pelayanan medis dari sisi legalitas hukum
DESCRIPTION
Acuan peraturan dalam melakukan tindakan medis oleh dokter dan perawat serta aspek-aspek hukum yang berkaitan dengannyaTRANSCRIPT
Hal-hal dalam medis dan non medis
No Medis Dasar Hukum
1 Ketika terdapat pasien yang datang dengan kondisi tidak
sadar/pingsan (mungkin akibat kecelakaan atau sebab lainnya)
dan tidak ada satupun anggota keluarga maupun rekan yang
mendampinginya, maka hendaknya dokter wajib memberikan
pertolongan pertama dengan azas kemanusiaan dan etika
kedokteran;
Pasal 304 – 309 dan Pasal 531
KUHP
2 Apabila pasien tersebut ada yang mendampinginya maka
sebelum melakukan tindakan medis wajib mendapatkan
persetujuan pasien maupun keluarga/kerabatnya dengan dihadiri
saksi;
3 Dokter sebelum melakukan tindakan medis hendaknya
menanyakan kembali kepada pasien mengenai riwayat obat-
obatan apakah pasien tersebut alergi atau tidak dan dilakukan uji
alergi;
4 Persetujuan yang dimaksud diberikan setelah pasien
mendapatkan penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya
mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan
tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan
resikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin yang terjadi dan
prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan persetujuan
tersebut harus secara sukarela tanpa paksaan;
Keputusan Konsil Kedokteran
Indonesia No.
19/KKI/KEP/IX/2006
5 Perawat dalam melaksanakan segala tindakan medis wajib
diketahui oleh dan atas perintah dokter yang menanganinya;
6 Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh perawat, hendaknya
wajib ditulis dalam lembaran rekam / riwayat medis pasien atas
perintah dokter yang berwenang;
Pasal 46 UU Praktik Kedokteran
7 Ketika perawat pertama kali hendak melakukan tindakan medis
terhadap pasien rawat inap, hendaknya perawat wajib
menanyakan kembali kepada pasien rawat inap mengenai
identitas diri pasien (perihal nama, umur, tempat tanggal lahir,
alamat);
8 Apabila pasien tersebut tersangkut paut dengan suatu tindakan
yang melibatkan pers, maka ketika ada pihak wartawan yang
hendak meliput, hendaknya pihak rumah sakit meminta identitas
jelas wartawan tersebut dan kemudian mengkonfirmasi kepada
pasien / keluarga pasien apakah berkenan atau tidak, segala hal
yang terkait wajib ditulis dalam rekam / riwayat medis pasien
tersebut (kapan dilakukan wawancara, apakah pihak pasien
setuju/tidak, wartawan dari mana saja);
9 Jika dalam keadaan tertentu dan mendesak atau karena suatu hal
sebab tertentu dokter tidak sedang berada di tempat, maka
tindakan yang dilakukan oleh perawat adalah menghubungi
dokter yang bersangkutan dan menerima arahan maupun
petunjuk dan dicatat dalam rekam medis;
10 Rekam medis pasien wajib dijaga kerahasiaannya dan disimpan
ditempat yang aman;
Pasal 12 Permenkes No:
269/MENKES/PER/III/2008
tentang Rekam Medis dan Pasal
322 – 323 KUHP”
11 Apabila sewaktu-waktu diminta oleh Negara melalui pejabat
yang ditunjuk dan berwenang untuk itu mengenai isi rekam
medis untuk kepentingan hukum dan perundang-undangan
hendaknya rumah sakit bersedia dan siap selalu membantu demi
kelancaran penegakan hukum;
Pasal 50 – 51 KUHP
12 Pemeriksaan terhadap obat-obatan yang hendak diberikan kepada
pasien hendaknya dilakukan secara teliti dan sungguh-sungguh /
dilakukan identifikasi ulang sebelum diberikan kepada pasien;
14 Terhadap laboratorium maupun rontgen hendaknya selalu
diperhatikan betul mengenai identitas pasien sehingga mencegah
terjadinya tertukarnya hasil pemeriksaan milik pasien yang dapat
menimbulkan kerugian bagi semua pihak;
15 Hendaknya setiap tenaga medis menjalankan dan melaksanakan
segala tindakannya berdasarkan SOP yang telah ditetapkan di
masing-masing unit kerjanya;
16 Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perumahsakitan
diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang macam-
macam hak dan kewajiban RS maupun Pasien;
Pasal 29 – 32 UU No.44 thn 2009
tentang Rumah Sakit
No Non Medis Dasar Hukum
1 Jika pasien tersebut membawa benda berharga, maka hendaknya
dibuat suatu berita acara serah terima barang antara
pasien/anggota keluarganya/wakilnya dengan rumah sakit
disertai dengan saksi-saksi yang menghadiri dan bukti foto-foto
serah terima;
2 Apabila pasien tersebut datang seorang diri tanpa ada siapapun
yang mendampinginya maka hendaknya serah terima barang
tetap dibuat berita acaranya dan disertai dengan saksi dari pihak
rumah sakit dan diterima oleh pihak yang berkompeten dan
disimpan dalam brankas yang aman;
3 Brankas yang aman disini dimaksudkan untuk menjaga barang-
barang milik pasien maupun barang-barang yang diduga hasil
tindak pidana kejahatan dengan lebih aman jika nanti sewaktu-
waktu diminta oleh pihak yang berwajib atau atas perintah
Pasal 231 KUHP
undang-undang;
4 Mengenai pengembalian kembali barang berharga milik pasien
maka hendaknya dibuat juga berita acara serah terimanya dengan
disertai saksi dan bukti foto-foto serah terima;
5 Terhadap adanya permintaan dari aparat penegak hukum untuk
mengambil barang milik pasien yang telah dititipkan ke rumah
sakit yang diduga berkaitan dengan tindak pidana demi
kepentingan peradilan dan hukum, hendaknya rumah sakit
memperoleh salinan surat penyitaan (biasanya dikeluarkan oleh
kepolisian) dan identitas polisi tersebut;
Pasal 50 – 51 KUHP
6 Terhadap penggunaan insenarator / alat pembakaran limbah
medis, diharapkan telah mempunyai izin-izin yang terkait dengan
Badan Lingkungan Hidup baik itu kota maupun provinsi;
7 Limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit hendaknya
dicatat setiap harinya dan dibuat manifest dan dilakukan
pemeriksaan secara berkala;
UU tentang Lingkungan Hidup
8 Hendaknya limbah medis dan B3 disimpan pada ruangan khusus
yang telah mendapatkan izin dan disimpan pada tempat yang
khusus dan tertutup rapat dan rapi;
8 Mengenai instalasi pengolahan air limbah / IPAL diharapkan
telah mendapatkan izin dari yang berwenang dan dilakukan
pemantauan secara berkala dari pihak yang berwenang;
9 Mengenai masalah parkiran kendaraan bermotor, hendaknya
seluruh pegawai diharapkan agar dapat parkir ditempat yang
telah ditentukan, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal
yang tidak diharapkan;
10 Terhadap pengunjung rumah sakit diharapkan diberikan kartu
identitas parkir dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-
surat kendaraan bermotor para pengunjung sebelum
meninggalkan rumah sakit;
11 Pemeriksaan terhadap seluruh sistem keamanan rumah sakit
melalui server CCTV diharapkan dilakukan secara berkala/setiap
hari oleh petugas yang berwenang dibidangnya;
12 Hendaknya ketika terdapat pasien rawat inap maupun tidak ada,
oleh keamanan rumah sakit secara berkala melakukan jaga
bergilir dengan memutari/mengelilingi lorong yang ada dalam
rumah sakit untuk memantau dan memeriksa selalu keadaan
didalam rumah sakit;
13 Hendaknya selalu dilakukan pemeriksaan / pengecekan secara
rutin / berkala terhadap alat – alat penunjang medis oleh petugas
yang berwenang untuk itu dan dicatat tertulis hasil
pemeriksaannya demi memperlancar kegiatan perumahsakitan;
14 Papan reklame rumah sakit hendaknya telah mendapatkan izin
dari dinas tatat kota provinsi dan telah membayar pajak setiap
tahunnya;
Perda Provinsi
14 Terhadap alat-alat pemadam kebakaran hendaknya dilakukan
pemeriksaan secara rutin / berkala, dan didaftarkan kepada
instansi yang terkait;
15 Kepada seluruh pegawai maupun pihak-pihak yang
berkepentingan diharapkan memperoleh pelatihan-pelatihan
semisal yang berkaitan dengan penanganan kebakaran, pelatihan
bantuan hidup dasar dan hal-hal lainnya;
16 Terhadap tenaga satuan pengamanan hendaknya telah
mempunyai pendidikan dan pelatihan mengenai kegiatan
pengamanan dan berada dibawah pengawasan instansi yang
terkait;