pelayanan medis dari sisi legalitas hukum

8
Hal-hal dalam medis dan non medis No Medis Dasar Hukum 1 Ketika terdapat pasien yang datang dengan kondisi tidak sadar/pingsan (mungkin akibat kecelakaan atau sebab lainnya) dan tidak ada satupun anggota keluarga maupun rekan yang mendampinginya, maka hendaknya dokter wajib memberikan pertolongan pertama dengan azas kemanusiaan dan etika kedokteran; Pasal 304 – 309 dan Pasal 531 KUHP 2 Apabila pasien tersebut ada yang mendampinginya maka sebelum melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan pasien maupun keluarga/kerabatnya dengan dihadiri saksi; 3 Dokter sebelum melakukan tindakan medis hendaknya menanyakan kembali kepada pasien mengenai riwayat obat-obatan apakah pasien tersebut alergi atau tidak dan dilakukan uji alergi; 4 Persetujuan yang dimaksud diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 19/KKI/KEP/IX/2006

Upload: donatello

Post on 12-Dec-2015

218 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Acuan peraturan dalam melakukan tindakan medis oleh dokter dan perawat serta aspek-aspek hukum yang berkaitan dengannya

TRANSCRIPT

Page 1: Pelayanan Medis dari Sisi Legalitas Hukum

Hal-hal dalam medis dan non medis

No Medis Dasar Hukum

1 Ketika terdapat pasien yang datang dengan kondisi tidak

sadar/pingsan (mungkin akibat kecelakaan atau sebab lainnya)

dan tidak ada satupun anggota keluarga maupun rekan yang

mendampinginya, maka hendaknya dokter wajib memberikan

pertolongan pertama dengan azas kemanusiaan dan etika

kedokteran;

Pasal 304 – 309 dan Pasal 531

KUHP

2 Apabila pasien tersebut ada yang mendampinginya maka

sebelum melakukan tindakan medis wajib mendapatkan

persetujuan pasien maupun keluarga/kerabatnya dengan dihadiri

saksi;

3 Dokter sebelum melakukan tindakan medis hendaknya

menanyakan kembali kepada pasien mengenai riwayat obat-

obatan apakah pasien tersebut alergi atau tidak dan dilakukan uji

alergi;

4 Persetujuan yang dimaksud diberikan setelah pasien

mendapatkan penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya

mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan

tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan

resikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin yang terjadi dan

prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan persetujuan

tersebut harus secara sukarela tanpa paksaan;

Keputusan Konsil Kedokteran

Indonesia No.

19/KKI/KEP/IX/2006

5 Perawat dalam melaksanakan segala tindakan medis wajib

diketahui oleh dan atas perintah dokter yang menanganinya;

6 Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh perawat, hendaknya

wajib ditulis dalam lembaran rekam / riwayat medis pasien atas

perintah dokter yang berwenang;

Pasal 46 UU Praktik Kedokteran

Page 2: Pelayanan Medis dari Sisi Legalitas Hukum

7 Ketika perawat pertama kali hendak melakukan tindakan medis

terhadap pasien rawat inap, hendaknya perawat wajib

menanyakan kembali kepada pasien rawat inap mengenai

identitas diri pasien (perihal nama, umur, tempat tanggal lahir,

alamat);

8 Apabila pasien tersebut tersangkut paut dengan suatu tindakan

yang melibatkan pers, maka ketika ada pihak wartawan yang

hendak meliput, hendaknya pihak rumah sakit meminta identitas

jelas wartawan tersebut dan kemudian mengkonfirmasi kepada

pasien / keluarga pasien apakah berkenan atau tidak, segala hal

yang terkait wajib ditulis dalam rekam / riwayat medis pasien

tersebut (kapan dilakukan wawancara, apakah pihak pasien

setuju/tidak, wartawan dari mana saja);

9 Jika dalam keadaan tertentu dan mendesak atau karena suatu hal

sebab tertentu dokter tidak sedang berada di tempat, maka

tindakan yang dilakukan oleh perawat adalah menghubungi

dokter yang bersangkutan dan menerima arahan maupun

petunjuk dan dicatat dalam rekam medis;

10 Rekam medis pasien wajib dijaga kerahasiaannya dan disimpan

ditempat yang aman;

Pasal 12 Permenkes No:

269/MENKES/PER/III/2008

tentang Rekam Medis dan Pasal

322 – 323 KUHP”

11 Apabila sewaktu-waktu diminta oleh Negara melalui pejabat

yang ditunjuk dan berwenang untuk itu mengenai isi rekam

medis untuk kepentingan hukum dan perundang-undangan

hendaknya rumah sakit bersedia dan siap selalu membantu demi

kelancaran penegakan hukum;

Pasal 50 – 51 KUHP

Page 3: Pelayanan Medis dari Sisi Legalitas Hukum

12 Pemeriksaan terhadap obat-obatan yang hendak diberikan kepada

pasien hendaknya dilakukan secara teliti dan sungguh-sungguh /

dilakukan identifikasi ulang sebelum diberikan kepada pasien;

14 Terhadap laboratorium maupun rontgen hendaknya selalu

diperhatikan betul mengenai identitas pasien sehingga mencegah

terjadinya tertukarnya hasil pemeriksaan milik pasien yang dapat

menimbulkan kerugian bagi semua pihak;

15 Hendaknya setiap tenaga medis menjalankan dan melaksanakan

segala tindakannya berdasarkan SOP yang telah ditetapkan di

masing-masing unit kerjanya;

16 Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perumahsakitan

diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang macam-

macam hak dan kewajiban RS maupun Pasien;

Pasal 29 – 32 UU No.44 thn 2009

tentang Rumah Sakit

No Non Medis Dasar Hukum

1 Jika pasien tersebut membawa benda berharga, maka hendaknya

dibuat suatu berita acara serah terima barang antara

pasien/anggota keluarganya/wakilnya dengan rumah sakit

disertai dengan saksi-saksi yang menghadiri dan bukti foto-foto

serah terima;

2 Apabila pasien tersebut datang seorang diri tanpa ada siapapun

yang mendampinginya maka hendaknya serah terima barang

tetap dibuat berita acaranya dan disertai dengan saksi dari pihak

rumah sakit dan diterima oleh pihak yang berkompeten dan

disimpan dalam brankas yang aman;

3 Brankas yang aman disini dimaksudkan untuk menjaga barang-

barang milik pasien maupun barang-barang yang diduga hasil

tindak pidana kejahatan dengan lebih aman jika nanti sewaktu-

waktu diminta oleh pihak yang berwajib atau atas perintah

Pasal 231 KUHP

Page 4: Pelayanan Medis dari Sisi Legalitas Hukum

undang-undang;

4 Mengenai pengembalian kembali barang berharga milik pasien

maka hendaknya dibuat juga berita acara serah terimanya dengan

disertai saksi dan bukti foto-foto serah terima;

5 Terhadap adanya permintaan dari aparat penegak hukum untuk

mengambil barang milik pasien yang telah dititipkan ke rumah

sakit yang diduga berkaitan dengan tindak pidana demi

kepentingan peradilan dan hukum, hendaknya rumah sakit

memperoleh salinan surat penyitaan (biasanya dikeluarkan oleh

kepolisian) dan identitas polisi tersebut;

Pasal 50 – 51 KUHP

6 Terhadap penggunaan insenarator / alat pembakaran limbah

medis, diharapkan telah mempunyai izin-izin yang terkait dengan

Badan Lingkungan Hidup baik itu kota maupun provinsi;

7 Limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit hendaknya

dicatat setiap harinya dan dibuat manifest dan dilakukan

pemeriksaan secara berkala;

UU tentang Lingkungan Hidup

8 Hendaknya limbah medis dan B3 disimpan pada ruangan khusus

yang telah mendapatkan izin dan disimpan pada tempat yang

khusus dan tertutup rapat dan rapi;

8 Mengenai instalasi pengolahan air limbah / IPAL diharapkan

telah mendapatkan izin dari yang berwenang dan dilakukan

pemantauan secara berkala dari pihak yang berwenang;

9 Mengenai masalah parkiran kendaraan bermotor, hendaknya

seluruh pegawai diharapkan agar dapat parkir ditempat yang

telah ditentukan, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal

yang tidak diharapkan;

10 Terhadap pengunjung rumah sakit diharapkan diberikan kartu

identitas parkir dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-

surat kendaraan bermotor para pengunjung sebelum

Page 5: Pelayanan Medis dari Sisi Legalitas Hukum

meninggalkan rumah sakit;

11 Pemeriksaan terhadap seluruh sistem keamanan rumah sakit

melalui server CCTV diharapkan dilakukan secara berkala/setiap

hari oleh petugas yang berwenang dibidangnya;

12 Hendaknya ketika terdapat pasien rawat inap maupun tidak ada,

oleh keamanan rumah sakit secara berkala melakukan jaga

bergilir dengan memutari/mengelilingi lorong yang ada dalam

rumah sakit untuk memantau dan memeriksa selalu keadaan

didalam rumah sakit;

13 Hendaknya selalu dilakukan pemeriksaan / pengecekan secara

rutin / berkala terhadap alat – alat penunjang medis oleh petugas

yang berwenang untuk itu dan dicatat tertulis hasil

pemeriksaannya demi memperlancar kegiatan perumahsakitan;

14 Papan reklame rumah sakit hendaknya telah mendapatkan izin

dari dinas tatat kota provinsi dan telah membayar pajak setiap

tahunnya;

Perda Provinsi

14 Terhadap alat-alat pemadam kebakaran hendaknya dilakukan

pemeriksaan secara rutin / berkala, dan didaftarkan kepada

instansi yang terkait;

15 Kepada seluruh pegawai maupun pihak-pihak yang

berkepentingan diharapkan memperoleh pelatihan-pelatihan

semisal yang berkaitan dengan penanganan kebakaran, pelatihan

bantuan hidup dasar dan hal-hal lainnya;

16 Terhadap tenaga satuan pengamanan hendaknya telah

mempunyai pendidikan dan pelatihan mengenai kegiatan

pengamanan dan berada dibawah pengawasan instansi yang

terkait;