pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa
DESCRIPTION
L K PP. PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. Rakortek Perencanaan Tahun 2013. Direktorat Pengembangan Profesi. Dep uti Bidang Pengembangan dan Pembina a n SDM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. OUTLINE PRESENTASI. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Rakortek Perencanaan Tahun 2013
Direktorat Pengembangan Profesi
I. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan
Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan
Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian
Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP
Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH sudah ditetapkan
berdasarkan PERATURAN MENTERI PAN-RB TENTANG JABFUNG PENGELOLA PBJP NOMOR
77 TAHUN 2012, ditandatangani pada bulan DESEMBER 2012
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH sudah ditetapkan
berdasarkan PERATURAN MENTERI PAN-RB TENTANG JABFUNG PENGELOLA PBJP NOMOR
77 TAHUN 2012, ditandatangani pada bulan DESEMBER 2012
Status Terakhir Jabfung Pengelola PBJP
I.2 Latar Belakang dan Tujuan
Kondisi Sekarang(Pelaksana oleh Pegawai Negeri
Biasa)
Kondisi yang Diharapkan(Pelaksana oleh Pejabat
Fungsional)
1. Pelaksana ditunjuk secara adhoc, bisa berganti setiap tahun;
2. Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi;
3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam;
4. Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur;
5. Pelaksanaan kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/ kegiatan lain;
6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif;
7. Tidak ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP.
1. Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau permanen;
2. Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi;
3. Kemampuan dan kompetensi pelaksana berjenjang sesuai kualifikasi;
4. Profesionalitas lebih terjamin dan terukur;
5. Pelaksanaan lebih fokus karena tidak ada perangkapan jabatan/ kegiatan lain;
6. Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana lebih efektif;
7. Ada jaminan peningkatan karier di bidang PBJP.
Dalam rangka membina tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan
barang/jasa pemerintah, sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Tujuan Tujuan PPembentukan embentukan JJabatan abatan FFungsional Pengelola ungsional Pengelola PBJ PBJ
Kluster/Kemasan Standar Kompetensi PBJ
Pengelola PBJ Tk. Madya
Pengelola PBJ Tk. Muda
Pengelola PBJ Tk. Pertama
Pokja ULP
PPK
Pejabat Pengadaan
PPHP
Ahli Hukum Kontrak
Negosiator
Auditor PBJ
OE/Cost Estimator
Value Engineer
Pelatih/Trainer
Assesor
Standar Kompeten
si Pengadaa
n
Spesialisasi
KontinuitasStandar Kompetensi Okupasi
Kualifikasi/ Penjenjangan
I.3 Gambaran Kegiatan dan Beban Kerja Jabfung Pengelola PBJP
Penempatan Pejabat Fungsional PBJPPenempatan Pejabat Fungsional PBJP
PENGGUNA ANGGARAN/UNIT
KERJA STRUKTURALLPSE
SATKER/SKPD
KEPALA ULP
SEKRETARIS
POKJA-POKJA
ULP
PERENCANAAN PENGADAAN
PEMILIHAN PENYEDIA
MANAJEMEN KONTRAK
MANAJEMEN Informasi ASET
No.Proses /Tahapan
PengadaanJAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
1Perencanaan Pengadaan
1039 s/d 1100 Jam
2 Pemilihan Penyedia 2007 s/d 2100 Jam
3 Manajemen Kontrak 2200 s/d 4290 Jam
4Manajemen Informasi Aset
195 s/d 285 Jam
5 Umum 65 s/d 543 Jam
6 Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa
2152 Jam
No. Kegiatan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
1 Jumlah Jam 1 Tahun Jumlah Jam Dalam 1 tahun 365x24= 8760
2Jumlah Jam Kerja 1 tahun
Jumlah Jam Kerja Dalam 1 Tahun 269 x 8 = 2152
3Jumlah Jam Minimum JabFung
1250 Jam / tahun
GAMBARAN KEGIATAN JABFUNG PBJP DALAM PROSES PENGADAAN
NO UNSUR
ESTIMASI BEBAN KERJA (JAM)
Dengan Rata-rata 5 Paket
Pekerjaan/Tahun
ESTIMASI BEBAN KERJA (JAM)
Dengan Rata-rata 10 Paket
Pekerjaan/Tahun
1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 327,92 540,00
2 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 499,08 997,00
3 Manajemen Kontrak 297,08 594,17
4 Manajemen Informasi Aset 307,67 364,33
5 Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa
Kontinu
ESTIMASI TOTAL JAM 1,431,75 2.495,50
PERKIRAAN BEBAN KERJAPERKIRAAN BEBAN KERJA
I. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan
II. Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian
IV. Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP
III. Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP
II. 1 TIM PENILAI JABFUNG PENGELOLA PBJP
Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari:a)Tim Penilai Pusat Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsionalb)Tim Penilai Unit Kerja Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasac)Tim Penilai Instansi Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengadaan barang/jasad)Tim Penilai Provinsi Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Sekretaris Daerah Propinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasae)Tim Penilai Kabupaten/Kota Tim Penilai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa
Tim Penilai Jabfung Pengelola PBJ terdiri dari unsur:a.Unsur teknis yang membidangi pengadaan barang/jasab.Unsur kepegawaianc.Pejabat Fungsional Pengelola PBJ
Susunan Keanggotaan Tim Penilai:a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang
membidangi pengadaan barang/jasa; b.seorang Wakil Ketua merangkap anggota;c. seorang Sekretaris merangkap anggota;dand.paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Jabfung ditetapkan oleh:
a. Kepala LKPP atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk Tim Penilai Pusat.
b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk Tim Penilai Unit Kerja.
c. Pejabat eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa,untuk Tim Penilai Instansi.
d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa untuk Tim Penilai Provinsi.
e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
II. 2 Pengangkatan Pertama Kali dan Dari Jabatan Lain
Persyaratan Pengangkatan Pertama (Pasal 27 ayat 1):
a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;c. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama;d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Persyaratan Pengangkatan dari jabatan lain (Pasal 28 ayat 1):
a.Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);b.memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 (dua) tahun;c.telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama;d.usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;e.tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan f.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
NO URAIAN USULAN PERSYARATAN PENGANGKATAN1 Inpassing PNS dengan ijazah minimal S1/ Diploma IV
Pada periode Inpassing masih melaksanakan tugas PBJP minimal 1 tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau melalui penyesuian pangkat/golongan yang dimilikinya Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama
2 Perpindahan PNS dengan ijazah minimal S1/ Diploma IV
Telah mengikuti dan lulus Diklat Ahli Pengadaan Barang - Jasa Tingkat Pertama Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a
mempunyai pengalaman melaksanakan tugas di bidang PBJP minimal 2 tahun
usia setinggi-tingginya 52 tahun
3 Pengangkatan Pertama PNS (untuk Mengisi Lowongan Formasi Calon PNS) dengan ijazah minimal S1/ Diploma IV
Telah mengikuti dan lulus Diklat Ahli Pengadaan Barang – Jasa Tingkat Pertama
• Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a
Indikator Penetapan Formasi jabatan Fungsional Pengelola PBJP: (Pasal 30 ayat 2)
a. Jumlah Satuan Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah
b. Jumlah ULPc. Jumlah Paket yang dilaksanakand. Nilai Pekerjaane. Kompleksitas Pelaksanaan Pekerjaanf. Rentang Kendali
II. 3 Formasi
Formasi jabatan Fungsional Pengelola PBJP : (Pasal 30 ayat 3)
Lanjutan formasi
Dasar penetapan Formasi (Pasal 30 ayat 4) :
Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.
II. 4 Penyesuaian/ Inpassing
Persyaratan Inpassing (pasal 36 ayat 2) :a.berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;b.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;c.memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah minimal 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan;d.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dane.memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama.
Usulan Pengangkatan Melalui: Inpassing, Pengangkatan Pertama, dan Perpindahan
Pada tahapan awal yang diperlukan adalah Penyesuaian/ Inpassing dari sekitar 170.000 pemegang sertifikat keahlian PBJP yang berada di seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengisi kebutuhan posisi sekitar 70.000 org (kondisi optimal) s/d 95.000 org (kondisi transisi) perkiraan kebutuhan total jabatan fungsional PBJP pada kedua kondisi.
Jika masih terjadi kekurangan (karena tidak semua pemegang sertifikat memenuhi syarat untuk menjadi Pejabat Fungsional) setelah periode Inpassing berakhir pengangkatan akan dilaksanakan dengan tata cara pengangkatan pertama dan perpindahan
I. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan
II. Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian
IV. Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP
III. Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP
Hal hal yang harus dipersiapkan K/L/D/I:1.K/L/D/I harus mempersiapkan anggaran untuk pengangkatan pertama pada tahun 20152.K/L/D/I harus mempersiapkan anggaran untuk penyelenggaraan diklat, pada tahun 20153.K/L/D/I harus mulai mengidentifikasi dan mempersiapkan calon-calon Pejabat Fungsional Pengelola PBJP 4.K/L/D/I harus mempersiapkan Tim Penilai Jabfung
I. Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan
II. Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian
IV. Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP
III. Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP
Proses Selanjutnya yang Harus Dipersiapkan LKPP
Isi Permen PAN-RB no.77/2012 yang Perlu Menjadi Perhatian
Kegiatan Penyusunan Jabfung Pengelola PBJP yang Sudah Dilakukan
Hal – Hal yang Harus Dipersiapkan K/L/D/I Terkait Jabfung Pengelola PBJP
Kegiatan Berikutnya di tahun 2013:
a.Penyusunan Perpres tentang Tunjangan Fungsional Jabfung Pengelola PBJb.SKB BKN dan LKPP tentang Jabfung Pengelola PBJc.Perka-Perka LKPP tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabfung Pengelola PBJ, yang terdiri dari:•Juknis Penilaian Angka Kredit•Juknis pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian.•Juknis penyesuaian/inpassingd.Uji coba penghitungan angka kredit, SIM jabfung dan sosialisasi jabatan fungsional pengelola PBJP.
IV.1 Rencana Kegiatan 2013
K/L mengusulkan penyesuaian/
penetapan tunjangan
Jabfung
Kemen PAN-RB memvalidasi dan membuat surat usulan ijin prinsip, disampaikan ke Kemenkeu
Kemenkeu melakukan Job Pricing dan menghitung
dampak fiskalnya
Kemenkeu mengeluarkan
surat ijin prinsip ttg besaran
tunjangan jabfung
Paraf menteri-menteri terkait di
Perpres
Perpres Tunjangan Jabfung ditetapkan, Tunjangan
dibayarkan
Harmonisasi Rancangan
Perpres Tunjangan
8
5
1
SOP PENETAPAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
2
34
Kemen PAN-RB menyiapkan
Rancangan Perpres ttg tunjangan jabfung
7
6
IV. 2 Usulan TunjanganJabfung
a. Gajib. Tunjangan Kinerja Kerja (TKK/Tunjaker)c. Tunjangan Profesi (TP) d. Tunjangan Lembur (TL)e. Tunjangan Risiko Jabatan (Turisjab) f. Tunjangan Transportasi (Tutrans)g. Tunjangan Lain-lain Usulan LKPP /month:
Gaji a 2,125 jt s/d 2,961 jt
Tunjangan Fungsional
b + c+ d+e+f+g 13, 381 jt s/d 29,436 jt
Take Home Pay 15,506 jt s/d 32,397 jt
Komponen:
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PBJP USULAN LKPP
No Kualifikasi Golongan Gaji PokokPenghasilan
KotorTunjangan
Kinerja KerjaTunjangan
ProfesiTunjangan
Lembur
Tunjangan Resiko Jabatan
Tunjangan Transportasi
Take Home Pay
Tunjangan Fungsional
1 Asisten Ahli III/a 2.125.700 3.285.466 6.377.100 2.125.700 170.000 3.188.550 360.000 15.506.816 13.381.116 2 Ahli Pertama III/b 2.215.700 3.399.003 7.754.950 2.215.700 170.000 3.877.475 360.000 17.777.128 15.561.428 3 Ahli Muda III/c 2.309.400 3.517.369 9.237.600 2.309.400 170.000 4.618.800 360.000 20.213.169 17.903.769 4 Ahli Muda III/d 2.407.100 3.640.498 9.628.400 2.407.100 170.000 4.814.200 360.000 21.020.198 18.613.098 5 Ahli Madya IV/a 2.508.900 3.778.380 11.290.050 2.508.900 200.000 6.899.475 1.350.000 26.026.805 23.517.905 6 Ahli Madya IV/b 2.615.000 3.912.308 11.767.500 2.615.000 200.000 7.191.250 1.350.000 27.036.058 24.421.058 7 Ahli Utama IV/c 2.725.600 4.051.824 13.628.000 2.725.600 200.000 8.176.800 1.350.000 30.132.224 27.406.624 8 Ahli Utama IV/d 2.961.100 4.197.321 14.805.500 2.961.100 200.000 8.883.300 1.350.000 32.397.221 29.436.121
Keterangan:1. Lembur diasumsikan sebanyak 10 jam dalam 1 bulan2. Hari Kerja Efektif ditetapkan 20 hari kerja3. Harga Pertamax diasumsikan sebesar Rp 9.000
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PBJP USULAN LKPP