pemeriksaan kolesterol metode...
TRANSCRIPT
PEMERIKSAAN KOLESTEROL METODE STRIP
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
SOP
No. Dokumen :093/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI JAWA
TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 7 Januari 2019
Halaman :
1. Pengertian 1. Pemeriksaan Kolestrol adalah salah satu
jenis pemeriksaan laboratorium untuk
mendeteksi kadar kolestrol di dalam darah
2. Pemeriksaan kolestrol dilakukan oleh
analis laboratorium, perawat, dan bidan
yang sudah terlatih sesuai tugas dan
wewenang keprofesian
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah
untuk mengetahui kadar kolesterol dalam
darah pasien untuk mengetahui resiko
penyakit jantung
3. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS Pasal 5 (i)
4. Refrensi Pedoman praktek laboratorium yang benar
menurut DepKes RI tahun 2004
5. Alat dan bahan 1. Petugas laboratorium
2. Alat
a. Autocheck
b. Strip kolestrol
c. Blood Lancet
3. Bahan
a. Kapas alkohol 70%
b. Sarung tangan
6. Prosedur I. Persiapan: 1. Klien
a. Menjelaskan tentang tujuan
tindakan
b. Menjelaskan tentang prosedur
yang akan dilakukan
2. Lingkungan
a. Menyiapkan lingkungan privacy
klien
b. Atur posisi ketinggian tempat
tidur klien agar petugas nyaman
bekerja.
3. Petugas
Melakukan pengkajian meliputi:
a. Identitas klien.
b. Kondisi kesehatan klien.
c. Tanda-tanda vital sebelumnya
II. Pelaksanaan
1. Klien : sebaiknya berpuasa selama
10-12 jam sebelum pemeriksaan atau
2 jam setelah makan
2. Petugas mencuci tangan
3. Petugas menyiapkan alat-alat dan
bahan
4. Petugas memakai sarung tangan
5. Pasang strip kolestrol pada alat
autocheck
6. Petugas membersihkan area
penusukan menggunakan kapas
alkohol 70%
7. Petugas menusukkan lancet di jari
tangan klien, tusuk dengan lancet
steril sedalam 3mm
8. Petugas meletakkan strip kolestrol di
jari tangan klien yang mengeluarkan
darah
9. Menutup bekas tusukan dengan
kapas alkohol 70%
10. Autocheck akan berbunyi setelah 25
detik
11. Petugas menulis hasil dan menulis di
form laboratorium
12. Petugas memberi tahu kepada klien
bahwa tindakan sudah selesai
13. Petugas membuang limbah padat
pada tempat sampah infeksius
14. Petugas memberikan hasil
laboratorium kepada klien dalam
amplop tertutup
15. Petugas merapikan alat dan bahan
16. Petugas mencuci tangan
7. Unit terkait PPKS
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan Kondisi alat “autocheck”
9. Dokumen terkait Form laboratorium
Dokumentasi tanggal, waktu pemeriksaan,
tindakan, hasil yang diperoleh, respon
klien dan kondisi umum klien.
Konseptor
Arsyta Kusuma W
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, MSi
PEMERIKSAAN GULA DARAH METODE STRIP
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
SOP
No. Dokumen :093/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI JAWA
TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 7 Januari 2019
Halaman :
1. Pengertian 1. Pemeriksaan gula darah adalah
pemeriksaan laboratorium dengan bahan
pemeriksaan berupa darah
2. Pemeriksaan gula darah dilakukan oleh
analis laboratorium, perawat, dan bidan
yang sudah terlatih sesuai tugas dan
wewenang keprofesian
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah
untuk mengetahui kadar gula dalam darah
klien untuk mengetahui resiko diabetes
mellitus.
3. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS Pasal 5 (i)
4. Refrensi Pedoman praktek laboratorium yang benar
menurut DepKes RI tahun 2004
5. Alat dan bahan 1. Petugas laboratorium
2. Alat
a. Autocheck
b. Strip gula darah
c. Blood Lancet
3. Bahan
a. Kapas alkohol 70%
b. Sarung tangan
6. Prosedur I. Persiapan:
1. Klien
a. Menjelaskan tentang tujuan
tindakan
b. Menjelaskan tentang prosedur
yang akan dilakukan
2. Lingkungan
a. Menyiapkan lingkungan privacy
klien
b. Atur posisi ketinggian tempat
tidur klien agar petugas nyaman
bekerja.
3. Petugas
Melakukan pengkajian meliputi:
a. Identitas klien.
b. Kondisi kesehatan klien.
c. Tanda-tanda vital sebelumnya
II. Pelaksanaan 1. Klien : sebaiknya berpuasa selama
10-12 jam sebelum pemeriksaan
atau 2 jam setelah makan
2. Petugas mencuci tangan
3. Petugas menyiapkan alat-alat dan
bahan
4. Petugas memakai sarung tangan
5. Atur posisi klien senyaman
mungkin
6. Pasang strip gula darah pada alat
autocheck
7. Petugas membersihkan area
penusukan menggunakan kapas
alkohol 70%
8. Petugas menusukkan lancet di jari
tangan klien, tusuk dengan lancet
steril sedalam 3mm
9. Petugas meletakkan strip gula darah
di jari tangan klien yang
mengeluarkan darah
10. Menutup bekas tusukan dengan
kapas alkohol 70%
11. Autocheck akan berbunyi setelah
10 detik
12. Petugas menulis hasil dan menulis
di form laboratorium
13. Petugas memberi tahu kepada klien
bahwa tindakan sudah selesai
14. Petugas membuang limbah padat
pada tempat sampah infeksius
15. Petugas memberikan hasil
laboratorium kepada klien dalam
amplop tertutup
16. Petugas merapikan alat dan bahan
17. Petugas mencuci tangan
7. Unit terkait PPKS
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan Kondisi alat “autocheck”
9. Dokumen terkait Form laboratorium
Dokumentasi tanggal, waktu pemeriksaan,
tindakan, hasil yang diperoleh, respon
klien dan kondisi umum klien.
Konseptor
Arsyta Kusuma W
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, MSi
PEMERIKSAAN ASAM URAT METODE STRIP
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
SOP
No. Dokumen :093/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 7 Januari 2019
Halaman :
1. Pengertian 1. Pemeriksaan Asam urat adalah
pemeriksaan laboratorium dengan bahan
pemeriksaan berupa darah
2. Pemeriksaan asam urat dilakukan oleh
analis laboratorium, perawat, dan bidan
yang sudah terlatih sesuai tugas dan
wewenang keprofesian
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah
untuk mengetahui kadar asa urat dalam darah
dalam 1 (satu) desi liter.
3. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS Pasal 5 (i)
4. Refrensi Pedoman praktek laboratorium yang benar
menurut DepKes RI tahun 2004
5. Alat dan bahan 1. Petugas laboratorium
2. Alat
a. Autocheck
b. Strip asam urat
c. Blood Lancet
3. Bahan
a. Kapas alkohol 70%
b. Sarung tangan
6. Prosedur I. Persiapan: 1. Klien
a. Menjelaskan tentang tujuan
tindakan
b. Menjelaskan tentang prosedur
yang akan dilakukan
2. Lingkungan
a. Menyiapkan lingkungan privacy
klien
b. Atur posisi ketinggian tempat tidur
klien agar petugas nyaman bekerja.
3. Petugas
Melakukan pengkajian meliputi:
a. Identitas pasien.
b. Kondisi kesehatan klien.
c. Tanda-tanda vital sebelumnya
II. Pelaksanaan
1. Klien sebaiknya berpuasa selama 10-
12 jam sebelum pemeriksaan
2. Petugas mencuci tangan
3. Petugas menyiapkan alat-alat dan
bahan
4. Petugas memakai sarung tangan
5. Atur posisi klien senyaman mungkin
6. Pasang strip asam urat pada alat
autocheck
7. Petugas membersihkan area
penusukan menggunakan kapas
alkohol 70%
8. Petugas menusukkan lancet di jari
tangan klien, tusuk dengan lancet
steril sedalam 3mm
9. Petugas meletakkan strip asam urat di
jari tangan klien yang mengeluarkan
darah
10. Menutup bekas tusukan dengan kapas
alkohol 70%
11. Autocheck akan berbunyi setelah 10
detik
12. Petugas menulis hasil dan menulis di
form laboratorium
13. Petugas memberi tahu kepada klien
bahwa tindakan sudah selesai
14. Petugas membuang limbah padat
pada tempat sampah infeksius
15. Petugas memberikan hasil
laboratorium kepada klien dalam
amplop tertutup
16. Petugas merapikan alat dan bahan
17. Petugas mencuci tangan
7. Unit terkait PPKS
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan Kondisi alat “autocheck”
9. Dokumen terkait
Form laboratorium
Dokumentasi tanggal, waktu pemeriksaan,
tindakan, hasil yang diperoleh, respon klien
dan kondisi umum klien.
Konseptor
Arsyta Kusuma W
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, MSi
MENGUKUR
TEKANAN DARAH
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
SOP
No. Dokumen :093/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 7 Januari 2019
Halaman :
1. Pengertian Suatu tindakan pemenuhan kebutuhan
mencegah dan mengatasi reaksi fisiologis yaitu
dengan mengukur tekanan darah melalui
permukaan dinding arteri dengan
menggunakan alat tensimeter dan stetoskop
2. Tujuan a. Mengetahui status kesehatan pasien secara
umum.
b. Sebagai data dasar untuk menentukan
tindakan medik dan tindakan keperawatan
c. Mengetahui status hemodinamik klien.
d. Memonitor dan mengidentifikasi perubahan
yang disebabkan proses penyakit dan terapi.
3. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS Pasal 5 (i)
4. Refrensi Pedoman praktek laboratorium yang benar
menurut DepKes RI tahun 2004
5. Alat dan bahan a. Spygmanometer dan stetoskop
b. Pulpen dan buku catatan / kertas 6. Prosedur I. Persiapan:
1. Klien
a. Menjelaskan tentang tujuan
tindakan
b. Menjelaskan tentang prosedur
yang akan dilakukan
2. Lingkungan
a. Menyiapkan lingkungan privacy
Klien
b. Atur posisi ketinggian tempat tidur
klien agar perawat nyaman
bekerja.
3. Petugas
Melakukan pengkajian meliputi:
a.Identitas klien.
b. Kondisi kesehatan klien.
c. Tanda-tanda vital sebelumnya.
II. Pelaksanaan
1. Tentukan lokasi yang terbaik untuk
pengukuran tekanan darah, hindari
pemasangan manset pada tangan jika
ada : infuse, shunt pada arteriovena,
post mastektomi, jika lengan bawah
tertutup oleh gips / pembalut.
2. Petugas mencuci tangan
3. Beri klien posisi yang nyaman
berbaring, duduk atau berdiri, posisi
lengan sejajar dengan jantung.
4. Buka pakaian dibagian lengan atas
dan posisi telapak tangan menghadap
ke atas.
5. Palpasi arteri brachialis, pasang
manset 2,5 cm diatas arteri brachialis,
letakkan pipa manset pada area diatas
arteri brachialis.
6. Jika menggunakan manometer air
raksa posisi manometer harus vertical
dan sejajar dngan garis mata.
7. Pasang earpieces stetoskop di telinga
dan pastikan suaranya jelas
8. Tentukan arteri brachialis dan
letakkan bell atau diafragma
stetoskop pada arteri brachialis
9. Kunci katup balon manset
10. Palpasi arteri radialis dengan tangan
yang non dominan, sementara tangan
lain memompa balon manset sampai
arteri radialis tidak teraba kemudian
dimatikan 20 – 30 mmHg, kemudian
pindahkan tangan non dominan ke
bell diafragma stetoskop.
11. Perlahan-lahan buka kunci katub
balon manset dengan kecepatan 2 – 3
mmHg per detik.
12. Tentukan bunyi korotkoff pertama
13. Lanjutkan pengeluaran udara dalam
manset, kemudian perhatikan sampai
suara berkurang.
14. Kempiskan manset secara cepat dan
sempurna kemudian buka manset.
15. Rapikan alat-alat dan simpan pada
tempat semula.
16. Petugas mencuci tangan
17. Bandingkan hasil pengukuran dengan
rentang nilai normal dengan hasil
pengukuran sebelumnya. 7. Unit terkait PPKS
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan Kondisi alat “Spygmanometer dan
stetoskop” 9. Dokumen terkait Form laboratorium
Dokumentasi tanggal, waktu pemeriksaan,
tindakan, hasil yang diperoleh, respon
klien dan kondisi umum klien.
Konseptor
Arsyta Kusuma W
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, MSi
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
No. Dokumen : 2459/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 17 Mei 2019
Halaman :
1. Pengertian 1. Pelayanan Data dan Informasi adalah jasa
yang diberikan oleh Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional kepada
masyarakat pengguna informasi.
2. Pelayanan data dan informasi
kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga adalah layanan
yang menyediakan dan memberikan
berbagai data dan informasi yang ada
kaitannya dengan kependudukan secara
umum keluarga berencana dan
pembangunan keluarga secara khusus.
2. Tujuan Memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam mencari data dan informasi yang
berkaitan dengan kependudukan, keluarga
berencana, dan pembangunan keluarga untuk
kepentingan pribadi, organisasi, instansi
pemerintahan dan swasta dalam rangka
melaksanakan pembangunan yang berwawasan
kependudukan.
3. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS
4. Refrensi Buku Seri Materi Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS) Tahun 2013
5. Alat dan bahan 1. Kursi meja tamu;
2. Lemari display data;
3. Kursi meja komputer dan komputer data;
4. Penyimpanan/ Box Software data;
5. Benner berbagai informasi program
layanan;
6. Tape recorder;
7. Digital camera;
8. Digital video recorder;
9. Proyektor;
10. Folder;
11. Alat tulis untuk keperluan klien.
6. Prosedur Pelaksanaan:
1. Pendaftaran klien di ruang pelayanan
pendaftaran klien dengan mengisi buku
daftar kunjungan yang berisi, nama
lengkap, alamat lengkap, usia, jumlah
anak, nomor telepon yang bisa dihubungi,
dan tujuan kunjungan.
2. Diruang pelayanan, klien diberikan
informasi yang dibutuhkan. Penyajian data
dan informasi bisa berbentuk:
a. Media cetak
b. Display
c. Media elektroknik
3. Meminta informasi tindak lanjut dari klien
pasca pelayanan.
Pasca Pelayanan:
1. Melakukan komunikasi dengan klien
tentang bagaimana proses pemanfaatan
data dan informasi KKBPK yang
diperoleh dari PPKS.
2. Mencatatat tindak lanjut dari klien untuk
mengetahui sejauh mana manfaat data dan
informasi KKBPK yang diperoleh klien.
3. Apabila diperlukan, melakukan tindak
lanjut sesuai dengan yang diperlukan oleh
klien terutama untuk memperkaya
kegiatan PPKS berdasarkan data tersebut.
4. Mendokumentasikan hasil dan tindak
lanjut pelayanan dalam file khusus atau
dalam Komputer data.
7. Unit terkait PPKS
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Ruang pelayanan
2. Fasilitas pelayanan
3. Kemampuan SDM
4. Substansi pelayanan data dan informasi
5. Hubungan dengan semua bidang terkait di
dalam BKKBN
9. Dokumen terkait 1. Data KB meliputi jumlah Pasangan Usia
Subur (PUS), data PUS yang ber KB
dengan jenis kontrasepsi dan tempat
pelayanaan, data kebijakan menyangkut
status kesehatan baik umum, terutama
kesehatan ibu dan anak, status gizi, dsb
2. Data kebijakan seperti perundang-
undangan, peraturan kementrian, peraturan
daerah yang menyangkut keluarga ,
perlindungan perempuan dan anak, remaja,
balita dan anak, pernikahan dan perceraian,
ketenaga kerjaan, potensi wilayah
berkembang.
3. Berbagai kebijakan seperti peraturan
daerah, peraturan kementrian yang ada
hubungannya dengan pembangunan,
pertambangan, pertanian, kelautan,
kehutanan, perindustrian, perdagangan dan
lain-lain yang berdampak pada
kependudukan.
4. Berbagai hasil pertemuan resmi BKKBN
seperti RAKERNAS, RAKERDA,
Program REVIEW, KOBID, KOSI, dan
RADALGRAM.
5. Buku-buku, leaflet, brosur, hasil penelitian,
booklet, yang berisi program promosi, KIE
dan orientasi program kependudukan,
keluarga berencana, dan pembangunan
keluarga.
6. Dokumen kerjasama, nota kesepahaman
(MoU)
7. Pidato-pidato pimpinan BKKBN Pusat dan
Provinsi
8. Dokumentasi kegiatan yang sudah
terlaksana berupa foto-foto, CD, plakat
penghargaan dan sebagainya.
Konseptor
Lely Dwipayani, S.Psi
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, Msi
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KONSULTASI
DAN KONSELING KELUARGA
BALITA DAN ANAK
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
No. Dokumen : 2459/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 17 Mei 2019
Halaman :
1. Pengertian 1. Konseling adalah kegiatan percakapan
tatap muka dua arah antara klien dengan
petugas yang bertujuan memberikan
bantuan mengenai berbagai hal yang ada
kaitannya dengan masalah yang dihadapi
oleh klien yang pada akhirnya klien
mampu mengambil keputusan sendiri
mengenai pemecahan masalah yang
dihadapi sesuai dengan situasi dan kondisi
dari klien tersebut.
2. Keluarga Balita dan Anak adalah keluarga
yang memiliki balita dan anak usia nol
sampai sepuluh tahun. 3. Konseling keluarga balita dan anak
merupakan proses pelatihan dan
pemberian KIE terhadap orangtua dalam
hal metode mengendalikan perilaku yang
positif dan membantu orangtua dalam
perilaku yang dikehendaki.
4. Pelayanan konsultasi dan konseling
keluarga balita dan anak merupakan salah
satu upaya pembangunan keluarga yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas
anak yang pada akhirnya berhubungan
dengan peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) yang mampu memenuhi
kebutuhan dan kemajuan bangsa yang
ditandai dengan SDM yang memiliki
kepribadian, berakhlak mulia dan
berpendidikan tinggi.
2. Tujuan Memberikan kemudahan bagi klien dalam
mendapatkan informasi dan konseling
keluarga agar keluarga dapat memberikan
perawatan dan pengasuhan yang tepat bagi
balita dan anak, serta mampu menjawab
permasalahan yang timbul dalam pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang.
3. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS
4. Refrensi 1. Buku Seri Materi Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS) Tahun 2013
2. Buku Seri Menjadi Orang Tua Hebat
5. Alat dan bahan 1. Kursi meja tamu;
2. Lemari display data;
3. Kursi meja komputer dan komputer data;
4. Benner berbagai informasi program
layanan;
5. Tape recorder;
6. Digital camera;
7. Digital video recorder;
8. Data basis keluarga balita dan anak di
wilayah kerja PPKS
9. Kartu dan status klien (didokumentasikan
secara komputerisasi);
10. Model media edukasi bagi balita antara
lain APE;
11. Lembar balik / media kit: BKB KIT,
tumbuh kembang anak, pola pengasuhan
anak, gizi, dll;
12. Media elektronik dan media cetak;
13. Buku materi yang berhubungan dengan
balita dan anak;
14. Alat tulis untuk keperluan klien.
6. Prosedur Pelaksanaan:
1. Pendaftaran klien di ruang pelayanan
pendaftaran klien dengan mengisi buku
daftar kunjungan yang berisi, nama
lengkap, alamat lengkap, usia, jumlah
anak, nomor telepon yang bisa dihubungi,
dan tujuan kunjungan.
2. Diruang pelayanan, klien diberikan
konsultasi, konseling dan KIE yang
dibutuhkan.
1) Tahap awal (tahap mendefinisikan
masalah)
a. Membangun hubungan konseling
yang melibatkan klien
b. Memperjelas dan mendefinisikan
masalah
c. Penjajagan
d. Membangun perjanjian antara
konselor dan klien tentang waktu,
tugas,dan kerjasama dalam proses
konseling
2) Tahap inti (tahap kerja)
a. Menjelajah dan mengeksplorasi
masalah
b. Melakukan reassessment (penilaian
kembali)
c. Menjaga hubungan dengan klien
3) Tahap akhir (tahap perubahan dan
tindakan)
a. Konselor bersama klien membuat
kesimpulan dari hasil proses
konseling
b. Menyusun rencana tindak lanjut
c. Mengevaluasi proses konseling
d. Membuat perjanjian untuk pertemuan
berikutnya.
Pasca Pelayanan:
1. Melakukan komunikasi dengan klien
tentang bagaimana proses konsultasi dan
konseling keluarga balita dan anak yang
diperoleh dari PPKS.
2. Mencatatat tindak lanjut dari klien untuk
mengetahui sejauh mana manfaat
konsultasi dan konseling keluarga balita
dan anak yang diperoleh klien.
3. Apabila diperlukan, melakukan tindak
lanjut sesuai dengan yang diperlukan oleh
klien terutama untuk memperkaya
kegiatan PPKS berdasarkan data tersebut.
4. Mendokumentasikan hasil dan tindak
lanjut pelayanan dalam file khusus atau
dalam Komputer data.
7. Unit terkait PPKS
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Ruang pelayanan
2. Fasilitas pelayanan
3. Tenaga konselor yang berkompeten
4. Sarana dan prasarana konseling
5. Materi konseling
6. Hubungan dengan mitra terkait rujukan
9. Dokumen terkait 1. Buku Tentang Menjadi Orang Tua Hebat,
Peran Ayah dalam Pengasuhan, 1000
HPK, Parenting, Pola Asuh dan Mendidik
Anak, Pedoman BKB, Pedoman Nilai-
Nilai kesadaran Hukum Sejak Dini Dalam
Keluarga,dll.
2. Data kebijakan seperti perundang-
undangan, peraturan kementrian,
peraturan daerah yang menyangkut
keluarga , perlindungan perempuan dan
anak, remaja, balita dan anak, pernikahan
dan perceraian, ketenagakerjaan, potensi
wilayah berkembang.
Konseptor
Lely Dwipayani, S.Psi
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, Msi
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KONSULTASI
DAN KONSELING KELUARGA
REMAJA DAN REMAJA
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
No. Dokumen : 2459/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 17 Mei 2019
Halaman :
1. Pengertian 1. Konseling adalah kegiatan percakapan
tatap muka dua arah antara klien dengan
petugas yang bertujuan memberikan
bantuan mengenai berbagai hal yang ada
kaitannya dengan masalah yang dihadapi
oleh klien yang pada akhirnya klien
mampu mengambil keputusan sendiri
mengenai pemecahan masalah yang
dihadapi sesuai dengan situasi dan kondisi
dari klien tersebut.
2. Keluarga Remaja adalah keluarga yang
memiliki anak remaja usia sepuluh sampai
dua puluh empat tahun
3. Konseling keluarga remaja dan remaja
merupakan proses komunikasi antara
konselor dengan klien (Keluarga : remaja
dan orang tua remaja) dalam hubungan
yang membantu, sehingga keluarga dan
atau masing-masing anggota keluarga
mampu membuat keputusan, merubah
peilaku secara positif dan mengembangkan
suasana kehidupan keluarga sehingga
keluarga berfungsi secara keseluruhan,
meningkatkan ketahanan keluarga serta
mengembangkan potensi masing-masing
anggota keluarga sebagai pribadi maupun
sebagai anggota keluarga.
4. Pelayanan konsultasi dan konseling
keluarga remaja dan remaja merupakan
salah satu upaya meningkatkan kesadaran
dan pengetahuan remaja dan pengelola
program GenRe tentang hak-hak
reproduksi pada remaja serta perlunya
Pendewasaan Usia Perkawinan
2. Tujuan Memberikan kemudahan didalam memberikan
informasi dan konseling Pendewaan Usia
Perkawinan dan TRIAD KRR (Seksualitas,
NAPZA, HIV dan AIDS), guna mewujudkan
Tegar Remaja menuju Tegar Keluarga
3. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS
4. Refrensi 1. Buku Seri Materi Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS) Tahun 2013
2. Buku Seri Genre Tahun 2015
5. Alat dan bahan 1. Kursi meja tamu;
2. Lemari display data;
3. Kursi meja komputer dan komputer data;
4. Benner berbagai informasi program
layanan;
5. Tape recorder;
6. Digital camera;
7. Digital video recorder;
8. Data basis keluarga yang memiliki remaja
di wilayah kerja PPKS
9. Kartu dan status klien (didokumentasikan
secara komputerisasi);
10. Lembar balik / media kit: GenRe KIT, Life
Skill, Kesehatan Reproduksi, Komunikasi
efektif dengan remaja, Gizi bagi Remaja,
Pendewasaan Usia Perkawinan, dll;
11. Media elektronik dan media cetak;
12. Buku materi yang berhubungan dengan
remaja;
13. Alat tulis untuk keperluan klien.
6. Prosedur Pelaksanaan:
1. Pendaftaran klien di ruang pelayanan
pendaftaran klien dengan mengisi buku
daftar kunjungan yang berisi, nama
lengkap, alamat lengkap, usia, jumlah
anak, nomor telepon yang bisa dihubungi,
dan tujuan kunjungan.
2. Diruang pelayanan, klien diberikan
konsultasi, konseling dan KIE yang
dibutuhkan.
1) Tahap awal (tahap mendefinisikan
masalah)
a. Membangun hubungan konseling
yang melibatkan klien
b. Memperjelas dan mendefinisikan
masalah
c. Penjajagan
d. Membangun perjanjian antara
konselor dan klien tentang waktu,
tugas,dan kerjasama dalam proses
konseling
2) Tahap inti (tahap kerja)
a. Menjelajah dan mengeksplorasi
masalah
b. Melakukan reassessment (penilaian
kembali)
c. Menjaga hubungan dengan klien
3) Tahap akhir (tahap perubahan dan
tindakan)
a. Konselor bersama klien membuat
kesimpulan dari hasil proses
konseling
b. Menyusun rencana tindak lanjut
c. Mengevaluasi proses konseling
d. Membuat perjanjian untuk pertemuan
berikutnya.
Pasca Pelayanan:
1. Melakukan komunikasi dengan klien
tentang bagaimana proses konsultasi dan
konseling keluarga remaja dan remaja
yang diperoleh dari PPKS.
2. Mencatatat tindak lanjut dari klien untuk
mengetahui sejauh mana manfaat
konsultasi dan konseling keluarga remaja
dan remaja yang diperoleh klien.
3. Apabila diperlukan, melakukan tindak
lanjut sesuai dengan yang diperlukan oleh
klien terutama untuk memperkaya kegiatan
PPKS berdasarkan data tersebut.
4. Mendokumentasikan hasil dan tindak
lanjut pelayanan dalam file khusus atau
dalam Komputer data.
7. Unit terkait PPKS
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Ruang pelayanan
2. Fasilitas pelayanan
3. Tenaga konselor yang berkompeten
4. Sarana dan prasarana konseling
5. Materi konseling
6. Hubungan dengan mitra terkait rujukan
9. Dokumen terkait
1. Buku tentang Pendewasaan Usia
Perkawinan, Triad KRR, Life Skill,
Komunikasi Efektif Antara Orangtua
Dengan Remaja, Seks Pranikah,
Penyalahgunaan NAPZA, Penyimpangan
Seksual, Generasi Emas, Kespro Remaja,
Buku Seri Genre, 8 Fungsi
Keluarga,Pedoman BKR, Pedoman PIK,dll
2. Kebijakan pemerintah, hukum dan undang-
undang dalam reproduksi remaja,
pemanfaatan media sosial, kenakalan
remaja, dll
Konseptor
Lely Dwipayani, S.Psi
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, Msi
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN KONSULTASI
DAN KONSELING PRANIKAH
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
No. Dokumen : 2459/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 17 Mei 2019
Halaman :
1. Pengertian 1. Konseling pranikah merupakan prosedur
pelatihan berbasis pengetahuan dan
ketrampilan yang menyediakan informasi
mengenai pernikahan yang dapat
bermanfaat untuk mempertahankan dan
meningkatkan hubungan pasangan yang
menikah setelah mereka menikah.
2. Pelayanan konsultasi dan konseling
pranikah merupakan usaha untuk
mendorong pasangan yang bermaksud
menjalin ikatan pernikahan agar
memusatkan perhatian pada masalah
proses perkembangan interasi yang baik
secara berlanjut merawat relasi yang baik,
agar memuaskan bagi kedua belah pihak
sampai akhir hayat.
2. Tujuan 1. Tujuan konseling pranikah ialah untuk
meningkatkan hubungan sebelum
pernikahan sehingga dapat berkembang
menjadi hubungan pernikahan yang stabil
dan memuaskan
2. Konseling pranikah akan membekali
pasangan dengan kesadaran akan masalah
potensial yang dapat terjadi setelah
menikah, dan informasi serta sumber daya
untuk secara efektif mencegah atau
mengatasi masalah-masalah tersebut
hingga pada akhirnya dapat menurunkan
tingkat ketidakbahagiaan dalam
pernikahan dan perceraian.
3. Konseling pranikah juga bermanfaat untuk
menjembatani harapan-harapan yang
dimiliki oleh pasangan terhadap
pasangannya dan pernikahan yang mereka
inginkan yang belum sempat atau belum
bisa dibicarakan sebelumnya dengan
dibantu oleh konselor pernikahan.
3. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS
4. Refrensi 1. Buku Seri Materi Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS) Tahun 2013
2. Buku Saku Calon Pengantin Tahun 2014
5. Alat dan bahan 1. Kursi meja tamu;
2. Lemari display data;
3. Kursi meja komputer dan komputer data;
4. Benner berbagai informasi program
layanan;
5. Tape recorder;
6. Digital camera;
7. Digital video recorder;
8. Data basis keluarga yang memiliki remaja
di wilayah kerja PPKS
9. Kartu dan status klien (didokumentasikan
secara komputerisasi);
10. Lembar balik / media kit: Kesehatan
Reproduksi, Gizi Sebelum Hamil,
Pendewasaan Usia Perkawinan, dll;
11. Media elektronik dan media cetak;
12. Buku materi yang berhubungan dengan
remaja;
13. Alat tulis untuk keperluan klien.
6. Prosedur Pelaksanaan:
1. Pendaftaran klien di ruang pelayanan
pendaftaran klien dengan mengisi buku
daftar kunjungan yang berisi, nama
lengkap, alamat lengkap, usia, jumlah
anak, nomor telepon yang bisa dihubungi,
dan tujuan kunjungan.
2. Diruang pelayanan, klien diberikan
konsultasi, konseling dan KIE yang
dibutuhkan.
1) Tahap awal (tahap mendefinisikan
masalah)
a. Membangun hubungan konseling
yang melibatkan klien
b. Memperjelas dan mendefinisikan
masalah
c. Penjajagan
d. Membangun perjanjian antara
konselor dan klien tentang waktu,
tugas,dan kerjasama dalam proses
konseling
2) Tahap inti (tahap kerja)
a. Menjelajah dan mengeksplorasi
masalah
b. Melakukan reassessment (penilaian
kembali)
c. Menjaga hubungan dengan klien
3) Tahap akhir (tahap perubahan dan
tindakan)
a. Konselor bersama klien membuat
kesimpulan dari hasil proses
konseling
b. Menyusun rencana tindak lanjut
c. Mengevaluasi proses konseling
d. Membuat perjanjian untuk pertemuan
berikutnya.
Pasca Pelayanan:
1. Melakukan komunikasi dengan klien
tentang bagaimana proses konsultasi dan
konseling pranikah yang diperoleh dari
PPKS.
2. Mencatatat tindak lanjut dari klien untuk
mengetahui sejauh mana manfaat data dan
informasi konseling pranikah yang
diperoleh klien.
3. Apabila diperlukan, melakukan tindak
lanjut sesuai dengan yang diperlukan oleh
klien terutama untuk memperkaya kegiatan
PPKS berdasarkan data tersebut.
4. Mendokumentasikan hasil dan tindak
lanjut pelayanan dalam file khusus atau
dalam Komputer data.
7. Unit terkait PPKS
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Konsep pernikahan menurut agama
2. Persiapan mental calon pasangan
a. mengenal diri sendiri
b. mengenal calon pasangan
3. Kesehatan dan kemandirian keluarga
a. Infeksi saluran reproduksi/ infeksi
menular seksual
b. Rhesus yang bersilangan
c. Penyakit Keturunan
d. Cek Kesuburan (Fertilitas)
4. Komunikasi terbuka dan harmonis
5. Pemenuhan ekonomi keluarga
6. Komitmen suami dan istri
7. Skill yang harus dimiliki pasangan
pranikah
a. Emosi yang stabil
b. Komunikasi
c. Bisa mengatasi konflik
d. Menebarkan aura positif
8. Managemen konflik
9. Wanita berkarir setelah menikah
10. Pemilihan Alat Kontrasepsi
9. Dokumen terkait 1. Buku tentang Pendewasaan Usia
Perkawinan, Menjadi Orang Tua Hebat,
Penyimpangan Seksual, Generasi Emas,
Buku Seri Genre, 8 Fungsi Keluarga, Alat
Kontrasepsi, Buku Saku Calon
Pengantin,dll
2. Kebijakan pemerintah, hukum dan undang-
undang tentang Perkawinan, KDRT, dan
Perlindungan Anak, dll
Konseptor
Lely Dwipayani, S.Psi
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, Msi
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
PEMBINAAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI KELUARGA
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
No. Dokumen : 2459/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 17 Mei 2019
Halaman :
1. Pengertian 1. Pemberdayaan ekonomi keluarga
merupakan suatu proses atau kegiatan agar
keluarga mampu melakukan kegiatan
ekonomi (bekerja atau berusaha) yang
merupakan salah satu unsure kesejahteraan
keluarga.
2. Pemberdayaan Ekonomi adalah upaya
untuk membangun daya dengan
mendorong, memotivasi, dan
membangkitkan kesadaran akan potensi
ekonomi yang dimiliki serta berupaya
untuk mengembangkannya
3. Tujuan Tujuan pemberdayaan ekonomi keluarga ini adalah
untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan agar mampu mengembangkan serta
memecahkan masalah berhubungan dengan
kegiatan usaha ekonomi produktif.
4. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS
5. Refrensi 1. Buku Seri Materi Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS) Tahun 2013
2. Buku Delapan Langkah Tingkatkan
Penghasilan Keluarga Tahun 2015
6. Alat dan bahan 1. Kursi meja tamu;
2. Lemari display data;
3. Kursi meja komputer dan komputer data;
4. Benner berbagai informasi program
layanan;
5. Tape recorder;
6. Digital camera;
7. Digital video recorder;
8. Data basis keluarga yang memiliki remaja
di wilayah kerja PPKS
9. Kartu dan status klien (didokumentasikan
secara komputerisasi);
10. Galery UPPKS
11. Media elektronik dan media cetak;
12. Buku materi yang berhubungan dengan
pembinaan ekonomi keluarga;
13. Alat tulis untuk keperluan klien.
7. Prosedur Pelaksanaan:
1. Pendaftaran klien di ruang pelayanan
pendaftaran klien dengan mengisi buku
daftar kunjungan yang berisi, nama
lengkap, alamat lengkap, usia, jumlah
anak, nomor telepon yang bisa dihubungi,
dan tujuan kunjungan.
2. Diruang pelayanan, klien diberikan
konsultasi, konseling dan KIE yang
dibutuhkan.
1) Tahap awal (tahap mendefinisikan
masalah)
a. Membangun hubungan konseling
yang melibatkan klien
b. Memperjelas dan mendefinisikan
masalah
c. Penjajagan
d. Membangun perjanjian antara
konselor dan klien tentang waktu,
tugas,dan kerjasama dalam proses
konseling
2) Tahap inti (tahap kerja)
a. Menjelajah dan mengeksplorasi
masalah
b. Melakukan reassessment (penilaian
kembali)
c. Menjaga hubungan dengan klien
3) Tahap akhir (tahap perubahan dan
tindakan)
a. Konselor bersama klien membuat
kesimpulan dari hasil proses
konseling
b. Menyusun rencana tindak lanjut
c. Mengevaluasi proses konseling
d. Membuat perjanjian untuk pertemuan
berikutnya.
Pasca Pelayanan:
1. Melakukan komunikasi dengan klien
tentang bagaimana proses pembinaan
pemberdayaan ekonomi keluarga yang
diperoleh dari PPKS.
2. Mencatatat tindak lanjut dari klien untuk
mengetahui sejauh mana manfaat
pembinaan pemberdayaan ekonomi
keluarga yang diperoleh klien.
3. Apabila diperlukan, melakukan tindak
lanjut sesuai dengan yang diperlukan oleh
klien terutama untuk memperkaya kegiatan
PPKS berdasarkan data tersebut.
4. Mendokumentasikan hasil dan tindak
lanjut pelayanan dalam file khusus atau
dalam Komputer data.
8. Unit terkait PPKS
9. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Ruang pelayanan
2. Fasilitas pelayanan
3. Kemampuan SDM
4. Substansi pelayanan data dan informasi
5. Hubungan dengan semua mitra terkait
ekonomi produktif
Konseptor
Lely Dwipayani, S.Psi
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, Msi
10. Dokumen terkait 1. Buku tentang kewirausahaan, 8 Langkah
Tingkatkan Penghasilan Keluarga,
Pengelolaan UPPKS, dll
2. Kebijakan pemerintah tentang permodalan
ekonomi mikro, jual beli online, dll
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PELAYANAN KONSULTASI DAN
KONSELING KELUARGA
BERENCANA (KB) DAN
KESEHATAN REPRODUKSI
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
No. Dokumen : 2459/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 17 Mei 2019
Halaman :
1. Pengertian 1. Konseling adalah percakapan tatap muka dua
arah antara klien dengan petugas untuk
membantu klien mengenali kebutuhannya,
memilih solusi terbaik dan membuat keputusan
yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang
dihadapi.
2. Konseling dan konsultasi KB dan kesehatan
reproduksi adalah tindakan yang dapat
membantu klien untuk keluar dari berbagai
pilihan masalah KB dan kesehatan reproduksi.
2. Tujuan 1. Menyampaikan informasi dari pilihan pola
reproduksi.
2. Memilih metode KB yang dipilih secara
aman dan efektif.
3. Memulai dan melanjutkan KB.
4. Mempelajari tujuan, ketidakjelasan
informasi tentang metode KB yang tersedia. 3. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS 4. Refrensi 1. Buku Seri Materi Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS) Tahun 2013
2. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
(PKBI) 5. Alat dan Bahan 1. Kursi meja tamu;
2. Lemari display data;
3. Kursi meja komputer dan komputer data;
4. Benner berbagai informasi program layanan;
5. Tape recorder;
6. Digital camera;
7. Digital video recorder;
8. Data basis keluarga yang memiliki remaja di
wilayah kerja PPKS
9. Kartu dan status klien (didokumentasikan
secara komputerisasi);
10. Media elektronik dan media cetak;
11. Alat Peraga Kesehatan Reproduksi, KIE
KIT, Poster, Leaflet, Blooket
6. Prosedur Persiapan:
1. Klien
a. Kenali klien dengan baik, sikap
ramah, tumbuhkan rasa saling percaya,
jaga privacy klien.
b. Pelajari informasi-informasi yang di
butuhkan klien.
c. Hindari informasi berlebih yang
membuat klien sulit mengingat.
d. Menjelaskan tentang tujuan tindakan.
e. Menjelaskan tentang prosedur yang
akan dilakukan.
2. Lingkungan
3. Menyiapkan lingkungan privacy klien
4. Petugas
Melakukan pengkajian meliputi:
a. Identitas klien.
b. Melakukan pengisian tindakan medik
(informed consent) yang berisi tentang
persetujuan klien, dan klien
menyatakan mengerti tentang semua
informasi tersebut dan secara sadar
memberikan persetujuannya.
c. Mendengarkan, mempelajari dan
merespon klien. Pasca Pelayanan:
1. Melakukan komunikasi dengan klien tentang
bagaimana proses konsultasi dan konseling
KBKR yang diperoleh dari PPKS.
2. Mencatatat tindak lanjut dari klien untuk
mengetahui sejauh mana manfaat konsultasi
dan konseling KBKR yang diperoleh klien.
3. Apabila diperlukan, melakukan tindak lanjut
sesuai dengan yang diperlukan oleh klien
terutama untuk memperkaya kegiatan PPKS
berdasarkan data tersebut.
4. Mendokumentasikan hasil dan tindak lanjut
pelayanan dalam file khusus atau dalam
Komputer data.
7. Unit terkait PPKS 8. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Ruang pelayanan
2. Fasilitas pelayanan
3. Kemampuan SDM
4. Substansi pelayanan data dan informasi
5. Hubungan dengan semua mitra terkait
KBKR
6. Kenyamanan
7. Kebebasan dalam memilih metode yang
akan digunakan dan pelayanan terbaik.
9. Dokumen terkait 1. Buku tentang KBKR, Persalinan, KB Pasca
Melahirkan, dll
2. Kebijakan pemerintah tentang alat
kontrasepsi, dll
3. Informed consent (Dokumentasi tanggal,
waktu, konseling, hasil yang diperoleh,
respon klien dan kondisi umum klien.)
Konseptor
Lely Dwipayani, S.Psi
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, Msi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PELAYANAN KONSULTASI
DAN KONSELING KELUARGA
LANSIA DAN LANSIA
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
No. Dokumen : 2459/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI JAWA
TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 17 Mei 2019
Halaman :
1. Pengertian 1. Konseling adalah percakapan tatap muka
dua arah antara klien dengan petugas untuk
membantu klien mengenali kebutuhannya,
memilih solusi terbaik dan membuat
keputusan yang paling sesuai dengan
kondisi yang sedang dihadapi.
2. Keluarga Lansia adalah keluarga yang
memiliki salah satu anggota keluarganya
telah berusia enam puluh tahun keatas atau
keluarga yang terdiri dari suami isteri, yang
berusia enam puluh tahun keatas
3. Lansia adalah proses alami yang disertai
dengan tanda penurunan fisik, psikologis,
maupun sosial yang saling berinteraksi satu
sama lain.
4. Pelayanan konsultasi dan konseling
keluarga lansia dan lansia merupakan salah
satu upaya peningkatan ketahanan dan
kesejahteraan lahir batin, material, spiritual
bagi keluarga lansia.
2. Tujuan 1. Meningkatkan kesadaran pada usia lanjut
untuk membina sendiri kesehatan.
2. Meningkatkan kemampuan dan peran
masyarakat dalam mengatasi masalah
kesehatan usia lanjut secara optimal.
3. Meningkatkan jangkauan pelayanan
kesehatan usia lanjut.
4. Meningkatkan rasa persaudaraan
terbangunnya ikatan emosi yang positif.
3. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS
4. Refrensi 1. Buku Seri Materi Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS) Tahun 2013
2. 11 Seri Lansia Tangguh Tahun 2015
5. Alat dan bahan 1. Kursi meja tamu;
2. Lemari display data;
3. Kursi meja komputer dan komputer data;
4. Benner berbagai informasi program
layanan;
5. Tape recorder;
6. Digital camera;
7. Digital video recorder;
8. Data basis keluarga lansia dan lansia di
wilayah kerja PPKS
9. Kartu dan status klien (didokumentasikan
secara komputerisasi);
10. Lembar balik / media kit: BKL KIT,
11. Media elektronik dan media cetak;
12. Buku materi yang berhubungan dengan
lansia;
13. Alat tulis untuk keperluan klien.
6. Prosedur Persiapan:
1. Klien
a. Kenali klien dengan baik, sikap ramah,
tumbuhkan rasa saling percaya, jaga
privacy klien.
b. Pelajari informasi-informasi yang di
butuhkan klien.
c. Hindari informasi berlebih yang
membuat klien sulit mengingat.
d. Menjelaskan tentang tujuan tindakan.
e. Menjelaskan tentang prosedur yang
akan dilakukan.
2. Lingkungan
3. Menyiapkan lingkungan privacy klien
4. Petugas
Melakukan pengkajian meliputi:
a. Identitas klien.
b. Melakukan pengisian tindakan medik
(informed consent) yang berisi tentang
persetujuan klien, dan klien
menyatakan mengerti tentang semua
informasi tersebut dan secara sadar
memberikan persetujuannya.
c. Mendengarkan, mempelajari dan
merespon klien.
Pasca Pelayanan:
1. Melakukan komunikasi dengan klien
tentang bagaimana proses konseling
keluarga lansia dan lansia yang diperoleh
dari PPKS.
2. Mencatatat tindak lanjut dari klien untuk
mengetahui sejauh mana manfaat
konseling keluarga lansia dan lansia yang
diperoleh klien.
3. Apabila diperlukan, melakukan tindak
lanjut sesuai dengan yang diperlukan oleh
klien terutama untuk memperkaya kegiatan
PPKS berdasarkan data tersebut.
4. Mendokumentasikan hasil dan tindak
lanjut pelayanan dalam file khusus atau
dalam Komputer data.
7. Unit terkait PPKS
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Ruang pelayanan
2. Fasilitas pelayanan
3. Kemampuan SDM
4. Substansi pelayanan data dan informasi
5. Hubungan dengan semua mitra terkait
9. Dokumen terkait 1. Buku tentang keluarga lansia dan lansia
2. Kebijakan pemerintah tentang keluarga
lansia dan lansia
3. Informed consent (Dokumentasi tanggal,
waktu, konseling, hasil yang diperoleh,
respon klien dan kondisi umum klien.)
Konseptor
Lely Dwipayani, S.Psi
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, Msi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PELAYANAN KONSULTASI
DAN KONSELING MENUJU
KELUARGA HARMONIS
PPKS BAHTERA
PERWAKILAN
BKKBN PROVINSI
JAWA TENGAH
No. Dokumen : 2459/HK.02/J.4/2019
KEPALA PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI JAWA TENGAH
Wagino, SH,M.Si NIP.196005151981011001
No. Revisi :
Tgl. Terbit : 17 Mei 2019
Halaman :
1. Pengertian 1. Konseling adalah percakapan tatap muka
dua arah antara klien dengan petugas untuk
membantu klien mengenali kebutuhannya,
memilih solusi terbaik dan membuat
keputusan yang paling sesuai dengan
kondisi yang sedang dihadapi.
2. Keluarga Harmonis adalah keluarga yang
berketahanan dan berkarakter yaitu
keluarga yang memiliki keuletan dan
ketangguhan serta mengandung
kemampuan fisik-material guna hidup
mandiri dan mengembangkan diri dan
keluarganya untuk hidup harmonis dalam
meningkatkan kesejahteraan serta
kebahagian lahir dan batin
3. Pelayanan Konsultasi dan Konseling
Menuju Keluarga Harmonis adalah
membantu keluarga dalam mengatasi
konflik, mendudukkan konflik atau
permasalahan pada tempat yang
sebenarnya,dan meluruskan prasangka-
prasangka antar pihak.
2. Tujuan 1. Penyesuaian perilaku/ karakter/ kebiasaan
yang kurang bisa diterima oleh pasangan
atau anggota keluarga lain.
2. Memperkuat perilaku/ karakter /kebiasaan
yang sesuai (adaptive behavior).
3. Membimbing keluarga untuk merubah
perilaku/ karakter/ kebiasaan yang tak
sesuai dengan tingkah laku yang sesuai.
3. Kebijakan Peraturan Kepala BKKBN No 19 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan PPKS. 4. Refrensi Buku Seri Materi Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS) Tahun 2013
5. Alat dan bahan 1. Kursi meja tamu;
2. Lemari display data;
3. Kursi meja komputer dan komputer data;
4. Benner berbagai informasi program
layanan;
5. Tape recorder;
6. Digital camera;
7. Digital video recorder;
8. Data basis keluarga lansia dan lansia di
wilayah kerja PPKS
9. Kartu dan status klien (didokumentasikan
secara komputerisasi);
10. Lembar balik / media kit: BKL KIT,
11. Media elektronik dan media cetak;
12. Buku materi yang berhubungan dengan
keluarga harmonis
13. Alat tulis untuk keperluan klien.
6. Prosedur Persiapan:
1. Klien
a. Kenali klien dengan baik, sikap ramah,
tumbuhkan rasa saling percaya, jaga
privacy klien.
b. Pelajari informasi-informasi yang di
butuhkan klien.
c. Hindari informasi berlebih yang
membuat klien sulit mengingat.
d. Menjelaskan tentang tujuan tindakan.
e. Menjelaskan tentang prosedur yang
akan dilakukan.
2. Lingkungan
3. Menyiapkan lingkungan privacy klien
4. Petugas
Melakukan pengkajian meliputi:
a. Identitas klien.
b. Melakukan pengisian tindakan medik
(informed consent) yang berisi tentang
persetujuan klien, dan klien
menyatakan mengerti tentang semua
informasi tersebut dan secara sadar
memberikan persetujuannya.
c. Mendengarkan, mempelajari dan
merespon klien.
Pasca Pelayanan:
1. Melakukan komunikasi dengan klien
tentang bagaimana proses konseling menuju
keluarga harmonis yang diperoleh dari
PPKS.
2. Mencatatat tindak lanjut dari klien untuk
mengetahui sejauh mana manfaat konseling
menuju keluarga harmonis yang diperoleh
klien.
3. Apabila diperlukan, melakukan tindak
lanjut sesuai dengan yang diperlukan oleh
klien terutama untuk memperkaya kegiatan
PPKS berdasarkan data tersebut.
4. Mendokumentasikan hasil dan tindak lanjut
pelayanan dalam file khusus atau dalam
Komputer data.
7. Unit terkait PPKS 8. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Ruang pelayanan
2. Fasilitas pelayanan
3. Kemampuan SDM
4. Substansi pelayanan data dan informasi
5. Hubungan dengan semua mitra terkait
9. Dokumen terkait
1. Buku tentang keluarga harmonis
2. Kebijakan pemerintah tentang keluarga
harmonis
3. Informed consent (Dokumentasi tanggal,
waktu, konseling, hasil yang diperoleh,
respon klien dan kondisi umum klien.)
Konseptor
Lely Dwipayani, S.Psi
Disetujui oleh
Pelaksana,
Kasubid Balnak
KKL
Umi Hidayati,
SH,MM
Mengetahui,
Kabid KS-PK
Agoes Poedjianto,
SH.M.Kes
Menyetujui,
Kepala BKKBN
Prov Jateng
Wagino, SH, Msi