pembinaan organisasi mitra pemerintah - … · kolektif untuk membangun ... negara indonesia adalah...

13
PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH Disampaikan Oleh : DR. Ir. SUHATMANSYAH IS, Msi Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Surabaya, 17 Maret 2009

Upload: vanminh

Post on 23-Apr-2018

236 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

PEMBINAAN ORGANISASI

MITRA PEMERINTAH

Disampaikan Oleh :

DR. Ir. SUHATMANSYAH IS, Msi

Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan KemasyarakatanDirektorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

Departemen Dalam Negeri

Surabaya, 17 Maret 2009

Page 2: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

Kemerdekaan berserikat danberkumpul, mengeluarkan pikirandengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan denganundang-undang.

Setiap orang berhak atas kebebasanberserikat, berkumpul, danmengeluarkan pendapat.

UUD NRI1945

Ps 28

Ps 28 E (3)

Setiap orang berhak untukmemajukan dirinya dalammemperjuangkan haknya secarakolektif untuk membangunmasyarakat, bangsa, dan negaranya.

Ps 28 C (2)

Page 3: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

33

KEBEBASAN BERSERIKAT DANKEBEBASAN BERSERIKAT DANBERKUMPULBERKUMPUL

Pasal 28 UUD 1945

UU 25/1992

Perkoperasian

UU 1/ 1995

Perseroan Terbatas

UU 16/ 2001

Yayasan

UU 2/2008

Partai Politik

UU 8/1985

Ormas

Page 4: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

44

BENTUK DAN KEDAULATANBENTUK DAN KEDAULATAN

NegaraIndonesia

adalah negarahukum

(Pasal 1 Ayat 3)

Kedaulatanberada di tangan

rakyat dandilaksanakanmenurut UUD1945 (Pasal 1

Ayat 2)

Negara Indonesia ialahNegara Kesatuan, yang

berbentuk Republik

(Pasal 1 Ayat 1)

Page 5: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

Perubahan paradigma pada era reformasi:dari elit political base ke community/society base

sentralistik desentralistik

pengendalian kemitraan & pemberdayaan

otoritarianis demokratis

Terdapat tuntutan untuk penerapan prinsip-prinsipakuntabilitas, partisipasi dan transparansi dalam pengelolaannegara, sektor swasta dan masyarakat.

Peran Ormas sebagai “social capital” dalam pengembanganmasyarakat warga (civil society).

DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL - POLITIK

Page 6: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

Ormas merupakan pilar demokrasi dalam mewujudkanmasyarakat madani (“pilar ketiga” civil society) yang kuat.

Ada ruang dimana Negara “kurang berdaya” dalam mengurusmasyarakat warga.

Proses Globalisasi mengembangkan “global civic sector”.

Kedaulatan Negara terganggu, baik dari segi ekonomi, politikdan wilayah.

DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL - POLITIK.............. (lanjutan)

Page 7: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

PILAR DEMOKRASI

PancasilaUUD 45

BHINEKANKRI

Pemerintah

Masyarakat

(ormas)swasta

Page 8: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

88

Partisipasi politik masyarakat sangat meningkat dan menyebar.

KONDISI AKTUAL

Hubungan Ormas/LSM dengan pihak LN berkembang secara intensif.

Keterkaitan Ormas/LSM dengan Parpol sangat intensif.

Mobilisasi massa (demo, protes) sangat intens dan beragam.

Jumlah Ormas/LSM meningkat pesat (sektor, cakupan kerja danaktor).

Penyalah-gunaan (abuse) dan Penyimpangan (misuse) Ormas/ LSMcenderung meningkat baik secara internal maupun eksternal(praktek pencucian uang, terorisme dan gerakan separatisme).

Perangkat regulasi (UU 8/85) tidak lagi memadai untukmengakomodasi seluruh dinamika perkembangan Ormas/LSM.

Regulasi tidak semata-mata lagi dilakukan oleh pemerintah tetapibersama-sama dengan ormas

Page 9: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

KEWAJIBANORMAS

MENJAGA,MEMELIHARA, DAN

MEMPERTAHANKANKEUTUHAN NKRI

MENJAGA DANMEMELIHARA

KETERTIBAN UMUMSERTA KEPENTINGANMASYARAKAT LUAS

MENYAMPAIKANLAPORAN KEGIATAN &

KEUANGAN KEPADAPUBLIK SECARA

BERKALA

MELAPORKANKERJASAMA

INTERNASIONAL

MENJAGA DANMEMELIHARA PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLAORGANISASI YG BAIK

(TRANSPARAN &AKUNTABEL)

Page 10: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

PERAN KUNCIPEMERINTAH(Selaku Regulator)

MONITORING(Kelembagaan & Kegiatan)

PENGAWASAN(Misuse – Abuse)

PEMBERDAYAAN(Capacity Building)

Page 11: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

Ormas/LSM adalah bagian dari “socialpolitical governance” (tata kelola sosialpolitik) dari, oleh dan untuk masyarakatguna memantapkan masyarakat madani(civil society).

Pemberdayaan Ormas/LSM sebagai socialcapital bagi pembangunan (civicengagement, kelembagaan masyarakat,service delivery).

Hubungan yang demokratis antara negaradan masyarakat dapat tumbuh lewatperkembangan Ormas/LSM yang sehat dankredibel.

Perlu ada keseimbangan antara kebebasanindividu dengan kebutuhan perlindungankepentingan publik.

Regulasi tidak semata-mata lagi dilakukanoleh pemerintah, tetapi bersama-samadengan ormas/LSM.

VISIPENGUATANORMAS/LSM

Page 12: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan

KOMISIORMAS

1. Pendaftaran/registrasi;2. Monitoring dan evaluasi;3. Fasilitasi kerjasama

ormas;4. Litbang;5. Mengelola data base6. Menyusun pedoman

peningkatan kapasitasdan pengembanganormas;

7. Meningkatkan kapasitasdan pengembanganormas.

TUGAS

Page 13: PEMBINAAN ORGANISASI MITRA PEMERINTAH - … · kolektif untuk membangun ... Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1Ayat3) ... Menyusun pedoman peningkatan kapasitas dan pengembangan