pelaksanaan rb dan akip bpom tahun 2019rb.pom.go.id/sites/default/files/infoterkini/materi evaluasi...
TRANSCRIPT
Sekretaris Utama BPOMJakarta, 22 Agustus 2019
PELAKSANAAN RB danAKIP BPOM TAHUN 2019
Link video:CAPAIAN RB
BPOM Hadir Kerja Bersama Untuk Bangsa
MANAJEMEN PERUBAHAN
2
OUTLINE
MANAJEMEN PERUBAHAN
PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGUATAN TATA LAKSANA
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
EVALUASI AKIP
3
KEBIJAKAN RB BPOM TAHUN 2019
Kepka BPOM Nomor HK.04.1.22.02.19.0761Tahun 2019 tentang Pedoman PelaksanaanRB dalam rangka Pembangunan ZI MenujuWBK dan WBBM pada Unit Kerja diLingkungan BPOM
Kepka BPOM Nomor HK.04.01.1.22.04.19.1370Tahun 2019 tentang Pembentukan TimReformasi Birokrasi BPOM
Kepka BPOM Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1620Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Road MapReformasi Birokrasi BPOM Tahun 2019
4
MANAJEMEN PERUBAHAN
5
TIM RB BPOM1. TIM PENGARAH
a. Ketua : Kepala BPOM
b. Sekretaris : Sekretaris Utama
c. Anggota : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. TIM PELAKSANA
a. Pokja 1 s.d. 8
b. Tim RB Unit Kerja:
1) Tim RB Unit Kerja Eselon I
2) Tim RB Unit Kerja Pusat dan UPT
3. TIM ASESOR PMPRB DAN MONEV RB
Ketua : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPOM atau KepalaBalai Besar/Balai POM
Sekretaris : Kabag TU/Kasubbag TU/Kasie TOP atau pejabat yang ditunjuk
Anggota : Pegawai di lingkungan unit kerjaDalam hal BB/BPOM yang ditunjuk sebagai koordinator Loka POM,anggota Tim RB Unit Kerja ditambahkan Kepala Loka POM
TIM RB UNIT KERJA
MANAJEMEN PERUBAHAN
6
Road Map RB Nasional
Road Map RB BPOM
Permen PANRB 11/2015 tentangRoad Map RB 2015-2019
1. Kepka BPOM NomorHK.04.1.24.08.15.4097 Tahun2015 tentang Road Map RBBPOM Tahun 2015-2019
2. Kepka BPOM NomorHK.04.01.1.22.05.19.1620 Tahun2019 tentang Rencana Aksi RoadMap RB BPOM Tahun 2019
TINJAU ULANG ROAD MAP RB BPOM
MANAJEMEN PERUBAHAN
7
RENCANA AKSI ROAD MAP RB BPOM TAHUN 2019
PROGRAM TARGET INDIKATORPRIORITASNASIONAL
RENCANA AKSI/KEGIATAN
RB BPOM TAHUN 2019
Permen PANRB 11/2015tentang Road Map RB 2015-2019
Permen PANRB 8/2019 tentang PerubahanKedua Atas Permen PANRB 14/2014 tentangPedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah
MANAJEMEN PERUBAHAN
Sosialisasi pedomanpembangunan ZISosialisasi RB kepada semuapegawai BPOM melaluisubsite RB
Rapat Tim RB Pusat
Sosialisasi danpeningkatankompetensi RB dalammateri PelatihanOrientasi CPNS
Keputusan Kepala BPOM NomorHK.04.1.22.12.18.5813 Tahun 2018 tentangPedoman Pelaksanaan Pelatihan OrientasiCPNS di Lingkungan BPOM yang memuat RBdalam kurikulum Pelatihan
Dalam rangka PelaksanaanRB 2019 dan Road Map RB 2020-2024
1. Reaktifasi Subsite RB BPOM2. Optimalisasi https://siasn.pom.go.id dalamsosialisasi RB dan value organisasi
Menyusun buku agendaperubahan RB 2019 sebagaibahan dan media sosialisasidan internalisasi RB kepadaseluruh pegawai
Pengelolaan AgenPerubahan BPOM
Capaian Manajemen Perubahan RB BPOM Tahun 2019
8
Pelaksanaan quickwins tahun 2019
FGD Value Organisasi olehAgen Perubahan
1. Penyusunan kurikulumpelatihan yanblik levelpertama dan lanjutan
2. Kebijakan setiap ProyekPerubahan PelatihanKepemimpinan, wajibmendukung percepatanpencapaian RB BPOM
Kepka BPOM NomorHK.04.1.22.02.19.0761 Tahun 2019 TentangPedoman Pelaksanaan RB dalam rangkaPembangunan ZI Menuju WBK dan WBBKpada Unit Kerja di Lingkungan BPOM
Penetapan pedomanpembangunan ZIdalam rangkapelaksanaan RB padaunit kerja BPOM
Kepka BPOM NomorHK.04.1.22.03.19.842 Tahun2019 Tentang PenetapanQuick Wins BPOM Tahun2019
MANAJEMEN PERUBAHAN
9
INTERNALISASI RB BPOM
Pertemuan Nasional Internalisasi RBBPOM tanggal 15 s.d. 16 Mei 2019bertujuan untuk meningkatkanpemahaman dan komitmen pegawaidi seluruh unit organisasi dilingkungan BPOM terkait RB dalamrangka Pembangunan ZI MenujuWBK/WBBM
MANAJEMEN PERUBAHAN
10
Link video:BPOM Berkomitmen Tegas
Terhadap Reformasi Birokrasi
11
Sumber: jdih.pom.go.id
PERBPOM NOMOR 7 TAHUN 2019TENTANG PENILAIAN PEMENUHANPERSYARATAN CARA PEMBUATANOBAT YANG BAIK TERHADAP FASILITASPEMBUATAN OBAT IMPOR
PERBPOM NOMOR 9 TAHUN 2019TENTANG PEDOMAN TEKNIS CARADISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
PERBPOM NOMOR 11 TAHUN 2019TENTANG BAHAN TAMBAHANPANGAN
MENCABUT:1. PERKA BPOM NOMOR
HK.03.1.34.11.12.7542 TAHUN 2012 2. PERKA BPOM NOMOR 40 TAHUN
2013
MENCABUT:1. PERKA BPOM NOMOR 4-25 TAHUN 20132. PERKA BPOM NOMOR 36-38 TAHUN 20133. PERKA BPOM NOMOR 4 TAHUN 2014
PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
12
PERBPOM NOMOR 15 TAHUN 2019TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANKEPALA BADAN PENGAWAS OBATDAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2017TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANAREGISTRASI OBAT
MENGUBAH PERKA BPOM NOMOR 24 TAHUN 2017 DALAM RANGKA KEMUDAHAN INVESTASI
SOP MAKRO SUBSITE jdih.pom.go.id
Jaringan Dokumentasi danInformasi Hukum (JDIH) BPOM
Revisi 6 (enam) SOP Makro POM-01 Pengelolaan Kebijakan danPeraturan Perundang-undangan
SISTEM PENGENDALIAN DALAM PENYUSUNANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
13
PENGUATAN REGULASI
RPP TENTANG PENGAMANANSEDIAAN FARMASI DAN
ALAT KESEHATAN
Harmonisasi RPP tentang Pengamanan SediaanFarmasi dan Alat Kesehatan di Kemensetneg
Penyampaian RUU tentang Pengawasan Obatdan Makanan kepada Presiden RI melalui SuratKetua DPR RI Nomor LG /11923/DPRRI/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019
PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
14
RUU TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
RPP TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN
Harmonisasi RPP tentang Label dan IklanPangan di Kemenkum HAM
RPP TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN
Harmonisasi RPP tentang Keamanan, Mutu danGizi Pangan di Kemensetneg
15
1. Evaluasi dan penataanBPOM dan seluruh 5 unitkerja eselon I dan 23 unitkerja eselon II pusat
2. Pembentukan 2 unit eselonI dan 3 unit eselon II
1. Evaluasi dan penataanseluruh 33 UPT BPOM
2. Peningkatan klasifikasi 3UPT
3. Pembentukan 40 UPT
4. Evaluasi kelembagaanBPOM sesuai PermenPANRB 20/2018 tentangPedoman EvaluasiKelembagaan InstansiPemerintah
1. Evaluasi dan penataanmelalui pembentukan 3UPT di lingkungan PusatPengembangan PengujianObat dan MakananNasional BPOM
2.Monev penilaian klasifikasiUPT
3. Evaluasi dan penataanseluruh unit kerja eselonII BPOM pusat
2017 2018 2019
1. Surat Persetujuan MenteriPANRB NomorB411M.KT.012018 tanggal 8 Juni2018 hal Penataan UPT BPOM
2. Peraturan BPOM 11/2018tentang Kriteria Klasifikasi UPTBPOM
3. Peraturan BPOM 12/2018tentang OTK UPT di LingkunganBPOM
4. Laporan Hasil EvaluasiKelembagaan BPOM Tahun 2018
1. Inpres 3/2017 tentangPeningkatan EfektivitasPengawasan Obat dan Makanan
2. Perpres 80/2017 tentang BPOM3. Surat Persetujuan Menteri
PANRB NomorB598M.KT.012017 tanggal 20November 2017 hal RancanganPeraturan Kepala BPOM tentangOrganisasi dan Tata Kerja BPOM
4. Peraturan BPOM 26/2017tentang OTK BPOM
1. Rancangan Peraturan BPOMtentang OTK UPT diLingkungan P3OMN BPOM
2. Rancangan Peraturan BPOMtentang Perubahan AtasPeraturan BPOM 12/2018tentang OTK UPT diLingkungan BPOM
3. Surat Kepala BPOM kepadaMenteri PANRB tanggal 8Agustus 2019 hal PermohonanAudiensi Penataan OTK BPOM
PENGUATAN KELEMBAGAAN
EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI
15
16
1. Persetujuan rekapitulasi eselonisasi pembentukan 3 UPT di lingkungan P3OMN denganKemen PANRB:
2. Penyampaian surat Kepala BPOM kepada Menteri PANRB tanggal 22 Juli 2019 halRancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Atas Lampiran V PerBPOM 12/2018tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM kepada Menteri PANRB
3. Monev penilaian klasifikasi UPT Balai Besar POM di Surabaya dan 6 Loka POM diDumai, Manggarai Barat, Ende, Tarakan, Jember, Kediri
4. Penyusunan Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM26/2017 tentang OTK BPOM
PENATAAN ORGANISASI TAHUN 2019
PENGUATAN KELEMBAGAAN
17
Sertifikasi ISO 9001:2015 Terhadap BPOM, 28 Unit Kerja Pusat dan 32
UPT Balai Besar/Balai POM
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
17
PENGUATAN TATA LAKSANA
Entry Meeting Audit Surveilan QMS ISO 9001:2015 BPOM terhadap
BPOM, 28 Unit Kerja Pusat, serta 33UPT Balai Besar/Balai POM dan 2
Loka POM melalui video conference
2018 2019
18Sosialisasi Hasil Tinjau Ulang Proses Bisnis dan SOP Makro BPOM
TINJAU ULANG PROSES BISNIS DAN SOP MAKRO BPOM TAHUN 2019
18
Rekapitulasi proses bisnis BPOM berdasarkan hasil tinjau ulang:
TATA LAKSANA 2018 2019
Peta Proses Bisnis 16 16
Peta Subproses Bisnis 36 36
Peta Lintas Fungsi 57 56
SOP Makro 77 81
Keputusan Kepala BPOM NomorHK.02.02.1.223.05.19.1580Tahun 2019 tentang PenerapanSistem Manajemen Mutu(Quality Management System)ISO 9001:2015 BPOM
PENGUATAN TATA LAKSANA
INDEKS SPBE
19
PENGUATAN TATA LAKSANA
Target minimal indeks SPBE dari Kemen PANRB terhadap K/L/D: 2,60
AGENDA SPBEUpdate AplikasiLayanan Publik Penataan Transformasi
Digital
Penguatan InfrastrukturTIK
Tata Kelola Data Layanan Data BCC
1. Update terhadapaplikasiRegistrasi/Notifikasi,Sertifikasi, SKI/SKE,Pengujian.
2. Integrasi dengan OSS3. Implementasi TTE
(Tanda TanganElektornik)tersertifikasi BSRe
1. PenyusunanMasterplan 2020-2024
2. Integrasi SistemInformasi
1. Penyusunan StandarInfrastruktur TIK
2. Pengembangan SistemKomunikasi Aman(Pesan Aman CepatEfektif – PACE)
3. Penyusunan Peraturanyang mengaturKeamanan Informasi diLingkungan BPOM
1. Standarisasi Data2. Implemendtasi MDM
(MasterdataManajemen)
3. Data Lake
1. Pengambangandashboardpengawasan, layananPublik, dukunganpengawasan
2. Pengembangan smart company profile
Penguatan Pengawasan
1. Perluasanimplementasi 2DBarcode
2. Implementasi SMARTBPOM
3. Implementasi SIPT4. BPOM Respon Cepat
PENGUATAN TATA LAKSANA
Komisi Informasi Pusat melakukan penilaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Badan Publik Tahun 2018. BPOM berada pada peringkat
25 Besar dengan kategori menuju Informatif (skor 80,0–89,9)
PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
21
PENGUATAN TATA LAKSANA
Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
Proses Penerimaan PegawaiTransparan, Objektif, Akuntabel dan
Bebas KKN
Promosi Jabatan dilakukan
Secara Terbuka Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
1.Review kebutuhan pegawaimelalui Analisis Beban Kerja
2.Penyusunan dan PenetapanFormasi tiap jabatan
3.Review penempatan danredistribusi pegawai
4.Review pedoman terkaitperencanaan kebutuhan pegawai
5.Perencanaan, Monitoring danEvaluasi Pengembangan KarierPegawai
1.Penyusunan pedomanpenerimaan CASN danpembentukan tim pelaksana
2.Penyiapan tools, metodebeserta sistem seleksi CASN
3.Pelaksanaan rekruitmen CASNsecara terbuka, transparan danbebas KKN
4.Evaluasi pelaksanaanrekruitmen CASN
1.Penggunaan sistem aplikasisecara konsisten dalampengisian Jabatan PimpinanTinggi
2.Seleksi Terbuka JabatanPimpinan Tinggi
3.Penggunaan data talentpooldan rekam jejak dalammelakukan seleksi internaluntuk pengisian JabatanAdministrasi
4.Evaluasi pelaksanaan danreview pedoman pengisian JPT
1.Review analisis jabatan danmenyusun Informasi FaktorJabatan sesuai kebutuhan
2.Evaluasi Jabatan sesuaikebutuhan
3.Penyusunan Peraturanterkait Pelaksanaan EvaluasiJabatan
Sistem InformasiKepegawaian
1.Updating Data Pegawai2.Pengembangan, Integrasi
dan Pemeliharaan SistemInformasi Kepegawaian
1.Data rekapitulasi ABK perjabatan per unit kerja
2.SK Kepala Badan POM NomorHK.04.01.1.242.06.19.1806Tahun 2019 tentang PetaJabatan BPOM
3.Hasil entry e-formasi4.Surat Usulan Pengisian Formasi
melalui CPNS dan PPPK kepadaMenteri PAN dan RB
5.Melaksanakan desk ABK denganBB/BPOM untuk penyusunankebutuhan 2020-2024 padatanggal 14 Agustus 2019
6.Telah disusun rancanganpedoman pola karier, dan telahdilakukan pembahasandengan Pimpinan
1.Melaksanakan seleksi terbuka2.Data talentpool pegawai
berdasarkan kompetensi dankinerja digunakan dalamproses promosi dan mutasi,serta dimasukkan ke dalambahan baperjakat sebagaisalah satu pertimbangandalam menetapkan pejabatadministrasi
3.Rencana maupun pelaksanaanseleksi terbuka selaludikoordinasikan dengan KomisiAparatur Sipil Negara
1.Pembahasan Infojab denganmengahasilkan draft Infojab
2.Rancangan usulan EvaluasiJabatan
3.Diterbitkan Peraturan BadanPOM tentang PerubahanPeraturan mengenai KelasJabatan BPOM
1.Melakukan migrasi datapegawai sesuai SOTK baru
2.Migrasi data pegawai kedalam aplikasi SIAP sesuaiSOTK baru
3. Sistem SIAN terintegrasidengan e-performance dane- SKP, e-tukin dan e-SKP dan apliikasi fingerprint, fiturSISFO untuk usulankenaikan pangkat/jabatan, usulan mutasi, pengangkatan danpemberhentian jabatanfungsional
Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Promosi Jabatan dilakukan SecaraTerbuka
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Sistem InformasiKepegawaian
KEGIATAN
PENCAPAIAN
1.Evaluasi pelaksanaanrekrutmen tahun 2018
2.Alokasi formasi 1078 padatahun 2018 yang tersebar diseluruh pelosok negeri
Proses Penerimaan PegawaiTransparan, Objektif, Akuntabel
dan Bebas KKN
7.Telah dilakukan pembahasandengan Kementerian Hukumdan HAM dalam rangkaHarmonisasi RancanganPeraturan BPOM tentangPedoman Mutasi Pegawai
8.Pembahasan rancangan finalrevisi Keputusan MenpanRBtentang Jabatan FungsionalPFM dan Angka Kreditnyabeserta hasil validasi ulangdengan KemenPAN dan RB padatanggal 14 Agustus 2019
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Review penyusunan SKP Tahun 2019Penetapan Peraturan Internal terkait
penyusunan SKP dan penilaian prestasikerja Tahun 2019.
• Implementasi proses penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja Tahun2019
• Program Engagement pegawai
Evaluasi proses penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja Tahun 2019.
Pendampingan dan monev Penyusunan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Triwulan I dan 2
SE terkait Penilaian prestasi kerja di lingkungan Badan POM
• Tampilan SKP semua pegawai padaaplikasi SIASN
• Laporan hasil Survey Opini Pegawaibeserta Roadmap EngagementPegawai
• Klinik Kesehatan dan KlinikKonseling
• Psikoedukasi, Olahraga dan Seni
Monev Penyusunan dan penilaianSKP tw II di Pusat dan BB/BPOM
• Penetapan Peraturan Internal tentang Disiplin/ Kode Etik/KodePerilaku Pegawai
• Penerapan Reward dan Punishment dalam rangka fairness
Melakukan penegakkan disiplinpegawai.
Melakukan evaluasi penegakandisiplin dan kode etik PNS
Melakukan review pelaksanaanpenegakan disiplin
Internalisasi peraturanterbaru yang terkait dengan
kepegawaian.
KINERJA
Rapat Komite PertimbanganDisiplin dan Kode Etik sertaPerilaku PNS serta Tindak
Lanjut Hasil Komdis
• SE tekait AkumulasiPelanggaran Jam kerja, SE Pelaporan upacara dan Apelpagi, SE Pelaporan NetralitasASN, SE Pelaporan kehadiransetelah cuti bersama
• Perencanaan dan Monevdalam rangka Reward danPunishment
Pelaporan AkumulasiPelanggaran Jam kerja,
Pelaporan Netralitas Asn, Pelaporan kehadiran
upacara/apel, Pelaporankehadiran setelah cuti bersama
Coaching Clinic Kepegawaian, berita pada
aplikasi SIASN, banner budaya malu
Pendampingan kepada unit kerja
DISIPLIN
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
24
1. Penerimaan 1.064 CPNS BPOM TA 2018
2. Tindak Lanjut Perubahan OTK BPOM:Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PeraturanBPOM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPOM
PENATAAN SDM
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
25
Upaya yang sudah dilakukan di tahun 2019 untuk
meningkatkan implementasi SAKIP di BPOM
Pengembangan aplikasi e-PlanningPengembangan aplikasi e-SIPP (Sistem
Perencanaan dan Penganggaran)1 2
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Dashboard e-SIPPLogin page dan dashboard
e-Planning
BPOM Command Center
Penetapan Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atasPeraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BPOMTahun 2015-2019
26
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Pengembangan aplikasi e-Performance
3
Tampilan pohon kinerja di aplikasi e-Performance
Berdasarkan penilaian BPKP Maturitaspenerapan SPIP BPOM Tahun 2018 telahmencapai “Level 3”
→ Manajemen Risiko & SPIP terintegrasidengan ISO 9001:2015
1. MATURITAS PENERAPAN SPIP 2. KAPABILITAS APIP
Berdasarkan penilaian BPKP KapabilitasAPIP BPOM Tahun 2019 telah mencapai“Level 3 Penuh”
→Performance audit berbasis risiko
PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
27
28
3. PENGADUAN MASYARAKAT
28
Anugerah Piala Anggakara Birawa
PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
BPK menyerahkan Laporan HasilPemeriksaaan Atas Laporan KeuanganBPOM Tahun 2018 dengan opini WTP 5tahun berturut2 tahun 2014 s.d. 2018sehingga terwujud opini WTP lestari
4. OPINI PEMERIKSAAN BPK5. PENILAIAN KEPATUHAN
PENYAMPAIAN LHKPN OLEHKPK
a. Dari 1.100 PN/WL LHKPN telahmenyampaikan LHKPN tepat waktu (100%)
→ 5 besar K/L penyampaian LHKPN
tepat waktu
b. Dari 2.070 PN/WL LHKASN telahmenyampaikan LHKASN tepat waktu(99,47%)
PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
29
30
PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM
1. Direktorat Registrasi Pangan Olahan2. Direktorat Pengawasan Distribusi Pelayanan Obat dan NAPPZA3. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan4. Balai Besar POM di Surabaya
TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pengusulan 33 51 174 485 910 2.200
WBK 12 11 15 71 200 ?
WBBM 9 1 2 6 5 ?
5 Unit Kerja BPOM Pusat11 UPT Balai Besar/Balai POM
USULAN WBBM
USULAN WBK
PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
31
b. Aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan UntukKonsultasi)
a. Aplikasi SIMOLEKDESI(Sistem Monitoring Elektronik &Evaluasi Kinerja)
7. INOVASI PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN
c. Aplikasi pelaporan WBS, Gratifikasi &Benturan Kepentingan
d. Aplikasi PM-EPITE terintegrasiManajemen Risiko
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
32
Standar Pelayanan1. Percepatan timeline evaluasi permohonan izin edar OT SK komposisi
sederhana dari 30 HK menjadi 15 HK2. Penyesuaian standar pelayanan melalui OSS3. Peraturan Badan POM No. 33 tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode
dalam Pengawasan Obat dan Makanan4. Pemenuhan sarana prasarana untuk pelanggan disabilitas5. Perubahan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Tata
Laksana Registrasi Obat terkait simplifikasi registrasi (mekanisme reliancedan penghapusan approvable letter dengan kondisi tertentu)
6. Perubahan timeline izin edar pangan olahan tingkat resiko rendah dan atausangat rendah, registrasi variasi minor dan registrasi ulang dari 10 HKmenjadi 5 HK
7. Percepatan Timeline proses sertifikasi CPOB dari 84 HK menjadi 35 HK
Rata-rata Nilai IPP K/L3,45 (B-)IPP BPOM 4,52
RANGE NILAI KATEGORI MAKNA
4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima
3,01 – 3,50 B- Baik (DC)
Evaluasi MenggunakanInstrumen Indeks PelayananPublik (IPP) berdasarkanPermen PANRB Nomor 17Tahun 2017 tentangPedoman Penilaian KinerjaUnit PenyelenggaraPelayanan Publik
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
33
34
Inovasi pelayanan:1. Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka2. Satgas Percepatan Pengembangan Produk Biologi3. Tanda Tangan elektronik Sertifikat CDOB, SKE Pangan, Persetujuan Registrasi Obat4. Sertifikasi CDOB terintegrasi dengan OSS dan pengembangan konsultasi live chat5. Implementasi sertifikasi e-CPOB melalui aplikasi e-CPOB terintegrasi OSS6. Pengembangan SIAPIK (Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat)7. Bimbingan teknis kepada pelaku Usaha pangan olahan melalui Webinar
(Web Seminar)8. Pelaksanaan konsultasi online registrasi pangan olahan dengan pejabat
struktural9. KIE tentang registrasi pangan olahan melalui digital marketing10. Pembuatan progres bar pada sistem e-Registration Pangan Olahan11. Implementasi penuh Aplikasi New Aero (untuk variasi obat baru dan generik)12. Pengembangan Aplikasi SIPAMAN (Sistem Informasi Pangan Aman) dan Subsite
PUSPAMAN13. Aplikasi Otomasi Proses Kerja (Bisnis Proses) Alur Sampel yang dapat
diakses oleh pelanggan secara elektronik
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (2)
Inovasi pelayanan:14. Sistem Informasi Pelayanan Pengujian (SIPEPENG)15. Perluasan Implementasi SKE Pangan Online16. Efek Samping OT SK versi Mobile17. Updating aplikasi sistem antrian18. Penyediaan dan pemenuhan sarana prasarana terkait digitalisasi informasi19. Pengembangan Sistem Notifikasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Komposisi Sederhana20. Sistem Clustering Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Notifikasi Kosmetik21. Pengembangan aplikasi Sistem Registrasi Iklan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan (SIREKA)22. Pemutakhiran Export Consultation Desk (ECD)23. ISTANA UMKM (Sharing informasi terpadu 8 K/L tentang pembinaan UMKM
Pangan dan Obat Tradisional)24. Monitoring Kinerja Layanan Publik melalui Ruang BCC25. Aplikasi PPID Mobile dan Pembangunan Subsite PPID versi baru
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (3)
Link video:Inovasi BPOM Tahun 2019
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
36
SUBMIT PMPRB BPOM TAHUN 2019
NO UNIT KERJA INDEKS RB
1 BPOM 68,74
2 Sekretaris Utama 22,41
Rata-rata
21,69
3 Inspektorat Utama 22,37
4 Deputi I 21,99
5 Deputi II 20,66
6 Deputi III 22,32
7 Deputi IV 20.41
TOTAL 90,43
Submit PMPRB BPOM Tahun2019 oleh Sestama selakuKetua Tim Pelaksana RB yangsebelumnya diserahkan olehIrtama selaku KoordinatorTim Asesor dan Monev RBtanggal 14 Juni 2019
37
INDEKS RB BPOM
No Komponen Penilaian BobotNilai PMPRB
2014 2015 2016 2017 2018 2019
A Komponen Pengungkit
1 Manajemen Perubahan 5,00 3,43 3,76 3,52 3,72 3,72 4,62
2 Peraturan Perundang-undangan
5,00 2,71 2,71 2,09 2,71 2,71 3,70
3 Penataan danPenguatan Organisasi
6,00 2,82 3,84 3,84 4,01 4,01 6,00
4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,34 3,60 3,84 3,92 3,93 4,54
5 Penataaan SistemManajemen SDM
15,00 7,50 12,03 12,71 12,92 12,93 14,82
6 PenguatanAkuntabilitas
6,00 2,65 3,80 4,35 4,61 4,64 5,57
7 Penguatan Pengawasan 12,00 4,63 7,01 8,09 8,95 8,96 11,15
8 Penguatan KualitasPelayanan Publik
6,00 3,56 3,89 3,86 4,36 4,39 5,77
Total Komponen Pengungkit(A)
60,00 30,64 40,64 42,30 45,20 45,29 56,1638
INDEKS RB BPOM (2)
No Komponen Penilaian BobotNilai PMPRB
2014 2015 2016 2017 2018 2019
B Komponen Hasil
1 Nilai AkuntabilitasKinerja
14,00
13,51 14,09 15,04
10,61 10,41 10,41
2 Survei InternalIntegritas Organisasi
6,00 3,41 4,54 5,64
3 Survei EksternalPersepsi Korupsi
7,00 6,13 8,83 8,55 6,11 6,21 6,42
4 Opini BPK 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
5 Survei EksternalPelayanan Publik
10,00 7,29 7,33 7,29 8,03 8,20 8,80
Total Komponen Hasil (B) 40,00 26,93 30,25 30,89 31,16 32,36 34,27
Indeks Reformasi Birokrasi(A+B)
100 57,57 70,89 73,19 76,36 77,65 90,43
39
INDEKS RB BPOM
57,57
70,8973,19
76,36 77,6577,65
81
50
60
70
80
90
2014 2015 2016 2017 2018 2019
IND
EK
S R
B
TAHUN
(target Renstra BPOM)
40
NILAI AKIP BPOM
No Komponen Yang Dinilai BobotNilai
2017 2018
1 Perencanaan Kinerja 30 23,74 22,91
2 Pengukuran Kinerja 25 16,99 19,38
3 Pelaporan Kinerja 15 11,22 11,69
4 Evaluasi Internal 10 7,52 7,83
5 Capaian Kinerja 20 14,90 14,96
Nilai Hasil Evaluasi 100 74,37 76,77
Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB
41
EVALUASI AKIP
Rekomendasi 1
42
Menyempurnakan kembali penjenjangan kinerja (cascading) BPOM dengan melakukananalisis hubungan/turunan kinerja dan menentukan ukuran kinerja organisasi dari KepalaBadan ke Unit Kerja di bawahnya sampai ke level individu, sehingga dapat terbentuk pohonkinerja BPOM.
1Menyempurnakan analisis
hubungan/turunan kinerja dari level
BPOM sampai ke level eselon IV
2Surat Sestama kepada Kepala
Unit Kerja untuk melakukan
Cascading Indikator Unit Kerja
sampai ke level individu
3
Mereviu dan menyusun sasaran
strategis dan indikator kinerja
utama organisasi dari level
BPOM sampai level eselon II
untuk perbaikan manajemen
kinerja 2020-2024
4Melakukan cascading analisis
hubungan/turunan kinerja dari level
eselon II sampai ke level individu
TINDAK
LANJUT
EVALUASI AKIP
43
Pembangunan sistem informasi perencanaan
penganggaran (e-SIPP), mengintegrasikan KRISNA
dengan RKAKL Triwulan IV Tahun 2019
Mensosialisasikan aplikasi e-planning kepada
seluruh Unit Kerja Triwulan I Tahun 2019
Menyempurnakan aplikasi e-planning dan
menyelaraskan/integrasi kedalam sistem
informasi perencanaan termasuk KRISNA Triwulan
I Tahun 2020
Menyempurnakan aplikasi e-performance dengan
menambahkan menu pohon kinerja/peta indikator
untuk menggambarkan turunan kinerja dari level
BPOM sampai level eselon IV Triwulan I Tahun
2020
Menyempurnakan aplikasi teknologi informasi
perencanaan dan penganggaran agar terintegrasi
dengan aplikasi kinerja yang dapat menyelaraskan
informasi perencanaan, keuangan, dan kinerja.
Aplikasi yang terintegrasi tersebut dapat membantu
pelaksanaan reviu terhadap kegiatan dan komponen
anggaran yang tepat mengacu pada sasaran strategis,
serta memastikan bahwa hasil reviu ini
Rekomendasi 2
TINDAK LANJUT
1
2
3
4
digunakan untuk alokasi anggaran yang bertujuan
untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan
dan hanya memilih kegiatan yang mendukung tujuan
dan sasaran organisasi saja.
EVALUASI AKIP
Rekomendasi 3
Meningkatkan kualitas evaluasiimplementasi Sistem AKIPmelalui peningkatan kualitas dankapabilitas SDM yang mengelolaakuntabilitas kepada Unit Kerjauntuk mendorong perbaikanimplementasi SAKIP secarasignifikan.
1. Bimtek penyusunan LAPKINunit kerja Pusat dan Balaipada minggu ke-4 Januari tiaptahunnya
2. Bimtek Perencanaan Strategiske Unit Kerja Pusat dan Balai
Menguatkan kembali komitmenseluruh Unit Kerja sampai levelterkecil untuk mengoptimalkanpelaksanaan monitoring danevaluasi rencana aksi kinerjasecara periodik, kemudianmemanfaatkan hasil pengukurancapaian kinerja tersebut sebagaidasar pemberian reward andpunishment.
Penyusunan pedoman penerapanreward and punishment dalam halpengalokasian anggaranberdasarkan hasil pengukurancapaian kinerja
44
Rekomendasi 4
EVALUASI AKIP
NILAI AKIP BPOM
45
68,08
73,44 74,3776,77
81
50
60
70
80
90
2015 2016 2017 2018 2019
NIL
AI
TAHUN
(target Renstra BPOM)
EVALUASI AKIP
46
PENUTUP1. Pelaksanaan RB sesuai Road Map RB BPOM Tahun 2015-2019
telah diimplementasikan secara merata tidak hanya diorganisasi BPOM pusat tetapi juga dapat menjangkau hinggaseluruh UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di daerah
2. BPOM berkomitmen melakukan Pembangunan ZI(WBK/WBBM) yang merupakan miniatur implementasi RB diunit kerja
3. Penerapan SAKIP di BPOM melalui penggunaan anggarandibandingkan dengan capaian kinerja serta kualitaspembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraanpemerintahan yang berorientasi hasil telah efektif dan efisien
4. Kebijakan aktual, informasi terkini, capaian, dan monevpelaksanaan RB BPOM dapat diakses melalui subsiterb.pom.go.id
47
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI ... (3)
TERIMA KASIH