pada Maret 2017. Belum ada informasi status hasil pengaduan

kepesertaan subsidi. Pembayaran rekening listrik tiap bulan kurang

lebih Rp. 150.000,00 – Rp. 200.000,00. Dalam kartu keluarga (KK)

berjumlah tiga individu, yaitu suami (bapak Bonin) yang bekerja

sebagai koki disuatu restoran dengan penghasilan kurang lebih Rp.

3.500.000,00, istri (ibu Warni) sebagai ibu rumah tangga, dan anak

(Temi) berusia 29 tahun yang telah bekerja di PT bagian pengiriman

namun belum pekerja tetap dengan penghasilan kurang lebih Rp.

115.000,00 tiap hari dan dibayar per-minggu. Mempunyai kartu

perlindungan sosial berupa BPJS (kelas tiga) dengan pembayaran tiap

bulan Rp. 76.000,00.

d. Almarhum bapak Sunarya dan istri yang bernama ibu Limi.

Almarhum bapak Sunarya terdata dalam rekapitulasi kepengaduan

subsidi pada Maret 2017 dengan daya 900 VA. Pembayaran rekening

listrik tiap bulannya kurang lebih Rp. 70.000,00. Ibu Limi sebagai ibu

rumah tangga berumur kurang lebih 50 tahun tinggal bersama anaknya

yang berusia 20 tahun, anaknya dengan pendidikan terakhir SMP

yang telah bekerja di toko dengan penghasilan kurang lebih Rp.

1.500.000,00 tiap bulan. Almarhum bapak Sunarya yang bekerja

sebagai buruh. Mempunyai kartu perlindungan sosial berupa Kartu

Indonesia Sehat (KIS). Ibu Limi dan anaknya tidak mengetahui bahwa

almarhum bapak Sunarya pernah mendaftar dalam program

kepengaduan kepesertaan subsidi pada Maret 2017. Terkait

mengetahui apakah terdata sebagai penerima listrik bersusbidi atau

tidak terdata ibu Limi dan anaknya tidak mengetahui, untuk pihak PT

PLN menurut ibu Limi dan anaknya pernah melakukan pengecekkan

kerumah-rumah warga tapi tidak mengetahui apakah terkait subsidi

listrik atau tidak.

e. Ibu Nuryana dan bapak Zakar merupakan konsumen berdaya listrik

900 VA. Ibu Nuryana bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan

penghasilan tiap bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,00 dan menerima

61

jasa mencuci atau setrika diluar bekerja sebagai asisten rumah tangga

dengan penghasilan kurang lebih Rp. 100.000,00. Suaminya bekerja

sebagai ojek motor dengan penghasilan tiap hari kurang lebih Rp.

50.000,00. Rumahnya memiliki kipas, kulkas, mesin cuci dan satu

kendaraan motor. Pembayaran rekening listrik tiap bulannya kurang

lebih Rp. 300.000,00 – Rp. 350.000,00. Ibu Nuryana sudah pernah

datang kekantor PT PLN (Persero) ULP Sawangan dan diminta untuk

mengisi formulir kepengaduan kepesertaan subsidi dikantor

Desa/Kelurahan dibantu oleh ketua RT bersama warga lainnya dengan

melengkapi dengan fotokopi kartu keluarga (KK) dan kartu tanda

penduduk (KTP). Beliau mempunyai tiga anak (kedua anak telah

menikah, satu masih sekolah yang berumur enam belas tahun yang

sedang duduk dibangku kelas satu SMK dengan pembayaran biaya

sekolah tiap bulan Rp. 250.000,00). Ibu Nuryana sudah bertanya

kepada pihak RT dan/atau kantor Desa/Kelurahan namun belum ada

informasi status hasil pengaduan.

Peneliti juga mewawancarai konsumen dengan daya 900 VA yang

tidak mendaftar dalam pengaduan kepesertaan subsidi sebagai berikut:

a. Bapak Suhaeri dan ibu Nur merupakan konsumen dengan daya 900

VA. Pembayaran rekening listriknya tiap bulan kurang lebih Rp.

100.000,00. Bapak Suhaeri mempunyai usaha bengkel perbaikan

televisi dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 – Rp.

5.000.000,00 tiap bulan, istrinya (ibu Nur) bekerja di PT dibidang

konveksi pakaian dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 tiap bulan,

mempunyai tiga anak (anak pertama berumur delapan belas tahun,

duduk dibangku kuliah dan bekerja di PT dibidang konveksi dengan

penghasilan Rp. 3.000.000,00 tiap bulan, anak kedua duduk dibangku

kelas 4 SD dan anak ketiga berumur satu tahun satu bulan). Memiliki

mesin cuci, televisi, motor dan mobil. Memiliki kartu perlindungan

sosial berupa BPJS dengan pembayaran kurang lebih Rp. 100.000,00

– Rp. 125.000,00 tiap bulan.

62

b. Bapak Adi dan istri yang bernama ibu Nia. Bapak Adi tidak

mengetahui apakah program subsidi listrik masih ada atau sudah tidak

ada program subsidi listrik. Bapak Adi dan ibu Nia menggunakan

daya listrik 900 VA dengan token, pembayaran rekening listrik tiap

bulan kurang lebih Rp. 200.000,00. Dalam kartu keluarga (KK)

terdapat lima individu, yaitu suami (bapak Adi) yang mempunyai

usaha bengkel mesin air berpendidikan terakhir SMP dengan

penghasilan tiap bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,00, istri (ibu

Nia) sebagai ibu rumah tangga berpendidikan terakhir SMP, dan

ketiga anak (anak pertama duduk dibangku SMP kelas 3, anak kedua

duduk dibangku SD kelas 2, dan anak ketiga bersekolah tingkat TK).

Bapak Adi dan ibu Nia tidak mempunyai kartu perlindungan sosial

c. Bapak Pendi dan istri merupakan konsumen dengan daya 900 VA

menggunakan token dengan pembayaran tiap bulan kurang lebih Rp.

200.000,00. Dalam kartu keluarga terdapat empat individu, yaitu

suami (bapak Pendi) yang bekerja sebagai wiraswasta atau proyek

pembuatan taman namun tidak tetap dengan penghasilan kurang lebih

Rp. 3.500.000,00 – Rp. 4.000.000,00, istri sebagai ibu rumah tangga

dan dua anak (anak pertama berusia empat tahun dan anak kedua

berusia satu setengah tahun). Bapak Pendi dan istri mempunyai kartu

perlindungan sosial berupa BPJS dengan pembayaran tiap bulan

kurang lebih Rp. 105.000,00

d. Bapak Andi dan istri merupakan konsumen dengan daya 900VA

menggunakan token dengan pembayaran tiap bulan kurang lebih Rp.

200.000,00 – Rp. 250.000,00. Menurut bapak Andi bahwa

mengetahui kepengaduan kepesertaan subsidi listrik dikantor

Desa/Kelurahan. Penginformasiannya disampaikan oleh pihak

Kelurahan (sekarang sudah ada grup dimedia sosial untuk ketua RT

RW dengan pihak kantor Desa/Kelurahan) disampaikan ke ketua

RT/RW untuk disampaikan ke warga dengan mengisi formulir dari

pihak kantor Desa/keluraham, fotokopi KTP, KK dan buku rekening.

63

Tidak mengetahui laporan status hasil pengaduan. Bapak Andi

sebelumnya berdaya 450 VA menggunakan meteran dengan

pembayaran rekening listrik tiap bulan kurang lebih Rp. 150.000,00,

namun merasakan kenaikan tarif tiap bulan menjadi kurang lebih Rp.

300.000,00, maka bapak Andi menambah daya menjadi 900 VA.

Dalam kartu keluarga (KK) terdiri dari enam individu, yaitu suami

(bapak Andi) berpendidikan terakhir SMK pada tahun 1997 yang

mempunyai usaha ikan hias dan istri mempunyai usaha menjual /

berdagang pakaian, dan ketiga anak (anak pertama berusia enam belas

tahun duduk dibangku SMA kelas 1, anak kedua berusia sepuluh

tahun duduk dibangku SD Kelas 4 dan anak ketiga berusia tiga tahun).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan konsumen dengan daya

450 VA sebagai berikut:

a. Ibu Asmi dan suami yang bernama bapak Dirman dengan daya listrik

450 VA (untuk rumah dan warung). Pembayaran rekening listrik tiap

bulan kurang lebih Rp. 70.000,00 – Rp. 100.000,00. Menurut ibu

Asmi pihak PT PLN pernah melakukan pengecekkan atau

pencocokkan data kerumahnya terkait subsidi listrik, namun setelah

itu ibu Asmi tidak mengetahui apakah telah terdata sebagai penerima

subsidi atau tidak, dan tidak mengetahui apakah pembayaran listrik

senilai Rp. 70.000,00 – Rp. 100.000,00 sudah disubsidi atau belum

disubsidi. Dalam kartu keluarga (KK) terdapat tiga individu, yaitu

suami (bapak Dirman) yang mempunyai usaha rongsok dengan

penghasilan tiap minggu kurang lebih Rp. 700.000,00 , ibu Asmi

sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai usaha warung dengan

penghasilan tiap hari kurang lebih Rp. 150.000,00 – Rp. 300.000,00,

dan anak yang berusia 17 tahun pendidikan terakhir tamat SMP (putus

sekolah saat kelas 2 SMK jurusan otomotif) namun belum bekerja.

b. Bapak Syafei dan ibu Sukawati (adik dari bapak Syafei) merupakan

konsumen dengan 450 VA. Pembayaran rekening listrik kurang lebih

Rp. 100.000,00 – Rp. 120.000,00. Bapak Syafei tidak mengetahui ada

64

pihak yang melakukan pencocokkan data atau pengecekkan kerumah

terkait subsidi listrik karena sedang dirumah sakit, namun sepulang

dari rumah sakit bahwa adiknya (ibu Sukawati) mengatakan kepada

bapak Syafei bahwa mendapat subsidi listrik karena pihak PT PLN

kerumah (ibu Sukawati yang sedang dirumah, sedangkan bapak

Syafei sedang tidak dirumah). Anggota keluarga terdapat tiga

individu, yaitu bapak Syafei yang sudah tidak bekerja karena stroke

ringan, ibu Sukawati merupakan ibu rumah tangga dan anak dari ibu

Sukawati yang sudah bekerja (menurut bapak Syafei bahwa anak ibu

Sukawati sedang melanjutkan kuliah di Universitas Pamulang).

Mempunyai kartu perlindungan sosial berupa BPJS, mempunyai satu

motor, mesin cuci dan televisi

c. Bapak Mahar merupakan konsumen dengan daya 450 VA kelahiran

tahun 1950 (68 tahun). Pembayaran atau tagihan rekening listrik tiap

bulan kurang lebih Rp. 35.000,00, namun pada Oktober tagihan

rekening listrik kurang lebih Rp. 145.000,00. Bapak Mahar tidak

mengetahui tentang subsidi listrik, PT PLN pernah datang

kerumahnya. Beliau sudah tidak bekerja karena penurunan terhadap

kesehatan. Beliau tinggal bersama anaknya, anaknya bekerja tidak

tetap atau kuli kasar seperti kuli untuk tanaman hias dengan

penghasilan kurang lebih Rp. 300.000,00 – Rp. 500.000,00. Bapak

Mahar mempunyai tiga orang anak yang sudah menikah. Mempunyai

kartu kesehatan berupa kartu dari Puskesmas. Rumah milik sendiri,

mempunyai televisi dan tidak mempunyai kendaraan

d. Bapak Margani dan ibu Yuyun (istri) merupakan konsumen dengan

daya 450 VA. Bapak Margani berusia 52 tahun dan ibu Yuyun berusia

35 tahun. Pembayaran rekening listrik kurang lebih Rp. 120.000,00 –

Rp. 125.000,00 , daya 450 VA untuk dua rumah, yaitu rumah bapak

Margani beserta keluarga dan orangtua dari bapak Margani (bapak

Sanin dan ibu Nesi). Bapak Margani tidak mempunyai pekerjaan tetap

dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,00. Bapak Margani

65

sedang memulai ternak kambing, dan istri merupakan ibu rumah

tangga. Memiliki kulkas, televisi, dan satu motor. Sebelum

mempunyai kulkas dan televisi tagihan rekening listrik bapak Margani

kurang lebih Rp. 80.000,00. Bapak Margani mempunyai lima anak

(ketiga anaknya telah menikah, anak ke empat berusia enam belas

tahun tamat sekolah dasar dan belum bekerja, sedangkan anak kelima

berusia sepuluh tahun duduk dibangku sekolah dasar kelas dua). Tidak

mempunyai kartu perlindungan sosial.

Bapak Sanin dan ibu Nesi merupakan orangtua dari bapak

Margani. Bapak Sanin berusia sekitar 80 tahun, sedangkan ibu Nesi

berusia sekitar 65 tahun. Status kepemilikan rumah merupakan milik

sendiri. Bapak Sanin dan ibu Nesi sudah tidak bekerja. Bapak Sanin

dan ibu Nesi menumpang listrik kepada anaknya (bapak Margani),

dan menurut bapak Margani bahwa listrik yang terpasang dirumah

orangtuanya hanya lampu (penerangan). Bapak Sanin sebelumnya

bekerja sebagai petani namun tanah nya menumpang atau milik PT,

sehingga bapak Sanin dan ibu Nesi bertanam singkong dan pisang

ditanah milik PT. Selain bertani, ibu Nesi juga ibu rumah tangga.

Penghasilan bertani kurang lebih Rp. 10.000,00 – Rp. 15.000,00 untuk

satu atau dua baris tanaman yang ditanam. Beliau tidak mempunyai

kartu jaminan kesehatan, jika sakit berobat ke klinik. Bapak Sanin

mempunyai penyakit maag. Bapak Sanin dan ibu Nesi (orangtua dari

bapak Margani) termasuk dalam status langganan listrik kategori

menyalur, yaitu mendapatkan listrik dari listrik anaknya (bapak

Margani) yang berbeda rumah atau rumahnya berada disamping

rumah bapak Sanin.

Berdasarkan uraian di atas yang dapat dikategorikan sebagai penerima

subsidi listrik sebagai berikut:

a. Bapak Mahar dengan daya 450 VA dengan pembayaran rekening

listrik biasanya kurang lebih Rp. 30.000,00 namun Oktober

mengalami kenaikan menjadi Rp. 145.000,00.

66

b. Bapak Margani yang berdaya 450 VA (untuk rumah keluarga bapak

Margani dan orangtuanya, yaitu bapak Sanin dan ibu Nesi) dengan

pembayaran listrik kurang lebih Rp. 120.000,00 – Rp. 125.000,00.

c. Bapak Syafei dan ibu Sukawati dengan daya 450 VA dengan

pembayaran rekening listrik kurang lebih Rp. 100.000,00 – Rp.

125.000,00.

d. Ibu Asmi dengan daya 450 VA dengan pembayaran rekening listrik

tiap bulan kurang lebih Rp. 70.000,00 – Rp. 100.000,00.

e. Bapak Sunarya (Almarhum) dan ibu Limi dengan daya listrik 900 VA.

Dilihat dari pembayaran rekening listrik tiap bulan kurang lebih

sekitar Rp. 70.000,00 karena bapak Sunarya dengan daya listrik 900

VA dapat dikategorikan konsumen miskin dan tidak mampu.

f. Bapak Suhaeri yang berdaya 900 VA dengan pembayaran rekening

listrik kurang lebih Rp. 100.000,00 namun tidak lebih dari Rp.

200.000,00.

B. Analisis Perlindungan Konsumen Jasa Listrik

1. Hak Konsumen Listrik

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

Tentang Ketenagalistrikan bahwa konsumen berhak untuk sebagai

berikut:

a. Mendapat pelayanan yang baik

Pelayanan yang baik dapat berupa pelayanan yang tidak

membeda-bedakan antara konsumen listrik yang disubsidi atau non

subsidi, mendapatkan layanan pemeliharaan jaringan tenaga listrik

yang dilakukan oleh petugas secara berkala sehingga konsumen

merasakan kenyamanan dan keamanan saat menggunakan tenaga

listrik, pelayanan perbaikan apabila mengalami gangguan listrik dan

lain-lain.

b. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan

keandalan yang baik

67

Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan

keandalan yang baik seperti tidak adanya keterlambatan pasokan

energi listrik untuk pembangkit listrik karena jika adanya

keterlambatan pasokan energi listrik disuatu pembangkit listrik dapat

menyebabkan penurunan daya atau tidak maksimalnya kerja

pembangkit listrik dan dapat menyebabkan kelebihan beban untuk

pembangkit listrik lainnya disebabkan oleh pembangkit listrik yang

mengalami penurunan daya tidak dapat bekerja maksimal dan harus

dibantu oleh pembangkit listrik lainnya, hal tersebut dapat

menyebabkan pemadaman listrik secara bergiliran sehingga

konsumen akan mengalami kerugian akibat pemadaman tersebut.

c. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang

wajar

Memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar diatur

berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2007 Tentang Energi, yaitu:

1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian

berkeadilan.

Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian

berkeadilan dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya

pemberian subsidi listrik yang terdapat dalam tabel 3.15 tentang

penyesuaian tarif untuk golongan R-1 / 900VA – RTM akan

dilakukan dalam tiga tahap dan terdapat dalam lampiran

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif

Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik

Negara (Persero) mengenai penyesuaian tarif tenaga listrik untuk

rumah tangga.

2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi

untuk kelompok masyarakat tidak mampu

Pemerintah pusat dan daerah telah menyediakan dana

subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu yang telah

68

diatur dalam APBN 2018 tercantum dalam alokasi belanja negara

diuraian belanja pemerintah pusat untuk belanja non K

(Kementerian) / L (Lembaga) yang telah diuraikan dalam Tabel

3. 3: Uraian Alokasi Belanja Negara dalam Postur APBN 2018.

d. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga

listrik

Mendapat pelayanan berupa perbaikan apabila ada gangguan

tenaga listrik untuk menjamin rasa kenyamanan dan keamanan

konsumen menggunakan tenaga listrik.

e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan

kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin

usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam

perjanjian jual beli tenaga listrik

Berdasarkan Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan konsumen telah diatur hak konsumen

untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27

Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang

Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan

Listrik Negara (Persero), yaitu PT PLN (Persero) wajib memberikan

pengurangan tagihan listrik kepada konsumen apabila realisasi

tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen)

diatas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan,

untuk indikator:

1) Lama gangguan

2) Jumlah gangguan

3) Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah

4) Kesalahan pembacaan kWh meter

5) Waktu koreksi kesalahan rekening; dan/atau

69

6) Kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27

Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang

Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan

Listrik Negara (Persero), yaitu PT PLN (Persero) dibebaskan dari

kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada konsumen

terhadap indikator lama gangguan dan jumlah gangguan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf A dan Huruf B apabila:

1) Diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan,

perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan

2) Terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan

karena kelalaian PT PLN (Persero)

2. Kewajiban Konsumen Listrik

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2009 Tentang Ketenagalistrikan kewajiban konsumen sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul

akibat pemanfaatan tenaga listrik

Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin

timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik juga sesuai dengan Pasal 5

Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen bahwa konsumen wajib membaca atau

mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen

Dalam Pasal 5 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen wajib membaca

atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Apabila terjadi gangguan / kelalaian yang disebabkan oleh

konsumen maka sesuai dengan terjadi gangguan pada instalasi

ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PT PLN (Persero)

70

sesuai Pasal 7 Ayat (1) Huruf B Peraturan Menteri ESDM Nomor 27

Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang

Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan

Listrik Negara (Persero), yaitu PT PLN (Persero) dibebaskan dari

kewajiban pemberian pengurangan tagihan listrik kepada konsumen

apabila terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan

karena kelalaian PT PLN (Persero).

c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukkannya

Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukkannya

misalnya tenaga listrik yang terpasang untuk pelayanan sosial tidak

digunakan untuk keperluan rumah tangga, bisnis ataupun industri.

d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan

Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik sesuai dengan Pasal

5 Huruf B dan C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK)

mengenai kewajiban konsumen, yaitu beritikad baik dalam

melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa (huruf b), dan

membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati (huruf c)

e. Menaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan

Menaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan sesuai

dengan Pasal 5 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen wajib membaca

atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

3. Keterbukaan Informasi

Konsumen setelah mendaftar pengaduan kepesertaan subsidi dikantor

Desa/Kelurahan terkait status laporan berupa berhak atas subsidi, tidak

berhak atas subsidi dan dalam proses bahwa

Kecamatan/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memonitoring terkait hal

tersebut. Kecamatan pada saat penerapan kebijakan SLTS akan

mendapatkan dua username login, yaitu untuk menginput laporan

formulir pengaduan pada aplikasi pengaduan dan melakukan fungsi

71

monitoring terhadap laporan yang telah masuk. Kabupaten/Kota dan

Provinsi akan diberikan 1 (satu) username login dengan akses terbatas

untuk mengakses fungsi monitoring laporan pengaduan yang ada

didaerahnya kewenangannya masing-masing.8

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016

Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk

Rumah Tangga dalam uraian tentang tata cara dan mekanisme

penanganan pengaduan kepesertaan subsidi tarif tenaga listrik untuk

rumah tangga miskin dan tidak mampu Angka 7 (tujuh) Huruf (E) , yaitu

kecamatan dapat mengunduh hasil pengaduan dari website:

subsidi.djk.esdm.go.id untuk disampaikan kerumah tangga pengadu.

Hasil pengaduan tersebut tidak diterima oleh pengadu sehingga pengadu

tidak mendapatkan informasi hasil pengaduan atau akses informasi untuk

mengetahui hasil pengaduan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan

perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 3 Huruf D Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi.

Konsumen yang telah melakukan pengaduan beberapa ada yang

bertanya ke ketua RT/RW dan kelurahan, namun ketua RT/RW dan

Kelurahan tidak mengetahui hasil laporan tersebut, dan

pengadu/konsumen tidak mencari informasi dengan bertanya/datang

kekantor Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi dan PT PLN setempat

untuk pengecekkan hasil laporan pengaduan. Kantor Desa/Kelurahan

tidak memiliki akses yang terhubung langsung dengan hasil penetapan

penerima subsidi, sehingga ketua RT/RW dan Kelurahan ditanya tentang

8 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralKelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, PT PLN (Persero),Petunjuk Teknis Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran, h.33-36, dikutip darihttp://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/finalisasi%20juknis%20lampiran%20SE.pdfpada 8 Agustus 2018.

72

hasil laporan pengaduan tidak bisa memberikan jawaban. Terdapat

beberapa pengadu yang tidak mencari informasi terkait laporan

pengaduan setelah melakukan pengaduan.

Pihak Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi tidak memberikan

hasil laporan pengaduan kepada pengadu yang mana bisa disampaikan

kekantor Desa/Kelurahan untuk disampaikan ke ketua RT/RW untuk

diberikan ke pengadu yang bersangkutan. Hubungan Kelurahan dalam hal

pengaduan kepesertaan subsidi, yaitu menyerahkan data pengaduan

kekantor Kecamatan, dan kantor Kecamatan menginput datanya ke

aplikasi. Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Provinsi mempunyai akses

terkait hasil laporan namun akses memonitoring hasil laporan tidak

diketahui atau kurang informasi terkait hal tersebut. Sehingga setelah

Kecamatan menginput terhenti sampai bukti penginputan berupa tanda

terima pengaduan kepesertaan subsidi listrik untuk rumah tangga.

Mekanisme memperoleh informasi berdasarkan Pasal 22 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik, yaitu setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan

permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik

terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau

menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya

kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan

sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini konsumen / pengadu dapat

meminta laporan hasil pengaduan subsidi karena bukan merupakan

informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain tidak sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen, yaitu

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi, konsumen juga berhak mendapatkan pembinaan

73

dan pendidikan sesuai dengan Huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen tidak

mendapatkan pembinaan atau pendidikan berupa penginformasian terkait

pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, masih terdapat beberapa konsumen

yang tidak mengetahui pemberian subsidi untuk konsumen daya 450 VA

masih seluruhnya disubsidi dan daya 900 VA bagi konsumen miskin dan

tidak mampu yang terdata dalam data BDT milik TNP2K.

Konsumen/pengadu setelah melakukan pengaduan tidak mengetahui

tahap selanjutnya untuk memperoleh hasil laporan pengaduan berupa

informasi terhadap status berhak menerima subsidi, tidak berhak atau

masih dalam proses.

C. Mekanisme Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik

Bagi konsumen mampu berdaya listrik 900 VA (R-1/900 VA-RTM)

berdasarkan Pasal 1 Butir (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016

Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah

Tangga ialah konsumen rumah tangga pengguna daya 900 VA yang tidak

termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu. Berdasarkan Pasal 3

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, yaitu terhadap konsumen

PT PLN (Persero) golongan rumah tangga daya 900 VA yang tidak terdapat

dalam data terpadu, PT PLN (Persero) wajib menyesuaikan tarif tenaga listrik

menjadi tenaga listrik konsumen golongan rumah tangga daya 900 VA-RTM.

Penyesuaian tarif dilakukan per-dua bulan secara tiga tahap, yaitu 1

Januari, 1 Maret dan 1 Mei 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM

Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik untuk

keperluan rumah tangga sebagai berikut:

74

Berlaku mulai 1 Januari 2017 – 28 Februari 2017

Gol Tarif

/ Batas

Daya

Reguler

PrabayarBiaya Beban

(Rp/Kva/bulan)

Biaya Pemakaian

(Rp/kWh)

R-1/TR

s.d 450

VA

11.000 Blok I: 0 s.d. 30 kWh =

169

Blok II: diatas 30 kWh s.d.

60 kWh = 360

Blok III: diatas 60 kWh =

495

415

Gol Tarif /

Batas

Daya

Reguler

PrabayarBiaya Beban

(Rp/Kva/bulan)

Biaya Pemakaian

(Rp/kWh)

R-1/TR

s.d 450

VA

11.000 Blok I: 0 s.d. 30 kWh = 169

Blok II: diatas 30 kWh s.d.

60 kWh = 360

Blok III: diatas 60 kWh =

495

415

R-1 / TR

900 VA

20.000 Blok I: 0 s.d. 20 kWh = 275

Blok II: diatas 20KWh s.d.

60 kWh = 445

Blok III: diatas 60 kWh =

495

605

R-1 / TR

900 VA-

RTM

26.000 Blok I: 0 s.d. 20 KWh =

360

Blok II: diatas 20 kWh s.d.

60 kWh = 582

Blok III: diatas 60 kWh =

692

791

75

R-1 / TR

900 VA

20.000 Blok I: 0 s.d. 20 kWh =

275

Blok II: diatas 20KWh s.d.

60 kWh = 445

Blok III: diatas 60 kWh =

495

605

R-1 / TR

900 VA-

RTM

34.000 Blok I: 0 s.d. 20 KWh =

470

Blok II: diatas 20 kWh s.d.

60 kWh = 761

Blok III: diatas 60 kWh =

1.014

1.034

Berlaku mulai 1 Maret 2017 – 30 April 2017

Gol Tarif

/ Batas

Daya

Reguler

PrabayarBiaya Beban

(Rp/Kva/bulan)

Biaya Pemakaian

(Rp/kWh)

R-1/TR

s.d 450

VA

11.000 Blok I: 0 s.d. 30 kWh =

169

Blok II: diatas 30 kWh s.d.

60 kWh = 360

Blok III: diatas 60 kWh =

495

415

R-1 / TR

900 VA

20.000 Blok I: 0 s.d. 20 kWh =

275

Blok II: diatas 20KWh s.d.

60 kWh = 445

Blok III: diatas 60 kWh =

495

605

R-1 / TR

900 VA-

RTM

*) 1.352 1.352

76

Catatan:

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM)

RM 1 + 40 (jam Nyala) x Daya Tersambung (Kva) x Biaya Pemakaian

Berlaku mulai 1 Mei 2017.

Besaran subsidi listrik yang diterima oleh konsumen dengan 450 VA dan

900 VA miskin dan tidak mampu tergantung jumlah pemakaian energi

listriknya. Secara rata-rata konsumen rumah tangga daya 450 VA

mendapatkan subsidi sebesar Rp. 80.000,00 tiap konsumen per bulan,

sedangkan konsumen rumah tangga daya 900 VA rata-rata mendapatkan Rp.

90.000,00 per konsumen tiap bulan.9 Dikutip dari diskusi yang dilakukan

antara Hendra Iswahyudi (Direktur Pembinaan Pengusahaan

Ketenagalistrikan) yang menjadi pembicara dalam diskusi di iRadio Network

(iRadio 89,6FM) pada Rabu (8/8/2018) dengan Kepala Divisi Niaga PT PLN

(Persero) Yuddy Setyo Wicaksono dengan tema "Tarif Tidak Naik, Subsidi

Bagaimana?” bahwa setelah penyesuaian tarif tahap III (Mulai 1 Mei 2017

hingga 2018) tidak ada perubahan tarif listrik, berikut kutipannya:

“Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan bahwa tidak ada perubahantarif listrik sepanjang tahun 2017 yang lalu. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya belimasyarakat, daya saing industri, serta kestabilan perekonomian. Demikian juga hinggatriwulan tiga 2018 telah ditetapkan sama, meskipun terdapat kenaikan harga energiprimer seperti harga batubara, harga minyak dunia, dan lainnya. Pemerintah akanmenambah subsidi yang diberikan kepada PLN sebagai kompensasinya, agar keuanganPLN tetap sehat dan tetap bisa menyediakan listrik untuk masyarakat”.10

Konsumen diatas daya 900 VA yang ingin terdaftar sebagai penerima

listrik bersubsidi berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) sampai dengan Ayat (5)

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme

Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, yaitu:

9Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Kelompok Kerja Pengelola DataProgram Penanganan Fakir Miskin, PT PLN, Tanya Jawab Pelaksanaan Kebijakan Subsidi ListrikTepat Sasaran, h. 5, diakses darihttp://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Tanya%20Jawab%20Lampiran%20Juknis.pdf pada 14 Agustus 2018.

10 “Tarif Tidak Naik, Subsidi Bagaimana?”, Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia, diupload pada 9 Agustus 2018, diakses dari https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/tarif-tidak-naik-subsidi-bagaimana pada 14 Agustus2018.

77

a. Konsumen PT PLN (Persero) golongan rumah tangga dengan daya 1300

VA keatas yang terdapat dalam data terpadu dengan menerima subsidi

tarif tenaga listrik setelah melakukan penurunan daya menjadi daya 450

VA atau daya 900 VA.

b. Penurunan daya dilaksanakan setelah konsumen PT PLN (Persero)

golongan rumah tangga dengan daya 1300 VA keatas sebagaimana

dimaksud pada Ayat (3) mengajukan permohonan penurunan daya

kepada PT PLN (Persero)

c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), PT PLN

(Persero) wajib melayani permohonan penurunan daya sesuai dengan

ketentuan di PT PLN (Persero).

D. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat

Sasaran (SLTS)

Pengawasan pelaksanaan kebijakan SLTS dibantu oleh tiga Kementerian,

yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, dan Kementerian

Sosial. Mekanisme pemberian subsidi listrik diatur dalam Peraturan Menteri

ESDM Nomor 29 Tahun 2016. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah

menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 671/4809/SJ tanggal

16 Desember 2016, tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam

Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Pengawasan terhadap pemberian subsidi listrik dilakukan secara bertahap,

yaitu:

1. Konsumen terdata dalam data BDT milik TNP2K

TNP2K memberikan data BDT kepada Kementerian ESDM /

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan diproses oleh PT PLN untuk

dilakukan pencocokkan data lapangan. Pengawasan yang dilakukan bagi

konsumen daya 450 VA dan 900VA miskin dan tidak mampu (terdata

dalam data BDT) berupa pencocokkan data lapangan oleh PT PLN

(Persero) berdasarkan data dari TNP2K dengan data pelanggan PLN dan

hasilnya diinput kesistem atau aplikasi yang dimiliki oleh PT PLN yang

selanjutnya oleh akan disahkan sebagai daftar calon penerima subsidi. ID

78

pelanggan (IDPEL) akan ditandai dalam sistem yang dimiliki oleh PT PLN

(Persero) sebagai penerima subsidi.

2. Konsumen diluar data BDT

Pelanggan PLN yang ingin menerima subsidi dapat mengajukan

pengaduan dikantor Desa/Kelurahan untuk mengisi formulir kepengaduan

kepesertaan subsidi listrik. Desa/Kelurahan akan menyerahkan data

rekapitulasi kekantor Kecamatan untuk diinput ke

http://subsidi.djk.esdm.go.id. Proses validasi melibatkan Kementerian

Sosial dalam pencocokkan data pengaduan dengan data keikutsertaan

kartu perlindungan sosial, dan pencocokkan dengan data milik TNP2K

yang menjadi data penetapan penerima subsidi. Maka akan diketahui data

konsumen tersebut terdata dalam data BDT atau tidak terdata dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Terdata dalam data BDT

PT PLN akan melakukan pencocokkan lapangan dan menginput

kesistem atau aplikasi yang dimiliki oleh PT PLN (Persero). ID

pelanggan (IDPEL) pengadu akan diberikan penanda (flagging) pada

sistem AP2T. Apabila sebelumnya belum disubsidi namun setelah

melakukan pengaduan ternyata terdata maka kelebihan pembayaran

rekening listrik sebelum disubsidi akan dikembalikan melalui

pengurangan pembayaran listrik setelah terdata sebagai penerima

subsidi

b. Tidak terdata dalam data BDT milik TNP2K

Konsumen pengadu tidak akan diberikan subsidi dan akan

dilakukan penyesuaian tarif listrik secara bertahap yang dilakukan 3

(tiga) tahap per dua bulan mulai 1 Januari, 1 Maret dan 1 Mei 2017.

Hasil laporan pengaduan akan diberitahukan kepada pengadu.

Pengawasan hasil pengaduan dapat dimonitoring oleh kantor Kecamatan,

Kota/Kabupaten dan Provinsi karena memiliki akses untuk memonitoring hasil

pengaduan untuk diberitahukan kepada kantor Desa/Kelurahan dan diberikan

kepada konsumen pengadu. Konsumen pengadu juga dapat meminta

79

pengecekkan kepada PT PLN (Persero) setempat menggunakan NIK, namun

tidak dapat meminta pemberian subsidi oleh PT PLN (Persero) karena PT PLN

(Persero) tidak mempunyai kewenangan penetapan data penerima subsidi.

Pengawasan Kementerian Sosial dalam hal ini pencocokkan data

konsumen yang terdata dalam data BDT milik TNP2K, data pengaduan

kepesertaan subsidi yang dilakukan melalui kantor Desa/Kelurahan

dicocokkan dengan data keikutsertaan kartu perlindungan sosial yang

diterbitkan oleh Pemerintah. Pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri

dalam ini proses administrasi atau pengaduan kepesertaan subsidi dilakukan

melalui kantor Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi

yang merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini

Pemerintah Daerah.

80

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Mekanisme pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga telah diatur

dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian

Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga. Pemberian subsidi

bagi konsumen terdata dalam data BDT milik TNP2K, diluar data BDT

dan terdata namun tidak berhak sebagai berikut:

a. Terdata dalam data BDT milik TNP2K

Data BDT memuat data konsumen daya 450 VA (masih disubsidi

seluruhnya) dan 900 VA miskin dan tidak mampu. Daya 900 VA

terdapat penggolongan subsidi (900 VA miskin dan tidak mampu, dan

900 VA – RTM). Bagi konsumen yang terdata dalam data BDT maka

akan menerima subsidi tanpa harus melakukan pengaduan dikantor

Desa/Kelurahan. PT PLN (Persero) akan melakukan pencocokkan

lapangan berdasarkan data milik TNP2K dengan data pelanggan PLN.

b. Diluar data BDT milik TNP2K

Konsumen yang ingin mengajukan permohonan subsidi listrik

dilakukan melalui kantor Desa/Kelurahan yang akan diproses

kekantor Kecamatan atau Kota/Kabupaten untuk diinput datanya ke

website http://subsidi.djk.esdm.go.id. Proses validasi melibatkan

Kementerian Sosial dalam hal pencocokkan data pengadu dengan data

keikutsertaan kartu perlindungan sosial yang diterbitkan oleh

Pemerintah, pencocokkan data yang dimiliki oleh TNP2K dan

pencocokkan data pelanggan PT PLN (Persero). Apabila terdata maka

akan diberikan subsidi dengan pengurangan tagihan rekening listrik

pada bulan setelah terdata dalam penerima subsidi, pengurangan

81

tagihan rekening listrik berdasarkan kelebihan pembayaran saat

sebelum disubsidi. Apabila tidak terdata maka hasil laporan

pengaduan akan diberitahukan kepada pengadu.

c. Terdata dalam data BDT milik TNP2K namun tidak berhak

(konsumen mampu)

Konsumen mampu yang terdata dalam data BDT milik TNP2K

akan dilakukan penyesuaian tarif secara bertahap, dilakukan 3 (tiga)

tahap tiap 2 (dua) bulan mulai 1 Januari, 1 Maret dan 1 Mei 2017

hingga tarif keekonomian seharusnya. Konsumen dengan daya 1300

VA dan daya keatas lainnya yang terdata dapat melakukan penurunan

daya menjadi daya 450 VA atau 900 VA miskin dan tidak mampu

untuk mendapatkan subsidi.

2. Peran antar instansi terkait pelaksanaan pemberian subsidi listrik terdapat

tiga Kementerian yang bekerjasama sebagai berikut:

a. Kementerian ESDM menerima data BDT dari TNP2K. Kementerian

ESDM memerintahkan PT PLN (Persero) untuk melakukan

pencocokkan data lapangan berdasarkan data dari TNP2K untuk

diinput keaplikasi e-DISON. PT PLN (Persero) dan Kementerian

ESDM tidak mempunyai kewenangan dalam penetapan data penerima

subsidi

b. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini kantor Desa/Kelurahan,

Kecamatan, Kota/Kabupaten, dan Provinsi bertugas untuk melakukan

pendataan dalam data rekapitulasi kepengaduan kepesertaan,

menginput ke http://subsidi.djk.esdm.go.id dan memonitoring hasil

pengaduan.

c. Kementerian Sosial dalam hal ini bekerjasama dengan Kementerian

ESDM dan Kementerian Dalam Negeri terkait pencocokkan data

konsumen dalam keikutsertaan kartu perlindungan sosial yang

diterbitkan oleh Pemerintah seperti Program Keluarga Harapan

(PKH), beras miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ peserta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan

82

Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek),

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan

lain-lain.

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan SLTS merupakan kerjasama

antara ketiga Kementerian yang telah disebut pada kesimpulan kedua

diatas. Pengawasan dimasing-masing Kementerian tidak dapat dipisahkan

atau saling berkesinambungan sebagai berikut:

a. Pengawasan oleh Kementerian Sosial berupa pencocokkan data

pengadu pelanggan PLN dan data BDT milik TNP2K dengan data

keikutsertaan dalam kartu perlindungan sosial yang diterbitkan oleh

Pemerintah

b. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam

hal ini Pemerintah Daerah melalui pengaduan kepesertaan subsidi

dikantor Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi.

Kantor Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi memiliki akses

memonitoring atau pengawasan terhadap hasil laporan pengadu

karena diberikan username login untuk penginputan sekaligus

memonitoring ataupun memonitoring atau melakukan pengawasan

saja terhadap hasil laporan pengaduan

c. Kementerian ESDM dalam hal ini yang menerima data BDT tahun

2015 dari TNP2K yang mana data tersebut menjadi penetapan data

penerima subsidi yang memuat data konsumen daya 450 VA dan 900

VA miskin dan tidak mampu. Kementerian ESDM melakukan

pengawasan dengan memerintahkan PT PLN (Persero) Pusat hingga

ULP untuk melakukan pencocokkan data lapangan berdasarkan data

BDT dari TNP2K dengan data pelanggan PLN dan menginputnya ke

aplikasi e-DISON yang dimiliki oleh PT PLN (Persero).

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dengan ini peneliti dapat

mengemukakan rekomendasi, yaitu:

83

1. Perlu pembaharuan data BDT oleh TNP2K yang menjadi data penetapan

penerima subsidi, yaitu untuk daya 450 VA dan 900 VA miskin dan tidak

mampu. Dikarenakan keadaan kondisi sosial pelanggan PLN pasti

mengalami perubahan

2. Pemberian informasi kepada konsumen terkait kebijakan SLTS bahwa

untuk 450 VA masih seluruhnya disubsidi dan 900 VA terdapat

penggolongan subsidi dan non subsidi karena masih terdapat konsumen

yang tidak mengetahui masih adanya subsidi listrik

3. Pemberian pendidikan berupa informasi atau akses untuk memperoleh

informasi kepada konsumen untuk mengetahui status hasil laporan

pengaduan

4. Penjelasan tambahan dalam peraturan perundang-undangan terkait

pelaksanaan kebijakan SLTS tentang pemberian informasi hasil laporan

pengaduan kepada konsumen pengadu oleh pihak yang mempunyai akses

terhadap hasil laporan pengaduan

84

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Alimin dan Muhammad. Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam EkonomiIslam. Yogyakarta: BPFE, 2004. dalam Zulham. Hukum PerlindunganKonsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. PedomanPenelitian Skripsi. Jakarta: FSH, 2017.

Hadjon, Philipus. M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987.

Kusumaatmadja, Mochtar., & Sidharta, Arief. Pengantar Ilmu Hukum SuatuPengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung:P.T. Alumni, 1999.

Marzuki, Peter. Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005. dalam FajarND, Mukti, dan Achmad, Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Miru, Ahmadi, & Yodo, Sutarman. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarra: PTRaja Grafindo Persada, 2004.

Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: DiaditMedia, 2002.

Nugraheni, Dea Melina.Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik AtasPemadaman Listrik Oleh PT PLN (Persero) Ditinjau Dari Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Skripsi S1Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008.

Purba, A. Z. Perlindungan Konsumen: Sendi-sendi Pokok Pengaturan, 1982.

Purwosutjipto, H. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1. Jakarta:Djambata, 1985. dalam Hadhikusuma, R. S., & Sumantoro. Pengertian PokokHukum Perusahaan. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka,1976. Dalam Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013.

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 2000.

Saliman, Abdul R, dkk. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus.Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

85

Samsul, Inosentius. Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan TanggungJawab Mutlak. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UniversitasIndonesia, 2004.

Shofie, d. Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi. Jakarta: GhaliaIndonesia, 2002.

Siahaan, N. H. T. Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk.Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005.

Sibadalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: CitraAditya Bakti, 2014.

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2010.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.

Toar, Agnes. M. Tanggung Jawab Produk, Sejarah Dan Perkembangannya DiBerbagai Negara. Ujung Pandang: DKIH Belanda, 1988.

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Lembaran Negara RITahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. LembaranNegara RI Tahun 2007 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor5052.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran NegaraNomor 4846.

Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 29 Tahun 2016 Tentang MekanismePemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga. Berita NegaraRI Tahun 2016 Nomor 1566.

Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga ListrikYang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). BeritaNegara Tahun 2016 Nomor 1565.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanandan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PTPerusahaan Listrik Negara (Persero). Berita Negara Tahun 2017 Nomor 485.

86

Situs dan Dokumen Dari Internet

Anggita Rezki Amelia, Anggita. “Pemerintah Tetap Memberikan Subsidi ListrikSesuai Amanat UU”. katadata.co.id/konten/2017/06/24.https://katadata.co.id/opini/2017/06/24/subsidi-listrik-lebih-banyak-dinikmati-orang-mampu.

BEM KEMA FEB UNPAD 2017 KABINET HARMONI, “Subsidi Listrik, MasihTepatkah?”. Jakarta: 1 Mei 2017. http://bem-s1.fe.unpad.ac.id/subsidi-listrik-masih-tepatkah/.

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementrian Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Penyusunan APBN. Informasi APBN 2018 (PemantapanPengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi YangBerkeadilan), Jakarta: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat JenderalAnggaran, 6 Desember 2017. Juga dapat diunduh padahttps://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf.

Direktoral Jenderal Ketenagalistrikan, Kementrian Energi dan Sumber DayaMineral. Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Daya 900VA. Jakarta: Kementrian ESDM, Ditjen Ketenagalistrikan, Januari 2017. Jugadapat diunduh pada https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-kebijakan-subsidi-listrik-tepat-sasaran-rumah-tangga-daya-900-va.pdf.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan FakirMiskin PT PLN (Persero). Buku Tanya Jawab Pelaksanaan KebijakanSubsidi Listrik Tepat Sasaran. Juga dapat diunduh padahttp://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Tanya%20Jawab%20Lampiran%20Juknis.pdf

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kelompok Kerja Pengelola DataTerpadu Program Penanganan Fakir Miskin, PT PLN (Persero), DirektoratJenderal Ketenagalistrikan. Petunjuk Teknis Kebijakan Subsidi Listrik TepatSasaran. Juga dapat diunduh padahttp://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/finalisasi%20juknis%20lampiran%20SE.pdf.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Tarif TidakNaik, Subsidi Bagaimana?. Diupload pada 9 Agustus 2018.https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/tarif-tidak-naik-subsidi-bagaimana.

Nugraheni, Rivia, dkk. Perlindungan Konsumen Listrik PT PLN (Persero)Terhadap Harga Listrik Yang Wajar. Diponegoro Law Journal, Volume 6,Nomor 1, 2017. Juga dapat diunduh padahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/.

87

PT PLN (Persero). Penerapan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Bagi Konsumen R-1/900 VA. Juga dapat diunduh padahttp://www.djk.esdm.go.id/pdf/Coffee%20Morning/November%202016/3.%20Penerapan%20Subsidi%20Listrik%20Tepat%20Sasaran%20Bagi%20Konsumen%20R-1900%20VA.pdf.

Sekretariat Wakil Presiden RI, Tim Nasional Percepatan PenanggulanganKemiskinan (TNP2K),. Kesiapan Data Dalam Memberikan Subsidi ListrikTepat Sasaran.http://tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Paparan%202_TNP2K_Kesiapan%20Data%20Dalam%20Pemberian%20Subsidi%20Listrik%20Tepat%20Sasa...-1.pdf

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tanya Jawab Umum Basis

Data Terpadu. Juga dapat diunduh pada http://bdt.tnp2k.go.id/tanyajawab

88

LAMPIRAN

Formulir Rekapitulasi Desa/Kelurahan

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/kelurahan :

Jumlah Dusun/RW/Lingkungan :

Nama KepalaRumah Tangga

Nomor Induk

Kependudukan(NIK)

Pelanggan

PLN( Ya / Tidak)

Jenis

PengaduanKeterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

Keterangan: Isian Kolom 41. Permohonan sambungan listrik baru dengan tarif bersubsidi2. Permohonan menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi3. Permohonan tidak menjadi pelanggan tarif listrik bersubsidi

Keterangan dalam rekapitulasi diatas dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untukmemenuhi kebutuhan pemerintah.

Kepala Desa/Lurah(*)

tanda tangan & stempel

( )Catatan: *) Coret yang tidak sesuai

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADUANDesa/Kelurahan …………….…, Kecamatan ……………………… Kabupaten/Kota

………………………….

Pada tanggal ……. - …… bulan …..…. tahun 2017 telah diserahterimakan ……….. pengaduankepesertaan subsidi listrik rumah tangga.Demikian berita acara ini di buat untuk digunakan sebagai pertimbangan Pemerintah dalampelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Kepala Desa/Lurah ……………………..

(Nama Terang)

Lampiran:Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Untuk Rumah TanggaCatatan: Berita acara ini dibuat rangkap 2:Lembar 1 untuk PLN & Lembar 2 untuk arsip desa/kelurahan

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA …USULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK

TEPAT SASARANDesa …………….…, Kecamatan ………………………

Kabupaten/Kota ………………………….

Pada tanggal …..…bulan …..…….. tahun 2017 telah diusulkan rumah tangga penerima subsidi

listrik di desa……………..… berdasarkan Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik

Tepat Sasaran sebagaimana daftar terlampir.Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai pertimbangan Pemerintah dalampelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

1. Kepala Desa ……………… (………………..)2. Ketua BPD………… (………………..)

3. Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa…………… (………………..)

DAFTAR NAMAUSULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK

TEPAT SASARAN

NO NAMA RT/RW

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

Pimpinan Musyawarah Desa

Ttd

(Ketua BPD)

Data Rekapitulasi Kepengaduan Kepesertaan Subsidi istrik Bulan Januari

2017 (Kelurahan Curug)

Lampiran 2

Formulir Rekapitulasi Kelurahan Curug

Kecamatan Bojongsari Kota Depok

Formulir Rekapitulasi Kelurahan

Provinsi : Jawa Barat-p

Kabupaten / Kota : Depok

Kecamatan : Bojongsari

Kelurahan : Curug

Jumlah RW : 13 RW

NoNama Kepala

RumahTangga

Nomor IndukKependudukan

(NIK)

PelangganPLN

(Ya/Tidak)Jenis Pengaduan KET

1 2 3 4 5

1 JamhuriAnazar

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

2 Martin Surya Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

3 Sutinah Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

4 FentiTresnawati

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

5 Jaerusdi Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

6 Haryono Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

7 Supardi Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

8 Edi Sumaryana Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

9 Darwi Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

10 Otam Rustam Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

11 Hj. Zulyati Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

12 Weniyah Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

13 TitinSupriyatin

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

14 Maswanih Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

15 H.HamdanB.Neman

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

16 Hidayatullah Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

17 Mawi Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

18 Hj.Munawaroh

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

19 Resman Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

20 Syehabudin Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

NoNama Kepala

RumahTangga

Nomor IndukKependudukan

(NIK)

PelangganPLN

(Ya/Tidak)Jenis Pengaduan KET

1 2 3 4 5

21 Mursanih Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

22 BarkahSantoso Edi

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

23 H.Mardani Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

24 Nuriman Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

25 Pendi Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

26 Dasar AdiPrayitno

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

27 Karman Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

28 Apen Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

29 Teja Karyadi Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

30 Dulhalim Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

31 Marup Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

32 SyamsulPadilah

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

33 Toni Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

34 Sayati Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

35 Agus Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

36 Marpudin Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

37 Nahadi Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

38 Mahmud Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

39 Mardanih Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

40 Irmawati Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

41 Sairin Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

42 Nusad Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

43 Margani Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

44 Jaya Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

45 Wandi Efendi Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

Lampiran 3

Formulir Berita Acara Serah Terima Pengaduan dari Desa/Kelurahan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADUAN

Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari kota Depok.

Pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2017 telah diserahterimakan 45 ( Empat

Puluh Lima ) berkas pengaduan kepesertaan subsidi listrik rumah tangga.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai pertimbangan

Pemerintah dalam pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Lurah Curug

JUANDA, SHNIP.1964120320021001

Lampiran :

- Formulir Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Catatan :

- Berita Acara ini dibuat rangkap 2.

- Lembar 1 untuk PLN & lembar 2 untuk arsip Kelurahan Curug.

LAMPIRAN 5

Daftar Nama

Usulan Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

DAFTAR NAMAUSULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN.

NO NAMA RT / RW

1 Jamhuri Anazar

2 Martin Surya

3 Sutinah

4 Fenti Tresnawati

5 Jaerusdi

6 Haryono

7 Supardi

8 Edi Sumaryana

9 Darwi

10 Otam Rustam

11 Hj. Zulyati

12 Weniyah

13 Titin Supriyatin

14 Maswanih

15 H.Hamdan B.Neman

16 Hidayatullah

17 Mawi

18 Hj.Munawaroh

19 Resman

20 Syehabudin

21 Mursanih

22 Barkah Santoso Edi

23 H.Mardani

24 Nuriman

25 Pendi

26 Dasar Adi Prayitno

27 Karman

28 Apen

29 Teja Karyadi

30 Dulhalim

NO NAMA RT / RW

31 Marup

32 Syamsul Padilah

33 Toni

34 Sayati

35 Agus

36 Marpudin

37 Nahadi

38 Mahmud

39 Mardanih

40 Irmawati

41 Sairin

42 Nusad

43 Margani

44 Jaya

45 Wandi Efendi

Pimpinan Musyawarah Kelurahan

....................................

Data Rekapitulasi Kepengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Bulan Februari

2017 (Kelurahan Curug)

Lampiran 2

Formulir Rekapitulasi Kelurahan Curug

Kecamatan Bojongsari Kota Depok

Formulir Rekapitulasi Kelurahan

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Depok

Kecamatan : Bojongsari

Kelurahan : Curug

Jumlah RW : 13 RW

NoNama Kepala

RumahTangga

Nomor IndukKependudukan

(NIK)

PelangganPLN

(Ya/Tidak)Jenis Pengaduan KET

1 2 3 4 5 6

1 ULUNGMASDA

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

2 MUHAMMAD NURDIN

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

3 SYARIEFHIDAYATULLAH

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

4 MUHASRORI

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

5 FIRDAUS Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

6 kHOIRULLAH

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

7 Ma’MUN Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

8 ABDULKARIM

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

9 SAE’AN Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

10 MUHAMMAD YUSUF

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

11 ASRORI Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

12 NURIN Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

13 SITI AISAH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

14 NURJAYA Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

15 GUNAWAN.S

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

16 SUNGKONO Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

17 EENG HERUSUKMA

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

18 FALAHUDIN Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

19 MULYADI Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

20 ACHAMADSUPRIYADI

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

NoNama Kepala

RumahTangga

Nomor IndukKependudukan

(NIK)

PelangganPLN

(Ya/Tidak)Jenis Pengaduan KET

1 2 3 4 5 6

21 MUHAMADZAINILABIDIN

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

22 MASUM Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

23 SUPRIYADI Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

24 MARTA Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

25 MANSYUR Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

26 BADRUDIN Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

27 MURSALIH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

28 SUGITO Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

29 DARUSSALAM

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

30 SLAMETWAHYONO

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

31 NAWIDIH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

32 HASBULLOH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

33 SAAR Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

34 ROHIDIN Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

35 ASMAT Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

36 SUWARDI Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

37 ANDIRYAH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

38 NANI Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

39 SUPANDI Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

40 DANIH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

41 DONO Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

Lampiran 3

Formulir Berita Acara Serah Terima Pengaduan dari Desa/Kelurahan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADUAN

Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari kota Depok.

Pada tanggal 28 bulan Februari 2017 telah diserahterimakan 41 ( Empat Puluh

Satu ) berkas pengaduan kepesertaan subsidi listrik rumah tangga.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai pertimbangan

Pemerintah dalam pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Lurah Curug

JUANDA, SHNIP.1964120320021001

Lampiran :

- Formulir Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Catatan :

- Berita Acara ini dibuat rangkap 2.

- Lembar 1 untuk PLN & lembar 2 untuk arsip Kelurahan Curug

LAMPIRAN 5

Daftar Nama

Usulan Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

DAFTAR NAMAUSULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN.

NO NAMA RT / RW

1 ULUNG MASDA

2 MUHAMMAD NURDIN

3 SYARIEF HIDAYATULLAH

4 MUH ASRORI

5 FIRDAUS

6 kHOIRULLAH

7 Ma’MUN

8 ABDUL KARIM

9 SAE’AN

10 MUHAMMAD YUSUF

11 ASRORI

12 NURIN

13 SITI AISAH

14 NURJAYA

15 GUNAWAN.S

16 SUNGKONO

17 EENG HERU SUKMA

18 FALAHUDIN

19 MULYADI

20 ACHAMAD SUPRIYADI

21 MUHAMAD ZAINIL ABIDIN

22 MASUM

23 SUPRIYADI

24 MARTA

25 MANSYUR

26 BADRUDIN

27 MURSALIH

28 SUGITO

29 DARUSSALAM

30 SLAMET WAHYONO

31 NAWIDIH

32 HASBULLOH

33 SAAR

34 ROHIDIN

35 ASMAT

36 SUWARDI

37 ANDIRYAH

38 NANI

39 SUPANDI

40 DANIH

41 DONO

Pimpinan Musyawarah Kelurahan

....................................

Rekapitulasi Data Subsidi Listrik Bulan Maret 2018 (Kelurahan Curug)

Lampiran 2

Formulir Rekapitulasi Kelurahan Curug

Kecamatan Bojongsari Kota Depok

Formulir Rekapitulasi Kelurahan

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Depok

Kecamatan : Bojongsari

Kelurahan : Curug

Jumlah RW : 13 RW

No

Nama Kepala

Rumah

Tangga

Nomor Induk

Kependudukan

(NIK)

Pelangga

n PLN

(Ya/Tidak

)

Jenis Pengaduan KET

1 2 3 4 5 6

1 Siti Rohani Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

2 Nuri Indah

Sari

Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

3 Iyar Yuningsih Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

4 Titin Sutinah Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

5 Udin

Samsudin

Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

6 A.Mubih Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

7 Herman Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

8 H.Marta Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

9 Samsudin Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

10 Ahmaludin Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

11 Aminah Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

12 Warnih Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

13 Rodjichi Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

14 Nengsih Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

15 Neneng Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

16 Akhmad

Kausar

Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

17 Semad Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

18 Rojali Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

19 Saunah Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

20 Ramdhan Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

No

Nama Kepala

Rumah

Tangga

Nomor Induk

Kependudukan

(NIK)

Pelangga

n PLN

(Ya/Tidak

)

Jenis Pengaduan KET

1 2 3 4 5 6

21 Darji Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

22 Siti Maemunah Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

23 Jumiah Parso Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

24 Sigit Pramono Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

25 Saalih Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

26 Sukiman Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

27 Angkih

Hidayat

Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

28 Jani Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

29 Sumarno Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

30 Priyono Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

31 Dewi

Priyandini

Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

32 Bonin Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

33 Muhtar Salim Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

34 Adriansyah Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

35 Mohamad

Fahmi

Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

36 Subur Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

37 Sunyoto Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

38 Abdul Rosad Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

39 Bambang

Irawan

Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

40 Sinah Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

41 Samsudin Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

42 Suwarta Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

43 Acep Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

44 Minah Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

45 Jamaludin Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

46 Juinah Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

47 Supriyadi Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

48 Romlih Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

No

Nama Kepala

Rumah

Tangga

Nomor Induk

Kependudukan

(NIK)

Pelangga

n PLN

(Ya/Tidak

)

Jenis Pengaduan KET

1 2 3 4 5 6

49 Saipul Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

50 Yusuf Amin Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

51 Siti Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

52 Muhammad

Rifat

Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

53 Omsah Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

54 Bunyamin Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

55 Ruslan Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

56 Rusli Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

57 Hendrik Pesik Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

58 Satiman Ya Permohonan menjadi

pelanggan tarif listrik

bersubsidi.

Lampiran 3

Formulir Berita Acara Serah Terima Pengaduan dari Desa/Kelurahan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADUAN

Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari kota Depok.

Pada tanggal 14 bulan maret tahun 2017 telah diserahterimakan 58 ( Lima

puluh delapan ) berkas pengaduan kepesertaan subsidi listrik rumah tangga.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai pertimbangan

Pemerintah dalam pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Lurah Curug

JUANDA, SH

NIP.

1964120320021001

Lampiran :

- Formulir Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Catatan :

- Berita Acara ini dibuat rangkap 2.

- Lembar 1 untuk PLN & lembar 2 untuk arsip Kelurahan Curug.

LAMPIRAN 5

Daftar Nama

Usulan Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

DAFTAR NAMA

USULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN.

NO NAMA RT / RW

1 Siti Rohani

2 Nuri Indah Sari

3 Iyar Yuningsih

4 Titin Sutinah

5 Udin Samsudin

6 A.Mubih

7 Herman

8 H.Marta

9 Samsudin

10 Ahmaludin

11 Aminah

12 Warnih

13 Rodjichi

14 Nengsih

15 Neneng

16 Akhmad Kausar

17 Semad

18 Rojali

19 Saunah

20 Ramdhan

21 Darji

22 Siti Maemunah

23 Jumiah Parso

24 Sigit Pramono

25 Saalih

26 Sukiman

27 Angkih Hidayat

28 Jani

29 Sumarno

30 Priyono

31 Dewi Priyandini

32 Bonin

33 Muhtar Salim

34 Adriansyah

35 Mohamad Fahmi

36 Subur

37 Sunyoto

38 Abdul Rosad

39 Bambang Irawan

40 Sinah

41 Samsudin

42 Suwarta

43 Acep

44 Minah

45 Jamaludin

46 Juinah

47 Supriyadi

48 Romlih

49 Saipul

50 Yusuf Amin

51 Siti

52 Muhammad Rifat

53 Omsah

54 Bunyamin

55 Ruslan

56 Rusli

57 Hendrik Pesik

58 Satiman

Pimpinan Musyawarah Kelurahan

....................................

Data Rekapitulasi Kepengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Bulan April

2017 (Kelurahan Curug)

Lampiran 2

Formulir Rekapitulasi Kelurahan Curug

Kecamatan Bojongsari Kota Depok

Formulir Rekapitulasi Kelurahan

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Depok

Kecamatan : Bojongsari

Kelurahan : Curug

Jumlah RW : 13 RW

NoNama Kepala

Rumah Tangga

Nomor IndukKependudukan

(NIK)

PelangganPLN

(Ya/Tidak)Jenis Pengaduan KET

1 2 3 4 5 6

1 sholehhudin Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

2 sunarya Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

3 nasri Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

4 Mujiyanti Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

5 Muhamad abdulsukur

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

6 wirja Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

7 Sopyan pauji Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

8 ROSIYAH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

9 SUTINI Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

10 ANAH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

11 MIDAH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

12 YUNUS Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

13 ROMELIH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

14 DEDI RUSDI Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

15 SARIPUDIN Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

16 ROJAK Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

17 SYAFRUDIN Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

18 SAMIH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

19 SAPRI Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

20 MAESAROH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

NoNama Kepala

Rumah Tangga

Nomor IndukKependudukan

(NIK)

PelangganPLN

(Ya/Tidak)Jenis Pengaduan KET

1 2 3 4 5 6

21 SUHENDRA Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

22 YULIANTI Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

23 RASIDI Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

24 MARGANA Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

25 JAMALUDIN Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

26 ARNAH Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

27 TRISNA YANTO Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

28 USNI TAMRIN Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

29 SYAHRIAL Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

30 ARIWIJAYA Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

31 MARI BONIN Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

32 TB.ADUNGMOCH SYODIK

Ya Permohonan menjadi pelanggantarif listrik bersubsidi.

Lampiran 3

Formulir Berita Acara Serah Terima Pengaduan dari Desa/Kelurahan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGADUAN

Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari kota Depok.

Pada tanggal 07 bulan April tahun 2017 telah diserahterimakan Tiga Puluh

Dua (32) berkas pengaduan kepesertaan subsidi listrik rumah tangga.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai pertimbangan

Pemerintah dalam pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Lurah Curug

JUANDA, SHNIP.1964120320021001

Lampiran :

- Formulir Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Catatan :

- Berita Acara ini dibuat rangkap 2.

- Lembar 1 untuk PLN & lembar 2 untuk arsip Kelurahan Curug.

LAMPIRAN 5

Daftar Nama

Usulan Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

DAFTAR NAMAUSULAN RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN.

NO NAMA RT / RW

1 sholehhudin

2 sunarya

3 nasri

4 Mujiyanti

5 Muhamad abdul sukur

6 wirja

7 Sopyan pauji

8 ROSIYAH

9 SUTINI

10 ANAH

11 MIDAH

12 YUNUS

13 ROMELIH

14 DEDI RUSDI

15 SARIPUDIN

16 ROJAK

17 SYAFRUDIN

18 SAMIH

19 SAPRI

20 MAESAROH

21 SUHENDRA

22 YULIANTI

23 RASIDI

24 MARGANA

25 JAMALUDIN

26 ARNAH

27 TRISNA YANTO

28 USNI TAMRIN

29 SYAHRIAL

30 ARIWIJAYA

31 MARI BONIN

32 TB.ADUNG MOCH SYODIK

Pimpinan Musyawarah Kelurahan

....................................

POSKO NASIONALPENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TANDA TERIMA

PENGADUANKEPESERTAANSUBSIDILISTRIKUNTUKRUMAHTANGGA

Pada Hari ini Selasa, Tanggal 14 Maret 2017 .Telah diterima PengaduanKepesertaan Subsidi Listrik Rumah Tangga.

No Pengaduan :

Nama : HENDRIK PESIK

Alamat : CURUG RAYA KELURAHAN CURUG

Desa/Kelurahan : CURUG

Kecamatan : BOJONGSARI

Kabupaten/Kota : KOTA DEPOK

Jenis :

Pengaduan

Permohonan Menjadi Pelanggan Tarif Listrik Bersubsidi

(Pelanggan)

No NIK :

Demikian Tanda Terima Pengaduan ini dibuat berdasarkan keadaan yangsebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kec. BOJONGSARI, 14 Maret 2017

Petugas Penerima Aduan

TOTO SUGIHARTO

POSKO NASIONALPENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TANDA TERIMA

PENGADUANKEPESERTAANSUBSIDILISTRIKUNTUKRUMAHTANGGA

Pada Hari ini Kamis, Tanggal 23 Maret 2017 .Telah diterima Pengaduan KepesertaanSubsidi Listrik Rumah Tangga.

No Pengaduan :

Nama : WARNIH

Alamat : JALAN RAYA CURUG KELURAHAN CURUG

Desa/Kelurahan : CURUG

Kecamatan : BOJONGSARI

Kabupaten/Kota : KOTA DEPOK

Jenis :

Pengaduan

Permohonan Menjadi Pelanggan Tarif Listrik Bersubsidi

(Pelanggan)

No NIK :

Demikian Tanda Terima Pengaduan ini dibuat berdasarkan keadaan yangsebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kec. BOJONGSARI, 23 Maret 2017

Petugas Penerima Aduan

TOTO SUGIHARTO

POSKO NASIONALPENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TANDA TERIMA

PENGADUANKEPESERTAANSUBSIDILISTRIKUNTUKRUMAHTANGGA

Pada Hari ini Kamis, Tanggal 23 Maret 2017 .Telah diterima Pengaduan KepesertaanSubsidi Listrik Rumah Tangga.

No Pengaduan :

Nama : AMINAH

Alamat : JALAN CURUG RAYA

Desa/Kelurahan : CURUG

Kecamatan : BOJONGSARI

Kabupaten/Kota : KOTA DEPOK

Jenis :

Pengaduan

Permohonan Menjadi Pelanggan Tarif Listrik Bersubsidi

(Pelanggan)

No NIK :

Demikian Tanda Terima Pengaduan ini dibuat berdasarkan keadaan yangsebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kec. BOJONGSARI, 23 Maret 2017

Petugas Penerima Aduan

TOTO SUGIHARTO

POSKO NASIONALPENGADUAN KEPESERTAAN SUBSIDI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TANDA TERIMA

PENGADUANKEPESERTAANSUBSIDILISTRIKUNTUKRUMAHTANGGA

Pada Hari ini Selasa, Tanggal 14 Maret 2017 .Telah diterima PengaduanKepesertaan Subsidi Listrik Rumah Tangga.

No Pengaduan :

Nama : MINAH

Alamat : KAMPUNG PONDOK KELURAHAN CURUG

Desa/Kelurahan : CURUG

Kecamatan : BOJONGSARI

Kabupaten/Kota : KOTA DEPOK

Jenis :

Pengaduan

Permohonan Menjadi Pelanggan Tarif Listrik Bersubsidi

(Pelanggan)

No NIK :

Demikian Tanda Terima Pengaduan ini dibuat berdasarkan keadaan yangsebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kec. BOJONGSARI, 14 Maret 2017

Petugas Penerima Aduan

TOTO SUGIHARTO

Foto Selama Penelitian Lapangan

Keterangan: Bersama ibu Dewi Anggraeni, S.AP

Keterangan: Keadaan luar rumah ibu Aminah

Keterangan: Keadaan luar rumah ibu Neneng

Keterangan: Bersama ibu Aminah dan ibu Nenengdidalam rumah ibu Neneng

Keterangan: Bersama ibu Asmi dan ibu Aminah didepanwarung ibu Asmi

Keterangan: Keadaan rumah ibu

Keterangan: Keadaan warung milik ibu Asmi

Keterangan: Ibu Warnih dan ibu Neneng dihalaman depanrumah ibu Warnih

Keterangan: Ibu Neneng dan ibu Warnih didalam rumahibu Warnih

Keterangan: Ibu Limi / istri dari bapak Alm. Sunarya

Keterangan: Tampak luar rumah ibu Limi / istri dari bapakAlm. Sunarya bersama ibu Neneng

Keterangan: Bersama ibu Nia dan anaknya(suami dari ibu Nia yaitu bapak Adi)

Keterangan: Bersama bapak Suhaeri

Keterangan: Bersama bapak Andi

Keterangan: Keadaan tampak depan rumah bapak Margani

Keterangan: Keadaan tampak depan rumah bapak Margani

Keterangan: Bapak Margani

Keterangan: Bapak Sanin

Keterangan: Tampak depan rumah bapak Sanin

Keterangan: Bersama bapak Mahar

Keterangan: Tampak depan rumah bapak Mahar

Keterangan: Rumah ibu Nuryana

Keterangan: Rumah ibu Nuryana

Keterangan: Foto keadaan luar rumah ibu Sukawati danBapak Syafei

Keterangan: Foto keadaan luar rumah ibu Sukawati danBapak Syafei

Keterangan: Bersama bapak Setiyo Budiono selaku KepalaHUMAS/PPID PT PLN (Persero) UPPP Depok

Keterangan: Hasil penginputan data dikantor Kecamatan

TANDA TERIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dian Nur Rizkiani

Instansi : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Jabatan : Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan telah menerima Salinan elektronik data individual dengan nama dan alamat dari DataTerpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan selaku penanggungjawab data, dengan inimenyatakan kesediaan sebagai berikut :

Setuju untuk menjaga integritas data yang diterima dan menggunakan data tersebut hanya untukkeperluan Program Penanggulangan Kemiskinan / Perlindungan Sosial.

Bersedia memenuhi kewajiban sebagai pengguna data sesuai ketentuan dalam PeraturanMenteri Sosial R.I No. 10 Tahun 2016, tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu ProgramPenanganan Fakir Miskin, dan Nota Kesepaham antara Pemohon dengan Kementerian Sosial R.Idan TNP2K, serta untuk melaporkan hasil pemanfaatan data yang diterima secara tertulis kepadaMenteri Sosial melalui Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan FakirMiskin.

Jakarta, 22 Oktober 2018

Formulir TANDA TERIMA yang sudah ditandatangani harap kirim kembali ke : KelompokKerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin SekretariatDirektorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Alamat : Jl. SalembaRaya no. 28, Jakarta Pusat 10430

Tel/Faks : 021-3161574

Surel : bdt@tnp2k.go.id

Keterangan Variabel PBDT 2015

No Nama Variabel Tingkat Keterangan

1. Kode wilayah Rumahtangga

2 digit pertama kode provinsi

2 digit berikutnya kode kabupaten/kota

3 digit berikutnya kode kecamatan

3 digit terakhir kode kecamatan

2. Nama provinsi Rumahtangga

-

3. Namakabupaten/kota

Rumahtangga

-

4. Nama kecamatan Rumahtangga

-

5. Namadesa/kelurahan/nigari

Rumahtangga

-

6. Jumlah anggotarumah tangga (ART)

Rumahtangga

-

7. Jumlah keluarga Rumahtangga

-

8. Status kesejahteraan(desil)

RumahTangga &Individu

1. Rumah Tangga/Individu dengan kondisikesejahteraan dengan 10% terendah

2. Rumah Tangga/Individu dengan kondisikesejahteraan antara 11% - 20% terendah

3. Rumah Tangga/Individu dengan kondisikesejahteraan antara 21% - 30% terendah

4. Rumah Tangga/Individu dengan kondisikesejahteraan antara 31% - 40% terendah

9. Status penguasaanbangunan tempattinggal yangditempati

Rumahtangga

1. Milik sendiri2. Kontrak/sewa3. Bebas sewa4. Dinas5. Lainnya

10. Status lahan tempattinggal yangditempati

Rumahtangga

1. Milik sendiri2. Kontrak/sewa3. Bebas sewa4. Dinas5. Lainnya

11. Luas lantai Rumahtangga

m2

12. Jenis lantai terluas Rumahtangga

1. Marmer/granit2. Keramik

3. Parket/vinil/permadani4. Ubin/tegel/teraso5. Kayu/papan kualitas tinggi6. Semen/bata merah7. Bambu8. Kayu/papan kualitas rendah9. Tanah10. lainnya

13. Jenis dinding terluas Rumahtangga

1. tembok2. plesteran anyaman bambu/kawat3. kayu4. anyaman bambu5. batang kayu6. bambu7. lainnya

14. Kondisi dinding Rumahtangga

1. bagus/kualitas tinggi2. jelek/kualitas rendah

15. Jenis atap terluas Rumahtangga

1. beton/genteng beton2. genteng keramin3. genteng metal4. genteng tanah liat5. asbes6. seng7. sirap8. bambu9. jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia10. lainnya

16. Kondisi atap Rumahtangga

1. bagus/kualitas tinggi2. jelek/kualitas rendah

17. Jumlah kamar tidur Rumahtangga

kamar

18. Sumber air minum Rumahtangga

1. air kemasan bermerk2. air isi ulang3. leding meteran4. leding eceran5. sumur terlindung6. sumur tak terlindung7. air sunga/danau/waduk8. air hujan9. lainnya

19. Cara memperoleh airminum

Rumahtangga

1. membeli eceran2. langganan3. tidak membeli

20. Sumber peneranganutama

Rumahtangga

1. listrik PLN2. listrik non PLN

3. bukan listrik

21. Daya listrikterpasang

Rumahtangga

1. 450 watt2. 900 watt3. 1300 watt4. 2200 watt5. >2200 watt6. Tanpa meteran

22. Bahan bakar/energiutama untukmemasak

Rumahtangga

1. Listrik2. Gas> 3kg3. Gas 3kg4. Gas kota/biogas5. Minyak tanah6. Briket7. Arang8. Kayu bakar9. Tidak memasak dirumah

23. Penggunaan fasilitastempat buang airbesar

Rumahtangga

1. Sendiri2. Bersama3. Umum4. Tidak ada

24. Tempat pembuanganakhir tinja

Rumahtangga

1. Tangka2. SPAL3. Lubang tanah4. Kolan/sawah/sungai/danau/laut5. Pantai/tanah lapang/kebun6. lainnya

25. Kepemilikan tabunggas 5,5kg atau lebih

Rumahtangga

1. ya2. tidak

26. Kepemilikan sepeda Rumahtangga

1. ya2. tidak

27. Kepemilikan sepedamotor

Rumahtangga

3. ya4. tidak

28. Kepemilikan mobil Rumahtangga

1. ya2. tidak

29. Kepemilikan perahu Rumahtangga

3. ya4. tidak

30. Kepemilikan motortempel

Rumahtangga

1. ya2. tidak

31. Kepemilikan perahumotor

Rumahtangga

3. ya4. tidak

32. Kepemilikan kapal Rumahtangga

1. ya2. tidak

33. Kepemilikan asetlahan

Rumahtangga

1. ya2. tidak

34. Luas lahan Rumahtangga

m2

35. Kepemilikan assetrumah ditempat lain

Rumahtangga

3. ya4. tidak

36. Jumlah ternak sapi Rumahtangga

Ekor

37. Jumlah ternak kerbau Rumahtangga

Ekor

38. Jumlah ternak kuda Rumahtangga

Ekor

39. Jumlah ternak babi Rumahtangga

Ekor

40. Jumlah ternakkambing/domba

Rumahtangga

ekor

41.. Ada anggota rumahtangga (ART) yangmemiliki usahasendiri/bersama

Rumahtangga

1. ya2. tidak

42. Hubungan dengankepala rumah tangga(KRT)

individu 1. kepala rumah tangga2. istri/suami3. anak4. menantu5. cucu6. orangtua/mertua7. pembantu rumah tangga8. lainnya

43. Nomor urut keluarga individu -

44. Hubungan dengankepala keluarga

individu 1. kepala rumah tangga2. istri/suami3. anak4. menantu5. cucu6. orangtua/mertua7. pembantu rumah tangga8. lainnya

45. Jenis kelamin individu 1. laki-laki2. perempuan

46. Umur (pada saatpendataan tahun2015)

individu tahun

47. Status perkawinan individu 1. belum kawin2. kawin/nikah3. cerai hidup4. cerai mati

48. Kepemilikan kartuidentitas

individu 0. tidak memiliki1. akta kelahiran2. kartu pelajar4. ktp8. sim

49. Jenis cacat individu 0. tidak cacat1. tuna daksa/cacat tubuh2. tuna netra/buta3. tuna rungu4. tuna wicara5. tuna rungu & wicara6. tuna netra & cacat tubuh7. tuna netra, rungu & wicara8. runa rungu, wicara & cacat tubuh9. tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh10. cacat mental retardasi11. mantan penderita gangguan jiwa12. cacat fisik & mental

50. Penyakitkronik/menahun

individu 0. tidak ada1. hipertensi2. rematik3. asma4. masalah jantung5. diabetes6. tuberculosis7. stroke8. kanker/tumor9. lainnya (gagal ginjal, paru-paru, flek dan

sejenisnya)

51. Partisipasi sekolah individu 0. tidak/belum pernah sekolah1. masih sekolah2. tidak bersekolah lagi

52. Jenjang dan jenispendidikan tertinggiyang pernah/sedangdiduduki

individu 1. SD/SDLB2. Paket A3. M Ibtidaiyah4. SMP/SMPLB5. Paket B6. M Tsanawiyah7. SMA/SMK/SMALB8. Paket C9. M Aliyah10. Perguruan Tinggi

53. Kelas tertinggi yangdimiliki

individu 0. Tidak punya ijazah1. SD/sederajat2. SMP/sederajat3. SMA/sederajat4. D1/D2/D35. D4/S16. S2/S3

54. Bekerja/membantubekerja selamaseminggu yang lalu

individu 1. Ya2. tidak

55. Lapangan usaha daripekerjaan utama

individu 1. pertanian (padi & palawijaya)2. holtikultura3. perekbunan4. perikanan tangkap5. perikanan budidaya6. peternakan7. kehutanan dan pertanian lainnya8. pertambangan/penggalian9. industry pengolahan10. listrik & gas11. bangunan.konstruksi12. perdagangan13. hotel & rumah makan14. transportasi & pergudangan15. informasi dan komunikasi16. keunagan dan ausransi17. jasa pendidikan18. jasa kesehatan19. jasa kemaysrakatan, pemeirntahan dan

perorangan20. pemulung21. lainnya

56 Status keududkandalam pekerjaanutama

individu 1. berusaha sendiri2. berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak

dibayar3. berusaha dibantu buruh tetap/dibayar4. buruh/karyawan/pegawai swasta5. PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/anggota

legislative6. Pekerja bebas pertanian7. Pekerja bebas non-pertanian8. Pekerja keluarga/tidak dibayar

DATA INDIVIDU DAN RUMAH TANGGA

1. Data Rumah Tangga dan Individu

Uraian Rumah Tangga

No Kode Rumah Tangga :

Uraian Keterangan

1. Jenis kelamin (KRT) 1

2. Umur saat pendataan (KRT) 42

3. Status bangunan tempat tinggal 1

4. Status lahan tempat tinggal 1

5. Luas lantai 60

6. Jenis lantai terluas 4

7 Jenis dinding terluas 1

8. Kondisi dinding 2

9. Jenis atap terluas 4

10. Kondisi atap 2

11. Jumlah kamar tidur 2

12. Sumber air minum 5

13. Cara memperoleh air minum 3

14. Sumber penerangan utama 1

15. Daya listrik terpasang 1

16. Bahan bakar untuk uemasak 3

17. Penggunaan fasilitas BAB 1

18. Tempat pembuangan akhir tinja 1

19. Tabung gas 5,5kg atau lebih 2

20. Sepeda 2

21. Sepeda motor 3

22. Mobil 2

23. Perahu 4

24. Motor tempel 2

25. Perahu motor 4

26. kapal 2

27. Aset lahan 1

28. Luas lahan 70

29. Rumah ditempat lain 4

30. Jumlah sapi Null

31. Jumlah kerbau Null

32. Jumlah kuda Null

33. Jumlah babi Null

34. Jumlah kambing/domba Null

35. ART memiliki usaha sendiri/bersama 2

36. Jumlah anggota rumah tangga (ART) 5

37. Jumlah keluarga 1

38. Status kesejahteraan 2

Uraian Individu

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 1

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 1

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 55

6. Status perkawinan 4

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 3

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 1

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 2

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 16

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 3

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 1

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 2

13. Ijazah tertinggi 2

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 2

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 35

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 5

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 19

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 4

17. Status kesejahteraan 2

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 33

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 5

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 19

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 4

17. Status kesejahteraan 1

2. Data Rumah Tangga dan Individu

Uraian Rumah Tangga

No Kode Rumah Tangga :

Uraian Keterangan

1. Jenis kelamin (KRT) 1

2. Umur saat pendataan (KRT) 60

3. Status bangunan tempat tinggal 1

4. Status lahan tempat tinggal 1

5. Luas lantai 80

6. Jenis lantai terluas 4

7 Jenis dinding terluas 2

8. Kondisi dinding 2

9. Jenis atap terluas 4

10. Kondisi atap 2

11. Jumlah kamar tidur 2

12. Sumber air minum 5

13. Cara memperoleh air minum 3

14. Sumber penerangan utama 1

15. Daya listrik terpasang 1

16. Bahan bakar untuk uemasak 3

17. Penggunaan fasilitas BAB 1

18. Tempat pembuangan akhir tinja 1

19. Tabung gas 5,5kg atau lebih 2

20. Sepeda 2

21. Sepeda motor 4

22. Mobil 2

23. Perahu 4

24. Motor tempel 2

25. Perahu motor 4

26. kapal 2

27. Aset lahan 1

28. Luas lahan 88

29. Rumah ditempat lain 4

30. Jumlah sapi Null

31. Jumlah kerbau Null

32. Jumlah kuda Null

33. Jumlah babi Null

34. Jumlah kambing/domba Null

35. ART memiliki usaha sendiri/bersama 1

36. Jumlah anggota rumah tangga (ART) 2

37. Jumlah keluarga 1

38. Status kesejahteraan 1

Uraian Individu

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 1

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 1

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 60

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 1

14. Bekerja/membantu bekerja 1

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 1

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 1

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 2

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 2

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 55

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 1

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

3. Data Rumah Tangga dan Individu

Uraian Rumah Tangga

No Kode Rumah Tangga :

Uraian Keterangan

1. Jenis kelamin (KRT) 1

2. Umur saat pendataan (KRT) 66

3. Status bangunan tempat tinggal 1

4. Status lahan tempat tinggal 1

5. Luas lantai 50

6. Jenis lantai terluas 4

7 Jenis dinding terluas 1

8. Kondisi dinding 2

9. Jenis atap terluas 4

10. Kondisi atap 2

11. Jumlah kamar tidur 2

12. Sumber air minum 5

13. Cara memperoleh air minum 3

14. Sumber penerangan utama 1

15. Daya listrik terpasang 1

16. Bahan bakar untuk uemasak 3

17. Penggunaan fasilitas BAB 1

18. Tempat pembuangan akhir tinja 1

19. Tabung gas 5,5kg atau lebih 2

20. Sepeda 2

21. Sepeda motor 3

22. Mobil 2

23. Perahu 4

24. Motor tempel 2

25. Perahu motor 4

26. kapal 2

27. Aset lahan 1

28. Luas lahan 70

29. Rumah ditempat lain 4

30. Jumlah sapi Null

31. Jumlah kerbau Null

32. Jumlah kuda Null

33. Jumlah babi Null

34. Jumlah kambing/domba Null

35. ART memiliki usaha sendiri/bersama 2

36. Jumlah anggota rumah tangga (ART) 4

37. Jumlah keluarga 1

38. Status kesejahteraan 2

Uraian Individu

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 1

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 1

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 66

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 3

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 1

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 2

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 2

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 2

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 52

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 1

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 2

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 27

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 1

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 9

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 4

17. Status kesejahteraan 2

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 25

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 1

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 1

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 9

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 4

17. Status kesejahteraan 2

4. Data Rumah Tangga dan Individu

Uraian Rumah Tangga

No Kode Rumah Tangga :

Uraian Keterangan

1. Jenis kelamin (KRT) 2

2. Umur saat pendataan (KRT) 56

3. Status bangunan tempat tinggal 1

4. Status lahan tempat tinggal 1

5. Luas lantai 45

6. Jenis lantai terluas 4

7 Jenis dinding terluas 1

8. Kondisi dinding 2

9. Jenis atap terluas 4

10. Kondisi atap 2

11. Jumlah kamar tidur 2

12. Sumber air minum 5

13. Cara memperoleh air minum 3

14. Sumber penerangan utama 1

15. Daya listrik terpasang 1

16. Bahan bakar untuk memasak 3

17. Penggunaan fasilitas BAB 1

18. Tempat pembuangan akhir tinja 1

19. Tabung gas 5,5kg atau lebih 2

20. Sepeda 2

21. Sepeda motor 4

22. Mobil 2

23. Perahu 4

24. Motor tempel 2

25. Perahu motor 4

26. kapal 2

27. Aset lahan 1

28. Luas lahan 60

29. Rumah ditempat lain 4

30. Jumlah sapi Null

31. Jumlah kerbau Null

32. Jumlah kuda Null

33. Jumlah babi Null

34. Jumlah kambing/domba Null

35. ART memiliki usaha sendiri/bersama 1

36. Jumlah anggota rumah tangga (ART) Null

37. Jumlah keluarga Null

38. Status kesejahteraan 2

Uraian Individu

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 1

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 56

6. Status perkawinan 4

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 1

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 19

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 1

17. Status kesejahteraan 2

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 28

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 1

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 19

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 1

17. Status kesejahteraan 2

5. Data Rumah Tangga dan Individu

Uraian Rumah Tangga

No Kode Rumah Tangga :

Uraian Keterangan

1. Jenis kelamin (KRT) 1

2. Umur saat pendataan (KRT) 39

3. Status bangunan tempat tinggal 1

4. Status lahan tempat tinggal 1

5. Luas lantai 60

6. Jenis lantai terluas 4

7 Jenis dinding terluas 1

8. Kondisi dinding 2

9. Jenis atap terluas 4

10. Kondisi atap 2

11. Jumlah kamar tidur 2

12. Sumber air minum 5

13. Cara memperoleh air minum 3

14. Sumber penerangan utama 1

15. Daya listrik terpasang 1

16. Bahan bakar untuk uemasak 3

17. Penggunaan fasilitas BAB 1

18. Tempat pembuangan akhir tinja 1

19. Tabung gas 5,5kg atau lebih 2

20. Sepeda 2

21. Sepeda motor 3

22. Mobil 2

23. Perahu 4

24. Motor tempel 2

25. Perahu motor 3

26. kapal 2

27. Aset lahan 1

28. Luas lahan 66

29. Rumah ditempat lain 4

30. Jumlah sapi Null

31. Jumlah kerbau Null

32. Jumlah kuda Null

33. Jumlah babi Null

34. Jumlah kambing/domba Null

35. ART memiliki usaha sendiri/bersama 2

36. Jumlah anggota rumah tangga (ART) 6

37. Jumlah keluarga 2

38. Status kesejahteraan 1

Uraian Individu

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 1

2. Nomor urut keluarga 2

3. Hubungan dengan kepala keluarga 1

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 39

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 12

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 1

14. Bekerja/membantu bekerja 1

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 9

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 4

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 1

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 62

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 3

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 1

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 2

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 2

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 58

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 3

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 1

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 4

2. Nomor urut keluarga 2

3. Hubungan dengan kepala keluarga 2

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 28

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 1

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 5

2. Nomor urut keluarga 2

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 7

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 1

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 1

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 2

13. Ijazah tertinggi 0

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 5

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 5

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 6

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 1

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 1

13. Ijazah tertinggi 0

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

6. Data Rumah Tangga dan Individu

Uraian Rumah Tangga

No Kode Rumah Tangga :

Uraian Keterangan

1. Jenis kelamin (KRT) 2

2. Umur saat pendataan (KRT) 44

3. Status bangunan tempat tinggal 1

4. Status lahan tempat tinggal 1

5. Luas lantai 60

6. Jenis lantai terluas 4

7 Jenis dinding terluas 1

8. Kondisi dinding 2

9. Jenis atap terluas 4

10. Kondisi atap 2

11. Jumlah kamar tidur 2

12. Sumber air minum 5

13. Cara memperoleh air minum 3

14. Sumber penerangan utama 1

15. Daya listrik terpasang 1

16. Bahan bakar untuk uemasak 3

17. Penggunaan fasilitas BAB 1

18. Tempat pembuangan akhir tinja 1

19. Tabung gas 5,5kg atau lebih 2

20. Sepeda 2

21. Sepeda motor 4

22. Mobil 2

23. Perahu 4

24. Motor tempel 2

Uraian Individu

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 44

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 4

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 2

25. Perahu motor 3

26. kapal 2

27. Aset lahan 1

28. Luas lahan 77

29. Rumah ditempat lain 4

30. Jumlah sapi Null

31. Jumlah kerbau Null

32. Jumlah kuda Null

33. Jumlah babi Null

34. Jumlah kambing/domba Null

35. ART memiliki usaha sendiri/bersama 1

36. Jumlah anggota rumah tangga (ART) 5

37. Jumlah keluarga 1

38. Status kesejahteraan 1

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 25

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 17

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 1

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 1

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 3

13. Ijazah tertinggi 2

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 6

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 6

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 73

6. Status perkawinan 4

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 1

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 17

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 1

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 1

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 3

13. Ijazah tertinggi 2

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

7. Data Rumah Tangga dan Individu

Uraian Rumah Tangga

No Kode Rumah Tangga :

Uraian Keterangan

1. Jenis kelamin (KRT) 2

2. Umur saat pendataan (KRT) 75

3. Status bangunan tempat tinggal 1

4. Status lahan tempat tinggal 1

5. Luas lantai 70

6. Jenis lantai terluas 4

7 Jenis dinding terluas 1

8. Kondisi dinding 2

9. Jenis atap terluas 4

10. Kondisi atap 2

11. Jumlah kamar tidur 3

12. Sumber air minum 5

13. Cara memperoleh air minum 3

14. Sumber penerangan utama 1

15. Daya listrik terpasang 1

16. Bahan bakar untuk uemasak 3

17. Penggunaan fasilitas BAB 1

18. Tempat pembuangan akhir tinja 1

19. Tabung gas 5,5kg atau lebih 2

20. Sepeda 1

21. Sepeda motor 4

22. Mobil 2

23. Perahu 4

24. Motor tempel 2

25. Perahu motor 3

26. kapal 2

27. Aset lahan 1

28. Luas lahan 80

29. Rumah ditempat lain 4

30. Jumlah sapi Null

31. Jumlah kerbau Null

32. Jumlah kuda Null

33. Jumlah babi Null

34. Jumlah kambing/domba Null

35. ART memiliki usaha sendiri/bersama 2

36. Jumlah anggota rumah tangga (ART) 5

37. Jumlah keluarga 1

38. Status kesejahteraan 1

Uraian Individu

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 1

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 1

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 75

6. Status perkawinan 4

7. Kepemilikan kartu identitas 5

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 1

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 2

13. Ijazah tertinggi 0

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 34

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 13

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 1

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 9

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 4

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 4

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 4

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 31

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 5

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 5

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 5

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 4

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 1

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah Null

11. Jenjang pendidikan tertinggi Null

12. Kelas tertinggi Null

13. Ijazah tertinggi Null

14. Bekerja/membantu bekerja Null

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 5

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 5

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 2

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 1

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah Null

11. Jenjang pendidikan tertinggi Null

12. Kelas tertinggi Null

13. Ijazah tertinggi Null

14. Bekerja/membantu bekerja Null

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

8. Data Rumah Tangga dan Individu

Uraian Rumah Tangga

No Kode Rumah Tangga :

Uraian Keterangan

1. Jenis kelamin (KRT) 2

2. Umur saat pendataan (KRT) 69

3. Status bangunan tempat tinggal 1

4. Status lahan tempat tinggal 1

5. Luas lantai 90

6. Jenis lantai terluas 4

7 Jenis dinding terluas 1

8. Kondisi dinding 1

9. Jenis atap terluas 3

10. Kondisi atap 1

11. Jumlah kamar tidur 4

12. Sumber air minum 5

13. Cara memperoleh air minum 3

14. Sumber penerangan utama 1

15. Daya listrik terpasang 2

16. Bahan bakar untuk uemasak 2

17. Penggunaan fasilitas BAB 1

18. Tempat pembuangan akhir tinja 1

19. Tabung gas 5,5kg atau lebih 1

20. Sepeda 2

21. Sepeda motor 3

22. Mobil 1

23. Perahu 4

24. Motor tempel 2

25. Perahu motor 3

26. kapal 2

27. Aset lahan 1

28. Luas lahan 120

29. Rumah ditempat lain 4

30. Jumlah sapi Null

31. Jumlah kerbau Null

32. Jumlah kuda Null

33. Jumlah babi Null

34. Jumlah kambing/domba Null

35. ART memiliki usaha sendiri/bersama 2

36. Jumlah anggota rumah tangga (ART) 6

37. Jumlah keluarga 1

38. Status kesejahteraan 4

Uraian Individu

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 1

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 1

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 69

6. Status perkawinan 4

7. Kepemilikan kartu identitas 5

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 2

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 1

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 4

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 42

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 13

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 1

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 19

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 4

17. Status kesejahteraan 4

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 4

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 4

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 27

6. Status perkawinan 2

7. Kepemilikan kartu identitas 5

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 4

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 5

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 5

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 15

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 3

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 1

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 2

13. Ijazah tertinggi 2

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 4

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 5

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 5

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 9

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 1

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 1

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 4

13. Ijazah tertinggi 0

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 4

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 5

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 5

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 21

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 5

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 1

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 12

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 4

17. Status kesejahteraan 4

9. Data Rumah Tangga dan Individu

Uraian Rumah Tangga

No Kode Rumah Tangga :

Uraian Keterangan

1. Jenis kelamin (KRT) 1

2. Umur saat pendataan (KRT) 53

3. Status bangunan tempat tinggal 1

4. Status lahan tempat tinggal 1

5. Luas lantai 80

6. Jenis lantai terluas 4

7 Jenis dinding terluas 1

8. Kondisi dinding 2

9. Jenis atap terluas 4

10. Kondisi atap 2

11. Jumlah kamar tidur 3

12. Sumber air minum 5

13. Cara memperoleh air minum 3

14. Sumber penerangan utama 1

15. Daya listrik terpasang 1

16. Bahan bakar untuk uemasak 3

17. Penggunaan fasilitas BAB 1

18. Tempat pembuangan akhir tinja 1

19. Tabung gas 5,5kg atau lebih 2

20. Sepeda 2

21. Sepeda motor 4

22. Mobil 2

23. Perahu 4

24. Motor tempel 2

25. Perahu motor 3

26. kapal 2

27. Aset lahan 1

28. Luas lahan 80

29. Rumah ditempat lain 4

30. Jumlah sapi Null

31. Jumlah kerbau Null

32. Jumlah kuda Null

33. Jumlah babi Null

34. Jumlah kambing/domba Null

35. ART memiliki usaha sendiri/bersama 2

36. Jumlah anggota rumah tangga (ART) 3

37. Jumlah keluarga 1

38. Status kesejahteraan 1

Uraian Individu

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 1

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 1

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 53

6. Status perkawinan 4

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 1

11. Jenjang pendidikan tertinggi 2

12. Kelas tertinggi 1

13. Ijazah tertinggi 8

14. Bekerja/membantu bekerja 3

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 9

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 4

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 3

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 3

4. Jenis kelamin 1

5. Umur saat pendataan 24

6. Status perkawinan 1

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 0

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 7

12. Kelas tertinggi 8

13. Ijazah tertinggi 3

14. Bekerja/membantu bekerja 1

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama 9

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama 4

17. Status kesejahteraan 1

No Kode Individu : Keterangan

1. Hubungan dengan kepala rumah tangga 6

2. Nomor urut keluarga 1

3. Hubungan dengan kepala keluarga 6

4. Jenis kelamin 2

5. Umur saat pendataan 73

6. Status perkawinan 4

7. Kepemilikan kartu identitas 4

8. Jenis cacat 0

9. Penyakit kronis 1

10. Partisipasi sekolah 2

11. Jenjang pendidikan tertinggi 1

12. Kelas tertinggi 2

13. Ijazah tertinggi 0

14. Bekerja/membantu bekerja 2

15. Lapangan usaha dari pekerjaan utama Null

16. Status kedudukan dalam pekerjaan utama Null

17. Status kesejahteraan 1

P L P L P L P L P L P L P LJAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 1,206 1,268 289 297 3,060 766 831 97 81 1,775 681 721 11 9 1,422 59 38 97 6,354JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 962 1,034 38 64 2,098 508 574 19 26 1,127 361 387 2 2 752 41 41 82 4,059JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN M 3276020 1,721 1,934 99 122 3,876 995 1,121 34 24 2,174 848 875 6 3 1,732 78 64 142 7,924JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 1,636 1,794 188 217 3,835 978 991 25 15 2,009 754 742 10 8 1,514 45 39 84 7,442JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 1,206 1,316 45 41 2,608 661 812 13 12 1,498 579 583 5 5 1,172 78 57 135 5,413JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 768 875 58 53 1,754 441 445 31 42 959 383 371 10 5 769 38 31 69 3,551JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 1,393 1,569 24 18 3,004 797 850 33 26 1,706 651 659 6 6 1,322 123 83 206 6,238JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 2,296 2,533 75 91 4,995 1,289 1,418 42 43 2,792 1,003 992 5 4 2,004 59 64 123 9,914JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 1,231 1,299 23 30 2,583 683 759 11 14 1,467 557 617 4 1 1,179 123 118 241 5,470JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 700 823 106 115 1,744 453 482 11 18 964 392 368 2 1 763 46 55 101 3,572JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 365 424 72 75 936 226 253 11 18 508 221 196 2 1 420 23 28 51 1,915

TOTAL : 13,484 14,869 1,017 1,123 30,493 7,797 8,536 327 319 16,979 6,430 6,511 63 45 13,049 713 618 1,331 61,852

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

TOTAL

Jumlah anak bersekolah Jumlah anak bersekolah

TOTALPerguruan Tinggi

TOTAL

Jumlah anak bersekolah

TOTALSMPT/SMPLB/Paket B M. Tsanawiyah

Jumlah anak bersekolahSMA/SMK/SMALB/Paket C M. Aliyah

Jumlah anak yang bersekolah, menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Anak yang bersekolah adalah anak yang pada saat pendataan masih  bersekolah

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/

Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

GRAND TOTAL

SD/SDLB/Paket A M.Ibtidaiyah

Desil 1Desil 2Desil 3Desil 4

Desil 1 *) Desil 2 *) Desil 3 *) Desil 4 *) TOTAL Desil 1 *) Desil 2 *) Desil 3 *) Desil 4 *) TOTALJAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 4,786                 1,947                 326                     92                       7,151                 21,002               6,107                 873                     255                     28,237              JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 3,241                 1,441                 305                     88                       5,075                 14,150               4,442                 804                     237                     19,633              JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN MAS 3276020 4,661                 3,571                 859                     305                     9,396                 21,117               12,353               2,477                 864                     36,811              JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 4,616                 2,877                 648                     214                     8,355                 21,542               10,023               1,935                 547                     34,047              JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 2,917                 2,349                 703                     350                     6,319                 13,696               8,268                 2,173                 929                     25,066              JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 2,231                 1,339                 327                     108                     4,005                 10,612               4,466                 876                     263                     16,217              JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 2,854                 2,997                 1,057                 415                     7,323                 13,205               10,582               3,060                 1,107                 27,954              JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 6,584                 5,101                 1,313                 377                     13,375               27,861               15,411               3,222                 890                     47,384              JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 2,705                 2,744                 816                     306                     6,571                 12,220               9,478                 2,343                 821                     24,862              JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 2,171                 1,699                 407                     148                     4,425                 9,563                 5,505                 1,072                 351                     16,491              JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 786                     955                     379                     162                     2,282                 3,718                 3,392                 1,106                 414                     8,630                

TOTAL : 37,552               27,020               7,140                 2,565                 74,277               168,686            90,027               19,941               6,678                 285,332           

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan diatas 10% ‐ 20% terendah di Indonesia)(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan diatas 20% ‐ 30% terendah di Indonesia)(Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan diatas 30% ‐ 40% terendah di Indonesia)

Jumlah Rumah Tangga dan Individu, menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Jumlah Rumah Tangga  Jumlah Individu

Usia di bawah 45  tahunUsia  45 ‐ 59 tahun Usia 60 tahun keatas TOTAL

JAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 264 527 599 1,390JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 210 484 473 1,167JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN M 3276020 324 866 876 2,066JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 293 787 682 1,762JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 245 620 641 1,506JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 149 380 344 873JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 226 665 597 1,488JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 468 1,287 1,250 3,005JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 246 683 622 1,551JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 179 451 441 1,071JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 105 294 283 682

TOTAL : 2,709 7,044 6,808 16,561

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Jumlah rumah tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut kelompok umur kepala rumah tangga dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARAT

Sumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/K

ota

Nama Kecamatan

Kode wilayah

Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan

P L Jumlah P L Jumlah P L Jumlah P L Jumlah P L JumlahJAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 858 881 1,739 2,411 2,514 4,925 6,245 7,510 13,755 2,474 2,450 4,924 1,518 1,376 2,894 28,237JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 582 581 1,163 1,540 1,683 3,223 4,420 5,087 9,507 1,935 1,743 3,678 1,115 947 2,062 19,633JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN M 3276020 1,052 1,156 2,208 2,889 3,286 6,175 8,011 9,464 17,475 3,760 3,623 7,383 1,908 1,659 3,567 36,808JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 1,044 1,174 2,218 2,890 3,164 6,054 7,680 9,024 16,704 3,179 3,063 6,242 1,495 1,332 2,827 34,045JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 700 803 1,503 1,937 2,187 4,124 5,416 6,421 11,837 2,593 2,396 4,989 1,423 1,186 2,609 25,062JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 510 532 1,042 1,346 1,459 2,805 3,626 4,186 7,812 1,628 1,464 3,092 754 712 1,466 16,217JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 674 724 1,398 2,246 2,469 4,715 6,367 7,020 13,387 3,053 2,914 5,967 1,305 1,182 2,487 27,954JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 1,196 1,259 2,455 3,647 4,010 7,657 10,665 11,673 22,338 5,206 4,656 9,862 2,688 2,382 5,070 47,382JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 727 816 1,543 2,007 2,193 4,200 5,590 6,157 11,747 2,605 2,403 5,008 1,264 1,099 2,363 24,861JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 439 571 1,010 1,313 1,472 2,785 3,688 4,178 7,866 1,630 1,408 3,038 943 845 1,788 16,487JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 195 212 407 676 773 1,449 1,963 2,321 4,284 912 748 1,660 478 352 830 8,630

TOTAL : 7,977 8,709 16,686 22,902 25,210 48,112 63,671 73,041 136,712 28,975 26,868 55,843 14,891 13,072 27,963 28,237

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Jumlah Individu Usia di bawah 6 tahun

Jumlah IndividuUsia 6 ‐ 14 tahun

Jumlah IndividuUsia 15 ‐ 44 tahun

Jumlah IndividuUsia 45 ‐ 59 tahun

Jumlah Individu Usia 60  tahun keatas

Total

Jumlah individu, menurut kelompok usia dan jenis kelamin dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/

Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Usia 7‐12 tahunUsia 13‐15 tahun

Usia 16‐18 tahun

TOTAL Usia 7‐12 tahunUsia 13‐15 tahun

Usia 16‐18 tahun

TOTAL

JAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 3,397 1,857 982 6,236 266 152 834 1,252 7,488JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 2,226 1,165 567 3,958 191 152 627 970 4,928JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN M 3276020 4,165 2,252 1,323 7,740 425 215 955 1,595 9,335JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 4,006 2,145 1,170 7,321 500 237 1,035 1,772 9,093JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 2,909 1,532 803 5,244 157 124 696 977 6,221JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 1,905 1,000 562 3,467 186 140 498 824 4,291JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 3,236 1,721 1,055 6,012 295 125 714 1,134 7,146JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 5,287 2,893 1,571 9,751 380 186 1,275 1,841 11,592JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 2,843 1,507 866 5,216 279 146 628 1,053 6,269JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 1,886 1,021 572 3,479 179 94 453 726 4,205JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 971 531 361 1,863 100 50 223 373 2,236

TOTAL : 32,831 17,624 9,832 60,287 2,958 1,621 7,938 12,517 72,804

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

GRAND TOTAL

Jumlah anak yang bersekolah dan tidak bersekolah menurut kelompok usia dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/

Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Jumlah Anak yang Bersekolah

Anak yang bersekolah adalah anak yang pada saat pendataan masih bersekolahAnak yang tidak bersekolah adalah anak yang pada saat pendataan belum bersekolah dan tidak lagi bersekolah

Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah

Pertanian tanaman padi & 

palawijaHortikultura Perkebunan

Perikanan tangkap

Perikanan budidaya

PeternakanKehutanan/ pertanian lainnya

Pertambangan/ penggalian

JAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 99                       170                     80                       13                        20                       11                       50                       10                      JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 187                     74                       53                       65                        80                       39                       37                       5                        JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN MAS 3276020 58                       52                       35                       10                        16                       34                       23                       25                      JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 66                       9                         83                       19                        18                       27                       31                       13                      JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 5                         1                         7                         4                          1                         7                         12                       8                        JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 21                       9                         9                         9                          5                         3                         17                       15                      JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 13                       12                       52                       9                          11                       4                         25                       10                      JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 449                     10                       96                       19                        6                         22                       27                       16                      JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 9                         7                         31                       7                          14                       19                       12                       13                      JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 124                     88                       25                       8                          9                         3                         23                       10                      JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 19                       ‐                      7                         6                          1                         ‐                      1                         6                        

TOTAL : 1,050                 432                     478                     169                      181                     169                     258                     131                    

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Jumlah individu yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dengan status keSumber: Data Ter

Individu yang bekerja adalah individu yang saat pendataan bekerja atau sementara tidak bekerja (misalnya: menunggu panen)

Industri pengolahan

Listrik dan gasBangunan/ konstruksi

PerdaganganHotel dan 

rumah makan

Transportasi dan 

pergudangan

Informasi & komunikasi

Keuangan dan asuransi

Jasa Pendidikan, Kesehatan, 

Kemasyaraaktan, Pemerintahan & Perorangan

Pemulung Lainnya TOTAL

431                       50                         1,209                   1,579                  427                     623                     61                       52                        191                                   2,617                 324                     8,017               910                       67                         860                       1,305                  439                     534                     35                       45                        157                                   1,750                 49                       6,691               312                       83                         1,922                   3,189                  895                     1,192                 179                     219                      285                                   4,367                 348                     13,244             585                       98                         1,941                   2,685                  590                     1,011                 116                     153                      269                                   4,000                 363                     12,077             745                       62                         828                       1,626                  587                     841                     137                     141                      194                                   3,523                 304                     9,033               874                       26                         511                       842                      271                     470                     62                       38                        74                                      2,141                 164                     5,561               

1,649                   60                         1,252                   2,006                  467                     1,155                 115                     107                      175                                   2,800                 363                     10,285             4,237                   91                         2,334                   1,971                  471                     1,533                 116                     79                        168                                   3,634                 945                     16,224             209                       49                         780                       1,664                  642                     730                     131                     146                      310                                   3,725                 83                       8,581               192                       60                         1,019                   1,414                  411                     403                     72                       79                        174                                   2,232                 154                     6,500               16                         27                         294                       614                      175                     252                     19                       37                        53                                      1,707                 80                       3,314               

10,160                 673                       12,950                 18,895                5,375                 8,744                 1,043                 1,096                  2,050                                32,496               3,177                 99,527             

Jumlah individu yang bekerja

esejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATrpadu PPFM 2015

P L P L P L P LJAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 25 21 182 254 370 460 516 606 2,434JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 19 18 69 104 142 222 184 272 1,030JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN MAS 3276020 46 37 214 353 454 798 495 638 3,035JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 29 25 145 210 281 430 281 337 1,738JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 33 31 150 272 347 576 387 513 2,309JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 13 8 87 113 161 255 168 219 1,024JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 14 14 89 168 279 401 302 388 1,655JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 29 34 203 284 395 736 619 767 3,067JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 32 19 102 178 248 430 289 399 1,697JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 15 5 67 123 156 273 217 280 1,136JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 20 14 92 130 123 243 120 192 934

TOTAL : 275 226 1,400 2,189 2,956 4,824 3,578 4,611 20,059

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Usia 45 ‐ 59  tahun Usia 60 tahun keatasTOTAL

Jumlah individu yang memiliki penyakit kronis menurut kelompok usia dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Jumlah individu yang memiliki penyakit kronisUsia di bawah 15 tahun Usia 15 ‐ 44 tahun

P L P L P L P LJAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 6 15 58 90 29 41 29 32 300JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 7 17 40 42 22 19 19 20 186JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN M 3276020 27 33 77 116 51 82 44 38 468JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 19 21 51 89 22 39 15 25 281JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 11 12 50 80 33 41 24 20 271JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 8 10 36 68 16 22 22 17 199JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 9 15 67 88 35 40 33 23 310JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 20 28 92 138 43 69 36 32 458JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 9 20 43 83 24 33 23 22 257JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 8 12 31 41 17 19 13 17 158JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 4 15 22 36 11 22 19 14 143

TOTAL : 128 198 567 871 303 427 277 260 3,031

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Jumlah individu yang menderita cacatUsia di bawah 15 tahun Usia 15 ‐ 44 tahun Usia 45 ‐ 59 tahun Usia 60 tahun keatas

TOTAL

Jumlah individu yang menderita cacat menurut kelompok usia dan jenis kelamin dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/

Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Bekerja Tidak Bekerja Bekerja Tidak Bekerja Bekerja Tidak Bekerja Bekerja Tidak BekerjaJAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 12                              5,296                        7,473                        11,206                       532                            2,362                         8,017                         18,864                      JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 7                                3,472                        6,174                        7,011                         510                            1,552                         6,691                         12,035                      JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN MAS 3276020 40                              6,672                        12,290                      12,568                       915                            2,651                         13,245                       21,891                      JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 22                              6,558                        11,258                      11,688                       797                            2,029                         12,077                       20,275                      JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 8                                4,481                        8,391                        8,434                         634                            1,974                         9,033                         14,889                      JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 20                              3,036                        5,192                        5,712                         349                            1,117                         5,561                         9,865                        JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 7                                5,035                        9,602                        9,752                         676                            1,811                         10,285                       16,598                      JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 13                              8,209                        14,944                      17,256                       1,268                         3,802                         16,225                       29,267                      JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 10                              4,508                        8,023                        8,732                         548                            1,815                         8,581                         15,055                      JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 5                                3,022                        5,973                        4,931                         522                            1,266                         6,500                         9,219                        JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 4                                1,556                        3,106                        2,838                         204                            626                            3,314                         5,020                        

TOTAL : 148                            51,845                      92,426                      100,128                     6,955                         21,005                      99,529                      172,978                   

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Jumlah IndividuUsia 5 ‐ 14 tahun

Jumlah Individu Usia 15 ‐ 59 tahun

Jumlah IndividuUsia 60 tahun keatas Total

Jumlah individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut kelompok usia dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Individu yang bekerja adalah individu yang saat pendataan bekerja atau sementara tidak bekerja (misalnya: menunggu panen)Individu yang tidak bekerja adalah  individu yang tidak bekerja dan tidak menunggu kegiatan kerja tertentu

Pertanian tanaman padi & 

palawijaHortikultura Perkebunan

Perikanan tangkap

Perikanan budidaya

PeternakanKehutanan/ pertanian lainnya

Pertambangan/ penggalian

JAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 90                       135                     54                       9                          13                       8                         25                       6                        JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 161                     55                       43                       44                        44                       29                       27                       3                        JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN MAS 3276020 51                       37                       27                       7                          13                       27                       16                       6                        JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 59                       7                         72                       16                        13                       23                       18                       3                        JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 5                         1                         2                         1                          1                         1                         7                         4                        JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 16                       8                         6                         2                          3                         1                         11                       8                        JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 9                         7                         40                       3                          7                         3                         19                       3                        JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 399                     9                         71                       11                        4                         19                       19                       6                        JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 6                         6                         30                       4                          10                       11                       8                         5                        JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 95                       66                       17                       7                          5                         1                         18                       4                        JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 18                       ‐                      7                         1                          1                         ‐                      1                         5                        

TOTAL : 909                     331                     369                     105                      114                     123                     169                     53                      

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Jumlah kepala rumah tangga yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dengan stSumber: Data Ter

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Kepala rumah tangga yang bekerja adalah kepala rumah tangga yang saat pendataan bekerja atau sementara tidak bekerja (misalnya: menunggu panen)

Industri pengolahan

Listrik dan gasBangunan/ konstruksi

PerdaganganHotel dan 

rumah makan

Transportasi dan 

pergudangan

Informasi & komunikasi

Keuangan dan asuransi

Jasa Pendidikan, Kesehatan, 

Kemasyaraaktan, Pemerintahan & Perorangan

Pemulung Lainnya TOTAL

114                       20                         958                       570                      112                     459                     18                       9                          59                                      1,383                 199                     4,241               241                       33                         625                       561                      109                     371                     10                       10                        58                                      949                     27                       3,400               99                         33                         1,449                   1,184                  224                     829                     49                       36                        96                                      1,934                 172                     6,289               221                       52                         1,393                   1,007                  136                     658                     24                       42                        96                                      1,896                 195                     5,931               185                       38                         604                       615                      195                     561                     27                       29                        64                                      1,670                 186                     4,196               205                       13                         393                       325                      95                       354                     22                       9                          16                                      1,084                 69                       2,640               427                       27                         999                       918                      173                     914                     22                       19                        58                                      1,398                 173                     5,219               

1,153                   37                         1,932                   1,060                  135                     1,254                 36                       15                        57                                      1,994                 555                     8,766               96                         30                         599                       615                      199                     504                     27                       23                        106                                   2,032                 32                       4,343               72                         27                         761                       425                      77                       278                     15                       8                          55                                      1,078                 64                       3,073               5                           5                           215                       221                      17                       178                     2                         4                          17                                      760                     43                       1,500               

2,818                   315                       9,928                   7,501                  1,472                 6,360                 252                     204                      682                                   16,178               1,715                 49,598             

tatus kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATrpadu PPFM 2015

Jumlah individu yang bekerja

Milik sendiri Kontrak/Sewa Bebas sewa LainnyaJAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 6,612                     261                         259                         19                          JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 4,526                     247                         289                         13                          JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN MAS 3276020 6,699                     1,487                     1,138                     70                          JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 6,872                     916                         459                         108                        JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 3,833                     1,239                     1,219                     28                          JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 2,916                     700                         327                         62                          JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 4,671                     1,999                     600                         53                          JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 10,809                   1,648                     847                         70                          JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 4,320                     1,255                     918                         78                          JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 3,753                     420                         240                         12                          JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 1,419                     625                         212                         26                          

TOTAL : 56,430                   10,797                   6,508                     539                        

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Jumlah rumah tangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Jumlah rumah tangga

Air Kemasan Air Ledeng Sumber TerlindungSumber Tidak Terlindung

JAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 91                                    20                                    6,783                             257                                JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 125                                  16                                    4,865                             69                                  JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN MAS 3276020 861                                  200                                  8,251                             84                                  JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 805                                  87                                    7,422                             41                                  JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 901                                  1,143                              4,255                             20                                  JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 432                                  39                                    3,478                             56                                  JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 1,314                             43                                    5,850                             116                                JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 667                                  62                                    12,460                           186                                JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 649                                  22                                    5,882                             18                                  JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 400                                  7                                      3,995                             23                                  JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 138                                  8                                      2,130                             6                                    

TOTAL : 6,383                             1,647                              65,371                           876                                

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Jumlah rumah tangga menurut sumber air minum dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Jumlah Rumah Tangga 

Listrik PLN Listrik non‐PLN Tidak ada listrikJAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 7,144                                       6                                              1                                             JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 5,039                                       34                                           2                                             JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN MAS 3276020 9,364                                       28                                           4                                             JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 8,341                                       6                                              8                                             JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 6,292                                       24                                           3                                             JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 3,989                                       15                                           1                                             JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 7,305                                       14                                           4                                             JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 13,313                                    47                                           15                                          JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 6,564                                       5                                              2                                             JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 4,420                                       2                                              3                                             JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 2,279                                       2                                              1                                             

TOTAL : 74,050                                    183                                         44                                          

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Jumlah rumah tangga menurut sumber penerangan utama dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Jumlah Rumah Tangga 

Listrik/Gas Minyak tanah Briket/Arang/KayuTidak memasak di 

rumahJAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 6,776                                5                                         301                                   69                                     JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 4,915                                11                                       87                                      62                                     JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN MAS 3276020 9,182                                59                                       83                                      72                                     JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 8,187                                45                                       80                                      43                                     JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 6,153                                61                                       28                                      77                                     JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 3,871                                24                                       60                                      50                                     JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 7,209                                41                                       23                                      50                                     JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 13,043                              19                                       167                                   146                                  JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 6,475                                21                                       19                                      56                                     JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 4,260                                20                                       96                                      49                                     JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 2,206                                15                                       26                                      35                                     

TOTAL : 72,277                              321                                    970                                   709                                  

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Jumlah rumah tangga menurut bahan bakar/energi utama untuk memasak dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Jumlah Rumah Tangga 

Jamban Sendiri Jamban Bersama/Umum Tidak adaJAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 6,451 445 255JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 4,656 338 81JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN MAS 3276020 8,518 823 55JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 7,834 459 62JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 5,731 584 4JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 3,746 232 27JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 6,718 601 4JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 12,630 687 58JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 6,395 174 2JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 4,186 171 68JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 2,098 163 21

TOTAL : 68,963 4,677 637

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Jumlah rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat buang air besar dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARAT

Sumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan

Kode Wilayah

Jumlah Rumah Tangga 

Tangki/SPAL Lubang tanah LainnyaJAWA BARAT KOTA DEPOK SAWANGAN 3276010 4,927 948 1,276JAWA BARAT KOTA DEPOK BOJONGSARI 3276011 3,863 210 1,002JAWA BARAT KOTA DEPOK PANCORAN MAS 3276020 8,595 46 755JAWA BARAT KOTA DEPOK CIPAYUNG 3276021 7,152 545 658JAWA BARAT KOTA DEPOK SUKMA JAYA 3276030 6,003 221 95JAWA BARAT KOTA DEPOK CILODONG 3276031 3,787 23 195JAWA BARAT KOTA DEPOK CIMANGGIS 3276040 5,878 1,294 151JAWA BARAT KOTA DEPOK TAPOS 3276041 11,693 1,422 260JAWA BARAT KOTA DEPOK BEJI 3276050 6,367 70 134JAWA BARAT KOTA DEPOK LIMO 3276060 3,976 115 334JAWA BARAT KOTA DEPOK CINERE 3276061 2,082 116 84

TOTAL : 64,323 5,010 4,944

Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan.

Jumlah rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kab/Kota KOTA DEPOK Provinsi JAWA BARATSumber: Data Terpadu PPFM 2015

Nama Provinsi

Nama Kabupaten/Kota

Nama KecamatanKode 

WilayahJumlah Rumah Tangga