pelayanan penanaman modal di ptsp...

invest in

PELAYANAN PENANAMAN MODALDI PTSP PUSAT-BKPM

invest in

PELAYANAN PENANAMAN MODALDI PTSP PUSAT-BKPM

PTSP PUSAT-BKPMJakarta, 16 Februari 2017

DASAR HUKUM: PTSP PUSAT–BKPM

PemerintahanDaerah

UU No. 23 Tahun 2014“Pasal of 250”

PenanamanModal

UU No. 25 Tahun2007

PelayananPublik

UU No. 25 Tahun2009

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

PTSP PUSATPTSP PUSATPERPRES. No. 97PERPRES. No. 97 TahunTahun 20142014

PERATURAN KEPALA BKPMPERATURAN KEPALA BKPMNomor 14, 15, 16, 17, 18, 19 Tahun 2015

Modal Dalam Negeri 100% dan Perizinan Khusus

Perikanan Tangkap dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan di WilayahPerairan Indonesia dan Laut Lepas

Perpres No 44 tahun 2016Sektor Kelautan dan Perikanan

Modal Dalam Negeri 100%

Penggalian Pasir Laut


3

Modal Dalam Negeri 100%

Penggalian Pasir Laut

Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Budidaya Koral/Karang Hias

Permen KP No 3 tahun 2015Pendelegasian ke Kepala BKPM

(SIUP)Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan

Cakupan• Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang menggunakan modal

asing• Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut di

atas 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atauke arah perairan kepulauan

• Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di darat padawilayah lintas provinsi

• Usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif di daratdan wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arahlaut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan


4

Cakupan• Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang menggunakan modal

asing• Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut di

atas 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atauke arah perairan kepulauan

• Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di darat padawilayah lintas provinsi

• Usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif di daratdan wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arahlaut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan

DASAR HUKUM: PTSP PUSAT–BKPM

PemerintahanDaerah

UU No. 23 Tahun 2014“Pasal 250”

PenanamanModal

UU No. 25 Tahun 2007

PelayananPublik

UU No. 25 Tahun 2009


5

PTSP PUSATPTSP PUSATPERPRES. No. 97PERPRES. No. 97 TahunTahun 20142014

TAMBAHIN GAMBAR BAHWA ADA PERKA-PERKA BKPM SETELAH PERPRES 97

PERKEMBANGAN PTSP PUSAT “PTSP ON THE TRACK”

Sep-Des’14Pendelegasian

Menteri &online system

26 Jan’15Launching

PTSP

29 Sept’15PerKa BKPM

01 Okt’15TambahanPendelegasiandari MenteriPerhubungan

26 Okt’15LaunchingLayanan 3Jam “3+1”

31 Jul’15Pendelegasian

Migas16 Agst’15TaxHoliday

12 Agst’15Pendelegasian

Minerba

28 Sept’15API

27 Mar’15Fasilitas

Ketenagalis-trikan

6 Apr’15Tax

Allowance

2015


6

26 Okt’15LaunchingLayanan 3Jam “3+1”

01 Des’15Soft-

LauchingLayanan

3 Jam “8+1”23 Des’15Pendelegasian TDPkhusus Layanan 3 Jam“8+1”11 Jan’16

Grand-LaunchingLayanan 3 Jam “8+1”

2016

PTSP PUSAT-BKPM

22 K/L menyatu didalam satu kantor

22 Kementerian/Lembaga

• Melayani konsultasi

• Memproses perizinan dannon-perizinan


7

PTSP PUSATdi BKPM

PTSP PUSAT

PTSP PUSAT-BKPM…. lanjutan


8

• PTSP PUSAT melayani 168 jenis perizinan dan non-perizinan penanaman

modal sesuai dengan pendelegasian dari kementerian teknis

• PTSP Pusat berkomitmen memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yangcepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

Alur Konsultasi di PTSP Pusat di BKPM

BKPM


9

• Tiba di BKPM,investor wajibmenyerahkankartu identitasuntuk ditukardengan kartutamu di bagianresepsionis

• Investor mengambilnomor antrian sesuaidengan kebutuhankonsultasi ataupengambilan izin dannon perizinan

• Terdapat 6 counterBKPM dan 22 counterKementerian/Lembaga

• Investor dapatberkonsultasiatau melakukanpengambilanproduk (izin dannon perizinan)sesuaipanggilannomor antriandan counter

Penanam Modal

Online systemhttp://online-spipise.bkpm.go.id

Back office

1

2

IZIN PRINSIP1. Izin Prinsip ‘IP’2. Izin Prinsip

Perluasan ‘IP-PL’3. Izin Prinsip

Merger‘IPPenggabungan’

4. Izin PrinsipPerubahan ‘IP-PB’

STANDARD of OPERATING PROCEDURE “SOP”: ON-LINE SYSTEM


10

PenandatangananTata Usaha

3

4

5

IZIN PRINSIP1. Izin Prinsip ‘IP’2. Izin Prinsip

Perluasan ‘IP-PL’3. Izin Prinsip

Merger‘IPPenggabungan’

4. Izin PrinsipPerubahan ‘IP-PB’

Penanam Modal

Online systemhttp://online-spipise.bkpm.go.id

Back office

1

2Pengajuan Online:

1. Izin Usaha ‘IU’2. Izin Usaha Perluasan

‘IU-PL’3. Izin Usaha untuk

Merger ‘IUPenggabungan’

4. Izin UsahaPerubahan ‘IU-PB’

5. Kantor Perwakilan‘KPPA’ dan ‘KP3A’

IZIN USAHA

STANDARD of OPERATING PROCEDURE “SOP”: ON-LINE SYSTEM


11

PenandatangananTata Usaha

3

4

5

Pengajuan Online:1. Izin Usaha ‘IU’2. Izin Usaha Perluasan

‘IU-PL’3. Izin Usaha untuk

Merger ‘IUPenggabungan’

4. Izin UsahaPerubahan ‘IU-PB’

5. Kantor Perwakilan‘KPPA’ dan ‘KP3A’

Thank YouTerima Kasih

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

12

CONTACT USBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, Indonesia

One Stop Service Contact CenterP : 0807 100 BKPM (2576)E : [email protected]

pelayanan penanaman modal di ptsp...

Documents