pemerintah daerah daerah istimewa ......dinas pendidikan, pemuda dan olahraga balai pendidikan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Jl. Pemuda No. 32 Baleharjo, Wonosari Kode Pos 55801 Telp./Faks. (0274)2901553
email: [email protected]
KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 21/KEP/DIKMEN-GK/V/2019
TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BELANJA
TUNAI DAN NON TUNAI DI LINGKUNGAN BALAI PENDIDIKAN
MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang tertib, lancar, efektif, efisien dan akuntabel,
perlu mematuhi peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan
daerah;
b. bahwa dalam rangka meminimalisasi perbedaan persepsi dalam
memahami berbagai peraturan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah diperlukan Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Operasional Prosedur
Belanja Tunai dan Non Tunai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan b diatas
perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan Menengah
Kabupaten Gunungkidul tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Operasional
Prosedur Belanja Tunai dan Non Tunai di Lingkungan Balai
Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun
1950 Sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-Undang nomor 26 tahun 1959;
2. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
restribusi daerah jo Undang-undang nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan;
4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah nomor 3 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui E-Purchasing;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 tahun
2018, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun
2018, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda,
dan Olahraga;
MEMUTUSKAN
KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Standar Operasional Prosedur Belanja Tunai dan Non
Tunai di Lingkungan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten
Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Standar Operasional Prosedur Belanja Tunai dan Non
Tunai sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai Petunjuk
Teknis dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Balai Pendidikan
Menengah Kabupaten Gunungkidul.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan
untuk Tahun Anggaran 2019.
Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada Tanggal : 15 Mei 2019
KEPALA BALAI PENDIDIKAN
MENENGAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TTD
Drs. SANGKIN, M.Pd
NIP. 196303021990031005
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
Nomor : 21/KEP/DIKMEN-GK/V/2019
Tanggal : Mei 2019
PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN BALAI PENDIDIKAN MENENGAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BAGIAN I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul yang terbentuk pada
tahun 2017 dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016, mempunyai
ketugasan untuk memberikan pembinaan dan pelayanan pendidikan kepada 68 SMA
dan SMK negeri/swasta diwilayah Kabupaten Gunungkidul.
Pada tahun 2018 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul
ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, untuk mengelola anggaran sendiri
membawahi 24 SMA dan SMK Negeri. Dalam melaksanakan tugasnya melalui fungsi
pengelolaan keuangan, terdapat beberapa permasalahan. Selain penyerapan anggaran
yang tidak sesuai dengan aliran kas sebagaimana yang telah direncanakan,
akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan belum sesuai harapan. Hal ini
terindikasi dari setiap rapat kerja pengendalian anggaran, serapan anggaran Balai
Dikmen Gunungkidul senantiasa berada pada level bawah. Kondisi seperti ini
disebabkan karena secara kuantitas jumlah SDM yang masih kurang, serta masih perlu
peningkatan pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan.
Beban pekerjaan pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan di
lingkungan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul yang cukup banyak,
menyebabkan minimnya kesempatan bagi mereka untuk mempelajari regulasi
dimaksud. Berdasarkan keadaan tersebut, perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan
APBD di lingkungan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul, yang
selanjutnya akan digunakan sebagai petunjuk teknis untuk mempermudah pelaksanaan
Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD. B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten
Gunungkidul adalah:
1. Memberikan kemudahan bagi pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan
untuk memahami aturan dan ketentuan pengelolaan keuangan yang bersumber
pada APBD DIY.
2. Menyamakan persepsi dan keseragaman langkah dan tindakan yang diperlukan
dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi pejabat pelaksana teknis kegiatan dan
aparat pengelola keuangan di lingkungan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten
Gunungkidul dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan
keuangan, sehingga pengelolaan APBD tepat waktu, akurat dan akuntabel.
BAGIAN II
PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN APBD
A. PENGERTIAN UMUM
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
4. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka
kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.
5. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.
6. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak
dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
7. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan,
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA.
9. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai
uang persediaan.
10. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
11. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA, karena kebutuhan
dananya melebihi jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA kepada pihak ketiga.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
14. Nota Pencairan Dana (NPD) adalah surat permohonan pencairan dana yang
diajukan oleh PPTK kepada KPA untuk uang muka pelaksanaan kegiatan yang
bersumber dari Uang Persedian Bendahara Pengeluaran Pembantu.
15. Uang Muka Kerja (Panjar) adalah dana yang diberikan kepada PPTK oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
yang pembayarannya dengan uang persediaan.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD
di Unit Kerja.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Balai Pendidikan
Menengah Kabupaten Gunungkidul.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul.
25. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) adalah petugas pembantu PPTK
yang melaksanakan administrasi keuangan kegiatan yang menjadi tanggung
jawab PPTK;
26. Penyiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah petugas pengelola
keuangan yang membantu Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran
Pembantu dalam menerbitkan SPP;
27. Petugas Pembukuan adalah petugas pengelola keuangan yang membantu tugas
Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan administrasi pembukuan;
28. Verifikator adalah petugas pengelola keuangan yang membantu PPK Balai
Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul melakukan pengujian terhadap
pertanggungjawaban keuangan;
29. Penyiap Surat Perintah Membayar (SPM) adalah petugas pengelola keuangan
yang membantu PPK Unit Kerja dalam menerbitkan SPM;
30. Petugas Akuntansi adalah pengelola keuangan yang bertugas membantu PPK
Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan
fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan.
B. PEJABAT DAN KETUGASAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
Pejabat yang terkait dalam pelaksanaan APBD beserta ketugasannya dalam
proses pengelolaan keuangan di lingkungan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten
Gunungkidul adalah:
1. Kuasa Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Balai Pendidikan Menengah
Kabupaten Gunungkidul adalah Kepala Balai, yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi.
Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas:
a. Memeriksa kas Bendahara Pengeluaran Pembantu sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
b. Menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu;
c. Mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
d. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
e. Dalam hal pengadaan barang/jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPKom);
f. Kuasa Pengguna Anggaran melakukan evaluasi program/kegiatan setiap
bulan sekali.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPK adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
PPK memiliki tugas sebagai berikut:
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan
Perundang-undangan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu;
c. Melakukan verifikasi SPP;
d. Menyiapkan SPM;
e. Melakukan verifikasi SPJ;
f. Melaksanakan Akuntansi Balai Dikmen;
g. Menyiapkan Laporan Keuangan Dinas;
h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala BPKA DIY secara berkala
setiap bulan sekali;
i. Membuat register SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran;
j. Membuat register SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran;
k. Membuat register SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Kuasa Pengguna
Anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK dijabat oleh pejabat eselon IV (Kepala Seksi/Kepala Subbagian) dan
Kepala Sekolah. Jika pejabat eselon IV atau Kepala Sekolah berhalangan/kosong
maka dapat dijabat oleh Staf yang dianggap mampu yang diangkat dengan SK
Kepala Balai.
PPTK memiliki tugas sebagai berikut:
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan;
c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai
Dikmen secara rutin dalam bentuk laporan bulanan;
e. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam proses pengadaan
barang/jasa (LS);
f. Dalam pertanggungjawaban keuangan, PPTK dapat dibantu staf yang
menangani pengadministrasian keuangan kegiatan yang selanjutnya disebut
Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK);
g. Koordinasi dengan Penyimpan Barang/Pengurus Barang terhadap realisasi
belanja bahan pakai habis dan belanja modal dan penggunaan bahan pakai
habis yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
masing-masing kegiatan;
h. PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kuasa
Pengguna Anggaran;
i. PPTK tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengadaan untuk kegiatan
yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas:
a. Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam pelaksanaan anggaran belanja;
b. Menerbitkan dan mengajukan SPP UP/GU/TU/LS untuk memperoleh
persetujuan dari KPA melalui PPK dalam rangka pengisian UP/GU/TU dan
pembayaran langsung (LS);
c. Membuat Register Penerbitan SPP;
d. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diajukan oleh
PPTK;
e. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam surat perintah
pembayaran;
f. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
g. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
h. Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU, dan
LS pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu
Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu
Pengeluaran Per Rincian Objek Belanja;
i. Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan
diserahkan ke Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKuntuk disahkan;
j. Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir
bulan.
5. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)
PUMK membantu PPTK dalam pengadministrasian keuangan, bertugas:
a. Melaksanakan pembukuan keuangan dan kegiatan yang diampunya;
b. Mempersiapkan bahan pengajuan SPP LS;
c. Menyusun rekapitulasi SPJ kegiatan;
d. Mengkompilasi dokumen kegiatan yang telah disetujui;
e. Mengarsip dan menyampaikan dokumen kegiatan ke Subbag. Keuangan;
f. Melakukan rekonsiliasi realisasi anggaran kegiatan dengan Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Petugas Pembukuan dan petugas akuntansi Balai
Dikmen, baik secara bulanan maupun triwulan.
g. Menyampaikan laporan penggunaan Barang Persediaan kepada
Penyimpan Barang setiap akhir bulan.
6. Petugas Pembukuan
Petugas Pembukuan merupakan pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
yang dalam tugasnya sekurang-kurangnya:
a. Melakukan pembukuan dalam SIPKD maupun manual (jika dipandang
perlu) sesuai beban mata anggaran/kode rekening belanja yang sesuai;
b. Melakukan pencetakan BKU dan Buku Pembantu setelah penutupan
buku setiap bulannya;
c. Melakukan penyiapan laporan fungsional dan laporan administratif
Bendahara Pengeluaran Pembantu;
7. Penyiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Petugas penyiap SPP
bertugas:
a. Melakukan penelitian ulang terhadap dokumen kelengkapan SPP baik
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, maupun SPP-LS yang telah disetujui oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu;
b. Melakukan entry SPP pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD);
c. Melakukan pencetakan dan menyampaikan kembali pada Bendahara
Pengeluaran Pembantu, untuk ditandatangani dan dimintakan persetujuan
pada pihak terkait.
8. Penyiap Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)
Petugas Penyiap SPM dalam menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya:
a. Meneliti SPP yang akan diajukan ke PA/KPA;
b. Melakukan entry SPM pada SIPKD sesuai beban mata anggaran yang
sesuai;
c. Melakukan pencetakan dan menyampaikan kepada verifikator untuk
dilakukan penelitian ulang, dilanjutkan ke PPK dan Kuasa Pengguna
Anggaran;
9. Verifikator
Dalam melakukan verifikasi SPJ, verifikator sekurang-kurangnya melakukan
langkah pengujian:
a. Memperoleh keyakinan bahwa SPJ yang disajikan PPTK dianggarkan
dalam DPA, dalam batas anggaran yang telah ditentukan, dan dibebankan
pada mata anggaran yang tepat;
b. Memperoleh keyakinan SPJ didukung bukti-bukti yang sah dan lengkap;
c. Memperoleh keyakinan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan
anggaran;
d. Memperoleh keyakinan bahwa SPJ telah ditandatangani oleh yang
berhak;
e. Memperoleh keyakinan bahwa penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai
dengan rencana, baik dari sisi keterjadian maupun keakurasian.
10. Petugas Akuntansi dan Pelaporan
Petugas Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:
a. Menjalankan fungsi akuntansi Balai Dikmen selaku entitas akuntansi
dalam pemerintahan daerah;
b. Melakukan Penjurnalan harian dalam SIPKD;
c. Melakukan entri Belanja dalam Buku Besar SIPKD;
d. Menyiapkan Prognosis;
e. Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca;
f. Menyiapkan Laporan Operasional (LO);
g. Menyiapkan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
h. Menyiapkan Catatan atas Laporan Keuangan OPD;
i. Menyiapkan bahan Perhitungan Anggaran.
C. LANGKAH-LANGKAH DALAM PENGELOLAAN APBD
1. Pelaksanaan Belanja Tunai/Panjar Kerja
a. PPTK melakukan klarifikasi kepada Bendahara Pengeluaran terkait dengan
ketersediaan dana untuk panjar kegiatan.
b. PPTK mengajukan permohonan dana dengan Nota Pencairan Dana (NPD)
sesuai dengan aliran kas, untuk melaksanakan kegiatan tertentu, kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah diparaf PPK.
c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan persetujuan
pada Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut, selanjutnya NPD diajukan ke
Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan sejumlah dana dimaksud
sebagai panjar kerja;
d. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, PPTK wajib mengarsip dokumen-
dokumen yang terkait dengan pengeluaran belanja untuk kegiatan tersebut.
Selanjutnya PPTK memberikan dokumen-dokumen pelaksanaan belanja
tersebut sebagai dasar Bendahara Pengeluaran dalam melakukan
Pertanggungjawaban Belanja;
e. Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setelah dilakukan verifikasi
oleh PPK-SKPD terhadap kebenaran dokumen yang diberikan oleh PPTK.
Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan belanja dalam:
1) Buku Kas Umum, digunakan untuk mencatat transaksi belanja.
2) Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Obyek, digunakan untuk
merinci item pengeluaran yang dilakukan selama periode bersangkutan.
3) Buku Pembantu Kas Tunai, digunakan untuk mencatat saldo SP2D
yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan yang berada di brankas
Bendahara Pengeluaran.
4) Buku Pembantu Simpanan/Bank, digunakan untuk mencatat saldo
SP2D yang telah dicairkan dan belum dibelanjakan yang berada di
rekening Bank Bendahara Pengeluaran.
5) Buku Pembantu Panjar, digunakan untuk mencatat jumlah uang yang
diberikan sebagai panjar kepada PPTK yang melaksanakan kegiatan.
6) Buku Pembantu Pajak, digunakan untuk mencatat penerimaan pajak
dan penyetoran pajak.
2. Pelaksanaan Belanja Non Tunai
a. PPTK melakukan klarifikasi kepada Bendahara Pengeluaran terkait dengan
ketersediaan dana;
b. PPTK mengajukan SPJ dan kelengkapannya kepada Bendahara
Pengeluaran;
c. Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran SPJ yang diajukan PPTK;
d. Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permohonan Pemindah bukuan/
Transfer sejumlah SPJ yang diajukan oleh PPTK dan selanjutnya
melakukan transfer melalui Bank BPD.
D. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
1. Bukti Pengeluaran/Kuitansi
Kelengkapan utama surat pertanggungjawaban (SPJ) adalah:
a. Bukti Pengeluaran (Bend 26a)
b. Tanda terima yang dipersamakan dengan bukti pengeluaran/bend 26a
Penyelesaian Bend 26a memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. beserta lampirannya dibuat rangkap 4 (empat), berwarna.
b. Pernyataan belanja terukur berdasarkan DPA (nama belanja, nama kegiatan,
jenis pembayaran, kode kegiatan, kode rekening belanja).
c. Penerima pembayaran ditulis dengan nama terang, alamat, dan
bermeterai (sesuai jumlah pembayarannya), bertandatangan serta
berstempel/cap (jika yang menerima bukan perorangan).
d. Bend 26a Bend 26a diparaf Pejabat Pembuat Komitmen di sebelah kiri
baris nama KPA, sebelum Bend 26a ditandatangani Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).
e. Penerima pada Bend 26a (bagian kiri bawah) ditandatangani oleh PPTK.
f. Tanda tangan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
dilakukan setelah isi dan kelengkapannya sesuai dengan huruf a sampai
dengan huruf e.
2. Ketentuan Umum Belanja
a. Belanja Barang/Jasa nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,- SPJ
dilengkapi dengan:
1) Bend 26a (kwitansi);
2) Nota Pembelian dari penyedia, bernomor dan alamat lengkap;
3) Lampiran Pengadaan (berisi detail jenis barang/jasa dan merek/
spesifikasinya);
4) Bukti setoran pajak.
Catatan :
• Belanja di atas Rp500.000,- dilakukan secara nontunai; SPJ dilengkapi fotocopy rekening bank, fotocopy NPWP, dan ebilling.
• Belanja lebih dari Rp10.000.000,- dilengkapi HPS (Harga Perkiraan
Sendiri), Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK)/Surat Pesanan yang mencantumkan sanksi denda bila terjadi
keterlambatan penyediaan barang/jasa, serta Berita Acara Pemeriksaan
(Fisik) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
• Untuk kepentingan pengadministrasian Barang Persediaan dan Aset
Tetap:
1) SPJ belanja Barang Persediaan dilengkapi dengan Faktur
Pengiriman Barang dari Penyedia.
2) SPJ Belanja Modal dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan
(Fisik) dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
b. Belanja Pengadaan Barang/Jasa nilainya lebih dari Rp50.000.000,- s.d.
Rp200.000.000,- (untuk Jasa Konsultansi sampai dengan
Rp100.000.000,-) dengan Mekanisme LS
Bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK). SPJ dilengkapi
dengan:
1) Bend 26a (kwitansi)
2) Ringkasan Kontrak
3) Surat Kesanggupan untuk dipotong Pajak/biaya transfer
4) Foto Copy Rekening Bank dan NPWP
5) Surat Setoran Elektronik (SSE) disertai faktur pajak
6) Laporan Selesainya Pekerjaan
7) Berita Acara Pemeriksaan (Fisik)
8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
9) Berita Acara Pemeriksaan (Administratif)
10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
11) Permohonan Pembayaran
12) Berita Acara Pembayaran
13) Dokumen pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
a) Surat Perintah Kerja/SPK
b) Surat Perintah Melaksanakan Kerja/Surat Pesanan
c) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
d) Pakta Integritas
e) Dokumen Pemilihan
f) Surat Undangan Permintaan Penawaran
g) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
h) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran
i) Dokumen Kualifikasi
j) Surat Penawaran
k) Berita Acara Evaluasi Penawaran
l) Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi
m) Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
n) Penetapan Penyedia Barang/Jasa
o) Pengumuman Penyedia Barang/Jasa
p) Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
q) SK Panitia/Pejabat Pengadaan
c. Pengadaan Barang/Jasa nilainya lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) atau untuk pekerjaan jasa konsultansi lebih dari
Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
Pengadaan dengan mekanisme tender melalui Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ).
Bukti perjanjian berupa Surat Perjanjian atau Kontrak.
Kelengkapan SPJ lainnya sama dengan mekanisme LS di
atas.
d. Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Purchasing atau Toko Daring
Kelengkapan SPJ berupa:
1) Kuitansi (Bend 26)
2) Surat Pesanan
3) Kelengkapan SPJ lainnya sama dengan mekanisme LS bila nilainya lebih
dari Rp.50.000.000,-
Catatan:
a) Pengadaan melalui e-purchasing tidak perlu HPS.
b) SPJ Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan dilengkapi dengan bukti
pembayaran BPJS bila dalam SPK/Kontrak menyebutkan ada
pembayaran BPJS.
c) Untuk pengajuan Uang Muka, dilampiri: fotocopy Jaminan Uang
Muka, fotocopy Jaminan Pelaksanaan, dan Rincian Penggunaan
Uang Muka dan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka.
d) Untuk pengadaan yang nilainya lebih dari Rp.200.000.000,- dilengkapi
Jaminan Pelaksanaan.
e) Untuk pengajuan Termin, dilampiri: fotocopy Jaminan Pelaksanaan,
Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan
foto-foto kemajuan pekerjaan sesuai termin yang diminta.
f) Untuk pengajuan Termin Terakhir (100%), dilampiri: fotocopy Jaminan
Pemeliharaan, Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan, dan foto-foto 100% pekerjaan.
3. Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ)
Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang harus dipenuhi untuk masing-
masing jenis belanja sekurang-kurangnya adalah:
a. Honorarium PNS
(Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Penyelenggaraan
Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa)
SPJ dilengkapi dengan:
1) Daftar Penerimaan Uang;
2) SK (Surat Keputusan) Kepala Balai Dikmen selaku KPA;
3) Daftar Hadir untuk Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium
Penyelenggaraan Kegiatan;
4) Bukti setor PPh pasal 21.
Catatan:
Dalam satu rekening belanja honorarium, PNS tidak boleh mendapat
honorarium lebih dari satu. Jika satu orang merangkap jabatan/kedudukan di
dalam Tim maka diberikan hanya satu honor jabatan.
b. Honorarium Non-PNS dan Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
SPJ dilengkapi dengan :
a. Daftar Penerimaan Uang;
b. SK (Surat Keputusan) Kepala Balai Dikmen selaku KPA;
c. Daftar Hadir;
d. Jadwal Kegiatan (untuk Instruktur/Narasumber);
e. Bukti setor PPh pasal 21
Catatan:
1) Jika satu orang merangkap jabatan/kedudukan maka diberikan satu honor
jabatan, kecuali honor Pembuat Makalah yang merangkap Narasumber.
Makalah bukan handout atau slide powerpoint.
2) Pada Daftar Penerimaan Uang untuk Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber
mencantumkan Golongan dan Materi yang disampaikan.
3) Jadwal dibuat per 1 (satu) jpl (45 menit).
4) Honorarium Penulisan Artikel atau yang sejenis dilampiri Hasil Pekerjaan
(hardcopy atau Softcopy).
5) Honorarium penulis artikel pada jurnal/buletin dapat diberikan untuk
Jurnal/Buletin yang telah masuk dalam daftar ISSN.
c. Belanja BBM
SPJ dilengkapi dengan:
a. Bend 26a atau Rekapitulasi pembelian BBM
b. Lampiran Pengadaan
c. Fotocopy kupon dan/atau Print-out dari SPBU resmi setempat
Catatan:
1) Bila pembelian BBM dengan menggunakan kupon, SPJ menggunakan:
bend26a, Lampiran Pengadaan, dan fotocopy Kupon BBM
2) Pembelian BBM dengan Kupon wajib membuat Laporan penggunaan
BBM dilampiri print-out dari SPBU dan Faktur Pengeluaran Barang.
3) Pembelian BBM dan semua produk dari Pertamina tidak dikenai PPN dan
PPh 22.
d. Belanja Bahan Pakai Habis, Bahan/Material, dan Lain-lain yang masuk
Klasifikasi Persediaan
Termasuk Persediaan antara lain: Alat tulis kantor, Perangko, meterai, dan
benda pos lain, Alat listrik/elektronik, Peralatan kebersihan/bahan pembersih,
Pelumas, Pengisian tabung gas/tabung pemadam kebakaran, Obat-obatan,
Perlengkapan penghargaan/hadiah/tropi/plakat, Bahan percontohan/ praktek,
Alat/perlengkapan, Bahan kimia, Bahan makanan/pakan, Bibit tanaman,
Cetak dan Penggandaan, Belanja pakaian/kaos/batik, dan lain-lain.
SPJ dilengkapi dengan:
a. Bend 26a
b. Lampiran Pengadaan
c. Nota Pembelian dari Penyedia yang bernomor dan alamat lengkap.
d. Bukti setor PPN bila lebih dari Rp1.000.000,- dan PPh pasal 22 bila lebih
dari Rp2.000.000,-.
Untuk belanja Cetak dan Penggandaan dikenakan PPN bila lebih dari
Rp1.000.000,- dan pph 23 bila Penyedia adalah Badan Usaha atau PPh 21
bila Penyedia adalah Usaha Perorangan.
Belanja Benda-benda Pos tidak dikenakan PPN dan PPh 22.
Catatan:
1) Dilampiri Faktur pengeluaran barang yang ditandatangani Penyimpan
Barang untuk belanja Kegiatan (bukan belanja rutin).
2) Dilampiri Faktur Pengiriman Barang dari Penyedia bila Nota
pembelian tidak bernomor.
3) Dilampiri Daftar Penerimaan bila barang diserahkan kepada
penerima, misalnya Perlengkapan penghargaan/tropi/plakat, Cetak
sertifikat, Belanja kaos/pakaian/batik, dll.
e. Belanja Listrik, Telpon, Air, dan Internet SPJ dilengkapi dengan:
a. Bend 26a atau Rekapitulasi Pembayaran Listrik/Telpon/Air/Internet
b. Lampiran Pengadaan
c. Bukti pembayaran rekening Listrik/Telpon/Air/Internet yang asli.
Catatan:
1) Belanja Listrik, Telpon, dan Air/PDAM tidak dikenai PPN dan PPh 22.
2) Belanja internet dikenakan PPh 23 (PMK no. 141/PMK.03/2015)
f. Belanja Jasa Kantor dan Konsultansi (Pihak Ketiga) Bukan LS
Termasuk Jasa Kantor dan Konsultansi: Jasa Keamanan Kantor, Jasa
Kebersihan Kantor, Jasa Layanan Kantor, Transportasi dan Akomodasi
(termasuk Sewa Kamar/Penginapan), Jasa Event Organizer (EO), Test
Psikologi/Kompetensi/Sertifikasi dan sejenisnya, Jasa Konsultansi aplikasi/
software, dan Belanja Jasa lain sejenis.
SPJ dilengkapi dengan:
a. Bend 26a (kwitansi)
b. Surat Perintak Kerja (SPK)
c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
e. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
f. Bukti setor PPN dan PPh pasal 23 (disertai Faktur Pajak)
g. Belanja Sewa
SPJ dilengkapi dengan:
a. Bend 26a
b. Lampiran Pengadaan
c. Nota Sewa
d. Bukti setor PPN jika lebih dari 1 juta dan PPh 23, atau PPh pasal 4 ayat 2
untuk sewa tempat
Catatan :
1) Lampiran Pengadaan Belanja Sewa harus menunjukkan rincian: jumlah
unit, jumlah hari/bulan/waktu, dan harga satuan.
2) Sewa kendaraan melampirkan fotokopi STNK. Bila Warna TNKB kuning
maka tidak dikenai PPN, hanya PPh 23. Bila Warna TNKB hitam maka
dikenai PPN dan PPh 23.
3) PPTK membuat Laporan ke Petugas Akuntansi untuk Belanja Sewa yang
Dibayar Di Muka (dengan format Terlampir), misalnya Sewa Lahan
untuk gedung Sekolah yang dibayarkan di awal tahun untuk masa sewa
setahun ke depan.
h. Belanja Makanan dan Minuman
Rapat SPJ dilengkapi dengan:
a. Bend 26a (kwitansi)
b. Lampiran pengadaan
c. Nota pembelian (sesuai tanggal pelaksanaan rapat)
d. Undangan
e. Daftar hadir ditandatangani PPTK
f. Notulen ditandatangani Pimpinan Rapat
g. Bukti setor pajak
i. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum SPJ dilengkapi:
a. Bend 26a (kwitansi)
b. Lampiran pengadaan
c. Nota pembelian
d. Daftar hadir
e. Bukti setor pajak.
Catatan :
1) Untuk Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum yang disajikan
secara prasmanan, bila penyedianya adalah Badan Usaha maka
dikenakan PPh 23, bila penyedianya usaha perorangan dikenakan PPh 21
(tarif 2,5%, bila tidak punya NPWP tarif 3%).
2) Untuk Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum atau Makanan dan
Minuman Rapat yang disajikan dalam bentuk box, dikenakan PPN bila
lebih dari Rp1.000.000, dan ditambah PPh pasal 22 bila lebih dari
Rp2.000.000,-
j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis (Pihak
Ketiga) SPJ dilengkapi dengan:
a. Bend 26a (kwitansi)
b. SPT dari Kepala Balai Dikmen selaku KPA
c. Bukti keikutsertaan (Surat keterangan/piagam/sertifikat) dari
penyelenggara
d. Laporan Hasil Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis
k. Belanja Perjalanan Dinas SPJ dilengkapi dengan:
a. Bend26a atau Daftar penerimaan jika lebih dari 1 (satu) orang
b. Surat Tugas (SPT) dari KPA
c. SPPD lembar 1 dan 2 yang telah disahkan.
d. Undangan (jika perjalanan dinas berdasarkan undangan)
e. Tiket dan boarding pass atas nama perorangan (untuk Perjalanan Dinas
Luar Daerah)
f. Laporan Tertulis Hasil Perjalanan, selambat-lambatnya 7 hari kalender,
kepada pejabat yang memberi perintah.
Catatan :
1) Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka: melakukan konsultasi,
kunjungan kerja, menghadiri acara, mengikuti pelatihan dan lain-lain
sejenis.
2) Perjalanan dinas yang dilakukan banyak orang, dapat dengan satu lembar
SPT yang di dalamnya terdapat nama-nama yang melakukan perjalanan
dinas.
3) Bila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu orang dengan tugas yang
berbeda atau tanggal yang berbeda, maka SPT dan SPPD dibuat
terpisah.
4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah jarak tempuh normal minimal 10
(sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan.
5) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Laporan Tertulis dibuat spesifik
dan erinci, bukan dalam bentuk pernyataan.
6) Untuk perjalanan dinas dalam daerah dari sekolah-sekolah, SPT dan SPPD
ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Tapi harus ada pelimpahan
wewenang penanda tangan dari KPA kepada Kepala Sekolah.
7) Perjalanan dinas ke luar daerah, untuk tujuan di pulau Jawa maksimal 2
hari atau sesuai undangan. Untuk tujuan luar pulau Jawa maksimal 4 hari
atau sesuai undangan.
8) Laporan perjalanan dinas ditandatangani oleh pelaksana atau pimpinan
rombongan.
4. Ketentuan Pajak dan Meterai
Penyetoran pungutan/potongan pajak secara online dengan e-billing. Bukti setor
pajak adalah Bukti Penerimaan Negara (BPN).
a. PPh pasal 21
Yaitu Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan
kegiatan (kepanitiaan, peserta pelatihan dan kegiatan lainnya).
Yang dikenakan PPh pasal 21 :
1) Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan
nama/bentuk apapun. Pengenaan PPh Gaji dan Tunjangan setelah
dikurangi Biaya Jabatan, Iuran Pensiun dan PTKP.
2) Tarif Pajak untuk Honor PNS dan Non PNS:
a. PNS Golongan IV = 15%
b. PNS Golongan III = 5%
c. PNS Golongan II = 0%
d. Non PNS ber NPWP = 5%
e. Non PNS tidak ber NPWP = 6%
b. PPh pasal 22
Yaitu Pajak atas transaksi/pembelian barang di atas Rp.2.000.000,- dan
tidak terpecah-pecah.
Kode MAP/KJS 411122/920, NPWP atas nama rekanan.
Tarif pajak 1,5 %. Tidak ber-NPWP tarifnya sebesar 3%
Catatan :
Yang tidak dikenakan PPh pasal 22 :
1) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- dan tidak
terpecah-pecah.
2) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, gas, pelumas,
listrik, telepon, air PDAM, dan benda-benda Pos.
3) Pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku
pelajaran agama.
4) Pembelian barang untuk keperluan tunanetra dan penyandang
disabilitas lainnya.
c. PPh pasal 23
Yaitu Pajak atas hadiah/penghargaan, deviden, bunga, royalti, dan atas sewa
dan jasa lainnya.
Kode MAP/KJS 411124/104, NPWP atas nama Bendahara.
Tarif Efektif PPh pasal 23:
1) Tarif pajak Hadiah & Penghargaan adalah 15%.
2) Tarif pajak Jasa Konsultasi, jasa publikasi, Catering, Cleaning Service,
Sewa Angkutan Darat, dan jasa lainnya (misal: servis
peralatan/perlengkapan kantor, servis kendaraan, jasa internet, jasa
akomodasi/hotel, penggandaan, dan cetak) adalah 2%.
d. PPh pasal 4 ayat 2 (PPh Final)
Kode MAP/KJS 411128/403 untuk Sewa Tanah/Bangunan
Kode MAP/KJS 411128/409 untuk Jasa Konstruksi
NPWP atas nama Bendahara, Tarif PPh pasal 4 ayat 2:
1) Belanja Jasa Konstruksi
Klasifikasi Kecil : 2% (tidak termasuk PPN)
Menengah ke Atas : 3% (tidak termasuk PPN)
Tidak Memiliki Klasifikasi : 4% (tidak termasuk PPN)
2) Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Memiliki Klasifikasi : 4% (tidak termasuk PPN)
Tidak Memiliki Klasifikasi : 6% (tidak termasuk PPN)
3) Belanja Sewa atas Tanah dan Bangunan (Sewa Tanah, Gedung,
Gudang, Ruangan dll). Tarif : 10% dari Bruto
Untuk Penyedia barang/jasa yang melampirkan Surat Keterangan
Bebas Pajak, SPJ dilampiri Bukti setor PPh Final (PPh pasal 4 ayat 2)
dengan tarif 0,5%.
e. PPN
Kode MAP/KJS 411211/920, NPWP atas nama Rekanan.
Tarif adalah 10% dari harga perolehan.
Catatan :
Pembayaran yang tidak dipungut PPN:
1) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,- (termasuk
PPN) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2) Pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku
pelajaran agama.
3) Pembelian barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari
sumbernya.
4) Barang-barang kebutuhan pokok, barang hasil pertanian.
5) Makanan ternak, unggas dan ikan.
6) Bibit atau benih pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan
perikanan.
7) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan
dan sejenisnya, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh
jasa boga atau catering.
8) Jasa dibidang penyiaran,seperti radio dan televisi yang bukan bersifat
iklan.
9) Jasa dibidang perhotelan meliputi jasa persewaan kamar termasuk
fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang
menginap dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau
pertemuan dihotel, penginapan, motel, losmen dan hostel.
10) Jasa di bidang Angkutan Umum di darat dan di air.
11) Jasa di bidang keagamaan dan pendidikan.
12) Jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum.
13) Jasa dibidang olahraga kecuali bersifat komersial.
14) Jasa di bidang Kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak
tontonan, termasuk jasa hiburan dibidang kesenian yang tidak bersifat
komersial.
f. Meterai
Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Diberlakukan terhadap dokumen
yang memuat jumlah uang tertentu atau dokumen kontrak/perjanjian dengan
ketentuan:
Belanja senilai lebih dari Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-
dikenakan meterai Rp. 3.000,-
Belanja senilai lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan meterai Rp.
6.000,-
Dokumen SPK/Kontrak/Perjanjian memakai meterai Rp. 6.000,-
E. PENGENDALIAN KEGIATAN
Pengendalian kegiatan dilakukan oleh PPTK berdasarkan:
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Anggaran Kas
3. Standar Harga Barang dan Jasa
4. Pedoman Perpajakan
Langkah-langkah pengendalian yang dilaksanakan PPTK adalah sebagai berikut :
1. Membuat rencana penggunaan dana setiap akan mengajukan pencairan dana,
sesuai dengan rencana aliran kas.
2. Membuat rekapitulasi penyetoran SPJ pada setiap menyerahkan SPJ kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu.
3. Membuat rekapitulasi kemajuan SPJ untuk pengendalian intern kegiatan
4. Membuat laporan tentang kinerja keuangan dan kinerja kegiatan
5. Memperbaiki/melengkapi SPJ apabila ada kesalahan/kekurangan SPJ yang telah
diverifikasi oleh PPK.
6. Melakukan kompilasi SPJ kegiatan yang telah disahkan Kuasa Pengguna
Anggaran, selanjutnya diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran Pembantu.
F. PENGENDALIAN ANGGARAN
Pengendalian Anggaran dilakukan oleh PPK dengan melakukan Verifikasi SPJ yang
disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan pada:
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)
2. Anggaran Kas
3. Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)
4. Aturan Perpajakan
Langkah-langkah pengendalian yang dilaksanakan PPK adalah sebagai berikut:
1. Bendahara pengeluaran menyerahkan bukti pengeluaran kepada petugas verifikasi
menyerahkan bukti pengeluaran yang telah diverifikasi untuk ditindaklanjuti. Jika
bukti pengeluaran telah benar dan lengkap maka petugas verifikasi membubuhkan
paraf di Bend 26a, jika masih ada kesalahan/kekurangan maka petugas verifikasi
memberikan catatan hal-hal yang perlu diperbaiki.
2. Hasil Verifikasi dikomunikasikan kepada Bendahara Pengeluaran/PPTK jika ada
bukti pengeluaran dan lampiran yang perlu dibetulkan.
3. Jika Jumlah SPJ telah mencapai minimal 50% dari jumlah UP maka Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP GU.
4. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPK diverifikasi sebelum
diterbitkan SPM. Pedoman untuk verifikasi adalah DPA, Anggaran Kas, SHBJ
dan Pedoman Perpajakan, dan peraturan lain yang berhubungan dengan
pelaksanaan APBD. Cara melakukan verifikasi SPJ pelaksanaan kegiatan adalah
dengan menguji dokumen SPP dimaksud untuk meyakinkan:
a. Apakah tagihan atas beban anggaran belanja daerah tersebut sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apakah dana yang digunakan
untuk membayar tagihan atas beban anggaran belanja negara itu tersedia dalam
DPA, dan tidak melebihi pagu anggaran;
b. Apakah para pihak yang mengajukan tagihan atas beban anggaran belanja
negara itu secara formal adalah sah. Dengan menunjukkan adanya bukti yang
lengkap, sehingga tagihan dapat dipertanggungjawabkan;
c. Apakah maksud/tujuan dari suatu pekerjaan sebagai pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan itu sesuai dengan sasaran/keluaran kegiatan dan indikator keluaran
subkegiatan yang tertuang dalam DPA atau tidak;
d. Apakah dokumen dan bukti tersebut ditandatangani oleh yang berhak.
G. BATAS WAKTU
1. PPTK secara administratif wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban
Keuangan (SPJ) secara lengkap dan benar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal pengambilan panjar kerja kepada Kepala Balai Dikmen selaku Kuasa
Pengguna Anggaran, melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2. PPTK setiap bulan wajib melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi/Daya
Serap Anggaran untuk masing-masing kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Subbagian Tata Usaha Balai Dikmen
paling lambat tanggal 2 pada bulan berikutnya.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan APBD setiap akhir bulan kepada Kepala Balai
Dikmen melalui PPK.
4. Apabila berdasarkan hasil verifikasi Laporan pertanggungjawaban telah lengkap
dan benar serta sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan, maka
Pengguna Anggaran menerbitkan surat pengesahan paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya berupa laporan Fungsional Bendahara.
5. Laporan keuangan dan Akuntansi Triwulanan, dibuat oleh PPK-SKPD paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya, setelah Bendahara melakukan tutup
pembukuan.
6. Laporan keuangan dan Akuntansi Akhir Tahun, dibuat oleh PPK-Unit Kerja
disampaikan ke PPK-SKPD paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya. H. SANKSI KETERLAMBATAN
1. Sanksi Peringatan/teguran oleh KPA, apabila PPTK belum menyampaikan
Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran kegiatan dan mengembalikan
sisa panjar kerja yang tidak dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak tanggal pengambilan panjar kerja kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu;
2. Sanksi penundaan pengambilan panjar kerja berikutnya oleh PPK, apabila
pertanggungjawaban (SPJ) dari PPTK tidak dipenuhi sampai dengan 14 (empat
belas) hari kerja sejak pengambilan panjar, kecuali atas ijin Kuasa Pengguna
Anggaran.
KEPALA BALAI PENDIDIKAN
MENENGAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
TTD
Drs. SANGKIN, M.Pd
NIP. 196303021990031005
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor : 21/KEP/DIKMEN-GK//V/2019 Tanggal : 15 Mei 2019
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Jl. Wonosari-Jogja Km. 3,5, Siyono Logandeng Playen Kode Pos 55861 Telp. (0274)2901553 email: [email protected]
Website: https://dikmengunungkidul.wordpress.com
Nomor SOP 02/TU /Dikmen-GK /2019
Tanggal Pembuatan 13 Mei 2019
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektip 01 Juni 2019
Disahkan Oleh
KEPALA
TTD
Drs. SANGKIN., M.Pd NIP. 196303021990031005
Nama SOP Pelaksanaan Belanja Non Tunai
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
1. Memiliki kemampuan memahami regulasi/aturan. 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan. 3. Memerlukan ketelitian, kecermatan, dan konsistensi. 4. Mengetahui penggunaan perangkat computer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Belanja Tunai 1. Ruangan kerja
2. Peraturan, Dokumen/surat
3. Buku agenda surat
4. Komputer, Printer, HVS, ATK
5. Jaringan internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila pelaksanaan belanja non tunai terhambat, penyelesaian kegiatan disekolah terhambat/tidak terlaksana.
Disimpan sebagai dokumen dan pedoman pelaksanaan kegiatan.
FLOWCHART SOP BELANJA NON TUNAI
No Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PPTK Verifikator Bendahara PPK KPA
Petugas Pembukuan
BPD Persyaratan Perlengkapan/ Kelengkapan
Waktu
Output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. PPTK melakukan klarifikasi kepada Bendahara terkait ketersediaan dana.
PPTK mencermati aliran kas
3 menit
Informasi ketersediaan dana.
Informasi disampaikan melalui WA grup PUMK
2. PPTK mengajukan permohonan dana.
Fotocopy DPA, Rincian penggunaan dana,fotocopy aliran kas, kuitansi panjar, draf SPJ
3 menit
Berkas pengajuan dana diterima Verifikator
Verifikator mencatat dalam register
3. Verifikator menverifikasi berkas dokumen dan meneruskan ke Bendahara
Kelengkapan berkas dokumen pengajuan dana
15-30 menit
Dokumen telah diverifikasi, diparaf verifikator dan tandatangan Bendahara
Lamanya veri-fikasi tergantung banyaknya berkas dan antrian dari sekolahan
4. Bendahara mengecek, tandatangan dan meneruskan berkas untuk diparaf PPK
Berkas dokumen sudah diparaf verifikator dan tandatangan Bendahara
5-10 menit
Dokumen diverifikasi, SPJ diparaf PPK
5. PPK memaraf berkas dokumen dan meneruskan ke KPA
Berkas dokumen yang sudah diparaf verifikator dan Bendahara
5-10 menit
Dokumen telah diparaf PPK
6. KPA memberikan persetujuan konsep SPJ, meneruskan kepada Bendahara untuk mentransfer sejumlah uang.
Berkas dokumen yang sudah diparaf verifikator dan Bendahara dan PPK
15 menit
Dokumen telah ditandatangani KPA
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PPTK Verifikator Bendahara PPK KPA Petugas BPD Persyaratan Perlengkapan/ Waktu Output
Pembukuan Kelengkapan
7. Bendahara mengecek berkas dan meneruskan ke Petugas pembukuan untuk diterbitkan perintah transfer
Kelengkapan berkas yang sudah dicek bendahara
5 menit
Printout surat perintah transfer
8. Petugas pembukuan menyerahkan perintah transfer dan berkas kepada bendahara untuk dicek kebenarannya
Kelengkapan berkas dan printout surat perintah trasfer
5 menit
surat perintah transfer sudah dicek bendahara
9. Bendahara menyerahkan perintah transfer kepada PPTK melalui PUMK, untuk membawa surat perintah transfer ke BPD.
Kelengkapan berkas dan surat perintah transfer yang sudah dicek Bendahara.
5 menit
Surat perintah transfer telah dibawa ke BPD
Transfer tidak boleh melewati bulan.
10. BPD mentransfer sjumlah uang ke rekening yang dituju.
10-15 menit
Uang telah di transfer BPD ke reknining tujuan
Kelengkapan Berkas sudah harus jadi dalam waktu 7 hari
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nomor : 21/KEP/DIKMEN-GK/V/2019 Tanggal : 15 Mei 2019
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Jl. Wonosari-Jogja Km. 3,5, Siyono Logandeng Playen Kode Pos 55861 Telp. (0274)2901553 email: [email protected]
Website: https://dikmengunungkidul.wordpress.com
Nomor SOP 01/TU /Dikmen-GK /2019
Tanggal Pembuatan 13 Mei 2019
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektip 01 Juni 2019
Disahkan Oleh
KEPALA
TTD
Drs. SANGKIN., M.Pd NIP. 196303021990031005
Nama SOP Pelaksanaan Belanja Tunai/Panjar Kerja
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
1. Memiliki kemampuan memahami regulasi/aturan. 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan. 3. Memerlukan ketelitian, kecermatan, dan konsistensi. 4. Mengetahui penggunaan perangkat computer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Belanja Non Tunai 1. Ruangan kerja 2. Peraturan, Dokumen/surat 3. Buku agenda surat 4. Komputer, Printer, HVS, ATK 5. Jaringan internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila pelaksanaan belanja tunai/panjar terhambat, penyelesaian kegiatan disekolah terhambat/tidak terlaksana.
Disimpan sebagai dokumen dan pedoman pelaksanaan kegiatan.
FLOWCHART SOP BELANJA TUNAI
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PPTK Verifikator Bendahara PPK KPA Persyaratan Perlengkapan/
Kelengkapan Waktu
Output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. PPTK melakukan klarifikasi kepada Bendahara terkait ketersediaan dana.
PPTK mencermati aliran kas
3 menit
Informasi ketersediaan dana.
Informasi disampaikan melalui WA grup PUMK
2. PPTK mengajukan rekap panjar berdasarkan NPD
Foto copy DPA, Rincian penggunaan dana,fotocopy aliran kas, kuitansi panjar, draf SPJ
3 menit
berkas diterima Verifikator
Verifikator mencatat dalam register
3. Verifikator menverifikasi berkas dokumen dan meneruskan ke Bendahara
Kelengkapan dan kebenaran berkas dokumen
15-30 menit
Dokumen telah diverifikasi, diparaf verifikator dan tandatangan Bendahara
Lamanya waktu verifikasi tergantung banyaknya antrian berkas dari sekolahan
4. Bendahara meneruskan berkas untuk diparaf PPK
Berkas dokumen sudah diparaf verifikator dan tandatangan Bendahara
5-10 menit
Dokumen diverifikasi, SPJ diparaf PPK
5. PPK memaraf berkas dokumen dan meneruskan ke KPA
Berkas dokumen sudah diparaf PPK
5-10 menit
Berkas diparaf KPA
6. KPA memberikan persetujuan, meneruskan kepada Bendahara untuk mengeluarkan sejumlah uang.
Berkas dokumen sudah ditandatangani KPA
10 menit
Bendahara siap mengeluarkan sejumlah uang tunai
7. Bendahara mengeluarkan sejumlah uang kepada PPTK melalui PUMK
Persetujuan dari KPA 5 menit
Uang tunai/panjar diserahkan PPTK melalui PUMK
Kelengkapan Berkas sudah harus jadi dalam waktu 7 hari
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL Jl. Wonosari-Jogja Km. 3,5, Siyono Logandeng Playen Kode Pos 55861 Telp.
(0274)2901553 email: [email protected]
Website: https://dikmengunungkidul.wordpress.com
Nomor SOP 01/TU /Dikmen-GK /2019
Tanggal Pembuatan 13 Mei 2019
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektip 01 Juni 2019
Disahkan Oleh
KEPALA
Drs. SANGKIN., M.Pd NIP. 196303021990031005
Nama SOP Pelaksanaan Belanja Non Tunai
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tatakerja UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
1. Memiliki kemampuan memahami regulasi/aturan. 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan. 3. Memerlukan ketelitian, kecermatan, dan konsistensi. 4. Mengetahui penggunaan perangkat computer
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Belanja Tunai 1. Ruangan kerja 2. Peraturan, Dokumen/surat 3. Buku agenda surat 4. Komputer, Printer, HVS, ATK 5. Jaringan internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila pelaksanaan belanja non tunai terhambat, penyelesaian kegiatan disekolah terhambat/tidak terlaksana.
Disimpan sebagai dokumen dan pedoman pelaksanaan kegiatan.
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PPTK Verifikator Bendahara PPK KPA Persyaratan
Perlengkapan/ Kelengkapan
Waktu
Output
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. PPTK melakukan klarifikasi kepada Bendahara terkait ketersediaan dana.
PPTK mencermati aliran kas
3 menit
Informasi ketersediaan dana.
Informasi disampaikan melalui WA grup PUMK
2. PPTK mengajukan permohonan dana dengan NPD
NPD, Fotocopy DPA, Rincian penggunaan dana,fotocopy aliran kas, kuitansi panjar, draf SPJ
3 menit
NPD diterima Verifikator
Verifikator mencatat dalam register
3. Verifikator menverifikasi berkas dokumen dan meneruskan ke Bendahara
Kelengkapan berkas dokumen pengajuan NPD
5-10 menit
Dokumen telah diverifikasi, diparaf verifikator dan tandatangan Bendahara
Lamanya waktu verifikasi tergantung banyaknya antrian berkas dari sekolahan
4. Bendahara meneruskan berkas untuk diparaf PPK
Berkas dokumen sudah diparaf verifikator dan tandatangan Bendahara
5-10 menit
Dokumen diverifikasi, SPJ diparaf PPK
5. PPK memaraf berkas dokumen dan meneruskan ke KPA
Berkas dokumen sudah diparaf PPK
5-10 menit
Persetujuan NPD
6. KPA memberikan persetujuan NPD, meneruskan kepada Bendahara untuk mengeluarkan sejumlah uang.
Berkas dokumen sudah ditandatangani KPA
10 menit
Bendahara siap mengeluarkan sejumlah uang tunai
7. Bendahara mengeluarkan sejumlah uang kepada PPTK melalui PUMK
Persetujuan dari KPA 5 menit
Uang tunai/panjar diserahkan PPTK melalui PUMK
Kelengkapan Berkas sudah harus jadi dalam waktu 7 hari