pelalawan tahun 2020 rp 1,53 triliun - dprd.pelalawankab.go.id

LEGISLATIFn Edisi 024 Tahun IV n November - Desember 2019n BULETIN DPRD KABUPATEN PELALAWAN

P E N Y A L U R A S P I R A S I R A K Y A T

n MELALUI RAPAT PARIPURNA

DPRD Sahkan APBD Pelalawan Tahun 2020 Rp 1,53 Triliun

Redaksi Menerima tulisan dalam bentuk karya asli, terjemahan atau saduran (dengan memenuhi etika penulisan, menyebutkan sumber aslinya). Panjang tulisan maksimal lima halaman folio diketik dengan spasi rangkap serta menyertakan identitas diri. Redaksi berhak mel-akukan penyuntingan dengan tidak mengubah makna tulisan.Kirimkan tulisan anda ke alamat

[email protected][email protected]

02 LEGISLATIFP E N Y A L U R A S P I R A S I R A K Y A T

n BULETIN DPRD KABUPATEN PELALAWAN

Salam I Redaksi

Majalah Legislatif 2019DPRD Kabupaten Pelalawan

Pelindung :Adi Sukemi, ST, MM

Syafrizal, SEH. Anton Sugianto, S.Ud

Penanggung Jawab :Drs. Tengku Ridwan Mustafa, SH

Anggota :Farid Mukhtar, S.Sos

Dharma Indra, ST

Redaktur :Said Fathul Mubaraq, S.Sos

Penyunting :T. Alfirman, S.Pd

KehanJunaidi

Sekretariat :T. Nova Rani H, S.Sos

Yen Putra AfrizalYane Ferlina

Pembuat Artikel:Padli Asmar, SE

Dafit Andry

Alamat Redaksi:Sekretariat DPRD Pelalawan

Komplek PerkantoranBupati Pelalawan

Alamat Email Redaksi:[email protected][email protected]

LEGISLATIFP E N Y A L U R A S P I R A S I R A K Y A T


n Edisi November - Desember 2019

03LEGISLATIFP E N Y A L U R A S P I R A S I R A K Y A T


Laporan I Utama


n MELALUI RAPAT PARIPURNA

DPRD Sahkan APBD PelalawanTahun 2020 Rp 1,53 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan Riau mensah-kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 pada Senin (25/11/2019) sore lalu.

anggota Banggar H Abdullah dihadapan rofum paripurna.

“Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, kami menyimpulkan akhir pembahan APBD 2020 ini,” kata Abdullah.

Abdullah merincikan, APBD 2020 sebesar Rp 1.539.825.881.038,- yang berasal dari pendapan mencapai Rp 1.414.736.945.981,- ditambah dengan pembiayaan daerah penerimaan Rp 191.480.483.053,-. Jika dibandingkan dengan APBD murni tahun 2019 ini, an-garan belanja dan pendapatan menurun sekitar Rp 47,9 Miliar.

Angka itu didapatkan berdasarkan pembahasan rinci terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plat-form Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan pemda kepada Banggar DPRD. Kemudian dibahas di komi-si-komisi bersama seluruh OPD yang menjadi mitra kerja hingga dirampung-kan dalam pertemuan tingkat Banggar dan TAPD.

“Kami berharap pemda bisa men-jalankan anggaran lebih maksimal dan tepat sasaran,” tandas Abdullah.

Usai penyampaian pembahasan akh-ir, Ketua Adi Sukemi meminta persetu-juan para anggota dewan yang duduk di kursi empuknya, terhadap hasil akhir APBD tersebut dan disambut serentak oleh wakil rakYat.

“Setujuuu,” jawab peserta paripurna dengan kompak.

Adi Sukemi meminta Sekretaris DPRD untuk membacakan Surat Kepu-tusan (SK) pengesahan anggaran terse-but

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 telah disah-kan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan pada Senin (25/11/2019) sore lalu.

APBD Pelalawan tahun 2020 sebe-sar Rp 1.539.825.881.038,- yang be-rasal dari pendapan mencapai Rp 1.414.736.945.981,- ditambah dengan pembiayaan daerah penerimaan Rp

Pengesahan APBD 2020 melalui rap-at paripurna yang digelar di ruang sidang lantai ll gedung dewa. Pari-

purna dipimpin langsung Ketua DPRD Adi Sukemi ST MM didampingi Wakil Ketua Anton Sugianto SUD dan dihad-iri langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris. Para pejabat dan pimpinan Or-ganisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan Forum Komunikasi Pimp-inan Daerah (Furkopimda) juga hadir.

Sebelum APBD diketuk palu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD membaca-kan hasil pembahasan akhir bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil akhir itu dibacakan oleh



Laporan I Utama


191.480.483.053,-. Jika dibandingkan den-gan APBD murni tahun 2019 ini, angaran belanja dan pendapatan menurun sekitar Rp 47,9 Miliar.

Hasil pembahasan APBD disampai-kan perwakilan Badan Anggaran (Bang-gar) DPRD Abdullah. Setelah membaca-kan hasil akhir angka APBD, Abdullah membacakan beberapa rekomendasi yang kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

“Ada beberapa rekomendasi yang perlu kami sampaikan kepada pemda sebagai hasil dari pembahasan APBD 2020,” terang Abdullah dari atas podium.

Adapun rekomendasinya yakni, se-cara prinsip anggota Banggar dapat me-nerima RAPBD yang diserahkan pemda menjadi Perda APBD tahun 2020. Namun ada beberapa pergeseran item program dan kegiatan di beberapa Organisasi

Perangkat Daerah (OPD).Dewan meminta OPD untuk men-

ingkatkan kinerjanya agar program kerja dapat dimulai sejak Bulan Januari mendatang. Agar lelang proyek bisa dilaksanakan mulai awal tahun untuk mengantisipasi terjadinya gagal tender hanya karena masalah waktu yang tak mencukupi.

Kemudian kegiatan yang tak bisa diakomodir pada anggaran murni ini, sebaiknya dilaksanakan pada APBD perubahan tahun 2020. Pemda dimin-ta menganggarkan pembangunan ikon adat dan ikon yang kreatif di Pelalawan.

“Pemda juga haru membangun per-pustakaan yang representatif di gedun bekas gerai makanan di Pangkalan Ker-inci. Selam ini Pelalawan belum mem-punya gedung pustaka yang memadai,”

tambah Abdullah.Dewan juga menyinggung pemda

segera melakukan revitalisasi banguna Mesjid Agung Ulul Azmi Pangkalan Kerinci. Serta menggalakan reformasi birokrasi yang berpedoman terhadap Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Bupati Pelalawan, HM Harris, men-yampaikan rasa terimakasihnya kepa-da dewan atas pengesahan APBD yang tepat waktu, ditengah kesibukan para wakil rakyat. Ia berharap kerjasama yang baik antara pemda dan dewan terus ter-jaga demi membangun daerah.

“Ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama yang rutin kita bahas setiap tahun, demi kemajuan Pelalawan. Kede-pan saya berharap hubungan ini bisa semakin ditingkatkan,” tanda Harris. n



Laporan I Utama


Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya

kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, berpartisipasi, dalam rapat paripurna kali ini dengan hati dan jiwa yang mantap tentunya.

Tak lupa pula kepada Nabi Besar Umat Islam, Nabi Panutansekalian alam, baginda Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam dengan mengucapkan Allah Humma Solliala Saidina Muhammad Wa’alaalihi Saidina Muhammad.

Bahwa sebagaimana lazimnya dilaku-kan dan sesuai dengan pedoman keten-tuan peraturan perundang-undangan, maka Fraksi Pembangunan – Hati Nurani sebelum memberi penilaian terhadap Ran-cangan APBD Tahun 2020 ini, kami telah melakukan kajian-kajianterhadap apa yang saudara Bupati Pelalawan sampaikan sebelumnya. Apresiasi positif tentunya pantas kita berikan kepada setiap niat dan perbuatan siapa saja yang itu melahirkan nilai kebaikan untuk masyarakat dan Ka-bupaten Pelalawan. Terlepas dari semua itu, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus dari Fraksi Pembangu-nan – Hati Nurani. Diantaranya:l Kita sama-sama telah mengetahui

Pembangunan Science Technology Park (Techno Park) merupakan bagian dari perwujudan program Nawacita

pemerintahan dalam mengembang-kan 100 pusat sains dan techno park. Akan tetapi fraksi pembangunan – Hati Nurani mempertanyakan ten-tang bagaimana kelanjutan pemban-gunan di kawasan tersebut sedangkan peraturan daerahnya belum ada.

lFraksi Pembangunan – hari Nurani maminta pemerintah lebih mem-perhatikan dibidang Pertanian dan Perikanan karena mengingat masyar-akat yang tinggal dibantaran sungai Kampar rata-rata memiliki pekerjaan sebagai peternak, nelayan dan juga petani, maka diharapkan perhatian khusus dan meminta memprovokasi BUMD untuk ikut menangani hasil kegiatan agar kerja terjamin.

lFraksi Pembangunan – Hati Nura-ni meminta untuk keselarasan dan pembangunan yang merata karena Kabupaten Pelalawan milik seluruh masyarakat yang berhak menikmati pembangunan dari RPJM Kabupaten Pelalawan yang hendak merata dan berkesinambungan tanpa memihak satu daerah atau kecamatan saja, be-gitu juga tentang tata kelolakagiatan-di setiap OPD, harus terukur, dalam artikata bukan hanya sebatas kegiatan terlaksana, namun dibutuhkan hasi yang bisa dinikmati masyarakat.

lFraksi Pembangunan – Hati Nurani

mengharapkan pemerintah agar seri-us menangani dibidang Kebudayaan karena salah satu bagian dari pada pemerintah pusat untuk menuntun masyarakat berperilaku sopan, san-tun, dan memiliki adab adat budaya kepada Budaya Nasional.

lFraksi Pembangunan – Hati Nurani mempertanyakan tentang penamba-han pendamping desa, apa urgen-sinya disaat APBD yang belum ada penambahan dan itu membebani an-ggaran, kami atas nama Fraksi Pem-bangunan – Hati Nurani belum bisa menerima tanpa ada penjelasan.Demikianlah Pandangan Umum

Fraksi Pembangunan – Hati Nurani DPRD Kabupaten Pelalawan terhadap RANPERDA tentang Anggaran Pen-dapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggrana 2020 yang kami sampaikan yanguntuk selanjut-nya menunggu jawaban Pemerintah Daerah dan dilakukan pembehasann. Sesungguhnya merupakan upaya yang dilandasi niat yang tulus agar pebaikan Penyelanggaran Pemerintah Daerah da-lam tataran kebijakan maupunn teknis operasional pada tahun–tahun berikut-nya. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan kebaikan untuk masyarakat dan kamajuan kabupaten Pelalawan di masa-masa yang akan datang. n

Pandangan Umum Fraksi Pembangunan-Hati Nurani

TERHADAP RANPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020



Laporan I Utama


Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan BangsaTERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PELALAWAN 2020

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, se-gala puji dan syukur kita panjat-kan kehadiran Allah atas rahmat

dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri rapat pari-purna pada hari ini dalam kedaan se-hatwal’afiat.

Selanjutnya kami ucapkan teri-makasih kepada pimpinan rapat, yang telah memberikan kesempatan pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), untuk menyampaikan pandan-gan umum fraksi terhadap Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana An-ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 para rapat pari-purna hari ini.

Saudara pimpinan dan hadirin yang saya hormati

Anggaran Pendapatan dan Belan-jan Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategisuntuk mendukung aktifitaspemerintahan dalam menjalan-kan fungsinya baik untukmenunjang public, implementasiberbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pember-dayaan masyarakat. APBD juga mer-upakaninsrtumen teknis dari idealism pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemda Pelalawan yang muaran-ya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya penyusunan APBD pada substansinya adalah untuk mel-akulakan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada dimasyarakat.

Selanjutnya, menanggapi penyam-paian atas Rencana Angaran Pendapa-tan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 yang telahdisampaikan, maka kami dari fraksi PKB memberikan pandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut:lPada prinsipnya pendapatan adalah

bagaimana pemerintah daerah mam-pu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul sebanyak-banyaknya. Fungsi APBD seharusnya dapat dimaksimalkan seperti halnya fungsi perencanaan karena anggaran daerah menjadi pe-doman bagi manajemen dalam mer-encanakan kagiatan pada yahun yang

berikutnya.lRAPBD TA 2020 merupakan tahun

ke empat dari pelaksanaan Visi Pem-bangunan RPJMD Kabupaten Pelala-wan Tahun 2016-2021 yaitu “Inovasi Menuju Pelalawan Emas (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera). Mengacu pada visi pembangunan di atas pada tahun 2020 ini kabupaten pelalawan memiliki tema pemban-gunan “Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Guna Mening-katkan Investasi Industri, Pertanian dan Pariwisata” Pendapata APBD tahun2020 ini diesimasi sebesar Rp 1.414.36.945.981.00, jika melihat APBD tahun anggaran 2019, maka APBD tahun 2020 ini mengalami pe-nurunan sebesar 9,53% dibanding-kan dengan tahun 2019. Fraksi PKB menilai eksekutif kurang mempun-yai semangat dan optimism untuk peningkatan PAD serta kurangnya pelayanan dari OPD (Organisasi Pe-merintah Daerah) yang dirasa kurang ramah dan terkesan cuek mengingat bahwa OPD merupakan lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta adanya beberapa program kerja (Poker) yang sulit di-akomodasi.

lTerkait dengan anggaran belanja daerah yang dialokasikan cukup be-sar adalah belanja Urusan Pendidi-kan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Adminis-trasi Pemerintah, untuk itu angaaran yang diakolokasikan sangat besar

pada lembaga-lembaga tersebut se-harusnya digunakan untuk perce-patan pembengunan secara optimal, langkah-langkahharus dilaksanakan secara efektif dan efesien. Untuk itu Fraksi PKB berharap kepada pemer-intah daerah agar bisa memaksimalka pelaksanaannya, sehingga diharap-kan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang tidakdapat direalisasikan kare-na alasan waktu yang mepet. Oleh karena itu pihaknyamemohon agar dilangkapi schedule kegiatan, kare-na angaaran yang lahir di setiap OPD pasti disertai schedule karena ini ber-kaitan dengan kemampuan waktu penyerapan yang digunakan.

lFraksi PKB juga berharap setiap OPD dalam pngangaran harus memperha-tikanaturan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan hukum dan dilaksanakan dengan sungguh-sung-guh dan semangat pemerintah daerah.

Saudara pimpinan, bupati pelala-wan dan hadirin yang terhormat

Demikianlah pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kabupaten Pelalawan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanhun angga-ran 2020 yang dapat kami sampaikan. Semoga pandangan umum dan masukan dari Fraksi PKB ini dapat diterima guna menyempurnakan RANPERDA ini. Se-moga apa yang kita lakukan ini9 mem-berikan kebanggaan untuk masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pelalawan di masa-masa yang akan datang. n



Laporan I Utama


Terlebih dahulumarilah kita mem-persembahkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat allah,

karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya jualah, kita semua yang hadir pada hari ini masih diberi kesempatan, kesehatan serta kekuatan lahir dan batin untuk mengikuti rapat paripurna istimewamenyampaikan re-komendasi terhadap laporan keterangan pertanggujawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2020 pada hari ini Senin tanggal 11 November 2020.

Shalawat beriring salam kita persem-bahkan kepada junjungan alam nabi be-sar Muhammad Shalallahu Alaihi Was-salam dengan ucapan allahumma sholli a’la Muhammad wa a’la ali Muhammad, sebagai orang pilihan allah yang ajaran-nyaselalu kita jadikan sumber inspirasi dan menuju masa depan generasi kita kea rah yang lebih baik sehingga menja-di maju dan sejahtera. Semoga kita diberi syafa’at pada hari kerbangkit kelak.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terimakasih yang tak terhinggakepada saudara pimpinan yang telah mem-

Pandangan UmumFraksi Demokrat - PKS

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATENPELALAWAN (APBD) TAHUN ANGGARAN 2020

berikan waktu dan kesempatan kepa-da kami Fraksi Demokrat – PKS untuk menyampaikan pandangan umum ten-tangrancangan anggran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

Pimpinan sidang, saudara bupati dan hadirin yang berbahagia

Sebelumnya terimakasih kami ucap-kan kepada mpinan, yang telah mem-berikan kesempatan kepada kami, dari fraksi Demokrat-PKS untuk menyam-paikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tentang Anggaran Pendap-atandan Belanja Daerah Kabupaten Pela-lawan Tahun anggaran 2020. Kami dari fraksi Demokrat-PKS telah mempelajari-dan membahas RANPERDA Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2020, dalam nota keungan uang disampaikan oleh Bupati Pelalawan dimana penyusunan anggran pendapatan dan belanja daer-ah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 ini merupakan tahun keempat dari masa bakti Bupatida wakil bupati tahun 2016-

2021, yaitu inopasi menuju Pelalawan Emas (Ekonimi Mandiri Aman dan Se-jahtera) mengacu kepada visi dan misi RPJMD tersebut yang poinnya adalah meningkatkan keamanan dan kettertib-an guna kenyamanan investasi industri, pertanian dan pariwisata di kabupaten Pelalawan yang kita cintai ini.

Demikianlah pandangan umu Fraksi Demokrat-PKS DPRD Kebupaten Pelala-wan terhadap RANPERDA tentang An-ggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yang kami sampaikan yang untuk selanjutnya menunggu jawaban Pemer-intah Daerah untuk dilakukan pemba-hasan selanjutnya. Sesungguhnya mer-upakan upaya yang dilandasi niat yang tulus agar Perbaikkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan belanja daerah bisa menjadi teat sasaran dalam tataran kebijakan maupun teknis opersional pada tahun-tahun berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan kebaikan untuk masyarakat dan kema-juan Kabupaten Pelalawan di masa-ma-sa akan datang. n



Laporan I Utama


Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat NasionalTERHADAP RENCANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020

Mengawali Pandangan Umum Fraksi ini, kami atas nama Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pelalawan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-be-sarnya kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesem-patan kepaa kami untuk menyampai-kan Pandangan Umum Fraksi ini. Uca-pan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Bupati Pelalawan serta seluruh jajaran eksekutif yang telahber-tumpus lumus menyusun dan menyam-paikan RANOERDA Kabupaten Pelala-wan tentang APBD Kabupaten Pelala-wan Tahun Anggaran 2020 ini.

Selanjutnya Fraksi PAN memberi-kan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh Bupati dan seluruh jaja-ran eksekutif untuk lebih secara bertahap mulai menuntaskan visi dan misi untuk lebih mensejahterakan masyarakat Ka-bupaten Pelalawan sebagai mana yang

trtuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ka-bupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan.

Pimpinan Sidang , Bupati Pelalawan serta hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Nota Keuangan dan Ranperda APBD kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dengan tema “Meningkatkan Keamanan dan Keten-traman Guna Meningkatkan Investa-si Industri, Pertanian dan Pariwisata” sesuai visi pembangunan yang tetuang dalam SPJMD Kaupaten Pelalawan ta-hun 2016-2021 yaitu “Inovasi menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi, Mandiri, Aman dan Sejahtera)’ yang telah dis-ampaikan oleh Bupati Pelalawan, pada kesempatan yangbebahagia ini izinnlah kami atas nama Fraksi PAN menyam-paikan beberapa catatan sebagai berikut:lAnggaran Pendapatan Daerah Ta-

hun 2020 direncanakan sebesar Rp. 1.414.736.945.981,- (Satu Triliun Empat Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ra-tusdelapab Puluh Satu Rupiah) atau mengalami penurunan dibanding-kan dengan APBD Tahun Anggaran 2019, untuk itu, Fraksi PAN meminta pemerintah untuk bekerja lebih mak-simal agar target penerimaan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Penetapan target penerimaan mesti harus iikuti dengan rangkaian programdan kebi-jaka dibidang fiscal agar target yang telah ditetapkan benar-benar dapat terealisasi dengan baik.

lPenerimaan Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.71.729.900.000.- (Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua



Laporan I Utama


Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). penetapan target terse-but menunjukan pemerintah lebih realistisdalam mematok target pen-erimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan daerah. Fraksi PAN me-nilai bahwa dengan kebutuhan biaya pembangunan yang cukup besar dan bertambahnya data basis pajak daerah tahun 2020 sesungguhnya masih bisa ditingkatkan, kami meminta pemerin-tah agar memberikan perhatian lebih pada sektor-sektor pajak agar target penerimaandaerahdari sector perpa-jakan benar-benar dapat terwujud. Fraksi PAN mendukung penuh upaya pemerintahan dalam melanjutkan kebijakan roformasi perpajakan, ter-masuk didalamnyapenyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas organ-isasi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki system administrasi perpajakan.

lBelanja Daerah Anggaran 2020 ditetap-kan sebesar Rp. 1.539.852.881.038,34 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima-puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh

Satu Ribu Tiga Puluh Delapan Koma Tiga Puluh Empat Sen), Fraksi PAN dalam hal ini meminta agar pemerintah lebih menitikberatkan alokasi pada belanja modal daripada pegawai maupun be-lanja barang dan jasa, kami mengin-gatkan agar pemerintah benar-benar mengarahkan belanja daerah pada upaya untuk menguatkan program perlindungan social, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, per-cepatan pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Fraksi PAN juga meminta agar belanja pemerintah dialokasikan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect ekonomi yang besar seperti dibidang perin-dustrian, pertanian, perkebunan dan pariwisata.

lTerhadap pengimplementasian renca-na kerja lima tahun sebagai tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021, Frak-si PAN mendukung setiap kegiatan yang mengarah pada pencapaian-RPJMD, untuk itu Legislatif dalam rangka menunjangdan mendukung program pembangunan secara ber-

sama-sama, bahu membahu, dalam roh semangat gotong royong da-lammewujudkan cita-cita besar kita bersama menjadi bagianbangsa yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

lFraksi PAN memberikan apresiasi positif terhadap peningkatan pem-bangunan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan. Namun demikian, kami berharap hendaknyavolume pening-katan pembangunan tersebut agar diikuti dengan kualitas pembangunan yang memuaskan, sebab masih saja kam melihat hasil pembangunan in-frastruktur yang banyak menyisakan kualitas pekerjaan yang kurang baik atau pekerjaan yang tidak selesai tepat ada waktunya.

lFraksi PAN berpendapat bahwa pem-berian sanksi tegas atas kelalaian pe-jabat teknis dalam kegiatan yang telah diprogramkan secara matang di perlu-kan sebagai peringatan agar tidak ada kelalaian ataupun kesengajaan yang dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan bagi daerah. n



Laporan I Utama


Fraksi PDI perjuangan DPRD Ka-bupaten Pelalawan mengucap-kan terimakasih kepada saudara

pimpinan siding atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam pen-yampaian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pelalawan tentang Nota Keuangan dan Raperda APBD Kebupaten Pelalawan T.A 2020.

Sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersa-ma oleh eksekutif dan legislative, APBD merupakan alat/wadah mewujudkan dan kepentingan masyarakat ke kondisi rilldan disusun secara berkesinambun-gan dengan mangacu ke dokumen peren-canaan pembangunan nasional dan daer-ah dan bukan sekedar rutinitas tahunan.

Menyoal APBD Kabupaten Pelala-wan T.A 2020 merupakan kesempatan terakhir bagi periode kepemimpinan Ka-bupaten Pelalawan saat ini. Masih ada peluang untuk malakukan yang terbaik dengan sisa waktu terbatas. Jika memang ada keinginan untuk menunaikan aman-ah hingga tuntas.

Dalam Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Pelalawan T.A 2020, maka kami sampaikan beberapa hal se-bagai berikut:lPendapatan masih jadi masalah klise

tahun ke tahun, sungguh ironis dan

Kabupaten Pelalawan punya segu-dang nilai strategis tapi pemdanya seolah-olah kewalahan menggali sumber pendapatan. Alhasil sesuai dengan yang dimuat dalam nota ke-uangan pendapatan daerah menurun sekitar 9,53% dibandingkan dengan tahun 2019.

lDalam proses mekanisme penyusu-nan RAPBD ini, Fraksi PDI Perjuan-gan meminta agar semua aspirasirak-yat baiuk lewat musrenbang maupun reses hendaknya ditampug dulu da-lam RKPD, kemudian baru ditentukan skala prioritas berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia

lFraksi PDI Perjuangan mengesahkan agar dalam perencanaan anggarans-sejalan dengan Pacasiladan konstitusi Negara, Undang-Undang dan Pera-turan (Regulasi) yang berlaku. Selain dari pada itu juga janji dan pernyataan para pejabat di depan public bahwa dapat mewujudkan pembangunan berpedoman pada azas kebersamaan Bhineka Tunggal Ika sebagai wujud rasa keadilan negara/pemda kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pela-lawan. Bukanlah ini sudah dimuatkan dalam RPJMD? Kalau benar maka jangan dilupakan pada penyusunan RKPD. Renstra, KUA dan PPAS, ke-

jadian di daerah lain, dimana Ang-gota Dewan menemukan kejanggalan pada nomenklatur dan juga jumlah anggarannya. Fraksi PDI Perjuangan berharap itu tidak terjadipada RAPBD Kabupaten Pelalawan.

lFraksi PDI Perjuangan menilai bah-waDinas Peternakan Belum serius menciptakan peternak yang han-dal di kabupaten Pelalawan, dima-na kurangnyapendidikan dan tidak adanya dana operasional pembinaan untukmelakukan evaluasi terhadap kinerja kadis peternak, karena su-dah hapir 2 tahun memulai potong hewan di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras tidak berfungsi dan tidak melakukan pemotongan hewan, sedangkan tiap tahun ada anggaran pembangunan di Rumah Potong He-wan tersebut.

lFraksi PDI Perjuangan meminta Di-nas Pemberdayaan Masyarakat Desa, agar kegiatan yang bersifat seremonial dikurangi tetapi lebih mengacu paad kegiatan yang berhadapan langsung kepada masyarakat.

lSebagai contoh dibidang TTG sampai saat ini belum ada hasil yang maksi-mal, alat-alat yang ditemikan samapi saat ini tidak ada yang di gunakan masyarakat untuk kebutuhan menun-

Pandangan UmumFraksi Pdi-Perjuangan

TENTANG NOTA KEUANGAN DAN RANPERDA APBDKABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020



Laporan I Utama


jang usaha kecil maupun menengah, dan kami mendorong juga agar dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap dana DD dan ADD sejalan dengan amanah dan arahan dari bapak Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi Dodo, dimana masih ban-yak di temukan dilapangan penyalah gunaan wewenang dalam mengelola anggaran ini. Serta dalam melakukan perekrutan pendamping seyogianya dilaksanakan secara transparan seh-ingga betul-betul mendapatkan pen-damping desa yang professional dan dapat mengoptimalkan kerja dari Ke-pala Desa dan perankatnya.

lKabupaten Pelalawan yang kaya dengan sumber daya alam, di bidang pertanian, perkebunan (sawit, karet, dan akasia), bahan tambang seperti minyak, gas, batu bara, perikanan, kehutanan, dan pariwisata maka un-tuk memaksimalkan potensi SDA nya, kami dari Fraksi PDI Perjuangan me-minta kepada Pemda Kabupaten Pela-lawan melalui dinas terkait agarserius membangun SDM terutama generasi muda agar tercipta SDM yanghandal, berkualitas dan mampu mengelola SDA yang tersedia demi kesejahter-aan masyarakat Kabupaten Pelala-wan. Tentu dalam mencapai target ini kami mendorong agar membenahi sektor pendidikan agar melakukan pengkajian yang komprehensip dan menghasilkan blueprint pendidikan dimana dengan pengkajian ini sudah bisa melakukan analisa SWOT.

lSebagai contoh system zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu su-dah baik, dimana tujuannya adalah agar siswa tidak tersentralisasi pada sekolah yang dianggap favorit. Maka dengan system ini siswa akan berse-kolah pada sekolah yang ada diling-kungannya masing-masing dan tidak

harus mengejarsekolah di perkotaan. Tetapi apakah pemerintah daerah sudah sudah membangun fasilitas yang merata pada setiap sekolah di pendesaan atau kecamatan di wilayah hukum kabupaten pelalawan serta penetapa guru yang handaldan pro-fessional? Jika ini memang tidak maka timbul masalah bauru yang mana se-tiap orang tua siswa ingin anak nya bersekolah do sekolah yang telah memiliki fasilitas dan guru yang pro-fessional.

lMaka dengan problem diatas mem-inta kepada Pemda Kabupaten Pela-lawan agar mengambil kebijakan segera mungkin tentang fasilitas dan guru-guru yang professional secara merata.

lMenyikapi munculnya sikap radikalis-medewas ini Indonesia maka kami Fraksi PDI Perjuangan mempertanya-kan kepada pemda melalui Dinas pen-didikan apakah nilai-nilai Pancasila su-dah diajarkan di sekolah-sekolah kita di Kabupaten Pelalawan dan apabila itu sudah dievaluasi sejauh mana efekti dan maksimalnya pelaksanaannya.

lFraksi PDI Perjuangan mengharap-kan kepada Pemerintah Daerah agar pelayanan kesehatan kepada mas-yarakat terlebih kapada masyarakat miskin yang hanya bergantung pada program BPJS yang mana masih ban-yak di temukan belum merata mem-peroleh pelayanan BPJS, bahkan ada buruh perusahaan swasta yang be-lum memperoleh pelayanan BPJS ini, maka dengan problem ini, kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendor-ong Pemerintah melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, agar lebih memaksimalkan pengawasan dan intergritasi pelayan terpadu di rumah sakit dan puskesmas. Supaya tercipta keadilan sesuai dengan aman-

ah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 serta demi terwujudnya salah satu program Pemda yaitu Pealawan Se-hat.

lFraksi PDI Perjuangan mengapresiasi-kan inovasi yang sudah diterapkan oleh Dinas Dukcapil yang bersifat proaktif dan bekerja sama dengan pihak rumah sakit, puskesmas, klin-ik dalam mendata dan memberikan identitas kewarganegaraan kepada warga Pelalawan yang baru lahir ini sebuah pelayanan maksimal yang perlu ditingkatkan dan teruskan. Ide tersebut telah menginspirasi kita semua bahwa ada pelayanan yang baik, ada perubahan yang signifikat. Namun disisi lain ada rakyat In-donesia yang sudah berdomisili di pelalawan namun belum mendapat-kan Identitas yang sesuai hak dasar sebagaiu warga Negara sesuai den-gan amanah Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan masalah ini kami memohohn agar Dukcapil Pelalawan lebih ekstra lagi dalam melakukan upaya inovasi dalam mewujudkan hak dasar dari rakyat ini. Serta akh-ir-akhir ini banyak warga Pelalawan yang mengeluh susah mendapatkan KTP Elektronik di sebabkan tidak afa-nya blanko KTP.

lKabupaten Pelalawan mendapatkan pengakuan dari daerah lain, termasuk dari provinsi bahwa Kabupaten Pela-lawan, sekalipun multi etnis multi agama namun kondusif. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pembinaan FKUB dan FPK yang sudah bekerja keras sehingga munculnya 32 peg-uyuban yang tergabung dalam FPK maka dengan ini kita harus juga men-gapresiasikan dengan memberikan anggaran pembinaan pada kegiatan dan program mereka yang sangat men-dadak dan berguna buat kita semua. n




Pandangan UmumFraksi Gerindra

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUATENPELALAWAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2020

Mengawali Pandangan Umum Fraksi ini, kami atas nama Frak-si GERINDRA DPRD Kabupat-

en Pelalawan menyampaikan ucapan ter-ima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesem-patan kepada kami untuk menyampai-kan Pandangan Umum Fraksi ini. Uca-pan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bupati Pelalawan beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah bertumpus lumus menyusun dan menyampaikan Ranperda Kabupaten Pelalawan Tentang APBD Kabupaten Pelalawan Tahun An-ggaran 2020 ini.

Selajutnya Fraksi GERINDRA memberikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan leh Bupati dan seluruh jajaran eksekutif untuk se-cara bertahap mulai menuntaskan Visi dan Misi untuk lebih mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pelalawan se-bagaimana yang tertuag dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten PelalawanTahun

2016-2021 yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui Ran-

perda Tentang Anggaran strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Ka-bupaten Pelalawan, karena APBD mer-upakansalah satu instrument kebijakan yang dapat digunakan alat untuk men-ingkatkan pelayanandan Kesejahteraan Masyarakat. Disamping itu Penyusu-nan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam-Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pdoman Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelola keuangan Daer-ah serta berpedoman kepada peraturan menteri dalam negeri nomor 33 Tahun 2019 Tentang pedoman penyusunan an-ggatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kami telah mendengar, menyimak dan membaca Pidato Pengantar Nota Keuangan Racangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Be-

lanja Daerah Kabupaten Pelalawan Ta-hun Anggaran 2020.

Oleh sebab itu dalam kesepakatan yang berbahagia ini. Kami Fraksi Partai GERINDRA menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Ten-tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020.

Secara umum, kami Fraksi Partai GERINDRA mengapresiasi Nota Ke-uangan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 yang telah dis-ampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Namun terdapat beberapa catatanyang patut kami sampaikan da-lam forum terhormat ini. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagaimana terinci pada beberapa bagian dibawah ini:• Anggaran Pendapatan Daerah Ta-

hun 2020 direncanakan sebeasar Rp. 1.414.736.945.981,- (Satu Triliun Empat Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus

Laporan I Utama




Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atau men-galami penurunan disbandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2019, untuk itu Fraksi GERINDRA mem-inta Pemerintah untuk bekerjalebih maksimal agar target penerimaan Daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

• Permasalahan utama Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah masih rendahnya kesadaran masyar-akat terhadap pembangunan melalui pemenuhan kewajiban membayar pajak dan distribusi, serta belum optimanya pengelolaan perusahaan Daerah sebagai salah satu penghasil PAD. Fraksi GERINDRA meminta penjelasan kebijakan apa yang akan ditempuh untuk mengatasi permasa-lah ini.

• Penerimaan pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 ditergetkan sebesar Rp. 71.729.900.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Rupaih). Penetapan target tersebut menunjukan Pemerintah lebih raelis-tis dalam mematok target penerimaan pajak sebagai sumber utama pener-imaan Daerah. Fraksi GERINDRA me-nilai bahwa dengan kebutuhan biaya pembangunan yang cukup besar dan bertambahnya data basis pajak, kami menilai bahwapotensi penerimaan pa-jak Daerah Tahun 2020 sesungguhnya masih bisa ditingkatkan, kami memin-ta Pemerintah agar memberikan per-hatian legih pada sektor-sektor pajak agar target penerimaan Daerah dari sektor perpajakan benar-benar dapat

terwujud.• Terhadap pengimplementasian ren-

cana kerja lima Tahun sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD kebupaten pelalawan Tahun 2016-2021, Fraksi GERINDRA mendukung setiap kagiatan yang mengarah pada pencapaian RPJMD, untuk itu diper-lukan perhatian khusus dan sinergitas Ekseutif dan Legislatif dalam rangka menunjang dan mendukung program pembangunan secara bersama-sama, bahu membahu, dalam roh semangat gotong royong dalam mewujudkan cita-cita besarkita berasamamenjadi bagianbangsa yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebu-dayaan.

• Berkenaan dengan Belanja Daerah, kami ingatkan agar Pemerintah Ka-bupaten Pelalawan konsisten dena-gan RPJMD dan akan memprioritas-kan pada program yang memihak kepentingan dan kebutuhan mas-yarakat melalui tujuh prioritas dian-taranya: Pelalawan Sehat, Pelalawan Cedas, Pelalawan Terang, Pelalawan Makmur, Pelalawan Eksotis dan Pela-lawan Inovatif.

• Sarana infrastruktur lain yang juga patut mendapat perhatian adlah sa-rana airbersih, sebagaimana kita ket-ahui air adalahsumber kehidupan dan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat.

• Kita semua berharap beberapa hal yang sudahditergetkan dalam APBD Tahun 2020dapat tercapai. Meskipun tantangan dan permasalahan kede-pan diprediksi masih akan dinamis. Antara lain rencana Pendapatan

sebesar Rp. 1.414.736.845.981,00 yang terdiri dari Pendapatan asli Daer-ah sebesar Rp. 160.360.643.981,00 dan dana perimbangan sebesar Rp. 1.007.219.146.000,00 serta lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 247.157.156.000,00.

• Fraksi gerindr mengajak antisipasi dalam pencapaian Pendapatan yang telah ditergetkan dalam APBD Ta-hun 2020, Pemerintaha Kabupaten Pelalawan dituntut untuk cerdas dan kreatif dalammenghasilkan dan men-golola sumber-sumber Pendapatan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan diharapkan tidak sekedar memBelan-jakan dan menghabiskan Anggaran. Sumber-sumber Pendapatanalternatif perlu digali secara kreatif dan inova-tif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien.

• Kami juga mengingatkan dan meng-harapkan BUMD. Harapnya tentu dapat menambahpenerimaan Pen-dapatan Daerah. Karena saat ini be-lum semua BUMD telah memberikan kontribusi yang signifikan tehadap oendapatan Daerah.

• Terakhir, kami dan tentunya kita semua berharap, rancangan peraturan Daerah ini yang nantinya akan menjadi peraturan Daerah dapat menjawab ke-butuhan, masalah tantangan dan kon-disi saat ini dan yang akan datang. Dan akhirnya APBD Tahun Anggaran 2020 yang akan dilaksanakan dapat menjadi instrument dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan dan tentu saja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupat-en Pelalawan. n

Laporan I Utama




Rapat paripurna denwan pada hari ini senin tanggal 25 november 2019, ten-tang penyampaian hasil pembahasan banggar dan pengambilan keputusan serta penutupan pemba-hasan ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pelalawan tahun anggara 2020.

pemerintah pusatdan pemerintah daerah (lembaran republik negara tahun 2008 nomor 107 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4880);

4. Undang-undang no 12 thun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran re-publik negara tahun 2011 nomor 82 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5234);

5. Undang-undang nomor23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran republik negaratahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan un-dang-undang nomor 23 tahun 2014 tentangpemerintahan daerah (lem-baran republik negara tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5089)

6. Peraturan pemerintahan nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan ke-uangan daerah (lembaran repunlik negara tahun 2005 nomor140 tam-bahan lembaran negara republik in-donesia tahun 2005 nomor 4578);

7. Peraturan pemerintah nomor 8 ta-hun 2006 tentang pelaporankeuan-gan dan kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indone-siatahun 2006 nomor 25, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4614);

8. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pe-merintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 no-mor 73, tambahan lembaran negara republikindonesia nomor 6041);

9. Peraturan menteri dalam negeri no-mor33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 (berita negara republik indone-sia 2019 nomor 655);

10. Rapat paripurnadprd kebupaten pelalawan dalam acara penyampaian dan penyerahan ranperda apbd ka-bupaten pelalawan tahun anggaran 2020 tanggal 08 november 2019

11. Rapat paripurna dprd kabupaten

pelalawan dalam acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda apbd tahun anggaran 2020 tanggal 11 november 2019

12. Rapat paripurna dprd kabupaten pelalawan dalam acara penyampa-ian jawaban kepala daerah atas pan-dangan umum fraksi terhadap nota keuangan rancangan apbd tahun anggaran 2020 tanggal 12 november 2019.

13. Keputusan pimpinan dewan per-wakilan rakyat daerah kabupaten pelalawan nomor 11.a / kpts-pimp/dprd/2019 tanggal 18 november 2019 tentang perubahan jadwal kegiatan dewan perwakilan rakyat daerah ka-bupaten pelalawanbulan november 2019.

II. Maksud dan tujaun Adapun maskud dibuatnya lapo-

ran ini adalah untuk memberikan saran penyempurnaa terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah kabupaten pelalawan tahun anggaran 2020 sebelum ditetapkann-ya menjadi peraturan daerah. Sedan-gkan tujuannya adalah memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 4 huruf a poin 1 peraturan dprd kabupaten pelala-wan nomor 01 tahun 2019 tentang perubahan peraturan tata tertib dprd kabupaten pelalawan. Oleh karena itu, engambilan keputusan dalam rapat paripurnayang didahuli den-gan penyampaian laporan badan anggaran terhadap proses finalisasi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran 2020.

III. Waktu dan tempat Pembahasan banggar prd kabupaten

pelalawan terhadap ranpera angga-ran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten pelalawan tahun anggaran 2020 dilaksanakan di ge-dung dprd kabupaten pelalawan yang dilaksanakan pada tanggal 17 november 2019 sampai dengan18 november 2019.

IV. Hasil pembahasan Sesuai mekanisme yang beRPedo-

Laporan Hasil PembahasanBanggar DPRD Pelalawan

Terhadap Ranperda APBD 2020

Pimpinan sidang, saudara bupati dan hadirin yang berbahagia

Kedudukan apbd sangat penting se-bagai alat untuk memelihara dan men-gupayakan keseimbangan fundamen-tal perokenimian dareah dalam proses membangu daerah. Apbd juga meru-pakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan public yang diwu-judkan melalui program dan kegiatan. Untuk mewujudkan hal tesebut maka sudah selayaknya dalam proses pen-ganggaran perlu direncanakan dengan baik tepat waktu dalam proses penyusu-nan, pembahasan dan dilaksanakan se-cara tertib serta disiplin untuk mencapai sasaran yang lebih optimal.

I. Pendahuluan1. Undang-undang nomor 28 tahun

1999 tentang penyelenggaraan nega-ra yang bersih fanbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran ne-gara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaga negara republik indonesia nomor 3852);

2. Undang undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabu-paten pelalawan, kabupaten rokan hulu, kabupaten kuantan rokan hilir, kabupaten karimun, kabupaten natu-na, kabupaten kuantan singingi dan batam (lembaga negara tahun 1999 nomor 181, tambahan lembaran ne-gara nomor 3902) sebagai mana telah dirubah dengan undang-undang 34 tahun 2008 (lembaga negara tahun 2000 nomor 80, tambahan lembaran negara nomoer 3968);

3. Undang-undang 33 tahun 2004 ten-tang peimbangan keuangan tentang

Laporan I Utama




man pada peraturan yang berla-ku, yakni peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2019 tentang pedman penyusunan anggaran pen-dapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditegaskan bahwa kepala daerah dan dprd wajib mem-bahas dan menyetujui apbd tahun 2020 tepat waktu. Tujuannya adalah agar semua program dan kegiatan yang telah disusun / direncanakan dapat berjalan sesuia rencana yang telah ditetapkan, diantaranya adalah mengacu pada dokumen daerah yai-tu rencana pembangunan jangka me-nengah daerah (RPjmd) 2016-2021.

Badan anggaran dprd kabupaten pelalawan bersama dengan tapd pemerintah daerah kabupaten pela-lawan beserta seluruh organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten pelalawan telah melakukan pembahasan terh-adap kua dan ppas tahun anggaran 2020 secara marathon yang ditutup dengan penandatangan nota kesepa-katan terhadap kua dan ppas apbd kabupaten pelalawan pada tanggal 28 oktober 2019.

Sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, pembahasan ranperda apbd tahun anggaran 2020 kabupat-en pelalawan beserta nota keuangan apbd tahun anggaran 2020 diawali dengan pembahasan ditingkat komi-si dan ditindaklanjuti dengan pem-bahasan finalisasi dan singkronisasi oleh badan anggaran dprd kabupet-en pelalawan dengan tim anggaran-pemerintah kabupaten pelalawan secara ringkas.

A. Pendapatan daerah Adapun total nilai pendapatan

daerahkabupaten pelalawan untuk apbd tahun anggaran 2020 adalah adlah sebesar RP. 1.414.736.945.981 (satu triliun empat ratus empat belas mil-yar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dela-pan puluhsatu ripiah), adapun rincian pendapatan daerah diper-oleh dari:1. Pendapatan asli daerah Dalam apbd tahun anggaran

2020 pendapatan asli daer-ah diatsgetkan sebesar RP. 160.360.643.981 (seratus enam puluh milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ra-tus delapan puluh satu ru-piah) denagn rincian sebagai berikut:• Pendapatan pajak daerah

RP. 71.729.900.000,00

• Hasil retribusi daerah RP. 13.907.000.000,00

• Hasil pengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan RP. 14.844.100.000,00

• Lain-lain pendapatan asli daerah Yang sah RP. 59.879.643.981,00

2. Dana perimbangan Target penerimaan dana pe-

rimbangan pada apbd tahun anggaran 2020 adalah sebesar RP. 1.007.219.146(satu trily-un tujuh milyar dua ratus sembilan belas ribu seratus empatpuluh enam rupiah) belum termasuk nilai dana alokasi khusus, dengan rin-cian sebagai berikut:• Bagi hasil pajak / bagi

hasil RP. 332.933.045.000,- Bukan pajak• Dana alokasi umum RP.

674.286.101.000,-• Dana alokasi khusus RP.

00 Masih dalam roses pem-

bahsan dengan pihak ke-menterian

3. Lain lain pendapatan daerah

yang sah Target penerimaandari sum-

ber lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar RP. 247.157.156.000,-(dua ratus empat puluh tujuh milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:• Bdh pajak dari provinsi

RP. 93.600.000.000,- Dan pemda lainnya• Dana penyesuaian dan

RP. 153.557.156.000,- Otonomi khusus

B. Belanja daerah Belanja daerah disusun berdasar-

kan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapa-ian hasil dari input yang diren-canakan. Hal tersebut bertujaun untuk meningkatkan akuntabil-itas perencanaan anggaran ser-ta memperjelas efektifitas dan efisien anggaran.Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap organ-isasi perangkat daerah harus te-rukur dapat direalisasikan tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu yang diikuti dengan pen-

Laporan I Utama




ingkatan kinerja pelayanan dsan peningkatan kesejahteraan mas-yarakat. Jumlah belanja daerah tahun anggaran 2020 adalah sebe-sar RP.1.539.852.881.038,84(satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh saturibu tiga puluh delapan rupiah koma delapan puluh empat sen). Ada-pun rincian belanja daerah di-maksud adalah sebagai berikut:1. Belanja tidak langsung RP. 762.469.664.606,- (tujuh ratus enam puluh dua

milyarempat ratus enam pu-luh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu en-anm ratus enam rupiah)Terdiri dari:• Belanja pegawai RP. 490.128.646.618,-• Belanja hibah RP. 52.169.022.100,-• Belanja bantuan sosial

RP. 1.914.000.000,-• Belanja bagi hasil kepada

provinsi Kab/kota dan pemerintah desa

RP. 8.563.690.000,-• Belanja bantuan keuangan

kepada Prov/kab/kota dan pemerintah desa

RP. 209.194.305.888,-• Belanja tidak terduga RP. 500.000.000,-

2. Belanja langsung RP. 777.383.216.432,34

(tujuh ratus tujuh puluh tu-juh milyar tigaratus delap-an puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah koma tiga puluh empat sen)

Terdiri dari:• Belanja pegawai RP. 59.666.378.364,-• Belanja bartang dan jasa RP. 459.336.099.015,-• Belanja modal RP. 258.380.739.053,19• Defisit sebesar Rp. 125.115.935.057,34

Berikut kamsi sampaikan ura-ian belanja daerah tahun an-ggaraan 2020 masing masing organisasi perangkat daerah lingkup pemerintaha kabu-paten pelalawan sebagaima-na terlampir:

C. Pembiayaan daerah• Penerimaan pembiayaan

daerah (sisa Lebih perhitun-agn anggaran tahun Angga-ran sebelumnya)

RP. 191.480.483.157,34• Sisa lebih pembiayaan angga-

ran Tahun berkenan RP. 191.480.483.157,34

Dari struktur rancangan apbd ke-bupaten pelalawan tahun anggaran 2020 tersebut diatas maka jumlahn total rapbd tahun anggaran 2020 adalah sebesar 1.539.852.881.038,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delap-an puluh satu rigu tiga puluh delap-an rupiah) secara keseluruhan rapbd kabup[aten pelalawan tahun 2020 dibandingkan dengan apbd murni tahun 2019 mengalami penurunan sebesar RP. 47.395.445.140,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus sem-bilan puluh lima juta empat ratus empat puluh limaribu seratus em-pat puluh rupiah).

V. Rekomendasi Adapun yang menjadi trekomendasi

banggar dprd kabupaten pelalawan kepada pemerintah daerah kabupat-en pelalawan terhadap rancangan peraturan daerah tentang apbd ka-bupaten pelalawan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:1. Pada prinsipnya anggota banggar

dprd kabupaten pelalawan dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang apbd kabupaten pelalawan tahun anggaran2020 yang telah diajukan menjadi per-aturandaerah kabupaten pelala-wan.

2. Setelah dilakukan pembahasan terhadaop ranperda apbd kabu-paten pelalawan tahun anggaran

2020 terdapat beberapa pergeser-an beberapa item kegiatan (rka kegiatan terlampir).

3. Diminta kepada seluruh organis-asi perangkat daerah untuk dapt meningkatkan kinerjanya sehing-ga pada awal tahun (januari 2020) segala proses kagiatan lelang dan kegiatan lainnya bisa dimulai se-cepatnya.

4. Untuk program maupun ke-giatan yang belum terakomodir pada apbd murni tahun 2020 di-harapkan dapat diakomodir pada apbd perubahan tahun anggaran 2020

5. Diminta kepada pemerintah ka-bupaten pelalawan untuk dapat menganggarkan anggaran tanah pemakaman umum (tpu) pada apbd perubahan tahun anggaran 2020.

6. Diminta kepada pemerintah daerah kabupaten pelalawan menganggarkan pembangunan seluruh icon adat dan ekonomi kreatif dibelakang gedungbalai adat.

7. Diminta kepada pemeritah daer-ah kabupaten pelalawan men-ganggarkan pembangunan pus-takayang representatif dibekas gerai makan pangkalan kerinci.

8. Diminta kepada pemerintah daerah kabupaten pelalawan segera melaksanakan revitalisa-si dan penyelesaian mesjid ulul azmi.

9. Diminta kepada pemerintah daerah kabupaten pelalawan un-tuk melakukan reformsi birokra-si dan peneRPan analisa jabatan dan analis beban kerja (abk). n

Laporan I Utama




Penyusunan APBD merupa-kan agenda rutin tahunan dan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah sebagai upaya untuk memberikan pe-layanan dan kesejahteraan masyarakat. APBD memuat prioritas-prioritas pemban-gunan yang terkait den-gan kebajikan dan target yang akan dicapai sesuai kemampuan sumberdaya dimiliki.

Pelalawan sebagai bentuk manajemen koordinasi yang baik.

Pembahasan Ranperda APBD 2020 yang telah dilakukan oleh Banggar DRPD dan TAPD beberapa hari yang lalu menunjukan komitmen yang kuat dalam upaya kita untuk menyelesaikan penyusunan APBD tepat waktu. Pem-bahasan APBD Tahun Anggaran 2020 telah berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan, walaupun terjadi adu argumentasi dalam menyikapi beber-apa program yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, namun dinamika tersebut menunjukan kedewasaan kita dalam menyikapi pelaksaan pemban-gunan di Kabupaten Pelalawan. Dengan berlandaskan semangat kebersamaan untuk kepentingan masyarakat, akhirn-ya perbedaan pandangan tersebut dapat diutamakan.

Dalam kesempatan ini saya men-yampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat yang telah melakukan pembahasan bersama-sama jajaran Pemerintah Daerah dengan sua-tu kesepakatan serta dapat dilakukan persetujuan bersama Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Dengan persetujuan Ranperda Kabu-paten Pelalawan Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 saat ini, maka selanjutn-ya akan disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kita berharap evaluasi sebelum ditetap-

kan menjadi Peraturan Daerah. Kita ber-harap evaluasi yang dilakukan Pemer-intah Kabupaten Pelalawan segera pat ditetapkan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020 tersebut.

Kita menyadari dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 ini masih terdapat kekurangan dan belum semua kebutuhan belanja yang diusulkan baik dari masyarakat maupun rencana ker-ja pemerintahan daerah sendiri, dapat terakomodir secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kekurangan tersebut kiranya dapat dicari jalan keluar melalui penda-yungan dan singkronisasi dengan pro-gram CSR, serta optimalisasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Riau.

Akhirnya pada kesempatan ini saya tidak bosan-bosanya selalu mengatakan kepada segenap jajaran Pemerintah Ka-bupaten Pelalawan untuk dapat melak-sanakan tugas dan kewenangan secara maksimal sebagai upaya mewujudkan masyarakat pelalawan yang sejahtera, serta guna tercapainya tata kelola pemer-intahan yang baik dalam mewujudkan Pelalawan yang mandiri.

Demikian yang dapat saya sam-paikan, semoga apa yang telah kita sepakati dalam persetujuan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 pada hariini, dapat diimplementasikan segera akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan di bawah ridho dan lindungan Allah, Amin Ya Robbal Alamin. n

Laporan I Utama

Laporan Bupati Pelalawan Terhadap Persetujuan Ranperda APBD 2020

Secara umum APBD disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan

pembengunan dalam kurun waktu satu tahun. Tentunya disesuaikan juga dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pelalawan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah APBD Ta-hun 2016-2021 yang berorientasi padaa nggaran berbasis kinerja, mengutama-kan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan dicapai, dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Hal ini merupakan implementasi dari fung-si perencanaan, koordinasi serta fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan stategi kinerja Pemerintah Kabupaten




Galery I Foto

Tiga Pansus DPRD Pelalawan GodokTiga Ranperda Usulan Pemda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan terus meng-godok tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranper-da) yang diusulkan Pemkab Pelalawan dan akan disah-kan Bulan Desember ini.

jungan Kerja (Kunker) ke beberapa daer-ah di Pulau Jawa selama empat hari. Berangkat hari ini pulang Sabtu nanti,” kata Sekretaris DPRD Pelalawan, Teng-ku Ridwan Mustafa.

Tengku Ridwan menerangkan, Pan-sus I dijadwalkan ke tiga kementerian mengenai SOTK. Sedangkan Pansus ll melawat ke Kabupaten Cianjur dan DPRD Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat. Kemudian Pansus lll menyam-bangi DPRD Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Dikatakannya, Kunker tersebut mer-upakan prosedur pembahasan Ranperda oleh Pansus sebelum disahkan dalam paripurna serta ditetapkan sebagai Per-aturan Daerah (Perda). Dalam waktu dekat ketiga Ranperda itu akan disahkan menjadi Perda.

Ketuan Pansus I Rahman Wijayanto membenarkan lawatannya ke Jakarta

mengunjungi beberapa kementerian. Pasalnya dalam Ranperda Perubahan SOTK ada tig dinas yang berubah nama. Seperti Dinas Pendidikan menjadi Di-nas Pendidikan dan Kebudayaan, se-dangkan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga bidang Kebu-dayaan dihapus serta pindah ke Disdik. Terakhir Dinas Perikanan dan Kelautan berubah menjadi Dinas Perikanan se-dangkan bidang Kelautanny dihapus lantaran sudah ditarik keprovinsi.

“Jadi kita mengunjungi kementerian dari masing-masing SOTK itu, untuk memastikan perubahannya,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Demikian dengan Ketua Pansus lll, Faizal M.Si, menyebutkan pihaknya terkait aset atau barang milik daerah. Pengelolaan aset dinilai sangat perlu diperbaharui mulai dari sistem dan pengaturannya. n

Tiga Ranperda itu ditangani oleh tiga Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD sebelumnya. Ada-

pun Pansus I terkait Ranperda perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOTK) yang diketuai Rahman Wijayanto. Pan-sus ll mengenai Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang diketuai Sudirman Laham. Pansus lll sep-utar Ranperda pengelolaan barang milik daerah yang dipimpin oleh Faiza M.Si.

“Ketiga Pansus menjadwalkan Kun-

Galery I Foto







n BANJIR DAN LONGSOR HANTUI PANGKALAN KERINCI

Anggota DPRD Minta Dinas PUPR Cepat Tanggap

n DISKES PELALAWAN RIAU TEMUKAN 50 KASUS DBD HINGGA NOVEMBER

DPRD Minta Foging Daerah Endemis Kabar I Pelalawan

Dinas Kesehatan (Diskes) Pelalawan Riau mengimbau masyarakat untuk senan-tiasi menjaha kebersihan lingkungan selama musim hujan di Bulan Desember ini.

atau membuang barang-barang yang tidak digunakan lagi. Setelah hal itu di-jalankan akan lebih baik lagi dengan pen-aburan bubuk abate, menggunakan anti nyamuk, hingga menghindari kebiasaan menggantungkan pakaian.

Diskes juga meminta masyarakat menggalakan gotong royong di sekitar permungkiman. Mulai dari membersih-kan saluran air yang tersumbat, sampah yang berserakan, serta genangan air. Se-bagai antisipasi awal penyakit DBD dan tidak memberikan ruang untuk perkem-bangan nyamuk.

Hingga Bulan November ini Diskes menemukan 50 kasus DBD di Pelalawan sejak Januari yang tersebar di 12 kecama-tan. Dari 50 pasien penderita seluruhnya sudah sehat dan tidak ada korban men-inggal dunia.

“Sampai saat ini belum ada pening-katan signifikan sejak musim hujan awal November. Semuanya masih bisa diken-dalikan,” tandas Asril.

Adapun rincian data DBD di Pelala-wan sejak Januari ada 12 kasus, Februari enam kasus, Maret tiga kasus, April dan Mei masing-masing dua kasus, Juni sem-bilan, dan Juli sekitar empat. Kemudian

Agustus satu kasus, September empat, Oktober nihil, dan Nomvember menca-pai tujuh kasus.

Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwak-ilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, Andri Fransiscus Pane meminta Diskes untuk meningkatkan kewaspadaanya sela-ma musim hujan. Kemudian membagikan bubuk abate kepada warga melalui pusk-esmas-puskesmas yang ada di Kecamatan sekaligus memberikan sosialisasi terkait antisipasi DBD.

“Termasuk juga fogging ke daer-ah-daerah yang endemis DBD. Di Pang-kalan Kerinci banyak permungkiman padat penduduk yang harus diantisi-pasi perkembangan nyamuk,” tandas anggota Komisi III DPRD Pelalawan ini.

Wakil rakyat asal Pangkalan Kerinci ini juga mewanti-wanti adanya pihak-pi-hak yang memanfaatkan situasi seperti yang terjadi di beberapa daerah. Ada oknum atau kelompok yang memperjual belikan bubuk abate ke warga, termasuk melakukan fogging dengan mengutip bayaran dari masyarakat. Dewan mem-inta masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. n

Untuk mengantisipasi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

yang biasanya meningkat saat musim hujan. Timbulnya genangan air di wa-dah-wadah yang ada di permungkiman akibat intensitas hujan tinggi, menjadi sarang bagi nyamuk aides agepty penu-lar penyakit DBD.

“Kita mengimbau masyarakat untuk membudayakan 3 M plus dan kembali digalakan saat musim hujan seperti ini. Agar penyakit DBD yang terjadi di mas-yarakat bisa dikendalikan,” terang Pelak-sana tugas (Plt) Kepala Diskes Pelalawan, Asril M.Kes.

Asril menyatakan, budaya 3M plus yakni menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan penampun-gan air. Kemudian menutup wadah-wa-dah air dengan rapat, serta mengubur

Longsor dan banjir menghantui war-ga Kabupaten Pelalawan Riau khususn-ya di Kecamatan Pangkalan Kerinci se-lama musim hujan akhir tahun 2019 ini.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, Faizal M.Si, seharusnya bencana banjir dan longsor itu bisa diminimalisir dan dian-tipasi sejak awal oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Instansi yang berwenang seper-ti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) semestinya berkolaborasi dalam menuntaskan genangan air yang muncul setiap hujan turun, termasuk an-caman longsor di beberapa lokasi. Ten-tunya lokasi yang saat ini tergenang air menjadi prioritas utama.

“Sejak awal mestinya diantisipasi. Dengan cara apa, yah membersihkan dan memperluas parit. Drainase yang tersumbat dikeruk dan sampah-sampah-nya dibuang,” kata anggota DPRD asal Kecamatan Pangkalan Kerinci ini.

Aksi kolaborasi itu, kata Faizal, wajib dijalankan saat hujan tidak turun dengan menggandeng perangkat pemerintahan

setempat serta masyarakat sekitar. Alhasil manfaatnya bisa dirasakan ketika hujan de-ras turun dan tak terjadi lagi penumpukan air karena tidak ada saluran pembuangan.

Tiger Cepat Dinas PUPR yang telah dibentuk dan diluncurkan diminta agar cepat tanggal terhadap persoalan infra-struktur yang terjadi di ibukota Pelala-

wan ini. Sesuai dengan tugas pokok yang diberikan saat peluncuran Tiger Cepat beberapa waktu lalu.

“Sudah saatnya wajah ibukota Pela-lawan ini berubah dan jangan identik dengan banjir lagi. Dina PU harus lebih peka dengan pembangunan di Pangkal-an Kerinci,” terang politiasi PAN ini. n

Lintas I Komisi

Tugas danKewenangan

KomisiDPRD Pelalawan

A

Memastikan terlaksananya kewajiban daerah da-lam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainn-ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-gan-undangan

Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah

Melakukan pembaha-san rancangan kepu-tusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi

B

Melakukan pengawa-san terhadap pelak-sanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi

C

Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masa-lah yang disampaikan oleh Kepala daerah dan/ atau masyarakat kepada DPRD

D

Menerima, menampung dan membahas serta menindak-lanjuti aspirasi masyarakat

E

FG

H

I

K

J

Mengupayakan pening-katan kesejahteraan rak-yat di daerah

Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetu-juan pimpinan DPRD

Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pen-dapat

Mengajukan usul ke-pada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi

Memberikan laporan ter-tulisi kepada pimpinan DPD tentang hasil pelak-sanaan tugas komisi.




Lintas I Komisi

RUANG LINGKUPTUGAS KOMISI

DPRD PELALAWAN

KOMISI I

KOMISI II

KOMISI IIIBidang Pemerintahan dan Kesra•DinasPendidikan•DinasKesehatan•DinasAdministrasiKepen-

dudukan dan Pencatatan Sipil

•DinasTenagaKerja•DinasPenanamanModaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintu

• InspektoratDaerah•BadanKepegawaianPen-

didikan dan Pelatihan Daerah

•DinasKearsipandanPer-pustakaan

•SekreariatDaerah•BadanKesatuanBangsa

dan Politik•SekretariatDPRD•SekretariatDewanKorpri

Bidang Ekonomi dan Keua ngan•DinasKoperasiUsahaKe-

cil dan Menengah Perin-dustrian dan Perdagangan

•DinasPertaniandanPan-gan

•Dinas Pariwisata Kebu-dayaan Kepemudaan dan Olahraga

•DinasPerikanandanKe-lautan

•Dinas Perkebunan danPertenakan

•BadanPengelolaKeuan-gandanAsetDaerah

•DinasSosial•DinasLingkunganHidup•SekretariatDPRD•BUMD

Bidang Pembangunan•Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang•BadanPerencanaanPem-

bangunan Daerah•DinasPerhubungan•DinasKomunikasidanIn-

formatikan•Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Ke-bakaran

•Dinas PemberdayaanPerempuan Perlindungan AnakPengendalianPen-dudukdanKeluargaBer-encana

•Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa

•Badan Penelit ian danPengembangan Daerah (Litbang)

BadanPenanggulanBenca-na dan Sekretariat DPRD




Sekretariat: Komplek Perkantoran Bupati Pelalawan




pelalawan tahun 2020 rp 1,53 triliun - dprd.pelalawankab.go.id

Documents