pemerintah kabupaten nganjuk · web viewperaturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2020
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2020
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Kartini Nomor 71 Nganjuk Kode Pos 64412
Telephon (0358) 3516135 Email : [email protected]
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk yang
terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran ; (b) Neraca ; (c) Laporan Operasional ; (d)
Laporan Perubahan Ekuitas ; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran
2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi
keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Nganjuk, 31 Desember 2020
Pengguna Anggaran
Drs. ABDUL WAKID, MMPembina Utama MudaNIP. 19631112 198504 1 002
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
Laporan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk,
disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2020.
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan informasi mengenai dana APBD Tahun 2020 untuk membiayai
seluruh kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran dana pemerintah yang ada
pada Satuan Polisi Pamong Praja secara transparan dan akuntabel.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan
pada Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan pada Satuan Polisi Pamong
Praja dan ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 Penggolongan Barang
Milik Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2019 tentang Penyusutan
Barang Milik Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15.Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Nganjuk;
16.Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2014 tentang sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Nganjuk;
17.Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020;
18.Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020;
19.Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020;
20.Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/774/K/411.012/2019 tentang Umur
Ekonomis Aset Tetap dan Nilai Satuan Mimimum Kapitalisasi Aset Tetap Tahun
Anggaran 2019;
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong
Praja adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan
1.2 Landasan Hukum
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah
ditetapkan
Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
3.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
3.2 Penjelasan Neraca
3.2 Penjelasan Laporan Operasional
3.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
Bab IV Penutup
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
BAB IIIKHTISAR
PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranHasil program ini adalah terwujudnya tertib administrasi perkantoran secara
efisien, efektif dan ekonomis yang berbasis kinerja, dengan penyerapan dana
sebesar 92,44 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturHasil program ini adalah terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai guna
pencapaian target kegiatan dengan penyerapan dana sebesar 98,91 %.
3. Program Peningkatan Disiplin AparaturHasil program ini adalah terwujudnya kebugaran ASN guna meningkatkan
motivasi dan kinerja serta disiplin Aparatur dalam melaksanakan tugas dan
pokok sesuai dengan fungsinya, dengan penyerapan dana sebesar 100 %.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturHasil program ini adalah terwujudnya pelaksanaan Kesamaptaan bagi anggota
Satpol PP dan peringatan HUT RI Ke 74 yang dapat dilaksanakan secara
khidmad, aman, tertib dan lancar dengan penyerapan dana sebesar 93,96 %.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganHasil program ini adalah terwujudnya Akuntabilitas kinerja SKPD (Satuan Kerja
Perangakat Daerah) dengan penyerapan dana sebesar 97,00 %.
6. Program Penegakan Perundang-Undangan
Hasil program ini adalah terwujudnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan
terhadap perda dan keputusan Kepala Daerah, Kab. Nganjuk yang bersih bebas
dari prostitusi, minuman beralkohol dan anjal gepeng dengan penyerapan dana
sebesar 93,08 %.
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
7. Program Ketertiban Umum dan Ketentraman MasyarakatHasil program ini adalah terwujudnya situasi dan kondisi diwilayah kabupaten
nganjuk yang kondusif , aman, nyaman, tentram, tertib dan teratur, dengan
penyerapan dana sebesar 99,51 %.
8. Program Perlindungan MasyarakatHasil program ini adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman di lingkungan
masyarakat Kabupaten Nganjuk serta terwujudnya Satlinmas yang profesional,
dengan penyerapan dana sebesar 99,73 %.
9. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya KebakaranHasil program ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dalam
pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran serta terwujudnya
kesiagaan petugas PMK dalam dengan sarana dan prasarana yang memadai,
dengan penyerapan dana sebesar 97,41 %.
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
Tidak tercapainya target kinerja keuangan secara utuh (100%) adanya
beberapa penyebab antara lain :
1. Adanya efisiensi anggaran
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada sehingga dalam pelaksanaan
kegiatan operasional sering didapat hasil kurang optimal
3. Tidak adanya tindak lanjut hasil operasi/kegiatan penertiban oleh dinas terkait
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
BAB IIIPENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Bagian ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan
keuangan. Untuk pos pendapatan belanja dan pembiayaan terdapat dalam laporan
realisasi anggaran, sedangkan untuk pos aset kewajiban dan ekuitas dana terdapat dalam
neraca.
Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan,
belanja transfer, surplus / defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2020. Neraca menggambarkan posisi
keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana per
31 Desember 2020.
3.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN3.1.1 Pendapatan
Pendapatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
merupakan pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
Berikut adalah tabel rincian pendapatan:
NO. URAIANTA. 2020
REALISASI TA. 2019
(Rp)ANGGARAN
(Rp)REALISASI
(Rp)%
1. Pendapatan
Retribusi
Daerah
4.000.000,00 4.262.000,00 106,55 4.024.000,00
Jumlah 4.000.000,00 4.262.000,00 106,55 4.024.000,00
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi pendapatan berupa
setoran retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disetor ke kas
daerah guna penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Nganjuk sebesar 4.262.000,00, Realisasi pendapatan ini melebihi dari target
sebesar 262.000,00.
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
3.1.2 BelanjaSebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun
Anggaran 2020 pos belanja dialokasikan sebesar 11.630.626.155,00 dan
direalisasikan sebesar 10.737.754.293,00 atau 92.32 %.
Berikut tabel rincian belanja :
NO. URAIANTA. 2020 REALISASI
TA. 2019(Rp)ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
1. Belanja
Operasi
11.521.626.155,00 10.631.327.213,00 92,2
7
10.800.523.430,64
2. Belanja
Modal
109.000.000,00 106.427.080,00 97,6
4
1.690.834.940,00
Jumlah 11.630.626.155,00 10.737.754.293,0092,3
212.491.358.370,00
Berdasarkan tabel diatas, terdapat efisiensi belanja sebesar 892.871.862,00
atau 7,68 %.
a. Belanja OperasiBelanja operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang memberi manfaat
jangka pendek. Pos belanja operasi terdiri dari :
NO.
URAIANTA. 2020
REALISASI TA. 2019 (Rp)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Belanja
Pegawai
6.810.583.855,00 5.994.377.126,00 88,02 6.053.087.869,64
2. Belanja
Barjas
4.711.042.300,00 46.36.950.087,00 98,43 4.747.435.561,00
Jumlah11.521.626.155,0
010.631.327.213,00 92,27 10.800.523.430,64
Berdasarkan data di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun
Anggaran 2019 terdapat penurunan 169.196.217,64 atau 1,6 %.
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
Penurunan ini disebabkan turunnya anggaran tahun 2020 karena
adanya refokusing Covid 19.
1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar
5.994.377.126,00 atau 88,02 % digunakan untuk :
a. Gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS selama 1 tahun
b. Honorarium Pegawai
2. Belanja barang dan jasa untuk tahun 2020 direalisasikan sebesar
4.636.950.087,00 atau 98,43 % digunakan untuk memenuhi
kebutuhan persediaan, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas.
b. Belanja ModalBelanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk
memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal TA. 2020
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dapat dibaca dari
tabel berikut :
NO.
URAIANTA. 2020 (Rp) TA. 2019
REALISASI (Rp)ANGGARAN REALISASI %
1. Belanja Tanah 0 0 0 0
2. Belanja Peralatan
dan mesin85.000.000,00 83.191.000,00 97,87 1.645.484.940,00
3. Belanja Gedung
dan Bangunan0 0 0 45.350.000,00
4. Belanja jalan
irigasi dan
jaringan
24.000.000,00 23.236.080,00 96,82 0
5. Belanja Aset
tetap lainnya0 0 0 0
Jumlah 109.000.000,00 106.427.080,00 97,64 1.690.834.940,00
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa belanja modal mengalami
penurunan sebesar 1.584.407.860,00 dari Tahun Anggaran 2019..
Penurunan ini terjadi karena adanya refokusing covid 19 yang
meniadakan anggaran belanja modal untuk pengadaan kendaraan dinas
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk tahun anggran
2020.
3.2 PENJELASAN NERACADalam neraca kita bisa melihat jumlah aset yang diperoleh selama satu tahun
anggaran yang terdiri dari aset tetap dan aset lancar serta kewajiban. Berikut uraian
dari aset dan kewajiban :
3.2.1 ASETAset merupakan salah satu pos yang termuat dalam neraca Pemerintahan
Kabupaten Nganjuk. Rincian aset dapat dilihat dari tabel berikut :
NO. URAIAN 2020 (Rp) 2019 (Rp)1. Aset Lancar 898.500,00 25.603.238,00
2. Invetasi jangka panjang 0 0
3. Aset Tetap 3.987.028.104,40 3.847.485.042,80
4. Aset Lainya 0 0
Jumlah 3.987.926.604,40 3.873.088.280,80
Berdasarkan rincian tabel di atas terlihat bahwa secara umum pada tahun
2020 terjadi pnambahan aset dari tahun 2019 sebesar 114..838.323,60.
3.2.1.1 ASET LANCAR Aset lancar yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja persediaan sebesar
898.500,00 yang terdiri dari persediaan ATK 376.000,00 dan persediaan
peralatan dan bahan pembersih sebesar 417.500,00 serta persediaan
benda pos lainnya/materai sebesar 105.000,00.
3.2.1.2 ASET TETAPJumlah aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar 3.987.028.104,40
dengan rincian sebagai berikut :
NO. URAIAN 2020 (Rp) 2019 (Rp)1. Tanah 119.137.500,00 119.137.500,00
2. Peralatan dan Mesin 8.280.859.613,00 7.761.268.613,00
3. Gedung dan Bangunan 740.910.653,00 398.612.760,00
4. Jalan, irigasi, dan jaringan 244.866.080,00 221.630.000,00
5. Aset tetap lainnya 129.755.000,00 129.755.000,00
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
6. Konstruksi dlm pengerjaan 0 0
7. Akumulasi penyusutan (5.528.500.741,60) (4.782.918.830,20)
Jumlah aset tetap 3.987.028.104,40 3.847.485.042,80
Uraian Aset tetap per jenis aset adalah sebagaimana berikut :
1. Tanah
Nilai tanah per 31 Desember 2020 sebesar 119.137.500,00 sedangkan
nilai per 31 Desember 2019 sebesar 119.137.500,00 , tidak ada
penambahan aset tetap tanah.
2. Peralatan dan Mesin
Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebesar
8.280.859.613,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar
7.761.268.613,00 sehingga bertambah 519.591.000,00. Penambahan
tersebut berasal dari belanja modal sebesar 83.191.000,00 yaitu
pengadaan alat rumah tangga dan alat rumah tangga lainnya
(pengadaan AC, sound sistem, lemari es, TV) serta pengadaan alat
studio (camera digital). Penambahan juga berasal dari mutasi masuk 3
unit kendaraan senilai 476.000.000,00 dan adanya pengurangan/mutasi
keluar 1 unit kendaraan senilai 39.600.000,00.
3. Gedung dan bangunan
Nilai Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar
740.910.653,00, sedang tahun 2019 sebesar 398.612.760,00. Jumlah
aset tetap ini mengalami kenaikan sebesar 342.297.893,00.
Penambahan ini berasal dari adanya mutasi masuk aset bangunan dan
gedung permanen tempat kerja dari Dinas PU Kabupaten Nagnjuk.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan
Nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada 31 Desember 2020
sebesar 244.866.080,00 sedangkan tahun 2019 sebesar
221.630.000,00. Adanya penambahan aset tetap jalan, irigasi dan
jaringan berasal dari pengadaan jaringan listrik sebesar 23.236.080,00.
5. Aset tetap lainnya
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 juga tidak mengalami
perubahan/tetap sama seperti tahun 2019 sebesar 129.755.000,00.
6. Akumulasi penyusutan aset tetap
Nilai akumulasi penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar
5.528.500.741,60. Adapun rincian akumulasi penyusutan aset tetap bisa
dilihat dari tabel berikut :
NO. URAIAN PENYUSUTAN TH. 2020 (Rp)1. Peralatan dan Mesin 5.036.826.565,30
2. Gedung dan Bangunan 352.855.104,30
3. Jalan, jaringan dan instansi 18.845.072,00
4. Aset tetap lainya 119.974.000,00
Jumlah 5.528.500.741,60
3.2.1.3 KEWAJIBAN
Per 31 Desember 2020 terdapat kewajiban utang beban pada neraca Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebesar 6.364.220,00 berupa
tagihan biaya langganan internet Bulan Desember 2020 sebesar Rp.
2.772.291,00; tagihan listrik Bulan Desember 2020 sebesar 3.552.279,00; dan
tagihan air Bulan Desember 2020 sebesar 39.650,00.
3.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)
3.3.1 PendapatanPendapatan LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , pendapatan
transfer, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Adapun pendapatan pada
Satuan Polisi Pamong Praja berasal dari pendapatan retribusi pemeriksaan
alat pemadam kebakaran sebesar 4.262.000,00.
3.3.2 BebanBeban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari Beban
Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasinal dan Beban Luar Biasa.
Berikut adalah tabel rincian Beban :
NO. URAIAN SALDO 2020 (Rp)1. Beban Pegawai 5.994.377.126,00
2. Beban Barang dan Jasa 4.640.495.209,00
3. Beban Bunga 0,00
4. Beban Subsidi 0,00
5. Beban Hibah 0,00
6. Beban Bantuan Sosial 0,00
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 665.567.016,75
8. Beban Penyisihan Piutang 0,00
9. Beban Lain-Lain 0,00
Sedangkan untuk Beban Transfer, Defisit Non Operasional dan Beban Luar
Biasa tidak ada.
Beban barang dan jasa terdiri dari :
a. Beban persediaan : 525.283.781,00
b. Beban jasa : 1.487.383.201,00
c. Beban pemeliharaan : 522.247.858,00
d. Beban perjalanan dinas : 2.105.580.369,00
3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dengan
kewajiban. Ekuitas Dana di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk pada
31 Desember 2020 tercatat sebesar 3.981.562.384,40.
3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah.
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
Perubahan pos-pos aset dan kewajiban dengan penerapan akuntansi berbasis akrual
pada tahun 2020 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk antara lain
ditunjukkan dengan :
Sudah diakuinya beban penyusutan atas aset tetap di Satuan Polisi Pamong Praja
tahun 2020 sebesar 665.567.016,75;
Adanya pengakuan beban yang sudah terpakai tetapi belum dibayar yaitu berupa
tagihan biaya langganan internet Bulan Desember 2019 sebesar 2.772.291,00
tagihan listrik Bulan Desember 2020 sebesar 3.552.279,00; dan tagihan air Bulan
Desember 2020 sebesar 39.650,00;
Adanya persediaan Alat Tulis Kantor sebesar 376.000,00;
Adanya persediaan peralatan dan bahan pembersih sebesar 417.500,00;
Adanya persediaan materai dan benda pos lainnya sebesar 105.000,00.
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
Tahun 2020 disusun, semoga informasi yang disajikan bermanfaat bagi para pengguna
laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebagai entitas akuntansi atas sumber
daya yang dipercayakan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang
telah membantu kami dalam menyusun laporan keuangan ini. Namun apabila dalam
laporan ini masih banyak kekurangan kami mohon maaf dan mohon dapatnya diberikan
masukan dan bimbingan guna penyempurnaan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berikutnya.
Nganjuk, 31 Desember 2020
Pengguna Anggaran
Drs. ABDUL WAKID, MMPembina Utama MudaNIP. 19631112 198504 1 002
Catatan Atas Laporan Keuangan Satpol PP Kab. Nganjuk