PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

Ir. Hendarman, M.Sc.Ph.DPeneliti Madya IV-c

Pusat Penelitian Kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1

Disampaikan dalam acara Sosialisasi Jaringan Penelitian Provinsi Sumatera Utara di Medan, 16-17 Mei 2014

POKOK BAHASAN

2

3

Kesenjangan antara Penelitian dan Kebijakan

Strategi Perumusan Kebijakan Berbasis Litbang

4

1 Peran Badan/Lembaga Penelitian dan Pengembangan

2

Aplikasi

Peran Badan/Lembaga Penelitian dan Pengembangan

1

3

1. PENGAWAL KEBIJAKAN 2. RAHIM KEBIJAKAN

4

Peran Badan/Lembaga Litbang

SEBAGAI PEMIKIR UNTUK MENCARI ALTERNATIF PEMECAHAN

ATAS BERBAGAI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN YANG ADA

TERMASUK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, BUKAN

UNIT ATAU LEMBAGA BIROKRASI

1. Memiliki dukungan data dan informasi relevan dan

terkini (misal: menjawab kritik dan perbedaan persepsi

terhadap kebijakan Ujian Nasional dan Kurikulum

2013, sekolah internasional

2. Memiliki data tentang best-practices (misal:

pelaksanaan RSBI sebelum jatuhnya keputusan MK)

3. Memiliki hasil kajian/penelitian sesuai prioritas

pembangunan di bidang pendidikan dan isu-isu terkini.

5

Pengawal Kebijakan

1. Memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan kebijakanpendidikan dan kebudayaan (misal: Pendidikan MenengahUniversal/PMU, Akademi Komunitas/AK).

2. Memberikan opsi-opsi kebijakan (misal: perubahankebijakan desentralisasi pendidikan, peningkatan capaianpembelajaran peserta didik– dalam UN, peningkatankompetensi guru .

3. Memberikan kontribusi terhadap implikasi adanya kebijakanbaru (misal: implikasi kurikulum 2013 terhadap sistemrapor, penilaian kelas, kebutuhan guru).

6

Rahim Kebijakan

1. Senantiasa berorientasi pada kemampuan untuk menjawabfenomena yang bersifat kekinian dan yang akan datang;

2. “Penunjuk jalan’ yang bermakna harus bisa melihat kedepan dan “lebih dahulu mengetahui” dibandingkan unit-unit lain (misal: membuat proyeksi kebutuhan guru, membuat proyeksi SDM di sektor pembangunan tertentu);

3. Produk yang dihasilkan harus menjadi sumber kebijakandan rekomendasi bagi pemangku kepentingan baik dalamlingkup internal maupun eksternal

7

Paradigma

Kesenjangan antara Penelitian dan Kebijakan

2

Sumber:• Court, J., and Young, J. 2006. Bridging research and policy in international

development: an analytical and practical framework. Development in Practice.16(1), pp 85-90

• Experiences from the CoCoon Groundwater in the Political Domain Project• UNESCO & META. Bridging research, policy and politicsthe RAPID+ framework• Ronnie Detrich Wing Institute. Bridging the Research-Practice Gap: Teacher Preparation

and Evidence-based Education

8

Siklus dan Proses Pengembangan Kebijakan

A

9

Isu dalam Agenda Politik (policy issue)

Who drives the issue?

Identifikasi Opsi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Identifikasi Masalah

Konsultasi dan Monitoring

Multi Stakeholders

Analisis FaktorEksternal

Analisis Stakeholder:Mandat/Interest/

Pengaruh/hubungan

Kesempatan dan Ancaman

Pembelajaran/Lessons Learnt

Rincian Perencanaan Kebijakan

Perumusan Kebijakan dan Persetujuannya

10

Siklus Pengembangan Kebijakan

IDENTIFIKASI MASALAH

PENELITIAN

ANALISA HASIL

MEMILIH ALTERNATIF TERBAIK

MENETAPKAN KEBIJAKAN

EVALUASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

11

Source: John Young: ODI, London j.young@odi.org.uk “Making Knowledge Count Maximising thevalue of Research for Development”

Proses Kebijakan

Monitoring dan Evaluasi

Agenda Setting

PenyusunanKebijakan

ImplementasiKebijakan

FormulasiKebijakan

Lembaga Masyarakat

DonorsKabinet

Parlemen/Legislatif

Kementerian/Pemda

Sektor Swasta

Source: John Young: ODI, London j.young@odi.org.uk “Making Knowledge Count Maximising the value of Research forDevelopment”

Proses Kebijakan dan Pemangku Kepentingan

Bukti (Evidence)

Pengalaman & Kepakaran

Penilaian(Judgement)

Sumber Daya

Nilai-Nilai dan

Kebijakan

Kebiasaan & Tradisi

Lobby dan Kelompok

Berpengaruh

Pragmatis & Kebutuhan

Sesaat

Source: Phil Davies Impact to Insight Meeting, ODI, 2005

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Kedudukan Pemangku Kepentingan terkait Kebijakan

B

14

James Lancaster first experiment demonstrating how to prevent scurvy.

1601

John Lind again experimentally demonstrated the effectiveness of citrus in preventing scurvy.

1747 1795

British Navy adopted policy to have citrus on all ships in the Royal Navy.

Contoh Kesenjangan Penelitian menjadi Kebijakan:Scurvy dalam Angkatan Laut Inggris (British Royal Navy)

• Waktu jeda yang diperlukan dari penelitian yang memadaimenjadi penelitian yang efektif dandiseminasi adalah 10-20 tahun (Hoagwood, Burns & Weisz, 2002)

15

Peneliti, Pemegang Kebijakan dan Politisi

Hidup dalam dunia yang berbeda?

Source: http://media.treehugger.com/assets/images/2011/10/ucs-cartoon-ee-001.jpg

16

1. Penelitian dan Bukti sangat penting untuk pembuatan kebijakan yang informatif

2. Bukan proses otomatis dari “lingkungan penelitian” menjadi “lingkungan kebijakan” karena akan mempengaruhi pemegang kebijakan dan program-programnya

17

Menjembatani Penelitian dan Kebijakan (1)

1. Mengapa gagasan-gagasan yang menarik berdasarkan penelitian tidak pernah dimanfaatkan dan diabaikan?

2. Mengapa banyak dokumen kebijakan yang berbasiskan penelitian cenderung tidak berdampak kepada kehidupan nyata, dan yang ditemukan adalah pembiaran terhadap kebijakan-kebijakan yang kurang efektif dan efisien?

18

Menjembatani Penelitian dan Kebijakan (2)

• Pemegang kebijakan dan pemegang kekuasaan tidak pernah bertemu;

• Kebijakan-kebijakan dibuat dengan mengabaikan politik dan politisi;

• Kebijakan dan peraturan dibuat untuk kehidupan di surga atau kondisi ideal--- tidak realistis;

• Tidak ada pertimbangan terhadap kesulitan-kesulitan dalam implementasi “implementers always get the blame for bad planning” (pelaksana selalu dijadikan kambing hitam untuk setiap kegagalan implementasi)

• Kebijakan bukan untuk implementasi tetapi dalam kerangka konsensus/kepentingan di antara pemangku kepentingan

19

Beberapa Jawaban……

Strategi agar Hasil Penelitian Dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan

3

Sumber:• Court, J., and Young, J. 2006. Bridging research and policy in international

development: an analytical and practical framework. Development in Practice.16(1), pp 85-90

• Experiences from the CoCoon Groundwater in the Political Domain Project• UNESCO & META. Bridging research, policy and politicsthe RAPID+ framework• Ronnie Detrich Wing Institute. Bridging the Research-Practice Gap: Teacher Preparation

and Evidence-based Education

20

•Kontekstual

•Hal-hal yang diperkirakan dapat dilakukan

•Kebijakan relevan

•Waktu singkat

•Pesan Jelas (Clear Message)

Pemegang Kebijakan

Source: Phil Davies Impact to Insight Meeting, ODI, 2005

•Saintifik (bebas konteks)

•Terbukti secara empiris

•Berbasis teori

•Waktu tidak dibatasi

•Terlalu kaku dengan jargon yang susah dipahami

Peneliti

Perbedaan Pola Pikir

21

Konteks Politik – struktur dan

proses politik dan ekonomi, budaya, tekanan institusi, perubahan parsial vs radikal, dsb

Bukti (evidence) – kredibilitas,

tsejauhmana dapat merespon kebijakan lokal, metodologi dan pendekatan penelitian bahasa sederhana, pola komunikasi dsb

Pengaruh Eksternal Pengaruh sosial-ekonomi dan budaya influences, kebijakan lembaga donor, dll

Links antara lingkungan

kebijakan dan penelitian –

jejaring, kewenangan, hubungan,

kepercayaan, pengetahuan, dst.

Kerangka Analisis

22

Lingkungan Eksternal:

• Siapa aktor kunci?

• Apa agenda mereka?

• Bagaimana merekamempengatuhi konteks politik?

Kaitan (Links):

• Siapa aktor kunci?

• Apa ada jejaring yang kuat?

• Bagaimana cara mentansfer informasi yang terbaik?

• Media?

• Bentuk kampanye (Campaigns)?

Bukti (evidence):

• Apakah tersedia?

• Apakah relevan?

• Apakah secara praktis berguna?

• Apakah konsep-konsep tersebut baru?

• Apakah diperlukan suatu inovai atau tampilan baru?

Konteks Politik:

• Apakah ada perubaha kepentingan politik?

• Adakah ruang untuk melakukan terobosan?

• Bagaimana mereka melihat masalah?

Peneliti Perlu Mengetahui….

23

Jembatan Penelitian, Kebijakan, PolitikKonteks Kebijakan (Political context)

Mengerti stakeholders Yang Perlu Dilakukan Bagaimana Melakukan

Siapa?

Menginginkan ide baru?

Menolak?

Proses seperti apa?

Kesempatan?

Waktu?

Tahu mereka danagendanya!

Identifikasi pendukungdan lawan mereka!

Memahami politik

Menyiapkan kesempatandan selalu cermatterhadap proses untukmelihat kesempatan

Bekerja dengan mereka

Mencari penugasan

Mengatur program penelitian yang selarasdengan kepentingankebijakan

Mencari kesempatanuntuk bertemu

Menyiapkan sumberdaya untuk membukapintu kesempatan

24

Pertanyaan Penelitian Yang Perlu Dilakukan Bagaimana Melakukan

Apa teori terbaru?

Bagaimana menyusun isu-isu dengan kerangka yang mudah dipahami

Sejauhmana divergensi daribukti baru?

Bagian mana dari bukti yang meyakinkan pembuatkebijakan

Mem frasa kan petanyaanpenelitian dengankedalaman dan solusi yang jelas

Menhindari hal kompleks –tetapi bangun kasus yang meyakinkan pemegangkebijakan

Melibatkan pemangkukepentingan dalamberbagai tahap penelitian

Menetapkan kredibilitasdan legitimasi jangkapanjang!

Penelitian harus konklusifdan kuantifikasi

Action-research dan pilot projects

Pendekatan participatory

Komunikasi yang jelas sejakawal, tidak hanya padaakhir proses

25

Jembatan Penelitian, Kebijakan, PolitikBukti (Evidence)

Yang perlu diketahui untukmelakukan komunikasisecara efektif

Yang perlu dilakukan Bagaimana melakukan

Bagaimana dapat mengenalstakeholders kunci?

Bagaimana dan kapanmenyampaikan pesan?

Apa peran media,jejaringinformal dan yang memilikipengaruh serta pengaruh apayang bisa diperoleh darimasing-masing?

Kemana mereka berpihak?

Memiliki rencana komunikasi

Menyampaikan pesan-pesanyang efektif

Membangun reputasi dankredibilitas

Membangun koalisi dankemitraan

Menghadiri jearing yang adadan kesempatan informal

Memanfaatkan media secarabijak

Kemitraan antara peneliti, pembuat kebijakan, danmasyarakat

Membuat produk dan kegiatankomunikasi – strategi berbedauntuk stakeholders berbeda

Berkomunikasi bersamamereka yang menjadi target dari hasil penelitian/kebijakan

Menggunakan salurankomunikasi yang diversifikasi

26

Jembatan Penelitian, Kebijakan, PolitikHubungan/Meyakinkan (Links/Convincing)

Bukti atau hasil penelitian sesuai dengan keterbatasan dan tekanan politik dan institusi dari pembuat kebijakan, dan memiliki kesamaan asumsi;

Bukti atau hasil penelitian kredibel dan meyakinkan, memberikan solusi praktis untuk mengatasi masalah kebijakan, dan diinformasikan dengan strategi yang menarik minat pembuat kebijakan;

Peneliti dan pembuat kebijakan berbagai jejaring yang selaras, saling percaya, dan berkomunikasi secara efektif

27

Jembatan Penelitian, Kebijakan, PolitikKapan bukti meyakinkan kebijakan?

Aplikasi

4

28

1. Analisis yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara terhadap kebutuhan pendidikan kejuruan dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Provinsi Sumatera Utara;

2. Tujuan analisis: pemetaan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Ilmu dan Pengetahuan (SDM-Iptek) di KEK Sei Mangkei melalui jalur pendidikan yaitu melalui penyiapan SDM terampil tenaga menengah antara lain pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

3. Opsi kebijakan: alternatif untuk memberdayakan dan mengoptimalkan keberadaan sumber daya manusia yang berada di sekitar lokasi.

29

1. Pengalaman Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, pada tahun 2012 melaksanakan suatu studi yaitu “Evaluasi Ujian Nasional & Penerimaan Siswa Baru dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Kota Medan”;

2. Studi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) di Kota Medan bahwa Ujian Nasional (UN) merupakan gambaran dari mutu pembelajaran dan didasarkan atas kualitas siswa;

3. Opsi kebijakan: perbaikan proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dan perbaikan sistem pendataan.

30

1. Rencana kajian jaringan penelitian provinsi Sumatera Utara terkait Pengelolaan Guru yaitu penentuan kebutuhan guru dan distribusi guru;

2. Tujuan untuk mengidentifikasi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ;

3. Opsi kebijakan: penetapan peraturan daerah dan peraturan teknis terkait.

31

32

TERIMAKASIH

32