1

PEMANTAPAN KERUKUNAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DALAM MENCEGAH BERKEMBANGNYA FAHAM RADIKAL

PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

KEMENTERIAN AGAMA

Kondisi Dimana Antar Umat

Beragama Dapat Saling Menerima, Saling Menghormati

Keyakinan Masing-masing, Saling Tolong Menolong, dan

Bekerjasama Dalam Mencapai Tujuan Bersama.

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

3

JUMLAH PENDUDUK

Menurut Agama (Sensus Tahun 2010)

No. Agama Jumlah %

1. Islam 207.2 juta jiwa 87,2

2. Protestan 16.5 juta jiwa 6,96

3. Katholic 6.9 juta jiwa 2.91

4. Hindu 4 juta jiwa 1.69

5. Buddha 1.7 juta jiwa 0,7

6. Konghucu 118 ribu jiwa 0.05

7. Lain-lain 1.1 juta jiwa 0.49

TOTAL 237.641.326 jiwa 100,0

RUKUN vs DAMAI

Apa itu Rukun ? kebersamaan yang

mendalam: senang bersama, susah

bersama, bermain bersama, bekerja

bersama dll cerminan sebuah

perkawanan atau persahabatan

Apa bedanya dengan Damai ?

kebersamaan formal: kebersamaan yg diikat

oleh aturan yg dibuat bersama, saling

menghargai, tenggang rasa, dll cerminan

sebuah perkooperasian, perkumpulan, atau

pengelompokan

1. Kerukunan umat beragama adalah modal dasar

bagi pembangunan bangsa;

2. Kehidupan beragama masih sangat rentan

terhadap konflik;

3. Pengalaman konflik yang mengatasnamakan

agama telah beberapa kali terjadi;

4. Konflik sosial masih sering terjadi dan bisa

merembet ke konflik umat beragama;

5. Masih adanya kelompok-kelompok yang

diindikasi sebagai kelompok radikal.

TANTANGAN YG DIHADAPI

1. Di dalam UUD 1945 telah diatur secara tegas tentang kedudukan agama;

2. Banyak norma dalam berbagai UU yang mengatur kedudukan umat beragama;

3. Telah ada Peraturan Bersama Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah;

4. Telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama; 5. Perangkat Pemerintah terkait dengan kerukunan

tersedia.

KEKUATAN YANG DIMILIKI

1. Konstitusi memberikan peluang adanya pengaturan terhadap hak beragama;

2. Di setiap agama terdapat ajaran mengenai toleransi terhadap umat agama lain;

3. Di dalam masyarakat terdapat norma adat atau kearifan lokal yg mengatur kerukunan;

4. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerukunan.

PELUANG YANG ADA

1. Belum adanya UU yang mengatur Kerukunan Umat Beragama;

2. Sebagian masyarakat (Islam) masih sangat fanatik terhadap ajaran agamanya;

3. Sebagian masyarakat tidak memahami peraturan perundang-perundangan

KEKURANGAN YANG DIMILIKI

RADIKALISME

9

“paham atau aliran yang menginginkan

perubahan atau pembaharuan sosial

dan politik dengan cara kekerasan atau

drastis“

(Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995, Balai Pustaka).

TERORISME

10

“ segala bentuk tindak kejahatan yang

ditujukan langsung kepada negara

dengan maksud menciptakan bentuk

teror terhadap orang-orang tertentu atau

kelompok orang atau masyarakat luas.“

(Konvensi PBB tahun 1937).

PENYEBAB RADIKALISME

11

1. Ekonomi – kapitalisme & kemiskinan;

2. Sosial Budaya – globalisasi budaya yang dianggap merusak atau bertentangan dengan ajaran agama;

3. Politik – persaingan dalam pilleg, pilkada;

4. Kebijakan Pemerintah – kebijakan atau peraturan yang dianggap tidak pro rakyat;

5. Agama;

PENYEBAB RADIKALISME

12

5. Anti barat atau anti asing;

6. Fanatisme Agama (negative):

- Kurang atau salah memahami ajaran agama;

- Membuat pemahaman atau penafsiran sendiri ajaran agama;

- Kultus terhadap guru atau imam;

- Emosi keagamaan;

- dll

FANATISME

13

Fanatisme adalah suatu keyakinan atau

pandangan terhadap sesuatu, baik positif

atau negatip, dan dianut secara

mendalam sehingga susah diluruskan

atau diubah.

14

FANATIK

TOLERAN

AGAMA

FANATISME vs TOLERANSI

FANATISME yang berlebihan

menyebabkan:

TRUTH CLAIM - EKSKLUSIVE;

AROGANSI PENGANUT AGAMA;

AGAMA LAIN MENJADI MUSUH.

FANATISME vs TOLERANSI

DERADIKALISASI AGAMA

17

Deradikalisasi hakekatnya adalah

mengubah atau membuat lebih cerdas

orang atau kelompok yang memiliki

pemahaman radikal, sehingga

pandangan, keyakinan, dan sikapnya,

berubah menjadi lebih toleran dan lebih

menghargai sesama penganut agama

atau penganut agama lain.

PEMBINAAN KERUKUNAN

1. Perlu disusun sebuah Undang Undang

yang secara khusus mengatur

Kerukunan Beragama -> Yang diatur

adalah titik-titik komunikasi antar umat

beragama di forum publik (externum)

2. Mensosialisasikan Peraturan Perun-

dang-undangan yang ada

3. Revitalisasi kearifan lokal.

LEGISLASI

FUNGSI DIALOG (NASIONAL)

(1) Mempererat silaturahmi;

(2) Sharing dan peningkatan pemahaman

ttg konsep-konsep keberagamaan;

(3) Diseminasi aturan / kebijakan

Pemerintah;

(4) Pembahasan kasus kerukunan; dan

(5) Pemberian rekomendasi kebijakan

kepada Gubernur, Bupati/Wlikota.

D I A L O G

Fungsi (Internasional)

(1) MEREDAM ISU-ISU NEGATIVE TERKAIT

DISKRIMINASI, INTOLERANSI, DAN ISU

HAM LAINNYA.

(2) MENGINFORMASIKAN ATURAN /

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM HAL

PELAYANAN DI BIDANG AGAMA;

(3) MEMPELAJARI ATURAN / KEBIJAKAN

NEGARA LAIN DALAM HAL PELAYANAN

KEAGAMAAN;

D I A L O G

DR hans kung:

NO PEACE AMONG THE NATIONS WITHOUT PEACE AMONG THE

RELIGIONS

NO PEACE AMONG THE RELIGIONS WITHOUT DIALOG BETWEEN THE

RELIGIIONS

MENGAPA DIALOG ?

1. UU. No. 1/PNPS/1965 tentang

Penodaan Agama;

2. Ketentuan Hukum terkait

kerukunan umat beragama yang

terdapat pada Undang-Undang;

dan

3. PBM No. 8 dan No. 9 Tahun 2006

SOSIALISASI PERATURAN

1. Pemberian bantuan pembangunan

kantor Sekretarat FKUB;

2. Pemberian bantuan operasio

nalisasi FKUB;

3. Fasilitasi penyelenggaraan dialog

antar tokoh agama;

FASILITASI / ASISTENSI

KAPASITI BUILDING

1. Penguatan manajemen FKUB.

2. Pendidikan multi cultural bagi guru

dan dosen.

3. Pelatihan pemandu kerukunan.

4. Pelatihan pembinaan korban konflik

(trauma healing).

KOORDINASI TOKOH LINTAS AGAMA

1. Pembentukan Forum Tokoh Lintas

Agama (Pusat, Provinsi, dan

/Kabupaten /Kota)

2. Fungsi: pembahasan kasus kerukunan

dan pemberian rekomendasi tentang

kebijakan pembinaan/penyelesaian

kasus kerukunan umat beragama .

KOORDINASI

KOORDINASI INSTANSI PEMERINTAH

1. Pembentukan Kelompok Kerja

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

(Pusat, Provinsi, dan /Kabupaten/Kota)

2. Fungsi: pembahasan kasus atau

koordinasi penyelesaian kasus

kerukunan umat beragama.

KOORDINASI

Terima kasih