pemaparan tim pengawal dan pengaman …madiunkota.go.id/wp-content/uploads/adbang/2017/tp4d...
TRANSCRIPT
PEMAPARAN
TIM PENGAWAL DAN
PENGAMAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH
(TP4D)
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUNMADIUN, Pebruari 2017
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN PUSAT
Uu No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I;
UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengadaan
Barang dan Jasa Tahun 2015;
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
Perpres No.3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional;
Perpres No.4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan;
INPRES No.1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis;
Keputusan Jaksa Agung RI No : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 01
Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman
Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
Intruksi Jaksa Agung RI No : INS-001/A/JA/10/2015 Tanggal 05
Oktober 2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim
Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan
Daerah Kejaksaan Republik Indonesia
“HISTORICAL BACKGROUND”
Nawa Cita yg dijadikan pedoman dlm penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan hendaknya dapat menghadirkan
kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dan
membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan serta menolak negara lemah dengan melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat dan terpercaya.
Penyerapan anggaran k/l rendah, Stigma kriminalisasi kebijakan
Dan Pejabat birokrasi (dan pebisnis) takut, ragu-ragu dalam
mengambil keputusan.
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
“HISTORICAL BACKGROUND”
Pidato Presiden RI pada upacara HBA Ke-55 tgl 22 Juli 2015
dan Di Istana Bogor Agustus 2015 yg penekanannya dlm
pemberantasan Korupsi penegakan hukum harus dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran
program pembangunan sehingga Kejaksaan RI memandang perlu
memberikan pengawalan dan pengamanan kepada pejabat
pemerintah terkait dlm hal akselerasi pembangunan dan
program-program strategis pem. Nas.
Kejaksaan RI sebagai lembaga Gakkum mendukung keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nas. di pusat maupun
daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dlm giat perencanaan,
pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dlm
upaya pencegahaan timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Menghilangkan keragu-raguan aparatur
negara dalam mengambil keputusan;
Terwujudnya perbaikan birokrasi bagi
percepatan program-program strategis
BANGNAS untuk kepentingan rakyat;
Terserapnya anggaran secara optimal;
Menciptakan iklim investasi yang
mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan nasional;
Terlaksananya penegakan hukum yang
efektif dengan mengutamakan
pencegahan.
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
INPRES No. 1 tahun 2016 tentang percepatan pelaksaanaan proyek
srategi Nasional telah mengintruksikan kepada Jaksa Agung dan
Kapolri:
1. Mendahulukan proses administasi pemerintahan sesuai
ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan
masyaratakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang
dalam pelaksanaan proyek strategi nasional.
2. Meneruskan atau menyampaikan laporan masyarakat yang
diterima oleh Kejaksaan atau Kepolisian mengenai
penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategi
nasional kepada Pimpinan K/L atau Pemerintah Daerah untuk
dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas
laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya
pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.
3. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit APIP mengenai temuan
tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan
oleh pimpinan K/L atau Pemda sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
4. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit APIP sebagaimana yang
dimaksud dengan angka 3, dengan berdasarkan :a. asas-asas umum pemerintahan yang baik.
b. Alasan yang obyektif.
c. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan
d. Dilakukan dengan etiket yang baik.
5. Tidak mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada
masyarakat sebelum tahapan penyidikan.
6. Menggunakan pendapat atau penjelasan atau keterangan ahli dari
K/L yang berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturan
Perundang-Undangan yang terkait.
7. Menyusuan peraturan internal mengenai tata cara (Stadard
Operasioanl dan Prosedure/SOP) penangan laporan masyarakat
yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam palaksanaan
proyek Strategi Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas di
masing-masing unit organisasi vertikal.
8. Memberikan Pendampingan/Pertimbangan Hukum yang
diperlukan dalam percepatan pelaksanaan Proyek strategis
Nasional.
9. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran
dibawahnya dan memberikan tindakan apabila ada penyimpangan
dan pelanggaran.
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan surat Edaran yangberisi 3 perintah yang pada prinsipnya dapat diartikan :
1. Lebih menekan kepada aparat penegak hukum untuk tidakmudah mengkriminalisasi kebijakan yang dikeluarkanpejabat pemerintah.
2. Penegak hukum pada prinsipnya sejak tahap perencanaan,pelelangan dan pelaksanaan serta penyerahan proyek tahappertama dan kedua serta dilanjutkan ke tahapan auditkeuangan tidak boleh aparat hukum masuk.
3. Melarang aparat penegak hukum untuk masuk saat prosesaudit sedang dilakukan oleh BPK/BPKP dalam menilai ataumenghitung apakah ada kerugian negara akibat terjadipenyalahgunaan kewenangan sebagai kesalahanadministrasi.
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jaksa Agung Muda Intelijen
Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Kepala Kejaksaan Tinggi
Kepala Kejaksaan Negeri
TIM PENGARAH DAN PENGENDALI TP4
KEJAKSAAN PUSAT & DAERAH
INS.JA No.001/A/JA/10/2015
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
No. Jabatan Kedudukan Dalam Tim
1 Kepala Seksi Intelijen Ketua Tim
2 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Wakil Ketua Tim
3 Jaksa pada Bidang Intelijen Ketua Sub Tim
4 Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata UsahaNegara
Sekretaris merangkap
Anggota
5 Jaksa pada Bidang Tindak Pidana KhususAnggota
TIM PENGARAH DAN PENGENDALI TP4
KEJAKSAAN RI KABUPATEN/KOTA
KEP.JA No.152/A/JA/10/2015
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TUGAS & FUNGSI TP4 KEJAKSAAN RIPUSAT & DAERAH
1. Mengawal, Mengamankan Dan Mendukung Keberhasilan Jalannya Pemerintahan DanPembangunan Melalui Upaya-Upaya Pencegahaan /Preventif Dan Persuasif Di TingkatPusat. Dengan Cara – Cara :
a. Memberikan Penerangan Hukum Di Lingkungan Instansi
Pemerintah, BUMN, BUMD Dan Pihak Lain Terkait Materi Tentang
Perencanaan Pelelangan, Pelaksanaan Pekerjaan, Pengawasan,
Perizinan, Pengadaan Barang Jasa (PBJ), Tertib ADM. Dan Tertib
Pengelolaan Keuangan Negara baik atas inisiatif TP4 maupun Atas
Permintaan.
b. Melakukan Diskusi-Diskusi Dan Pembahasan Bersama Instansi
Pemerintah, BUMN Dan BUMD Untuk Mengidentifikasi Permasalahan
Yang Dihadapi Dlm Penyerapan Anggaran Dan Pelaksanaan
Pembangunan
c. Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum atas
inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang
tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan dan sesuai kebutuhan .
d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki
kapsitas, kompetensi, dan relevan dengan materi penerangan
hukum dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada
lingkungan pemerintah daerah/BUMD.
2. Memberikan pendampingan Hukum Dlm Setiap Tahapan Program Pembangunan Dari Awal Sampai Akhir di Tingkat Pusat.Berupa :a) Pembahasan Hukum Dari sisi Regulasi Dan Peraturan Per-UU-an.b) Pendapat Hukum Dalam setiap Tahapan Pelaksanaan PBJ.
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
3. Melakukan Koordinasi Di Tingkat Pusat Dengan Aparat PengawasanIntern Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Ygberpotensi Menghambat, Menggagalkan Dan MenimbulkanKerugian Bagi Keuangan Negara.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan
program pembangunan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Melaksanakan GAKKUM di Tingkat Pusat secara Represif Ketika Menemukan Adanya Perbuatan Melawan Hukum Yg Dimungkinkan Dapat Merugikan Keuangan Negara
RUANG LINGKUP
• Pengawalan dan pengamanan pemerintahandan pembangunan meliputi:
- Pencegahan/preventif dan persuasi;
- Pendampingan hukum.
- Melakukan kordinasi dengan AparatPengawasan Intern Pemerintah(APIP) dan/atau instansi terkait.
• Pengawalan dan pengamanan sebagaimanadimaksud tersebut diatas dilakukan terhadappekerjaan pembangunan yang akan dan/atausedang dikerjakan pada lingkunganpemerintah daerah/BUMD.
KORDINASI/MONITORING Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi
menghambat, menggagalkan dan menimbulkan ketugian
bagi keuangan negara , TP4 melakukan kordinasi dengan
Aparat Pengawas InternalPemerintah (APIP) dan /atau
instansi terkait.
TP4 bersama-sama dengan pemohon melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan
pembangunan.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai
dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program
pembangunan.
Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk kertas
kerja dan diserahkan oleh ketua TP4 kepada Pemohon dan
setiap akhir pekerjaan serta dilaporkan pada pimpinan.
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
PENDAMPINGAN TP4 Kegiatan pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan
Pembangunan (TP4) dapat diawali dengan sosialisasi
oleh (TP4) kepada lingkungan Pemerintah
Daerah/BUMD.
TP4D melaksanakan kegiatan pengawalan dan
Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan
terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang
akan dan/atau sedang dikerjakan.
Kegiatan TP4 dilaksanakan berdasarkan permohonan
dari lingkungan pemerintah Daerah/BUMD.
Permohonan sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti
dengan pemaparan oleh pemohon.
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
PENDAMPINGAN TP4
Pemaparan sebagaimana dimaksud dibuatkan
Notulen oleh Tim TP4, dengan memuat sekurang-
kurangnya 4 Notulen rapat yaitu; Latar belakang,
maksud dan tujuan, pelaksanaan rapat materi rapat
dan kesimpulan.
Setelah dilakukan pemaran sebagaimana dimaksud
ketua TP4 membentuk tim dengan surat perintah.
Tim yang telah dibentuk oleh ketua TP4 melakukan
telaahan terhadap hasil pemaparan pemohon
guna menentukan dapat tidaknya dilakukan
pengawalan dan pengamanan.
PENEGAKKAN HUKUM REPRESIF
Penegakkan hukum represif dilakukan ketika ditemukan bukti
permulaan yang cukup setelah dilakukan kordinasi dengan aparat
pengawasan intern pemerintah (APIP) tentang telah terjadinya
perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau
perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian
bagikeuangan negara.
Berdasarkan hasil kordinasi dengan APIP penyelesaian dugaan
penyalahgunaan keweangan dimaksud dilakukan dengan
mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang administrasi
pemerintahan.
Dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup oleh APIP yang
bukan bersifat administrasi, pimpinan kepala Daerah/BUMD
menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindak lanjuti
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KLASIFIKASI PELAKU YG MEMPUNYAI PELUANG KORUPSI DLM KONTEKS PENGADAAN BARANG & JASA
1. PEJABAT PUBLIK (MEWAKILI PENGUASA DARI DEPARTEMEN)
2. PESERTA TENDER (PENYALUR, KONTRAKTOR, KONSULTAN DAN SUB KONTRAKTOR)
3. AGEN, PERANTARA, KONSULTAN, REKANAN USAHA, ANAK PERUSAHAAN
4. PENERIMA ATAU PEMBERI SUAP DITINGKAT PEJABAT
5. POLITISI
6. PENYIMPANAN HASIL KORUPSI
7. SAKSI
DAFTAR 226 PROYEK STRATEGIS NASIONAL (LAMP PERPRES NO.3 /2016)YANG BERADA DI WILAYAH HUKUM JAWA TIMUR TERDAPAT 22 PROYEK
4
3
NO PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
A. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol
1. Jalan Tol Pandaan-Malang (37,62 km) Provinsi Jawa Timur
2. Jalan Solo –Ngawi (90km) Provinsi Jawa Tengah -Provinsi Jawa Timur
3. Jalan Tol Ngawi-Kertosono (87km) Provinsi Jawa Timur
4. Jalan Tol Kertosono –Mojokerto (41km) Provinsi Jawa Timur
5. Jalam Tol Mojokerto-Surabaya (36km) Provinsi Jawa Timur
6. Jalan Tol Gempol-Pandaan (14km) Provinsi Jawa Timur
7. Jalan Tol Gempol-Pasuruan (34,15km) Provinsi Jawa Timur
8. Jalan Tol Waru-Wonokromo-Tanjung Perak (18,2km)
Provinsi Jawa Timur
9. Proyek Double Track Jalan selatan Provinsi Jawa Timur
DAFTAR 226 PROYEK STRATEGIS NASIONAL (LAMP PERPRES NO.3 /2016)YANG BERADA DI WILAYAH HUKUM JAWA TIMUR TERDAPAT 22 PROYEK
4
3
NO PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
10. Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) Provinsi Jawa Timur
11. Pembangunan Kilang Mini LNG dan Station LNG – LNCG di Pilau Jawa.
Provinsi Jawa Timur
11. Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (Umbulan)
Provinsi Jawa Timur
12. Bendungan Bajul Mati Provinsi Jawa Timur
13. Bendungan Nipah Provinsi Jawa Timur
14. Bendungan Bendo Provinsi Jawa Timur
15. Bendungan Gongseng Provinsi Jawa Timur
15. Bendungan Tukol Provinsi Jawa Timur
16. Bendungan Tugu Provinsi Jawa Timur
DAFTAR 226 PROYEK STRATEGIS NASIONAL (LAMP PERPRES NO.3 /2016)YANG BERADA DI WILAYAH HUKUM JAWA TIMUR TERDAPAT 22 PROYEK
4
3
NO PROYEK STRATEGIS NASIONAL LOKASI
17. Bendungan Smantok Provinsi Jawa Timur
18. Bendungan Bagong Provinsi Jawa Timur
19. Percepatan InsfrastrukturTransportasi, Listrikdan Air bersih untuk 10 Kawasan StrategiWisata
Provinsi Jawa Timur
20. Pembangunan Flay Over dari dan menujuTerminal Teluk Lamong
Provinsi Jawa Timur
21. Program Pembangunan Infrastuktur KetenagaListrikan
Provinsi Jawa Timur
22. Program Satujuta Rumah tahap II sebanyak98.020 unit dan tahap III sebanyak 173.803 unit (lokasi belum ditentukan)
Provinsi Jawa Timur
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
MEKANISME KERJA TEKNIS & ADMINISTRASI TP4
PRO AKTIF
ATAS PERMINTAAN
KOMUNIKASI,KOORDINASI,KONSULTASI
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
PELAKSANAAN OLEH TP4D
UNTUK MENENTUKAN BENTUK WAL-MAN
KOORDINASI DENGAN APIP PENEGAKAN
HUKUM
LEGAL ASSISTEN LEGAL OPINION
PELAPORAN / PRODUK HASIL GIAT
TP4D
K /LBUMN
PENERANGAN HUKUM. MONITORING PEMBERIAN INFO. ANALISIS MASALAH