pembentukan koperasi tani
TRANSCRIPT
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
1/33
COV 4_pembentukn koperasi tani.indd 1 1/4/2013 11:59:53 PM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
2/33
i
KATA PENGANTAR
Pengembangan kapasitas kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkankelembagaannya menjadi kelembagaan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan
skala ekonomi dan esiensi usaha, dan posisi tawar petani. Pengembangan
kapasitas ini dilakukan dengan memberi peluang bagi kelompoktani, gapoktan
yang telah mulai melakukan kegiatan usaha produktif sehingga kelembagaan
petani tersebut dapat berfungsi sebagai unit penyedia sarana produksi, unit usaha
pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro (simpan
pinjam).
Melalui pembinaan kelembagaan petani menjadi kelembagaan usahatani, pelaku
utama diorganisasikan dan ditingkatkan kemampuannya melalui pengembangankapasitas manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan agar mampu menjadi
wirausaha agribisnis yang handal.
Pengembangan kelembagaan ekonomi petani diarahkan pada pembentukan
Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berupa koperasi petani dan perusahaan yang
sahamnya dimiliki oleh petani. Pada saat ini di lapangan telah terbentuk sejumlah
koperasi dan perusahaan milik petani. Koperasi merupakan alternatif kelembagaan
ekonomi petani yang banyak dibentuk dari pengembangan kelompoktani maupun
gapoktan. Namun demikian dalam perkembangannya masih belum memiliki
kapasitas manajerial yang memadai.
Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya materi penyuluhan
mengenai pembentukan koperasi tani yang tumbuh dari pengembangan usaha
kelompoktani maupun gapoktan, baik yang bergerak di sub sistem agro input
hingga yang bergerak di sub sistem pengolahan dan pemasaran hasil.
Kami berharap materi penyuluhan ini dapat memandu para penyuluh serta petugas
teknis lainnya dalam memfasilitasi pembentukan koperasi tani sebagai wujud dari
pengembangan kelembagaan ekonomi petani
Jakarta, Oktober 2012 Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian,
Dr. Ir. Momon Rusmono, MS
NIP. 19610524 198603 1 003
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 1 1/16/2013 9:11:24 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
3/33
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................ i
Daftar Isi ................ .......................................................................................... ii
Daftar Lampiran ..... .......................................................................................... iii
Bab I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Tujuan dan Sasaran ..................................................................... 2
C. Ruang Lingkup Materi .................................................................. 2
D. Metode ......................................................................................... 2
E. Fasilitator ...................................................................................... 3 F. Waktu ........................................................................................... 3
Bab II. PEMBENTUKAN KOPERASI TANI
A. Syarat Gapoktan Membentukan Koperasi Tani ............................ 6
B. Ciri-ciri Koperasi Sukses dan Kegiatan Usaha
Berkembang Baik ......................................................................... 7
1. Ciri-Ciri Koperasi Sukses .................................................... 7
2. Ciri-ciri Kegiatan Usaha Berkembang Baik ......................... 8
C. Fasilitasi Pembentukan Koperasi Tani ......................................... 8
1. Persiapan ........................................................................... 9 2. Pembentukan Koperasi Tani ............................................... 10
3. Pelaksanaan ....................................................................... 10
4. Monitoring dan Evaluasi ...................................................... 11
Bab III. DASAR-DASAR KOPERASI
A. Pengertian, Tujuan, Manfaat, Prinsip dan Jenis Koperasi ........... 12
1. Tujuan Koperasi .................................................................. 12
2. Manfaat Koperasi ................................................................ 12
3. Prinsip Koperasi .................................................................. 13
4. Jenis Koperasi .................................................................... 14 B. Pendirian Koperasi ....................................................................... 15
C. Keorganisasian Koperasi ............................................................. 16
1. Struktur Organisasi Koperasi .............................................. 16
2. Keanggotaan Koperasi ....................................................... 17
3. Bagan Organisasi Koperasi ................................................ 18
4. Modal dan Surplus Hasil Usaha Koperasi .......................... 18
Bab IV. PENUTUP ............................................................................................ 20
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 2 1/16/2013 9:11:24 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
4/33
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Nota kesepakatan bersama antara Kementerian
Pertanian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Tentang Pembinaan dan fasilitasi
gabungan kelompoktani (Gapoktan) membentuk
Koperasi Pertanian ............................................................... 21
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 3 1/16/2013 9:11:24 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
5/33
iv
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 4 1/16/2013 9:11:24 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
6/33
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengembangan kelembagaan ekonomi petani diarahkan pada pembentukan
Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berupa koperasi petani dan perusahaan
yang sahamnya dimiliki oleh petani. Pada saat ini di lapangan telah terbentuk
sejumlah koperasi dan perusahaan milik petani. Koperasi merupakan alternatif
kelembagaan ekonomi petani yang banyak dibentuk dari pengembangan
kelompoktani maupun gapoktan.
Namun demikian dalam perkembangannya masih belum memiliki kapasitas
manajerial yang memadai. Hal ini disebabkan karena: 1) Kelembagaan petani
masih belum berorientasi usaha produktif; 2) Akses terhadap kelembagaan
keuangan/perbankan rendah; 3) Kelembagaan petani belum mampu melayani
kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya; dan 4) Kelembagaan
petani belum mampu menghubungkan dengan sumber-sumber teknologi.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kelembagaan usahatani berbasis
agribisnis di perdesaan perlu untuk dijadikan sebagai salah satu sasaranpengembangan kapasitas petani, Pengembangan kelembagaan ekonomi
petani diarahkan pada pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berupa
koperasi petani dan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh petani. Pada saat
ini di lapangan telah terbentuk sejumlah koperasi dan perusahaan milik petani.
Koperasi merupakan alternatif kelembagaan ekonomi petani yang banyak
dibentuk dari pengembangan kelompoktani maupun gapoktan, karena
bentuk koperasi telah akrab dengan petani dan dalam pembentukannya tidak
memerlukan modal yang cukup banyak.
Agar pengembangan koperasi tani dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
tujuan, untuk itu diperlukan adanya materi penyuluhan tentang pembentukan
koperasi tani berupa tahapan-tahapan dari pengembangan kelembagaan
petani menjadi koperasi tani, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh
penyuluh pertanian dan petugas terkait lainnya dalam memfasilitasi penumbuhan
dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 1 1/16/2013 9:11:24 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
7/33
2
B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Memberikan acuan bagi para penyuluh dan petugas teknis lainnya dalam
memfasilitasi terbentuknya koperasi tani, agar tercapai tujuan sebagai
berikut:
a. Terwujudnya pemberdayaan petani melalui pengembangan
kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi tani;
b. Terlaksananya pengawalan dan pendampingan dalam pembentukan
koperasi tani.
2. Sasaran
Sasaran pembentukan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi
tani adalah kelompoktani dan gapoktan yang sudah mengembangkan
usaha berorientasi agribisnis dan siap untuk membentuk koperasi tani.
C. Ruang Lingkup Materi
1. Pembentukan Koperasi, meliputi:
a. Syarat poktan dan gapoktan membentuk Koperasi Tani
b. Ciri-ciri Koperasi Sukses dan Kegiatan usaha Berkembang Baikc. Perbedaan gapoktan dengan Koperasi
d. Cara Pembentukan Koperasi Tani.
2. Dasar-dasar Koperasi, meliputi:
a. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Koperasi
b. Prinsip-prinsip Koperasi
c. Jenis-jenis Koperasi
d. Keorganisasian Koperasi
e. Keanggotaan Koperasi
D. Metode
Pengawalan dan pendampingan dari penyuluh dan petugas teknis lainnya dalam
bentuk kunjungan, anjangsana, diskusi yang menjadi bagian dari pelaksanaan
sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU).
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 2 1/16/2013 9:11:24 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
8/33
3
E. Fasilitator
Penyuluh pertanian dan petugas teknis dari dinas/instansi yang menangani
koperasi
F. Waktu
Materi ini disampaikan pada waktu pertemuan berkala poktan/gapoktan atau
waktu lain yang telah disepakati bersama anggota.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 3 1/16/2013 9:11:24 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
9/33
4
BAB II
PEMBENTUKAN KOPERASI TANI
Pembinaan kelembagaan petani sesuai dengan Permentan Nomor. 273 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani diarahkan pada peningkatan
kemampuan dan penguatan kelembagaan petani menjadi organisasi yang kuat dan
mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani.
Salah satu upaya pemberdayaan petani dalam rangka meningkatkan kapasitas
kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani salah satunya dilakukan
melalui pembentukan koperasi. Pengembangan koperasi, sebenarnya telah
dilaksanakan sejak lama, namun dalam pelaksanaannya seringkali terkendala oleh
beberapa hal diantaranya:
a. Pelayanan koperasi kepada petani sebagai anggota belum memuaskan;
b. Permodalan koperasi masih sangat terbatas;
c. Kapasitas pengurus dalam mengelola koperasi belum memadai;
d. Cakupan usaha kegiatan koperasi masih terfokus pada kegiatan on-farm;
e. Kepercayaan masyarakat tani terhadap koperasi masih relatif rendah.
Sejalan dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap program
perkoperasian dan semakin berkembangnya usaha petani secara berkelompok,
maka pengembangan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi
digalakan kembali dengan tujuan:
a. Membangun kembali citra koperasi sebagai lembaga ekonomi milik petani;
b. Meningkatkan kapasitas manajerial bagi pengurus, pengawas, dan pembina
koperasi;
c. Meningkatkan sarana, prasarana, dan permodalan koperasi dalam bidang
agribisnis;
d. Meningkatkan pelayanan koperasi melalui penerapan “one stop shopping”
kepada petani dalam penyediaan sarana produksi, pembelian produk petani,
dan penyediaan modal usaha;
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 4 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
10/33
5
e. Memfasilitasi pengembangan koperasi berbasis komoditas dengan pendekatan
sistem agribisnis.
Berdasarkan hal tersebut, maka gapoktan sangat berpeluang untuk dikembangkanmenjadi koperasi. Adapun perbandingan antara Gapoktan dengan Koperasi antara
lain sebagai berikut:
Tabel 1. Perbandingan antara Gapoktan dengan Koperasi
No. Aspek Gapoktan Koperasi
1. Legalitas Tidak berbadan hukum dan dibinaoleh Penyuluh Pertanian.
Berbadan hukum yang dibina olehPenyuluh Pertanian dan PetugasKoperasi.
2. Keanggotaan Anggota terdiri dari anggotakelompoktani yang bergabungdalam gabungan kelompoktani.
Anggota terdiri dari anggotakelompoktani yang bergabungdalam gabungan kelompoktanidan masyarakat bukan anggotakelompoktani
3. Hak dankewajibananggota
Hak anggota:
memperoleh pembinaan, pelatihan,dan pelayanan jasa dari Gapoktan.
Kewajiban anggota:
mentaati dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh
Gapoktan.
Hak anggota:
memperoleh pembinaan, pelatihandari Dinas/kantor koperasiserta mendapatkan fasilitasipengembangan usaha dan jasalainnya seperti kredit, simpanpinjam dan pembagian SHU sesuai
dengan jasa yang diberikan dariKoperasi
Kewajiban anggota:
memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD- ART), termasuk iuran yang telahditetapkan oleh Koperasi.
4. CakupanPelayanan
Memberikan pelayanan hanyakepada anggota yang berasaldari anggota kelompoktani yangbergabung.
Memberikan pelayanan kepadaanggota kelompoktani yangbergabung dalam gapoktan danmasyarakat sekitar yang telah
menjadi anggotanya.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 5 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
11/33
6
A. Syarat Gapoktan Membentuk Koperasi Tani
Gabungan kelompoktani (Gapoktan) merupakan kelembagaan petani yang
ditumbuhkan secara partisipatif yang beranggotakan kelompok-kelompoktanidalam rangka meningkatkan skala ekonomi dan esiensi usaha. Gapoktan
berpeluang untuk ditingkatkan kapasitasnya menjadi koperasi, apabila gapoktan
tersebut telah menunjukan kemampuannya dalam pengembangan kegiatan
usaha dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Telah mengembangkan usaha berkelompok yang dikelola secara komersial
dan berorientasi pasar;
2. Telah memiliki aturan /norma organisasi secara tertulis yang disepakati
dan ditaati bersama oleh semua anggota misalnya: aturan pertemuan/
rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan
berkesinambungan; penghargaan dan sanksi yang berlaku bagi semua
anggota dan pengurus dll;
3. Telah memiliki kepengurusan yang bertugas dalam pengembangan usaha
dan berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya;
4. Telah membangun kemitraan dan jejaring usaha dengan berbagai pihak
dalam rangka pengembangan usaha;
5. Memiliki pencatatan administrasi organisasi yang baik
6. Memiliki pencatatan kegiatan usaha sederhana tetapi dilakukan secara
berkesinambungan;
7. Memiliki rencana kerja/kegiatan dalam pengembangan usaha;
8. Adanya pemupukan modal usaha atau dana keswadayaan yang
berkembang baik yang berasal dari iuran anggota maupun penyisihan hasil
usaha/kegiatan Gapoktan;
9. Telah mencoba untuk mengembangkan kegiatan pengelolaan keuangan
dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis(LKM-A) atau bentuk
pengelolaan jasa keuangan sederhana lainnya.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 6 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
12/33
7
B. Ciri-ciri Koperasi Sukses dan Kegiatan Usaha Berkembang Baik
Untuk membangun koperasi tani yang ideal sesuai dengan tujuannya
sebagai kelembagaan ekonomi yang kuat di perdesaan, diperlukan dukungansumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk itu diperlukan pengawalan dan
pendampingan yang berkesinambungan baik dari penyuluh, kelembagaan
penyuluhan serta dari dinas/instansi yang menangani koperasi di kabupaten/
kota.
Dalam rangka mengukur kapasitas dan aspek pengelolaan usaha koperasi,
maka dapat digunakan ukuran-ukuran yang dapat menunjukan ciri-ciri koperasi
yang sukses dan ciri-ciri kegiatan usaha koperasi berkembang baik.
1. Ciri-ciri Koperasi Sukses
a. Mempunyai Pengurus dan Pengawas yang dipilih dari dan oleh
Anggota. Bila Koperasi sudah berkembang dan Pengurus tidak
mampu lagi mengelola usaha koperasi, maka perlu diangkat seorang
Manajer dan merekrut karyawan;
b. Pengurus koperasi jujur, adil, dan disiplin;
c. Anggota koperasi berperan aktif, jujur, dan disiplin;
d. Tim Pengawas berfungsi sesuai dengan tugasnya;
e. Memiliki AD/ART yang disepakati dan ditaati;
f. Setiap tahun melaksanakan Rapat Anggota minimal sekali dengan
tingkat kehadiran lebih dari 75%;
g. Melaksanakan pendidikan kepada para anggotanya secara rutin.
h. Melayani anggota dengan baik, antara lain:
1) Jenis usahanya dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.
2) Semua anggota mendapat pelayanan Koperasi.3) Lebih 75% anggota merasa puas atas pelayanannya.
i. Mempunyai administrasi yang baik, antara lain:
1) Memiliki Administrasi Keuangan dan Non Keuangan yang lengkap,
tertib, dan benar
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 7 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
13/33
8
2) Mempunyai kegiatan usaha dan laporan yang lengkap untuk
dipertanggungjawabkan pada setiap rapat pengurus dan pada
Rapat Anggota Tahunan (RAT).
3) Laporan kegiatan usaha disampaikan pada setiap rapat pengurus
dan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Ciri-ciri Kegiatan Usaha Koperasi Berkembang Baik
a. Pengurus Koperasi selalu berusaha menemukan atau menghimpun
potensi dan kemampuan anggota, sehingga dapat mengembangkan
usaha anggota terus bertambah, dan dapat meningkatkan pendapatan
serta kesejahteraannya.
b. Berjalannya fungsi penjualan dan pembelian dari produk anggota
dengan harga yang layak, pelayanan kepada anggota yang
memuaskan, dan tersediannya informasi pasar.
c. Nilai tunggakan pinjaman anggota ke Koperasi kurang dari 1%.
d. Sisa Hasil Usaha (SHU) selalu meningkat dan dibagikan maksimal
40% kepada anggota dan 25% bagi anggota luar biasa.
e. Menjalin kemitraan usaha yang baik dengan ciri:
1) Kemitraan usaha secara tertulis dalam bentuk kontrak.
2) Kemitraan usaha memberikan keuntungan kepada kedua belah
pihak dan terjadi secara terus-menerus.
f. Lebih dari 90% anggota dan masyarakat setempat merasakan manfaat
Koperasi.
g. Adanya pendidikan bagi para anggota Koperasi.
C. Fasilitasi Pembentukan Koperasi Tani
Fasilitasi pembentukan koperasi tani sesuai dengan Nota Kesepakatan
Bersama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah tentang Pembinaan dan Fasilitasi Gabungan Kelompoktani
(Gapoktan) membentuk Koperasi Pertanian, merupakan tanggung jawab
bersama dari ke dua kementerian tersebut yang perlu untuk ditindaklanjuti
hingga ke tingkat lapangan.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 8 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
14/33
9
Operasionalisasi fasilitasi pembentukan koperasi di tingkat lapangan menjadi
tugas para penyuluh pertanian berkoordinasi dengan petugas dari dinas/kantor
yang menangani koperasi di wilayah setempat.
Tahapan fasilitasi pembentukan koperasi tani terdiri dari persiapan, pembentukan
dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, dengan rincian sebagai berikut:
1. Persiapan
a. Penyuluh Pertanian melakukan identikasi terhadap gapoktan yang
berpotensi untuk dikembangkan menjadi koperasi sesuai dengan
persyaratan;
b. Gapoktan yang memenuhi syarat diajukan oleh Kepala BP3K kepada
Kepala BP4K di tingkat kabupaten;
c. Verikasi dan validasi kelayakan gapoktan yang diusulkan sebagai
calon koperasi tani oleh BP4K/Kelembagaan yang membidangi
penyuluhan bekerjasama dengan dinas/kantor yang menangani
koperasi di kabupaten/kota
d. Kepala BP4K dan kepala dinas/kantor yang menangani koperasi di
kabupaten/kota menyepakati gapoktan yang siap untuk difasilitasi
untuk membentuk tani;
e. Daftar Gapoktan yang memenuhi syarat selanjutnya dimasukan
menjadi salah satu bahan dalam penyusunan programa penyuluhan
tingkat kecamatan;
f. Setelah programa penyuluhan disusun, maka fasilitasi pembentukan
koperasi tani menjadi bahan bagi rencana kerja penyuluh;
g. Sosialisasi oleh penyuluh tentang manfaat dan tata cara pembentukan
koperasi yang dilakukan pada pertemuan berkala gapoktan untuk
memberikan wawasan tentang Koperasi Tani. Kegiatan sosialisasi
ini sebaiknya dengan menyertakan petugas dari dinas/kantor yang
menangani koperasi;
h. Musyawarah/rembug gapoktan untuk menyepakati pembentukan
koperasi tani, pada pertemuan ini sebaiknya dihadiri oleh petugas
dari dinas/kantor yang menangani koperasi agar untuk selanjutnya
gapoktan tersebut mendapat fasilitasi dalam mempersiapkan
kelengkapan untuk membentuk koperasi;
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 9 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
15/33
10
i. Fasilitasi berupa pendampingan oleh penyuluh pertanian bersama
dengan petugas oleh petugas dari dinas/kantor yang menangani
koperasi. Materi fasilitasi antara lain meliputi:
1) Persyaratan dan proses pembentukan koperasi tani;
2) Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi kepengurusan koperasi
tani;
3) Penyiapan dokumen-dokumen kelengkapan pembentukan
koperasi.
j. Pendampingan oleh penyuluh pertanian dilakukan sebagai bagian dari
kunjungan penyuluh ke kelompoktani/gapoktan sesuai dengan jadwal
yang disepakati bersama kelompoktani/gapoktan;
2. Pembentukan Koperasi Tani
a. Setelah bentuk koperasi beserta namanya telah disepakati, maka
dilakukan pendirian koperasi dengan pembuatan Akta Pendirian
Koperasi yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar pada dinas/kantor
yang menangani koperasi.
b. Apabila akta pendirian telah diterbitkan maka koperasi tersebut, harus
memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, apabila lingkup
wilayah kerja koperasi di kabupaten/kota maka pengesahan badanhukum dapat diperoleh dari dinas/kantor yang menangani koperasi di
kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan
Setelah koperasi tani terbentuk, maka masih diperlukan adanya fasilitasi
dari berbagai pihak, agar kelembagaan tersebut mampu mengembangkan
usahatani berskala ekonomi yang menguntungkan dan esien. Untuk itu
fasilitasi yang diperlukan antara lain:
a. Perencanaan usaha;
b. Pengembangan bidang usaha diantaranya:
1) Bidang usaha yang menyediakan dan menyalurkan sarana
produksi berupa alat-alat dan mesin- mesin pertanian;
2) Bidang usaha dalam produksi komoditas pertanian;
3) Bidang usaha industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri);
4) Bidang usaha pemasaran hasil-hasil pertanian; dan
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 10 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
16/33
11
5) Bidang usaha pelayanan seperti perbankan, angkutan, asuransi,
atau penyimpanan.
c. Perencanaan dan strategi pemasaran
d. Keuangan, akuntansi dan perpajakan
e. Penguatan dan peningkatan likuiditas modal melalui pemupukan
modal secara produktif dan progresif serta mencari peluang fasilitasi
penguatan permodalan dari lembaga pembiayaan ;
f. Pencarian peluang pasar melalui pengembangan jejaring dan
kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kesamaan visi dalam
mengembangkan usaha.
4. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi koperasi tani dilakukan oleh kelembagaan
penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan serta di
setiap jenjang wilayah dengan ruang lingkup diantaranya :
a. Keragaan dan kesiapan gapoktan yang memenuhi persyaratan untuk
dikembangkan kapasitasnya menjadi koperasi tani;
b. Proses musyawarah/rembug gapoktan untuk menyepakati pemilihan
dan pembentukan koperasi tani;
c. Penyiapan dokumen-dokumen kelengkapan pembentukan koperasi
seusai dengan persyaratan;
d. Jumlah koperasi tani yang terbentuk;
e. Penguatan kapasitas manajerial usaha koperasi tani;
f. Jumlah koperasi tani yang melakukan jejaring dan kemitraan usaha
dengan pihak lain;
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 11 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
17/33
12
BAB III
DASAR-DASAR KOPERASI
A. Pengertian, Tujuan, Manfaat , Prinsip dan Jenis Koperasi
Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau
badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai
modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan
bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip
Koperasi.
Berdasarkan keanggotaannya, Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atauKoperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang-seorang (perorangan/individu). Sedangkan Koperasi
Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi
(Undang Undang Nomor. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian).
1. Tujuan Koperasi
Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis
dan berkeadilan. (Undang Undang Nomor. 17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian).
2. Manfaat Koperasi
a. Manfaat bagi anggota
Koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggotanya melakukan
kegiatan-kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan dapat
dimanfaatkan anggotanya, antara lain:1) Sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang dengan cepat
serta persyaratan yang mudah.
2) Tempat pemasaran produk hasil pertanian dari anggota dengan
harga yang layak, sehingga menguntungkan.
3) Sebagai tempat membeli sarana produksi pertanian maupun
kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan cepat dan harga yang
relatif murah atau sama dengan harga pasar.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 12 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
18/33
13
4) Mengatasi permasalahan ekonomi secara bersama-sama
sehingga menjadi lebih ringan bila dibandingkan dengan membeli
sendiri-sendiri.
5) Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota mengenai
perkoperasian dan cara-cara berproduksi yang lebih maju melalui
pelatihan, serta sebagai wadah belajar bersama.
b. Manfaat bagi kelembagaan Koperasi
Koperasi dapat menjadi anggota induk koperasi pertanian yang ada
seperti Induk Tani dan Nelayan (INKOPTAN) yang dapat memberikan
kemudahan, antara lain: mendapat fasilitasi menjadi distributor sarana
dan prasarana pertanian dan dapat meminjam modal usaha dari
Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB).
3. Prinsip Koperasi
Prinsip adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sebab apabila
tidak dilaksanakan tujuan tidak tercapai. Prinsip-prinsip Koperasi dan
penjelasannya sesuai dengan UU RI No. 17 Tahun 2012 sebagai berikut:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, artinya menjadi
anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan dapat
mengundurkan diri sesuai syarat yang ditentukan dalam Anggaran
Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka artinya keanggotaan tidak
dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
b. Pengawasan dan pengelolaan dilakukan secara demokratis,
maksudnya dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.
Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan
tertinggi dalam Koperasi.
c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi
d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan
independen
e. Ada pembagian sisa hasil usaha (SHU), dilakukan secara adil
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 13 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
19/33
14
f. Ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya tidak
melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
g. Kemandirian, maksudnya dapat berdiri sendiri tanpa bergantung padapihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan,
keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.
h. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan
dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota
Dalam mengembangkan Koperasi, juga menerapkan prinsip lainnya, yaitu:
(1) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota,
Pengawas, Pengurus, dankaryawannya, serta memb erikan informasi
kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi dan
(b) kerja sama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian
merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan
kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas
dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan
antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
4. Jenis Koperasi
Jenis-jenis Koperasi ditentukan berdasarkan kesamaan kegiatan dan
kepentingan ekonomi anggotanya. Oleh karena itu dijumpai beberapa jenis
koperasi, yaitu:
a. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang memberikan
kepercayaan pada Anggotanya dalam bentuk pinjaman uang.
b. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang mengusahakan kebutuhan
sehari-hari, agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang
konsumsi dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang layak.
Contoh Koperasi Pegawai Negeri.
c. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang anggotanya terdiri dari
orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang
tersebut adalah buruh, pedagang, pengusaha kecil dan menengah.
Contoh Koperasi kerajinan, Koperasi batik, Koperasi Produsen Tahu
dan Tempe (KOPTI), dan lain-lain.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 14 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
20/33
15
d. Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang menjalankan usaha lebih
dari satu macam usaha kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi
para anggotanya. Contohnya adalah Koperasi Unit Desa (KUD).
e. Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan
jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya
adalah Koperasi Jasa Angkutan, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi
Perancangan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi pengurusan
dokumen seperti SIM, STNK, Pasport, Sertikat Tanah, dan lain-lain.
B. Pendirian Koperasi
Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan
dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal
awal Koperasi sedangkan Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3
(tiga) Koperasi Primer.
Pendirian Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat
oleh Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang Koperasi. Apabila di suatu kecamatan tidak terdapat
Notaris, maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah
disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi Notaris.
Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang
berkaitan dengan pendirian Koperasi yang memuat sekurang-kurangnya:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan
pendiri perseorangan ataunama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap,
serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum;
b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan
pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat;
Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi, seorang pendiri dapat diwakili
oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Permohonan Akta Pendirian Koperasi diajukan secara tertulis oleh para pendiri
secara bersama-sama atau kuasanya untuk mendapatkan pengesahan sebagai
badan hukum.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 15 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
21/33
16
C. Keorganisasian Koperasi
Keorganisasian Koperasi terdiri dari Struktur Organisasi, keanggotaan dan
Bagan Organisasi.
1. Struktur Organisasi Koperasi
Struktur organisasi Koperasi terdiri dari Perangkat Organisasi, Penasehat
atau Pembina (bila diperlukan), dan Manajer.
a. Perangkat Organisasi meliputi Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar
Biasa (bila diperlukan), Pengurus, dan Pengawas:
1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada
Koperasi, diantaranya memilih dan memberhentikan Pengurus,
Pengawas dan lain-lain. Rapat Anggota merupakan forum yang
dilaksanakan minimal setahun sekali yang biasa disebut Rapat
Anggota Tahunan (RAT), dihadiri oleh seluruh Anggota, dan setiap
Anggota memiliki hak suara yang sama.
2) Selain RAT, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa
yang wewenangnya sama dengan wewenang RAT. Rapat Anggota
Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan anggota Koperasi atau
atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam
Anggaran Dasar. Permintaan dari anggota terutama karenaPengurus dinilai telah melakukan kegiatan yang bertentangan
dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian
terhadap Koperasi. Sedangkan atas permintaan Pengurus untuk
kepentingan pengembangan Koperasi.
3) Pengurus adalah anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota dan
mendapat kepercayaan untuk memimpin organisasi Koperasi
dalam masa jabatan paling lama lima tahun, dan dapat dipilih
kembali setelah masa jabatannya habis. Pengurus merupakan
pemegang kuasa Rapat Anggota. Pertama kali, susunan dan nama
anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian Koperasi.
Persyaratan untuk dapat menjadi anggota Pengurus ditetapkan
dalam Anggaran Dasar.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 16 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
22/33
17
4) Pengawas adalah anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota
dan harus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Tugasnya
adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
dan pengelolaan Koperasi, dan membuat laporan tertulis tentang
hasil pengawasannya.
b. Penasehat atau Pembina, apabila dirasa perlu dapat diangkat seorang
penasehat/pembina dari Kantor Koperasi atau dari pemerintah daerah.
c. Manajer adalah seorang pemimpin dari karyawan milik Koperasi yang
diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pengurus. Tugasnya adalah
mengelola dan menjalankan usaha koperasi yang dibantu oleh beberapa
karyawan.
2. Keanggotaan Koperasi
Anggota Koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.
a. Anggota Koperasi Primer adalah setiap warga negara Indonesia
yang mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
b. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa, yaitu orang yang ingin
mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak
sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan anggota sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Namun persyaratan, hak, dan
kewajiban anggota luar biasa ditetapkan juga dalam Anggaran Dasar.
Anggota luar biasa tidak mempunyai hak untuk dipilih maupun memilih
dalam kepengurusan organisasi Koperasi.
c. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
d. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Kecuali
anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan
oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal
ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan
mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 17 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
23/33
18
3. Bagan Organisasi Koperasi
Struktur organisasi koperasi disepakati dan dimuat dalam AD/ART, jumlah
dan jenis bidang yang aada dalam koperasi disesuaikan dengan jeniskoperasi dan kebutuhan dalam pengembangan usaha. Contoh bagan
organisasi Koperasi yang telah berkembang dapat digambarkan berikut ini.
Keterangan:
= Garis Komando
= Garis Koordinasi
Rapat Anggota
Penaseha Pengurus Pengawas
Ka.
Manajer
Ka.
Kar y
Ka.
Kar yKar y
A n g g o t a
Kar y Kar y Kar y
4. Modal dan Surplus Hasil Usaha Koperasi
Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertikat Modal Koperasi
sebagai modal awal. Selain itu modal koperasi dapat dapat berasal dari:
a. Hibah;
b. Modal Penyertaan;
c. Modal pinjaman yang berasal dari:
1) Anggota;
2) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
3) bank dan lembaga keuangan lainnya;
4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 18 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
24/33
19
d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan/atau ketentuanperaturan perundang-undangan.
Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil
usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi
dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Surplus Hasil Usaha
disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan
seluruhnya atau sebagian untuk:
a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh
masing-masing Anggota dengan Koperasi;
b. Anggota sebanding dengan Sertikat Modal Koperasi yang dimiliki;
c. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan
Koperasi;
d. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan
kewajiban lainnya;
e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 19 1/16/2013 9:11:25 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
25/33
20
BAB IV
PENUTUP
Pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan upaya untuk
meningkatkan kapasitas kelembagaan petani agar sejajar dengan kelembagaan
ekonomi lainnya dalam melaksanakan agribisnis dan agroindustri di perdesaan
melalui perbaikan manajerial usahatani berskala ekonomi, pengembangan dan
diversikasi usaha yang dibangun dalam satu kelembagaan usaha formal.
Koperasi merupakan alternatif kelembagaan ekonomi petani yang mempunyai
peran sangat strategis dalam mendukung pengembangan agribisnis di perdesaan
sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus mengurangi
pengangguran.
Untuk meningkatkan peran koperasi sebagai roda penggerak perekonomian di
perdesaan, maka perlu dibangun kembali citra koperasi yang positif dan progresif di
masyarakat tani sehingga keberadaannya dapat mencerminkan sebagai lembaga
ekonomi milik petani.
Program Pemberdayaan masyarakat tani sebagai program terobosan Kementerian
Pertanian perlu disinergikan dengan program pengembangan koperasi yangsedang digalakkan oleh Dekopin dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah. Penerbitan Nota Kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pembinaan dan
Fasilitasi Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) membentuk koperasi pertanian,
menjadi landasan bagi para penyuluh dan petugas teknis di lapangan dalam
mengembangkan koperasi tani yang mandiri dan profesional.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 20 1/16/2013 9:11:26 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
26/33
21
LAMPIRAN
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 21 1/16/2013 9:11:26 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
27/33
22
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TENTANG
PEMBINAAN DAN FASILITAS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
MEMBENTUK KOPERASI PERTANIAN
NOMOR : 01/MENTAN/MOU/OT.220/1/2011
NOMOR : 01/NKB/M.KUKM/I/2011
Pada hari ini Jum’at tanggal empat belas bulan Januari, tahun dua ribu sebelas,
bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Dr. Ir. Suswono, MMA., Menteri Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang
diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said
Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PHIAK.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 22 1/16/2013 9:11:26 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
28/33
23
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:
a. Bahwa Kementerian Pertanian merupakan instansi pemerintah yang bertanggung
jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, termasuk di
dalamnya bertanggung jawab dalam pengembangan sistem pemberdayaan petani,
kelembagaan petani dan usaha tani yang berdaya saing.
b. Bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan instansi
pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah termasuk di dalamnya
bertanggung jawab dalam mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat
dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
c. Bahwa salah satu upaya pengembangan sistem pemberdayaan petani,
kelembagaan petani dan usaha tani yang berdaya saing yang dilakukan oleh
Kementerian Pertanian adalah melalui kebijakan pengembangan GAPOKTAN
yang diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi di pedesaan yang dapat
meningkatkan kekuatan, status dan daya tawar petani dalam melakukan interaksi
sosial dengan pihak lain khususnya di bidang ekonomi.
d. Bahwa Koperasi merupakan institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas
dan kerjasama antar individu yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia
sehingga pengembangan GAPOKTAN sebagai sebuah kelembagaan ekonomi di
perdesaan diarahkan dengan membentuk koperasi pertanian.
e. Bahwa fasilitas gapoktan membentuk koperasi pertanian merupakan tanggung jawab bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan
kesepakatan bersama dalam rangka pembinaan dan fasilitasi GAPOKTAN membentuk
koperasi pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
1) Maksud kesepakatan ini adalah untuk menetapkan upaya dan langkah-langkah
yang diperlukan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi GAPOKTAN membentuk
koperasi pertanian sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 23 1/16/2013 9:11:26 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
29/33
24
2) Tujuan kesepakatan ini adalaha pembinaan dan fasilitasi gapoktan yang mempunyai
sebuah lembaga koperasi pertanian yang dapat meningkatkan kekuatan, status dan
daya tawar petani dalam melakukan interaksi sosial dengan petani lain khususnya
dalam bidang ekonomi.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup kesepakatan ini mencakup kerja sama di bidang pembinaan, pelatihan,
sosialisasi, penyuluhan, pedampingan, fasilitasi dan perkuatan GAPOKTAN dalam
membentuk koperasi pertanian yang berkualitas dan mampu meningkatkan produktivitas
anggotanya.
BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3
(1) PIHAK PERTAMA, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Memfasilitasi pelatihan, pembinaan dan pendampingan serta penyuluhan
GAPOKTAN.
b. Memfasilitasi akses pendanaan dan prasarana serta sarana GAPOKTAN.
c. Melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap gapoktan yang memiliki
kemampuan manajerial dan kewirausahaan untuk ditingkatkan kelembagaannya
menjadi koperasi pertanian.
d. Melakukan pembinaan teknis pengembangan agribisnis secara berkelanjutan.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Melakukan penyuluhan perkoperasian kepada anggota GAPOKTAN.
b. Memfasilitasi GAPOKTAN dalam proses pengesahan sebagai badan hukum
koperasi pertanian.
c. Meningkatkan kemampuan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi melalui
pelatihan perkoperasian.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 24 1/16/2013 9:11:26 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
30/33
25
d. Meningkatkan fasilitasi dan perkuatan permodalan dalam pengembangan usaha
koperasi pertanian.
e. Meningkatkan fasilitasi dan perkuatan kemitraan usaha dalam pengembangan
usaha koperasi pertanian.
BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4
Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan kebijakan terkait serta diselenggarakan oleh pimpinan unit Kerja Eselon I yang
membidangi pelatihan, pembinaan dan pendampingan, penyuluhan GAPOKTAN, danpembinaan serta pengembangan koperasi di Lingkungan Kementerian Pertanian dan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5
(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai
kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini dengan terlebih dahulu
mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebeluk waktu pengakhiran yang
dikehendaki.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan
kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-
masing serta dukungan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 25 1/16/2013 9:11:26 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
31/33
26
BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 7
Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan
diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atau amandemen yang disepakati PARA
PIHAK serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
BAB VIII
PERUBAHAN
Pasal 8
Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun
tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
Dr. Ir. Suswono, MMA. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 26 1/16/2013 9:11:26 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
32/33
27
CATATAN
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4 REV pembentukan koprasi NEW.indd 27 1/16/2013 9:11:27 AM
-
8/21/2019 Pembentukan Koperasi Tani
33/33
CATATAN
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................