1

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN MONITORING

PEMBIAYAAN GUNA MEMINIMALISIR RISIKO DALAM

PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BNI SYARIAH TBK.

CABANG MALANG

Oleh: AHMAD DWI NURYAWAN

Dosen Pembimbing:

Lutfi Harris, SE., M.Ak., Ak

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya Malang

Abstract The purpose of this study was to determine the system of supervision and

monitoring on the BNI Syariah Malang to anticipate the risk of murabahah

financing repayment problems. This study uses a case study approach is one

strategy in a qualitative study. The data were collected by using interviews,

interviews, and documentation then analyzed with descriptive methods. To keep

the financing provided to customers can be run in accordance with the agreement,

the banks need to conduct surveillance and monitoring of such financing.

Surveillance and monitoring carried out in order to avoid the possibility of

undesirable both for the continuity of financing and the possible risks arising from

the provision of such financing. The results of this research is the implementation

of the supervision and monitoring of the financing is done BNI Syariah Malang

against murabahah financing through two ways, namely by direct supervision and

administrative oversight. Comparison of the amount of murabahah financing is

channeled to financing problems in BNI Syariah Malang at the level of Non

Performing Financing is still below 5% are included in the category of healthy

financing. BNI Syariah Malang should still anticipate and improve the supervision

and monitoring of murabahah financing which has been distributed to minimize the

financing problems that exist.

Keywords: Control, Monitoring, Murabahah Troubled

1. Pendahuluan

Perkembangan syariah di Indonesia terus berkembang pesat, dalam waktu

yang relatif singkat perbankan syariah telah mampu memperlihatkan kemajuan

yang cukup signifikan hingga saat ini. Perbankan syariah dinilai berhasil

mempertahankan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Perkembangan

perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya

yang luas dan sesuai dengan mayoritas penduduk di Indonesia adalah islam.

2

Perkembangan ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya perbankan

syariah yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang

memilih untuk menabung dan menggunakan jasa bank syariah. Untuk

mempertahankan kepercayaan tersebut, maka bank syariah harus hati-hati dalam

mengelola kegiatan operasionalnya (Rokhmana, 2012).

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi sebagai lembaga

intermediasi yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan

kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam

bentuk pembiayaan. Pembiayaan (financing), yaitu pendanaan yang diberikan oleh

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan

(Muhammad, 2005).

Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh

prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan,

prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan. Persetujuan

pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang

objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan berbagai objek

pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak

yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibanya sesuai dengan

persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.

Penyelewengan mudah timbul sejak pembiayaan itu disalurkan oleh bank

kepada nasabah sampai dengan pembiayaan itu dibayar lunas oleh nasabah. Oleh

karena itu tugas bank tidak hanya berhenti pada pemberian pembiayaan saja tetapi

bank masih harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan

sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh nasabah. Apabila dalam pemberian

pembiayaan itu bank kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka segala

permasalahan yang timbul baru akan di ketahui setelah masalah tersebut menjadi

berat dan sulit untuk diatasi. Akibat dari keadaan tersebut kualitas pembiayaan

yang diberikan menjadi buruk. Adanya pembiayaan bermasalah apalagi bila

pembiayaan tersebut sudah ada pada pembiayaan macet akan membutuhkan banyak

waktu, tenaga dan dana bank untuk menyelamatkanya.

3

Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur sebagaimana pada Pasal 23

Undang-Undang Perbankan Syariah. Pada Pasal 23 UU. No.1 Perbankan syariah,

bahwa bank syariah atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan

kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban

pada waktunya, sebelum bank syariah dan UUS menyalurkan dana kepada nasabah

penerima fasilitas. (Pada Pasal 1 UU. No.26 Perbankan Syariah). Hal ini diperkuat

terutama oleh desakan warga muslim yang menganggap bahwa bunga bank itu riba.

Adapun tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar

bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan

likuid, solvent dan menguntungkan (profitable). Dengan diberlakukannya prinsip

kehati-hatian itu diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbakan

selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan

dananya di bank (Sjadeini, 2006).

Bank syariah beroperasi dengan menawarkan produk salah satunya yaitu

produk pembiayaan murabahah atau jual beli barang dengan harga asal dan

ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Pembelian ini

memudahkan para nasabah tidak membayar secara kontan. Untuk mendapatkan

keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima

fasilitas 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) sebagai upaya

untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Antara dari pihak bank dan debitur biasanya menyepakati perikatan

sebagaimana sistem pengangsurannya. Apabila pembiayaan murabahah tidak

menentukan tingkat suku bunga. Hal ini biasanya berakibat pada peluang terjadinya

resiko pengembalian pembiayaan yang lebih besar. Untuk itu perlu strategi

mengantisipasinya. Salah satu tindakan yang efektif dalam menangani masalah

pembiayaan, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik.

Dengan adanya pengawasan yang baik dari pihak bank maka tingkat resiko

pengembalian pembiayaan atau angsuran akan lebih ringan. Apabila terdapat hal-

hal yang tidak diinginkan maka setidaknya akan mampu diantisipasi oleh pihak

bank, sebab masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati bersama. Yang mengakibatkan resiko kredit adalah

4

kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai

perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok resiko kredit

adalah resiko konsentrasi pembiayaan.

Kegiatan usaha bank syariah senantiasa dihadapkan pada resiko-resiko yang

berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan

Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin

pesat mengakibatkan resiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks.

Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan

lingkungan melalui penerapan menejemen resiko yang sesuai dengan prinsip

syariah. Penerapan manajemen resiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan

ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.

Pada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur

yang tidak dapat diperkirakan karena debitur tidak mampu memenuhi

kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan murabahah merupakan

pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan

pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk Lump

Sum (sekaligus). Dengan demikian pada pemberian pembiayaan murabahah

dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil

kepada dana pihak ketiga.

Sedangkan pada pembiayaan murabahah risiko bisa terjadi berakibat pada

bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan

murabahah antara lain seperti default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak

membayar angsuran dan biasanya juga terjadi penundaan kewajiban membayar

disebabkan karena ketidakmampuan nasabah. Maka bank tidak diperbolehkan

meminta nasabah membayar jumlah tambahan sebagai denda tetapi bank

menunggu nasabah sampai mampu membayar cicilan. Inilah kerugian yang harus

ditanggung bank ketika nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan jatuh

tempo pembayaran yang disepakati bersama.

Untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat

berjalan sesuai dengan perjanjian maka perbankan perlu melakukan pengawasan

dan monitoring terhadap pembiayaan tersebut. Pengawasan dan monitoring

dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan baik bagi

5

berlangsungnya pembiayaan dan kemungkinan risiko yang timbul dari pemberian

pembiayaan tersebut. Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi

manajemen terkait dengan fungsi lainya seperti perencanaan, pengorganisasian,

kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan keputusan (Sinn dan Ahmad, 2006).

Dari pemaparan di atas, pengawasan dan monitoring pembiayaan sangat

penting dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yaitu khususnya bagi BNI

Syariah Malang untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Dalam

pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat atau

nasabah menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan murabahah begitu

mendominasi praktek pembiayaan, namun tetap ada risiko yang menyertainya.

Adanya risiko pada pembiayaan murabahah inilah yang menimbulkan

keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang praktek pengawasan dan

monitoring pembiayaan murabahah yang selama ini begitu dominan pada

perbankan syariah.

2. Landasan Teori

A. Tinjauan Umum Bank Syariah

Menurut UU No.21 tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut

bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan

usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan syariah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Secara umum hubungan ekonomi yang berjalan berdasarkan syariat Islam

ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang berlaku tersebut terdiri dari 5

prinsip-prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip dasar akad tersebut dapat ditemukan

pada produk baik lembaga-lembaga keuangan bank syariah maupun lembaga

keuangan bank konvensional di Indonesia sebagai berikut (Muhammad, 2005):

1). Prinsip Simpanan Murni (Al-Wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank

syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana

untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah. Fasilitas ini diberikan

6

untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan

tabungan. Istilah al-wadiah dalam dunia perbankan konvensional lebih dikenal

dengan giro.

2). Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Prinsip Syirkah ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara

pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil

usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara

bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip

ini adalah mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah ini dapat

digunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (tabungan dan deposito)

maupun pembiayaan, sementara musyarakah lebih banyak diterapkan pada

pembiayaan dan penyertaan.

3). Prinsip Jual Beli (At-Tijarah)

Prinsip At-Tijarah merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara

jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan

atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian

barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan

sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa

akad murabahah, salam, dan istishna.

4). Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, ijarah

(sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya

(operating lease). Secara teknik bank dapat membeli dahulu barang yang

dibutuhkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu

dan hanya yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, bai al-takjiri atau ijarah

al-muntahiya bithamlik, yang merupakan penggabungan sewa dan beli di mana

penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa

(financial lease).

5). Prinsip Jasa/Fee (Al-Ajr Walumullah)

Prinsip kelima ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang

diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank

Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain.

7

B. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002).

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak. Seiring dengan perjalanan waktu sesudah kredit direalisasikan, tidak

dapat dipungkiri bank akan dihadapkan pada permasalahan risiko yaitu risiko kredit

bermasalah.

Prinsip pemberian pembiayaan dipergunakan dalam melakukan penilaian

permohonan pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan pada perbankan harus

memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara

keseluruhan calon debitur. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir

resiko kredit. Dalam dunia perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk

mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C (Character,

Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) terhadap nasabah.

Dalam berbagai referensi disebutkan faktor yang paling dominan dalam

analisis tersebut adalah Character, yang tentunya sangat penting untuk didalami

oleh petugas bank sebelum memberikan kredit. Character berkaitan dengan watak

calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, seperti memegang teguh

janji dan bersedia melunasi utangnya tepat waktu. Nasabah yang memiliki karakter

yang baik akan berdampak positif terhadap kualitas NPF perbankan.

Menurut Arthesa dan Handiman (2006) analisa pembiayaan dapat dilakukan

dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali

digunakan metode analisa 5C, yang meliputi:

1. Penilaian terhadap karakter (Character)

Merupakan data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat-sifat

pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang

keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tesebut untuk

mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan calon debitur untuk

8

memenuhi kewajibannya (wiilingness to pay) sesuai dengan janji yang telah

ditetapkan. Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang

mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank

bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang

positif dan koperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab

walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan

hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa

kesulitan bagi bank dikemudian hari.

2. Penilaian terhadap kemampuan (Capacity)

Penilaian terhadap kemampuan nasabah bertujuan untuk mengukur

kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Untuk perorangan, hal

ini dapat terindikasi dari referensi ataupun Curriculum Vitae (CV) yang

dimilikinya. Hal ini dapat menggambarkan pengalaman kerja atau bisnis

yang besangkutan. Untuk perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan

keuangan dan performance usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk

pembayaran pelunasan pembiayaan. Capacity merupakan ukuran dari

ability to pay atau kemampuan dalam membayar.

3. Penilaian terhadap modal (Capital)

Penilaian terhadap modal perusahaan bertujuan untuk mengetahui

kemampuan nasabah atau perusahaan milik nasabah dalam menanggung

beban pembiayaan yang dibutuhkan serta kemampuan dalam menanggung

beban risiko (risk sharing) yang mungkin dialami perusahaan itu.

4. Penilaian terhadap agunan kredit (Collateral)

Jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-

benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Penilaian terhadap agunan kredit

dilakukan berdasarkan nilai wajar atas nilai pasar agunan yang berlaku pada

saat dilakukan penilaian. Agunan kredit adalah jaminan dari nasabah ke

bank untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari pemberian

kredit.

9

5. Penilaian terhadap kondisi perekonomian dan usaha (Condition)

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang

dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat

tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan

kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. Penilaian terhadap kondisi

ekonomi dan prospek usaha dilakukan untuk mengetahui kekuatan

perusahaan atas berubah-ubahnya kondisi makro ekonomi dan kemampuan

perusahaan mengantisipasinya untuk bisa bertahan dalam keadaan yang

sulit sekalipun.

C. Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan

Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan

operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak,

manajemen perlu mengamati jalanya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik

yang dapat digunakan antara lain adalah:

1) Pengamatan lansung atau observasi oleh manajemen melihat sendiri

bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan

dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat positif dalam

implementasi strategi dengan efesien dan efektif. Dikatakan demikian

karena dengan pengawasan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti

perolehan informasi bukan hanya tentang jalanya pelaksanaan berbagai

kegiatan operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat

segera meluruskan tindakan para pelaksana apabila diperlukan.

2) Melalui laporan, baik lisan maupun tulisan dari para penyelia yang sehari-

hari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut (Sondang, 2005).

D. Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan berdasarkan pembagian resiko yang diidentikkan dengan

model teoritis perbankan Islam tidak tampak menjadi karakter utama praktek

murabahah bank-bank Islam. Namun demikian, para pendukung bank syariah

mengatakan bahwa dalam murabahah, faktor pembagian resiko tetap ada, yang itu

menjadi alasan diambilnya laba sampai nasabah memenuhi janji awal untuk

10

membeli barang. Berikut ini adalah resiko-resiko yang terkait dalam murabahah

sebagai berikut (Muhammad, 2004):

1. Resiko yang terkait dengan barang

Bank syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah dan secara

teoritis menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang

tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Dalam

kontrak murabahah, bank syariah diwajibkan untuk menyerahkan barang

kepada nasabah dalam kondisi yang baik. Bahkan nasabah berhak menolak

barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya atau tidak sesuai dengan

spesifikasinya. Bank syariah bagaimanapun juga dalam praktiknya

menghindari resiko-resiko tersebut dengan asuransi dan klausul kontrak,

yang telah disusun sedemikian rupa sehingga membantu bank syariah untuk

menghindari segala resiko yang terkait dengan barang. Dengan demikian,

segala resiko yang terkait dengan barang, yang secara teoritis harus

ditanggung bank, secara efektif telah terhindarkan.

2. Resiko yang terkait dengan nasabah

Janji nasabah murabahah untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu

transaksi murabahah, tidaklah mengikat. Oleh sebab itu, nasabah berhak

menolak untuk membeli barang ketika bank syariah menawari mereka

dalam penjualan. Dalam prakteknya, resiko terhadap kemungkinan

penolakan nasabah untuk membeli barang dapat dihindari dengan

pembayaran di awal (sepertiga dari total harga, misalnya), dengan jaminan,

jaminan pihak ketiga, dan dengan klausul kontrak. Dengan demikian, semua

resiko yang secara teoritis mungkin ada dalam kaitannya dengan penolakan

nasabah untuk membeli barang, sebenarnya telah hilang dalam praktek

perbankan syariah.

3. Resiko yang terkait dengan pembayaran

Resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang

dijadwalkan dalam kontrak, memang ada dalam pembiayaan murabahah.

Bank syariah menghindari resiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan,

jaminan pihak ketiga dan klausul kontrak yang menyatakan bahwa semua

hasil dari barang-barang murabahah yang dijual kepada pihak ketiga

11

dengan tunai maupun kredit harus ditaruh di bank sampai apa yang menjadi

hak bank dibayar kembali sepenuhnya. Jika tidak adanya pembayaran itu

disebabkan oleh faktor di luar kemampuan nasabah, bank syariah secara

moral berkewajiban menjadwal ulang utang. Di pihak lain, jika nasabah

memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu, tetapi nasabah tidak

melakukannya maka bank syariah telah mengadopsi konsep denda yang

dijatuhkan kepada nasabah.

3. Metode Penelitian

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BNI Syariah Cabang Malang, yang

beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.48 Malang. Adapun alasan peneliti

memilih lokasi PT. Bank Negara Indonesia dikarenakan PT. Bank Negara

Indonesia Syariah merupakan salah satu pelopor dari perbankan syariah yang

ada di Malang, berdiri pada tanggal 29 April 2000. Dipilihnya BNI Syariah ini

juga didasarkan pada pertimbangan bahwa BNI Syariah memiliki data yang

diperlukan untuk penyusunan tugas akhir ini.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan studi

kasus yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif.

Penelitian studi kasus ini dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara

cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Kasus-kasus dibatasi oleh waktu serta aktivitas, dan peneliti mengumpulkan

informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur

pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (John, 2008).

Dalam penelitian kualitatif di mana penelitian lebih menekankan pada

makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Penelitian ini merupakan

kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Moleong, 2005).

Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia

makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut perspektif

masyarakat itu sendiri. Jadi dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya

12

menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan

korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau

proses yang sedang berlangsung. Berpijak dari penelitian di atas penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan

monitoring pembiayaan murabahah pada PT. BNI Syariah Cabang Malang.

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis

deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata

cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk

mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya

mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang

sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk

memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Bahwasanya

penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi

tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.

C. Sumber Data

Penelitian yang dilaksanakan berkaitan erat dengan data yang diperoleh

sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Diharapkan dari hasil penelitian

nantinya bisa didapatkan data yang valid dan relevan dengan obyek yang

diteliti. Menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002) sumber data penelitian

merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan

metode pengumpulan data, dalam mengadakan penelitian ini data-data yang

diperlukan adalah:

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung

dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau

keterangan dari pegawai bagian Constumer Processing Head tentang

penerapan pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah, yang

dilakukan dengan metode wawancara.

2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-

dokumen yang dimiliki oleh perbankan yang berupa gambaran umum

13

perbankan, data keuangan dan jumlah nasabah yang bermasalah yang

diperoleh dari periode 2011, 2012, dan 2013.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum

dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan

non-interaktif (Sutopo, 2006). Metode interaktif meliputi interview dan

observasi berperanserta, sedangkan metode noninteraktif meliputi observasi tak

berperanserta, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan.

1. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan

dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung

secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan

secara langsung informasi atau keterangan. Dengan mengadakan tanya

jawab secara langsung pada pihak yang berwenang dari pegawai BNI

Syariah Cabang Malang untuk mendapatkan gambaran umum mengenai

perusahaan dan masalah yang berhubungan dengan sistem pelaksanaan

pengawasan dan monitoring terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan

yang dapat diwawancarai adalah Bapak Junaidi sebagai Constumer

Processing Head.

b. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkip, buku, agenda dan lain sebagainya. Untuk

mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti

menggunakan arsip-arsip yang ada pada BNI Syariah Cabang Malang

untuk dipergunakan dalam penelitian yaitu profile perusahaan yang berisi

gambaran umum BNI Syariah Malang, formulir yang digunakan dalam

sistem dan prosedur pengajuan, penyaluran dan pengawasan kredit,

prosedur pengajuan kredit serta laporan pembiayaan murabahah

bermasalah.

c. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.

Data yang diperoleh dengan metode ini adalah yang berhubungan

mengenai kondisi obyektif yang mencakup: profil perusahaan yang berisi

14

gambaran umum BNI Syariah Cabang Malang, formulir yang digunakan

dalam sistem dan prosedur pengajuan, penyaluran dan pengawasan kredit,

prosedur pengajuan kredit serta laporan pembiayaan murabahah yang

bermasalah dalam perusahaan yang ada di BNI Syariah Cabang Malang,

serta hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan data.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dilakukan untuk memperoleh data

dengan meneliti dan mempelajari literatur, karya ilmiah, dan sumber-sumber

bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan

landasan teori.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mengatur urutan data dan

mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar

sehingga lebih mudah di baca dan diinterpretasikan (Moleong, 2005). Dalam

penelitian ini digunakan analisis kualitatif. Difokuskan pada penunjukkan

makna, deskriptif, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-

masing dan seringkali melukiskannya dengan kata-kata dari pada dalam angka-

angka.

Tahap menganalisa data yang paling penting dan menentukan dalam

suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat

dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuanya dapat diinformasikan

kepada orang lain (Sugiyono, 2012).

Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari

wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi data, yaitu dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan

15

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada

didalamnya.

3. Menyusun data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satu persatu

yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.

4. Pemeriksaan keabsahan data, yaitu data yang telah diperoleh perlu

diperiksa kembali untuk memeriksa keabsahan data.

5. Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi

teori substantif.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Murabahah Pada BNI

Syariah Malang.

Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di BNI Syariah Malang dilakukan

secara terus menerus guna menjamin pembiayaan serta menghindari pembiayaan

bermasalah. Kegiatan pengawasan langsung dan pengawasan administratif yang

dilakukan oleh BNI Syariah Malang adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung.

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung

ditempat kegiatan usaha nasabah. Tujuan dari inspeksi on the spot ini untuk

mengecek kebenaran dari seluruh data maupun laporan oleh nasabah

dibandingakan dengan jumlah dan keadaannya secara fisik. Oleh karena itu

pelaksanaan inspeksi on the spot perlu dilakukan tidak hanya bersifat insidentil

tetapi juga harus dilakukan secara rutin.

Dalam hal ini bagi semua debitur tidak terkecuali bagi debitur yang

mengalami permasalahan dan pihak bank juga harus menyelamatkan

pembiayaan bermasalah tersebut. Sehingga bila terjadi permasalahan, maka

pihak bank segera mambantu mencari jalan keluarnya. Dengan kata lain dengan

kunjungan debitur tersebut, accunt officer dapat mengetahui hal-hal apakah yang

perlu mendapatkan bimbingan atau pembinaan. Selain melakukan kunjungan

ketempat debitur, account officer juga melakukan informasi seperti sms atau

telepon untuk mengingatkan debitur bila terjadi tunggakan.

16

b. Pengawasan Administratif.

Administrasi pembiayaan sebagai salah satu objek pengawasan

pembiayaan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan atau menyusun dan

memeriksa data-data maupun surat-surat kelengkapan nasabah yang dibutuhkan

selama proses kegiatan pembiayaan tersebut berlangsung seperti kartu tanda

pengenal, surat ijin usaha, surat perjanjian pembiayaan dan sebagainya. Hal ini

akan memudahkan bank dalam melakukan pengawasan terhadap nasabah

maupun kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pegawai bank. Untuk

memudahkan pengawasan dan supaya setiap pembiayaan dapat diikuti dengan

baik maka disusun kolektabilitas pembiayaan, atas pembagian tersebut costumer

service dapat melakukan identifikasi terhadap pembiayaan yang mungkin

menjadi masalah dan mulai melakukan rencana penyelesaian sebelum

pembiayaan tersebut menjadi macet atau tidak dapat ditagih.

Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh BNI Syariah Malang dalam

pengawasan pembiayaan meliputi monitoring terhadap rekening nasabah,

laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah kepada bank, serta terhadap

jaminan pembiayaan. Dari fokus pemantauan bahwa tujuan dari kegiatan

monitoring adalah mengamankan dana bank dan risiko kerugian yaitu dengan

memberikan keyakinan bahwa pembiayaan yang telah diberikan cukup aman

dari segi penggunaanya maupun agunanya.

B. Implementasi Pelaksanaan Pngawasan dan Monitoring Pembiayaan Murabahah

Pada BNI Syariah Malang

Prosedur pembiayaan suatu metode untuk melaksanakan kegiatan

pembiayaan, dengan persetujuan pembiayaan kepada setiap calon nasabah harus

dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang

berhubungan dengan objek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan

kepada semua pihak yang terkait, bahwa anggota dapat memenuhi segala

kewajibanya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.

Apabila terjadi hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan

nasabah untuk memenuhi kewajibanya, maka BNI Syariah benar-benar telah

menguasai jaminan sebagai jalan keluarnya. Pada BNI Syariah calon nasabah

17

yang hendak melakukan pembiayaan harus melawati prosedur-prosedur dan

penilaian yang telah ditetapkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:

Prosedur awal adalah calon nasabah melakukan negosiasi dengan

customer service BNI Syariah tentang pembiayaan yang akan dilakukan,

negosiasi tersebut membicarakan tentang semua hal-hal yang berhubungan

dengan pembiayaan yaitu terkait barang apa yang akan dibiayai, tentang mergin

keuntunganya, jangka waktu angsuran, jaminan dan lain-lain. Setelah prosedur

wawancara atau negosiasi selesai dan disepakati oleh calon anggota dan pihak

BNI Syariah, prosedur berikutnya adalah calon anggota harus mengisi formulir

permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh BNI Syariah.

Tahap selanjutnya setelah calon nasabah mengisi formulir permohonan

pembiayaan, formulir yang telah diisi oleh calon nasabah akan dinilai dan

dianalisis oleh pihak bank, tujuan dari penilaian dan analisis tersebut adalah

untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah benar-benar siap dengan

segala sesuatunya yang berhubungan dengan pembiayaan. Pada BNI Syariah

yang berwenang menilai dan menganalisis formulir permohonan pembiayaan

adalah kepala cabang atau asistennya, kepala cabang dan asistennya inilah yang

berhak menyetujui pengajuan pembiayaan. Dalam mengambil keputusan

menyetujui permohonan pembiayaan kepala cabang atau wakilnya

mempertimbangkan dengan prinsip analisis 5C.

C. Analisis Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Murabahah

Serta Pengelolaan Risiko pada BNI Syariah Malang

1. Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah Malang.

Dari hasil penelitian yang di dapat, peneliti menarik sebuah kesimpulan

bahwa dari data-data yang telah peneliti dapat dari BNI Syariah Malang tentang

prosedur pengajuan pembiayaan murabahah sudah bisa dikatakan cukup baik,

karena penerapan prisip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di BNI

Syariah Malang pada khususnya dilakukan sesuai yang diamanatkan dalam

pasal 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah guna

meminimalisir pembiayaan yang bermasalah dan pada akhirnya dapat

merugikan pihak bank.

18

Pelaksanaan dilakukan berjalan secara berkesinambungan dari data

administratifnya sampai dengan kegiatan usaha anggota di lapangan, hal tersebut

akan selalu memberi informasi kepada BNI Syariah Malang tentang

perkembangan pembiayaan yang telah disalurkan kepada para nasabah dan

prosedur yang ditetapkan sudah tersusun secara sistematis dari tahap wawancara

sampai dengan tahap kunjungan usaha, dan dalam memutuskan persetujuan

pembiayaan pihak BNI Syariah Malang berpedoman dengan prinsip 5C.

Namun ada sedikit kerancuan dalam penerapan akad pembiayaan, BNI

Syariah Malang dalam pembelian barang diwakilkan kepada anggota dengan

akad wakalah, akad murabahah harus diakadkan ketika barang murabahah sudah

dibeli. Namun tidak demikian di BNI Syariah Malang, akad wakalah dan akad

murabahah dilakukan secara bersama ketika nasabah menandatangani surat

wakalah.

2. Analisis Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Murabahah

Pada BNI Syariah Malang.

Dari analisis pelaksanaan pengawasan dan monitoring pembiayaan

murabahah bermasalah BNI Syariah Malang yang di dapat disimpulkan bahwa

kenaikan jumlah pembiayaan selalu diikuti dengan kenaikan jumlah pembiayaan

bermasalah dari tahun ke tahun. Dapat kita ketahui bahwa BNI Syariah Malang

mengalami peningkatan tingkat Non Performing Financing (NPF) pada tahun

2012 dan 2013. Salah satu faktor penting penyebab kredit macet atau

pembiayaan bermasalah tersebut adalah faktor ekonomi nasabah. Namun BNI

Syariah Malang termasuk dalam kategori Bank yang sehat karena memiliki

tingkat NPF masih dibawah 5%. Hal ini tidak lepas dari peran manajemen dalam

melakukan pengawasan maupun masyarakat sebagai nasabah yang memiliki

tingkat kesadaran cukup tinggi.

3. Analisis Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah

Malang.

Sebagai cara untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan

bermasalah BNI Syariah Malang memiliki cara-cara atau strategi yang

dipergunakan, yang dimaksud dengan penyelamatan pembiayaan adalah suatu

19

langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali

antara bank dan nasabah peminjam sebagai debitur. Mengenai penyelamatan

pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah

dengan melalui perundingan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila

telah terjadi pembiayaan bermasalah dan macet maka BNI Syariah Malang pada

umumnya menempuh langkah seperti: meneruskan hubungan kepada anggota,

pengembalian pokok, peringatan (I, II, dan III), menjual barang jaminan, dan

yang terakhir penyitaan barang jaminan.

5. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh

seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik

kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan dan monitoring pembiayaan murabahah pada BNI Syariah

Malang telah dijalankan dengan cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kegiatan

yang dilakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan

BNI Syariah Malang terhadap pembiayaan murabahah melalui berbagai

proses yaitu mulai tahap dari pertimbangan pra pemberian pembiayaan

murabahah, pengarahan dana, pemberian konsultasi usaha manajemen,

pelaksanaan pengawasan pasca pemenuhan pembiayaan sampai dengan

penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah

Malang.

Dalam melakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan

murabahah, BNI Syariah Malang melakukan pengawasan langsung dan

pengawasan administratif. Dengan adanya pengawasan dalam pembiayaan

murabahah yang dilakukan oleh bank diharapkan akan meminimalkan

pembiayaan bermasalah pada BNI Syariah Malang.

Dalam menganalisis permohonan pembiayaan murabahah yang

diajukan oleh nasabah, BNI Syariah Malang mengacu kepada prinsip 5C.

Setelah pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota disetujui

oleh komite selanjutnya calon nasabah menandatangani surat wakalah dan

20

surat persetujuan pembiayaan murabahah. Pada BNI Syariah Malang akad

wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan.

2. Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BNI Syariah Malang walaupun

terdapat pembiayaan bermasalah atau macet namun belum melampaui

ketentuan Bank Indonesia sebesar 5% tetapi tetap saja perlu mendapat

perhatian. Jumlah pembiayaan bermasalah pada BNI Syariah Malang pada

tahun 2011 jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan BNI Syariah

Malang kepada debitur adalah sebesar Rp12.820.963.462 dan pembiayaan

bermasalah yang terjadi adalah sebesar Rp432.913.326 atau sebesar 3,3%.

Tahun 2012 pembiayaan murabahah meningkat sebesar Rp15.923.172.886

diikuti peningkatan pembiayaan bermasalah yaitu sebesar Rp560.529.483

atau sebesar 3,5%. Pada tahun berikutnya tahun 2013 jumlah pembiayaan

yang diberikan naik kembali sebesar Rp17.696.212.280 diikuti lagi dengan

kenaikan pembiayaan bermasalah yaitu sebesar Rp704.028.651 atau 4%.

Dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah pembiayaan selalu diikuti

dengan kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada BNI Syariah Malang, maka peneliti

mempunyai saran-saran yang mungkin sifatnya bisa menjadibahan koreksi bagi

BNI Syariah Malangsebagai berikut:

1. Pada penerapan akad wakalah sebaiknya BNI Syariah Malang

mendahulukan akad wakalah dari pada akad murabahah, kedua akad

tersebut sebaiknya tidak dilakukan secara bersamaan karena pada teorinya

akad murabahah dilaksanakan setelah barang murabahah dibeli.

2. Agar setiap aktivitas yang diterapkan di dunia perbankan khususnya dalam

pembiayaan supaya bisa mencapai hasil yang maksimal, maka fungsi

pengawasan harus diterapkan dengan tepat dan benar. Dalam melakukan

pengawasan, pihak perbankan diharapkan dapat mengembangkan prinsip-

prinsip syariah dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.

21

DAFTAR PUSTAKA

Arthesa, Ade dan Endia Hardiman. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan

Bank. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian. Edisi

Kesatu. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Ghozali.

John W. Creswell. 2008. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan

Mixed. Edisi Ketiga. Bandung: Pustaka Pelajar.

Kasmir. 2002. Management Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung:

Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad.2004. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank

Syariah. Yogyakarta: UII Press.

_________.2005. Bank Syariah Problem dan Proses Perkembangan di Indonesia.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rokhmana, Siti Nila. 2012. Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhad

Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Semarang).

Skripsi. Semarang: Universitas IAIN Walisongo.

Sinn, Abu dan Ahmad Ibrahim. 2006. Manajemen Syariah sebuah kajian historis

dan kotemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sjadeini, Sutan Remy. 2006. Hak Jaminan dan Kepailitan: Yayasan Pengembangan

Hukum Bisnis. Jurnal Hukum Bisnis. Volume XI; (53-54).

Sondang, Siagan. 2005. Manajemen Stratejik, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sutopo.2006. Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam

Penelitian, Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret, Surakarta.