pemerintah kabupaten jembrana kecamatan melaya3 sekretaris daerah kabupaten jembrana di negara. ......

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

KECAMATAN MELAYA 2015

CAMAT MELAYA

KEPUTUSAN CAMAT MELAYA

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MELAYA

CAMAT MELAYA

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 perturan pemerintah Nomoir

72 tahun 2005 tentang Desa, pemerintah kecamatan menyusun penetapan

perencanaan pembangunan kecamatan

bahwa sehubungan dengan hurup a diatas maka perlu ditetapkan perencanaan

pembngaunan desa diwilayah kecamatan melaya yang ditetapkan dengan

Keputusan Camat;

Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Sitem perencanaan

pembangunan Nasional ( Lembarab Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 104 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )

Undang – undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -

daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah

diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Pemerintahan republik Indonesia Nomor 4548 );

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

7.

8.

9.

10

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik Nomor 4587 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran



Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Penetapan Perencanaan pembangunan Desa diwilayah Kecamatan Melaya

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud :

Desa adalah kesatuan masyrakata hokum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat

Pasal 2

1. Perencanaan pembangunan desa disusun dalan 1 (satu) tahun

2. Penetapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan

kawasan zona yang ditentutukan

Pasal 3

Penetapan kawasan/zona desa / kelurahan ;

1. Desa Manistutu, Desa Tukadaya yaitu; kawasan Agro pertanian

2. Desa Tuwed, Desa Candikusuma yaitu : Kawasan Kuliner

3. Desa Warnasari yaitu ; Kawasan Industri kerajinan

4. Desa Ekasari, Desa Blimbingsari yaitu; Desa Wisata Speritual

5. Desa Nusasari yaitu : Desa wisata seni dan Budaya

6. Desa Melaya, Kelurahan Gilimanuk yaitu : Desa Industri dan hiburan

Pasal 3

1. Penetapan perencanaan pembangunan Desa diwilayah Kecamatan

Melaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi anatara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

2. Penetapan perencanaan pembangunan Desa diwilyaha Kecamatan

Melaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada ;

a. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkandan kemandirian

masyarakat

: b. Partisipatif yaitu ; keikutsertaan dan keterlibtanmasyarakat secara

aktif dalam proses pembangunan

c. Berpihak pada masyarakat yaitu ; seluruh proses pembangunan di

pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya

khususnya masyarakat miskin

Pasal 4

1. Tujuannya : mewujudkan perencanaan pembnagunan Desa sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan keadaaan setempat

2. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa

Pasal 5

Penetapan perencanaan pembangunan Desa diwilayah Kecamatan Melaya

bersumber dari Dana APBDes dan APBD Kabupaten

Pasal 6

Surat Keputususan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

` Ditetapkan di Melaya

Pada tanggal 5 Januari 2015

Camat Melaya,

Drs.I Putu Eka Swarnama, M.Si. NIP. 19711209 199203 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1 Bupati Jembrana di Negara 2 Wakil Bupati Jembrana di Negara. 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 4 Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemkab Jembrana di Negara. 5 Kepala Bagian di Lingkungan Setda. Kabupaten Jembrana di Negara. 6 Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana di Negara. 7 Para Perbekel/Lurah se- Kecamatan Melaya 8 A r s i p

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi

Wasa, atas berkat dan rahmat-Nya buku Rencana Strategis Kecamatan Melaya Tahun 2011-

2016 dapat disusun. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan

arahan di dalam membuat perencanaan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan

kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun (Tahun 2011 s/d 2016). Dalam penyusunan dan

pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Melaya tersebut diarahkan untuk

pencapaian keberhasilan pembangunan dan pencapaian program pemerintahan,

pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatn sesuai dengan visi dan misi Kecamatan

Melaya.

Kami menyadari Renstra ini jauh dari sempurna, untuk itu kami memohon masukan,

saran, dan koreksi untuk kesempurnaan Renstra ini dan keberlanjutan penyusunan di periode

berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Renstra Kecamatan Melaya Tahun

2011-2016 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian disampaikan, terima kasih.

Melaya, 5 Januari 2015

Camat Melaya

Drs. I Putu Eka Swarnama, M.Si NIP. 19711209 199203 1 004

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Melaya dibentuk dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Jembrana Nomor : 15 Tahun 2011 dengan tugas pokok membantu Bupati dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan,

pembinaan Pembangunan Pemberdayaan kehidupan kemasyarakatan, Pembinaan Ketertiban

Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta menyelenggarakan

Koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di Kecamatan.

Kantor Camat Melaya telah menetapkan Rencana Strategik untuk lima tahun (2011-

2016). Tujuan yang telah ditetapkan adalah mewujudkan pelayanan Prima bagi masyarakat di

Kecamatan Melaya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai atau diinginkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah

1. Adanya kepuasan masyarakat dengan system pelayanan yang sederhana, terbuka dan

adanya kepastian waktu.

2. Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Manusia Aparatur, dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui Program-

program diantaranya ;

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningtkatan Pembinaan Masyarakat

Secara umum Kecamatan Melaya Telah berhasil mencapat sasaran tersebut sesuai target

Kinerja yang telah ditetapkan, namun dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat beberapa

kendala antara lain :

a. Terbatasnya Kwalitas Sumber Daya Aparatur, sehingga penetapan target pencapaian

kegiatan belum optimal.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana termasuk sarana Transportasi untuk menunjang

pelaksanaan kegiatan untuk mendukung suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Belum adanya alokasi Dana yang memadai untuk kegiatan dalam mendukung tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

d. Terbatasnya Jumlah Pegawai ( kurang dari Rasio Pegawai yang telah di tetapkan ).

Langkah untuk mengatasi kendala yang ada yaitu dengan pembinaan Mental Aparatur

melalui mengikut sertakan Aparat dalam Pendidikan dan Latihan yang diselenggarakan baik

oleh Pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Propinsi, agar senantiasa mendapatkan

vi

jiwa pangabdian dan menetapkan target kegiatan yang tidak terlalu tinggi. Disamping itu, juga

diusulkan untuk penambahan Pegawai.

Sementara langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk tahun mendatang adalah tetap

membina jiwa pengabdian dan mengupayakan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) , Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) setiap kegiatan dialokasikan dananya

sehingga bisa bekerja secara optimal.

Melaya, 5 Januari 2015

Camat Melaya

Drs. I Putu Eka Swarnama, M.Si

NIP: 19711209 199203 1 004

i

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN CAMAT MELAYA

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan ............................................

1.3.1. Maksud .........................................................................

1.3.2. Tujuan ..........................................................................

6

4

4

1.4

.

1.5

Hubungan Renstra Kecamatan Melaya dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya .............................................................

Sistematika Penulisan .............................................................

4

5

BAB II PROFIL LAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA

2.1 Gambaran Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Melaya ....... 6

2.1.1. Struktur Organisasi ...................................................... 6

2.1.2. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana .............. 7

2.1.3. Tugas Pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Melaya .. 9

2.2 Gambaran Urusan/Program Tahun 2011-2016 ...................... 19

2.2.1. Indikator Makro ............................................................ 19

2.2.2. Program-Program Strategis .......................................... 22

2.2.3. Kendala dan Hambatan ................................................. 22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ...........................................................................................

24

3.1 Analisis Lingkungan Strategis ............................................... 24

3.2 Isu-Isu Strategis ..................................................................... 26

3.3 Masalah Mendesak ................................................................. 27

3.4 Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan ................. 28

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............... 30

4.1 VISI DAN MISI SKPD .......................................................... 30

4.1.1. Visi ................................................................................ 30

ii

4.1.2. Misi ............................................................................... 31

4.1.3. Hubungan Visi Kecamatan Melaya dengan Visi

RPJMD.................................................................................. 31

4.2 Tujuan ................................................................................... 32

4.3 Strategi ................................................................................... 32

4.4 Kebijakan ............................................................................... 33

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ....... 35

5.1 Rencana Program dan Kegiatan ............................................. 35

5.2 Indikator Kinerja .................................................................... 37

5.3 Kelompok Sasaran ................................................................. 37

5.4 Pendanaan Indikatif 37

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .............................................

BAB VII PENUTUP ........................................................................................ 4

iii

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Susunan dan Jumlah Pejabat Struktural ………………………………………7

Tabel. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang ………………....7

Tabel. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir ………………….8

Tabel. 4 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan …………………8

Tabel. 5 Sarana dan Prasarana Kerja ……………………………………………………9

Tabel. 6 Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2013-2014 Kecamatan Melaya ……….20

Tabel. 7 Indikasi Program/ Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan

2011-2016 Pemerintah Kecamatan Melaya .........…………………………….. 35

Tabel. 8 Rencana Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2011-2015 Pemerintah

Kecamatan Melaya …………………………………………………………….36

Tabel. 9 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Melaya ……………………38

Renstra Kecamatan Melaya 2011-2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana,

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu

dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang

bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan hendaknya

bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi

dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah

disepakati bersama. Proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya

sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pelaksanaan dari

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah) serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kecamatan Melaya sebagai salah satu Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Jembrana, wajib menyusun

Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat

visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran ). Renstra juga

memuat program - program dan kegiatan indikatif. Renstra Kecamatan Melaya disusun

sebagai wujud komitmen jajaran Pemerintah Kecamatan Melaya dalam meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi,

misi, tujuan dan sasaran yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana.

Rencana Strategis Kecamatan Melaya dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah

Kecamatan Melaya (perencanaan 1 tahun) dengan mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana, dimana RKPD Kabupaten Jembrana ini

merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jembrana. Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah berisi: Kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kebijakan SKPD) dan


2

Program Kegiatan Pembangunan. Program Kegiatan Pembangunan disusun sebagai acuan

untuk pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Melaya Tahun 2011 – 2015 dilandasi oleh :

( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila

( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945

( 3 ). Landasan Operasional :

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran


- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400 );

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );


3

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438 );

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Lembrana Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006


- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585 );

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006


- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817 );

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);


4

- Peraturan Bupati Jembrana Nomor Nomor 59 Tahun 2008, tentang Rincian

Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Renstra Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2011 – 2015 ditetapkan dengan

maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di Kecamatan Melaya

sebagaimana Visi dan Misi Kecamatan yang sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten

sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak

perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan

Kecamatan Melaya yang berdaya guna dan berhasil guna.

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2011-2015 disusun dengan

tujuan :

1. Untuk memberi arah program pembangunan Kecamatan Melaya selama 5 (lima) tahun

ke depan, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

2. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Melaya.

3. Sebagai bahan acuan penilaian kinerja di Sekretariat dan Seksi-Seksi.

4. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan

(LAKIP) Pemerintah Kecamatan Melaya.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Pemerintah Kecamatan Melaya

Tahun 2011 - 2015 terdiri atas:

BAB I P E N D A H U L U A N

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum

penyusunan, keterkaitan Renstra Pemerintah Kecamatan Melaya dengan

dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II PROFIL LAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Pemerintah

Kecamatan Melaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Melaya dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pemerintah


5

Kecamatan Melaya.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta

faktor-faktor yang mempengaruhinya

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi Pemerintah Kecamatan

Melaya, tujuan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang

(2011 s/ 2015), sasaran pada tahun 2011 serta cara untuk mencapai tujuan

dan sasaran (strategi) berupa kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif).

BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Bab ini memuat tentang Indikator Kinerja Utama yang menunjukkan

kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.


6

B A B II

PROFIL LAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2008, tentang Rincian

Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kecamatan

Melaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu

kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum,

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan. Untuk

melaksanakanan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kecamatan Melaya

mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan;

- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Di dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Jembrana disebutkan bahwa : Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang

mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat juga

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain tugas pokok tersebut, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pemerintah Kecamatan Melaya

terdiri atas 5 (lima) seksi yang langsung menangani pelayanan umum dan pembinaan

masyarakat, serta 1 (satu) sekretariat yang terbagi atas 3 (tiga) sub bagian, yang masing-

masing menangani urusan kepegawaian, material, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Bagan struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Melaya digambarkan sebagai berikut :


7

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Melaya

Tugas masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Camat Melaya

Camat Melaya Mempunyai Tugas :

a. Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan

Rencana Strategik Kabupaten;

b. Menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketenteraman dan

ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan,

pariwisata, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala;

d. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di kecamatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

e. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun

aparat pemerintah daerah untuk terciptanya sinkronisasi kerja;

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pemerintahan

umum di Kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;

g. Mengkoordinasikan Sekretaris Camat dan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang

baik dan saling mendukung;

h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

i. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya

KECAMATAN

Sekretariat

Sub-Bagian

Umum

Sub-Bagian

Keuangan

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

Seksi

Pemerintahan

dan Pelayanan

Umum

Seksi

Ketentramnan

dan Ketertiban

Umum

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

Desa

Seksi

Sosial dan

Budaya

Sub-Bagian

Penyusunan

Program


8

untuk bahan pengembangan karier;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung

jawaban kepada atasan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

a. Merencanakan operasionalisasi pengelola administrasi umum dan kepegawaian,

perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

b. Memberikan tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan

kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

c. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas

dibidang tugasnya;

d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;

e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan

serta rumah tangga kecamatan;

f. Menyelenggarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan kecamatan;

g. Menerima naskah/surat-surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan ke Kepala

Sub Bagian dan Seksi;

h. Menyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk;

i. Merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/perlengkapan

Kecamatan;

j. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(LAKIP) Kecamatan;

k. Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan

Pimpinan;

l. Menilai prestasi kerja bawahan bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan karier;

m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada Kepala Sub Bagian;

o. Menyusun laporan hasil kegiatan;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


9

3. Kepala Sub Bagian Umum

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub. Bagian Umum mempunyai fungsi

antara lain :

a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Umum;

b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi

barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian

kendaraan dan rumah dinas serta penggunaan kantor;

c. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Kecamatan

serta rumah dinas kantor;

d. Melaksanakan tugas Humas dan keprotokoleran Kecamatan, mengumpulkan,

mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Kecamatan;

e. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan vahan usulan kenaikan pangkat,

gaji berkala pegawai, penyiapan vahan dan data pegawai yang akan mengikuti

pendidikan pelatihan kepegawaian;

f. Mempersiapkan vahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat

cuti pegawai Kecamatan;

g. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;

h. Melaksanakan pengurusan, pengadaaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi

dan perlengkapan Kecamatan;

i. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan

kendaraan Kecamatan;

j. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat

dan gaji berkala;

k. Mempersiapkan vahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran

pegawai;

l. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan vahan

pembuatan DP-3 setiap pegawai;

m. Mengevaluasi hasil program kerja;

n. Menyusun laporan hasil kegiatan;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,

dan Pelaporan;

b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada staf;


10

c. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada staf;

d. Menyusun rencana perjalanan dinas;

e. Mengendalikan rencana tahunan;

f. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan;

g. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Kecamatan;

h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, dan penyajian data statistik

serta informasi Kecamatan;

i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Musrenbang, Rencana Startegis

(Renstra) Kecamatan;

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB;

k. Melaksanakan penyiapan vahan dan penyusunan RKA dan DPA Kecamatan;

l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Kecamatan;

m. Melaksanakan penyusunan dan bahan LAKIP Kecamatan;

n. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;

o. Mengevaluasi hasil program kerja;

p. Membuat laporan hasil kegiatan;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub Bagian Keuangan;

b. Membuat daftar usulan kegiatan;

c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;

d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada Buka Kas Umum;

f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan;

g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;

h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan

Camat yang ditetapkan sebagai Penggunaan Anggaran dengan SK Bupati;

i. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;

j. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan

jadwal kegiatan atas persetujauan Pengguna Anggaran;

k. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf SPJ atas penerimaan dan

pengeluaran kas beserta lampirananya dan laporan bulanan;

l. Mengevaluasi hasil program kerja;

m. Membuat laporan hasil kegiatan;


11

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum berdasarkan

Dokumen Rencana Kerja yang ada;

b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintahan

Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Memberikan pelayanan umum, informasi, administrasi perijinan dan administrasi

pelayanan bantuan social sesuai standar pelayanan kepada masyarakat;

d. Mengumpulkan, mengolah data dan menganalisa data di bidang Pertanahan,

kebudayaan, agama, pariwisata, sarana dan prasarana fisik serta Pemerintahan

Desa/Kelurahan;

e. Menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan secara berkala;

f. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan,

lembaga adat, budaya dan agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta

melaksanakan hari-hari besar dan nasional;

g. Menyiapkan bahan-bahan bimbingan/petunjuk dan pemantauan pelaksanaan pemilihan

Perbekel serta pengangkatan/pemilihan perangkat pemerintah Desa/Kelurahan;

h. Menyiapkan bahan pembinaan dan baan evaluasi hasil-hasil kegiatan kependudukan;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi

Pemerintahan dan Pelayanan Umum serta mencari alternative pemecahannya;

j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

berjalan lancer sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya


l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Seksi Ketentraman dan Keteriban

Umum mempunyai fungsi :

a. Menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan

Dokumen Rencana Kerja yang ada;


12

b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang sosial politik, ketentraman,

dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

c. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan, pengendalian dan vahan evaluasi terhadap

penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa,

kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman, kebersihan dan lingkungan hidup, serta

pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;

d. Merencanakan dan melaksanakan program di bidang ketentraman dan ketertiban

umum di Kecamatan;

e. Menyiapkan vahan-bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan penegakan

Peraturan Daerah;

f. Menyiapkan vahan penyusunan program dan vahan pembinaan Pemilu, ideologi

Negara, kesatuan bangsa dan organisasi Sosial Politik, LSM dan Ormas lainnya;

g. Mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan

langkah antisipasinya dan rehabilitasinya;

h. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui

kerja sama aparatur pemerintah dan Posko Siaga agar terwujud informasi bencana yang

akurat;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta mencari alternatif pemecahannya;

j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

k. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanyan


l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai vahan informasi dan


8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan

Sosial berdasarkan Dokumen Rencana Kerja yang ada;

b. Mengumpulkan dan mengolah data dan perencanaan kesejahteraan social masyarakat

Desa / Kelurahan;

c. Merencanakan dan menyusun program pembinaan perekonomian dan penyuluhan

pertanian, perkebunan dan peternakan kepada masyarakat Desa/Kelurahan sesuai


13

dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk

meningkatkan daya beli masayakarat Desa/Keluraha;

d. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi

produktif, kegiatan peranan wanita, pemberdayaan perempuan, dan Keluarga

Berencana (KB);

e. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan evaluasi

terhadap kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan pemberdayaan

perempuan, KB, dan PKK;

f. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi Desa/Kelurahan termasuk swadaya

masyarakat di bidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial, serta mencarai alternative

pemecahannya;

h. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

berjalan lancer sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

i. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya


j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan


2.2. Sumber Daya

Untuk mengetahui Profil Layanan Pemerintah Kecamatan Melaya, dapat dilihat dari

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Melaya, Komposisi Personalia serta

Sarana dan Prasarana. Berdasarkan data pada Sekretariat Pemerintah Kecamatan Melaya

per Juni 2010, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kecamatan Melaya

tercatat sebanyak 496 orang, terdiri atas 294 PNS laki-laki dan 202 PNS perempuan.

Tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kecamatan Melaya cukup variatif. Mulai dari

SLTP sampai dengan pasca sarjana. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah

Kecamatan Melaya merupakan Golongan IV, dimana 96 % dari jumlah Golongan IV

adalah guru. Data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.


14

Tabel 2.1

Data Aparatur pada Pemerintah Kecamatan Melaya

NO. URAIAN JUMLAH

KET. PNS KONTRAK PTT

1 Pegawai Kantor Camat

2 Staf PPM

3 Petugas Outdoor Kesehatan

4 Pegawai Puskesmas

5 Guru

6 TU/Penjaga

7 Pengawas SD/TK

8 Petugas Poskesdes

9 Petugas Pungut PBB

10 Tenaga Cleaning Service

11 Tenaga Kebersihan Taman

12 Tenaga Pengamanan Kantor

13 Tenaga Administrasi Terampil

JUMLAH

Tabel 2.2

Data Tingkat Pendidikan Aparatur pada Pemerintah Kecamatan Melaya

NO. URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 Pasca Sarjana ( S 2 ) 3

2 Sarjana ( S 1 ) 6

3 Diploma III -

4 Diploma II -

5 SLTA 32

6 SLTP -

7 SD -

JUMLAH 41


15

Tabel 2.3

Data Aparatur Pemerintah Kecamatan Melaya dari Segi Golongan

NO. URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 Golongan IV

2 Golongan III

3 Golongan II

4 Golongan I

JUMLAH

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional, disamping

harus didukung oleh SDM yang memadai, juga harus didukung oleh ketersediaan sarana

dan prasarana yang memadai pula yakni berupa bangunan gedung Kantor Camat Melaya

berlantai II yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Sarana dan Prasarana Kerja di Kantor Camat Melaya

NO JENIS BARANG INVENTARIS JUMLAH

1 Kendaraan roda 4 (empat) 1 buah

2 Kendaraan roda 2 (dua) 14 buah

3 Mesin ketik manual 1 buah

4 Lemari kayu 15 buah

5 White board 6 buah

6 Overhead Projector/LCD 2 buah

7 Komputer 12 buah

8 Printer 8 unit

9 Note Book 1 buah

10 Kursi rapat 71 buah

11 Kursi tamu 5 set

12 Meja kerja 76 set

13 Pesawat telepon 2 line

14 Pesawat TV 2 unit

15 Wirelest 1 unit

16 Meja rapat 17 unit


16

17 Meja panjang pelayanan 4 buah

18 Papan Pengumuman 2 unit

19 Alat Pemadam 3 unit

20 Chain saw 1 unit

2.3. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan

menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra

dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem

pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengkurunan dan

Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem

AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses

membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja

dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan

kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan

analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat

maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan

setiap triwulan.

Berdasarkan LAKIP Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2009, realisasi kegiatan

pada Pemerintah Kecamatan Melaya selama Tahun 2009 yaitu mencapai 95,24% dengan

capaian realisasi keuangan sebesar 97,40% yang terbagi dalam dua kelompok belanja, yaitu

belanja tidak langsung mencapai 95,51%, dan belanja langsung mencapai 86,43%.

Sedangkan pada tahun 2010 Triwulan ke empat, realisasi keuangan Belanja Langsung

sebesar 79,60 % dan Belanja Tidak Langsung sebesar 94,82%. Dalam hal Pendapatan Asli

Daerah, realisasinya cukup menggembirakan, dimana Sumbangan Pihak Ke Tiga mencapai

101,22 % dan penerimaan layanan umum Puskesmas mencapai 93,24 %.

Dari analisis keuangan tersebut dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tahun 2010

pada Pemerintah Kecamatan Melaya adalah sebesar 94,35 % atau sebesar

Rp.25.828.889.824,- (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan

ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Yang terdiri dari

94,82 % realisasi pada Belanja Tidak Langsung, dan 79,60 % realisasi pada Belanja

Langsung. Sehingga terdapat Silpa sebesar Rp.1.546.849.128,- (satu miliar lima ratus


17

empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan

rupiah) atau sebesar 5,65 %. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan anggaran yang

cukup besar untuk belanja modal pada anggaran perubahan APBD. Namun karena

keterbatasan waktu (mendekati akhir tahun), pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan

optimal.

Tabel 2.5

Realisasi Kegiatan Belanja Langsung Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2006 –

2010

TAHUN

ANGGARAN

JUMLAH

PROGRAM

JUMLAH

KEGIATAN

ANGGARAN

1 TAHUN

REALISASI

KEUANGAN

(%)

2006

2007

2008 3 10 580.348.435 118

2009 3 16 617.600.000 86,43

2010 4 17 845.880.000 79,60

Tabel 2.6

Capaian Sasaran Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2006 -2010

TAHUN

ANGGARAN SASARAN

CAPAIAN

(%)

2006 1. Kepuasan masyarakat dengan sistem pelayanan

sederhana, terbuka dan adanya kepastian waktu.

2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

79

102





85

96





98

100


18

2009 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui

peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan

derajat kesehatan dan peningkatan daya beli

masyarakat.

2. Meningkatnya pelayanan umum meliputi

infrastruktur, yaitu sarana fisik seperti jalan,

listrik dan jaringan air bersih, peningkatan

pelayanan administrasi dan peningkatan sosial

budaya.

3. Terbangunnya semangat persatuan dan kesatuan

bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar

seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas

agama, suku dan adat istiadat.

4. Terwujudnya supremasi hukum dan menciptakan

pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta

efektif dan efisien.

100

84

100

100

2010

1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui

peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan

derajat kesehatan dan peningkatan daya beli

masyarakat.

2. Meningkatnya pelayanan umum meliputi

infrastruktur, yaitu sarana fisik seperti jalan,

listrik dan jaringan air bersih, peningkatan

pelayanan administrasi dan peningkatan sosial

budaya.

3. Terbangunnya semangat persatuan dan kesatuan

bangsa, gotong royong serta harmonisasi antar

seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas

agama, suku dan adat istiadat.

4. Terwujudnya supremasi hukum dan menciptakan

pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta

efektif dan efisien.

83

92

64

83

2.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang pelayanan Pemerintah Kecamatan Negara disini dirumuskan

atas dasar analisis terhadap:


19

1) Analisis Renstra Kabupaten Jembrana,

2) Telaah Terhadap RTRWK, dan

3) Analisis terhadap KLHS .

Yang menjadi tantangan Pemerintah Kecamatan Melaya dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat adalah karakteristik penduduk yang heterogen, keterbatasan

sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan

anggaran. Sedangkan yang menjadi peluang bagi Pemerintah Kecamatan Melaya adalah

wilayah yang sebagian besar berada di daerah perkotaan sehingga mempermudah

koordinas, adanya diklat/bintek yang dapat meningkatkan kompetensi sumber daya

manusia, dan adanya Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dapat memadukan antara

program prioritas dan aspirasi masyarakat.


20

B A B III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam upaya mencapai tujuan dan menentukan nilai-nilai strategis yang melekat pada

suatu organisasi dapat dianalisis SWOT (Strenght = Kekuatan, Weakness = kelemahan,

Oportunity = peluang dan Threat = tantangan) secara efektif dapat membantu

menstrukturkan masalah-masalah dengan menganalisis lingkungan eksternal.

1. Faktor-Faktor Internal

1.1. Strenght (S) / Kekuatan.

1.1.1. Adanya koordinator pembangunan, pemerintah dan kemasyarakatan.

Camat sebagai koordinator Kecamatan Melaya berkewajiban untuk

memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan

perencanaan dan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya melalui perencanaan Musrenbang Tingkat

Kecamatan.

1.1.2. Tersedianya Sarana dan Prasarana.

Kecamatan Melaya memiliki sarana dan prasarana relatif merata dalam

sektor kesehatan, pendidikan, transportasi dll.

1.1.3. Tersedianya APBD Rutin Kecamatan.

Dana Rutin Kecamatan Melaya setiap tahun dibantu melalui APBD

Kabupaten Jembrana diarahkan untuk rutin operasional kantor dan

pembinaan kemasyarakatan.

1.1.4. Tersedianya Jumlah Staf yang memadai.

Jumlah staf pada Kantor Camat Melaya sebanyak 496 orang merupakan

kekuatan dalam menyusun dan merencanakan pembangunan.

1.1.5. Adanya Partisipasi Masyarakat Negara sebanyak 86.559 jiwa dengan

kepadatan 684 Jiwa/Km2 merupakan kekuatan besar dalam menyukseskan

program pemerintah secara terpadu. Partisipasi masyarakat dapat

berbentuk tenaga, bahan dan uang.

1.2. Weakness (W) Kelemahan.

1.2.1. Rendahnya Kemampuan staf.

Dapat dilihat dari faktor pendidikan, keterampilan dan kreativitasnya

masih rendah.

1.2.2. Rendahnya mutu data dalam penyusunan program Kecamatan.

Pengumpulan data harus obyektif, akurat dan terukur.


21

1.2.3. Rendahnya kreatifitas dan motivasi staf.

Tingkat kesejahteraan staf masih rata-rata hanya terpenuhi kebutuhan

pokok minimum mempengaruhi semangat kerja dan daya cipta.

1.2.4. Lemahnya keterpaduan program antar instansi Kecamatan.

Program dari bawah harus serasi, selaras dan seimbang dengan program

yang turun dari atas melalui tahapan Musrenbang. Namun kadangkala

sering terjadi sebaliknya.

1.2.5. Rendahnya Manajemen Pemerintah dan Kwalitas Pengelolaan Dana.

Manajemen yang baik harus dimulai dari tahap planning, organizing,

acounting dan controlling sehingga kualitas dalam pelaksanaan anggaran

dan fisik dan pengelolaan dana dapat dipertanggung jawabkan dengan

berkualitas.

2. Faktor-faktor Eksternal.

Analisis lingkungan eksternal meliputi Oportunity (O) = Peluang dan Threat (T)

= Tantangan. Faktor peluang yang memberikan kesepakatan untuk dapat berhasilnya

program pembangunan dalam mencapai tujuan dan faktor tantangan sedikit dapat

menghambat tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

2.1. Oportunity (O) / Peluang.

2.1.1. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah.

2.1.2. Adanya Koordinasi antar Instansi Kecamatan.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah Kecamatan tidak terlepas

adanya koordinasi antar instansi vertikal maupun horisontal terpadu dan

juga peran serta masyarakat.

2.1.3. Adanya Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah di bidang fasilitas

maupun dana perlu adanya keserasian dan keterpaduan program yang

merupakan aspirasi dari bawah. Jadi Musrenbang Tingkat Kecamatan

dimaksudkan untuk memberikan segala prioritas program yang telah

diusulkan untuk ditetapkan menjadi program yang mendesak dan yang

dibutuhkan oleh masyarakat.

2.1.4. Adanya Lembaga-lembaga Perkreditan Desa.

LPD maupun Lembaga-Lembaga Koperasi lainnya sangat membantu

permodalan bagi masyarakat dan mengembangkan usaha sesuai bidang

dan prestasinya baik sebagai petani, pedagang, buruh dll.


22

2.1.5. Adanya Subak.

Organisasi Subak sangat membantu kesejahteraan anggota maupun

meningkatkan produksi pendapatan dan kesejahteraannya karena segala

teknologi modern intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dapat diserap

lewat subak.

2.2. Threat (T) / Tantangan

2.2.1. Adanya POKMAS ( Kelompok Masyarakat ) yang berpenghasilan

rendah.

Di Kecamatan Melaya tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 1.314

KK yang perlu mendapatkan bantuan dan bergulir agar dapat mandiri dan

dapat menciptakan pekerjaan baru, dan bukan konsumtif tetapi produktif.

2.2.2. Adanya Pengaruh Sosial Politik dan Ekonomi.

Kondisi Sosial Politik yang tidak menentu akan sangat berpengaruh pada

ekonomi masyarakat dan jika tidak diintensifkan secara cermat melalui

pembinaan politik karena akan dapat menghambat pembangunan.

2.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah.

Kemajuan IPTEK tanpa didukung dengan SDM yang mempunyai

kemampuan/wawasan dan keterampilan yang memadai melalui

pendidikan formal dan non formal serta kursus-kursus, pelatihan

keterampilan lainnya.

2.2.4. Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan

perambahan hutan.

Terdapat gangguan Kamtibmas seperti pelanggaran judi, ijin-ijin dan

kriminalitas lainnya serta adanya perambahan hutan yang merusak

lingkungan. Fungsi hutan sangat penting bagi kehidupan masyarakat

sehingga wajib dilestarikan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Perumusan visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin

dicapai,memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen

Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen

seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan telaah visi dan misi RPJPD Kabupaten Jembrana tahun 2005-2025, maka

Bupati terpilih menetapkan visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016 sebagai berikut :


23

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan

Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang Dilandasi

Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan tersebut, Bupati terpilih menetapkan misi.

Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan kondisi umum daerah dan

arah pembangunan RPJPD Kabupaten Jembrana 2005-2025 sebagaimana Perda No. 13

Tahun 2007. Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten

Jembrana 2011-2016 ditetapkan 5 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi dasar daerah dan

pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar

lainnya.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan.

5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.

Arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan menggerakkan program

pembangunan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan-

perbaikan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta sesuai dengan strategi yang telah

ditetapkan, maka Bupati terpilih menetapkan 5 prioritas program yaitu :

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan prioritas program ini ditempuh ditempuh dengan program utama yaitu :

- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

- Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan

b. Peningkatan Daya Saing Ekonomi


- Membuka peluang berusaha yang seluas-luasnya kepada setiap warga masyarakat

Jembrana

- Membuka peluang dan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat

Jembrana

- Optimalisasi sumber daya pertanian, perikanan dan peternakan lewat program

pertanian terpadu

c. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari


- Pengembangan infrastruktur


24

- Pemeliharaan lingkungan lestari

d. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi


- Membebaskan PNS termasuk para guru dari perilaku politik praktis dan

mengembalikan kesejatian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana

kepada fungsi kepamongprajaan

- Mengajak seluruh komponen dan potensi masyarakat di Kabupaten Jembrana

termasuk kaum perempuan, pemuda, mahasiswa dan pelajar, untuk bersama-sama

melakukan perbaikan di segala bidang

e. Pembangunan politik, hukum dan HAM


- Pembangunan politik dan kesadaran berdemokrasi

- Penegakan hukum dan HAM

- Pemantapan legislasi daerah

3.3. Telaahan Renstra Kabupaten Jembrana

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Jembrana Tahun 2006-2025 disebutkan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Jembrana

tahun 2006-2025 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Jembrana yang Jagadhita berlandaskan Tri Hita Karana “

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Jembrana tersebut

maka ditetapkan 5 Misi Pembangunan Daerah tahun 2006-2025, yaitu :

a. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang sejahtera, melalui perekonomian yang

mampu menyediakan kesempatan keja, penghidupan yang layak, peningkatan

pendapatan, mendorong daya beli masyarakat, kesehatan dan pendidikan yang

memadai dan berkualitas.

b. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang adil, demokratis melalui perilaku dinamis

dalam penegakan hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta

melalui pelayanan publik yang transparan.

c. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang aman dan damai melalui ketertiban,

mendapatkan rasa aman, kerukunan umat beragama yang bertoleransi tinggi, meredam

konflik menuju stabilitas politik dan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

d. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang berbudaya berlandaskan Tri Hita Karana

melalui pelestarian desa pakraman, adat istiadat, kesenian khas, beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi keharmonisan hubungan antara manusia


25

dengan sesame, alam, dan Tuhan-nya dalam mencapai nilai-nilai budi luhur, religious

dan bertaksu.

e. Mewujudkan masyarakat Jembrana yang memiliki semangat mekepung dalam menuju

jagadhita melalui etos kerja tinggi, disiplin, sportif mencapai jagadhita dengan

keunikan tata loka dengan moto berkarya adalah dharma negara dan dharma agama.

Visi Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 didasarkan pada visi Bupati terpilih

dalam Pilkada langsung pada akhir tahun 2010. Berdasarkan telaah visi dan misi RPJPD

Kabupaten Jembrana tahun 2005-2025, maka Bupati terpilih menetapkan visi RPJMD

Kabupaten Jembrana 2011-2016 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan

Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang Dilandasi

Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Terkait dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Jembrana

2011-2016 ditetapkan 5 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan

pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi dasar daerah dan

pemberdayaan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar

lainnya.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan.

5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.

Strategi umum pembangunan Kabupaten Jembrana selama lima tahun ke depan dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan”, strategi

ditempuh dengan mendorong reformasi birokrasi menuju good governance, dengan

pengelolaan keuangan daerah yang baik, bersih dan akuntabel.

2. Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi

potensi dasar daerah dan pemberdayaan masyarakat.”, strategi diarahkan pada

pengembangan ekonomi kerakyatan yang kuat, sehingga menjadi landasan yang kokoh

untuk meningkatkan daya saing daerah.

3. Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan,

pendidikan dan sosial dasar lainnya.”, strategi diarahkan pada layanan hak-hak dasar


26

masyarakat, dimana pembangunan tidak semata-mata menekankan pada pencapaian

dan pengejaran pertumbuhan ekonomi, tetapi mulai memperhatikan keadilan dan

pemenuhan hak dasar dan sosial dasar.

4. Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.”, strategi diarahkan pada

peningkatan sarana dan prasarana, baik infrastruktur pedesaan, insfrastruktur

perkotaan, perumahan dan lain sebagainya yang sangat vital dalam lima tahun ke

depan.

5. Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam

kehidupan bernegara dan bermasyarakat.”, strategi diarahkan peningkatan hak rakyat

untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak rakyat untuk memperoleh rasa aman.

Selain strategi umum di atas, ada 5 strategi lain yaitu :

a. Strategi Penataan Kembali Kabupaten Jembrana

b. Memperkuat Strategi Antar Urusan dan Pengarusutamaan

c. Memperkuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan

d. Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

e. Strategi Pengarusutamaan Gender

3.4. Tugas dan Fungsi Kantor Camat Melaya Terkait Visi, Misi dan Program Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih

Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintah lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugasnya adalah menyelenggarakan

tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum,

pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan

kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas

pokoknya, Camat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Jika dikaitkan dengan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati

terpilih, tugas dan fungsi Kantor Camat Melaya sesuai dengan misi ke-2, ke-3 dan ke-5,

yaitu meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan

pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan


27

dan sosial dasar lainnya, dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam

kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Program prioritas Bupati dan wakil Bupati Terpilih yang telah sejalan dengan tugas

dan fungsi Kantor Camat Melaya adalah :

- mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi

- peningkatan daya saing ekonomi

- peningkatan kualitas sumber daya manusia

- pembangunan politik, hukum dan HAM

3.5. Telaahan RTRW dan KLHS

Kecamatan Melaya merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan di Kabupaten

Jembrana, memiliki luas wilayah 126,50 Km2 atau sekitar 15% dari luas wilayah Kabupaten

Jembrana, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng

- Sebelah Timur : Kecamatan Negara

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

- Sebelah Barat : Selat Bali

Tabel 3.1

Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kelurahan / Desa

Di Kecamatan Melaya

NO DESA/KELURAHAN LUAS

(Km2)

JUMLAH

BANJAR DINAS /

LINGKUNGAN

1 2 3 4

1 Kelurahan Gilimanuk

2 Desa Melaya

3 Desa Nusasari

4 Desa Candikusuma

5 Desa Tuwed

6 Desa Tukadaya

7 Desa Manistutu 8

8 Desa Ekasari 5

9 Desa Warnasari 3

10 Desa Blimbingsari 2

J u m l a h


28

Tabel 3.2

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Negara

No Rencana Struktur Ruang *)

Indikasi Program Pemanfaatan

Ruang pada Periode

Perencanaan Berkenaan

Pengaruh

Rencana Struktur

Ruang terhadap

Kebutuhan

Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

1 2 3 4 5

A Rencana Sistem Pusat

Perkotaan / Pusat Kegiatan

1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Kegiatan Utama

Pusat pemerintahan dan pelayanan publik

Perekonomian jasa dan regional

Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa

Pusat jasa pendukung kegiatan perekonomian (pengolahan dan pemasaran).

Kegiatan Penunjang

Kegiatan pendidikan Kegiatan kesehatan Kegiaan peribadatan Kegiatan perdagangan Industri Permukiman

Sebagai Pusat

Kegiatan Wilayah

Kecamatan

Kota Negara

2 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Kegiatan Utama

Pusat pengembangan tersier untuk menunjang pusat Kegiatan/Pelayanan Lokal (PKLK)

Pusat pelayanan pengembangan agribisnis

Pusat Pelayanan pengembangan industri

Kegiatan Penunjang

Permukiman Perdagangan Perkebunan Pertanian Pariwisata Industri

Desa / kelurahan

yang memiliki

potensi ekonomi

yang stratesis.

Desa

Pengambengan

Desa Tegalbadeng

Barat

3 Pusat Pelayanan Lingkungan

(Seluruh Pusat Desa di Kabupaten) Kegiatan Utama

Pusat pengembangan tersier untuk menunjang pusat Kegiatan/Pelayanan Lokal (PKLK) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Kegiatan Penunjang

Permukiman Perkebunan Pertanian Pariwisata

Sebagai

produsen dan

penyuplay bahan

pokok kota /

lingkungan

sekitarnya

Seluruh Pusat

Desa di

Kecamatan

Negara

(12 Desa/Kel)

B Rencana Sistem Prasarana

Wilayah

1 Sisitem Prasarana Wilayah

Jaringan Transportasi Jaringan Telekomunikasi Jaringan Telematika Jaringan Sumberdaya

Energi Jaringan Air Bersih Jaringan Air Limbah Jaringan Persampahan Jaringan Drainase Jaringan Irigasi

Merata di seluruh

Desa / Kelurahan


29

No Rencana Struktur Ruang *)

Indikasi Program Pemanfaatan

Ruang pada Periode

Perencanaan Berkenaan

Pengaruh

Rencana Struktur

Ruang terhadap

Kebutuhan

Pelayanan SKPD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan SKPD

1 2 3 4 5

2 Sisitem Sarana Wilayah

Fasilitas Pendidikan Fasilitas Kesehatan Fasilitas Peribadatan Fasilitas Perdagangan dan

Jasa

Merata di seluruh

Desa / Kelurahan

*) Hasil Analisis, Bintek RTRW Kab Jembrana 2008

Pola ruang Kecamatan Melaya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik

Zona Lindung dan Zona Budidaya.

A. Zona lindung berupa kawasan inti dari kawasan lindung dengan arahan pemanfaatan

untuk mempertahankan kawasan-kawasan yang belum terintervensi oleh kegiatan

manusia, mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah dibudidayakan,

pembatasan secara ketat terhadap kegiatan budidaya pada kawasan lindung,

konservasi kawasan lindung yang mengalami degradasi, penghutanan kembali

kawasan lindung yang beralih fungsi, relokasi di kawasan rawan bencana,

pemantapan kawasan suci dan kesucian pura.

Zona lindung di Kecamatan Melaya terdiri atas :

1. Kawasan Hutan Lindung

Luas kawasan hutan di Kecamatan Melaya mencapai 1.850 Ha atau sekitar 14,62

% dari luas wilayah Kecamatan Melaya. Kawasan hutan tersebut merupakan

kawasan hutan lindung, yang termasuk Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19).

Kawasan hutan lindung di Kecamatan Melaya merupakan 5,6 % dari keseluruhan

luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Jembrana. Desa penyanding hutan di

Kecamatan Melaya adalah Desa Berangbang (1.250 Ha) dan Kelurahan Baler

Bale Agung (600 Ha).

2. Kawasan Perlindungan Setempat

a. Kawasan Sempadan Pantai, yang terletak di sepanjang garis pantai

Kecamatan Melaya.

b. Kawasan Hutan Bakau/Mangrove, di Desa Cupel.

c. Kawasan Sempadan Sungai, yang terletak di sepanjang aliran sungai (DAS)

di Kecamatan Melaya.

d. Kawasan Sekitar Mata Air atau Waduk, yang salah satunya terletak di

Bendungan Benel, Desa Kaliakah.

e. Kawasan Sempadan Jurang, yang terletak di kawasan lereng di Kecamatan

Melaya.

f. Kawasan Radius Kesucian Pura, di daerah sekitar Pura.

g. Kawasan Suci, di kawasan Pura.


30

B. Zona budidaya berupa kawasan dengan fungsi pariwisata, pertanian lahan basah dan

lahan kering, permukiman, perdagangan, perindustrian dan pemanfaatan untuk

kawasan budidaya lainnya dengan arahan pada pemanfaatan dengan dukungan

infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan keberadaan zona penyangga

sebagai batas kegiatan dan memberikan dukungan kepada kelestarian zona lindung

sebagai bagian dari sumber daya alam sebagai daya dukung terhadap zona budidaya.

Zona budidaya di Kecamatan Melaya terdiri atas :

1. Kawasan Pertanian, tersebar di Kecamatan Melaya.

2. Kawasan pariwisata, yang berupa wisata pantai, wisata pegunungan dan wisata

budaya (mekepung).

3. Kawasan Pemukiman

4. Kawasan Industri, di Desa Pengambengan.

5. Kawasan Pertambangan

6. Kawasan Perdagangan dan Jasa

7. Kawasan Pusat Pemerintahan dan Core Budaya, di Kota Negara.

8. Kawasan Olahraga, tersebar di Kecamatan Melaya

9. Kawasan Strategis Ekonomi, bertempat di Desa Pengambengan yang merupakan

pelabuhan perikanan dan industri.

Perwujudan Pola Ruang di Kecamatan Melaya secara garis besar diwujudkan dalam

arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan tetap mengedepankan

kelestarian lingkungan hidup, adat istiadat maupun agama, mengingat adanya

kecenderungan pergeseran pemanfaatan kawasan lindung untuk kawasan budidaya, maka

diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lindung, sedangkan pada kawasan

budidaya dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup.

Tabel 3.3

Hasil Analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Bali

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap

Pelayanan Kantor

Camat Melaya

1 2 3 4

1. Kapasitas daya dukung dan

daya tampung lingkungan

hidup untuk pembangunan

Terbatasnya daya dukung

dan daya tampung

lingkungan hidup

Kajian dan

pemanfaatan lahan

dan pelestarian LH

2. Perkiraan mengenai

dampak dan risiko

lingkungan hidup

Pembangunan

menyebabkan

penyusutan dan

perusakan LH

Kajian tentang

dampak dan resiko LH


31

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap

Pelayanan Kantor

Camat Melaya

1 2 3 4

3. Kinerja layanan/jasa

ekosistem

Menurunnya kualitas

lingkungan

Kajian peningkatan

kualitas Lingkungan

4. Efisiensi pemanfaatan

sumber daya alam

Pembatasan pemanfaatan

SDA

Kajian Pemanfaatan

SDA

5. Tingkat kerentanan dan

kapasitas adaptasi terhadap

perubahan iklim

Menurunnya kelestarian

akibat perubahan iklim

Kajian dampak

perubahan iklim

terhadap LH

6. Tingkat ketahanan dan

potensi keanekaragaman

hayati

Berkurangnya ketahanan

dan potensi

keanekaragaman hayati

Kajian dan

penanggulangan

keanekaragaman

hayati

3.6. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Adapun isu-isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dan upaya

mencarikan solusi terbaik, diantaranya :

1. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya

komitmen untuk melaksanakannya.

2. Masih adanya anggapan kurang pentingnya pelaksanaan Musrenbang, dan antipati

terhadap proses perencanaan dalam Musrenbang.

3. Bergesernya penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari bottom up planning

dari Musrenbang ke mekanisme lain yang kurang sesuai aturan (cenderung ke ”jalan

pintas”).

4. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

5. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software, maupun

brainware.

6. Masih rendahnya produktivitas pegawai sehingga mempengaruhi hasil yang dicapai.

7. Kurang optimalnya pegawai dalam memanfaatkan sarana dan waktu sehingga

berdampak pada keterlambatan dalam pelaporan-pelaporan.

8. Terlalu cepatnya pergeseran atau mutasi pejabat struktural/fungsional dan staf,

sehingga berdampak pada putusnya/terhambatnya suatu kegiatan.

9. Belum jelasnya pelimpahan kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada Camat

oleh Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagaimana

diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008.

10. Tidak berimbangannya kewenangan yang diberikan kepada Lurah dan Perbekel,

sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan jauh dari infrastruktur

Desa.


32

B A B IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

4.1. Visi dan Misi

Perumusan Visi Kecamatan Melaya mencerminkan apa yang ingin dicapai,

memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen

Kecamatan Melaya, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen

seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Kecamatan Melaya disusun sebagai

berikut :

“ Mewujudkan kepemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Efektif dan Proaktif

menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera (PROAKTIF)”

a. Profesional, mengandung makna :

Good governance (supremasi hukum, akuntabiltas, partisipatif, transparansi,

kesetraaan)

Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Desa

Pemahaman aturan dan prosedur

Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan

b. Akuntabel, mengandung makna :

Memberikan kejelasan waktu dan biaya (SPM)

Kejelasan penggunaan anggaran

Bertanggungjawab atas segala kebijakan

c. Efektif, mengandung makna :

Peran fungsi Koordinatif

Sinergis/sinkronisasi

Keinginan memberikan pelayanan terbaik (pelayanan prima)

Wilayah yang kondusif

d. Proaktif, mengandung makna :

Penggalian dan Pengembangan potensi Sumber Daya

Mendekatkan dengan masyarakat

Penuh inisiatif dan kreatifitas

Pemberdayaan

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Melaya, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang PROFESINAL yang dapat menciptakan sistem

pemerintahan yang baik dan demokratis dengan meningkatkan kualitas SDM.


33

2. Menciptakan pelayanan yang AKUNTABEL dengan meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat melaui kejelasan waktu dan biaya dan dapat

dipertanggungjawabkan.

3. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan yang EFEKTIF melalui peningkatan

koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas agar terciptanya wilayah yang kondusif

4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang PROAKTIF dengan mendekatkan

pelayanan dan menggali inisiatif dan kreativitas

4.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Melaya, maka dirumuskan tujuan.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun. Adapun tujuan

yang ditetapkan Pemerintah Kecamatan Melaya untuk tahun 2011-2016 adalah :

“Mewujudkan Pelayanan Prima untuk Masyarakat Kecamatan Negara”.

Setelah ditetapkan tujuan Kecamatan Melaya, selanjutnya ditentukan sasaran tahun

2011 yaitu :

a. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan,

peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat;

b. Optimalnya potensi daerah dengan pemberdayaan masyarakat;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan umum meliputi peningkatan infrastruktur, yaitu

sarana fisik seperti jalan, jembatan, listrik dan jaringan air bersih, peningkatan

pelayanan administrasi dan peningkatan sosial budaya;

d. Terbangunnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong serta

harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan

adat istiadat;

e. Terwujudnya supremasi hukum dan terciptanya pemerintahan yang bersih dan

akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan

transparan.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2011,

maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan. Adapun

kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2011 adalah :

4.3.1. Kebijakan

- Meningkatkan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat

- Memberikan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat

- Mengoptimalkan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat


34

- Membangun sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah lingkungan

- Melestarikan adat istiadat yang terdapat di masyarakat, dan menjaga kerukunan

umat beragama

- Menyelenggarakan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan

4.3.2. Program

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Program Peningkatan Displin Aparatur

- Program Pembinaan Masyarakat

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

- Program Keluarga Berencana

- Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan

Masyarakat

- Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

4.3.3. Kegiatan

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiat

pemerintah kabupaten jembrana kecamatan melaya3 sekretaris daerah kabupaten jembrana di negara. ......

Documents