pembadanan asas fungsi sosial hak guna usaha … · yang berharga untuk penyempurnaan disertasi ini...
TRANSCRIPT
i
PEMBADANAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK GUNA USAHA
DALAM PENGATURAN PERKEBUNAN YANG
MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
DISERTASI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Oleh :
Lego Karjoko
NIM. T310910010
Oleh :
Lego Karjoko
NIM. T310910010
Program Doktor Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
2017
ii
iii
iv
PERNYATAAN
Nama : Lego Karjoko
NIM : T310910010
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi dengan judul
“PEMBADANAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK GUNA USAHA DALAM
PENGATURAN PERKEBUNAN YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT “
adalah benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalan disertasi
tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima saksi akademik, yang berupa pencabutan disertasi dan gelar yang saya
peroleh dari disertasi tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkkan keaslian disertasi
saya, dengan ini saya bersedia disertasi ini diupload atau dipublikasikan pada
website Progrram Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret.
Surakarta, Desember 2016
Yang membuat pernyataan
Lego Karjoko
v
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam yang senantiasa
melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga
penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi dengan judul : ”Pembadanan
Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha Dalam Pengaturan Perkebunan yang
Mensejahterakan Rakyat” walaupun masih dalam tahapan ujian kelayakan.
Penulisan disertasi ini diharapkan tidak sekedar untuk melengkapi salah satu
syarat untuk memeproleh gelar doktor, tetapi diharapkan juga dapat memberikan
sesuatu yang bermakna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu
hukum agraria.
Penulis menyadari sepenuhnya, akan keterbatasan penulis. Oleh karena itu
dalam penyelesaian penulisan disertasi ini, penulis banyak mendapatkan
arahan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu, sehingga penulisan disertasi ini dapat terlaksana dengan
baik. Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih
dan penghargaan dalam pengantar disertasi ini
Pertama, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang amat terpelajar
Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang
memberi kesempataan dan bantuan pendidikan kepadaa penulis untuk studi di
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Kedua, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang amat terpelajar
Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor I Universitas Sebelas Maret
Surakarta, selaku Ketua Tim Penguji Disertasi, yang telah memberikan masukan
yang berharga untuk penyempurnaan disertasi ini pada ujian terbuka.
Kedua, terima kasih kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Supanto, SH.,
M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang
dalam setiap kesempatan selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan
studi.
vi
Ketiga, terima kasih kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. M. Furqon
Hidayatullah, M.Pd, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret
Surakarta, yang menciptakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan studi
dengan baik; yang amat terpelajar Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, mantan Direktur
Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah
membantu mengatasi persoalan birokrasi, sehingga penulis dapat mengikuti
Sandwich Research Program di Utrecht University, periode oktober-desember
2012.
Keempat, terima kasih kepada yang amat terpelajar Prof. Dr.
Hartiwiningsih, SH., M.Hum., Ketua Program Studi S3 Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang memotivasi penulis untuk segera
menyelesaikan studi.
Kelima, penulis menyampaikan terima kasih yang teramat dalam kepada
yang amat terpelajar Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH., selaku Promotor
sekaligus sebagai dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang banyak memberikan arahan, bimbingan, semangat dan motivasi
tiada henti-hentinya kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan
disertasi ini. Dengan penuh kesabaran, ketelitian dan kecermatan telah
memberikan koreksi, masukan dan usulan penambahan literatur.
Keenam, terima kasih penulis kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. I. Gusti
Ayu Ketut Rahmi Handayani, SH, MM selaku Co Promotor dan juga sebagai
dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang
telah memberikan arahan, motivasi, bimbingan dan sekaligus menjadi teman
diskusi dalam penyelesaian disertasi ini. Di tengah kesibukan beliau, dengan
penuh kesabaran telah membantu dengan memberikan dorongan untuk segera
menyelesaikan disertasi ini.
Ketujuh, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada yang amat terpelajar
Prof. Dr. Setiono, SH., MH., selaku penguji yang telah memberikan masukan
yang amat berharga untuk kesempurnaan disertasi ini pada ujian proposal; yang
amat terpelajar Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH, M.Hum yang telah memberikan
masukan penyempurnaan pada seminar hasil penelitian disertasi, ujian kelayakan,
vii
ujian tertutup, dan ujian terbuka. Kritikan, penyempurnaan dan masukan yang
amat berharga untuk kesempurnaan disertasi ini; yang amat terpelajar Dr. Moh.
Jamin, SH, M.Hum selaku penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan dan
masukan dalam ujian proposal , seminar hasil penelitian disertasi, ujian tertutup,
dan ujian terbuka serta sekaligus teman berdiskusi dalam membantu penulis untuk
menyelesaiakan disertasi ini; yang amat terpelajar Dr. Djoko Wahju Winarno, SH,
MS, selaku penguji dan teman diskusi yang telah memberikan arahan, dan
masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam ujian proposal dan ujian
kelayakan, ujian tertutup, dan ujian terbuka; yang amat terpelajar Dr. M. Hudi
Asrori S., SH., M.Hum, selaku penguji yang telah memberikan masukan yang
berharga untuk penyempurnaan disertasi ini pada ujian kelayakan dan ujian
terbuka.
Kedelapan, penulis menyampaikan terima kasih yang teramat dalam kepada
yang amat terpelajar Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH, MSi selaku dosen Mata
Kuliah Penunjang Disertasi dan penguji eksternal dari Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan,
masukan yang amat berharga terkait dengan indikator asas fungsi sosial hak guna
usaha untuk menganalisis permasalahan disertasi, sehingga menghasilkan disertasi
yang baik.
Kesembilan, terima kasih kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Henk
Addink, dosen Utrecht University, yang telah memberikan pengetahuan yang
komprehensif mengenai good governance; yang amat terpelajar Lalu Muhammad
Hayyan Ul Haq, SH., LLM., PhD, dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
dan peneliti pada Molengraaft Institut for Privat Law Utrecht University, yang
selalu memberi semangat kepada penulis untuk menjadi pembelajar sejati dengan
membombardir buku-buku filsafat hukum dan teori hukum.
Kesepuluh, terima kasih kepada segenap dosen Program Doktor Ilmu
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang amat terpelajar Prof. Dr. Jamal
Wiwoho, SH, MH, Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH, MS, Prof. Dr.
Soetandyo Wignjosoebroto, Prof. Dr. Chatamarasid, SH, MH, Prof. Dr. H.
Muchsin, SH, Prof. Sujadi, Prof. Hikmahanto Juwono, SH, LLM, Prof. Dr.
viii
Sumanto, Prof. Dr. Insan Budi Maulana, SH, LL.M, Dr. Bernard L. Tanya, Dr.
Hari Purwadi, SH, MH yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada
penulis.
Kesebelas, terima kasih kepada seluruh pegawai di Program Doktor Ilmu
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah membantu administrasi
proses belajar belajar.
Keduabelas, segenap sahabat-sahabat satu angkatan program doktor ilmu
hukum : Dr. Parasian, Dr. Anis, Dr. Isharyanto, Dr. Hanim, Dr. Hervina, Dr. Agus
Supriyanto, Rofik Laksamana, Supriyanto, Sujono, Herwastuti, Layyin Mahfiana,
Sudibyo, Benadi, Aris, Jaka, dan Sumingan, atas kebersamaan dan partisipasinya
untuk saling memberikan motivasi.
Ketigabelas, penghargaan yang tinggi kepada orang tua penulis, almarhum
bapak Moerdiono dan ibu tercinta Hernawangsasi yang telah mengasuh,
membimbing, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu
mendoakan penulis untuk segera dapat menyelesaikan disertasi ini. Segala
pengorbanan yang tiada terbalaskan untuk membesarkan penulis dan mendorong
penulis untuk selalu menimba ilmu. Terima kasih kepada mertua penulis,
almarhum bapak H. Sya’roni dan ibu Hj. Siti Muchsinatun, yang selalu
mendoakan dan mengingatkan penulis untuk dapat menyelesaikan studi.
Keempatbelas, istriku tercinta, Zaidah Nur Rosidah, SH., MH., serta anak-
anakku : Nabila Rahma Safitri, Nisrina Salma Aqila, Muhammad Azzam Al
Faruq, yang telah memberikan dukungan materiel maupun moril serta doa-doanya
untuk menyelesaikan disertasi ini.
Kelimabelas, semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan
disertasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Dalam penulisan disertasi ini, penulis dengan sekuat tenaga dan pikiran
telah berusaha agar hasil dari disertasi ini dapat memberikan manfaat dalam
pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum agraria. Tetapi
dengan segala keterbatasaan, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh
dari sempurna, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat
ix
diharapkan. Semoga disertasi ini dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya
dan semua pihak yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Surakarta, Januari 2017
Penulis
Lego karjoko
x
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul …………………………………………………….…….. i
Halaman Persetujuan Pembimbing ...……………………………………… ii
Halaman Pengesahan Penguji Disertasi ....................................................... iii
Surat Pernyataan …………………………………………………….. iv
Kata Pengantar ……………………………………………….…….. v
Daftar Isi ………………………………………………………………… x
Daftar Tabel …………………………………………………………….. xiii
Daftar Ragaan …………………………………………………………….. xv
Abstrak …………………………………………………………….. xvi
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1
B. Perumusan Masalah ............................................................ 27
C. Tujuan Penelitian ................................................................ 29
D. Manfaat Penelitian ……………………………………... 29
BAB II LANDASAN/KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA … 30
A. Landasan/Kajian Teori
1. Cita Hukum Pancasila : Hakekat, Tujuan, dan
Fungsi Hukum ................................................................. 30
a. Hakekat Hukum dalam Cita Hukum Pancasila dan
Derivasinya dalam Ragam Aliran Hukum ……... 30
b. Tujuan Hukum dalam Cita Hukum Pancasila …... 52
c. Fungsi Hukum dalam Cita Hukum Pancasila …... 61
2. Pancasila, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah, dan Aturan
Hukum Perkebunan …......……………………….. 65
a. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pemanfaatan
Lahan ...................................................................... 66
b. Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Sebagai Pembatasan
Pemanfaatan Lahan dan Validitas Reforma Agraria 71
xi
c. Hukum Perkebunan Yang Berkeadilan Sosial dan
Membahagiakan Rakyat ……………………... 93
3. Prinsip-Prinsip Good Governance dan Asas-Asas
Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Hak
Menguasai Negara ......................................................... 96
a. Hak Menguasai Negara Berasaskan Fungsi Sosial Hak
Atas Tanah ………………………………..… 96
b. Prinsip-Prinsip Good Governance dan Asas-Asas
Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Hak
Menguasai Negara …............................................... 104
c. Birokrasi Penegakan Hukum Administrasi ....... 110
B. Kajian Pustaka ................................................................... 130
1. Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian ….. 130
2. Kerangka Berpikir ………………………....……….… 136
BAB III METODE PENELITIAN ………………………………………. 146
A. Jenis Penelitian …………....…………………………. 146
B. Pendekatan Penelitian …………………………….…........ 146
C. Sumber Bahan Hukum ………………………………....... 147
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ………………...…. 150
E. Teknik Analisis …………………………….…………… 150
F. Pengertian Proposisi Hukum ................................................ 151
BAB IV PEMBADANAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK GUNA
USAHA DALAM PENGATURAN PEMBERIAN PERIZINAN
PERKEBUNAN ……………………………………..……….. 157
A. Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha Dalam
Pengaturan Pemberian Izin Lokasi ……………………… 157
B. Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha Dalam
Pengaturan Pemberian Izin Usaha Perkebunan ……...….. 220
C. Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha Dalam
Pengaturan Pelepasan Kawasan Hutan ……....…………… 264
D. Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha Dalam
xii
Pengaturan Pemberian Hak Guna Usaha …………………. 306
BAB V PEMBADANAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK GUNA
USAHA DALAM PENGATURAN PENERTIBAN
PERKEBUNAN TERLANTAR ……………………………… 328
A. Prosedur Pembinaan Perkebunan Besar Versi Kementerian
Pertanian ............................................................................. 330
B. Penertiban Hak Guna Usaha Perkebunan Terlantar Versi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional ......................................................................... 374
BAB VI PEMBADANAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK GUNA
USAHA DALAM PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA
BEKAS HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN
TERLANTAR .............................................................................. 389
BAB VII PEMBADANAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK GUNA
USAHA DALAM PENGATURAN PERKEBUNAN YANG
MENSEJAHTERAKAN RAKYAT ………………………...... 446
A. Pengaturan Perizinan Perkebunan Berbasis Pembangunan
Berkelanjutan dan Berkeadilan ...............……………… 449
B. Pengaturan Penertiban Perkebunan Terlantar Yang Efisien 501
C. Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara Bekas Hak
Guna Usaha Perkebunan Terlantar Berbasis Reforma
Agraria ……..................................................................... 506
BAB VIII PENUTUP …………………….…………………………. 523
A. Kesimpulan ………....…………………………………. 523
B. Implikasi ……………………………………………. 534
C. Rekomendasi …………………………………………….. 535
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 538
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Model pemerintahan ………………………….………….. 125
Tabel 2 : Penelitian yang Relevan Dengan Disertasi ………….. 131
Tabel 3 : Semangat (visi, dan Misi) dan lingkup Pengaturan SDA
pada 12 UU ……………………………………………… 172
Tabel 4 : Batas Paling Luas Penggunaan Areal Perkebunan Oleh
Satu Perusahaan ................................................................. 186
Tabel 5 : Batas Paling Luas Pemberian IUP-B Untuk Satu Perusahaan
Atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan ……...…... 187
Tabel 6: Batas Paling Luas Pemberian IUP Untuk Satu Perusahaan
Atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan ................. 187
Tabel 7: Perbandingan Penerimaan kompensasi kayu dan harga kayu
Yang Diterima Orang Zanegi dari Medco dan Pengusaha
Lokal ……………………………………………………... 213
Tabel 8: Perbandingan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Masuknya
Perusahaan ……………….……………………………... 214
Tabel 9 : Konflik Lahan Perkebunan Tahun 2014 ……………………. 218
Tabel 10 : Konflik Non-Lahan Perkebunan Tahun 2014 ……………… 240
Tabel 11 : Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Tahun 2013 …… 265
Tabel 12 : Sebaran Hutan Produksi Konversi Tahun 2013 ……………. 267
Tabel 13 : Perwujudan Intensitas Pemanfaatan/Penggunaan Tanah
Untuk Usaha Perkebunan dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 .................................. 336
Tabel 14 : Perwujudan Orientasi Pemanfaatan/Penggunaan Tanah
Terwujudnya Keseimbangan Pemenuhan Kepentingan Antara
Pemegang HGU Perkebunan, Masyarakat, dan Lingkungan
Hidup (Keseimbangan Konservasi dan Produksi) dalam
PementanNomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 ................... 342
Tabel 15 : Penertiban Tanah Terlantar 2015 ……………………… 380
Tabel 16 : Pendayagunaan Tanah HGU Terlantar Tahun 2015 ………. 400
xiv
Tabel 17 : Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara Tahun 2015 .... 401
Tabel 18 : Komposisi Peruntukan TCUN Bekas HGU Perkebunan
Tratak ................................................................................... 406
Tabel 19 : Luas Tanah yang Diberikan Kepada Penerima Redistribusi . 419
Tabel 20 : Pengaruh KLHS dalam RTRW …………………………… 466
Tabel 21: Indikator Penilaian Usaha Perkebunan Pada Tahap
Operasional ………………………………………………. 504
xv
DAFTAR RAGAAN
Ragaan 1 : Pola Proses Pertukaran dari Bredemeier ................................ 65
Ragaan 2 : Pendekatan Sistem Dalam Desain Hukum Perkebunan ........ 138
Ragaan 3: Kerangka Pemikran ………………………………………... 145
Ragaan 4: Konsep access reform Badan Pertanahan Nasional RI ……… 431
Ragaan 5 : Model Penataan Ruang Ruang Yang Berbasis Pembangunan
Berkelanjutan ……………………………………………… 470
xvi
ABSTRAK
Lego Karjoko, 2016, Pembadanan Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha
Dalam Pengaturan Perkebunan Yang Mensejahterakan Rakyat, Disertasi,
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi
pembadanan asas fungsi sosial hak guna usaha dalam pengaturan perkebunan,
yang meliputi (1) pengaturan pemberian perizinan perkebunan; (2) pengaturan
mekanisme penegakan hukum administrasi terhadap perkebunan terlantar; (3)
pengaturan mekanisme pendayagunaan tanah Negara bekas HGU Perkebunan
terlantar.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan
pendekatan statute approach, consepual approach, dan case approach. Adapun
sumber penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum dikumpulkan dengan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan
silogisme induksi-deduksi dan interpretasi.
Simpulan dari penelitian ini, yaitu pertama, asas fungsi sosial hak guna
usaha belum dibadankan dalam pengaturan perkebunan. Pengaturan perkebunan
yang ada masih berorientasi pada paham individualisme, teori keadilan
utilitarianisme, teori keadilan libertarianisme, yang hanya meningkatkan
kemakmuran pengusaha perkebunan. Kedua, Asas fungsi sosial hak guna usaha
seharusnya dijadikan pedoman untuk mengembangkan sistem hukum perkebunan.
Pengaturan perizinan memberikan pembatasan/kewajiban kepada pengusaha
perkebunan : (1) Membangun kebun sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dengan
orientasi pembangunan berkelanjutan. (2) Luas maksimum penguasaan tanah
berdasarkan modal riil atau modal yang ditempatkan dan disetor penuh. (3)
Pembebasan tanah yang transparan, mengakui dan menghormati hak-hak
masyarakat hukum adat atas hutan, dan ganti rugi, bersifat fisik dan/atau non fisik,
yang adil. (4) Corporate Social Responsibility (CSR) bersumber dari penyisihan
laba setelah pajak. Pengaturan mekanisme penertiban HGU Perkebunan Besar
Terlantar : (1) menggunakan konsep Perkebunan terlantar yang koheren dengan
asas fungsi sosial HGU dari Kementerian Pertanian; (2) yang melakukan penilaian
terlantar tidaknya usaha perkebunan hanya Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi
atau Pemerintah Kabupaten/Kota; (3) Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN
menindaklanjuti hasil penilaian usaha perkebunan yang terlantar dengan
menerbitkan ketetapan HGU terlantar. Pengaturan mekanisme pendayagunaan
tanah negara bekas HGU Perkebunan terlantar : (1) BPN dengan kewenangan
meredistribusi tanah Negara bekas HGU Perkebunan terlantar dan menerbitkan
sertifikat; (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan kewenangan
melakukan pemberdayaan penerima redistribusi.
Kata kunci :, Asas Fungsi Sosial Hak Guna Usaha, Pengaturan Perkebunan,
Kesejahteraan Rakyat
xvii
ABSTRACT
Lego Karjoko, 2016, Embodying of Social Function Principle Right of
Cultivation in Plantation Settings That Welfare of the People, Disertatition,
Law Sience Doctorate Program, Faculty of Law, Sebelas Maret University of
Surakarta.
In general, this study aims to provide prescriptions embodying principle of the
social function of the right to cultivate in the legal system of plantation.
This study uses normative legal research methods, with approach statute
approach, consepual approach, and case approach. The source of this study
include the primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials
collected through library research. Analyses were performed by syllogism
induction-deduction and interpretation.
The conclusions of this study, the first, the principle of the social function of the
right to cultivate yet embodying in a plantation setting. The setting of existing
plantations still oriented to individualism, utilitarianism justice theory, the theory
of justice libertarianism, which only increase the prosperity of the planters.
Second, the principle of the social function of the right to cultivate should be used
as guidelines for developing a legal system of plantation. Licensing arrangements
provide restrictions / obligations to planters: (1) Build the garden accordance with
the Spatial Plan of sustainable development orientation; (2) The maximum area of
land tenure based on real capital or issued and fully paid; (3) Acquisition of land
transparent, recognize and respect the rights of indigenous people on the forest,
and compensation, physical and / or non-physical, which is fair; (4) Corporate
Social Responsibility (CSR) program from the preliminary profit after tax. Setting
the control mechanism of the plantation concession Displaced: (1) use the concept
of Plantation displaced coherent with the principles of the social function of the
concession from the Ministry of Agriculture; (2) the assessment whether or not
displaced plantation Plantation Office only Provincial Government or the
Government of Regency / City; (3) The Ministry of Agrarian Spatial / BPN follow
up assessment plantation business displaced by issuing a decree HGU displaced.
Setting mechanism of utilization of land in the former plantation HGU displaced:
(1) the authority to redistribute land BPN The former plantation HGU displaced
and issue certificates; (2) The Government and / or the regional government with
the authority to empower the recipient redistribution.
Keywords: Principles of Social Functions of the Right to Cultivate, the Legal
System of Plantation, Welfare of the People.