1 Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATANDAN KESEHATAN KERJA

DALAM KONSTELASI KESELAMATAN MIGAS

Oleh :Luluk Sumiarso

Direktur Jenderal Migas

Disampaikan pada :Lokakarya Sehari Tentang Pengembangan

Koordinasi Nasional Keselamatan danKesehatan Kerja (K3)

di Indonesia

Jakarta, 10 Agustus 2006

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

LINGKUPPENANGANAN KESELAMATAN

PADA KEGIATAN USAHA MIGAS

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Aman Bagi Pekerja

KESELAMATAN UMUM Aman Bagi Masyarakatdan Umum

KESELAMATAN INSTALASI/PERALATAN HandalInstalasi/Peralatan

KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP Ramah Lingkungan

KESELAMATAN MIGAS

2 Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

UU Migas vs UU Keselamatan KerjaDepnakertrans

Ialah aturan keselamatan kerja secara umum dalamsegala tempat kerja yang berada di dalam wilayahkekuasaan hukum RI termasuk di dalamnya usahapertambangan minyak dan gas bumi

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Dep. ESDM

BU/BUT menjaminstandar, mutu, kaidahketeknikan yang baik, keselamatan dankesehatan kerja sertapengelolaan lingkunganhidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}

UU No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi

PP No. 11 Tahun 1979tentang KeselamatanKerja pada Pemurniandan Pengolahan Minyakdan Gas Bumi

PP No. 17 Tahun 1974tentang PengawasanPelaksanaan Eksplorasidan Eksploitasi Migas diDaerah Lepas Pantai

Menteri Pertambangan melakukan pengawasan ataskeselamatan kerja dalam bidang pertambangan danberpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1970 (Ps. 2).

PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturandan Pengawasan Keselamatan Kerja di BidangPertambangan

UU

PP

Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiNo. 06P/0746/M.PE/1991 tentang PemeriksaanKeselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan danTeknik yang Dipergunakan dalam PertambanganMigas dan Pengusahaan Sumberdaya PanasBumi

Peraturan Menteri PertambanganNo. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang KewajibanMemiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untukPlatform Migas di Daerah Lepas Pantai

Domain

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas(Regulator Kaidah Keteknikan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Migas)

KEBIJAKAN DAN REGULASIINDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

(Sesuai UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas)

MENTERI ESDM(Pembuat Kebijakan Bidang Migas)

Menteri ESDMcq. Direktorat Jenderal Migas

(Regulator UsahaHulu dan Hilir Migas * )

Badan PengaturBBM dan Gas Melalui Pipa

*) Kecuali Regulasi Usaha BBM dan Gas Melalui Pipa, yang dilaksanakan oleh Badan PengaturKKS : Kontrak Kerja Sama

BPMIGASPengendaliandanPengawasanataspelaksanaanKKS

KKS

3 Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAUU NO. 22 TAHUN 2001 VS UU NO. 1 TAHUN 1970

B. Peraturan Pemerintah1. Peraturan Uap tahun 1930

B. Peraturan Pemerintah1. PR 1930 No. 341 tentang Peraturan Kepolisian

Pertambangan2. PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan

Keselamatan Kerja diBidang Pertambangan3. PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan

Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai 4. PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada

Pemurnian dan Pengolahan Migas

A. PembinaanPembinaan keselamatan kerja dilaksanakan oleh pengurusperusahaan yang meliputi kewajiban :1. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang

berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaandan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolonganpertama pada kecelakaan.

2. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yangdijalankannya.

B. PengawasanPengawasan keselamatan kerja dilakukan oleh Direktur, parapegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja terhadap ditaatinyaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

A. PembinaanPembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada KegiatanUsaha Migas dilaksanakan oleh DESDM c.q. Ditjen Migas,meliputi :1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, antara lain:

a. Perizinanb. Peningkatan kualitas SDM (Bimbingan Teknis dan

Kompetensi Tenaga Teknik Khusus)2. Penyusunan kebijakan (untuk ditetapkan menjadi peraturan

perundang-undangan / regulasi)

B. Pengawasan Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan usaha migas dilaksanakan oleh DESDM c.q. Ditjen Migas terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU Nomor 1 Tahun 1970Tentang Keselamatan Kerja

UU Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PADA KEGIATAN USAHA MIGAS(Ref : UU No. 22 Tahun 2001)

BU : Badan UsahaBUT : Bentuk Usaha Tetap

INTERNALEKSTERNAL

Operasional(rutin / day by day)

Terhadap ditaatinyaketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku (berkala daninsidentil)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, antara lain: Perizinan Peningkatan Kualitas SDM (Bimbingan

Teknis dan Kompetensi Tenaga TeknikKhusus)

Penyusunan/PenetapanKebijakan/Peraturan Perundang-undangan

1

2

BU / BUTDESDM c.q. DITJEN MIGASDESDM c.q. DITJEN MIGAS

PENGAWASANPEMBINAAN

4 Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN K3LPADA KEGIATAN USAHA MIGAS

PERAN MIGAS

SUMBER ENERGI DALAM NEGERI BAHAN BAKU INDUSTRI NASIONAL PENERIMAAN NEGARA/DEVISA

KARAKTERISTIK OPERASIMIGAS

BERPOTENSI TERHADAPTERJADINYA KECELAKAAN KERJA DAN LINGKUNGAN (KRITIKAL)

KEGIATAN USAHA MIGASHARUS EFISIEN DAN EFEKTIF

KEGIATAN OPERASI MIGAS HARUS HANDAL, AMAN

DAN RAMAH LINGKUNGAN

PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN

PEMBANGUNANNASIONAL

Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06

!"## $

%#

!

#

"# $

Koordinasi

Melimpahkan kepada

Menunjuk

Membantu

!##

Mengesahkan

Menunjuk / mengangkat

Mengesahkan

'('

()&*

Menunjuk

Menunjuk

Pengawasan secaraberkala atauinsidentil(Pengawasaneksternal)

5 Ditjen Migas 2006

Status : 10/08/06