pemerintah kabupaten gunungkidul dinas koperasi…e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/113_dinas...
TRANSCRIPT
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam
perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-
benar menerapkan perinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan
demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap,
demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi
pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan
kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.
Pemerintah, baik di pusat maupun didaerah, menciptakan dan
mengembangkan iklim sertakondisi yang mendorong pertumbuhan dan
pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan
bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya
Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat
diusahakan oleh Koperasi. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan
bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil
diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha
lainnya. Hal tersebutdilakukan dengan memperhatikan kepentingan
ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.
Namun demikian hal ini menuntut kesiapan koperasi itu sendiri.
Permasalahan yang umum dihadapi koperasi yaitu faktor internal koperasi,
seperti SDM pengelola dan pengurus koperasi kurang kompeten,
pengelolaan koperasi yang masih belum profesional, rendahnya tingkat
partisipasi anggota, dan juga tingkat kepatuhan yang masih rendah.
Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan
yang dihadapi koperasi sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya
kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945.
Didalam implementasi berdasar undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang pemerintahan daerah, pembinaan dan pengawasan koperasi untuk
koperasi dengan cakupan wilayah keanggotaan kabupaten adalah
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Alamat : Jl. KH Agus Salim 83, Kepek, Wonosari, Gunungkidul
merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Dimana dalam
pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang
terkait dengan perkoperasian. Dan di kabupaten Gunungkidul sebagai
pelaksana teknis dibidang koperasi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
dan Menengah.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Peraturan Presiden nomor 04 tahun 1994 Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan PAD Koperasi
3. Peraturan Presiden nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran
Koperasi oleh Pemerintah
4. Peraturan Presiden nomor 09 tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan USP Koperasi
5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor 9
tahun 2018 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Koperasi
6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil
7. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi USP oleh
Koperasi
8. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang USP oleh Koperasi
9. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi
10. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Rapat Anggota Tahunan
11. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02
/Per/M.KUKM/ II /2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor
15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
C. TUJUAN
Maksud pembinaan dan pengawasan koperasi adalah untuk mencapai
tambahan jumlah koperasi aktif dan sehat secara usaha untuk usaha
simpan pinjam. Kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi
dilaksanakan selama tahun 2019, dari bulan Januari hingga Desember.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah tahun 2019 adalah :
1. menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten
Gunungkidul;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembinaan usaha koperasi Dinas
Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2019;
3. Menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Koperasi UKM Tahun 2019;
4. RKA digunakan sebagai dokumen rencana kebutuhan anggaran untuk
kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berkenaan.
5. ROPK dipergunakan sebagai acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan
pekerjaan.
6. LkjIP dimaksudkan sebagai alat pengendali, alat penilaian kinerja agar
dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dilaksanakan dalam waktu
1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi adalah di Kabupaten
Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Sub-Aktivitas Waktu
Pelaksanaan
Pihak
Terkait Volume Ket
1.
Pembinaan dan
Pengawasan
Koperasi
Januari s.d
Desember Tim Koperasi
150
Koperasi
2. Bedah Koperasi Maret s.d.
Agustus Satgas
Pengawasan 10 koperasi
No. Sub-Aktivitas Waktu
Pelaksanaan
Pihak
Terkait Volume Ket
Koperasi
3.
Lomba Tangkas
Trampil bagi
Siswa
Agustus Tim Koperasi
2 kali
4.
SDM Tenaga
Pendamping
Koperasi
Januari
s.d.
Desember
Tim Koperasi
2 Orang
5. Sosialisasi
Koperasi
Januari s.d
Desember Tim Koperasi
20 pra
koperasi
6.
Penilaian
Kesehatan
KSP/USP
Februari
s.d. Maret Tim Koperasi
150
koperasi
7. Pendampingan
pra RAT
Oktober
s.d.
Desember
Tim Koperasi
56
koperasi
8.
Penilaian
Koperasi
Berprestasi
Januari Tim Koperasi
10
koperasi
9. Buku Profil
Koperasi Juni Tim 50 buku
10. Diklat Akunting Februari,
Juli Tim Koperasi
40 orang
11. Diklat Auditing April, Juli Tim Koperasi
40 orang
12 Pendataan Kopsis Juli s.d.
September Tim Sekolah
50 kopsis
13
Sosialisasi
Praturan
Perundangan-
undangan
April, Juli Tim Koperasi
60 orang
14 Diklat Dewan
Pengawas Syariah Agustus
Dinas Pedamping
DAK Koperasi
20 orang
15 Diklat Pendidikan
Anggota
Maret,
April
Dinas Pedamping
DAK Koperasi
60 orang
16 Diklat
Komputerisasi
Juni,
Agustus
Dinas Pedamping
DAK Koperasi
60 orang
17 Diklat Manajemen
Resiko September Dinas
Pedamping 30 orang
No. Sub-Aktivitas Waktu
Pelaksanaan
Pihak
Terkait Volume Ket
DAK Koperasi
18
Diklat Penilaian
Kesehatan
Koperasi
September,
Oktober
Dinas Pedamping
DAK Koperasi
60 orang
19 Diklat Pengelola
Kopsis
Maret,
Oktober
Dinas Pedamping
DAK Koperasi
60 orang
F. KELUARAN
Keluaran dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi adalah
sebagai berikut :
1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi koperasi diwilayah
kabupaten Gunungkidul
2. Terlaksananya pemeriksaan/bedah terhadap koperasi diwilayah
kabupaten Gunungkidul
3. Lomba Tangkas Trampil perkoperasian bagi Siswa ditingkat SMP dan
SMA
4. SDM tenaga pendamping koperasi sebagai petugas yang memberikan
pendampingan bagi koperasi
5. Terlaksananya Sosialisasi perkoperasian bagi kelompok
masyarakat/pra koperasi
6. Terlaksananya penilaian kesehatan bagi Koperasi Ismpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam diwilayah kabupaten Gunungkidul
7. Terlaksananya pendampingan pra RAT bagi koperasi yang akan
melaksanakan RAT diwilayah kabupaten Gunungkidul
8. Terlaksananya Penilaian koperasi berprestasi diwilayah kabupaten
Gunungkidul
9. Terbitnya Buku profil Koperasi sebagai sumber informasi Gerakan
Koperasi di Kabupaten Gunungkidul
10. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dalam bidang akuntansi
koperasi
11. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi dalam bidang auditing atau
pengawasan
12. Terdatanya koperasi siswa
13. Meningkatnya wawasan SDM koperasi terkait dengan peraturan
perundang-undangan
14. Meningkatnya kapasitas dan wawasan Dewan Pengawas Syariah
15. Meningkatnya wawasan perkoperasian anggota koperasi
16. Meningkatnya wawasan SDM koperasi terkait dengan pengelolaan
keuangan berbasis IT/komputer
17. Meningkatnya wawasan SDM koperasi terkait dengan Manajemen
Resiko
18. Meningkatnya kapasitas SDM koperasi terkait dengan penilaian
kesehatan KSP/USP
19. Meningkatnya wawasan SDM pengelola koperasi siswa
G. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Perencanaan Kinerja PD adalah Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Koperasi UKM
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai kedudukan, susunan organisasi,
tugas, fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 71 Tahun 2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari 2 bidang yaitu Bidang Koperasi
dan Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri dari
2 seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha.
Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu
Seksi Pengembangan Produk dan Seksi Promosi dan Pemasaran.
Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksankan
pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi.
H. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2019 sebesar 514.535.000.00 (Lima ratus empat belas
juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:
1. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
2. Bedah Koperasi
3. Lomba Tangkas Trampil bagi Siswa
4. SDM Tenaga Pendamping Koperasi
5. Sosialisasi Koperasi
6. Penilaian Kesehatan KSP/USP
7. Pendampingan pra RAT
8. Penilaian Koperasi Berprestasi
9. Buku Profil Koperasi
10. Diklat Akunting
11. Diklat Auditing
12. Pendataan Kopsis
13. Sosialisasi Pra
14. Diklat Dewan Pengawas Syariah
15. Diklat Pendidikan Anggota
16. Diklat Komputerisasi
17. Diklat Manajemen Resiko
18. Diklat Penilaian Kesehatan Koperasi
19. Diklat Pengelola Kopsis
I. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini
mengenai Kegiatan Pembinaan
dilaksanakan pada tahun 201
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Pendampingan pra RAT
Penilaian Koperasi Berprestasi
Buku Profil Koperasi
Diklat Akunting
Diklat Auditing
Pendataan Kopsis
Sosialisasi Praturan Perundangan-undangan
Diklat Dewan Pengawas Syariah
Diklat Pendidikan Anggota
Diklat Komputerisasi
Diklat Manajemen Resiko
Diklat Penilaian Kesehatan Koperasi
Diklat Pengelola Kopsis
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelas
mengenai Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
dilaksanakan pada tahun 2019, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari, 10 Januari 2019
sebagai gambaran umum dan penjelasan
dan Pengawasan Koperasi yang akan
, dan memuat informasi mengenai latar
belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran,
Wonosari, 10 Januari 2019
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMBINAAN USAHA KOPERASI
A. LATAR BELAKANG
Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja koperasi yang
baik adalah adanya peran Pemerintah dalam bentuk Peraturan Perundang-
Undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem
dapat berjalan dengan baik. Pemerintah memainkan peranan penting
dalam pembinaan koperasi indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan
otonomi daerah, maka pembinaan maupun pengawasan terhadap koperasi
saat ini kewenangannya berada pada institusi pemerintahan daerah yang
secara langsung mengambil peran dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan lembaga koperasi dengan cakupan keanggotaan wilayah
Kabupaten Gunungkidul.
Koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi yang didirikan,
dimiliki dan dikelola oleh anggota masyarakat. Pengembangan koperasi
telah menjadi tumpuan harapan kelompok usaha mikro dalam hal
pelayanan kebutuhan pembiayaan melalui usaha simpan pinjam. Dengan
demikian, pemerintah mengupayakan untuk mengadakan kegiatan
pembinaan usaha koperasi.
Pembinaan usaha koperasi dilaksanakan oleh Kepala Seksi Bina
Usaha Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul
dengan sasaran anggota, pengurus dan pengawas Koperasi Wilayah
Kabupaten Gunungkidul. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di
koperasi Gunungkidul tidak hanya satu jenis permasalahan yang dihadapi
oleh koperasi. Guna untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan
tersebut, terdapat beberapa sub kegiatan agar bertambahnya koperasi
sehat yang usahanya berjalan dengan baik.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Menteri Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi;
3. Peraturan Menteri Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syari’ah Oleh Koperasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Modal
Penyertaan Pada Koperasi.
C. TUJUAN
Maksud pembinaan usaha koperasi adalah untuk mencapai
tambahan jumlah koperasi sehat yang ada di wilayah Kabupaten
Gunungkidul. Kegiatan pembinaan usaha koperasi dilaksanakan selama
tahun 2019, dari bulan Januari hingga Desember.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah tahun 2019 adalah :
1. menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten
Gunungkidul;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembinaan usaha koperasi Dinas
Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2019;
3. Menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Koperasi UKM Tahun 2019;
4. RKA digunakan sebagai dokumen rencana kebutuhan anggaran untuk
kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berkenaan.
5. ROPK dipergunakan sebagai acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan
pekerjaan.
6. LkjIP dimaksudkan sebagai alat pengendali, alat penilaian kinerja agar
dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan Usaha Koperasi dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
(Januari 2019 s/d Desember 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pembinaan Usaha Koperasi adalah di Kabupaten
Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Sub-Aktivitas Waktu
Pelaksanaan
Pihak
Terkait Volume Ket
1. Temu Usaha Februari
dan Mei
Tim
Koperasi 60 Koperasi
2. Dukungan
Permodalan
Juni dan
Oktober
Tim
Koperasi 60 Orang
3. Pembinaan Usaha
Januari,
Februari,
April, Juni,
Agustus,
dan
November
Tim
Koperasi
110 Orang
4. Pembinaan
Managemen USP September
Tim
Koperasi 30 Orang
5.
Monitoring
Penguatan
Permodalan
Januari s.d
Desember
Tim
Koperasi
75
Koperasi
6. Pembinaan Usaha April Tim
Koperasi 30 Orang
7. Pasar Rakyat Juni Tim
Koperasi 10 Orang
8. Harkopnas Juli Tim
Koperasi 15 Orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Pembinaan Usaha Koperasi adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kapasitas peserta temu usaha;
2. Peningkatan pemahaman koperasi tentang informasi dukungan
permodalan;
3. Peningkatan kapasitas peserta bimtek pembinaan usaha koperasi;
4. Peningkatan kapasaitas peserta bimtek managemen usaha simpan
pinjam koperasi;
5. Keberhasilan pengajuan penguatan permodalan ke Kementerian
Koperasi / BUMN / LPDB;
6. Peningkatan wawasan pengurus koperasi dibidang perkoperasian;
7. Terfasilitasinya tenaga pendamping koperasi;
8. Keikutsertaan perwakilan anggota koperasi dalam acara Hari
Koperasi Tk Provinsi dan Nasional;
9. Terfasilitasinya penyelenggaraan pasar rakyat;
10. Hari Koperasi terlaksana dengan baik;
11. Peringatan koperasi terlaksana dengan baik.
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Perencanaan Kinerja PD adalah Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Koperasi UKM
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai kedudukan, susunan organisasi,
tugas, fungsi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 71 Tahun 2016.
Struktur Dinas Koperasi UKM terdiri dari 2 bidang yaitu Bidang Koperasi
dan Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bidang Koperasi terdiri dari
2 seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dan Seksi Bina Usaha.
Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari 2 seksi yaitu
Seksi Pengembangan Produk dan Seksi Promosi dan Pemasaran.
Seksi Bina Usaha sebagai salah satu seksi yang ada di bidang koperasi dan
mempunyai tugas diantaranya melaksanakan Pembinaan Usaha Koperasi.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Usaha Koperasi bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
Anggaran 2019 sebesar 110.605.000.00 (Seratus Sepuluh Juta enam
Ratus Lima Juta Ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk:
1. Temu Usaha;
2. Dukungan Permodalan;
3. Pembinaan Usaha;
4. Mengirimkan Peserta Harkopnas;
5. Monitoring Penguatan Permodalan
6. Pembinaan Usaha
7. Pasar Rakyat
8. Pembinaan Managemen USP
J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
mengenai Kegiatan
pada tahun 2019
hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
pembiayaannya.
Monitoring Penguatan Permodalan;
Pembinaan Usaha;
Pasar Rakyat;
Pembinaan Managemen USP.
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
mengenai Kegiatan Pembinaan Usaha Koperasi
9, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar
hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
Wonosari, 10 Januari 2019
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan
Pembinaan Usaha Koperasi yang akan dilaksanakan
, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar
hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta
Wonosari, 10 Januari 2019
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PELATIHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
K. LATAR BELAKANG
Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha besar dengan jumlah kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peranan yang penting
dalam perekonomian nasional Indonesia, hal ini dibuktikan dengan data
Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa peranan UMKM terus
meningkat baik dari segi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja
maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun
2016 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57,9 juta unit meningkat
menjadi 59 juta unit pada tahun 2017. Jumlah tersebut memiliki proporsi
99,9 persen dari total keseluruhan pelaku dunia usaha di Indonesia. Dari
jumlah UMKM tersebut mampu menyerap tenaga kerja pada kisaran 97,2
persen, kontribusi terhadap PDB pun juga meningkat dari tahun ketahun.
Mengingat pentingnya peran umkm dalam perekonomian nasional
tersebut, maka pemerintah harus melakukan pemberdayaan dan
pengembangan terhadap pelaku usaha mikro kecil tersebut. Pemberdayaan
adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia
usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim
dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah
sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh
dan mandiri. Sedangkan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk
memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian
fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha
mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha di Kabupaten Gunungkidul
sebagian besar juga merupakan usaha mikro
Dan kecil, dimana pada satu sisi mempunyai peran penting dalam
pengembangan ekonomi daerah serta terbukti mempunyai ketangguhan
dalam berbagai kondisi ekonomi. Namun disi lain UMKM di Kabupaten
Gunungkidul juga mempunyai juga menghadapi banyak permasalahan,
yaitu terbatasnya modal kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia,
dan kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Permasalahan lain yang dihadapi UMKM yaitu keterkaitan dengan kurang
jelasnya prospek usaha dan perencanaan, dan belum mantapnya visi dan
misinya. Hal tersebut terjadi karena umumnya manajemen UMKM kita
masih sederhana. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada usaha mikro,
kecil dan menengah sekarang ini, pada umumnya merupakan usaha milik
keluarga, penggunaan teknologi yang masih relative sederhana, kurang
memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisahan modal
usaha dengan kebutuhan pribadi. Dengan berbagai kendala dan
permasalahan tersebut, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu perangkat daerah yang diberi
tugas untuk membina dan memberdayakan UMKM berusaha untuk
menjadi fasilitator bagi UMKM agar mampu bersaing dengan UMKM di
daerah lain melalui kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan
UMKM. Kegiatan tersebut memuat berbagai sub-kegiatan yang selanjutnya
akan dijabarkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini.
L. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
5. Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
M. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) adalah :
1. Meningkatkan peran serta usaha mikro kecil dan menengah dalam
pembangunan ekonomi nasional
2. Meningkatkan kapasitas kelambagaan usaha mikro kecil dan menengah
melalui kegiatan pendampingan perijinan usaha
3. Menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan pelaku usaha
mikro kecil dan menengah
4. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro kecil dalam bidang
perencanaan usaha, pengembangan produk, manajemen usaha dan
manajemen pemasaran
5. Mendorong usaha mikro kecil dan menengah untuk ikut serta dalam
mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan
N. KELUARAN
Keluaran kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dijabarkan dalam setiap sub kegiatan sebagai berikut :
No Sub Kegiatan Keluaran (output) Hasil (outcome)
1 Sosialisasi
Dukungan
Permodalan
Jumlah UMKM yang
mendapatkan
sosialisasi permodalan
Meningkatnya
pemahaman dan
wawasan peserta
tentang permodalan
2 Pelatihan PIRT
Jumlah UMKM yang
mengikuti pelatihan
PIRT
Meningkatnya
pemahaman dan
wawasan peserta
tentang PIRT
3 Pembinaan
Limbah Produksi
Jumlah UMKM Yang
mampu mengelola
Meningkatnya kapasitas
UMKM tentang
limbah produksi pengelolaan limbah
produksi
4 Pembinaan
UMKM Daerah
Wisata
Jumlah UMKM yang
mampu berkembang di
daerah wisata
Meningkatnya
pemahaman dan
wawasan UMKM daerah
wisata
5 Workshop Produk
Unggulan
Jumlah peserta yang
mengikuti workshop
produk unggulan
Meningkatnya kapasitas
UMKM unggulan daerah
6 Pelatihan
Business Plan
Jumlah UMKM yang
terlatih business plan
Meningkatnya kapasitas
UMKM tentang
perencanaan usaha
(business plan)
7 Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah UMKM yang
terlatih tentang
kewirausahaan
Meningkatnya jiwa
kewirausahaan UMKM
8 Pembinaan
Pengemasan
Produk
Jumlah UMKM yang
mengikuti pembinaan
pengemasan produk
Meningkatnya
keterampilan UMKM
dalam bidang
pengemasan produk
9 Pelatihan
Wirausaha
Pemula
Jumlah UMK yang
mengikuti pelatihan
wirausaha pemula
Meningkatnya kapasitas
UMKM pemula
10 Pelatihan Digital
Marketing
Jumlah UMKM yang
mendapatkan pelatihan
digital marketing
Meningkatnya
pemahaman UMKM
dalam bidang
pemasaran online
11 Temu Usaha
UMKM
Jumlah UMKM yang
melakukan temu usaha
Terlaksananya temu
usaha antar UMKM
12 Diklat Voc.
Bidang Makanan
Olahan
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
bidang makanan
olahan
Terlaksananya diklat
vocational makanan
olahan sebanyak 120
peserta
13 Diklat Voc.
Bidang Batik
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
bidang batik
Terlaksananya diklat
vocational bidang batik
sebanyak 60 peserta
14 Diklat Voc.
Bidang Kerajinan
Kayu
Jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan
bidang kerajinan kayu
Terlaksananyadiklat
vocational kerajinan
kayu sebanyak 60
peserta
15 Diklat Voc.
Bidang Sablon
Sablon Jumlah peserta
yang mengikuti
pelatihan bidang
Terlaksananya diklat
vocational bidang
sablon sebanyak 30
peserta
O. PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah dijabarkan seperti table berikut :
No Sub Kegiatan
Waktu
Pelaksanaa
n
Lokasi
Pelaksanaan Sasaran
Keteranga
n
1 Sosialisasi
Dukungan
Permodalan
Januari s/d
Oktober
8 Kecamatan 240
UMKM
2 Pelatihan PIRT
Agustus Kabupaten
Gunungkidul
40
UMKM
3 Pembinaan
Limbah
Produksi
Februari,
Juni
Kabupaten
Gunungkidul
60
UMKM
4 Pembinaan
UMKM Daerah
Wisata
Januari,
April,
Agustus
Kabupaten
Gunungkidul
90
UMKM
5 Workshop
Produk
Unggulan
Juli Kabupaten
Gunungkidul
80
UMKM
6 Pelatihan
Business Plan
Maret Kabupaten
Gunungkidul
40
UMKM
7 Pelatihan
Kewirausahaan
Februari,
April, Mei,
Juni
Dadapayu,
Candirejo,
Panggang,
Karangmojo,
Playen
200
UMKM
8 Pembinaan
Pengemasan
Produk
Maret,
Oktober
Kabupaten
Gunungkidul
60
UMKM
9 Pelatihan
Wirausaha
Pemula
September,
Oktober
Gedangsari,
Rongkop
30
UMKM
10 Pelatihan
Digital
Marketing
September Ponjong 30
UMKM
11 Temu Usaha
UMKM
Februari,
Juni,
Oktober,
Desember
Kabupaten
Gunungkidul
200
UMKM
12 Diklat Voc.
Bidang
Makanan
Olahan
Maret,
September,
Oktober,
November
Kabupaten
Gunungkidul
120
UMKM
13 Diklat Voc.
Bidang Batik
April,
November
Kabupaten
Gunungkidul
60
UMKM
14 Diklat Voc.
Bidang
Kerajinan Kayu
April,
November
Kabupaten
Gunungkidul
30
UMKM
15 Diklat Voc.
Bidang Sablon
September Kabupaten
Gunungkidul
30
UMKM
P. SUMBER DANA
Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Mikro kecil dan
Menengah bersumber dari :
1. Dana APBD
No Sub Kegiatan Volume
Kegiatan
Keterangan
1 Sosialisasi Dukungan Permodalan 8
2 Pelatihan PIRT 1
3 Pembinaan Limbah Produksi 2
4 Pembinaan UMKM Daerah Wisata 3
5 Workshop Produk Unggulan 1
6 Pelatihan Business Plan 1
7 Pelatihan Kewirausahaan
8 Pembinaan
9 Pelatihan Wirausaha
10 Pelatihan Digital Marketing
11 Temu Usaha UMKM
2. Dana APBD (DAK)
No
1 Diklat Voc. Bidang
2 Diklat Voc. Bidang Batik
3 Diklat Voc. Bidang
4 Diklat Voc. Bidang
Q. PENUTUP
Kerangka Acuan
mengenai Kegiatan
dan Menengah (UMKM)
Kerangka Acuan
keluaran, pelaksanaan
sub-kegiatan selanjutnya
Kewirausahaan
Pengemasan Produk
Wirausaha Pemula
Pelatihan Digital Marketing
Temu Usaha UMKM
Dana APBD (DAK)
Sub Kegiatan Volume
Kegiatan
Diklat Voc. Bidang Makanan Olahan
Diklat Voc. Bidang Batik
Diklat Voc. Bidang Kerajinan Kayu
Diklat Voc. Bidang Sablon
Acuan Kerja ini sebagai gambaran
iatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil
Menengah (UMKM) Kabupaten Gunungkidul
Kerja ini memuat latar belakang, dasar
, pelaksanaan dan sumber dana. Dalam
selanjutnya dimungkinkan akan dibuat term of reference.
Wonosari, 10 Januari 2019
5
2
2
1
4
Volume
Kegiatan
Keterangan
4
2
1
1
umum serta penjelasan
Kelembagaan Usaha Kecil
Kabupaten Gunungkidul tahun 2019. Dalam
belakang, dasar hukum, tujuan,
dana. Dalam pelaksanaan tiap-tiap
dibuat term of reference.
Wonosari, 10 Januari 2019
PPTK
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PROMOSI DAN PEMASARAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
A. LATAR BELAKANG
Gunungkidul sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta
memiliki banyak potensi bahan baku, baik makanan olahan maupun
kerajinan. Untuk itu promosi merupakan ujung tombak untuk
peningkatan usaha . Sukses dan tidaknya suatu usaha salah satunya
ditentukan oleh kegiatan promosi dan pemasaran.
B. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
e. Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;
g. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
C. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan Promosi dan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) adalah :
6. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon
konsumen yang potensial
7. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas
konsumen tersebut
8. Untuk menaikkan penjualan serta laba/keuntungan
9. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibanding dengan
produk lainnya yang sejenis
10. Untuk brending atau membentuk citra produk dimata konsumen
sesuai yang diinginkan
11. Untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang
suatu produk
12. Pelaku usaha akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan
meningkatkan profit atau keuntungan
D. KELUARAN
No Sub Kegiatan Keluaran (output) Hasil (outcome)
1 Pembinaan
promosi dan
pemasaran
Jumlah UMKM yang
mendapatkan
pembinaan promosi
dan pemasaran Produk
UMKM
Meningkatnya
pemahaman dan
wawasan peserta
tentang promosi dan
pemasaran Produk
UMKM
2 Pameran luar
daerah
Jumlah pelaku usaha
yang mengikuti
pameran keluar daerah
Meningkatnya daya
saing di level nasional
maupun global
3 Pameran dalam
daerah
Jumlah pelaku usaha
yang mengikuti
pameran dalam daerah
Meningkatnya pangsa
pasar di tingkat daerah
maupun regional
E. PELAKSANAAN
No
Sub Kegiatan Waktu
Pelaksanaa
n
Lokasi
Pelaksanaa
n
Sasaran Keteranga
n
1 Pembinaan
promosi dan
pemasaran
Januari,
Juni, dan
Desember
Kabupaten
Gunungkid
ul
90 UMKM
2 Pameran luar
daerah
April, Juli,
Agustus
Jakarta,
Palembang
,
Perwokerto
3 event
3 Pameran Dalam
daerah
Maret,
April, Juni,
Agustus,
September,
Nopember
Kabupaten
Gunungkid
ul
9 event
F. SUMBER DANA
Kegiatan Pembinaan promosi dan pemasaran, Pameran luar daerah dan
pameran dalam daerah semua bersumber dari : Dana APBD
No Sub Kegiatan Volume
Kegiatan
Keterangan
1 Pembinaan Promosi dan pemasaran 3
2 Pameran Luar daerah 3
3 Pameran dalam daerah 20
G. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini kami buat untuk dapat
dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan
Demikian Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini kami buat untuk dapat
dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan.
Wonosari, 10 Januari 2019
Demikian Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini kami buat untuk dapat
Wonosari, 10 Januari 2019
PPTK