“PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

PENATAAN PERANGKAT DAERAH

BERDASARKAN PERMENDAGRI

NOMOR 99 TAHUN 2018

1

DASAR HUKUM & TUJUAN

PENATAAN PERANGKAT DAERAH

Dasar Hukum1.UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

daerah

2.PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah

3.Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi

Cabang Dinas dan UPT Daerah;

4.Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang

Pembinaan dan Pengendalian Penataan

Perangkat Daerah

Tujuan

1.Membentuk perangkat daerah yang

rasional, proporsional, efektif dan efisien,

sehingga tepat fungsi dan tepat ukuran;

2.Meningkatkan kualitas pelayanan publik,

melalui pengurangan belanja pegawai dan

memperbesar belanja modal.

2

URUSAN

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

Diwadahi dalam

BADANDiwadahi dalam

DINAS

TIDAK SETIAP

URUSAN

DIBENTUK DALAM

ORGANISASI

TERSENDIRI

URUSAN

WAJIB &

PILIHAN

UPT DINAS UPT BADAN

3

Pasal 217 UU 23/2014:Dinas dibentuk untuk melaksanakanUrusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.

Pasal 219 UU 23/2014:Badan dibentuk untuk melaksanakanfungsi penunjang UrusanPemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.

KEPALA DAERAH DAN DPRD DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBANTU OLEH PERANGKAT DAERAH (PASAL 208)

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB PELAYANAN DASAR( Pasal 11 UU 23/2014)

Urusan Pemerintahan

Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan umum

dan penataan

ruang

4. Perumahan rakyat

dan kawasan

permukiman

5. Ketenteraman,

ketertiban umum,

dan pelindungan

masyarakat

6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib

Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN1. Tenaga Kerja2. Pemberdayaan

Perempuan &Pelindungan Anak

3. Pangan4. Pertanahan5. Lingkungan Hidup6. Administrasi

Kependudukan &Pencatatan Sipil

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

8. PP & KB

9.Perhubungan10.Kominfo11.Koperasi dan UKM12.Penanaman Modal13.Kemenpora14.Statistik15.Persandian16.Kebudayaan17.Perpustakaan18.Kearsipan.

Urusan Pemerintahan

Pilihan

8 URUSAN

1. Kelautan dan

perikanan2. Pariwisata

3. Pertanian

4. Kehutanan;

5. Energi dan sumber

daya mineral;

6. Perdagangan;

7. Perindustrian; dan

8. Transmigrasi.

4

1 Urusan dapat Dibentuk Dinas, tergantung pada Hasil Pemetaan

LEMBAGA TERTENTU(UU 23/2014 JO Ps l 46 (5 ) PP 18/2016 )

KETENTUAN PASAL 231 UU 23/2014 :

Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undanganmemerintahkan pembentukan lembaga tertentu diDaerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dariPerangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikankepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakanUrusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparaturnegara

5

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

TIPE PERANGKAT DAERAH

1. memperoleh informasi tentang intensitas

pemerintahan wajib dan potensi urusan

pemerintahan pilihan

2. beban kerja penyelenggaran urusan

pemerintahan

PROSES PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

KRITERIA VARIABEL UMUM

KRITERIA VARIABEL TEKNIS

1. jumlah penduduk;

2. luas wilayah; dan

3. jumlah anggaran pendapatan dan

belanja Daerah

1. umum dengan bobot 20%

2. teknis dengan bobot 80%

Ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota serta fungsi

penunjang urusan pemerintahan

2

3

4

5

6

DALAM HAL KEMAMPUAN DAN KETERSEDIAN APARATUR

TERBATAS, TIPE PERANGKAT DAERAH DAPAT DITURUNKAN

6

PERUMPUNAN PERANGKAT DAERAH

Penggabungan Urusan

Pemerintahan

Perumpunan Urusan Pemerintahan

Pengabungan urusan

pemerintahan paling banyak 3

(tiga) urusan pemerintahan

a) Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;

b) Kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk

dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan

masyarakat dan Desa;

c) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan

ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

d) Penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan

sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;

e) Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

f) Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan,

perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan

g) Perpustakaan dan kearsipan

a) Kedekatan karakteristik Urusan

Pemerintahan; dan/atau

b) Keterkaitan antar penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan.

1

2

3

7

TIPELOGI DINAS DAN BADAN

➢ DINAS/BADAN TIPE A APABILA HASIL PERHITUNGAN NILAI VARIABEL

LEBIH DARI 800 (DELAPAN RATUS);

➢ DINAS/BADAN TIPE B APABILA HASIL PERHITUNGAN NILAI VARIABEL

LEBIH DARI 600 (ENAM RATUS) SAMPAI DENGAN 800 (DELAPAN RATUS);

➢ DINAS/BADAN TIPE C APABILA HASIL PERHITUNGAN NILAI VARIABEL

LEBIH DARI 400 (EMPAT RATUS) SAMPAI DENGAN 600 (ENAM RATUS);

➢ MENJADI BIDANG APABILA HASIL PERHITUNGAN NILAI VARIABEL LEBIH DARI

300 (TIGA RATUS) SAMPAI DENGAN 400 (EMPAT RATUS);

➢ MENJADI SUBBIDANG ATAU SEKSI PADA BIDANG APABILA HASIL

PERHITUNGAN NILAI VARIABEL KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 300 (TIGA

RATUS)

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KABUPATEN/KOTA(Pasal 81 S.D PASAL 83)

I. TIPE A : • Terdiri dari 1 Sekretariat, paling banyak 4 Bidang• Seretariat terdiri atas 3 Sub Bagian• Bidang terdiri atas 3 Seksi

II. TIPE B : • Terdiri dari 1 Sekretariat, paling banyak 3 Bidang• Seretariat terdiri atas 2 Sub Bagian• Bidang terdiri atas 3 Seksi

III. TIPE C :• Terdiri dari 1 Sekretariat, paling banya 2 Bidang• Seretariat terdiri atas 2 Sub Bagian• Bidang terdiri atas 3 Seksi

FUNGSI DINAS & BADAN

Dinas Daerah merupakanpelaksana fungsi inti

(operating core) bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan

kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang

(technostructure) untukmenunjang kelancaranpelaksanaan fungsi inti

(operating core).

10

PELAKSANA FUNGSI INTI PELAKSANA FUNGSI PENUNJANG

Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

11

PERMENDAGRI NO. 99 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

TINDAKLANJUT PASAL 115

AYAT (1) PP 18/2016

Ketentuan lebih lanjutmengenai pembinaan dan

pengendalian PenataanPerangkat Daerah, diatur

dalam Permendagri

12

6 Bab dan 28 Pasal

RUANG LINGKUP

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Bab II Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Pasal 2 s.d. Pasal 14

Bab III Pengendalian Penataan Perangkat

Daerah

Pasal 15 s.d. Pasal 23

Bab IV Sistem Informasi Pembinaan Dan

Pengendalian Penataan Perangkat

Daerah

Pasal 24 s.d. Pasal 25

Bab V Ketentuan Lain-lain Pasal 26

Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 27 s.d. Pasal 28

Lampiran A. Penilaian Perangkat Daerah

B. Penghargaan

C. Evaluasi Perangkat Daerah

13

PENGERTIANPEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

14

PEMBINAAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

tindakan & kegiatan yang ditujukan untukmeningkatkan kemampuan daerah dalampenataan perangkat daerah yang tepatfungsi, tepat ukuran dan sinergissecara berkelanjutan menuju perangkatdaerah yang modern

PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

upaya untuk menjamin penataanperangkat daerah dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

P a s a l 1

15

Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat

fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang

modern.

Untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

TUJUAN PEMBINAAN & PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan Pembinaan

Tujuan Pengendalian

P a s a l 1

16

PEMBINAAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

MENDAGRI

KAB./KOTA

GWPP

MENDAGRI

PROVINSI

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah

monitor

PROVINSI KABUPATEN/KOTA

Pembinaan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

P a s a l 2

GWPP BerdasarkanHasil Monev

Tidak melakukan

pembinaan

Mendagri melakukan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Belum mampu

melakukan pembinaan

Mendagri melakukan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat.

P a s a l 2 a y a t ( 4 )

BudayaOrganisasi

Struktur

Organisasi

InovasiOrganisasi

1. besaran organisasi Perangkat Daerah

2. susunan Perangkat Daerah

3. perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah

4. tugas dan fungsi Perangkat Daerah

5. tata kerja Perangkat Daerah

pengembangan nilai, sikap, dan perilaku yang mendukungkinerja Perangkat Daerah.

pembaharuan terhadap proses kerja untuk meningkatkanefektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsiPerangkat Daerah.

“Setiap pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan mengenai budaya organisasi yang menjadi pedoman

penyusunan budaya organisasi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan nilai, sikap, dan perilaku”

RUANG LINGKUP PEMBINAAN

P a s a l 4 s / d P a s a l 7

FASILITASI

Pasal 9

KONSULTASI

Pasal 10

BENTUK PEMBINAAN

PENATAAN

PERANGKAT DAERAH

Dilaksanakan melalui:

a. bimbingan teknis

b. Seminar/lokakarya

c. rapat kerja

d. penyediaan software dan hardware

Untuk mendapatkan:a. petunjukb. pertimbanganc. pendapat terhadap permasalahan yang

mendesak dan belum diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan

1

2

Langsung : hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalamberita acara hasil konsultasi yang ditandatangani olehpejabat yang memberikan konsultasi

Tidak langsung : berupa surat, hasil konsultasi dibuatdalam surat jawaban

✓ Paling lama 15 hari kerja, apabila lebih maka Daerahmengambil keputusan atas prakarsa sendiri berdasarkan azasotonomi Daerah

✓ Hasil konsultasi dijadikan bahan masukan penataan PerangkatDaerah oleh Pemda

PENILAIAN

Pasal 13

PENGHARGAAN

Pasal 14

Penilaian terhadap

1. tata laksana

2. Budaya Organisasi

3. Informasi Organisasi

4. Tingkat kematangan organisasi

Diberikan kepada daerah yang memperoleh nilai tertinggi

Pada hari Otonomi Derah oleh Mendagri

a. perencanaan;

b. monitoring dan pengendalian;

c. penjaminan mutu layanan;

d. standar operasional prosedur;

e. pendidikan dan pelatihan;

f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah;

g. manajemen sumber daya yang terukur;

h. manajemen resiko;

i. pengukuran kinerja;

j. pengembangan inovasi layanan; dan

k. budaya organisasi.

3

4

Lanjutan..

MENDAGRI

PROVINSI

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

PROVINSI KABUPATEN/KOTA

KAB./KOTA

GWPP

MENDAGRI

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

monitor

P a s a l 1 5 a y a t ( 1 ) s . d . a y a t ( 3 )

PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

PEMANTAUANPasal 17 s/d Pasal 19

Dilaksanakan pada saat penataan

Perangkat Daerah

Dengan cara:

1. kunjungan langsung ke daerah

2. mengundang daerah.

Tujuan

untuk mengetahui data dan informasi

mengenai perkembangan proses

pelaksanaan Penataan Perangkat

Daerah

Data dan informasi:

1. kendala yang dihadapi

2. pemahaman daerah terhadap

peraturan perundang-undangan

3. target penyelesaian Penataan

Perangkat Daerah.

HasilDisampaikan secara tertulis oleh

Mendagri kepada Gubernur,

Bupati/Walikota

dijadikan bahan Penataan

Perangkat Daerah provinsi,

kabupaten/kota

1

BENTUK PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

Lanjutan..

Dilaksanakan pada saat

penataan Perangkat Daerah2

1. apabila daerah mengalami hambatan

2. mengajukan pendampingan secara tertulis kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah

1. Pembahasan rancangan Perda pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah;

2. Pembahasan rancangan Perkada mengenai kedudukan,

susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat

Daerah; dan

3. Pembahasan rancangan Perkada mengenai pembentukan dan

klasifikasi cabang dinas dan UPTD

PENDAMPINGANPasal 20

Dilaksanakan pada saat

✓ pelaksanaan Penataan

Perangkat Daerah; dan

✓ penataan Perangkat Daerah

telah ditetapkan

Terhadap:

1. Perda tentang pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah; dan

2. Rancangan Perkada tentang

pembentukan dan klasifikasi cabang

dinas dan UPTD

Hasil

3

1.evaluasi produktivitas dan efisiensi.

2.evaluasi struktur organisasi.

Evaluasi Struktur Organisasi

a. besaran organisasi;

b. susunan Perangkat Daerah;

c. pewadahan dan perumpunan;

d. tugas dan fungsi; dan

e. tata kerja Perangkat Daerah.

disampaikan Mendagri c.q.

Dirjen Otda kepada gubernur,

bupati/walikota

EVALUASIPasal 17 s/d Pasal 19

Lanjutan..

dijadikan bahan Penataan

Perangkat Daerah provinsi,

kabupaten/kota

✓Sistem Informasi bersifat online;✓Sebagai sarana komunikasi antara daerah

dengan kementerian terkait dalamPenataan Perangkat Daerah.

P a s a l 2 4

SISTEM INFORMASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

Terima Kasih

26