Nomor 1153/I/VI/2021 � Juni 2021

B u l e t i n

B U L E T I N

4Pancasila Harus Diimplementasikan,Bukan Sekadar Hafalan

Berikan Perlindungan Optimal pada PMI

3

Pemenuhan Alutsista HarusSesuai Kebutuhan dan

Geopolitik Nasional

Puan berharap Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau (Seskoal), sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut, melaksanakan peran strategis dalam mempersiapkan think

tank dan center of excellence on

naval and maritime science. Adapun beberapa isu nasional

yang menurut Puan perlu menjadi fokus dan atensi Seskoal sebagai lembaga think tank dalam bidang pertahanan matra laut, di antaranya adalah: agenda Indonesia sebagai poros maritim dunia; pengamanan wilayah batas maritim dengan 10 negara tetangga yang masih belum tuntas; maritime security; serta Minimum Essential Force (MEF) pertahanan negara aspek matra laut yang akan berakhir pada tahun 2024.

ann/es

K etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan bahwa parlemen mendukung dan mendorong

terpenuhinya kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Namun, pemenuhan kebutuhan alutsista itu harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional. 

“DPR RI mendukung dan mendorong kebutuhan alutsista untuk Republik Indonesia harus sesuai karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi,” kata Puan saat memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Rabu (2/6). 

Puan menyampaikan hal itu sekaligus untuk menanggapi rancangan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam). Rancangan itu menuai perhatian luas karena nilai kebutuhannya mencapai Rp1.788 triliun.

Rancangan Alpalhankam itu akan dibicarakan DPR RI melalui Komisi I DPR RI. Dia menilai kebutuhan alutsista TNI harus diperbarui dan dimodernisasi dengan  merujuk pada rencana strategis Minimum Essential

Force (MEF) yang akan berakhir pada 2024. “Akan kami bicarakan melalui Komisi I, apa sih yang dibutuhkan oleh TNI? Tidak bisa lagi pengadaan alutsista tidak sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah negara,” ujar Puan. 

Politisi dari PDI-Perjuangan ini menegaskan, pemenuhan kebutuhan alutsista harus disesuaikan degan kebutuhan dan karakteristik negara. “Harus sesuai karakteristik, potensi ancaman, dan geopolitik,” sambungnya. Menurut Puan, pascaperistiwa KRI Nanggala, pihaknya meminta pembelian alutsista bukan dari barang bekas.  

Selain itu, Puan menyampaikan bahwa membangun pertahanan negara membutuhkan cara pandang geopolitik yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan. Sehingga kebijakan strategis pertahanan negara juga diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia. 

“Maka pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut, sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim, adalah suatu  kebutuhan dalam pembangunan pertahanan Negara,” ungkap Puan. 

Dia menegaskan, DPR RI mendukung upaya membangun kekuatan TNI untuk melaksanakan pertahanan negara. Menurut Puan, salah satu upaya negara untuk memenuhi ketersediaan peralatan pertahanan adalah dengan memperkuat Industri Pertahanan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.  

“Kekuatan pertahanan negara juga sangat membutuhkan sumber daya manusia, prajurit TNI, yang tidak hanya andal tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi,” ungkap legislator daerah pemilihan Jawa Tengah V itu. 

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA Pemenuhan Alutsista

Harus Sesuai Kebutuhan dan Geopolitik Nasional

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat memberikan sambutan di Seskoal, Jakarta. Foto: Eno/nvl

2 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

PENGAWAS UMUMPimpinan DPR RI

KETUA PENGARAHIr. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAHDra. Damayanti , M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSIDrs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSISugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTURErman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTOM. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSIGuntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSIRizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno,

S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu

Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho

Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum AlaydrusFOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,

Geraldi Opie, Hasri MentariANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom,

M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFISTiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,

Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa PratamaADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur’aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITANPIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFISDito Sugito

PHOTOGRAFER ARTFriederick MunchenIT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.KomPENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSIEko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASISiti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna,

Handhal Dwi Akbar, Nabila KhairunnisaADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASIArif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

W akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku)

Sufmi Dasco Ahmad menilai Pancasila bukan sekadar jargon kata-kata dan hafalan semata. Namun, amalan yang harus diimplementasikan secara konsisten di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Pancasila tidak cukup hanya diperingati hari lahirnya dan jangan hanya dihafalkan, tetapi harus benar-benar dijalankan ajarannya. Jangan sampai mulut bicara Pancasila tetapi tindakan kerap menabrak nilai-nilai Pancasila,” kata Dasco dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Selasa (1/6). 

Dasco mengatakan apabila seluruh masyarakat dapat menghayati dan menjalani nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang kuat, berdaulat, adil dan makmur. Namun, apabila nilai-nilai Pancasila semakin diabaikan dalam kehidupan, maka dikhawatirkan bangsa Indonesia akan menghadapi kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan terancam menjadi negara yang gagal. 

Karena itu Dasco mengajak seluruh masyarakat agar senantiasa menjunjung tinggi ajaran yang berketuhanan sebagaimana ajaran sila pertama, bertindak adil sejak dalam pikiran. “Dan memiliki adab yang baik seperti ajaran sila kedua, serta menjunjung tinggi

semangat persatuan dan persaudaraan sebagaimana yang tercantum di sila ketiga,” ujar politisi Partai Gerindra itu. 

Ia menilai masyarakat juga harus terbiasa menghadapi perbedaan dan saling menghormati satu sama lain. Dasco juga menekankan untuk kedepankan musyawarah dalam memecahkan suatu persoalan sebagaimana ajaran sila keempat Pancasila. Selain itu, Dasco mengajak masyarakat dapat saling membantu dan menguatkan di era pandemi yang sudah melanda Indonesia lebih dari satu tahun.

 “Saya yakin dengan semangat gotong royong, Indonesia akan menjadi negara yang berhasil mengatasi wabah Covid-19. Yang kuat bantu yang lemah, dan yang lemah jangan pernah menyerah maka keadilan sosial akan tercipta, sebagaimana mandat dari sila kelima Pancasila,” tutur legislator daerah pemilihan Banten III itu. sf

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dok/nvl

Pancasila Harus Diimplementasikan, Bukan Sekadar Hafalan

3Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

D alam dua bulan ini, Juni-Juli, sebanyak 7.300 Pekerja Migran Indonesia (PMI) direncanakan akan pulang

ke Tanah Air. Mereka rata-rata adalah PMI yang masa habis kontraknya. Terkait hal itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif agar para pekerja migran tersebut mendapat

perlindungan secara optimal.Hal tersebut disampaikan Wakil

Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya, yang di terima Parlementaria, Rabu, (2/6). Menurutnya, pemerintah perlu melakukan koordinasi yang matang terhadap rencana kepulangan PMI tersebut. 

“7.300 itu jumlah yang sangat banyak. Apapun kondisi mereka, mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa. Berikan perlindungan optimal

kepada para PMI,” tegas Gus Ami, sapaan akrab Muhaimin Iskandar. Baginya, kolaborasi seluruh stake

holder mutlak diperlukan agar penanganan PMI bisa optimal, terutama bagi kelompok rentan, yakni orang tua, perempuan, anak-anak, termasuk mereka yang sakit. 

Berikan Perlindungan

Optimal pada PMI

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

“Saya kira rencana kepulangan 7.300 PMI harus diantisipasi dengan baik. Seluruh anggaran, SDM, ketersediaan APD terkait prokes, pembiayaan bagi mereka yang sakit, harus dikonsolidasikan dan dikordinasikan antar seluruh stakeholder,” imbuh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Lebih lanjut Gus Ami menekankan, yang terpenting dalam menghadapi rencana kepulangan PMI tersebut adalah melakukan koordinasi dengan otoritas Malaysia untuk memperoleh data lengkap PMI, kemudian yang tak kalah pentingnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal PMI. 

Ia pun menegaskan, langkah-langkah kerja konkret dalam memberikan perlindungan optimal terhadap PMI harus dilakukan, mulai dari soal protokol kesehatan yang harus ketat, pendampingan terhadap PMI, menyelesaikan pengaduan yang mereka sampaikan, serta pada ujungnya pemberdayaan pasca mereka sampai daerah tujuan. 

“Prinsipnya, semua langkah taktis dan strategis harus dilakukan untuk memberikan pelayanan optimal. Pendataan yang jelas kepada PMI, harus dikoordinasikan dengan dinas terkait, lakukan pemberdayaan melalui program Desa Migran Produktif, dan berikan bantuan pemberdayaan melalui program-program inkubasi bisnis," jelas Gus Ami lebih lanjut.

 Secara teknis, Gus Ami mengimbau guna mengantisipasi hal-hal negatif yang mungkin timbul, dengan jumlah PMI yang begitu banyak, maka penting untuk memecah titik-titik kepulangan debarkasi. Menurutnya tidak boleh terkonsentrasi di satu titik saja. Selain itu, penyediaan moda transportasi oleh pemerintah harus dilakukan, terutama untuk melakukan penjemputan langsung. 

“Selama ini misalnya hanya di Tanjung Pinang. Harus mulai dipecah. buka jalur-jalur kedatangan baru, baik laut maupun udara, untuk mencegah terjadinya penumpukan di jalur-jalur yang selama ini ada,” pungkas legislator dapil Jawa Timur VIII itu. er/es

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar Foto: Geraldi/nvl

4 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

DPR: Indonesia Mitra Penting Uni Eropa

menyampaikan apresiasi atas bantuan Uni Eropa ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk mengatasi pandemi Covid-19,” ujar Meutya saat menerima Courtesy Call delegasi Uni Eropa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6). 

Politisi F-Golkar ini mengapresiasi peran Uni Eropa sebagai kontributor utama untuk Vaksin Covid-19 COVAX dan berkontribusi lebih dari 2,2 miliar euro untuk inisiatif global yang memimpin upaya mengamankan akses yang adil ke vaksin Covid-19 yang aman dan efektif bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. 

“Kerja sama dan kemitraan dalam pengadaan vaksin di tengah pandemi Covid-19 merupakan keharusan bagi kedua belah pihak untuk memastikan semua penduduk menerima vaksinasi tanpa pengecualian,” katanya. Meutya pun meminta Uni Eropa memberikan akses yang adil bagi produk sawit Indonesia yang selama ini mendapat perlakuan diskriminasi di Uni Eropa. 

Kedua belah pihak menyepakati bahwa perundingan Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) harus dituntaskan demi meningkatkan peluang kerja sama ekonomi dan perdagangan. IE-CEPA ini adalah kerangka kerja sama yang diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi peningkatan kerja sama bilateral kedua belah pihak. 

Berkaitan dengan produk sawit domestik, Josep Borell membantah anggapan bahwa Uni Eropa melarang produk sawit Indonesia. Menurutnya, perlu ada dialog komprehensif yang melibatkan bukti ilmiah bahwa kepentingan ekonomi Indonesia sejalan dengan prinsip ramah lingkungan yang dianut Uni Eropa. ann/sf

andalan Indonesia, seperti batu bara dan minyak sawit. 

Meutya menyambut baik prinsip-prinsip kebijakan Uni Eropa, di antaranya security, prosperity, dan sustainability. “Kami juga

K etua Komisi I DPR RI Meutya Hafid membahas hubungan Indonesia–Uni Eropa yang telah terjalin selama

lebih dari tiga puluh tahun, utamanya kerja sama dalam bidang ekonomi dengan delegasi Uni Eropa dipimpin YM Josep Borrell, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan. Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Uni Eropa, khususnya sebagai pasar potensial dan sumber bahan baku. 

Di sisi lain, Indonesia memiliki kepentingan terhadap pasar dan investasi dari Uni Eropa. Secara umum, neraca perdagangan Indonesia tahun 2020 mengalami surplus 21,74 miliar dollar AS didukung oleh total nilai ekspor 163,31 miliar dollar AS dan total nilai impor 141,57 miliar dollar AS. Hal ini dikarenakan faktor kinerja ekspor didukung kenaikan permintaan dan harga sejumlah komoditas

KOM

ISI I

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN DALAM PENGADAAN VAKSIN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MERUPAKAN KEHARUSAN BAGI KEDUA BELAH PIHAK UNTUK MEMASTIKAN SEMUA PENDUDUK MENERIMA VAKSINASI TANPA PENGECUALIAN

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat menerima kunjungan delegasi Uni Eropa. Foto: Mentari/nvl

5Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

Negara Republik Indonesia 1945.“Saya juga minta pada teman-

teman para Sekjen, paham mengenai siklus pembahasan keungan. Jangan dikatakan di sini sudah selesai, di sini lah pembahasannya, usulan bapak-bapak kami akan di bahas dan di analisa, dan kami akan berikan masukan kalau belum sempurna,” ujar politisi Fraksi PDI- Perjuangan ini.

 Arteria pun mengungkapkan, bahwa Komisi III bertanggungjawab pada  postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. ia pun ingin memastikan pada periode ini dan tahun ini saatnya memastikan APBN yang berkualitas, akuntabel yang merupakan cerminan aspirasi rakyat. 

“Saat ini ruang permainan bagaimana bisa mengedepankan program yang pro rakyat, di bidang komisi masing-masing. Secara konstitusional, secara undang-undang, pembahasan anggaran ada di komisi. Setelahnya Banggar melakukan singkronisasi. itu bunyi undang-undangnya. Pembahasan alokasi anggaran diputuskan di komisi,” jelas legislator dapil Jawa Timur VI itu. eko/es

A nggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menegaskankan, Komisi III DPR RI bertanggungjawab

penuh pada hak anggaran para mitra kerja di Komisi III. Dia menegaskan fungsi anggaran yang ada di DPR merupakan hak konstitusional lembaga legislatif tersebut yang dijamin undang-undang. Hal ini diungkapkan Arteria saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Sekretaris Mahkamah Agung, Sekjen Komisi Yudisial, Sekjen Mahkamah Konstitusi membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2022. 

“Kami wajib menjalankan fungsi budgenting ini secara beradab. Anggaran pemerintah ditopang dengan pajak dari rakyat. Kami ingin membangun nasionalisme bapak-bapak semua agar pada saat mengeluarkan angka anggaran punya kesadaran," tandas Arteria saat menyampaikan pendapat di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).

 Ia memaparkan, fungsi anggaran merupakan hak konstitusional DPR. Fungsi ini

adalah kewenangan absolut dan kedaulatan lembaga legislatif yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar

KOM

ISI I

II •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KYAT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA Komisi III

Bertanggung Jawab Penuh pada Hak Anggaran Mitra Kerja

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Foto: Runi/nvl

6 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

“Bagaimana agar pengambil kebijakan ini bisa memalingkan mata anak muda ke sektor ini,” ujar Yessy saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementan RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6). Hal tersebut berkaitan dengan target dari Kementan yang berupaya mendorong banyak petani di Indonesia untuk melek teknologi.

A nggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk dapat

menggodok program-program yang mampu menguatkan sektor pertanian di desa. Selain itu ia mengimbau agar Kementan dapat meningkatkan daya tarik sektor pertanian bagi generasi muda Indonesia, 

Ia berharap Kementan dapat berperan dalam menguatkan kesadaran generasi muda dengan menekankan semangat pertanian serta keberadaan desa sebagai leading sector tersebut. "Diharapkan generasi muda bisa mengadopsi ini. Sebab mereka merupakan kekuatan utama (sektor pertanian) di masa depan," terang politisi Fraksi Partai NasDem itu. 

Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania. Foto: Arief/nvl

Pertanian Harus Menjadi Magnet Lapangan Pekerjaan

Bagi Generasi Muda

KOM

ISI I

V •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KYAT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

Dengan demikian, keberadaan penyuluh pertanian sangatlah penting untuk memuluskan target-target tersebut. Politisi dapil Kalimantan Barat II itu menyadari peran penyuluh akan mampu melahirkan petani yang modern dan adaptif, sehingga meningkatkan daya tarik generasi muda. 

Adapun dalam rapat tersebut, Yessy juga mengingatkan jajaran Eselon I Kementan agar realisasi berbagai program harus dapat dilaksanakan dengan baik.

Walau anggaran terbatas karena harus refocusing di tengah pandemi Covid-19, lembaga itu harus mampu melaksanakan programnya dengan lebih teliti, hati-hati dan implementatif di lapangan.  ah/sf

DIHARAPKAN GENERASI MUDA BISA MENGADOPSI INI. SEBAB MEREKA MERUPAKAN KEKUATAN UTAMA (SEKTOR PERTANIAN) DI MASA DEPAN

7Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

K omisi V DPR RI menegaskan akan memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian PUPR di tahun

2022 untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI. Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6). 

“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan alokasi pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L  RAPBN tahun 2022 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam UU MD3,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

 Diketahui, berdasarkan laporan dari Menteri PUPR, pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2022 Kementerian PUPR berjumlah Rp100,46 triliun. Pagu anggaran tersebut sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas per tanggal 29 April 2021. Meskipun demikian, pagu anggaran tersebut lebih kecil dari yang diusulkan sebelumnya, sebesar Rp176 triliun, sebagai dampak dari refocusing anggaran karena pandemi Covid-19.  

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menambahkan,

perjuangan kenaikan anggaran ini adalah untuk peningkatan infrastruktur, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Contohnya (pembangunan, red) jalan. Jalan yang eksisting saja butuh dana, yang sudah rusak dibetulkan, apalagi banyak pembangunan yang baru lagi. Jadi sangat sepakat Komisi V rekomendasikan anggaran ini bisa dinaikkan,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.  

Bahkan, menurutnya, banyak kepala daerah yang mengadu kepadanya terkait banyaknya jalan yang dibangun

di lahan bekas transmigrasi namun belum memiliki status, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dampaknya, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak dapat mengurusnya karena ketiadaan status hukum tersebut.  “Jadi, mohon nanti di UU Jalan yang akan kita bahas, ini menjadi prioritas, yaitu jalan non-status karena banyak sekali yang terbengkalai. Itu kebayang lagi anggarannya pasti butuh banyak banget,” ujar Novita.  rdn/sf

KOM

ISI V

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA Komisi V Perjuangkan Kenaikan Anggaran

Kementerian PUPR Tahun 2022

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto: Arief/nvl

8 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. Foto: Oji/nvl

Awalnya, perubahan organisasi ini diharapkan dapat menjadi lokomotif sekaligus koordinator kebijakan jasa industri, khususnya dalam membina dan menggerakkan industri. Namun,

A nggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta agar program-program Kementerian

Perindustrian tahun 2021 semakin disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini, banyak masyarakat yang belum mengetahui program kementerian tersebut. Oleh sebab itu, ia berharap ke depannya Kemenperin melakukan sinergi dengan Komisi VI DPR RI guna memudahkan sosialisasi kepada masyarakat.   

“Saya melihat (program Kemenperin, red) di sini, banyak sebenarnya yang bisa disinergikan dengan Komisi VI, banyak banget lebih dari IKM (Industri Kecil dan Menengah). Tapi tidak pernah selama ini disinergikan dengan kita. Bayangkan, ada sertifikasi, ada 9 SMK, ada 10 politeknik, ada 2 akademisi komunitas. Nggak satu pun dari program ini yang disinergikan dengan Komisi VI, Pak Menteri,” tanggap Evita dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (2/6).

 Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyayangkan pada setiap pertemuan bersama dengan Kemenperin belum memperlihatkan implementasi yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari implementasi sekaligus dampak dari pembentukan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).  Diketahui, BSKJI merupakan hasil dari reorganisasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). 

Komisi VI Minta Kemenperin Bangun Sinergi Program

Tahun 2021

KOM

ISI V

I • D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA

BAYANGKAN, ADA SERTIFIKASI, ADA 9 SMK, ADA 10 POLITEKNIK, ADA 2 AKADEMISI KOMUNITAS. NGGAK SATU PUN DARI PROGRAM INI YANG DISINERGIKAN DENGAN KOMISI VI, PAK MENTERI

hingga saat ini BSKJI dianggap belum memberikan dampak yang signifikan seperti yang dijanjikan oleh Kemenperin. 

“Badan baru yang namanya BSKJI. Sebenarnya, itu adalah reorganisasi BPPI ya kan? Anggaran badan ini sangat besar. Saya ingin tahu Pak, capaian besar apa yang sudah dicapai di tahun 2021 ini Pak? Sekarang sudah bulan Juni, nggak ada perubahan,” kritisi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu. 

Ke depannya, Evita berharap Kemenperin menginstruksikan kepada jajaran Direktorat Jenderal Kemenperin untuk mengimplementasikan setiap program yang telah dipaparkan dalam rapat kerja. Wakil rakyat dapil Jawa Tengah III itu tidak ingin janji yang telah diutarakan dalam rapat tidak disosialisasikan dengan baik dan tidak memiliki dampak yang signifikan. ts/sf

9Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

bagi agen atau loading order (LO), yakni masih dalam jumlah 360 tabung. Padahal sebelumnya masing-masing LO mendapat kuota 560 tabung. Bahkan ketika kuota elpiji nasional meningkatpun, kuota elpiji yang diperoleh masing-masing LO tetap dengan jumlah 360 tabung. 

“Jangan sampai teman-teman agen (LO) yang sudah berinvestasi ini tetap mendapat jatah kuota 360 tabung. Itu gak nutup bu, dengan apa yang sudah diinvestasikan. Oleh karenanya saya meminta agar ditetapkan kembali kuota elpiji untuk LO ke angka sebelumnya, 560 tabung,” tegas legislator dapil Kalbar I itu.   ayu/sf

A nggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengapresiasi

penambahan kuota LPG/elpiji 3 kilogram menjadi sebesar 7,5 juta metrik ton, dari sebelumnya hanya 7 juga metrik ton. Pasalnya, hal itu berdampak pada menurunnya harga elpiji di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. 

“Di delapan kabupaten Kalbar yang termasuk daerah pedalaman, harga elpiji 3 kg sekitar Rp40-50 ribuan. Dan itu satu kondisi yang tidak bisa kita salahkan siapapun. Namun akhirnya kondisi tersebut berubah dengan sendirinya, ketika terjadi penambahan kuota elpiji dari 7 juta metrik ton ke 7,5 juta metrik ton,” ujar Maman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan jajaran

direksi PT Pertamina, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). 

Pasalnya dengan penambahan kuota, membuat elpiji 3 kg itu mudah ditemui di Kalbar. Hingga kemudian ada istilah ‘banjir tabung’. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat harga elpiji 3 kg di Kalbar turun dengan sendirinya di angka Rp20-30 ribu per tabungnya. Dengan demikian menaikkan kuota tabung elpiji 3kg menjadi langkah tepat yang memberikan dampak tidak langsung terhadap menurunnya harga elpiji di Kalbar. 

Namun, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar ini, bertambahnya kuota elpiji tersebut tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kuota elpiji

KOM

ISI V

II •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KYAT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA Legislator Apresiasi

Penambahan Kuota Nasional LPG 3 kg dengan Catatan

Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman. Foto: Azka/nvl

DI DELAPAN KABUPATEN KALBAR YANG TERMASUK DAERAH PEDALAMAN, HARGA ELPIJI 3 KG SEKITAR RP40-50 RIBUAN. DAN ITU SATU KONDISI YANG TIDAK BISA KITA SALAHKAN SIAPAPUN.

10 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

KOM

ISI V

III •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KYAT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

tahun. Apalagi ditambah Covid, kemudian diperparah dengan tidak adanya haji tahun 2020, maka semakin lama lagi (waktu tunggu). Jadi intinya jangan di-PHP (pemberi harapan palsu). Kasihan masyarakat,” sebut Rudi.

 Lebih lanjut Rudi menyampaikan, Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan pengumuman mengenai kepastian negara-negara mana saja yang boleh dan tidak boleh berangkat, salah satunya Indonesia, disebutkan bahwa tidak ada kuota untuk negara ini. Sehingga dapat dipastikan bahwa Indonesia tidak mendapatkan jatah haji. 

“Kasih tahu aja Pak Menteri, bahwa haji tahun ini batal. Mau nunggu apalagi? Kasihan masyarakat, apalagi Pemerintah Arab Saudi juga sudah merilis pernyataan resmi bahwa haji tahun ini Indonesia tidak dapat jatah,” kritik legislator dapil Sumatera Utara III itu.  tn/sf

A nggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta pemerintah tidak main-main dalam

memutuskan kepastian keberangkatan haji tahun 2021. Ia menegaskan pemerintah harus segera menentukan apakah ibadah haji tahun ini dapat terlaksana, sehingga tidak membuat masyarakat semakin bingung. 

“Intinya jangan memberikan harapan palsu. Pemerintah harus segera memutuskan apakah haji tahun ini diselenggarakan atau tidak, banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai kepastiannya,” tegas Rudi

dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). 

Politisi Partai NasDem ini menuturkan, sebelum pandemi Covid-19 masyarakat yang menunggu haji sangat lama, bahkan hingga puluhan tahun belum berangkat juga menunaikan ibadah haji. Ditambah dengan masuknya Covid dan tidak adanya haji tahun 2020 membuat antrian ibadah ke tanah suci tersebut semakin lama. 

“Di masa sebelum Covid aja, masyarakat yang nunggu untuk haji itu lama sekali, bahkan hingga puluhan

Pemerintah Diminta Segera Putuskan Nasib Haji 2021

DI MASA SEBELUM COVID AJA, MASYARAKAT YANG NUNGGU UNTUK HAJI ITU LAMA SEKALI, BAHKAN HINGGA PULUHAN TAHUN. APALAGI DITAMBAH COVID, KEMUDIAN DIPERPARAH DENGAN TIDAK ADANYA HAJI TAHUN 2020, MAKA SEMAKIN LAMA LAGI (WAKTU TUNGGU).

Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun. Foto: Jaka/nvl

11Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

KOM

ISI I

X •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KYAT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

P rovinsi Sulawesi Utara telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai pintu transit Tenaga Kerja Asing (TKA)

yang akan bekerja di Morowali dan Maluku Utara. Sebanyak 7000 TKA yang bisa transit dan masuk melalui Sulut, dimana dari jumlah tersebut, beberapa orang TKA tinggal dan bekerja di daerah Nyiur Melambai. 

Kedatangan para TKA tersebut dikhawatirkan akan menularkan  Covid-19 kepada masyarakat setempat. Tenaga kerja asing

juga akan berdampak terhadap kesejahteraan tenaga kerja lokal karena jika dibiarkan terus-menerus akan berakibat fatal. 

“Kedatangan TKA ini harus kita konfirmasi dan klarifikasi, terutama bagaimana upaya Pemda dalam penanganan Covid-19 terhadap TKA tersebut kemudian mengenai kesejahteraan tenaga kerja lokal juga menjadi fokus kami,” Kata Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtunewe di Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, Jumat (28/5). 

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengatakan, kebijakan masuknya TKA perlu dijadikan perhatian penting. Pemda diharapkan lebih cermat dan bijak untuk menjaga keseimbangan tenaga kerja lokal dan asing. 

“Informasinya TKA yang masuk itu kan dalam jumlah yang banyak ini harus dijadikan perhatian jangan sampai nanti pekerja lokal atau daerah malah tergerus dengan kehadiran TKA ini, intinya Pemerintah daerah harus lebih cermat dan bijak jangan sampai kecolongan” sebut Felly. tn/es

Komisi IX Minta Pemda Sulut Lebih Cermat dalam

Menerima TKA

12 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtunewe foto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Foto: Taufan/nvl

K omisi IX DPR RI menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di

Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, dengan hadir langsung ke Morowali, ia berharap bisa memecahkan solusi terbaik terkait TKA antara legislatif dan eksekutif. Melki memastikan Komisi IX DPR RI  akan menindaklanjuti kasus TKA di Morowali ini. 

“Dalam rapat dengar pendapat kita kali ini, kita juga mengkritisi agar

yang sudah kita perjuangkan ini dapat diartikan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat banyak, sehingga kualifikasi (untuk TKA) ini bagus sekali untuk kita bisa cari solusi bersama, serta bisa kita tarik keputusan bersama,” pungkas Melki saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Bupati Morowali, di Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (28/5). 

Melki menyampaikan, diperlukan kualifikasi yang ketat oleh pemerintah

saat mendatangkan TKA ke Indonesia. Kehadiran TKA memberikan tekanan yang kuat bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, Melki menekankan agar masyarakat juga diberikan sosialisasi terkait bentuk kualifikasi dan ketentuan TKA yang masuk ke Indonesia. 

“Kehadiran TKA memang diperlukan beberapa kualifikasi yang kuat, supaya bisa bekerja secara legal di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu berikan sosialiasi kepada masyarakat, memang prioritas tetap tenaga kerja lokal, namun hal ini baik dilakukan, sehingga tidak terjadi salah persepsi saat proses kualifikasi tenaga kerja dilakukan,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar ini.  

Melki berharap agar penanganan TKA di Indonesia, harus diperketat dengan regulasi yang tepat. “Kita terus mengungkapkan agar penanganan ketenagakerjaan di tanah air, khususnya isu TKA ini, terus mengikuti regulasi dan semakin sempurna pola yang diberlakukan, sehingga kita berharap cara ini bisa menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh dan tercipta lapangan kerja yang baik,” tutup Melki. dip/sf

Komisi IX Pantau Kepatuhan Regulasi TKA di Morowali

KEHADIRAN TKA MEMANG DIPERLUKAN BEBERAPA KUALIFIKASI YANG KUAT, SUPAYA BISA BEKERJA SECARA LEGAL DI INDONESIA. SELAIN ITU, PEMERINTAH JUGA PERLU BERIKAN SOSIALIASI KEPADA MASYARAKAT

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto: Dipa/nvl

13Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

KOM

ISI I

X •

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KYAT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

A nggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan

(Kemenkes) sebagai regulator, tegas dalam menyikapi temuan penggunaan antigen daur ulang oleh oknum eks pegawai Kimia Farma Diagnostik (KFD) di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, April 2021 lalu. 

“Harus ada ketegasan dari Kemenkes, karena biar bagaimanapun

Kemenkes adalah regulator, dan ini bukan masalah kecil,” tegas Intan saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI yang menggali informasi penyalahgunaan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera

Utara, Jumat (28/5).Politisi Fraksi Partai

Amanat Nasional (F-PAN) ini melanjutkan,

penggunaan kembali alat swab antigen meskipun sudah

Pemerintah Harus Tegas Sikapi Antigen Daur Ulang di

Kualanamu

didaur ulang sangat berbahaya, karena terdapat banyak bakteri, virus, dan sumber penyakit lainnya pada alat itu. 

“Setelah nanti ada investigasi dari polisi, apa ganti rugi buat korban? Jangan enak begitu saja, karena korban ini bisa terpapar bakteri, terpapar virus, bukan hanya hasilnya yang positif, namun juga (potensi) berbagai penyakit,” tegas Intan. 

Menurutnya, temuan yang ada di Bandara Kualanamu ini runtutannya panjang dan bukan sekadar permasalahan konsumen saja. Jika ini hanya masalah konsumen, ancaman 2 tahun dengan denda sebesar Rp5 miliar itu masih terbilang kecil. 

“Ini adalah kejahatan pidana besar, karena dilakukan dengan sengaja. Mencuci (alat swab) dan sebagainya, cara membuka tidak sembarangan, sehingga 9alat swab) bisa dipakai lagi dan terlihat seakan-akan baru,” urai politisi dapil Jawa Barat VI itu. es

INI ADALAH KEJAHATAN PIDANA BESAR, KARENA DILAKUKAN DENGAN SENGAJA. MENCUCI DAN SEBAGAINYA, CARA MEMBUKA TIDAK SEMBARANGAN, SEHINGGA BISA DIPAKAI LAGI DAN TERLIHAT SEAKAN-AKAN BARU.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi. Foto: Erman/nvl

14 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

A nggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengingatkan agar program

vaksinasi untuk para guru dan tenaga kependidikan perlu diawasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pasalnya, di kota-kota besar dan daerah zona merah vaksinasi untuk guru masih sangat terbatas. 

“Guru dan tenaga kependidikan sudah divaksinasi, namun belum merata. Sayangnya, di daerah-daerah zona merah justru vaksinasi sangat terbatas. Jakarta malah sudah 80 persen. Kota-kota besar lainnya minta perhatian Mas Menteri,” kata Sofyan saat mengikuti rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). 

Sofyan mengkhawatirkan alokasi vaksin untuk guru dan tenaga pendidik di daerah diselewengkan ke tempat lain atau bahkan diperjualbelikan. Di sinilah pentingnya pengawasan Kemendikbudristek. “Kami khawatir ada penyelewengan vaksin di daerah. Mengapa vaksinasi guru dan tenaga kependidikan begitu lambat. Ini butuh pemantauan. Kami ingin vaksinasi tidak hanya ditujukan bagi guru dan tenaga kependidikan, tapi juga bagi keluarganya. Ini harus diperjuangan oleh Mas Menteri,” harap Sofyan lebih lanjut. 

Sementara itu, pada bagian lain, politisi PDI-Perjuangan tersebut, menyerukan agar Kemendikbudristek berani menyampaikan pembukaan pembelajaran tatap muka secara luas. Faktanya, tidak ada laporan penularan Covid-19 saat tatap muka dibuka secara terbatas di sekolah-sekolah. Kalau pun ada kasus penularan, itu jumlahnya sangat kecil. “Kalau cuma sedikit yang tertular bisa diinformasikan kepada sekolah-sekolah lainnya agar berani tatap muka,” imbuh legislator dapil Sumatera Utara I itu. mh/sf

Sofyan Tan: Vaksinasi Untuk Guru Perlu Diawasi

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan. Foto: Azka/nvl

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SUDAH DIVAKSINASI, NAMUN BELUM MERATA. SAYANGNYA, DI DAERAH-DAERAH ZONA MERAH JUSTRU VAKSINASI SANGAT TERBATAS. JAKARTA MALAH SUDAH 80 PERSEN.

KOM

ISI X

• D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA

15Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

bertahan dan bangkit kembali di saat demand-nya mulai tumbuh. 

Sampai menunggu confidence wisatawan, lanjutnya, upaya dukungan kepada pemulihan ekonomi dan pariwisata harus terus didorong. “Salah satunya melalui akselerasi kebijakan OJK melalui relaksasi kredit dan restrukturisasi kredit untuk hotel, restoran, dan kafe (horeka), penjaminan kredit korporasi untuk sektor pariwisata oleh LPEI, penyaluran KUR dan UMKM non-KUR serta restrukturisasi kredit penempatan dana oleh perbankan, dan dukungan revitalisasi dan pembangunan melalui DAK Pariwisata

K etua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata

memberikan pengaruh terhadap perekonomian Bali. Mengingat, selama pandemi berlangsung banyak terjadi penutupan sementara hotel, restoran, industri pariwisata, kemudian terjadi juga pengurangan karyawan, cuti tidak dibayar (unpaid leave) atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kesulitan likuiditas seperti gagal bayar kredit investasi dan modal kerja, serta penutupan usaha secara permanen. 

Hal tersebut disampaikan Dito kepada media di sela-sela memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Himbara, LPEI, Jamkrindo, Bali Tourism Hub, dan PHRI di Badung, Bali, Kamis (27/5). Pertemuan tersebut membahas kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dan dukungan pemulihan pariwisata di Bali. 

“Game changer. Selain program vaksinasi, yang perlu dilakukan adalah pembukaan kembali wisatawan lokal dan mancanegara untuk pemulihan sektor pariwisata dengan tetap menerapkan protokol Covid-19,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu. 

Dito melanjutkan, Komisi XI DPR RI akan all out untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sektor pariwisata baik di Provinsi Bali maupun pemulihan di provinsi lainnya yang terdampak terhadap sektor pariwisata.

Saat ini dukungan Komisi XI DPR RI bersama mitra kerja melalui kebijakan di sisi supply untuk mendukung dan memberikan ruang terhadap usaha hotel, restoran, dan kafe agar dapat

KOM

ISI X

I • D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA Komisi XI Dukung Pemulihan Pariwisata Bali

oleh Kemenkeu,” tambahnya. Dito mengajak untuk

mengedepankan kerja bersama, bahu membahu mendukung pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan pariwisata oleh seluruh mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Bali.

“Mendukung percepatan program vaksinasi, mendukung Bangga Berwisata Indonesia, termasuk Bangga Buatan Indonesia sebagai bagian untuk mendukung sektor usaha. Kita optimis perekonomian dan pariwisata Bali bangkit dengan tetap menekan angka penyebaran Covid-19,” pungkas Dito. afr/es

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto (tengah) di sela-sela memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan, OJK, Himbara, LPEI, Jamkrindo, Bali Tourism Hub, dan PHRI. Foto: Arief/nvl

16 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

Tim Kunspek Komisi XI DPR RI meninjau Sirkuit Mandalika di NTB. Foto: Hanum/nvl

17Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

S irkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu proyek yang mendapatkan Penyertaan

Modal Negara (PMN) dari pemerintah pada tahun 2020 dan 2021. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau langsung Sirkuit Mandalika guna melihat sejauh mana perkembangan dari pembangunan sirkuit yang akan digunakan untuk

gelaran balap MotoGP pada tahun 2022 tersebut. 

“Kita (Komisi XI DPR RI) mau tahu kesiapannya bagaimana, perkembangannya sudah sejauhmana. Dari informasi yang kita dapat, yaitu pada tahun 2022 sudah akan dipakai untuk gelaran ajang MotoGP,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat memimpin Tim Kunspek Komisi XI DPR RI usai

meninjau Sirkuit Mandalika di NTB, Jumat (28/5). Komisi XI DPR RI diterima oleh Managing Director The Mandalika beserta jajaran. 

Diketahui, presentase akumulatif pekerjaan pembangunan Sirkuit Mandalika saat ini telah mencapai 70 persen, dimana pengaspalan lapis pertama disebut sudah mencapai 4,3 kilometer. Setelah pengaspalan lapis pertama selesai, maka akan dilanjutkan pengaspalan lapisan kedua, kemudian disusul dengan pengaspalan lapisan terakhir atau surface SMA yang sudah sesuai dengan standar homologasi dari FIA (Federasi Otomotif Internasional). 

“Kalau misalnya pembangunan Sirkuit Mandalika ini bisa tuntas sesuai dengan target yaitu di bulan Maret 2022, tentu kita (Komisi XI DPR RI) akan selalu support,” tuturnya. Lebih lanjut, Amir memastikan tidak ada permasalahan pembiayaan dalam pembangunan Sirkuit Mandalika ini. Namun di samping itu, Amir menegaskan, Komisi XI DPR RI akan terus mendukung pembangunan Sirkuit Mandalika terlebih jika dalam pembangunan terdapat kendala maupun dibutuhkan beberapa solusi. 

“Sepanjang tidak ada masalah di pembiayaan, saya kira tinggal bagaimana progres pembangunan di lapangannya,” ujar Amir. Di samping perkembangan pembangunan, dalam kesempatan itu politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu juga menyoroti sektor pariwisata di NTB. Menurutnya, adanya perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika pada tahun 2022 mendatang, berpotensi untuk menarik wisatawan. 

“Kita berharap dengan selesainya Sirkuit Mandalika ini bisa menjadi salah satu model dalam rangka menarik wisatawan ke Indonesia. Setidaknya sekitar 200 ribu wisatawan luar negeri dapat mengunjungi Mandalika. Dimana hal ini tentu akan menggerakan perekonomian Indonesia melalui pariwisata,” harap legislator dapil Sulawesi Selatan I itu.  hnm/sf

Komisi XI Tinjau Progres Pembangunan Sirkuit Mandalika

KOM

ISI X

I • D

EWA

N P

ERW

AK

ILA

N R

AKY

AT R

EPU

BLI

K IN

DO

NES

IA

W akil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P mengatakan pengembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya dari sisi pemasaran dan akses keuangan. Menurutnya dari sisi pemasaran harus ada strategi khusus yang dilakukan dalam upaya pengembangan UMKM khususnya yang berorientasi ekspor, sehingga target

market dari berbagai produk UMKM dapat lebih luas. 

Dolfie menambahkan, guna mendukung pemasaran produk UMKM, akses pendanaan sangat dibutuhkan bagi para pelaku UMKM untuk lebih mengembangkan usahanya. Perlu adanya upaya, dukungan dan penguatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan LPEI dalam

membantu pelaku UMKM khususnya yang  berorientasi ekspor,” kata Dolfie saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Provinsi Bali, Kamis, (27/5). 

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, dalam kunjungan kerja ini, Komisi XI DPR RI ingin melihat dari dekat upaya, dukungan dan penguatan yang telah diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM di Bali, khususnya pelaku UMKM yang berorientasi ekspor. 

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mengatakan

banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi kopi berkualitas,

tak terkecuali di Bali. Namun menurut politisi Partai NasDem itu, Indonesia belum memiliki laboratorium kopi untuk menghasilkan kopi dengan kualitas tinggi, sehingga dapat diekspor. 

“Untuk itu kami mendorong Bank Indonesia mengembang-kan sektor UMKM kopi di Bali dengan membuat program Mall Kopi, hal ini diyakini mampu

menjadikan kopi sebagai identitas nasional dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” usul Willy. opi/sf

Komisi XI Pastikan Pembiayaan UMKM Ekspor Berjalan

GUNA MENDUKUNG PEMASARAN PRODUK UMKM, AKSES PENDANAAN SANGAT DIBUTUHKAN BAGI PARA PELAKU UMKM UNTUK LEBIH MENGEMBANGKAN USAHANYA. PERLU ADANYA UPAYA, DUKUNGAN DAN PENGUATAN YANG DILAKUKAN OLEH BANK INDONESIA DAN LPEI DALAM MEMBANTU PELAKU UMKM KHUSUSNYA YANG  BERORIENTASI EKSPOR.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. Foto: Geraldi/nvl

18 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

P erjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IE-CEPA) merupakan

salah satu prioritas dari kerja sama di antara kedua belah pihak saat ini. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan, setidaknya terdapat tiga bidang kerja sama yang dapat dilakukan yakni pada bidang prosperity

(kesejahteraan), security (keamananan), sustainability (berkelanjutan). 

“Terkait sustainability, Uni Eropa sangat berkomitmen dalam melakukan transisi-transisi energi menuju energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. EU juga telah meratifikasi Paris Agreement, dimana kita sendiri di Indonesia juga sudah sama-sama berkomitmen untuk itu. Sekarang tinggal bagaimana kedua negara bisa saling belajar satu sama lain,” kata Dyah Roro usai menerima kunjungan Perwakilan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni

pengembangan sumber energi alternatif sebagai pengganti sumber energi berbasis fosil. Rancangan ini menjadi bupaya bersama mewujudkan target penurunan emisi sesuai dengan yang tercantum dalam Paris Agreement. Salah satu upayanya, melalui peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan atau energi ramah lingkungan. 

Aturan tersebut juga nantinya akan memerintahkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan kemudahan izin usaha di bidang energi baru terbarukan. Sumber energi terbarukan bisa berasal dari panas bumi, angin, biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta sumber energi terbarukan lainnya. 

“Namun demikian, perlu diakui bahwa tantangannya adalah untuk mengakomodir kepentingan yang lebih luas lagi termasuk masyarakat melalui Community Base Development, mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terpencil dan sulit mendapatkan akses,” pungkas Anggota Komisi VII DPR RI itu. alw/sf

Terima Perwakilan Uni Eropa, DPR Harap Kerja Sama EBT Dapat Terbuka

UNI EROPA SANGAT BERKOMITMEN DALAM MELAKUKAN TRANSISI-TRANSISI ENERGI MENUJU ENERGI BARU TERBARUKAN YANG LEBIH RAMAH LINGKUNGAN.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: Mentari/nvl

Eropa Josep Borell Fonteless di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6). 

Perlu dijajaki lebih jauhnya kerja sama Indonesia-Uni Eropa terkait EBT, khususnya dalam hal peningkatan kapabilitas serta penelitian dan pengembangan teknologi yang mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Sebab hingga saat ini, DPR RI sedang dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT), yang ditargetkan untuk dapat selesai pada Oktober 2021 mendatang. 

“Harapannya Uni Eropa juga bisa investasi EBT ke kita, karena kita juga punya komitmen untuk penuhi 23 persen EBT pada tahun 2025. Tentu ini butuh kerja sama yang luar biasa. Dengan adanya payung hukum ini nantinya, tidak hanya kita bisa buka peluang investasi tetapi bisa membuka peluang pekerjaan yang sifatnya green jobs dan masyarakat Indonesia juga semakin makmur,” tandas politisi Partai Golkar itu. 

Sebagai informasi, RUU EBT ini nantinya akan menjadi dasar bagi Kebijakan Energi Nasional untuk

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA

19Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

pendapatan perpajakan (PPh) migas dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor migas yang semakin menurun.  

Selain itu, Said menilai penentuan skema gross split atau cost

recovery yang sudah mengalami tiga kali perubahan juga menjadi persoalan di sektor migas. Perubahan ini menunjukkan, skema yang ditawarkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk cost

recovery atau gross split, memiliki titik lemah baik bagi pemerintah maupun investor sendiri. Sehingga, perlu segera diperbaiki.  

“Saya juga berharap persoalan klasik yang selalu muncul, mulai dari sumur dan fasilitas produksi migas yang telah menua, aktivitas eksplorasi baru yang belum memadai, peralatan teknologi yang sudah ketinggalan hingga persoalan kebijakan dan kompleksitas birokrasi yang masih kurang efisien, bisa kita temukan solusinya, sehingga tidak menjadi masalah permanen yang tidak terselesaikan,” pungkas Said.  alw/sf

K etua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendesak pemerintah melakukan

perbaikan data penerima subsidi LPG 3 kilogram. Pasalnya, penerima subsidi selama ini banya yang tidak tepat sasaran. Dari data yang ada, subsidi LPG hanya dinikmati masyarakat miskin sekitar 24 persen dari total penyaluran. Sementara sisanya, sebesar 76 persen justru masuk ke kantong orang kaya, bahkan oknum pejabat pemerintahan. 

“Masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam kelompok 40 persen hanya menikmati 26 persen dari subsidi listrik. Begitu pula dengan LPG 3 kg, 30 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 24 persen dari subsidi LPG 3 kg, sementara 76 persen dinikmati oleh kelompok yang lebih mampu ,” jelas Said saat menyampaikan pidato pengantar Rapat Kerja Banggar DPR terkait Pembicaraan Pendahuluan dalam Penyusunan RAPBN Tahun 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). 

Padahal, konstitusi telah mengamanatkan bahwa penyaluran subsidi seharusnya bersifat tertutup, atau by name by address. Hal inilah yang menurut Said, perlu segera diperbaiki pemerintah pada tahun 2022. Dengan demikian, penyaluran subsidi bisa memberikan rasa keadilan dan melindungi masyarakat yang berhak menerima subsidi. “Saya melihat, kebijakan manajemen pengelolaan subsidi yang digunakan selama ini masih memiliki kelemahan yang mendasar, mulai dari validitas data, pengendalian harga hingga volume,” terangnya.  

Bahkan, politisi PDI-Perjuangan ini menemukan masih banyaknya terdapat exclusion error dan inclusion error dalam realisasi pemberian subsidi. Indikasinya, masih banyak ditemukan, pihak yang seharusnya berhak menerima subsidi, tetapi tidak menerima. “Sedangkan pihak yang seharusnya tidak berhak menerima, tetapi ikut menerima subsidi,” tegas Said.  

Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR RI ini juga meminta pemerintah melakukan perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan sektor minyak dan gas (migas), baik dari sisi produksi (lifting) maupun penerimaan. Hal ini krusial, sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas pada tahun 2022.  

Apalagi, produksi migas Indonesia terus mengalami tren penurunan yang berkelanjutan dalam dua dekade terakhir. Dampak lanjutannya, kata Said, penerimaan sektor migas juga mengalami kontraksi dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini tercermin dari

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA Banggar DPR: 76 Persen

Penerima Subsidi LPG 3 kg Salah Sasaran

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah. Foto: Jaka/Man

20 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

A nggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Willem Wandik menegaskan bahwa

situasi yang dialami Papua dan Papua Barat saat ini perlu menjadi perhatian negara dan tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, persoalan Papua adalah persoalan rasa dalam praktek penyelenggaraan negara, khususnya di tanah Papua. 

“Kita hari ini ada di sini bicara terkait kepentingan tanah Papua, tapi kita belum tau kondisi seperti apa yang sedang dihadapi oleh tanah Papua hari ini. Masalah di tanah Papua hari ini adalah dalam situasi yang memang tidak aman. Oleh karena itu memang perlu menjadi perhatian negara tidak bisa kita anggap sepele,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Pansus Otsus Papua dengan Kepala Badan Pengawasan

Pansus Otsus: Papua Perlu Perhatian Negara

“Saya harap ini menjadi perhatian dan catatan kita bersama, supaya jangan kita hanya bicara secara parsial, tapi harus secara komperhensif kondisi tanah Papua hari ini masih terus konflik masih terus berlanjut, masih tidak aman. Oleh karena itu ya saya pikir melalui forum ini perlu ambil sikap terkait persoalan Papua, tidak

bisa dianggap remeh,” tambahnya.  bia/sf

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2). 

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat dan dapil Papua itu berharap permasalahan Papua dapat selalu menjadi perhatian agar tidak hanya dibahas secara parsial namun juga secara komperhensif karena konflik di Papua sampai hari ini masih terus berlanjut. 

KITA HARI INI ADA DI SINI BICARA TERKAIT KEPENTINGAN TANAH PAPUA, TAPI KITA BELUM TAU KONDISI SEPERTI APA YANG SEDANG DIHADAPI OLEH TANAH PAPUA HARI INI. MASALAH DI TANAH PAPUA HARI INI ADALAH DALAM SITUASI YANG MEMANG TIDAK AMAN. OLEH KARENA ITU MEMANG PERLU MENJADI PERHATIAN NEGARA TIDAK BISA KITA ANGGAP SEPELE

Anggota Pansus Otsus Papua DPR RI Willem Wandik. Foto: Oji/Man

21Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B adan Legislasi (Baleg) DPR RI melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah

untuk menyebarluaskan Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024 kepada masyarakat. 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Mutazam mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan RUU yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan proses pembentukan undang-undang tersebut. 

“Masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Darori Wonodipuro mengatakan, Prolegnas yang disusun Baleg DPR RI INI didukung penuh oleh pemerintah daerah. Namun dalam kesempatan itu pemda juga mengusulkan beberapa hal penting di Sulawesi Tenggara yang penting dibahas dalam situasi dan kondisi saat ini.  

“Antara lain (terkait) lapangan terbang. Pemda mengusulkan untuk menjadi bandara internasional. Adapun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang selama ini kalau ada konflik dan kepentingan, Pengadilan Tinggi Pemerintah Sulawesi Tenggara ada di Makassar, Sulawesi Selatan, itu juga diminta untuk ada di (Kendari) sini,” imbuh politisi Partai Gerindra itu. opi/sf

DEW

AN

PER

WA

KIL

AN

RA

KY

AT

REP

UB

LIK

IND

ON

ESIA Baleg Sosialiasi Prolegnas

RUU Prioritas 2021 di Sultra

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Mutazam saat memimpin sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2021 di Kantor Gubernur Sultra. Foto: Geraldi/nvl

ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” jelas Ibnu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ke Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, di Kendari, Sultra, Senin (31/5) 

Ibnu menegaskan, dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Baleg DPR RI memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai. “Yaitu terjalinnya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah terkait proses pembentukan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024,” papar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dalam sambutannya. 

22 Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021

B U L E T I N ParlementariaB U L E T I N

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso bertukar cenderamata dengan direksi RS Siloam Manado. Foto: Sofyan/sof

RS Siloam Manado Dinilai Representatif Layani Peserta

Jamkestama

K etua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menilai Rumah Sakit Siloam Manado

sudah cukup baik dan representatif untuk memberikan pelayanan kepada pasien, utamanya pasien dari peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) maupun masyarakat umum. Bahkan Agung menilai ada fasilitas menarik yang dimiliki RS Siloam Manado, salah satunya terapi oksigen hiperbarik atau Hyperbaric Oxygen

Therapy (HBOT).“Saya kira fasilitas Siloam Manado

ini sudah pasti baik. Ada hal baru yang menarik disampaikan, ada fasilitas Hyperbaric, ternyata bisa menunjang kesembuhan pasien Covid. Kami akan sampaikan kepada Komisi IX agar lebih memaksimalkan penggunaan Hyperbaric itu,” kata Agung usai memimpin pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan direksi RS Siloam

Manado dan perwakilan Jasindo Manado, di Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (28/5).

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Hyperbaric Oxygen

Therapy digunakan untuk menangani pasien kecelakaan penyelaman, dengan memberikan oksigen murni di ruang bertekanan udara tinggi. Di RS Siloam Manado, terapi ini diberikan kepada pasien pasca-Covid, karena biasanya paru-paru pasien Covid-19 belum terlalu bersih dari virus.

Agung memastikan pihaknya akan menginformasikan hal ini kepada Anggota Dewan dan RS-RS provider yang merupakan mitra Jasindo, sehingga diharapkan bisa menjadi SOP baru dalam penanganan Covid.

Selain itu Agung juga mengapresiasi aplikasi MySiloam yang dimiliki jaringan RS Siloam. Dengan aplikasi itu, dapat diketahui riwayat kesehatan pasien. Menurutnya, dengan adanya riwayat

kesehatan di aplikasi memudahkan mendeteksi penyakit yang dimiliki pasien, bahkan kebutuhan obat yang harus diberikan kepada pasien, termasuk alergi obat. Agung menilai jika riwayat kesehatan segera diketahui oleh tenaga medis akan mempercepat penanganan atau obervasi dan mengurangi risiko kesalahan penanganan kepada pasien.

“Memang perlu data (riwayat kesehatan) ini. Masalahnya data ini tidak boleh diketahui publik. Ini tentunya mesti ada upaya dari pemerintah, mungkin ada aturan baru yang menyatakan bahwa data riwayat pasien ini penting, dan mungkin dibekalkan kepada pejabat saat kunjungan ke luar daerah. Misalnya penanganan penyakit jantung lebih dari (beberapa) menit bisa fatal, harus cepat. Respon time menjadi sangat penting untuk memberikan pengobatan dan penyembuhan,” imbuh legislator dapil Jawa Barat I itu. sf

23Nomor 1153/I/VI/2021 • Juni 2021