pemerintah daerah kota samarinda - bpk ri...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAMARINDA,
Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai tindak lanjut UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka Kepala Daerah dalam pelaksanaannya perlu dibantu oleh Perangkat Daerah;
b. bahwa sesuai Pasal UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Daerah serta susunan organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 57 Tahun 2007, maka Dinas Daerah yang telah terbentuk dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2001, Nomor 09, Nomor 10, Nomor 14, Nomor 40 dan Nomor 41 Tahun 2004 serta Nomor 05 Tahun 2008 dianggap perlu dicabut untuk disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (LN Tahun 1953 Nomor 09; TLN Nomor 352) sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72; TLN Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 Nomor 55; TLN Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169; TLN Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 47; TLN Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5; TLN Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53; TLN
Nomor 4389);6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126; TLN Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 140; TLN Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 165; TLN Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82; TLN Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2007 Nomor 89; TLN Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-985 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA
2
MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
10. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
3
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
14. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB IIPEMBENTUKAN
Pasal 2(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi berbentuk Dinas
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
(2) Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 1 diatas adalah :
a. Dinas Pendidikan;b. Dinas Pemuda dan Olahraga;c. Dinas Kesehatan;d. Dinas Kesejahteraan Sosial;e. Dinas Tenaga Kerja;f. Dinas Perhubungan;g. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo;h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;j. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota ;k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;l. Dinas Koperasi dan UKM;m. Dinas Pasar;n. Dinas Pertambangan dan Energi;o. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;p. Dinas Perikanan dan Peternakan;q. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;r. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
4
BAB IIIKEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KOTA SAMARINDABagian Pertama
Dinas PendidikanParagraf 1
KedudukanPasal 3
(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 4
Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
Paragraf 3FungsiPasal 5
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan dasar;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan menengah;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sumber daya manusia;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan non formal dan informal pemuda, olahraga, seni dan budaya;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
5
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 6Susunan Organisasi SKPD Dinas Pendidikan terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan :
a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;b. Seksi Tenaga Kependidikan Dasar; danc. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
4. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan :
a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;b. Seksi Tenaga Kependidikan Menengah; danc. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
5. Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia membawahkan :
a. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan;b. Seksi Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan; danc. Seksi Data dan Informasi.
6. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya membawahkan :
a. Seksi Pembinaan Generasi Muda, Olahraga, Seni dan Budaya;b. Seksi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan
Pendidikan Masyarakat; dan c. Seksi Pengembangan Kursus, Kelembagaan dan Kesetaraan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KeduaDinas Pemuda dan Olahraga
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 7(1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
(2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
6
Paragraf 2Tugas Pasal 8
Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga.
Paragraf 3FungsiPasal 9
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 8 diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kepemudaan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keolahragaan;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana dan prasarana;
f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 10Susunan Organisasi SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Kepemudaan membawahkan :
a. Seksi Produktivitas Pemuda;b. Seksi Lembaga Kepemudaan; danc. Seksi Pembinaan Program Anak dan Remaja.
4. Bidang Olahraga membawahkan :
a. Seksi Pembinaan Olahraga Mahasiswa;b. Seksi Olahraga Masyarakat dan Kesegaran Jasmani; dan
7
c. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga.
5. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan :
a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga ; danc. Seksi Pengendalian dan Perawatan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KetigaDinas Kesehatan
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 11(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.
(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 12
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
Paragraf 3FungsiPasal 13
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 diatas, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis upaya pelayanan kesehatan masyarakat;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian masalah kesehatan;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia, regulasi dan jaminan kesehatan masyarakat;
8
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 14Susunan Organisasi SKPD Dinas Kesehatan terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat membawahkan :
a. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan;b. Seksi Upaya Kesehatan Khusus Matra; danc. Seksi Farmasi, Makanan Minuman Perbekalan Kesehatan.
4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahkan:
a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;b. Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana; danc. Seksi Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Regulasi dan Jaminan Kesehatan Masyarakat membawahkan :
a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;b. Seksi Regulasi, Registrasi, Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
danc. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat.
6. Bidang Kesehatan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat membawahkan:
a. Seksi Bina Kesehatan Keluarga;b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; danc. Seksi Gizi Masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran III Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
9
Bagian KeempatDinas Kesejahteraan Sosial
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 15(1) Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.
(2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 16
Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial.
Paragraf 3FungsiPasal 17
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 16 diatas, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
10
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 18Susunan Organisasi SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan :
a. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;
b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; danc. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial .
4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial membawahkan :
a. Seksi Bantuan Korban Bencana;b. Seksi Pembinaan Fakir Miskin dan Perlindungan Sosial; danc. Seksi Pengawasan Undian, Pengumpulan Sumbangan Sosial, dan
Peran Kemitraan Kelembagaan.
5. Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial membawahkan :
a. Seksi Pembinaan. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna;
b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan; dan
c. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
8. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KelimaDinas Tenaga Kerja
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 19(1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
(2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
11
Paragraf 2Tugas Pasal 20
Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Paragraf 3FungsiPasal 21
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 20 diatas, mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 22Susunan Organisasi SKPD Dinas Tenaga Kerja terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja membawahkan:
12
a. Seksi Penyaluran Tenaga Kerja;b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; danc. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja.
13
4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahkan:
a. Seksi Pembinan Pelatihan dan Pemagangan;b. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja; danc. Seksi Perijinan dan Pembinaan Lembaga Latihan Kerja.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja membawahkan :
a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja; danc. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha.
6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan:
a. Seksi Norma Kerja Umum;b. Seksi Santunan, Asuransi dan Kesehatan; danc. Seksi Pembinaan K3.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran V Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KeenamDinas Perhubungan
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 23(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang perhubungan.
(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 24
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
Paragraf 3FungsiPasal 25
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 24 diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan;
14
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas angkutan jalan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas angkutan sungai;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan laut dan udara;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian dan operasional;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 26Susunan Organisasi SKPD Dinas Perhubungan terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan membawahkan :
a. Seksi Lalu Lintas;b. Seksi Angkutan; danc. Seksi Sarana dan Prasarana.
4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai membawahkan :
a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai;b. Seksi Prasarana; danc. Seksi Keselamatan Pelayaran.
5. Bidang Perhubungan Laut dan Udara membawahkan :
a. Seksi Prasarana Laut dan Kebandarudaraan; danb. Seksi Pengaturan Perairan dan Tata Kebandarudaraan.
6. Bidang Pengendalian dan Operasional membawahkan :
a. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan;b. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Laut dan Sungai; danc. Seksi Pengawasan Fasilitas Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
15
Bagian KetujuhDinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 27(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika.
(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 28
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika.
Paragraf 3FungsiPasal 29
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 28 diatas, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebudayaan dan pemasaran pariwisata;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana komunikasi dan desiminasi informasi;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
16
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 30Susunan Organisasi SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Kebudayaan dan Pemasaran Pariwisata membawahkan :
a. Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan;b. Seksi Jasa Usaha dan Perfilman; danc. Seksi Pemasaran dan Kerjasama.
4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahkan :
a. Seksi Obyek dan Hiburan Umum;b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Kepariwisataan; danc. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata.
5. Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahkan :
a. Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi;b. Seksi Telekomunikasi; danc. Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
6. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi membawahkan :
a. Seksi Penyiaran;b. Seksi Kelembagaan Komunikasi Pemda dan Komunikasi Sosial; danc. Seksi Kemitraan Media.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KedelapanDinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 31(1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
17
Paragraf 2Tugas Pasal 32
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
Paragraf 3FungsiPasal 33
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 32 diatas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pencatatan sipil;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengolahan informasi administrasi kependudukan;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendayagunaan data administrasi kependudukan;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 34Susunan Organisasi SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk membawahkan :
a. Seksi Identitas Penduduk;b. Seksi Pindah Datang Penduduk; danc. Seksi Pengolahan Data Pendaftaran Penduduk.
18
4. Bidang Pencatatan Sipil membawahkan :
a. Seksi Perkawinan dan Perceraian;b. Seksi Kelahiran dan Kematian; danc. Seksi Pengolahan Data Pencatatan Sipil.
5. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan :
a. Seksi Informasi dan Publikasi;b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi; danc. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Penduduk.
6. Bidang Pendayagunaan Data Administrasi Kependudukan membawahkan:
a. Seksi Verifikasi dan Validasi;b. Seksi Proyeksi Kependudukan; danc. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KesembilanDinas Bina Marga dan Pengairan
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 35(1) Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan.
(2) Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 36
Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan.
Paragraf 3FungsiPasal 37
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 36 diatas, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :
19
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina teknik;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebinamargaan;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian banjir;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya air;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 38Susunan Organisasi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Bina Teknik membawahkan :
a. Seksi Perencanaan dan Bimbingan Teknik;b. Seksi Pengujian, Monitoring dan Evaluasi; danc. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kelayakan.
4. Bidang Bina Marga membawahkan :
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;b. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; danc. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Pengendalian Banjir membawahkan :
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase;b. Seksi Pemeliharaan Sistem Darainase; danc. Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air membawahkan :
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Irigasi dan Bangunan Air;
b. Seksi Pemeliharaan Sistem Irigasi dan Bangunan Air; danc. Seksi Bina Manfaat.
20
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KesepuluhDinas Cipta Karya dan Tata Kota
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 39(1) Dinas Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan.
(2) Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 40
Dinas Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan.
Paragraf 3FungsiPasal 41
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 40 diatas, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis prasarana perkotaan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bangunan gedung;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perumahan permukiman;
21
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis ijin penataan kota;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 42Susunan Organisasi SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Kota terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Prasarana Perkotaan membawahkan :
a. Seksi Bina Teknik Prasarana Perkotaan;b. Seksi Revitalisasi Perkotaan; danc. Seksi Fasilitas Utilitas Kota.
4. Bidang Bangunan Gedung membawahkan :
a. Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung;b. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung; danc. Seksi Rehab Pemeliharaan Bangunan Gedung.
5. Bidang Perumahan Permukiman membawahkan :
a. Seksi Bina Teknik Perumahan Permukiman;b. Seksi Prasarana Perumahan Permukiman; danc. Seksi Pembangunan Perumahan Permukiman.
6. Bidang Penataan Kota membawahkan :
a. Seksi Tata Ruang;b. Seksi Tata Bangunan; danc. Seksi Pengendalian Bangunan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Kota sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
22
Bagian KesebelasDinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 43(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 44
Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.
Paragraf 3FungsiPasal 45
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 44 diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis iklim usaha dan perlindungan;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan industri perdagangan;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
23
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 46Susunan Organisasi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Industri membawahkan :
a. Seksi Industri Agro dan Aneka;b. Seksi Industri, Logam, Mesin, Perekayasaan dan Elektronika; danc. Seksi Hasil Hutan, Kimia, Pulp Kertas.
4. Bidang Perdagangan membawahkan :
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; danc. Seksi Metrologi Legal.
5. Bidang Iklim Usaha dan Perlindungan membawahkan :
a. Seksi Penyuluhan dan Promosi;b. Seksi Perlindungan Konsumen; danc. Seksi Iklim Usaha Gangguan dan Dampak Lingkungan.
6. Bidang Pengawasan Industri Perdagangan membawahkan :
a. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;b. Seksi Kerjasama Industri Perdagangan; danc. Seksi Informasi Industri Perdagangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tersebut dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KeduabelasDinas Koperasi dan UKM
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 47(1) Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
(2) Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
24
Paragraf 2Tugas Pasal 48
Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
Paragraf 3FungsiPasal 49
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 48 diatas, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan koperasi;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kelembagaan;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan, monitoring dan evaluasi;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 50Susunan Organisasi SKPD Dinas Koperasi dan UKM terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pemberdayaan UKM membawahkan :
a. Seksi Pengembangan Usaha UKM;b. Seksi Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan UKM; dan
25
c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan UKM.
4. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahkan :
a. Seksi Bina Usaha Koperasi;b. Seksi Permodalan Koperasi; danc. Seksi Pengembangan dan Pengendalian S/P.
5. Bidang Kelembagaan membawahkan :
a. Seksi Organisasi dan Manajemen;b. Seksi Hukum dan Advokasi; danc. Seksi Penyuluhan.
6. Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi membawahkan :
a. Seksi Pengawasan Koperasi dan UKM;b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM; danc. Seksi Data dan Informasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana tersebut dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KetigabelasDinas Pasar
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 51(1) Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
perdagangan khususnya urusan perpasaran.
(2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 52
Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan khususnya urusan perpasaran.
Paragraf 3Fungsi Pasal 53
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan khususnya urusan perpasaran sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
26
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan khususnya urusan perpasaran;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendapatan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keamanan ketertiban dan pembinaan pasar;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebersihan dan pengembangan pasar;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penataan pedagang kaki lima;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 54Susunan Organisasi SKPD Dinas Pasar terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahkan :
a. Subbag Umum; danb. Subbag Keuangan; danc. Subbag Perencanaan Program.
3. Bidang Pendapatan membawahkan :a. Seksi Pembukuan; danb. Seksi Penagihan.
4. Bidang Keamanan Ketertiban dan Pembinaan Pasar membawahkan :
a. Seksi Kemanan dan Ketertiban Pasar; dan b. Seksi Pembinaan Pasar.
5. Bidang Kebersihan dan Pengembangan Pasar membawahkan :
a. Seksi Kebersihan Pasar; danb. Seksi Pengembangan Pasar.
6. Bidang Penataan PKL membawahkan :
a. Seksi Penataan PKL; danb. Seksi Monitor dan Evaluasi PKL.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tersebut dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
27
Bagian KeempatbelasDinas Pertambangan dan Energi
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 55(1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 56
Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Paragraf 3FungsiPasal 57
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 56 diatas, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pertambangan, geologi dan sumber daya mineral;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis migas, listrik dan pengembangan energi;
e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
f. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 58Susunan Organisasi SKPD Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas:
1. Kepala Dinas;
28
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pertambangan, Geologi dan Sumber Daya Mineral membawahkan:
a. Seksi Pengusahaan Pertambangan;b. Seksi Pengawasan Pertambangan; danc. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral.
4. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi membawahkan :
a. Seksi Minyak dan Gas; danb. Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
6. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tersebut dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KelimabelasDinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 59(1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan.
(2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 60
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan.
Paragraf 3Fungsi Pasal 61
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Dinas mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
29
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi, sarana dan prasarana;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bimbingan usaha dan perlindungan;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 62Susunan Organisasi SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi SDA membawahkan :
a. Seksi Konservasi SDA; danb. Seksi Rehabilitasi SDA.
4. Bidang Produksi, Sarana dan Prasarana membawahkan :
a. Seksi Pengembangan Tekhnologi; danb. Seksi Perlindungan Tanaman dan Prasarana.
5. Bidang Bimbingan Usaha dan Perlindungan membawahkan :
a. Seksi Pelayanan Usaha; danb. Seksi Pengembangan Mutu/Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
8. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam lampiran XV Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
30
Bagian KeenambelasDinas Perikanan dan Peternakan
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 63(1) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan tangkap dan budidaya.
(2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 64
Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan tangkap dan budidaya.
Paragraf 3FungsiPasal 65
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 64 diatas, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan tangkap dan budidaya;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis peternakan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perikanan;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan dan pengawasan;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina usaha;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
31
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 66Susunan Organisasi SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Peternakan membawahkan :
a. Seksi Pembibitan Ternak;b. Seksi Pembudidayaan Ternak; danc. Seksi Pakan dan Perwilayahan.
4. Bidang Perikanan membawahkan :
a. Seksi Pembenihan Ikan;b. Seksi Pembudidayaan Ikan; danc. Seksi Perikanan Tangkap.
5. Bidang Perlindungan dan Pengawasan membawahkan :
a. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;b. Seksi Pengawasan, Pengendalian Informasi; danc. Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner.
6. Bidang Bina Usaha membawahkan :
a. Seksi Promosi dan Pemasaran;b. Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil; danc. Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam lampiran XVI Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KetujuhbelasDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 67(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan anggaran, pendapatan, investasi dan asset, dana perimbangan serta penatausahaan keuangan daerah.
(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
32
Paragraf 2Tugas Pasal 68
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan anggaran, pendapatan, investasi dan asset, dana perimbangan serta penatausahaan keuangan daerah.
Paragraf 3FungsiPasal 69
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 68 diatas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan anggaran, pendapatan, investasi dan asset, dana perimbangan serta penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan anggaran, pendapatan, investasi dan asset, dana perimbangan serta penatausahaan keuangan daerah;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendapatan asli daerah;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dana bagi hasil;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis anggaran;
g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan kekayaan daerah;
h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis akuntansi;
i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
k. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 70Susunan Organisasi SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri atas:
33
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan membawahkan :
a. Seksi Pembinaan;b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; danc. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pendapatan Asli Daerah membawahkan :
a. Seksi Pajak;b. Seksi Retribusi; danc. Seksi Pendapatan Lain.
5. Bidang Dana Bagi Hasil membawahkan :
a. Seksi Bagi Hasil Pajak;b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; danc. Seksi Pembiayaan dan Pinjaman.
6. Bidang Anggaran membawahkan :
a. Seksi Perencanaan Anggaran;b. Seksi Anggaran Belanja; danc. Seksi Perbendaharaan.
7. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah membawahkan :
a. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;b. Seksi Inventarisasi Pemanfaatan dan Pendistribusian; danc. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
8. Bidang Akuntansi membawahkan :
a. Seksi Akuntansi Penerimaan;b. Seksi Akuntansi Belanja; danc. Seksi Verifikasi.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
10. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
11. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XVII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Bagian KedelapanbelasDinas Kebersihan dan Pertamanan
Paragraf 1Kedudukan
Pasal 71(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan, pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan, pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan.
34
(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.
Paragraf 2Tugas Pasal 72
Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan, pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan.
Paragraf 3FungsiPasal 73
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 72 diatas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan, pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan, pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknik kebersihan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pertamanan dan lampu penerangan jalan umum;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana dan prasarana;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyuluhan dan pengawasan;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4Susunan Organisasi
Pasal 74Susunan Organisasi SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Perencanaan Program.
35
3. Bidang Teknik Kebersihan membawahkan :
a. Seksi Kebersihan Lingkungan;b. Seksi Angkutan; danc. Seksi Pengelolaan TPA dan Limbah Cair.
4. Bidang Pertamanan dan LPJU membawahkan :
a. Seksi Pembibitan dan Penghijauan Kota;b. Seksi Lampu Taman dan LPJU; danc. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
5. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan :
a. Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset Operasional; danb. Seksi Perawatan dan Perbengkelan.
6. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan membawahkan :
a. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; danb. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tersebut dalam lampiran XVIII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
BAB IVUNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 75(1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional yang menyelenggarakan
sebagaian tugas, fungsi dan kewenangan Dinas dalam wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.
(3) Kepala UPTD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagiab Tata Usaha dan beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana administratif dan teknis UPTD.
BAB VKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 76Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan ketrampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 77(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
36
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoodinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui Sekda atas usul Kepala Dinas.
(3) Tenaga fungsional senior dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.
(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VITATA KERJA
Pasal 78(1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya Kepala
Dinas, Sekretaris, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta Sub Bagian Tata Usaha UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Dinas, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
(5) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan atau pejabat non struktural dalam lingkup Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
(7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannnya dengan bidang tugas.
BAB VIIKEPEGAWAIAN
Pasal 79(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Kepala Daerah
dari PNS yang memanuhi syarat sesuai kompetensi atas usul Sekda.
37
(2) Sekretaris Dinas, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan atas usul Kepala Dinas melalui Sekda.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional sesuai ketantuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIIIESELONERING
Pasal 80(1) Kepala Dinas adalah jabatan karier bagi PNS yang memenuhi syarat dan
sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon II.b.
(2) Sekretaris Dinas adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.a.
(3) Kepala-Kepala Bidang adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.b.
(4) Kepala-Kelapa Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon IV.a.
(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV.b.
BAB IXPEMBIAYAAN
Pasal 81Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
BAB XPERATURAN PERALIHAN
Pasal 82Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 dan 05 Tahun 2001, Nomor 08, Nomor 10, Nomor 14, Nomor 40 dan Nomor 41 Tahun 2004 serta Nomor 05 Tahun 2008 serta Lampiran dan atau ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dalam Perda ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 83Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon III.a.
Pasal 84Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
38
BAB XIKETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 85Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja lembaga dinas daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 86Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan didalam pengaturan dan penetapannya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.
Ditetapkan di SamarindaPada tanggal 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
Diundangkan di SamarindaPada tanggal 21 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
H. M. FADLY ILLA
LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2008 NOMOR 11
39
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPENDIDIKAN MENENGAH
BIDANGPENDIDIKAN SUMBER DAYA
MANUSIA
BIDANGPENDIDIKAN NON FORMAL,
INFORMAL PEMUDA DAN OLAH RAGA, SENI DAN BUDAYA
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIKURIKULUM PENDIDIKAN
MENENGAH
SEKSITENAGA KEPENDIDIKAN
MENENGAH
SEKSI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
SEKSIPENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
SEKSIPEMBINAAN GENERASI MUDA, OLAHRAGA SENI DAN BUDAYA
SEKSIPENGEMBANGAN PENDIDIKAN AUD
NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPENDIDIKAN DASAR
SEKSIKURIKULUM PENDIDIKAN
DASAR
SEKSITENAGA KEPENDIDIKAN DASAR
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSISARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSIDATA DAN INFORMASI
SEKSI PENGEMBANGAN KURSUS,
KELEMBAGAAN DAN KESETARAAN
SEKSISARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN DASAR
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPELAYANAN DAN REHABILITASI
SOSIAL
BIDANGBANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANGPEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIPELAYANAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN ANAK, KELUARGA DAN LANJUT USIA
SEKSIREHABILITASI PENYANDANG
CACAT
SEKSIBANTUAN KORBAN BENCANA
SEKSIPEMBINAAN FAKIR MISKIN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
SEKSIPEMBINAAN, PEMBERDAYAAN PSM DAN KARANG TARUNA
SEKSIPENYULUHAN SOSIAL DAN PEMBINAAN KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN
KEJUANGAN
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIREHABILITASI TUNA SOSIAL
SEKSIPENGAWASAN UNDIAN, PENGUMPULAN SUMBANGAN DAN PERAN KEMITRAAN
KELEMBAGAAN
SEKSIPEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
ORGANISASI SOSIAL
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGKEPEMUDAAN
BIDANGOLAH RAGA
BIDANGSARANA DAN PRASARANA
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIPRODUKTIVITAS PEMUDA
SEKSILEMBAGA KEPEMUDAAN
SEKSIPEMBINAAN OLAH RAGA
MAHASISWA
SEKSIOLAH RAGA MASYARAKAT DAN
KESEGARAN JASMANI
SEKSISARANA DAN PRASARANA
PEMUDA
SEKSISARANA DAN PRASARANA OLAH
RAGA
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPEMBINAAN PROGRAM ANAK
DAN REMAJA
SEKSIBINA PRESTASI DAN
ORGANISASI OLAH RAGA
SEKSIPENGENDALIAN DAN
PERAWATAN
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGLALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI
BIDANGPERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA
BIDANGPENGENDALIAN DAN
OPERASIONAL
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSILALU LINTAS ANGKUTAN
SUNGAI
SEKSIPRASARANA
SEKSI PRASARANA LAUT DAN KEBANDARUDARAAN
SEKSIPENGATURAN PERAIRAN DAN
TATA KEBANDARUDARAAN
SEKSIPENGENDALIAN DAN OPERASIONAL LLAJ
SEKSIPENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
LALU LINTAS LAUT DAN SUNGAI
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGLALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN
SEKSILALU LINTAS
SEKSIANGKUTAN
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIKESELAMATAN PELAYARAN
SEKSI PENGAWASAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
SEKSISARANA DAN PRASARANA
LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPENCATATAN SIPIL
BIDANGPENGOLAHAN INFORMASI ADM
KEPENDUDUKAN
BIDANGPENDAYGUNAAN DATA ADM
KEPENDUDUKAN
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIPERKAWINAN DAN
PERCERAIAN
SEKSIKELAHIRAN DAN KEMATIAN
SEKSI INFORMASI DAN PUBLIKASI
SEKSIPENGEMBANGAN DAN
PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSIVERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA
SEKSIPROYEKSI KEPENDUDUKAN
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPENDAFTARAN PENDUDUK
SEKSIIDENTITAS PENDUDUK
SEKSIPINDAH DATANG PENDUDUK
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPENGOLAHAN DATA PENCATATAN SIPIL
SEKSIMONITORING, EVALUASI DAN
DOKUMENTASI PENDUDUK
SEKSI PENYERASIAN KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN
SEKSIPENGOLAHAN DATA
PENDAFTARAN PENDUDUK
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPENGENDALIAN MASALAH
KESEHATAN
BIDANGPENGAMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, REGULASI DAN JKM
BIDANGKESEHATAN KELUARGA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIPENGENDALIAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT
SEKSIPENGENDALIAN WABAH DAN
BENCANA
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
SEKSIREGULASI, REGISTRASI, AKREDITASI DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
SEKSIBINA KESEHATAN KELUARGA
SEKSIPROMOSI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGUPAYA PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT
SEKSIUPAYA KESEHATAN DASAR DAN
RUJUKAN
SEKSIUPAYA KESEHATAN KHUSUS
DAN MATRA
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPENYEHATAN LINGKUNGAN
SEKSIJAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT
SEKSI GIZI MASYARAKAT
SEKSIFARMASI, MAKANAN-MINUMAN
PERBEKALAN KESEHATAN
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
BIDANGHUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PERSYARATAN KERJA
BIDANGPENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIPEMBINAAN PELATIHAN DAN
PEMAGANGAN
SEKSIPENYULUHAN DAN BIMBINGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PERSYARATAN KERJA
SEKSIPENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN KERJA
SEKSINORMA KERJA UMUM
SEKSISANTUNAN, ASURANSI DAN
KESEHATAN
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KERJA
SEKSIPENYALURAN TENAGA KERJA
SEKSIPENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPERIJINAN DAN PEMBINAAN
LPK
SEKSIORGANISASI PEKERJA DAN
PENGUSAHA
SEKSI PEMBINAAN K3
SEKSITEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN
PERLUASAN KERJA
LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGBINA MARGA
BIDANGPENGENDALIAN BANJIR
BIDANGPENGEMBANGAN SUMBER DAYA
AIR
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIPEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN
SEKSIPEMBANGUNAN DAN
PENGGANTIAN JEMBATAN
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
SISTEM DRAINASE
SEKSIPEMELIHARAAN SISTEM
DRAINASE
SEKSIPEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SISTEM IRIGASI DAN BANGUNAN
AIR
SEKSIPEMELIHARAAN SISTEM IRIGASI
DAN BANGUNAN AIR
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGBINA TEKNIK
SEKSIPERENCANAAN DAN BIMBINGAN TEKNIK
SEKSIPENGUJIAN, MONITORING DAN
EVALUASI
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
SEKSIPENYEDIAAN DAN
PENGELOLAAN AIR BAKU
SEKSI BINA MANFAAT
SEKSIPENGEMBANGAN TEKNOLOGI
DAN KELAYAKAN
LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGBANGUNAN GEDUNG
BIDANGPERUMAHAN PERMUKIMAN
BIDANGPENATAAN KOTA
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIBINA TEKNIK BANGUNAN
GEDUNG
SEKSIPEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG
SEKSI BINA TEKNIK PERUMAHAN
PERMUKIMAN
SEKSIPRASARANA PERUMAHAN
PERMUKIMAN
SEKSITATA RUANG
SEKSITATA BANGUNAN
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPRASARANA PERKOTAAN
SEKSIBINA TEKNIK PRASARANA
PERKOTAAN
SEKSIREVITALISASI PERKOTAAN
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIREHAB PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG
SEKSIPEMBANGUNAN PERUMAHAN
PERMUKIMAN
SEKSI PENGENDALIAN BANGUNAN
SEKSIFASILITAS UTILITAS KOTA
LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPERDAGANGAN
BIDANGIKLIM USAHA DAN PERLINDUNGAN
BIDANGPENGAWASAN INDUSTRI
PERDAGANGAN
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIPERDAGANGAN DALAM NEGERI
SEKSIPERDAGANGAN LUAR NEGERI
SEKSI PENYULUHAN DAN PROMOSI
SEKSIPEPRLINDUNGAN KONSUMEN
SEKSIMONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN
SEKSIKERJASAMA INDUSTRI
PERDAGANGAN
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGINDUSTRI
SEKSIINDUSTRI AGRO DAN ANEKA
SEKSIINDUSTRI LOGAM, MESIN,
PEREKAYASAAN DAN ELEKTRONIKA
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIMETROLOGI LEGAL
SEKSIIKLIM USAHA GANGGUAN DAN
DAMPAK LINGKUNGAN
SEKSI INFORMASI INDUSTRI
PERDAGANGAN
SEKSIHASIL HUTAN, KIMIA, PULP
KERTAS
LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPEMBERDAYAAN KOPERASI
BIDANGKELEMBAGAAN
BIDANGPENGAWASAN, MONITORING DAN
EVALUASI
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIBINA USAHA KOPERASI
SEKSIPERMODALAN KOPERASI
SEKSI ORGANISASI DAN MENAJEMEN
SEKSIHUKUM DAN ADVOKASI
SEKSIPENGAWASAN KOPERASI DAN
UKM
SEKSIMONITORING DAN EVALUASI
KOP. DAN UKM
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPEMBERDAYAAN UKM
SEKSIPENGEMBANGAN USAHA UKM
SEKSIPENGEMBANGAN JARINGAN
USAHA DAN KEMITRAAN UKM
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN S/P
SEKSIPENYULUHAN
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSIFASILITASI PEMBIAYAAN UKM
LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGMIGAS, LISTRIK DAN
PENGEMBANGAN ENERGI
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIMINYAK DAN GAS
SEKSIKETENAGALISTRIKAN DAN PERTAMBANGAN ENERGI
UPTD
SUB BAGIANKAUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPERTAMBANGAN, GEOLOGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
SEKSIPENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN
SEKSIPENGAWASAN PERTAMBANGAN
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIGEOLOGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PERTERNAKAN KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPERIKANAN
BIDANGPERLINDUNGAN DAN
PENGAWASAN
BIDANGBINA USAHA
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIPEMBENIHAN IKAN
SEKSIPEMBUDIDAYAAN IKAN
SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN IKAN
SEKSIPENGAWASAN, PENGENDALIAN
INFORMASI
SEKSIPROMOSI DAN PEMASARAN
SEKSIPENGOLAHAN DAN MUTU
HASIL
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPETERNAKAN
SEKSIPEMBIBITAN TERNAK
SEKSIPEMBUDIDAYAAN TERNAK
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPERIKANAN TANGKAP
SEKSIKESEHATAN MASYARAKAT DAN
VETERINER
SEKSI USAHA TANI DAN SUMBER
DAYA
SEKSIPAKAN DAN PERWILAYAHAN
LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPENDAPATAN ASLI DAERAH
BIDANGDANA BAGI HASIL
BIDANGANGGARAN
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIPAJAK
SEKSIRETRIBUSI
SEKSI BAGI HASIL PAJAK
SEKSIBAGI HASIL BUKAN PAJAK
SEKSIPERENCANAAN ANGGARAN
SEKSIANGGARAN BELANJA
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
SEKSIPEMBINAAN
SEKSIPENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPENDAPATAN LAIN
SEKSIPEMBIAYAAN DAN PINJAMAN
SEKSI PERBENDAHARAAN
SEKSIEVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANGPENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH
BIDANGAKUNTANSI
SEKSI ANALISA KEBUTUHAN DAN
PENGADAAN
SEKSIINVENTARISASI PEMANFAATAN
DAN PENDISTRIBUSIAN
SEKSIAKUNTANSI PENERIMAAN
SEKSIAKUNTANSI BELANJA
SEKSIPEMELIHARAAN DAN
PENGHAPUSAN
SEKSI VERIFIKASI
LAMPIRAN XVIII :PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPERTAMANAN DAN LPJU
BIDANGSARANA DAN PRASARANA
BIDANGPENYULUHAN DAN PENGAWASAN
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIPEMBIBITAN DAN
PENGHIJAUAN KOTA
SEKSILAMPU TAMAN DAN LPJU
SEKSI SANPRAS DAN PENGELOLAAN
ASSET OPERASIONAL
SEKSIPERAWATAN DAN PERBENGKELAN
SEKSIPENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSIPENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGTEKNIK KEBERSIHAN
SEKSIKEBERSIHAN LINGKUNGAN
SEKSIANGKUTAN
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPERTAMANAN
SEKSIPENGELOLAAN TPA DAN
LIMBAH CAIR
LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN KOMINFO KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA
BIDANGPOS DAN TELEKOMUNIKASI
BIDANGSARANA KOMUNIKASI DAN DESIMINASI INFORMASI
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIOBYEK DAN HIBURAN UMUM
SEKSIBIMBINGAN DAN PENYULUHAN
KEPARIWISATAAN
SEKSI STANDARISASI POS DAN
TELEKOMUNIKASI
SEKSITELEKOMUNIKASI
SEKSIPENYIARAN
SEKSIKELEMBAGAAN KOMUNIKASI PEMDA
DAN KOMUNIKASI SOSIAL
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGKEBUDAYAAN DAN PEMASARAN
PARIWISATA
SEKSIKEBUDAYAAN DAN KEPURBAKALAAN
SEKSIJASA USAHA DAN PERFILMAN
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPENGEMBANGAN PRODUK
PARIWISATA
SEKSIPAMASARAN DAN KERJASAMA
SEKSISPEKTRUM FREKUENSI RADIO
DAN ORBIT SATELIT
SEKSIKEMITRAAN MEDIA
LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPRODUKSI, SARANA DAN
PRASARANA
BIDANGBIMBINGAN USAHA DAN
PERLINDUNGAN
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIPENGEMBANGAN TEKNOLOGI
SEKSIPERLINDUNGAN TANAMAN DAN
PRASARANA
SEKSI PELAYANAN USAHA
SEKSIPENGEMBANGAN MUTU/ PENGOLAHAN HASIL DAN
PEMASARAN
UPTD
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGKONSERVASI DAN REHABILITASI
SDA
SEKSIKONSERVASI SDA
SEKSIREHABILITASI SDA
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGKEAMANAN DAN KETERTIBAN
PASAR
BIDANGKEBERSIHAN DAN PENGEMBANGAN
PASAR
BIDANGPENATAAN PKL
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
SEKSIKEAMANAN DAN KETERTIBAN
PASAR
SEKSIPEMBINAAN PASAR
SEKSI KEBERSIHAN PASAR
SEKSIPENGEMBANGAN PASAR
SEKSIPENATAAN PKL
SEKSIMONITORING DAN EVALUASI
PKL
UPTD
SUB BAGIANUMUM
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPENDAPATAN
SEKSIPEMBUKUAN
SEKSIPENAGIHAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIANKEUANGAN
LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPERENCANAAN FISIK DAN
PRASARANA
BIDANGPERENCANAAN SOSIAL
BUDAYA
BIDANGPERENCANAAN EKONOMI
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BIDANGPRASARANA WILAYAH
SUB BIDANGTATA RUANG DAN
LINGKUNGAN
SUB BIDANGPENDIDIKAN DAN PEMERINTAHAN
SUB BIDANGKESEJAHTERAAN RAKYAT,
KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI
SUB BIDANGINDUSTRI PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN DUNIA USAHA
SUB BIDANGPERTANIAN
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGEVALUASI DAN STATISTIK
SUB BIDANGSTATISTIK
SUB BIDANGANALISA, PENILAIAN DAN
PELAPORAN
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPENGEMBANGAN
BIDANGHUKUM DAN KESEJAHTERAN
PEGAWAI
BIDANGDOKUMENTASI DAN
INFORMASI
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BIDANGPENGEMBANGAN KARIER
PEGAAWAI
SUB BIDANGPENINGKATAN KUALITAS
PEGAWAI
SUB BIDANGKEDUDUKAN HUKUM
PEGAWAI
SUB BIDANGKESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUB BIDANGDOKUMENTASI DAN PENGOLAHAN DATA
KEPEGAWAIAN
SUB BIDANGINFORMASI KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANG MUTASI
SUB BIDANGPENGADAAN PEGAWAI
SUB BIDANGMUTASI PEGAWAI
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LITBANG DAN DIKLAT DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANGPENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BIDANGPEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN
SUB BIDANGKEMASYARAKATAN
SUB BIDANGKEPEMIMPINAN
SUB BIDANGTEKNIS DAN FUNGSIONAL
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPENGENDALIAN PENCEMARAN
BIDANGPENGENDALIAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SDA
BIDANGPENATAAN HUKUM
LINGKUNGAN
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BIDANGPERIJINAN
SUB BIDANGPENGENDALIAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN
SUB BIDANGPENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
SUB BIDANGKONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
SUB BIDANGPENGEMBANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SUB BIDANGPENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGTATA LINGKUNGAN
SUB BIDANGPENGKAJIAN DAN ANALISA
DAMPAK LINGKUNGAN
SUB BIDANGPENINGKATAN KAPASITAS
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA , POLITIK DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGKEBANGSAAN, POLITIK DAN KEWASPADAAN
NASIONAL
SUB BIDANGBINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN
KEMASYARAKATAN
SUB BIDANGKEWASPADAAN NASIONAL
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANGPOLITIK DALAM NEGERI DAN KETAHANAN
EKONOMI
SUB BIDANGPOLITIK DALAM NEGERI
SUB BIDANGKEBIJAKAN DAN KETAHANAN EKONOMI
BIDANGPERLINDUNGAN MASYARKAT
SUB BIDANGPERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN HAM
SUB BIDANGPEMBINAAN MASYARAKAT TERLATIH
LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANGKESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANGPEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BIDANGPENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN
SUB BIDANGPENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
SUB BIDANGKESEJAHTERAAN ANAK
SUB BIDANGPERLINDUNGAN ANAK
SUB BIDANGPEMERINTAHAN DAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN
SUB BIDANGPEMBERDAYAAN POTENSI EKOSOBUD DAN HANMAS
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGINVESTASI
BIDANGPENGEMBANGAN
BIDANGPRODUKSI DAN
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BIDANGKAJIAN CALON INVESTOR
SUB BIDANGPERIJINAN DAN DAN
PEMBINAAN
SUB BIDANGPENGKAJIAN POTENSI
INVESTASI
SUB BIDANGSIMPEDAL EVALUASI DAN
PENGAWASAN
SUB BIDANGPEMBERITAAN DAN
KERJASAMA INFORMASI
SUB BIDANGTEKNIK TEKNOLOGI
INFORMASI
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPENGEMBANGAN PROMOSI
SUB BIDANGPROMOSI DAN PAMERAN
SUB BIDANGKERJASAMA NON
PERMANENT
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGKELUARGA BERENCANA
BIDANGKELUARGA SEJAHTERA
BIDANGINFORMASI KELUARGA DAN
PENGOLAHAN DATA
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BIDANGKB DAB KESEHATAN
REPRODUKSI
SUB BIDANGKESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA
SUB BIDANGPEMBERDAYAAN
KELUARGA
SUB BIDANGKETAHANAN KELUARGA
SUB BIDANGPENDATAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN KELUARGA
SUB BIDANGPENGOLAHAN DAN
ANALISA DATA
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPENGGERAKAN KELUARGA
DAN MASYARAKAT
SUB BIDANGADVOKASI DAN KIE
SUB BIDANGPEMBINAAN INSTITUSI
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPT
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
INSPEKTUR WILAYAH II INSPEKTUR WILAYAH III INSPEKTUR WILAYAH IV
SEKRETARIAT
INSPEKTUR
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
INSPEKTUR WILAYAH I
SEKSIPENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSIPENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPENGAWAS BIDANG KEMASYARAKATAN
SEKSIPENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSIPENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSIPENGAWAS BIDANG KEMASYARAKATAN
SEKSIPENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSIPENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSIPENGAWAS BIDANG KEMASYARAKATAN
SEKSIPENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN
SEKSIPENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN
SEKSIPENGAWAS BIDANG KEMASYARAKATAN
LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPENANGGULANGAN BENCANA
DAN PEMULIHAN
BIDANGSARANA, PRASARANA DAN
LOGISTIK
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BIDANGTANGGAP DARURAT DAN
EVAKUASI
SUB BIDANGREHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
SUB BIDANGPERALATAN DAN LOGISTIK
SUB BIDANGPENGENDALIAN DAN
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
SUB BIDANGPENCEGAHAN DAN TENAGA BANTUAN
SUB BIDANGPELATIHAN DAN
PENYULUHAN
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTB
LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGKETERSEDIAAN, KERAWANAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
BIDANGKONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BIDANGPEMANTAUAN PRODUKSI PANGAN
SUB BIDANGCADANGAN DAN KERAWANAN PANGAN
SUB BIDANGKONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
SUB BIDANGPREFERENSI PANGAN MASYARAKAT
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTB
BIDANGPENYULUHAN
SUB BIDANGPENGEMBANGAN SDM PENYULUH
SUB BIDANGKELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN PENYULUH
LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANGPENDATAAN DAN
PENERAPANBIDANG
PELAYANAN PERIJINANBIDANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TIM TEKNIS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
PROGRAM
LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPROGRAM DAN
PENGEMBANGANSEKSI
PERPUSTAKAANSEKSI
KEARSIPAN
LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGPENANGGULANGAN BENCANA
DAN PEMULIHAN
BIDANGSARANA, PRASARANA DAN
LOGISTIK
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BIDANGTANGGAP DARURAT DAN
EVAKUASI
SUB BIDANGREHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
SUB BIDANGPERALATAN DAN LOGISTIK
SUB BIDANGPENGENDALIAN DAN
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
BIDANGPENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
SUB BIDANGPENCEGAHAN DAN TENAGA BANTUAN
SUB BIDANGPELATIHAN DAN
PENYULUHAN
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTB
LAMPIRAN XI :PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
BIDANGKETERSEDIAAN, KERAWANAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
BIDANGKONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BIDANGPEMANTAUAN PRODUKSI PANGAN
SUB BIDANGCADANGAN DAN KERAWANAN PANGAN
SUB BIDANGKONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
SUB BIDANGPREFERENSI PANGAN MASYARAKAT
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANPERENCANAAN PROGRAM
SUB BAGIANUMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTB
BIDANGPENYULUHAN
SUB BIDANGPENGEMBANGAN SDM PENYULUH
SUB BIDANGKELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN PENYULUH
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
SEKSIBINA SOSIAL DAN PENCEGAHAN
SEKSIPENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT
KALAKHAR
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANUMUM DAN PERENCANAAN
PROGRAM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SATUAN TUGAS
SEKSIPENGENDALIAN DAN PENYIDIKAN
LAMPIRAN III :PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASIDAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN-LAIN DAERAH KOTA SAMARINDA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KOTA SAMARINDA
Samarinda, 21 Juli 2008
WALIKOTA SAMARINDA,
H. ACHMAD AMINS
SEKSI SEKSI
SEKRETARIAT
KALAKHAR
SUB BAGIANKEUANGAN
SUB BAGIANUMUM DAN PERENCANAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SATUAN TUGAS
SEKSI