pemanfaatan sistem informasi geografis dn … text.pdfbanyumanik, semarang” membahas tentang...

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DN METODE SIMPLE

ADDITIVE WEIGHTING (SAW) UNTUK ANALISIS PRIORITAS PENEMPATAN

TPS 3R KOTA SALATIGA

Artikel Ilmiah

Diajukan kepada

Fakultas Teknologi Informasi

Peneliti :

Otniel Chandra Atrian (682014079)

Charias Fibriani, S.Kom., M.Eng.

Hanna Prillysca Chernovita, S.SI., M.Cs

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

JANUARI 2019

1. Pendahuluan

Aktivitas manusia tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan limbah atau sampah

baik itu limbah organik maupun non organik. Menurut hasil obserfasi yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS )Kota Salatiga, Kota Salatiga kini mengalami pertumbuhan

penduduk dan ekonomi sehingga memicu meningkatnya kegiatan dibidang jasa, industri, bisnis

dan sebagainya[1]. Salah satu dampak yang dihasilkan adalah meningkatnya produksi limbah

buangan atau sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah

berakhirnya suatu proses. Berdasarkan UU RI no.18 tahun 2008, pengolahan sampah

merupakan rangkaian kegiatan sistematis mulai dari pengumpulan sampah dan pengelolaan

sampah. Pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan

masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi, dan

menunjang pembangunan sektor strategis[2]. Dari UU tersebut dapat disimpulkan bahwa

pengelolaan sampah memiliki urgensi yang besar dalam pembentukan lingkungan yang bersih

dan sehat serta akan mendukung kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unit pelaksana teknis bidang lingkungan hidup di

wilayah Kota Salatiga sehingga segala hal terkait pengelolaan lingkungan hidup berada di unit

ini, terutama pengelolaan sampah. Dinas Lingkungn Hidup memiliki misi salah satunya yaitu

mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan

lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup[3]. Dalam mejuwudkan

misinya, Dinas Lingkungan Hidup menyediakan fasilitas berupa Tempat Pembuangan

Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPS).Tempat Pembuangan Sementara

(TPS) merupakan tempat penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara di

kelurahan sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)[4].Minimnya tempat

pembuangan sementara (TPS) membuat masyarakat semakin sembarangan dalam membuang

sampah. Namun TPS yang ada tidak dilengkapi dengan kegiatan pemilahan dan 3 kegiatan

utama yang seharusnya dilakukan, atau yang biasa disebut dengan 3R (Reduce, Reuse,

Recycle).

Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) merupakan pola

pengelolaan sampah pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif

pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pemilahan sampah yang dimaksud dapat

dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah yang paling sedikit 5 jenis sampah yaitu :

(1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah yang berbahaya dan

beracun; (2) sampah yang mudah terurai; (3) sampah yang dapat digunakan kembali; (4)

sampah yang dapat didaur ulang; (5) sampah lainnya[5][6][7]. Dengan diadakannya TPS 3R

dapat mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah

secara lebih lanjut di TPA. TPS 3R juga berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang

semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas salah

satunya adalah mengadakan TPS 3R disetiap daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi

dan daerah yang menghasilkan sampah minimal 3 m3/hari sebagai langkah pencegahan dari

potensi kerusakan akibat sampah dan meluapnya tumpukan sampah di TPA. Tujuan dari

penelitian ini adalah menentukan tingkat prioritas dalam membangun lokasi TPS 3R di wilayah

Kota Salatiga berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan cara

menganalisa tiap kriteria yang ada menggunakan analisis spasial yang berupa peta dan metode

Simple Addittive Weighting(SAW). Penggunaan peta secara spasial ini didasari beberapa faktor

yaitu 1) dengan menggunakan peta maka output akan lebih mudah dipahami dan kriteria dari

TPS 3R dapat diidentifikasi dengan lebih mudah; 2) data didalam peta dapat dilakukan

updating data sehingga perubahan aspek yang mempengaruhi kelayakan penempatan lokasi

TPS 3R dapat diketahui dari waktu ke waktu dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan

bangunan. Penggunaan metode SAW didasari karena metode ini dapat menghasilkan data

perhitungan dan pengklasifikasian yang akurat. Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan

sebagai acuan bagi pemerintah dalam pengadaan TPS 3R dan dalam membuat kebijakan

tentang pengelolaan sampah yang terjadi di wilayah Kota Salatiga.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian berjudul “Analisis Pemodelan SIG Penentuan Lokasi TPS Kecamatan

Banyumanik, Semarang” membahas tentang penentuan prioritas pengadaan lokasi TPS di

Kecamatan Banyumanik menggunakan Sistem Informasi Geografi(SIG). Penelitian ini

dilakukan untuk menentukan lokasi jaringan TPS di Kecamatan Banyumanik sesuai kriteria

lokasi TPS yang ada. Kriteria yang digunakan yaitu (1) aspek fisik ketersedaan lahan, (2)

kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, akses jalan, (3) komponen rawan bencana banjir,

komponen rawan bencana longsor. Penelitian ini menerapkan metode analisis spasial dan

analisis statistik dan mengunakan baik data primer maupun data sekunder yang diambil dari

instansi terkait. Analisis spasial digunakan untuk memetakan berbagai indikator kriteria

penentuan TPS dengan cara overlay peta dan skoring pembebetan pada variabel yang diamati.

Analisis statistik menggunakan analisis kriteria yang menghasilkan data kecocokan lokasi

rawan sampah.Hasil dari penelitian ini menunjukkan data tingkat prioritas pemukiman yang

perlu menjadi perhatian pemerintah untuk pengadaan TPS yaitu 7 kelurahan dari tolal 9

kelurahan yang ada di Kecamatan Banyumanik[8].

Penelitian berjudul “Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Studi Kasus

Kelurahan Banyumanik kecamatan Banyumanik Kota Semarang” telah membahas tentang

permasalahan yang melatar belakangi pentingnya pengadaan TPS 3R yaitu masalah

pertumbuhan penduduk, dan ekonomi yang semakin besar serta kurangnya kesadaran

masyarakat tantang pengelolaan sampah yang baik. Penelitian ini juga membahas tentang

perencanaan pengalihan fungsi TPS menjadi TPS 3R sesuai dengan kriteria yang ada. Indikator

yang digunakan yaitu (1) jumlah keluarga, kepadatan penduduk, (2) aspek fisik kondisi lahan,

ketersediaan akses jalan, timbunan sampah perhari. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kuantitatif menggunakan data primer melalui observasi langsung, kuesioner yang

dibagikan, dan data sekunder yang diambil dari instansi terkait. Penelitian ini melakukan

analisis statistik dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengadaan TPS 3R. Hasil analisis

berupa data lokasi TPS 3R yang sesuai dengan kriteria dan perencanaan alih fungsi TPS

menjadi TPS 3R[5].

Penelitian lain yang berjudul “Kajian Peningkatan Tempat Pembuangan Sampah

Sementara Sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu” membahas tentang mengubah TPS

menjadi TPS 3R. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif evaluatif menggunakan

data primer yang didapat dari kuesioner, observasi lapangan, dan wawancara secara langsung

pada instansi dan orang yang berhubungan dengan persampahan serta menggunakan data

sekunder yang diperoleh dari pengkajian literatur berbagai media. Indikator yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu (1)aspek sosial ekonomi yang berpengaruh pada meningkatnya

produksi sampah, (2) aspek ketersedaiaan lahan TPS 3R. Hasil dari penelitian ini berupa data

TPS yang dapat diubah menjadi TPS 3R[9].

Penelitian ini melakukan analisis spasial penentuan prioritas pembangunan lokasi TPS

3R dengan memanfaatkan SIG. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersifat

sekunder dan bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota

Salatiga. Data disajikan dalam bentuk tabel dan dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya.

Analisis data dilakukan dengan cara overlay dan penentuan rangking menggunakan metode

Simple Additive Weighting (SAW). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 5

yaitu, kepadatan penduduk, daerah rawan bencana, akses jalan, jumlah TPS disetiap kelurahan,

dan ketersediaan lahan. Hasil perangkingan tiap kriteria dari tertinggi hingga terendah akan

diubah dalam bentuk persen, kemudian dikelompokkan berdasarkan prioritas.Penetapan

prioritas lokasi pembangunan TPS 3R yang baru akan dipetakan berdasarkan kriteria yang ada.

Sistem Informasi Geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk

mengumpulkan, mengintregasikan, memasukkan, menyimpan, memanggil kembali,

mengolah, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospatial,

untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan

lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya.

SIG dirancang untuk membentuk suatu data yang terorganisasi dari berbagai data atribut yang

mempunyai Geo Code dalam suatu basis data agar dapat dengan mudah dimanfaatkan dan

dianalisis[10].

Metode Simple Additive Weighting Method (SAW) atau yang sering dikenal dengan

istilah metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar dari metode ini adalah mencari

penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode

SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat

diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Langkah-langkah penyelesaikan

menggunakan metode SAW yaitu, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai

acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu Ki. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif

pada setiap kriteria. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ki), kemudian

melakukan normalisasi matriks menggunakan rumus 1 atau 2 berdasarkan persamaan yang

disesuaikan dengan jenis atribut (atribut cost atau atribut benefit) sehingga diperoleh matriks

ternormalisasi R. Hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan yaitu penjumlahan dari

perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang

dipilih sebagai alternatif terbaik (Ai) sebagai solusi[11].

Berikut adalah Formula Normalisasi Matriks X

(1)

.... (2)

Vi = ∑ Wj rij𝑛𝑗=1 (3)

rij : Rating kinerja ternormalisasi

Maxij : Nilai maksimum dari setiap baris dan kolom

Minij : Nilai minimum dari setiap baris dan kolom

Xij : Baris dan kolom dari matriks

Vi : Rangking untuk setiap kriteria

Wi : Nilai bobot dari setiap kriteria

Rij : Nilai tingkat prioritas penempatan TPS 3R ternormalisasi

3. Metodologi Penelitian

rij = xij

Max xij

i

xij

Min xij

Jika j adalah atribut keuntungan

(benefit)

Jika j adalah atribut biaya (cost)

rij =

Identifikasi Masalah

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan

yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dapat didefinisikan

sebagai suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap timbulan sampah,

penyimpanan sementara, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, dan pengolahan serta

pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik yang

berhubungan dengan kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, perlindungan alam, keindahan,

dan pertimbangan lainnya serta mempertimbangkan masyarakat luas[5]. Aktivitas manusia

tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan limbah atau sampah baik itu sampah organik

maupun non organik. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi memicu meningkatnya kegiatan

dibidang jasa,industri, bisnis dan sebagainya. Salah tau dampak yang dihasilkan adalah

meningkatnya produksi limbah buangan dan sampah[6]. Berdasarkan masalah tersebut, Dinas

Lingkungan Hidup selalu berupaya mengelola sampah yang dihasilkan baik sampah individu,

rumah tangga maupun industry dengan sebaik-baiknya.

Penelitian ini dilakukan untuk memberi informasi kepada pembaca dengan

menganalisa daerah di Kota Salatiga yang menjadi prioritas pembangunan TPS 3R dan

melakukan pemetaan TPS 3R baru berdasarkan prioritas tersebut. Hasil dari penelitian ini

adalah pengklasifikasian seluruh kelurahan yang ada di Kota Salatiga berdasarkan tingkat

prioritas pembangunan TPS 3R. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan seperti yang

ditunjukkan pada gambar 1, identifikasi masalah untuk menentukan aspek masalah yang

dihadapi sebelum merumuskan masalah yang mencakup pernyataan tentang alas an penelitian

ini dilakukan, sasaran, dan hasil penelitian. Sebagai acuan dan bahan pendukung permasalahan

dalam penelitian, dilakukan studi literatur dari buku-buku dan beberapa jurnal yang memiliki

kesamaan topik dengan permasalahan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitaian kuantitatif dimana data yang diambil merupakan

data sekunder berupa data spasial dan data non spasial. Data spasial yang dikumpulkan adalah

peta administrasi Kota Salatiga, peta jalan, peta rawan bencana, peta kepadatan bangunan, data

kelurahan, peta RHT dan peta kepadatan penduduk. Sedangkan data non spasial didapat dari

Pengambilan Data

Rumusan Masalah

Tinjauan Pustaka

Pengolahan Data

Penyimpulan Hasil

Gambar 1 : Tahapan Penelitian

Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pusat Statistik(BPS) berupa data kepadatan penduduk,

dan jumlah TPS per kelurahan. Analisis data spasial menggunakan cara overlay dan penentuan

rangking menggonakan metode Simple Addittive Weighting(SAW). Data spasial disajikan

dalam bentuk peta, sedangkan data non spasial dalam bentuk table. Berdasarkan hasil tersebut,

Dinas Lingkungan Hidup, pihak-pihak terkait dan masyarakat dapat melakukan tindakan

mengelola sampah dengan baik berdasarkan informasi hasil penelitian ini terutama dalam

membangun TPS 3R.

Kriteria yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan penghitungan nilai prioritas

pembangunan TPS 3R yaitu, C1=Kepadatan penduduk, C2=Daerah rawan bencana,

C3=Ketersediaan akses jalan, C4=Jumlah TPS, C5=Ketersediaan lahan. Criteria tersebut jika

disesuaikan dengan jumlah atribut, maka C1, C3, C4 dan C5 termasuk atribut benefit dan C2

termasuk atribut cost.

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator daerah rawan sampah karena

semakin banyak penduduk yang tinggal disuatu daerah berarti semakin banyak pula jumlah

produk yang dikonsumsi. Meningkatnya daya konsumsi masyarakat berdampak pada

meningkatnya jumlah produksi sampah. Hal ini menjadi pertimbangan untuk menjadi prioritas

pembangunan TPS 3R. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota

Salatiga kepadatan penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk/KM2 dan dibagi menjadi 4

(empat) golongan, yaitu kepadatan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi yang dapat diihat

pada Tabel 1.

Jumlah

penduduk/km2 Kepadatan Rating

>6004

4003-6003

2002-4002

<2001

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

4

3

2

1

Aspek kepadatan penduduk dikelompokkan menjadi tiga golonan yaitu prioritas 1, 2,

dan 3. Prioritas 1 menunjukkan daerah tersebut merupakan daerah yang kepadatan

penduduknya sangat tinggi, Prioritas 2 memiliki status kepadatan sedang sampai

tinggi,Prioritas 3 menunjukkan daerah tersebut memiliki kepadatan penduduk rendah.

Penentuan range Kepadatan Penduduk memanfaatkan rumus statistika, yaitu penentuan batas-

batas interval batas bawah(BB), batas atas(BA). Penggolongan tingkat prioritas dapat dilihat

pada tabel 2.

Range Tingkat Prioritas

BB 30%

BB < 40% < BA

BA 30%

Prioritas 3

Prioritas 2

Prioritas 1

Daerah yang rawan bencana, dan lahan kosong seluas 200 m2 merupakan indikator dari

aspek ketersediaan lahan untuk membangun TPS 3R. Beberapa kelurahan yang ada di Kota

Tabel 1 : Kepadatan Penduduk

Tabel 2 : Tingkat Prioritas Daerah

Salatiga merupakan wilayah rawan bencana. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan utntuk

membangun TPS 3R terutama pada bencana tanah longsor, jadi semakin jauh dari wilayah

rawan bencana akan semakin baik. Ketersediaan lahan seluas 200 m2 diperlukan karena TPS

3R membutuhkan ruangan-ruangan yang cukup besar sehingga dapat menampung minimal

3m3 sampah per hariyang kemudian akan dilakukan berbagai kegiatan pengelolaan sampah.

Penentuan nilai untuk akses jalan adalah yang dapat dilalui kendaraan pengangkut sampah roda

4 yang menjadi sarana utama untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPS 3R seperti dump

truck dan armroll truck. Menurut Petunjuk Teknis TPS 3R yang dikeluarkan oleh Kementerian

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, jumlah TPS menjadi salah satu kriteria yang

menjadi pertimbangan dalam membangun TPS 3R karena setiap TPS 3R harus berada antara

1 kilometer dari TPS. Hal ini bertujuan untuk memudahkan petugas pengangkut sampah dalam

memindahkan sampah tadi TPS ke TPS 3R[6]. Aspek keterseiaan TPS dikategorikan kedalam

3 golongan yaitu Prioritas 1, 2, dan 3. Prioritas 1 menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak

memiliki TPS atau hanya 1 TPS untuk satu kelurahan, Prioritas 2 menunjukkan terdapat 2

sampai 3 TPS untuk 1 kelurahan, Prioritas 3 menunjukkan terdapat lebih dari 3 TPS di 1

kelurahan. Penentuan range jumlah TPS memanfaatkan rumus statistika yang dapat dilihat

pada Tabel 3.

Jumlah TPS Tingkat Prioritas Rating

>3

2-3

<=1

Prioritas 1

Prioritas 2

Prioritas 3

1

2

3

Hasil dari analisis SAW yang telah dikelompokkan berdasarkan tingkat prioritas

kelayakan pembangunan TPS 3R merupakan informasi yang disajikan dalam bentuk peta

digital. Proses yang dilakukan adalah dengan menumpuk Peta Administrasi Kota Salatiga

dengan peta dari 5 kriteria pembangunan TPS 3R yang sudah di klasifikasikan berdasarkan

prioritasnya. Hasil akhir berupa peta tingkat prioritas pembangunan TPS 3R per kelurahan di

Kota Salatiga. Kelurahan yang disajikan sebagai alternatif adalah K1= Tingkir Tengah, K2=

Gendongan, K3= Kalibening, K4= Tingkir Lor, K5= Sidorejo Kidul, K6= Kutowinangun Lor,

K7= Kutowinangun Kidul, K8=Bugel, K9=Kauman Kidul, K10=Salatiga, K11=Pulutan,

K12=Sidorejo Lor, K13=Blotongan, K14=Mangunsari, K15=Dukuh, K16=Kecandran,

K17=Kalicacing, K18=Tegalrejo, K19=Kumpulrejo, K20=Ledok, K21=Cebongan,

K22=Randuacir, K23=Noborejo.

4. Hasil dan Pembahasan

Peta yang diproses dengsn overlay adalah seluruh data sekunder yang didapatkan baik

dari BAPEDA maupun Dinas Lingkungan Hidup. Hasil dari overlay berupa peta dengan atribut

yang sudah tergabung dari semua kriteria yang dibutuhkan untuk analisis. Berikut adalah hasil

dari overlay dari setiap kriteria.

Tabel 3 : Jumlah TPS

Analisis lokasi TPS 3R di Kota Salatiga dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang

mana masing-masing indikator memiliki aspek-aspek penjelas. Indikator ketersedian lahan

meliputi lahan kosong seluas 200 m2, berjarak tidak lebih dari 1 km dari TPS dan merupakan

daerah yang tidak rawan bencana. Indikator akses jalan meliputi jalan-jalan yang dapat dilalui

kendaraan pengangkut sampah roda 4. Indikator daerah rawan sampah meliputi kepadatan

penduduk. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, didapatkan penilaian data yang ditampilkan pada

tabel 3. Penilaian data tersebut merupakan data dari ke-23 kelurahan yang ada di Kota Salatiga

yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan BPS Kota Salatiga, yang mana telah

melalui proses overlay atau penggabungan dari ke-5 kriteria.

Alternatif

Kriteria

C1 C2 C3 C4 C5

K1 3789 Tidak Rawan 1 1 Ada



. . . . . .

. . . . . .


Melalui data dari Tabel 3, kemudian dilakukan proses pemberian rating pada tiap

kriteria sesuai kebutuhan data yang mengacu dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup. Hasil

pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 5

Gambar 1 Peta Hasil Ovelay

Tabel 4 : Data Penilaian

Alternatif

Kriteria

C1 C2 C3 C4 C5

K1 2 1 1 4 1

K2 4 1 1 4 1

K3 1 1 1 4 1

. . . . . .

. . . . . .

K23 1 1 1 4 1

Penilaian yang dihasilkan dari tabel 4 diatas, semakin besar nilai yang terolah maka

akan semakin baik.

Berdasarkan tabel 4, dapat dibentuk matriks keputusan X sebagai berikut :

2 1 1 4 1

4 1 1 4 1

1 1 1 4 1

. . . . .

. . . . .

1 1 1 4 1

Matriks keputusan x selanjutnya akan dinormalisasi berdasarka persamaan sesuai jenis

kriteria yang sudah ditentukan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, maka akan

digunakan rumus 1 dan 2. Proses normalisasi matriks x menjadi r pada setiap kriteria dapat

dicontohkan sebagai berikut :

𝑹𝟏. 𝟏 =𝟐

𝑴𝑨𝑿 (𝑨𝟏; . . ; 𝑨𝟐𝟑)=

𝟐

𝟒= 𝟎. 𝟓

𝑹𝟏. 𝟐 =𝑴𝑰𝑵(𝑨𝟏; . . ; 𝑨𝟐𝟑)

𝟏=

𝟏

𝟏= 𝟏

𝑹𝟏. 𝟑 =𝟒

𝑴𝑨𝑿 (𝑨𝟏; . . ; 𝑨𝟐𝟑)=

𝟒

𝟒= 𝟏

𝑹𝟏. 𝟒 =𝟏

𝑴𝑨𝑿 (𝑨𝟏; . . ; 𝑨𝟐𝟑)=

𝟏

𝟑= 𝟎. 𝟑

𝑹𝟏. 𝟓 =𝟐

𝑴𝑨𝑿 (𝑨𝟏; . . ; 𝑨𝟐𝟑)=

𝟐

𝟐= 𝟏

Contoh normalisasi matriks x menjadi r diatas menggunakan alternatif 1 yaitu

kelurahan Tingkir Tengah yang mana diproses pada setiap kriteria yang digunakan.

Berdasarkan hasil normalisasi matriks r, kemudian dilakukan proses pemberian bobot

berdasarkan tingkat kepentingannya menurut acuan dari Petunjuk Teknis TPS 3R yang disusun

oleh Direktorat Jendral Cipta Karya yaitu masing masing kriteria sebesar 20%.

Proses akhir pada analisis SAW adalah perangkingn. Pada tahap ini akan diketahui

kelurahan mana saja yang berD dalam rangking prioritas 1, 2, atau 3 daerah yang perlu

Tabel 5 : Rating Kecocokan Kriteria TPS 3R

X

=

dibangun TPS 3R. Proses penghitungan menggunakan rumus 3 diperoleh nilai kecocokan

lokasi TPS 3 R sebagai berikut.

V1=(20)(0,5)+(20)(1)+(20)(1)+(20)(0,3)+(20)(1)=76,6

Hasil perhitungan V1 hingga V23 dapat dilihat pada Tabel 6 yang menunjukkan tingkat

prioritas daerah yang akan dibangun TPS 3R di Kota Salatiga. Tabel 6 menunjukkan prioritas

kelurahan beserta persentase kecocokannya di Kota Salatiga. Persentase kecocokan yang telah

diperoleh dapat dikelompokka menjadi tingkat prioritas berdasarkan pada tabel

Hasil pengkategorian kelurahan di Kota Salatiga berdasarkan status prioritas terhadap

keocokan lokasi pembangunan TPS 3R dapat dilihat pada gambar 2. Setelah melakukan

perangkingan terhadap tiap kelurahan, lalu dilakukan peroses buffer pada tiap TPS lalu hasil

buffer tersebut selanjutnya di overlay sehingga dapat ditunjukkan daerah yang dapat dibangun

TPS 3R beserta tingkat prioritasnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Daerah yang

menjadi prioritas 1 disimbolkan dengan warna merah, daerah yang menjadi prioritas 2

disimbolkan dengan warna kuning, daerah yang menjadi prioritas 3 disimbolkan dengan warna

No Alternatif PersentaseKetahanan

(%) Prioritas

1 K1 76,6 Prioritas 2









10 K10 100 Prioritas 1




14 K14 95 Prioritas 1








22

23

K22

K23

61,6

71,6

Prioritas 3

Prioritas 2

Tabel 7. Tingkat Prioritas Daerah TPS 3 R

hijau, daerah yang merupakan daerah rawan bencana disimbolkan dengan warna coklat,

sedangkan daerah yang tidak menjadi prioritas disimbolkan dengan warna biru.

KETERANGAN :

PRIORITAS 1

PRIORITAS 2

PRIORITAS 3

5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

penggunaan metode overlay pada setiap peta yang menunjukkan masing-masing kategori dan

pola perhitungan yang digunakan menggunakan metode SAW dengan pencari penjumlahan

terbobot dari rating kinerja setiap alternatif pada semua kriteria yang kemudian disajikan ke

dalam peta, dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membantu Dinas Lingkungan

Hidup dalam menentukan lokasi TPS 3R dan kelurahan yang diprioritaskan. Sebanyak 23

kelurahan yang ada di Kota Salatiga disajikan sebagai alternatif dengan penilaian berdasakan

5 kriteria, menunjukan tingkat prioritas lokasi pembangunan TPS 3R yang berada pada

prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Terdapat 7 kelurahan prioritas 1, 10 kelurahan prioritas

2, dan 6 kelurahan prioritas 3. Masing-masing wilayah di persempit ruang lingkupnya sehingga

dikethui daerah mana saja yang menjasi konsentrasi pembangunan. Dengan demikian Dinas

Lingkungan Hidup Kota Salatiga dapat membuat kebijakan mengenai pembangunan TPS 3R

dengan mengutamakan daerh yang menjadi prioritas pertama. Hal tersebut dilakukan agar

wilayah yang berpotensi rawan sampah dapat segera diatasi dengan lebih baik dan menjadi

wilayah yang bersih serta dapat mengurangi sampah yang akan dibuang di Tempat

Pembuangan Akhir.

Daftar Pustaka

[1] Badan Pusat Statistik Kota Salatiga. 2017. Salatiga Dalam Angka

[2] UU RI no.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

KETERANGAN :

PRIORITAS 1

PRIORITAS 2

PRIORITAS 3

TIDAK DI PRIORITASKAN

DAERAH RAWAN BENCANA

[3] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 11 Tahun 2010 tentang Rencana

Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014.

[4] Riska Ayu Pratiwi. 2016. Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Lokasi terbaik Tempat

Pembuangan Sampah Sementara Menggunakan Metode Brown Gibson.

[5] Dhona Wiediana. 2017. PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

TERPADU STUDI KASUS KELURAHAN BANYUMANIK KECAMATAN

BANYUMANIK KOTA SEMARANG.

[6] Direktorat Jendral Cipta Karya. Petunjuk Teknis TPS 3R.

[7] Permen PU Nomor 03/PRT/M/2013 : 10.

[8] Sally Nurdyawati, Aida Ulfa Faza, dan Noviyanti . 2015. Analisis Pemodelan SIG

Penentuan Lokasi TPS Kecamatan Banyumanik, Semarang.

[9] Aryenti, dan Tuti Kustiasih. 2013. Kajian Tempat Pembuangan Sampah Sementara Sebagai

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.

[10] Murai, S. 1999.GIS Work Book, Institute of Industrial Science, University of Tokyo, 7-22-

1 Roppongi, Minatoku, Tokyo.

[11] Kusumadewi, Sri, dkk. 2006. Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy

MADM).Yogyakarta: Graha Ilmu.

pemanfaatan sistem informasi geografis dn … text.pdfbanyumanik, semarang” membahas tentang...

Documents