pemerintah kabupaten malang sekretariat daerah …bag-tu.malangkab.go.id/uploads/dokumen/bag-tu-sop...
TRANSCRIPT
Hal : 1 / 4
Nomor SOP SOP.TU.03.02
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penyusunan RKA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
7. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
9. Peraturan Bupati No. 8 Tahunn 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati
No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang
TA. 2018
1. Memiliki kebutuhan anggaran kegiatan
2. Memahami rencana pelaksanaan kegiatan (sasaran dan hasil yang ingin dicapai)
3. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Standar Harga Satuan
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell), printer serta
internet
Hal : 2 / 4
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak ada Harga Satuan Dasar, maka digunakan Harga Satuan Tahun Lalu 1. Dokumen DPA
2. Surat Masuk
3. E-budgeting
Hal : 3 / 4
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag JFU Kelengkapan Waktu Output
1
Kabag menerima surat dari bidang
anggaran BKAD Kabupaten Malang
untuk input kegiatan di e-budgeting
5 menit Surat edaran
2 Kabag memerintahkan untuk penyusunan
RKA
Struktur
organisasi 15 menit
Draft Anggota
Tim
3
Kasubag membentuk Tim Penyusun RKA
(JFU), memberi pengarahan penyusunan
RKA
Draft Anggota
Tim 20 menit
Terbentuknya
Tim Kerja
4 JFU menyusun konsep Rencana Kegiatan
Anggaran
Standar Satuan
Harga 1 hari Draft RKA
5
Kasubag memeriksa konsep konsep
Rencana Kegiatan Anggaran, Jika
anggaran yang dikonsepkan sudah sesuai
dengan pagu dan alokasi, serta outcome
hasil kegiatan sudah sesuai dengan renja,
JFU diperintahkan untuk mengentry di e-
budgetting. Jika tidak sesuai dikembalikan
untuk diperbaiki.
Tidak
Draft RKA 1 hari Draft RKA
6
JFU meng-entry Konsep Rencana
Kegiatan Anggaran ke http://e-
budgeting.malangkab.go.id/ dan mem-
print out hasil entry-an.
Ya
Draft RKA 3 hari Konsep RKA
7
Kasubag memeriksa hasil printout Konsep
RKA, Jika sudah benar, diserahkan ke
Kabag untuk di tanda tangani. Jika tidak
diserahkan kepada staf untuk diperbaiki.
Ya
Tidak Konsep RKA 30 menit RKA
8 Kabag memberi tanda tangan
RKA 1 hari RKA yg sudah
ditandatangani
9
Kasubag memerintahkan JFU untuk
menggandakan, mengagenda serta
mengirimkan hasil print out ke BKAD
dan inspektorat
RKA yg sudah
ditandatangani 5 menit
Hal : 4 / 4
10
JFU menggandakan serta mengirimkan
hasil print out ke BKAD dan inspektorat,
lanjut SOP Pendistribusian Surat
RKA dan Copy
RKA 1 jam
Bukti
pengiriman
11 JFU mengarsip tanda terima RKA
5 menit Arsip tanda
terima
Hal : 1 / 3
Nomor SOP SOP.TU.03.01
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penyusunan DPA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
7. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
9. Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati
No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang
TA. 2018
1. Memiliki kebutuhan anggaran kegiatan
2. Memahami rencana pelaksanaan kegiatan (sasaran dan hasil yang ingin dicapai)
3. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Standar Harga Satuan
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell), printer serta
internet
Hal : 2 / 3
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak ada Harga Satuan Dasar, maka digunakan Harga Satuan Tahun Lalu 1. Dokumen DPA
2. Surat Masuk
3. E-budgeting
Hal : 3 / 3
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag JFU Kelengkapan Waktu Output
1
Kabag menerima surat dari bidang
anggaran BKAD Kabupaten Malang
untuk mencetak print out DPA di e-
budgeting
5 menit Surat edaran
2 Kabag memerintahkan untuk mencetak
print out DPA
5 menit
3 JFU mencetak print out DPA di
http://e-budgeting.malangkab.go.id/
Tidak
Standar Satuan
Harga 120 menit Draft DPA
4
Kasubag memeriksa konsep Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, Jika sudah sesuai
dengan RKA, diserahkan kepada Kabag
untuk ditanda tangani. Jika tidak sesuai
dikembalikan untuk diperbaiki.
Ya
Draft DPA 60 menit Draft DPA
5 Kabag memberi tanda tangan
DPA 10 menit DPA yg sudah
ditandatangani
6
Kasubag memerintahkan JFU untuk
menggandakan, mengagenda serta
mengirimkan hasil print out ke BKAD
dan Inspektorat
DPA yg sudah
ditandatangani 5 menit
7
JFU menggandakan serta mengirimkan
hasil print out ke BKAD dan inspektorat,
lanjut SOP Pendistribusian Surat
DPA dan Copy
DPA 30 menit
Bukti
pengiriman
8 JFU mengarsip tanda terima DPA
5 menit Arsip
Hal : 1 / 3
Nomor SOP SOP.TU.03.03
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Pengajuan SPP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
7. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
1. Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Memahami kebutuhan pelaksanaan kegiatan
3. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu
2. SOP Pengajuan SPM
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell), printer dan
jaringan internet
Hal : 2 / 3
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Register SPP
2. Dokumen SPJ
3. SIMDA Keuangan
Hal : 3 / 3
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan PPK
Bendahara
Pengeluaran PPTK
Kabag
(KPA) Kelengkapan Waktu Output
1 PPTK mengumpulkan SPJ yang akan diajukan
menjadi SPP
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
1 hari Konsep Bahan
ajuan SPP
2 Bendahara Pengeluaran membuat ajuan SPP,
memberi nomor SPP dan mengagendakan
melalui aplikasi SIMDA Keuangan
Konsep Bahan
ajuan SPP 30 menit
Bahan Ajuan
SPP
3
PPK memeriksa hasil printout ajuan SPP, jika
telah benar dan lengkap, diserahkan ke PPTK
untuk diproses. Jika Tidak, diserahkan ke
Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki
Bahan Ajuan SPP 30 menit Bahan Ajuan
SPP
4 PPTK memeriksa ajuan SPP dan Memberi
Tanda Tangan
Bahan Ajuan SPP 20 menit
Ajuan SPP yg
sudah
ditandangani
5 Bendahara Pengeluaran memproses berlanjut
ke SOP Pengajuan SPM
SPP yang sudah
ditandatangani 10 menit
SPP yang sudah
ditandatangani
Hal : 1 / 3
Nomor SOP SOP.TU.03.04
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Pengajuan SPM
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
7. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
1. Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Memahami kebutuhan pelaksanaan kegiatan
3. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell), printer dan
jaringan internet
Hal : 2 / 3
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Dokumen SPP
2. Register SPM
3. SIMDA Keuangan
Hal : 3 / 3
tidak
Ya
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan PPK
Bendahara
Pengeluaran PPTK
Kabag
(KPA) Kelengkapan Waktu Output
1
PPK mengumpulkan SPJ yang akan
diajukan menjadi SPM, yang telah
dilampiri ajuan SPP
Ajuan SPP 30
menit
Konsep Bahan
ajuan SPM SOP Pengajuan SPP
2
Bendahara Pengeluaran membuat ajuan
SPM melalui aplikasi SIMDA Keuangan,
penomorannya sama dengan ajuan SPP
Konsep Bahan
ajuan SPM
10
menit
Bahan Ajuan
SPM
3
PPK memeriksa Ajuan SPM. Jika setuju,
diserahkan ke PPTK untuk diproses. Jika
Tidak, diserahkan ke Bendahara
Pengeluaran untuk diperbaiki
Bahan Ajuan
SPM
30
menit
Bahan Ajuan
SPM
4 PPK memverifikasi ajuan SPM.
Bahan Ajuan
SPM
20
menit
Ajuan SPP yg
sudah
ditandangani
5 Kabag (KPA) menandatangani SPM
Ajuan SPM yg
sudah diparaf
15
menit SPM
6 PPK memerintahkan pengiriman SPM
SPM yang sudah
ditandatangani
10
menit
7
PPK memerintahkan untuk mengagenda,
memberi Nomor surat keluar, dan
pengiriman
SPM yang sudah
ditandatangani
10
menit
8
Bendahara Pengeluaran mengagenda,
memberi Nomor surat keluar, dan
mengirimkan SPM
SPM yang sudah
ditandatangani
60
menit
Bukti
pengiriman
SPM
Hal : 1 / 2
Nomor SOP SOP.TU.03.05
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penyusunan Pengawasan Mata Anggaran
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
7. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
1. Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Memahami Laporan Realisasi Anggaran
3. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Buku Kas Umum (BKU)
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Realisasi Fisik dan Non Fisik
Hal : 2 / 2
Ya
Tidak
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan PPK
Bendahara
Pengeluaran
Kasubag
(PPTK)
Kabag
(KPA) Kelengkapan Waktu Output
1
Bendahara Pengeluaran mengumpulkan
SP2D dan membuat konsep pengawasan
mata anggaran
SP2D 1 hari
Konsep
pengawasan
mata anggaran
2 Bendahara Pengeluaran mengetik Laporan
pengawasan mata anggaran
Konsep
pengawasan
mata anggaran
1 hari
Konsep
pengawasan
mata anggaran
3
PPK memeriksa Laporan. Jika setuju,
diserahkan ke PPTK untuk diproses. Jika
Tidak, diserahkan ke Bendahara
Pengeluaran untuk diperbaiki
Pengawasan
mata anggaran
10
menit
Pengawasan
mata anggaran
4 Kasubag (PPTK) memberi paraf
Pengawasan
mata anggaran
10
menit
Pengawasan
mata anggaran
yang sudah
diparaf
5
Kabag memberi tanda tangan,
memerintahkan untuk menggandakan dan
pendistibusian ke PPTK
Pengawasan
mata anggaran
yang sudah
diparaf
30
menit
Pengawasan
mata anggaran
yang sudah
ditandatangani
6 PPK mendistribusikan ke PPTK masing-
masing
Pengawasan
mata anggaran
yang sudah
ditandatangani
10
menit
Pengawasan
mata anggaran
yang sudah
ditandatangani
7 Kasubag (PPTK) mendatangani
Pengawasan Mata anggaran
Pengawasan
mata anggaran
yang sudah
ditandatangani
10
menit
Pengawasan
mata anggaran
yang sudah
ditandatangani
Hal : 1 / 3
Nomor SOP SOP.TU.03.06
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penyusunan SPJ
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
7. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
1. Memiliki disiplin waktu
2. Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Memahami Laporan Realisasi Anggaran
4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) atau
sejenisnya dan printer
Hal : 2 / 3
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Buku Kas Umum (BKU)
3. SPP dan SPM
Hal : 3 / 3
Tidak
Ya
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan PPK
Bendahara
Pengeluaran PPTK
Kabag
(KPA) Kelengkapan Waktu Output
1 PPK mengumpulkan bahan SPJ dari masing-
masing PPTK
SPJ 45 menit
2 Bendahara Pengeluaran menyusun SPJ
SPJ 1 hari
3
PPK memeriksa konsep SPJ. Bila setuju,
diserahkan ke PPTK untuk diproses. Jika
tidak, diserahkan ke Bendahara Pengeluaran
untuk diperbaiki.
SPJ 30 menit
4 PPTK memeriksa dan memberikan paraf pada
dokumen SPJ
SPJ yang telah
terkoreksi 5 menit
5 Kabag memberi tanda tangan SPJ dan
memerintahkan untuk menggandakan SPJ
SPJ yang telah
diparaf 5 menit
6 PPTK memerintahkan untuk penggandaan dan
mengarsipkan SPJ
SPJ yang telah
ditandatangani 5 menit
7 Bendahara Pengeluaran menggandakan dan
mengarsipkan dokumen SPJ
5 menit Arsip SPJ
Hal : 1 / 3
Nomor SOP SOP.TU.03.07
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Administrasi Perjalanan Dinas Pimpinan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati No. 8 Tahunn 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati
No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang
TA. 2018
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
9. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
10. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Hal : 2 / 3
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Surat terdisposisi
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
3. Komputer
4. Telepon
5. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan disiplin akan berdampak efektif dan efisien 1. Surat Masuk
2. Surat Perintah Tugas
3. SPPD
Hal : 3 / 3
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Kasubag menerima Disposisi dari Kabag
Surat dan
lembar disposisi
10
menit Berkas Surat
2
JFU membuat Nota Pengajuan Konsep
Naskah Dinas tentang Perihal Ijin Perjalanan
Dinas
10
menit NPKND
3
JFU membuat Nota Dinas Permohonan Ijin
Perjalanan Dinas (NPKND) kepada Sekda /
Bupati
10
menit Nota Dinas
4 JFU membuat Surat Tugas dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
15
menit SPPD
5 JFU membuat Daftar Rincian Biaya
Perjalanan Dinas beserta Kuitansi
DPA 10
Menit
Daftar Rincian
Biaya Perjalanan
Dinas
6
Kasubag meneliti berkas perjalanan dinas
dan memberi paraf pada Nota Pengajuan
Konsep Naskah Dinas (NPKND)
Berkas Surat 20
menit Berkas Surat
7
Kabag menandatangani Nota Pengajuan
Konsep Naskah Dinas (NPKND), dan
Memberi paraf pada surat tugas, Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan
memberikan persetujuan pada daftar rincian
biaya perjalanan dinas
Berkas Surat 20
menit Berkas Surat
8 JFU memesan tiket transportasi dan voucher
akomodasi (penginapan)
Melalui telpon /
pemesanan
online dan
langsung
diambil
2 jam
Tiket dan
voucher
akomodasi
9
JFU menyediakan berkas perjalanan dinas
beserta tiket pesawat terbang dan voucher
serta biaya perjalanan dinas
Berkas surat
perjalanan dinas
siap disediakan
20
menit
Tanda Terima
Arsip
Hal : 1 / 2
Nomor SOP SOP.TU.03.08
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
7. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
1. Memiliki kemampuan membuat laporan bulanan
2. Memahami pelaporan realisasi anggaran
3. Memiliki disiplin waktu
4. Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran
5. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office dan koneksi internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak ada Laporan Realisasi Anggaran, maka Laporan Bulanan tidak dapat
diselesaikan
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. SIMDA Keuangan
Hal : 2 / 2
Ya
Tidak
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kasubag JFU Kabag Kelengkapan Waktu Output
1 Kasubag mengumpulkan bahan laporan
keuangan bulanan
LRA, DPA
15
menit Bahan Laporan
2
JFU mengetik Laporan, baik secara manual
(dengan excel) maupun mengentry ke
aplikasi SIMDA Keuangan
Bahan Laporan 25
menit Konsep Laporan
3
Kasubag memeriksa hasil printout Laporan
keuangan dari SIMDA Keuangan dan
memberi paraf, Jika sudah benar, diserahkan
ke Kabag. Jika Tidak, diserahkan ke Staf
untuk diperbaiki
Konsep Laporan 10
menit Laporan Bulanan
4 Kabag memberi tandatangan pada Laporan
Keuangan Bulanan
Laporan
Bulanan yang
sudah diparaf
1 hari
Laporan Bulanan
yang sudah
ditandatangani
5
Kasubag memerintahkan untuk
mengagenda, memberi Nomor surat keluar,
dan mendistribusikan laporan
5 menit Laporan Bulanan
6 JFU mengagenda, memberi Nomor surat
keluar, dan mendistribusikan laporan
Laporan
Bulanan
10
menit
Bukti
Pengiriman,
laporan
Hal : 1 / 2
Nomor SOP SOP.TU.03.09
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
7. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
1. Memiliki kemampuan membuat laporan semesteran
2. Memahami pelaporan realisasi anggaran
3. Memiliki disiplin waktu
4. Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran
5. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu
2. SOP Penyusunan Laporan Bulanan
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office dan koneksi internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak ada Laporan Realisasi Anggaran, maka Laporan Semesteran tidak dapat
diselesaikan
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Dokumen Laporan Semesteran
3. SIMDA Keuangan
Hal : 2 / 2
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kasubag JFU Kabag Kelengkapan Waktu Output
1
Kasubag mengumpulkan bahan laporan
(Bahan berasal dari resume Laporan
Keuangan Bulanan)
Laporan
Bulanan, DPA 1 hari
Bahan
Penyusunan
Laporan
2
JFU mengetik Laporan, baik secara manual
(melalui aplikasi excel) maupun dengan
mengentry ke aplikasi SIMDA Keuangan
Bahan Laporan 1 hari
Konsep
Penyusunan
Laporan
3
Kasubag memeriksa hasil printout Laporan.
Jika sudah benar, diserahkan ke Kabag. Jika
tidak, diserahkan ke Staf untuk diperbaiki
Tidak
Konsep Laporan 10
menit
Laporan
Semesteran
4 Kabag memberi tandatangan pada Laporan
Keuangan Semesteran
ya
1 hari Laporan
Semesteran
5
Kasubag memerintahkan untuk
mengagenda, menggandakan dan
pendistibusian
10
menit
Laporan
Semesteran
6 JFU menggandakan,mengagenda dan
mengarsipkan
1 hari Penulisan di
buku agenda
Hal : 1 / 2
Nomor SOP SOP.TU.03.10
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
7. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
1. Memiliki kemampuan membuat laporan tahunan
2. Memahami pelaporan realisasi anggaran
3. Memiliki disiplin waktu
4. Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran
5. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu
2. SOP Penyusunan Laporan Bulanan
3. SOP Penyusunan Laporan Semesteran
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell)
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak ada Laporan Realisasi Anggaran, maka Laporan Tahunan tidak dapat
diselesaikan
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. SIMDA Keuangan
Hal : 2 / 2
Tidak
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kasubag JFU Kabag Kelengkapan Waktu Output
1
Mengumpulkan bahan laporan
(Bahan berasal dari Laporan Keuangan
Bulanan dan Laporan Keuangan
Semesteran)
LRA, DPA,
Laporan
semesteran
1 hari Bahan Laporan
2
Mengetik Laporan, secara manual (dengan
excel) maupun entry ke aplikasi SIMDA
Keuangan
Bahan Laporan 1 hari Konsep Laporan
3
Memeriksa hasil printout laporan. Jika
sudah benar, diserahkan ke Kabag. Jika
tidak, diserahkan ke Staf untuk diperbaiki
Konsep Laporan 10
menit Laporan Tahunan
4 Memberi tandatangan
ya
1 hari Laporan Tahunan
5 Memerintahkan untuk mengagenda,
menggandakan dan pendistibusian
10
menit Laporan Tahunan
6 Menggandakan,mengagenda dan
mengarsipkan
Laporan
Tahunan
10
menit
Penulisan di
buku agenda
Hal : 1 / 4
Nomor SOP SOP.TU.03.11
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
KEPALA BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Administrasi Pelayanan Pembayaran Gaji PNS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
7. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerahh
Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
khususnya gaji PNS
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi Office (Word, Excel, dll) dan
aplikasi SIMDA, serta memiliki koneksi internet
2. Daftar Gaji PNS
Hal : 2 / 4
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan disiplin akan berdampak efektif dan efisien 1. SPP dan SPM Gaji PNS
2. SPJ Daftar Gaji PNS
3. SIMDA Keuangan
Hal : 3 / 4
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag JFU BPKAD Bank Jatim Kelengkapan Waktu Output
1 Juru bayar gaji (JFU) menerima daftar
gaji PNS dari BPKAD
Data Base PNS 1 hari Daftar Gaji PNS
2
Juru bayar gaji (JFU) mengoreksi daftar
gaji PNS untuk dibuatkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) beserta
lampirannya
Daftar gaji PNS 30
menit Daftar gaji PNS
3
JFU membuat berkas Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan membuat berkas
Surat Perintah Membayar (SPM) melalui
aplikasi SIMDA Keuangan (lihat SOP
Penyusunan SPP dan SOP Penyusunan
SPM), serta membuat ebilling untuk pajak
penghasilan PPh 21 melalui web
djponline.pajak.go.id
Dokumen
pendukung SPP
SPM
30
menit SPP dan SPM
4
Kasubag memverifikasi Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan menberi tanda
tangan pada chek list serta paraf pada
Surat Perintah Membayar (SPM)
Dokumen
pendukung SPP
dan SPM
10
menit SPP dan SPM
5
Kabag menandatangani Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) beserta lampiran
pengawasan mata anggaran dan ebilling
PPh 21
Dokumen
pendukung SPP
SPM
1 Hari SPP dan SPM
Hal : 4 / 4
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag JFU BPKAD Bank Jatim Kelengkapan Waktu Output
6
JFU mengajukan berkas Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) beserta lampiran
pengawasan mata anggaran ke BPKAD
SPP, SPM dan
pengawasan
mata anggaran
1 Hari SPP, SPM dan
Surat Pengantar
7 BPKAD menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D)
SPP dan SPM 1 Hari SP2D
8 JFU menyerahkan SP2D dan daftar nama
dan rekening Gaji PNS ke Bank Jatim
Cek dan SP2D 20
Menit Uang gaji PNS
9
Gaji diterima para pegawai dan bisa
dicairkan via rekening Bank Jatim melalui
rekening masing-masing PNS
Uang gaji PNS 2 menit
Uang gaji PNS
masuk ke
rekening
Hal : 1 / 2
Nomor SOP SOP.TU.03.12
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Perubahan Daftar Gaji (Mutasi Gaji PNS)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
7. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
8. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Komputer
2. Daftar Gaji PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan disiplin akan berdampak efektif dan efisien
dan berkas kelengkapan mutasi gaji pegawai harus lengkap dan valid
1. Daftar nominasi dan kelengkapan berkas mutasi gaji
2. SK mutasi PNS
Hal : 2 / 2
Tidak
Ya
Ya
Tidak
No Kegiatan Pelaksana
Kabag Asisten Mutu Baku
Keterangan JFU Kasubag Kelengkapan Waktu Output
1
JFU mengumpulkan berkas kelengkapan
mutasi gaji pegawai (SK Pangkat/ SK
KGB/ Model DK/ Model C/ SK Jabatan
dan kelengkapan lain yang diperlukan)
untuk perubahan gaji
Berkas mutasi
gaji 30 menit
Berkas mutasi
gaji
2 JFU meneliti berkas kelengkapan mutasi
gaji pegawai (PNS)
Berkas mutasi
gaji 10 menit
Berkas mutasi
gaji
3 JFU membuat NPKND, Surat pengantar
dan Daftar nominasi
Data PNS 10 menit
Surat pengantar
dan Daftar
nominasi
4
Kasubag meneliti dan mengkoreksi kembali
NPKND, Surat pengantar dan daftar
nominasi. Bila benar, diparaf dan
diserahkan ke Kabag, bila tidak benar,
diserahkan ke Staf (JFU) untuk diperbaiki
Data PNS 10 menit
NPKND, Surat
pengantar dan
Daftar nominasi
5
Kabag meneliti dan mengkoreksi kembali
NPKND, Surat pengantar dan daftar
nominasi. Bila benar, diparaf dan
diserahkan ke Asisten, bila tidak benar,
diserahkan ke Kasubag untuk diperbaiki
Data PNS 10 menit
NPKND, Surat
pengantar dan
Daftar nominasi
6 Asisten menandatangani Surat Pengantar
dan Daftar Nominasi
Data PNS 10 menit
Surat pengantar
dan Daftar
nominasi
7
JFU mengirim Surat pengantar dan Daftar
nominasi beserta Berkas kelengkapan
mutasi gaji pegawai ke Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKAD) Kab. Malang
Data PNS 1 jam Berkas mutasi
gaji PNS
Hal : 1 / 2
Nomor SOP SOP.TU.03.13
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penyusunan Laporan Barang Habis Pakai
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah
3. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
6. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
7. Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Malang No. 70 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Malang
1. Memiliki ketelitian untuk menginventaris barang
2. Memiliki disiplin waktu 3. Dapat mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. SPJ Barang Habis Pakai
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila stock barang habis pakai tidak diupdate, maka catatan pada laporan inventaris tidak
akurat 1. Buku Penerimaan Barang
2. Buku Pengeluaran Barang
3. Buku Persediaan Barang
Hal : 2 / 2
Ya
Tidak
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Kabag memerintahkan untuk menyusun
laporan barang habis pakai
5 menit Disposisi
2
JFU mengumpulkan dokumen pendukung
seperti SPJ dan Surat Perjanjian Kontrak
(SPK) sebagai bahan untuk penyusunan
laporan barang habis pakai.
Data barang habis
pakai 30 menit SPJ dan SPK
3
JFU mengetik ke dalam form yang sesuai
dengan lampiran Permendagri no. 19 Tahun
2016 serta mencocokkannya dengan stock
gudang.
SPJ dan kontrak
pengadaan barang
habis pakai
1 hari Konsep laporan
inventaris barang
3
Kasubag memeriksa konsep hasil print out
laporan barang habis. Jika sudah benar di
paraf, dan diserahkan ke Kabag. Jika tidak,
diserahkan ke staf untuk diperbaiki.
Laporan barang
habis pakai 2 hari
laporan inventaris
barang
4 Kabag memberi tanda tangan
Laporan barang
habis pakai 10 menit
Laporan
inventaris barang
5
Kasubag memerintahkan Staf (JFU) untuk
menggandakan dan mengarsipkan Laporan
yang telah ditandatangani
Laporan barang
habis pakai 10 menit
Laporan barang
habis pakai
6 JFU menggandakan dan mengarsipkan
Laporan Inventarisir Barang Habis Pakai
Laporan barang
habis pakai 30 menit Arsip Laporan
Hal : 1 / 2
Nomor SOP SOP.TU.03.14
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penyusunan Kartu Inventaris Barang
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
6. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
7. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
1. Memiliki ketelitian untuk menginventaris barang
2. Memiliki tanggung jawab untuk memelihara asset
3. Memiliki disiplin waktu
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Daftar Asset
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya
yang dilengkapi akses internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila data asset tidak diupdate, maka laporan inventaris ruangan tidak akurat 1. Kartu Inventaris Barang
2. SIMDA Barang
Hal : 2 / 2
Tidak
Ya
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Kasubag memerintahkan menyusun kartu
inventaris barang (KIB)
Data inventaris
barang 1 hari Konsep KIB
2
JFU mengumpulkan dokumen pelengkap
seperti data barang dan dokumen kontrak
(SPK) pengadaan belanja modal dan
mencocokkanya dengan keadaan barang
Dokumen
spesifikasi
barang, SPK
pengadaan
belanja modal
1 hari Data Barang
3
JFU mengentry ke aplikasi SIMDA Barang
sesuai dengan pengelompokan barang
(KIB A untuk tanah; KIB B untuk Peralatan
dan Mesin; KIB C untuk Gedung dan
Bangunan; KIB D untuk Jalan, Irigasi dan
Jaringan; KIB E untuk Aset Tetap Lainnya;
KIB F untuk Konstruksi dalam Pengerjaan;
KIB F untuk Aset Lainnya)
Konsep KIB 180
menit
Daftar inventaris
ruangan
4
Kasubag memeriksa hasil printout Kartu
Inventaris Barang (KIB) dari aplikasi
SIMDA Barang. Jika setuju di paraf,
diserahkan ke Kabag. Jika tidak setuju
diserahkan ke staf untuk diperbaiki
Daftar inventaris
ruangan 30 menit
Daftar inventaris
ruangan
5 Kabag memberi tanda tangan pada Laporan
KIB
Daftar inventaris 10 menit Daftar inventaris
6 JFU menggandakan dan Mengarsipkan
dokumen KIB
Daftar inventaris 10 menit Daftar inventaris
Hal : 1 / 2
Nomor SOP SOP.TU.03.15
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penyusunan Kartu Inventaris Ruangan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
6. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
7. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
1. Memiliki ketelitian untuk menginventaris barang
2. Memiliki tanggung jawab untuk memelihara asset
3. Memiliki disiplin waktu
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu
2. SOP Penyusunan Kartu Inventaris Barang
1. Daftar Asset
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya
yang dilengkapi akses internet
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila data asset tidak diupdate, maka laporan inventaris ruangan tidak akurat Kartu Inventaris Ruangan
Hal : 2 / 2
Tidak
Ya
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag JFU Kelengkapan Waktu Output
1 Kabag memerintahkan Menyusun konsep
kartu inventaris ruangan
Data inventaris
barang 10 menit
Konsep inventaris
barang
2
Kasubag memprint out dari aplikasi
SIMDA Barang Kartu Inventaris Barang
(lihat SOP Penyusunan Kartu Inventaris
Barang), kemudian mencocokkan data
barang dalam KIB dengan keadaan
sebenarnya dari barang untuk dikategorikan
menjadi Baik, Kurang Baik, Rusak Berat
Kartu inventaris
barang 2 minggu
Daftar inventaris
ruangan
3
JFU mengentry hasil pengkategorian
inventaris barang yang terkini ke aplikasi
SIMDA Barang
Daftar inventaris
ruangan 120 menit KIR
4
Kasubag memeriksa hasil printout Kartu
Inventaris Ruangan (KIR) dari aplikasi
SIMDA Barang dan mencocokkan dengan
aset. Jika setuju di paraf, diserahkan ke
Kabag. Jika tidak setuju diserahkan ke staf
untuk diperbaiki.
Kartu Inventaris
Ruangan 30 menit KIR
4 Kabag memberi tanda tangan
KIR 10 menit KIR
5
JFU menggandakan, mengarsipkan dan
memasang hasil priontout KIR di dinding
tiap ruangan
KIR 60 menit KIR
Hal : 1 / 3
Nomor SOP SOP.TU.03.16
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Pemusnahan Barang Milik Daerah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Permendagri No. 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Malang no. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik
Daerah
1. Memahami Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi Office (Word, Excel, dll) serta
memiliki koneksi internet
2. Kamera
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
BMD yang diajukan untuk Pemusnahan adalah BMD yang rusak berat, tidak dapat
digunakan, tidak dimanfaatkan dan/atau tidak dipindahtangankan atau alasan lain sesuai
ketentuan perundang-undangan
1. Daftar Nama Barang Milik Daerah (KIB dan KIR)
2. Keputusan Bupati Malang Tentang Pemusnahan BMD
Hal : 2 / 3
Ya
Tidak
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag
Pengurus
Barang
Pengelola
Barang Bupati Kelengkapan Waktu Output
1
Pengurus Barang mempersiapkan
pertimbangan dan alasan Pemusnahan
BMD
Daftar BMD 60
menit Daftar BMD
2
Kasubag memeriksa ajuan pemusnahan
BMD. Jika setuju, diserahkan ke Kabag
untuk di tanda tangani dan diproses. Jika
Tidak, dikembalikan kepada Pengurus
Barang untuk diperbaiki
Daftar BMD 30
menit Daftar BMD
3 Kabag memberikan persetujuan
pemusnahan BMD
Daftar BMD 10
menit Daftar BMD
4
Pengurus Barang mempersiapkan BMD
yang telah disetujui untuk di musnahkan
serta menyiapkan dokumen
pendukungnya
Dokumen
pelengkap BMD
120
menit
- Daftar BMD
- Konsep surat
5
Pengurus Barang membuat Surat
Pengajuan Pemusnahan Barang melalui
Pejabat Penatausahaan Barang
Ya
Surat Dinas 20
menit Surat Dinas
6
Pejabat Penatausahaan Barang
memverifikasi dokumen surat
permohonan pengajuan Pemusnahan
BMD
Tidak
Surat Dinas 20
menit
Hasil Penelitian
terhadap BMD
Hal : 3 / 3
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag
Pengurus
Barang
Pengelola
Barang Bupati Kelengkapan Waktu Output
7 Kabag memberi tanda tangan pada Surat
Permohonan Pemusnahan BMD
Surat Dinas 10
menit Surat Dinas
8
Pengurus Barang mengajukan Surat
Usulan Pemusnahan BMD kepada
Pengelola Barang (BPKAD)
Surat Dinas 1 Hari Tanda terima
BPKAD
9
Pengelola Barang Melakukan Penelitian
Usulan Pemusnahan, mengajukan
persetujuan pemusnahan kepada Bupati
dan membuat surat persetujuan
pemusnahan
Daftar dan foto
BMD tentative
Daftar dan foto
BMD
SOP pada
BPKAD
10
Pengurus Barang melakukan Pemusnahan
BMD berdasarkan Surat Persetujuan
Pemusnahan dari Bupati
Surat Dinas tentative SOP pada
BPKAD
11
Pengurus Barang membuat Berita Acara
Pemusnahan Barang BMD untuk
selanjutnya diserahkan kepada Pengelola
Barang
tentative
Surat Persetujuan
Pemusnahan
BMD
SOP pada
BPKAD
Hal : 1 / 3
Nomor SOP SOP.TU.03.17
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Penjualan Barang Milik Daerah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Permendagri No. 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Malang no. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik
Daerah
1. Memahami Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi Office (Word, Excel, dll) serta
memiliki koneksi internet
2. Kamera
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
BMD yang diajukan untuk Pemusnahan adalah BMD yang rusak berat, tidak dapat
digunakan, tidak dimanfaatkan dan/atau tidak dipindahtangankan atau alasan lain sesuai
ketentuan perundang-undangan
1. Daftar Nama Barang Milik Daerah (KIB dan KIR)
2. Keputusan Bupati Malang Tentang Penjualan BMD
Hal : 2 / 3
Ya
Tidak
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keteran
gan Kabag Kasubag Pengurus
Barang
Pengelola
Barang Bupati DPRD Kelengkapan Waktu Output
1 Pengurus Barang mempersiapkan
daftar BMD yang akan dijual
Usulan BMD 20
menit Daftar BMD
2
Kasubag (Pejabat Penatausahaan
Barang) memeriksa ajuan penjualan
BMD. Jika setuju, diserahkan ke
Kabag untuk di tandatangani. Jika
Tidak, dikembalikan kepada Pengurus
Barang untuk diperbaiki
Daftar Ajuan
BMD
20
menit Daftar ajuan BMD
3 Kabag memberikan persetujuan atas
penjualan BMD
Daftar Ajuan
BMD
120
menit Daftar ajuan BMD
4
Pengurus Barang mempersiapkan
daftar BMD yang akan dijual beserta
kelengkapannya
Daftar BMD 120
menit
Daftar BMD yang
dan konsep surat
5
Pejabat Penatausahaan Barang
memverifikasi daftar BMD yang akan
dijual
Surat Dinas 20
menit Surat Dinas
Hal : 3 / 3
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Keteran
gan Kabag Kasubag Pengurus
Barang
Pengelola
Barang Bupati DPRD Kelengkapan Waktu Output
6 Kabag memberikan tanda tangan pada
Surat Permohonan Penjualan BMD
Surat Dinas 10
menit Surat Dinas
7
Pengurus Barang mengajukan Surat
Usulan Penjualan BMD kepada
Pengelola Barang (BPKAD)
Surat Dinas 1 hari Tanda terima surat
dari BPKAD
8
Pengelola Barang melaksanakan proses
pengajuan usulan penjualan, penilaian,
persetujuan penjualan, lelang dan
membuat BAST Penjualan
Surat
Permohonan
Penjualan
tentative Surat Permohonan
Penjualan BMD
SOP
pada
BPKAD
9
Bupati menerbitkan Surat Keputusan
Pemusnahan BMD berdasarkan BAST
penjualan BMD atau Berita Acara
pemusnahan BMD
BAST
Penjualan atau
Berita Acara
tentative Surat Keputusan
Bupati
SOP
Pada
BPKAD
10
Pengguna Barang melalui Pengurus
Barang melaporkan Penghapusan
BMD kepada Bupati
Surat
Keputusan
Pemusnahan
BMD dan
Berita Acara /
BAST
20
menit Arsip
Hal : 1 / 3
Nomor SOP SOP.TU.03.18
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Prosedur Penanganan Keluhan dan Umpan Balik
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
7. Keputusan Bupati Malang no: 188.45/373/KEP/35.07.013/2018 tentang
Koordinasi Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang TA 2018
1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa masalah
2. Memiliki disiplin waktu
3. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
Manual Mutu
1. Format Dokumen Pengaduan
2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan memiliki
koneksi internet
3. Gadget
Hal : 2 / 3
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan disiplin akan berdampak efektif dan efisien
Hal : 3 / 3
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kasubag JFU Kabag Kelengkapan Waktu Output
1
JFU menerima keluhan baik secara
langsung / tidak langsung (melalui kotak
saran, Surat Warga, e-Lapor, Lapor SP4N,
Web site)
Dokumen
pengaduan tentative
Dokumen
pengaduan
2 JFU mengidentifikasi setiap pokok
masalah
Format
Pengaduan, PC,
Gadget
30 menit Identifikasi
masalah
3
Kasubag mendistribusikan permasalahan
tersebut kepada pihak-pihak terkait (Sub
Bagian) untuk mendapatkan alternatif
solusi
Lembar
identifikasi
masalah
(keluhan)
10 menit Identifikasi
masalah
4
Kepala Sub Bagian bersama Kepala
Bagian Tata Usaha memutuskan solusi
terbaik yang dapat ditempuh
Dokumen
validasi keluhan 1 hari
Solusi
Permasalahan
5
Kasubag menjalankan penyelesaian
masalah sesuai dengan keputusan yang
telah diambil, serta menyerahkan jawaban
tertulis mengenai penanganan keluhan
kepada pelanggan
PC, Gadget 1 Hari Jawaban
Pengaduan
6
JFU mendapatkan umpan balik dari
pelanggan mengenai tindakan
penyelesaian masalah tersebut, sebagai
pencegahan terjadinya kesalahan yang
sama dan sebagai bahan masukan untuk
perbaikan menyeluruh
Format
Pengaduan, PC,
Gadget
Tentative Umpan balik
pengaduan
Hal : 1 / 4
Nomor SOP SOP.TU.03.19
Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2018
Tanggal Revisi 22 Juli 2019 rev 01
Tanggal Efektif 01 Agustus 2019
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh Plt. Kepala Bagian Tata Usaha
Yuli Suwitaningsih, S.Sos., MM
NIP. 19640709 198803 2 007
BAGIAN TATA USAHA Judul SOP Administrasi Pelayanan Pembayaran Gaji PTT
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Malang No. 71 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Malang TA. 2018
7. Peraturan Bupati No.10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan
8. Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
9. Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerahh
Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
khususnya tata laksana pembayaran gaji tenaga kontrak (PTT)
KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Manual Mutu
2. SOP Penyusunan SPP
3. SOP Penyusunan SPM
1. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi Office (Word, Excel, dll) dan
aplikasi SIMDA, serta memiliki koneksi internet
2. Daftar Gaji PTT
Hal : 2 / 4
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan disiplin akan berdampak efektif dan efisien 1. SPP dan SPM Gaji PTT
2. SPJ Daftar Gaji PTT
3. SIMDA Keuangan
4. SIMPONI
Hal : 3 / 4
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag JFU BPKAD Bank Jatim Kelengkapan Waktu Output
1
JFU mengumpulkan data Pegawai
Kontrak (PTT) beserta SK Pegawai PTT
sebagai dasar pembayaran gaji
SK, daftar nama
Pegawai PTT
dan Daftar
Rekening PTT
60
menit
Daftar Nama
Pegawai PTT
2
JFU membuat SPJ gaji PTT berdasarkan
klasifikasi pendidikan dari Pegawai PTT
dengan merujuk pada buku Pedoman
Pelaksanan APBD
Buku Pedoman
Pelaksanaan
APBD (Perbup
No. 8 Th. 2018)
60
menit
Daftar gaji
Pegawai PTT
3
JFU membuat berkas SPP dan SPM (lihat
SOP Penyusunan SPP dan SOP
Penyusunan SPM) melalui aplikasi
SIMDA Keuangan dan membuat billing
untuk premi PFK Kesehatan melalui
aplikasi SIMPONI
Daftar gaji
Pegawai PTT
30
menit SPP dan SPM
4
Kasubag memverifikasi Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan menberi tanda
tangan pada chek list serta paraf pada
Surat Perintah Membayar (SPM)
SPP dan SPM 10
menit SPP dan SPM
5
Menandatangani Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) beserta lampiran
pengawasan mata anggaran
SPP dan SPM 1 Hari SPP dan SPM
6
Berkas Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) dan Surat Perintah Membayar
(SPM) beserta lampiran pengawasan
mata anggaran diajukan ke BPKAD
SPP, SPM dan
lampiran
pengawasan
mata anggaran
1 Hari SPP dan SPM
Hal : 4 / 4
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Kabag Kasubag JFU BPKAD Bank Jatim Kelengkapan Waktu Output
7 Terbit Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) dari BPKAD
SPP dan SPM 1 Hari
Surat Perintah
Pencairan Dana
(SP2D)
8 JFU menyerahkan SP2D ke Bank Jatim
Cek dan SP2D 20
Menit
Uang gaji PNS
yang siap
ditransfer
9
JFU menyerahkan daftar gaji PTT
sebanyak 2 rangkap, 1 untuk ditransferkan
oleh Bank Jatim ke rekening masing-
masing pegawai PTT, serta 1 lagi untuk
diberikan pengesahan dari Bank Jatim
yang dipergunakan oleh Bendahara untuk
lampiran SPJ Gaji PTT. Beserta billing
premi kesehatan dari aplikasi SIMPONI
untuk di bayar melalui Bank Jatim
- Daftar Gaji
PTT
- Billing premi
kesehatan dari
aplikasi
SIMPONI
30
menit
Pengesahan oleh
Bank Jatim
sebagai lampiran
SPJ Gaji PTT
10
Gaji diterima para pegawai PTT dan bisa
dicairkan via rekening Bank Jatim melalui
rekening masing-masing Pegawai PTT
Uang gaji PTT 2 menit
Uang gaji yang
telah masuk ke
rekening masing-
masing PTT