pelatihan kades tasikmalaya

LOGO PEMBELAJARAN PNPM PERDESAAN DALAM MENYONGSONG UNDANG UNDANG DESA

2

LATAR BELAKANG UU DESA SEBAGAI BAGIAN DARI AGENDA REVISI

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI UNTUK MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DI DESA BAIK DIBIDANG EKONOMI, POLITIK, SOSIAL- BUDAYA DAN LINGKUNGAN

SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN UMUM DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

KONSTRUKSI DESA KE DEPAN

MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA TANPA MENINGGALKAN JATI DIRINYA

4

Dana Desa Akan Masuk dalam RAPBN 2015 Jumat, 30 Mei 2014 | 18:15 WIB

CIANJUR, KOMPAS.com — Pemerintah telah merampungkan rancangan peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Setelah PP disahkan, maka alokasi dana desa yang ada di dalamnya akan masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015."Rencananya, dengan PP yang dibuat ini, kemungkinan akan dimasukkan ke dalam APBN 2015. Soal detailnya, nanti setelah ditandatangani Presiden, baru nanti kita bicara lagi," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri seusai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Cipanas, Jumat (30/5/2014).

Pengaturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Desa menjamin adanya Kepastian Hukum bagi Desa.

Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa wajib menjalankan UU Desa dimaksud.

KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN NEGARA

6

DEFINISI DESADesa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA

2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA

3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT

4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY

5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB

6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM

7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK

PEMBANGUNAN7

TUJUAN PENGATURAN

8

UNDANG-UNDANG DESA

16 BAB 122 PASAL

LOGO MUATAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Menimbang, Mengingat dan Menetapkan

05/01/2023

• XV BAB• 112 Pasal Penjelasan UU No. 6

Tahun 2014 tentang Desa,

• PP No. 43 Tahun 2014,• PP No. 60 Tahun 2014

• Draft Permendagri Pedoman Pembangunan Desa

• Draft Pedoman Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN

• Draft Musyawarah Desa• Draft Pedoman Teknis

Peraturan di Desa9

BAB I I : KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

BAB I I I : PENATAAN DESA

BAB I: KETENTUAN UMUM

BAB V: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB IV: KEWENANGAN DESA

BAB VI : HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

BAB VI I : PERATURAN DESA BAB VIII KEUANGAN

DESA DAN ASET DESA

BAB X BADAN USAHA MILIK DESA

BAB IX : PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

BAB XI KERJA SAMA DESA

BAB XII: EMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

BAB XIII: KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT

BAB XIV: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT, PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY).

2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU).

3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA

4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN

CATATAN:KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEWENANGAN DESA

PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DESA

PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN

PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIAT DESA, PELAKSANA KEWILAYAHAN DAN PERANGKAT TEKNIS .

MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN.

KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN


PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA

KEPALA DESA MENYELENGGARAKAN PEMDES, MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

WEWENANG KADES :MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMDESMENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DENGAN

KONSULTASI CAMATKEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESAMENETAPKAN PERDES, APBDESMEMBINA KEHIDUPAN DAN TATIB MASYARAKATMENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESAMEGEMBANGKAN SUMBER PENDAPATAN DESAPELIMPAHAN SEBAGIAN KEKAYAAN NEGARA GUNA MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA


KEPALA DESA

MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DESAMEMANFAATKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNAMENGOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIFMEWAKILI DESA DI DALAM DAN DI LUAR PENGADILAN ATAU

MENUNJUK KUASA UNTUK MEWAKILINYA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.


LANJUTAN WEWENANG KEPALA DESA

MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UUD 1945, KEUTUHAN NKRI

MENINGKATKAN KESEJAHTERAANMEMELIHARA TRANTIBMENTAATI DAN MENEGAKAN PERATUTAN PERUNDANG UNDANGANDEMOKRASI DAN BERKEADILAN GENDERTATA PEMDES AKUNTABEL, TRANSPARAN, PROFESIONAL, EFEKTIF

DAN EFISIEN, BERSIH, BEBAS KKNKERJASAMA DENGAN SELURUH STAKEHOLDERMENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI DESAMENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DESAMELAKSANAKAN URUSAN PEM YANG MENJADI KEWENANG DESAMENYELESAIKAN PERSELISIHAN DESA, MENGEMBANGAKAN

PEREKONOMIAN, MELESTARIKAN SOSBUD, MENGEMBANGKAN POTENSI SDA DAN LINGKUNGAN SERTA MEMBERIKAN INFORMASI KEPADAMASYARAKAT DESA.


KEWAJIBAN KEPALA DESA

MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATAN YANG DIIKUTI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA DAN UNSUR MASYARAKAT DESA UNTUK MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAANAN PEMERINTAHAN DESA

HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA, PERENCANAAN DESA, KERJA SAMA DESA, RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA, PEMBENTUKAN BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA, DAN KEJADIAN LUAR BIASA

MUSYAWARAH DESA DILAKSANAKAN PALING KURANG SEKALI DALAM 1 TAHUN


MUSYAWARAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA

BPD MEMPUNYAI FUNGSI; 1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA

2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA 3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESAMASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT

PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATANPERESMIAN ANGGOTA BPD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN

BUPATI/WALIKOTA PE

JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING BANYAK 9 ORANG.

KETENTUAN LEBIH LJT MENGENAI BPD DIATUR PERDA KAB/KOTA


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

HAK DAN KEWAJIBAN DESA > DESA BERHAK

1. MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT BERDASAR HAK ASAL-USUL, ADAT ISTIADAT DAN SOSBUD

2. MENETAPKAN DAN MENGELOLA KELEMBAGAAN DESA 3. MENDAPATKAN SUMBER PENDAPATAN

> DESA BERKEWAJIBAN 1. MELINDUNGI DAN MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN, SERTA KERUKUNAN MASYARAKAT DESA

2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA 3. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI 4. MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5. MEMBERIKAN DAN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA


HAK DAN KEWAJIBAN DESADAN MASYARAKAT DESA

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA > MASYARAKAT DESA BERHAK

1. MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI, MENGAWASI KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY DESA

2. MEMPEROLEH PELAYANAN 3. MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN PENDAPAT 4. MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN )

> MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN 1. MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA 2. MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PE MDES, PEMBANGUNAN,

PEMBERDAYAAN MASY YANG BAIK 3. MENDRONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN, NYAMAN, TENTRAM

4. MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN, PERMUFAKATAN, KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG

5. BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DI DESA


JENIS PERATURAN DI DESA ; 1. PERATURAN DESA 2. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

3. PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN DESA DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa HARUS MENDAPAT EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA

RANCANGAN PERATURAN DESA WAJIB DIKONSULTASIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA


PERATURAN DESA

LOGO

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

2. Amanah Otonomi Daerah• Dalam kerangka otonomi, pemerintah

desa diberi kewenangan untuk menyusun program pembangunannya sendiri melalui proses partisipatif dan pelibatan masyarakat agar lebih mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan

• Desa memang memiliki potensi sumber daya yang beragam untuk membangun dirinya, baik sumber daya fisik, sosial, penduduk maupun budaya

1. AMANAH REGULASI• Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (UU No 25/2004)• Regulasi tentang Pemerintahan

Daerah (Pasal 212 UU No 32/2004)• UU Nmr 6/2014 tentang Desa• PP 43 / 2014 tentang Peraturan

Pelaksana UU Nmr 6 / 2014• Permendagri No 66 Tahun 2007

tentang Perencanaan Pembangunan Desa

• Surat dari Kemendagri 414.2/1408/PMD : Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

PERENCANAAN REGULER (MEKANISME MUSRENBANG)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

•Ketaatan dan kewajiban pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melaksanakan sesuai regulasi

Amanat Regulasi

(UU Desa)

•Melaksanakan pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat pada setiap tahapan kegiatan•Sesuai kewenangannya, desa mengelola pembangunan secara mandiri

Amanat Otonomi Daerah

LOGO

UU Desa Bab IX PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Isu Pembangunan Desa dalam UU Desa

BAB I: KETENTUAN UMUM, Pasal 1 pada Penjelasan 8

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Isu-Isu Kawasan Perdesaan dalam UU Desa

BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1, Penjelasan 9

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

PEMBANGUNAN DESA Pasal 78 :

1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1: PerencanaanPasal 79

1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; danb. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah

Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80

1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

5) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

b. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk

kemajuan ekonomi; dand. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Bagian KeduaPembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 83

1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan

kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat perdesaan;c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan

pengembangan teknologi tepat guna; dand. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap

pelayanan dan kegiatan ekonomi.4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 84

1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 85

1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA UNTUK MENCAPAI NILAI EKONOMI YANG BERDAYA SAING

KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PELAYANAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN


KERJA SAMA ANTAR- DESA DITUANGKAN DALAM PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH ANTAR-DESA

KERJA SAMA DESA

PENTINGNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA :

PERENCANAAN PENGANGG

ARANPENATAUSAHA

AN PELAPORAN PERTANGG

UNGJAWABAN

RPJMDesa

Penganggaran

• PADesa• APBN• Bagi Hasil

Pajak• ADD• Bantuan• Hibah• Lain-lain

pendapatan

PELAKSANAAN

KEGIATAN

Bukti-bukti pengeluaran yang sah

Bukti Penyetoran PPN/PPH

Perdes

SK Kades

Pengelolaan Keuangan Desa

• Buku Kas Umum• Buku Kas Perincian

Objek Penerimaan• Buku kas Perincian

Objek Pengeluaran• Buku Kas Harian

Pembantu• Buku Kas Pembantu Pajak

RancanganAPBDesa Pedoman

Penyusunan APBDesa,

Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawa

ban

RKP Desa

PARTISIPATIF

CATATAN PENTING PENTINGNYA PPD :

Pembangunan Desa

• Pembangunan kawasan Perdesaan

RPJMDesa

• RKPDesa

Partisipatif; PNPM PERDESAAN TA 2014

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERSAMA PNPM PERDESAAN TA 2014

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4I.

1. Revieu RPJMDesa/RKPDesa :

- Pemetaan status terkini RPJMDesa

- Penilaian RPJMDesa dan RKPDesa

2. Persiapan Mater Sosialisasi :

- Perencanaan Pembangunan Desa partisipatif

- Perencanaan Pembangunan Berbasis Kawasan

II.

III.

IV.

V.

VI.

a. RPJMDesa, RKPDesa TA 2015 dan TA 2016

b. Perdes RKPDesa TA 2015

VII.

a. Musyawarah Desa Khusus Perempuan

b.

c. Penyusunan dan Penetapan :

- Perdes RPJMDesa

- Perdes APBDesa sesuai RKPDesa TA 2015

VIII.

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MEKANISME MUSRENBANG)

PERSIAPAN PROSES PERENCANAAN PPD

MUSYARAH ANTAR DESA SOSIALISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

REVIEU RPJM/RKP DESA dan PKD (bagi RPJM Desa baru)

No Tahapan KegiatanDesember

RAPAT FASILITASI ANCAR2 USULAN BERBASIS KAWASAN ATAU ANTAR DESA

Oktober Nopember

RAPAT PEMBAHASAN TIM 11

MAD Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa

PENYEMPURNAAN HASIL RAPAT TIM 11

LOKAKARYA DESA

Lokakarya Desa / Musde Perencanaan / Musrenbang RPJMDesa

PROSES FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS KAWASAN / ANTAR DESA :

TUJUAN KEGIATAN ANTAR Desa

Untuk Mengoptimalkan Dana Kegiatan1

Untuk Mengoptimalkan Fungsi dan Manfaat hasil kegiatan2

Menumbuhkan Tanggungjawab Bersama Antar Desa 3

•Sebagai media sosialisasi bagi masyarakat dalam rangka untuk menambah wawasan dalam memutuskan keperluan yang sama secara kolektif.

Untuk Percepatan Pertumbuhan Kawasan 4

•Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana BLM PNPM dalam menunjang kegiatan masyarakat•Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana BLM PNPM dalam menunjang kegiatan masyarakat•Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana BLM PNPM dalam menunjang kegiatan masyarakat•Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana BLM PNPM dalam menunjang kegiatan masyarakat•Untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat hasil hasil kegiatan

CONTOH KASUS HASIL KEGIATAN TANPA FASILITASI ANTAR Desa

Pembangunan Air bersih perpipaan beberapa desa yang secara geografis berada dalam 1 hamparan , masing-masing desa membangun bangunan Sadap dan pipa transmisi, Padahal lokasi intake yang sama .

Pembangunan Jalan Desa, di beberapa Desa Yang sebenarnya bisa dijadikan satu Kesatuan Ruas, namun tidak tersambung karena Titik Awal dan Titik Akhir Tidak saling Memperhatikan

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kader Kesehatan dan Bidan Desa di Beberapa Desa dilakukan masing-masing Desa, Padahal Pelatih dan Peralatan Yang digunakan Sama.

KETENTUAN KEGIATAN ANTAR Desa

TitleThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Terdapatnya Jenis kegiatan yang sama dari hasil perencanaan partisipatifUsulan Kegiatan kegiatan yang secara fungsional saling

mendukung dan diperhitungkan secara ekonomis akan lebih effisien jika dapat disinergikan menjadi satu paket kegiatan.

Kegiatan kegiatan yang secara teknis dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga pelatih yang sama.

Usulan Kegiatan dari beberapa desa yang secara teknis memerlukan sumberdaya pendukung yang sama ( Air Bersih Perpipaan, PLTMH ……)

Adanya kerjasama antar Desa

ILUSTRASI FASILITASI

Jalan DesaPasarAir Bersih

DesaD

DesaE

Desa C

SINKRONISASI JENIS KEGIATANANTAR Desa

Jalan DesaPasarAir Bersih

Jalan DesaSaluran IrigasiDermaga Desa

Pelatihan Kader KesehatanPembangunan Bangunan Sekolah

Desa A

DesaB Desa

D

DesaE

Desa C

Pelatihan Kader KesehatanPembangunan Bangunan SekolahAIR BERSIH

PELATIHANJALAN Desa

ALUR FASILITASIRKP PNPM-MP

TA. N+1 SEMUA DES

EVALUASI

RENSTRAKEC

RAPAT KADER

PELAKSANAAN PEKERJAAN ANTAR Desa

JENIS-2 USULAN

Desa PENGUSUL

PEMBAHASANKEGIATANANTAR Desa

SINKRONISASI

USULANPETA

TEMATIKKEGIATAN

ANTAR Desa

ADA

TIDAK ADA

JADWAL UMPAN

BALIK KE Desa

MADSOS

PU/VERIFIKA

SI

MAD Sos

Revieu kedalam RPJM/RKP

Desa

STOP

Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2031 menggambarkan arah kebijakan pemerintah daerah pengembangan wilayah kecamatan. Sebaiknya di inventarisir arah kebijakan dari perda tersebut yang menyangkut peruntukan kawasan di kecamatan masing2. Perencanaan pembangunan antar desa diselaraskan dengan arah kebijakan tersebut

LOGO

KEBERLANJUTAN LEGALITAS DAN PENGELOLAAN ASSET PNPM MANDIRI PERDESAAN

TITIK KRITIS PENTINGNYA KEBERLANJUTAN :

Asset PPK dan PNPM Perdesaan :• Sistem dan Kelembagaan• Dana Bergulir• Sarana & Prasarana Perdesaan

PNPM Perdesaan bersifat ad hoc

Perlindungan dan pelestarian asset pasca program :• Status Kepemilikan

• Legalitas• Pemanfaatan dan pelestarian lebih optimalPenyelarasan Perlindungan dan pelestarian asset

menurut peraturan dan perundang-undangan

Penyusunan regulasi daerah yg mendukung perlindungan dan pelestarian asset

KECAMATAN (ANTAR DESA)

BLM

Ds. A

Ds.C

Ds. B

BKAD Perlindungan dan Pelestarian

Asset PPK

1

Ds.D

Ds.F

Ds.E

2

Alur Bantuan Dana PPK/PNPM dan konstruksi Pembentukan BKAD Pelestarian Asset PPK berdasarkan UU 32/ 2004 dan PP 72/2005

PEMERINTAH DAN PEMERINTAH

DAERAH

Asset Sistem Perencanaan Partisipatif

Adanya regulasi pusat dan daerah (perencanaan

partisipatif, serta prinsip dan nilai yg menyertainya)

Membangun kekuatan dan mengembangkan

dinamika

Asset Dana Bergulir Lokus masyarakat & antar desa

Subjek hukum refresentatif kepemilikan

adalah lembaga antar desa (BKAD)

Asset Sapras Perdesaan

Lokus masyarakat & Lembaga Desa

setelah MDST

Subjek hukum status kepemilikan adalah pemerintah desa

UU Nomor

6/2014 tentang

Desa

nilai-nilai dan pembelajaran siste

m PNPM

Mandiri Perdesaa

n

peluang

untuk mena

ta siste

m pelestarian aset dan

legalitas

kepemilikannya

menyangku

t regula

si, status kepemilikan dan

peluang-

peluang

pengembangan aset

program

Terima kasih

pelatihan kades tasikmalaya

Government & Nonprofit