pembinaan jabatan fungsional penyuluh...
TRANSCRIPT
PEMBINAAN PENYULUH PERIKANAN DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI PENYULUHAN PERIKANAN TAHUN 2018
Oleh:
Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur,
Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Maros, 29 Agustus 2018
Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si
Kepala Subbagian Jabatan Fungsional III, Bagian Jabatan Fungsional, Biro SDM Aparatur 1. Kepala Subbagian Jabatan Fungsional III (2017 – sekarang); 2. Analis Kepegawaian Muda (2016 – 2017) 3. Pengadministrasi Umum (2005 – 2016)
PROFILE
08111373977
Penata Tk. I, III/d
Out Line Dasar Hukum
Profil SDM Aparatur
Pengalihan Personel
Manajemen Kinerja
Visi dan Misi
DASAR HUKUM
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
1
2
3
4
5
VISI DAN MISI
LAUT ADALAH
MASA DEPAN
BANGSA
“Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk
mengembalikan Indonesia sebagai negara
maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk
adalah masa depan peradaban kita. Kita telah
terlalu lama memunggungi laut, memunggungi
samudera dan memunggungi selat dan teluk.
Ini saatnya kita mengembalikan semuanya
sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru
kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang
kita di masa lalu bisa kembali lagi
membahana”.
Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014
3 PILAR MISI KKP
Kedaulatan
Keberlanjutan
Kesejahteraan
TRISAKTI & NAWA CITA
VISI KKP Mewujudkan sektor kelautan dan
perikanan Indonesia yang mandiri,
maju, kuat dan berbasis kepentingan
nasional
1
2
3
Visi dan Misi
PSDKP :
Pengawasan
sumberdaya kelautan
dan perikanan
BKIPM :
Perkarantinaan ikan,
pengendalian mutu,
keamanan hasil
perikanan, dan
keamanan hayati
ikan
DJPRL :
Penataan ruang laut, konservasi
dan keanekaragaman hayati laut
DJPT DAN DJPB :
Keberlanjutan usaha perikanan
tangkap dan budidaya
DJPDS :
Daya saing dan sistem logistik hasil
kelautan dan perikanan
Penanggungjawab
Misi MISI
Kedaulatan (Sovereignty)
MISI
Keberlanjutan (Sustainabiltiy)
MISI
Kesejahteraan (Prosperity)
1
2
3
4
5
BRSDM :
Inovasi iptek
kelautan dan
perikanan,
SDM Aparatur dan
masyarakat
6
Pengelompokan Berdasarkan Unit Kerja
PROFIL SDM
Profil SDM Aparatur
Jumlah PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal
28 Agustus 2018 sebanyak 13.433 orang, terdiri dari: 1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) : 63 orang (0,47%) 2. Jabatan Fungsional (JF) : 6.940 orang (51,66%) 3. Jabatan Administrasi (Es.III, IV, dan V) : 1.282 orang (9,54%) 4. Jabatan Pelaksana (JFU) : 5.148 orang (38,32%)
Sumber: Data SIMPEG tanggal 28 Agustus 2018
PENGALIHAN PERSONEL
Pengajuan PEMDA
• Luhkan: 3.392 org
• Waskan MHP: 65 org
Penetapan SK Kepala BKN
• Luhkan: 3.362 org
• Waskan MHP: 65 org
Validasi Ulang
• Luhkan: 3.161 org
• Waskan MHP: 65 org
3.457 3.427 3.226
BAST SKPP Pembayaran Gaji
MD : 3 Org Pensiun/BUP
28 org Tdk Sesuai
Kriteria 76 org
Tdk ada BAST 92 org
?? 201
Sudah Belum
3.061 org 101 org
61 org 4 org*
Sudah Belum
2.977 org 84 org
61 org 0
Sudah Belum
2.977 org 0
61 org 0
Luhkan
Waskan
NB:*2 org mundur, 1 org pensiun dini, 1 org struktural
PNS Pusat
2 org
BERMASALAH
Perkembangan Pengalihan Personel
Data Per 30 Juni 2018
Permasalahan: 1. Daerah tidak
menyerahkan 2. Personel tidak
bersedia dialihkan 3. Menduduki JF Lain 4. Menduduki jabatan
pelaksana 5. Menduduki Jabatan
Struktural
Tindak Lanjut Permasalahan Pengalihan Personel
KKP telah mengajukan Usul Peninjauan Kembali (3 Mei 2018)
• Tdk sesuai kriteria*): 68 org
• Pensiun: 29 org
• Meninggal: 3 org
• Sesuai kriteria*), tdk diserahkan: 90 org
• Sesuai kriteria*), Tdk bersedia: 7 org
BKN sedang memverifikasi Usul Peninjauan Kembali
• BKN akan membatalkan SK bagi personel yang telah meninggal dunia, pensiun, dan tidak sesuai kriteria
• BKN tidak akan memproses usulan apabila jabatan yang diduduki sesuai dengan kriteria Perka BKN No. 7 Tahun 2016*)
PEMDA dapat mengajukan usulan mutasi antar instansi
• Bagi personel yang sesuai kriteria*) namun tidak diserahkan / tidak ada BAST dapat diajukan mutasi kembali ke daerah agar status kepegawaiannya menjadi jelas
*) Kriteria sesuai Pasal 1 Perka BKN No. 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan
BAST dan Perpindahan Gaji
Dinas terkait agar segera
menyelesaikan BAST
Surat Kapuslatluh Nomor
804/BRSDM.05/DL.144/VI/2017
tanggal 21 Juni 2017 hal. BAST dan
Pembayaran Gaji Penyuluh
Perikanan
Gaji tetap di Daerah apabila
BAST belum diserahkan
Batas Waktu Penyampaian BAST
BAST diterima paling lambat bulan November 2017
PENGALIHAN PERSONEL: DUKUNGAN DAERAH DALAM PEMANTAUAN KINERJA
PENYULUH PERIKANAN
17
Surat Mendagri ke Gubernur/Bupati/Walikota Nomor : 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 perihal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan
Pemantauan Kinerja Penyuluh Perikanan
LATAR
BELAKANG
Surat Men KP
8 peran Kepala
Dinas/SKPD
dalam rangka
Pemantauan
Kinerja Penyuluh
Perikanan sesuai
Surat Mendagri
Nomor
520/934/OTDA
tanggal 8
November 2017
19
Surat MKP Nomor: B.236/SJ/KP.530/III/2018 tanggal 19 Maret 2018
tentang Pembinaan Kinerja Penyuluh Perikanan pada Dinas yang Membidangi Urusan Perikanan
Peran Kepala Dinas/SKPD
Kepala Dinas/SKPD berperan dalam menandatangani:
Surat Tugas
Target Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
Capaian/realisasi SKP
setiap bulan
Daftar Usulan
Penetapan Angka Kredit
(DUPAK)
Laporan kehadiran
setiap bulan
Usul cuti pegawai
Usul pensiun
Usul administrasi kepegawaian
lainnya
Agar para Penyuluh Perikanan tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar tugas pokoknya sebagai seorang Penyuluh
Sebagai bahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan
Sebagai bahan dalam pengajuan usul penilaian angka kredit, karena tanpa adanya surat tugas, usulan DUPAK tidak akan dinilai oleh Tim Penilai
Untuk kelengkapan administrasi kepegawaian apabila terjadi sesuatu di lapangan, misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Penyuluh Perikanan cidera atau meninggal dunia, surat tugas tsb merupakan salah satu bahan pertimbangan BKN untuk menetapkan KP Anumerta dan Uang Duka
Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan
Mengapa surat tugas itu HARUS ada ????:
1. Menandatangani Surat Tugas
1
2
3
4
TARGET SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Mengusulkan SKP Penyuluh Perikanan dan menyampaikan kepada SATMINKAL:
Kepala Dinas KP mengusulkan dan menyampaikan SKP yang
telah disusun oleh Penyuluh sesuai wilayah kerjanya
2. Mengusulkan Target Sasaran Kerja Pegawai
CAPAIAN REALISASI/SKP SETIAP
BULAN
Menyampaikan Capaian SKP Penyuluh Perikanan Setiap Bulan kepada SATMINKAL
Wajib Mengisi Kegiatan harian pada aplikasi e-SKP
Laporan Bulanan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Dasar Pembayaran Tunjangan Kinerja
3. Menyampaikan Capaian Sasaran Kerja Pegawai
Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Mengusulkan DUPAK kepada Kepala SATMINKAL penyuluhan:
Mengusulkan DUPAK Persyaratan
penilaian angka kredit,
usul harus ditandatangani
oleh Kepala Dinas
Diketahui oleh Koordinator
Penyuluh Perikanan
Tanpa usul Kadis, Dupak
tidak akan dinilai
4. Mengusulkan DUPAK
Memonitor kehadiran dan menandatangani daftar hadir Penyuluh dan menyampaikan
kepada Kepala SATMINKAL penyuluhan:
Sebagai Komponen Pembinaan Disiplin
Harus melakukan presensi online (bagi yang sudah tersedia)
Secara Manual (daerah belum terjangkau)
Sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja
1
2
3
5. Memonitor kehadiran
Sebelum
tanggal 5
setiap
bulan
Mengusulkan cuti Penyuluh Perikanan kepada Kepala SATMINKAL:
Cuti Terdiri dari 7 Jenis
Diberikan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
Dapat didelegasikan
Pemberian cuti oleh Kepala SATMINKAL Penyuluhan
6. Mengusulkan permohonan cuti
Mengusulkan pensiun Penyuluh Perikanan yang akan memasuki BUP
kepada Kepala SATMINKAL penyuluhan:
Penyuluh Perikanan yang akan pensiun sesuai BUP secara berjenjang diusulkan oleh Kepala Dinas untuk proses pemensiunan
Kepala Dinas dapat juga menyampaikan usul pensiun kepada Kepala SATMINKAL penyuluhan bagi Penyuluh yang mengajukan pensiun atas permintaan sendiri
7. Mengusulkan pensiun
Pengusulan Kepada Kepala SATMINKAL:
Tugas Belajar/Izin Belajar
Pernikahan/Perceraian
KARIS/KARSU/KARPEG
Tunjangan Keluarga, dst….
8. Mengusulkan administrasi kepegawaian lainnya
MANAJEMEN KINERJA
Menteri KP
Level I KKP
Level II KKP
Level I KKP Level I KKP
Level III KKP
Level II KKP
Level III KKP
Level IV KKP Level IV KKP
Pelaksana/JFU/JFT
Target dan Indikator Kinerja di cascadiing hingga Level Unit Kerja terkecil & ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta ke Individu yang ditetapkan dalam Form SKP
SS, IKU dan Target level 1 diturunkan ke Provinsi sesuai kewenangan dan ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja
Manajemen Kinerja Cascading & Alignment Indikator Kinerja
DAPAT DIUKUR
2
JELAS
1
DAPAT DICAPAI
4
MEMILIKI TARGET WAKTU
5
RELEVAN
3
Prinsip Penyusunan SKP
Kelautan dan Perikanan
KEGIATAN TUGAS JABATAN
Mengacu pada TAPJA/RKT IKU
Tugas dibagi Habis
1
ANGKA KREDIT
Satuan/Akumulasi Butir Kegiatan Jml
AK 1 Tahun
2
Kuantitas
Kualitas
3
Waktu
Biaya
TARGET
Unsur-unsur SKP
Penilaian
Prestasi Kerja PNS
(P2KP)
Sasaran Kerja pegawai
(SKP) = 60%
Perilaku Kerja Pegawai
(PKP) = 40%
PNS yang tidak menyusun SKP
dijatuhi hukuman disiplin
(PP 53 Tahun 2010)
Aspek Penilaian SKP: 1. Kuantitas 2. Kualitas 3. Waktu 4. Biaya
Aspek Penilaian PKP : 1. Orientasi Pelayanan 2. Integritas 3. Komitmen 4. Displin 5. Kerjasama 6. Kepemimpinan
30 Agustus 2018 32
Penilaian Prestasi Kerja PNS
Contoh SKP Penyuluh Perikanan
Capaian
Kinerja
Organisasi
Kelas
Jabatan
Disiplin
Presensi
Perilaku
Non
Disiplin
Presensi
Capaian
Kinerja
Pegawai
Dasar Pemberian Tunjangan Kinerja
Besaran Tunjangan Penyuluh Perikanan
Jenjang Jabatan Kelas Jabatan
Tunjangan (Rp)
Fungsional Kinerja
Ahli Utama 13 1.500.000 10.936.000
Ahli Madya 11 1.260.000 8.757.600
Ahli Muda 9 960.000 5.079.200
Ahli Pertama 8 540.000 4.595.150
Penyelia 8 780.000 4.595.150
Mahir/P.Lanjutan 7 450.000 3.915.950
Terampil/Pelaksana 6 360.000 3.510.400
Pemula/P.Pemula 5 300.000 3.134.250
KOMPENSASI ATAS
CAPAIAN KINERJA
MOTIVASI DALAM
BEKERJA
KONTRIBUSI
TERHADAP KINERJA
ORGANISASI
TUKIN = ( 60% x [KINERJA] ) + ( 40% x [PERILAKU] )
TANGGUNG RENTENG
PENILAIAN 3600
CAPAIAN SKP
PRESENSI
Pembayaran TUNKIN Pada Aplikasi SKP
[Perilaku Non Displin Presensi]
[Disiplin Presensi]
[Kinerja Pegawai]
+
[Kinerja Organisasi]
+
Capaian AK: 0% - 25%, tunkin dipotong 75%
Capaian AK: 26% - 50%, tunkin dipotong 50%
Capaian AK: 51% - 75%, tunkin dipotong 25%
Capaian AK: 76% - 99,9%, tunkin dipotong 10%
37
Target AK & Tunkin
Jabatan Target AK
Ahli Pertama 12,5
Ahli Muda 25
Ahli Madya 37,5
Ahli Utama 50
Jabatan Target AK
Pemula 3,75
Terampil 5
Mahir 12,5
Penyelia 25
Target AK/Th
1
II
III
IV
Disiplin
PNS
Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban &
menghindari larangan yg ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
Apabila tidak ditaati/dilanggar
Dijatuhi Hukuman Disiplin
setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban
dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar jam kerja.
Pelanggaran disiplin adalah:
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45,
NKRI dan Pemerintah; 4. Menaati segala ketentuan peraturan per-uu-an; 5. Melaksanakan tugas kedinasan dgn penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
dan martabat PNS; 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan;
KEWAJIBAN (Pasal 3)
8. Memegang rahasia jabatan; 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara. 10.Melaporkan kepada atasan apbl mengetahui ada
hal yg dpt membahayakan/merugikan negara, atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
11.Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12.Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13.Menggunakan dan memelihara barang2 milik negara dengan sebaik-baiknya;
14.Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier;
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang.
WAKTU PRESENSI Masuk kantor: Pukul 08.00 waktu setempat; Pulang kantor: Senin - Kamis: Pukul 16.00 waktu setempat Jumat : Pukul 16.30 waktu setempat
* Pengecualian: Unit-unit pelayanan masyarakat
TIDAK MELAKUKAN PRESENSI ...?
Pegawai yang tidak melakukan
presensi masuk dan pulang kantor
dikategorikan tidak masuk kantor/
tidak hadir.
1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dgn menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan atau LSM asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang berharga milik negara;
LARANGAN (Pasal 4)
6. Melakukan kegiatan bersama di dlm maupun di luar lingkungan kerjanya utk keuntungan yg merugikan negara;
7. Memberi/menyanggupi akan memberi
sesuatu kpd siapapun baik secara langsung/tdk utk diangkat dlm jabatan;
8. Menerima hadiah/suatu pemberian apa
saja dari siapapun yg berhubungan dgn jabatan dan /pekerjaannya;
9. Bertindak Sewenang-wenang Terhadap
Bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang
dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon
presiden/wkl. Presiden, dpr, dpd, atau dprd
13. Memberikan dukungan kepada calon
Presiden/wakil Presiden
LARANGAN (Pasal 4)
14. Memberikan dukungan kepada calon
anggota dpd atau calon kepala
daerah/wakil kepala daerah; dan
15. Memberikan dukungan kepada calon
kepala daerah/ wakil kepala daerah.
49
1. PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.
2. Tingkat Hukuman Disiplin:
A. Hukuman Disiplin Ringan
B. Hukuman Disiplin Sedang
C. Hukuman Disiplin Berat
SANKSI
JENIS HUKUMAN DISIPLIN
•Teguran Lisan
•Teguran Tertulis
•Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis RINGAN
•Penundaan KGB selama 1 Tahun
•Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun
•Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun
SEDANG
•Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 Tahun
•Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah
•Pembebasan Dari Jabatan
•Pemberhentian Dengan Hormat TAPS Sebagai PNS, dan
•Perberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS
BERAT
Tdk msk kerja
Hukuman Disiplin
5 hr Teguran lisan
6 – 10 hr Teguran tertulis
11 – 15 hr Pernyataan tdk puas scr trtulis
16 – 20 hr Tunda KGB 1 th
21 – 25 hr Tunda KP 1 th
26 – 30 hr Turun pangkat 1 tkt slma 1 th
31 – 35 hr Turun pangkat 1 tkt slma 3 th
36 – 40 hr Pemindahan - Turun jabt 1 tkt
41 – 45 hr Pembebasan dr jabatan
46 hr /lbh Berhenti tdk atas permintn sndr/PTDH
Ringan
Sedang
Berat
Disiplin Menaati Jam Kerja
PENGENAAN HUKUMAN
Pejabat yang berwenang menghukum wajib menghukum.
Apabila Pejabat tersebut tidak menghukum maka pejabat itu sendiri harus dihukum oleh atasannya lagi, bersamaan dengan PNS yang melanggar disiplin.
Hukuman Pejabat tersebut adalah sama dengan hukuman yang seharusnya dia jatuhkan kepada PNS yang melanggar disiplin.
Disiplin Ringan
di potong 20% selama 1 Bulan Teguran Lisan
Teguran Tertulis di potong 30% selama 2 Bulan
di potong 40% selama 3 Bulan
Pernyataan Tdk Puas
Disiplin Sedang
dipotong 40% selama 6 Bulan
Penundaan KGB
Penundaan KP 1 tahun
dipotong 50% selama 8 Bulan
di potong 60% selama 10 Bulan
Turun Pangkat 1
tahun
Pemotongan Tunkin karena Hukdis
Disiplin Berat
dipotong 60% selama 12 Bulan Penurunan Pangkat selama 3 tahun
Pemindahan dalam rangka Penurunan
Jabatan dipotong 70% selama 12 Bulan
di potong 80% selama 3 Bulan
Pembebasan dari Jabatan
Pemotongan Tunkin karena Hukdis
TERIMA KASIH