pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
TRANSCRIPT
Pembiaran Atas Pelanggaran RegulasiTeory Vs Fakta
Oleh: Raflis
Forest Governace Integrity Transparency International Indonesia (TI-I)
Lokal Unit Riau
Indikasi Korupsi
1. Discretion (Pembiaran atas pelanggaran) terhadap :– UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang– UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan– UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau Kecil– UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Monopoly 3. Accountability Proses Perizinan:
– Proses penyusunan amdal yang tidak transparan (Dokumen Tidak Bisa diakses Publik)
– Peta Lampiran SK Perizinan tidak didistribusikan terhadap publik– Tidak ada proses persetujuan (FPIC) terhadap masyarakat penerima dampak
sebelum perizinan diberikan, serta tidak diberitahunya masyarakat setelah izin dikeluarkan untuk menyampaikan mekanisme keberatan di PTUN
Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability
Dinas Kehutanan Provinsi
Dinas Kehutanan Kabupaten
Bupati
Gubernur
Dirjen Planologi Kehutanan
Komisi Amdal Pusat
Mentri Kehutanan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pencadangan Lahan Untuk HTI
Tata Guna Hutan Kesepakatan
Kawasan Bergambut/ Lindung Gambut
AktorRegulasi
Contoh Diskresi
Terhadap Pola Ruang Wilayah Nasional
• Rencana pola ruang wilayah nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini (Pasal 50 ayat 2)
• Strategi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional “mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya” (Pasal 7 ayat 2 huruf b)
• Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya adalah dengan mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil. (Pasal 8 Ayat 3 huruf e)
Praktek Korup Yang Mungkin Terjadi
A. Terhadap Zonasi Kawasan Hutan1. Melegalkan Pelanggaran Perizinan melalui mekanisme Revisi Rencana Tata
Ruang dengan memutihkan pelanggaran terhadap rencana tata ruang sebelumnya.
2. Menciptakan ketidak pastian fungsi kawasan hutan antar berbagai tingkatan rencana tata ruang (RTRWN-RTRWP-RTRWK) maupun rencana sektoral
B. Terhadap Proses Perizinan1. Memberikan izin pada zonasi kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan.2. Manipulasi data kawasan hutan
C. Terhadap Riset1. Manipulasi metodologi, data dan dan analisis untuk melegalkan pelanggaran
yang dilakukan2. Membayar konsultan/researcher untuk meneliti sesuai dengan output yang
diinginkan
Hubungan Antara Perencanaan Kehutanan dengan Rencana Tata Ruang
Peta Fungsi Kawasan Hutan
KriteriaKawasan
PP No 26/2008Tahapan Perencanaan
KehutananPeta Pola Ruang Wilayah Nasional
Peta Pola Ruang Wilayah Pulau
Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi
Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten
Penyimpangan (Perencanaan Kehutanan)
Belum dilaksanakan
•Masih Menggunakan Kepmen 173/1986 sebagai dasar hukum•Bisa berubah setiap saat sesuai kepentingan (TGHK update)
Inventarisasi Kawasan Hutan Tingkat Wilayah dan DAS
Penunjukan Fungsi Kawasan Hutan
Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Dibentuk Tim Terpadu Departemen Kehutanan Untuk melakukan paduserasi RTRWP dengan TGHK
Belum dilaksanakan
(Penyusunan Rencana Tata Ruang)
Pembahasan di DPRD
Pembahasandi BKPRD
Penyusunan Draft oleh Konsultan
Tidak Ada Perubahan Substansi Peta
1. Data Pendukung Tidak Lengkap2. Tidak ada buku data dan analisis3. Disusun Berdasarkan Perizinan Eksisting4. Kriteria kawasan banyak yang tidak sesuai dengan PP 47 tahun
19975. PP 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta tidak dipatuhi
Muncul Skenario Hijau 20501. Kriteria disesuaikan dengan PP 47 tahun 19972. Kawasan lindung yang sudah terlanjur diberikan izin akan
dihijaukan kembali pada tahun 2050
Tim Tepadu Departemen Kehutanan
Persetujuan DPR Terhadap Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Intervensi Departemen Kehutanan
Situasi Penyusunan Draft RTRWP Riau
Lampiran VII PP 26 Tahun 2008
Peta TGHK/ Penunjukan/Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
Perda No 10 Tahun 1994
Draft RTRWP Riau
Gap
Gap
Gap
Intervensi ?
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
1,477,000 ha (22.68%)
397,800 ha(4.44%)
Kawasan Budidaya
2,030,000 ha(16.50%)
5,047,000 Ha(56.38%)
RTRWN
Draft
RTRWP
Sesuai79%
Gap21%
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
66,510 Ha (5.36%)
64,200 Ha (5.17%)
Kawasan Budidaya
179,900 Ha (14.50%)
930,300 Ha (74.97%)
Sesuai80%
Gap20%
Fungsi
RTRWP
RTRW
K
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
89,956 Ha (6.95%)
576,800(44.54%)
Kawasan Budidaya
44,650(3.45%)
583,500 Ha(45.06%
Sesuai48%Gap
52%
RTRWNRT
RWK
Konflik Ruang (Hak Atas Tanah)
1. Tidak dilaksanakannya Mandat UU 41 tentang kehutanan tentang pengukuhan kawasan hutan.
2. Izin diberikan pada Kawasan Hutan Yang belum mempunyai Kepastian Hukum.
http://raflis.wordpress.com/2011/02/02/desa-mengkirau/
Dampak Bencana (HipotesaTenggelamnya Pulau)
• Penurunan relatif daratan terhadap permukaan laut sekitar 7 sampai 8 cm/tahun.
• Beda elevasi antara darat dan laut rata rata 5 meter
• Perkiraan waktu pulau tenggelam 60 - 70 tahun.
http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipotesa-awal-tenggelamnya-sebuah-pulau/
Subsidence
Subsidence
Beberapa data Tentang Pulau Padang
• Peta Map Army• Peta Bakosurtanal
Map Army 1945
Bakosurtanal 1975
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
• HP/LGb Kawasan Hutan Produksi Tetap (didalamnya ada lindung gambut yang harus didelineasi terlebih dahulu melalui penelitian Lapangan
No Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang
Luas (ha)
% 1 Kawasan Suaka
Margasatwa 4985
3.70%
1 Hutan Produksi Alam 3594026.64
%2 Kawasan Penyangga SM 2978
2.21%
2 Pertanian Lahan Basah (Budidaya Padi Sawah)
3950
2.93%3 Kawasan Lindung
Gambut 21980
16.29%
3 Pertanian Lahan Basah (Budidaya Sagu)
13460
9.98%4 Kawasan Lindung
Berhutan Bakau 9071
6.72%
4 Pertanian Lahan Kering 4332
3.21%5 Kawasan Sempadan
Pantai 818
0.61%
5 Perkebunan Rakyat 2164016.04
% 6 Perkebunan Swasta 10947 8.12% 7 Pertambangan 2566 1.90% 8 Pemukiman Perkotaan 371 0.28% 9 Pemukiman Perdesaan 1853 1.37% Luas Kawasan Lindung
39832 29.53%
Luas Kawasan Budidaya
9505970.47
%
Perda No 19Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis
Perda No 10 tahun 1994 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau
PP 26 Tahun 2008Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Kepmen 173 ahun 1986 Tentang TGHK
Pencadangan HTI
Peta Tata Batas Kawasan HUtan
Draft Rencana Tata Ruang Riau
Kawasan Bergambut
• Kawasan Lindung gambut dalam Draft RTRWP 2001-2015 seluas 511.162,3 Ha
• Kawasan Bergambut lebih dari 3 m yang sudah diberikan izin HTI seluas 864.325 ha dan 230.624 ha izin Bupati
• Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepres 32 1990 dan PP 47 1997,
Peraturan Perundangan
1. Kepres 32 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Pasal 10 Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.
2. PP 47 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pasal 33 ayat 2 Kriteria kawasan lindung untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yaitu kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.
Terima kasih
www.ti.or.id / www.transparency.org
Asia Pasific- Forestry Governance Integrity ProgrammeAsia Pasific- Forestry Governance Integrity Programme
Semoga Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk Tidak Untuk Ditenggelamkan
Karena Salah Urus