pemerintah kabupaten boyolaliorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/lkjip15.pdf · penyusunan lkjip...
TRANSCRIPT
![Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/1.jpg)
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( L Kj I P )
KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2019
KECAMATAN BANYUDONO
2020
i
![Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/2.jpg)
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyudono Tahun 2019 dapat diselesaikan.
Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan
Banyudono dalam mengelola pemerintahan kecamatan berdasarkan Rencana
Strategis (RENSTRA) Kecamatan Banyudono Tahun 2016-2021.
Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2019 serta
evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga dokumen LKjIP ini dapat
memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Banyudono serta dapat
diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan
target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi di
Kecamatan Banyudono.
Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan
kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU),
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta
Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan,
melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi dan Sub
Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good
Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan di Kecamatan Banyudono.
Penyusunan LKjIP Kecamatan Banyudono ini telah diupayakan sebaik
mungkin, walaupun tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan
kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Kecamatan Banyudono telah
mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala melalui koordinasi dengan pejabat
pelaksana teknis kegiatan. Semoga LKjIP ini telah dapat mencerminkan kinerja
Kecamatan Banyudono tahun 2019.
Banyudono, Januari 2020
ii
![Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/3.jpg)
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ………………………………………………..…………….. i
KATA PENGANTAR ………………………………………………..…………... ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………..………….. iii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………… iv
IKHTISAR EKSKUTIF …………………………………………………..……… v
BAB I PENDAHULUAN …………………………………….…..………….. 1
1.1. Latar belakang ……………….……………………...………… 1
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Banyudono
……..……..…………
3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 7
2.1. Rencana Strategis ........................................................... 7
2.2. Perjanjian Kinerja 2019 ..................................................... 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………..…………… 9
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .............................................. 10
3.2. Realisasi Anggaran …..……………………..…….…………. 21
BAB IV PENUTUP ………………………………………………..…………. 23
4.1. Simpulan …………………………………………..………….. 23
4.2. Saran ………………………………………………..………… 23
DAFTAR LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Rencana Strategis Kecamatan Banyudono tahun 2016-
2021
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
5. Pengukuran Kinerja (PK)
6. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
.
iii
![Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/4.jpg)
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan ................... 5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018................................................ 8
Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ............................................ 11
Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2 ............................................ 14
Tabel 3.3 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 3 ............................................ 15
Tabel 3.4 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 4 ............................................ 17
Tabel 3.5 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 5 ............................................ 19
Tabel 3.6 Capaian Kinerja per Sasaran ................................................... 21
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran .............................................. 21
iv
![Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/5.jpg)
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan
yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Banyudono
selama Tahun 2019. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan
Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Banyudono
Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja
pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes
atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang
diinginkan.
Berdasarkan hasil pengukuran sendiri, tingkat pencapaian kinerja sasaran
Kecamatan Banyudono tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5 (lima)
sasaran dengan capaian 4 (empat) sasaran berkategori baik dan 1 (satu) sasaran
berkategori cukup. Alokasi anggaran Kecamatan Banyudono pada tahun 2019
sebesar Rp 2.004.678.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.951.464.218,- (97,35%)
dan masih ada sisa anggaran sebesar Rp 53.213.782,- (2,65 %).
Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa
yang akan datang, diperlukan langkah-langkah antara lain memperkuat fungsi
koordinasi, mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan,
meningkatkan kualitas, dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan
kinerja.
v
![Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/6.jpg)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari
pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan
memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal,
nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah
Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu
kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik,
pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang
berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang
akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan
sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi
pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai
masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas
dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah
adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang
pada intinya muara tuntutan ini adalah terselenggaranya tata kepemerintahan
yang baik (Good Gavernance). Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka
pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut
dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi
kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan
umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta
akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut
dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang
mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
1
![Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/7.jpg)
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7
Tahun 1999 mewajibkan setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di
dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta
berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis yang
dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada
atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas yang berkewenangan. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai
pelaksanaan tahun anggaran 2019, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2019
yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban
kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP
berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan
dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu
Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD,
Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Banyudono sebagai salah
satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :
a) sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja
Kecamatan Banyudono dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan
penetapan kinerja;
b) bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan
Banyudono;
c) bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan
Banyudono pada tahun berikutnya.
d) Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai pedoman
dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Banyudono antara lain :
a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2
![Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/8.jpg)
c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
d) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2016-2021;
e) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor
37);
f) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor
17);
g) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 73);
h) Rencana Strategis Kecamatan Banyudono Tahun 2016-2021.
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Banyudono.
A. Kedudukan dan Tugas.
Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Kecamatan dibentuk dalam
rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Camat mempunyai tugas sebagai
berikut :
a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
3
![Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/9.jpg)
f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau
kelurahan;
h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah
kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i) menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan
Kecamatan; dan
j) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan.
B. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Kecamatan Banyudono terdiri dari :
a) Camat;
b) Sekretariat terdiri dari :
- Subbag Umum dan Kepegawaian
- Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
c) Seksi Pemerintahan
d) Seksi Pelayanan
e) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
f) Seksi Perekonomian Pembangunan;
g) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
C. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Banyudono didukung
oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 27 orang dengan kualifikasi sebagai
berikut :
a. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan sebagai berikut :
Eselon III.A (Camat) : 1 orang
Eselon III.B (Sekcam) : 1 orang
Eselon IV.A (Kasi) : 5 orang
Eselon IV.B (Kasubbag) : 2 orang
Staf kecamatan (JFU) : 18 orang
Jumlah : 27 orang
4
![Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/10.jpg)
b. Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan
Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan
SD SMP SMA/
SMK
D.1 D.2 D.3 D.4 S.1 S.2 JML
-
-
14
-
-
1
-
10
2
27
c. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pangkat Golongan
1. Pengatur Muda ( II/a ) : - orang
2. Pengatur Muda Tingkat I ( II/b ) : 1 orang
3. Pengatur ( II/c ) : 2 orang
4. Pengatur Tingkat I ( II/d ) : 3 orang
5. Penata Muda ( III/a ) : - orang
6. Penata Muda Tingkat I ( III/b ) : 7 orang
7. Penata ( III/c ) : 3 orang
8. Penata Tingkat I ( III/d ) : 9 orang
9. Pembina ( IV/a ) : 1 orang
10. Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang
Jumlah : 27 orang
D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi
Aspek-aspek strategis Kecamatan Banyudono diperoleh dengan
mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Banyudono), permasalahan dan
atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu
utama kementerian terkait dengan tugas pokok Kecamatan Banyudono,
yaitu :
1. Permasalahan tatakelola pemerintahan, antara lain meliputi:
a. Belum terpenuhinya rasio kecukupan dan kuantitas SDM aparatur
dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan.
b. Kurangnya sinergitas dan integrasi sistem perencanaan dan
penganggaran
c. Masih rendahnya kesadaram masyarakat untuk meiliki dokumen
kependudukan.
d. Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat
waktu.
5
![Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/11.jpg)
2. Permasalahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah,
antara lain meliputi:
a. Kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi yang
berkelanjutanterhadap pengolahan tata guna lahan sesuai dengan
peruntukannya.
b. Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan energi.
3. Permasalahan tingkat kesejahteraan, antara lain meliputi:
Kurang maksimalnya peran perempuan dan tingkat pemberdayaan
perempuan serta perlindungan ibu dan anak.
4. Permasalahan kondusivitas lingkungan sosial, politik, hukum,
ketertiban dan keamanan, antara lain meliputi:
Masih kurangnya kesadaran masyarakat berdemokrasi
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan
Banyudono dalam menjalankan tugas pokok yang secara garis besar dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/
peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
6
![Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/12.jpg)
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5
(lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Banyudono sebagaimana tertuang
dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banyudono Tahun 2016-2021
mempunyai sasaran strategis :
1) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik
2) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
4) Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah
Kecamatan
5) Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan,
perekonomian dan bantuan lainnya.
Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja dengan target
kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap
sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen
Rencana Strategis Kecamatan Banyudono merupakan lndikator Kinerja Utama
yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen
renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan OPD (dokumen IKU
terlampir).
Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih
lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah
kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan
dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.
Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.
Rencana Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Banyudono, disusun mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyudono Tahun 2016-2021 dengan
mengambil target tahun 2019.
2.5. Perjanjian Kinerja 2019
Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2019 disusun berdasar pada
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) 2019. Perjanjian Kinerja meliputi 5 (lima) sasaran strategis sebagai
berikut:
7
![Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/13.jpg)
1) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahn desa/kelurahan yang baik,
mempunyai 3 (tiga) indikator;
2) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat, mempunyai 2 (dua)
indikator;
3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, mempunyai 3
(tiga) indikator;
4) Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah
Kecamatan, mempunyai 2 (dua) indikator;
5) Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan,
perekonomian dan bantuan lainnya, mempunyai 1 (satu) indikator.
Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Banyudono Tahun 2019
sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun
2018 Kecamatan Banyudono.
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik
Prosentase desa yang tertib administrasi
100%
Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa
100%
Capaian pembayaran PBB 100%
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
Nilai SKM Kecamatan 80,60
Jumlah Rakor Muspika 12 kali
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan
1 dok
Cakupan PKK desa yang dibina
100%
Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke lomba tingkat Kabupaten
100%
8
![Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/14.jpg)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah Kecamatan
Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti
100%
Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan
100%
5. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya
Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya
100%
Untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut,
Kecamatan Banyudono pada tahun 2019 melaksanakan 13 Program dan 30
Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.004.678.000,- yang
selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019
Kecamatan Banyudono (terlampir).
9
![Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/15.jpg)
BBAABB IIIIII
AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Banyudono
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Kinerja Kecamatan Banyudono tahun 2019 tergambar dalam tingkat
pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran
(output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan
pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome)
yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi
keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Banyudono dapat
berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian
Kinerja Kecamatan Banyudono Tahun 2019.
a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau
non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan
program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa
jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen
Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2019, Kecamatan
Banyudono telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran strategis. Penilaian
capaian kinerja menggunakan rumus:
1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja
atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya
kinerja menggunakan rumus :
10
![Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/16.jpg)
2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya
kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya
kinerja menggunakan rumus :
Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala
pengukuran dengan kategori sebagai berikut :
a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
b. 76% sampai 100% = Baik (B)
c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)
Capaian kinerja Kecamatan Banyudono sesuai dengan pengukuran
kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja
sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan
evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab
keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan
analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian
target kinerja.
A. Sasaran 1 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
desa/kelurahan yang baik
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator
sebagai berikut :
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Indikator kinerja Satuan Target
Renstra 2021
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Realisasi Tahun 2018
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
Capaian Tahun 2019
Kate gori
Penanggung jawab
Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi
% 100 100 100 100 100 100 100 B Seksi Pemerinta
han
Tingkat ketepatan pengisian Kades/ Perangkat Desa
% 100 100 100 0 100 100 100 B Seksi Pemerinta
han
Capaian Pembayaran PBB
% 100 78 71,8 82 100 73,57 73,57 C Seksi Pemerinta
han
Rata - Rata 91,19 B
11
![Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/17.jpg)
Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja
rata-rata sebesar 91,19% (kategori baik) terdiri dari 3 (tiga) indikator
kategori baik (100%) 2 (dua) dan 1 (satu) indikator dengan kategori cukup
(73,57%).
Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :
1. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi
a. Penyebab keberhasilan adalah :
- Tersedianya aturan pelaksanaan (juklak/juknis) baik dari
pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat;
- Pendampingan dan fasilitasi dari aparatur kecamatan serta
pendamping desa dilaksanakan terus menerus dalam rangka
pembinaan administrasi desa.
- Pengetahuan dan ketrampilan yang baik dari petugas kecamatan
maupun dari para pendamping desa.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :
- Optimalisasi dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi dari
para aparat kecamatan maupun pendamping desa.
- Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target
kinerja pada sasaran ini sebesar Rp 15.220.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 13.742.500,- (90,29%), sehingga ada efisiensi
sebesar Rp 1.477.500,- atau sebesar (9,71 %).
c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian
indikator tercapai 100 % (baik) pada sasaran ini adalah Program
pembinaan dan fasilitasi penyelengaraan pemerintah
desa/kelurahan serta didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu
pembinaan administrasi desa/kelurahan, dan Pembinaan dan
Pengawasan implementasi undang-undang desa.
2. Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa
Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, terbukti saat ini semua
perangkat desa di Kecamatan Banyudono telah terisi, sehingga capaian
indikator ini adalah 100%.
3. Capaian Pembayaran PBB
a. Penyebab keberhasilan adalah :
- Besarnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program
pembangunan lewat pembayaran pajak bumi dan bangunan.
12
![Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/18.jpg)
- Fasilitas dari pemerintah yang berupa reward atau hadiah bagi
para wajib pajak yang membayar pajak PBB sebelum bulan Juni
2019.
- Petugas pungut dari kecamatan maupun dari desa secara rutin
memberikan sosialisasi baik melalui rapat-rapat koordinasi,
langsung ke masyarakat maupun lewat program pekan panutan
pembayaran pajak PBB.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :
- Rutinitas dari petugas pungut baik dari kabupaten, kecamatan
mapun desa dalam memberikan sosialisasi maupun himbauan
dalam setiap kegiatan.
- Melakukan penyisiran ke desa yang dilakukan oleh petugas PBB.
c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian
indikator tercapai 82 % (baik) secara spesifik di dalam DPA 2019
Kecamatan Banyudono belum tercapai, tetapi dilaksanakan kegiatan
yang berupa Sosialisasi dan penyisiran maupun pekan panutan PBB.
B. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
Pencapaian target kinerja pada sasaran ini tergambarkan pada beberapa
indikator berikut :
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2
Indikator kinerja Satuan Target
Renstra 2021
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Realisasi Tahun 2018
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
Capaian Tahun 2019
Kategori Penanggung
jawab
Nilai SKM Kecamatan
nilai
83,0
78,41
78,41
80,24
80,60
83,88
104
B
Seksi
Pelayanan
Jumlah Rakor Muspika
kali 12 12 12 12 12 12 100 B Seksi
Pemerintahan
RATA-RATA 100 B
Sasaran 2 meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator
sebesar 104% dengan kategori baik (B) dan 1 (satu) indikator kinerja
dengan capaian kinerja indikator sebesar 100% dengan kategori baik (B).
13
![Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/19.jpg)
Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 sebagai berikut :
1. Capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
a. Penyebab keberhasilan adalah :
- Komitmen dari Aparat Kecamatan khusunya petugas pelayanan
untuk terus melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan
secara konsisten.
- Secara berkala melakukan survey kepuasan masyarakat untuk
mengetahui penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan
di Kecamatan Banyudono, sehingga dapat mendorong
penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :
- Optimalisasi penyelenggara pelayanan sehingga lebih disiplin dan
inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target
kinerja pada sasaran ini sebesar Rp 2.500.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 2.459.000,- (98,36%).
c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator
ini adalah Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan
Publik Kecamatan dengan kegiatan Pelayanan administrasi dan publik
kecamatan/kelurahan.
2. Jumlah Rakor Muspika.
a. Penyebab keberhasilan adalah :
- Rakor Muspika diadakan setiap Bulan oleh unsur pimpinan di
wilayah Kecamatan dan dapat terlaksana dengan baik, dan dalam
Rakor selalu membahas permasalahan2 yang ada khususnya di
wilayah Kecamatan sehingga permasalahan tersebut dapat
ditemukan jalan keluarnya.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan :
- Optimalisasi penyelenggara pelayanan sehingga lebih disiplin dan
inovatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Rakor ini di back up
dari anggaran makan minum yang ada di Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.
14
![Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/20.jpg)
C. Sasaran 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pembangunan
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3
Indikator kinerja Satuan Target
Renstra 2021
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Realisasi Tahun 2018
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
Capaian Tahun 2019
Kategori Penanggung
jawab
Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan
dok 100 1 1 1 1 1 100 B Seksi Ekbang
Cakupan PKK desa yang dibina
% 100 100 100 100 100 100 100 B Seksii SPM
Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke lomba tingkat Kabupaten
% 100 100 100 100 100 100 100 B Seksi SPM
Rata - Rata
100
B
Capaian kinerja meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja
rata-rata keseluruhan sebesar 100 % (kategori baik) terdiri dari 3 (tiga)
indikator kategori baik (100%).
Berikut analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator pada sasaran 3.
1. Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan
a. Penyebab keberhasilan adalah :
Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah :
- Kesadaran masyarakat pentingnya perencanaan pembangunan
melalui Forum Musrenbang;
- Adanya petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang;
- Desa telah melaksanakan Musdus maupun musrenbangdes yang
hasilnya telah diinput didalam aplikasi Musrenbang provinsi;
- Antusias para utusan desa, aparatur kecamatan maupun petugas
dari UPT Dinas/Badan dalam mengikuti pelaksanaan
musrenbang.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :
- Terbentuknya Tim Monitoring Musrenbangdes maupun Tim
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
Anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian target
kinerja pada indikator ini sebesar Rp 11.663.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 11.663.000,- (100%).
15
![Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/21.jpg)
c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian
indikator ini sehingga tercapai 100 % yaitu Program Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang, dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu
dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kecamatan dan memfasilitasi pelaksanaan
Musrenbangdes.
2. Cakupan PKK desa yang dibina
a. Penyebab keberhasilan adalah :
- Semakin meningkatnya peran aktif dari para wanita (ibu-ibu) yang
tergabung dalam organisasi PKK di desa;
- Semakin meningkatnya pembinaan dari Tim Penggerak PKK
Kecamatan, Sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang
terdapat di desa
b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :
- Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun Tim
Penggerak PKK Desa;
- Sarana dan prasarana operasional adalah sarana dan prasarana
dinas/operasional yang berada di kecamatan.
- Anggaran yang direncanakan adalah sebesar Rp 13.000.000,-
dan dipakai untuk biaya operasional guna menunjang capaian
kinerja pada indikator ini sebesar Rp 12.950.000 atau sebesar
99,62%.
c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian
indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan/kelurahan dengan Kegiatan Pembinaan
perempuan di wilayah kecamatan/kelurahan dengan kegiatan yang
dilaksanakan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi TPP PKK se
Kecamatan Banyudono dan melakukan pembinaan administrasi
PKK ke desa.
3. Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke lomba tingkat
Kabupaten
a. Penyebab keberhasilan adalah :
Keberhasilan capaian kinerja ini adalah kegiatan yang dilakukan
dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam mengikuti
turnamen sepak bola antar Kecamatan se Kabupaten Boyolali.
16
![Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/22.jpg)
b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :
Anggaran yang disediakankan sebesar Rp. 16.804.000,- dapat
terealisasi sebesar Rp. 16.050.000,- atau sebesar (95,51%),
Sehinga ada efisiensi sebesar Rp. 754.000,- atau sebesar (4,49%)
c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan
kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan mengikuti
pertandingan sepakbola antar Kecamatan (Liga Kecamatan) se
Kabupaten Boyolali.
D. Sasaran 4 : Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3)
di wilayah Kecamatan
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator
berikut :
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4
Indikator kinerja Satuan Target
Renstra 2021
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Realisasi Tahun 2018
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
Capaian Tahun 2019
Kategori Penanggung
jawab
Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti
%
100
100
100
100
100
100
100
B
Seksi
Trantib
Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan
% 100 100 100 100 100 100 100 B Seksi Trantib
RATA-RATA 100 B
Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja
rata-rata 100 % (kategori baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran
3 sebagai berikut :
1. Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,
Keindahan) yang ditindaklanjuti.
17
![Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/23.jpg)
a. Penyebab keberhasilan adalah :
Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan rutin
patroli wilayah/kunjungan desa-desa se wilayah Kec. Banyudono
untuk melihat kesiapsiagaan Linmas yang ada di desa dalam
menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sehingga apabila ada
suatu kejadian cepat tanggap. Serta melakukan koordinasi baik
secara langsung maupun melalui rapat yang diselenggarakan di
Kecamatan.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT,
Desa dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana,
pos pengamanan, patroli wilayah.
- Memberikan arahan maupun informasi yang penting kepada
anggota Linmas dan warga masyarakat terhadap peristiwa-
peristiwa yang dapat mengganggu situasi kemanan dan
ketertiban sehingga masyarakat lebih waspada.
Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target kinerja. Dengan
menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.135.000,- dapat
terealisasi sebesar Rp. 3.135.000,- atau sebesar 100%.
c. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian
indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dengan kegiatan
Pengendalian Keamanan Lingkungan. Bentuk kegiatan yang
dilaksanakan adalah dengan melakukan patroli wilayah sebagai
bentuk pengendalian keamanan lingkungan.
2. Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan.
d. Penyebab keberhasilan adalah :
Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terlaksananya kegiatan
upara dalam rangka memperingati hari besar di tingkat Kecamatan.
e. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan antara lain :
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, UPT,
Desa dalam melaksanakan.
Anggaran yang digunakan untuk menunjang capaian indikator ini
sebesar Rp. 13.700.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.
13.700.000,- atau sebesar 100%.
18
![Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/24.jpg)
f. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian
indikator ini dapat tercapai 100 % yaitu Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Bentuk kegiatan
yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan upacara di tingkat
Kecamatan dalam rangka memperingati hari besar.
E. Sasaran 5 : Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator
berikut :
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5
Indikator kinerja Satuan Target
Renstra 2021
Realisasi Tahun 2016
Realisasi Tahun 2017
Realisasi Tahun 2018
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
Capaian Tahun 2019
Kategori Penanggung
jawab
Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya
% 100 - 100 100 100 100 100 B Seksi Ekbang/
SPM
Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja
100 % (kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik (100%).
Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran sebagai berikut :
1. Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian
dan bantuan lainnya
a. Analisis penyebab keberhasilan:
Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini adalah kerjasama
yang baik aparat di lingkungan Kecamatan Banyudono serta
anggaran yang cukup memadai.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Penggunaan sumber dana dari anggaran Rp. 231.850.000,-
terealisasi Rp. 228.883.000,- atau sebesar 98,72%.
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/
kegagalan
19
![Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/25.jpg)
Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian
indikator ini adalah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa dengan kegiatan Pemberian Stimulan
Pembangunan Desa dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per
sasaran :
Tabel 3.6 Capaian Kinerja per Sasaran
No. Sasaran Capaian
Kinerja 2017 (%)
Tingkat Keberhasilan
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa
yang baik
91,19 Baik
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap
masyarakat
100 Baik
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pembangunan
100 Baik
4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan
(K3) di wilayah Kecamatan
100 Baik
5. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya
100 Baik
Rata – Rata
98,2
Baik
3.3. REALISASI ANGGARAN
Alokasi anggaran Kecamatan Banyudono pada tahun 2019
keseluruhan sebesar Rp 2.004.678.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
1.951.464.218,- (97,35 %) atau masih ada efisiensi anggaran sebesar sebesar
Rp 12.031.545,- (2.65 %).
Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk
pencapaian target kinerja dari Kecamatan Banyudono pada tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
20
![Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/26.jpg)
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019
No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator
1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Undang-undang Desa
5.220.000 5.070.000 97.13 Kasi Pemerintahan
Pembinaan Administrasi Desa
10.000.000 8.672.500 86.73 Kasi Pemerintahan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan
Monitoring pengisian dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
8.720.000 7.105.000 81,48 Kasi Pemerintahan
2 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan
Pelayanan administrasi dan publik Kecamatan
2.500.000 2.459.000 98,36 Kasi Pelayanan
3 Meningkatnya peran
serta masyarakat dalam pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Musrenbang kec/desa/kelurahan
11.663.000 11.663.000 100 Kasi Perekonomian Pembangunan
Penyusunan Renstra dan Renja
1.695.000 1.555.000 91,74 Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi
RKPDes 6.815.00 4.835.000 70,95 Kasi Pemerintahan
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Pembinaan organisasi perempuan di wilayah Kecamatan
13.000.000 12.950.000 99,62 Kasi Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan
Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga
16.804.000 16.050.000 95,51 Kasi Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat
4 Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah Kecamatan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
3.135.000 3.135.000 100 Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya
13.700.000 13.700.000 100 Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
![Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/27.jpg)
No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator
bangsa
Pembinaan peningkatan iman dan taqwa di kalangan masyarakat
16.138.000 16.137.500 100 Kasi Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat
5 Meningkatnya
monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.850.000 1.850.00 100 Kasi SPM/Ekbang
Pemberian stimulan
pembangunan desa 230.000.000 227.033.000 98,71 Kasi Ekbang
22
![Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/28.jpg)
BAB IV
PENUTUP
4.1. Simpulan
Dari 5 sasaran dan 11 indikator kinerja yang dilaksanakan oleh
Kecamatan Banyudono pada tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Kecamatan Banyudono Tahun 2019, dapat disimpulkan
tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :
1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 0
2) Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 11 (sebelas) indikator
3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup) : 0
4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang) : 0
Secara keseluruhan capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar
98,02%. Alokasi anggaran Kecamatan Banyudono pada tahun 2019
seluruhnya sebesar Rp 2.004.678.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
1.951.464.218,- (97,35 %) dan masih ada sisa anggaran sebesar Rp
53.213.782,- (2,65%).
4.2. Saran.
Problematika pelaksanaan kinerja organisasi senantiasa
berkembang yang merupakan tantangan bagi Kecamatan Banyudono dalam
upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan
datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah, antara lain :
a. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas yang
diemban oleh Kecamatan Banyudono, perlu kiranya memperkuat peran
kelembagaan Kecamatan Banyudono melalui:
- Secara rutin setiap bulan mengadakan rapat koordinasi evaluasi
pelaksanaan tugas untuk seluruh pejabat/PPTK maupun staf Kecamatan
Banyudono.
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada, agar dalam melaksanakan tugas
dapat lebih efektif dan efisien;
- meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan
dan kinerja;
- Meningkatkan fungsi koordinasi dan meningkatkan komitmen dari seluruh
pelaksana kegiatan untuk meningkatkan kinerjanya.
- Meningkatkan fasilitasi, pendampingan maupun pembinaan administrasi
kepada desa-desa se-Kecamatan Banyudono.
23
![Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/29.jpg)
b. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian
target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih
cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan
kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada
termasuk langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun
anggaran.
c. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka
optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan
Kecamatan Banyudono akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor
dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
d. Meningkatkan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai
instansi terkait, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah
ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi baik
pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat maupun dunia usaha.
Boyolali, Januari 2020
24
![Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/30.jpg)
LAMPIRAN 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
![Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/31.jpg)
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
CAMAT
SEKRETARIAT
SEKSI PEMERINTAH
AN
DESA/KELURAHAN
SEKSI PELAYANAN
SEKSI SOSIAL PEMBERDAYAA
N MASYARAKAT
SEKSI EKBANG DAN PU
SEKSI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, DAN
PELAPORAN
![Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/32.jpg)
LAMPIRAN 2
RENSTRA TAHUN 2016-2021
![Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/33.jpg)
Tabel : 17
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Banyudono
Kabupaten Boyolali
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Mewujudkan
kemitraan pemerintah
dan masyarakat
untuk kenyamanan
dan kesejahteraan
sosial
Masyarakat Terwujudnya
masyarakat yang tertib,
aman, dan mendapat
perlindungan jaminan
kesejahteraan sosial.
01 05 02 Program
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Cakupan fasilitasi
pengembangan nilai-nilai wawasan
kebangsaan di setiap Kecamatan
04 01 9 05 Pembinaan
Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat
Cakupan fasilitasi
pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap
Kecamatan
1 keg 1 keg 3.000 1 keg 9.000 1 keg 10.000 1 keg 11.000 1 keg 12.000 5 keg 45.000 Kasi SPM
04 01 9 03 Peningkatan kesadaran
masyarakat akar akar nilai luhur budaya
bangsa
Terlaksananya peringatan Hari Besar
/ HUT
1 keg 1 keg 8.000 1 keg 9.000 1 keg 10.000 1 keg 11.000 1 keg 12.000 5 keg 50.000 Kasi Trantib
Mewujudkan kemitraan
pemerintah dan
masyarakat untuk
kenyamanan dan
kesejahteraan sosial
Masyarakat Terwujudnya masyarakat
yang tertib, aman, dan
mendapat perlindungan
jaminan kesejahteraan
sosial.
01 05 03 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Cakupan kegiatan pengendalian
keamanan lingkungan
01 05 03 05 Pengendalian keamanan lingkungan
Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan
12 bulan 12 bulan
9.000 12 bulan
20.000 12 bulan
21.500 12 bulan
22.000 12 bulan
23.000 12 bulan
95.500 Kasi Tramtib
Meningkatkan
kualitas
Kelompok
Masyarakt
Meningkatnya
kemampuan
02 07 01 Program
Peningkatan
Terlaksananya
fasilitasi
![Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/34.jpg)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
pembangunan
manusia mendukung
produktivitas dan daya
saing daerah
produktivitas
dan daya saing
masyarakat
Program
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
penyelenggaraan
kegiatan kepemudaan dan olahraga serta
Bantuan Sosial
02 07 01 04 Fasilitasi kegiatan
dana belanja hibah dan bantuan sosial
Terlaksananya fasilitasi
penyelenggaraan bantuan hibah,
bantuan sosial dan bantuan keuangan.
15 desa 15 ds 24.400 15 ds 10.000 15 ds 14.000 15 ds 16.000 15 ds 18.000 75 ds 82.400 Kasi SPM
02 07 01 05 Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
dan olahraga
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan
kegiatan kepemudaan dan olahraga.
2 keg 2 keg 5.350 2 keg 17.000 2 keg 18.000 2 keg 19.000 2 keg 20.000 10 keg 79.350 Kasi SPM
Meningkatkan kualitas
pembangunan manusia
mendukung produktivitas
dan daya saing daerah
Kelompok Masyarakt
Meningkatnya kemampuan
produktivitas dan daya
saing masyarakat
02 07 04 Program Peningkatan peran
perempuan di pedesaan/kelurahan
Terlaksananya kegiatan pembinaan
organisasi perempuan
02 07 04 03 Pembinaan organisasi
perempuan di wilayah kecamatan/Kelurahan
Meningkatnya
kemampuan pengurus PKK dan tertib
administrasi PKK di desa/kelurahan dan
kecamatan
15 Ds 15
Ds
3.000 15
Ds
13.000 15
Ds
14.000 15
Ds
15.000 15
Ds
16.000 75 ds 61.000 Kasi SPM
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan
publik yang berintegritas,
anti KKN, responsif dan
Aparat Pemerintah
dan Masyarakat
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang bebas KKN dan
akuntabel
04 01 01 Program Perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah dokumen Evaluasi, Dokumen
Renja dan Renstra PD dan Tersusunnya DSP usulan kegiatan
Kecamatan/kelurahan
04 01 01 15 Monitoring dan Evaluasi RKPDes
Jumlah dokumen tersusunnya laporan
evaluasi RKPDes/Kel
4 dok 4 dok 11.250 4 dok 11.250 4 dok 11.250 4 dok 12.000 4 dok 13.000 20 dok 58.750 Kasi Pemerintahan
![Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/35.jpg)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
akuntabe
04 01 01 16 Penyusunan Renstra
dan Renja PD
Tersusunnya Renja
Kecamatan Banyudono
1 dok 1 dok 13.500 1 dok 5.000 1 dok 5.000 1 dok 6.000 1 dok 7.000 5 dok 27.000 Kasubbag
Renlap
04 01 01 18 Musrenbang
Kecamatan/ Desa/ Kelurahan
Tersusunnya data-data
usulan pembangunan (DSP)
1 dok 1 dok 10.000 1 dok 10.000 1 dok 13.000 1 dok 14.000 1 dok 15.000 1 dok 62.000 Kasi
Pembangunan
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
berintegritas, anti KKN,
responsif dan akuntabe
Aparat Pemerintah
Terwujudnya pelayanan
publik yang responsif dan
akuntabel
05 02 02 Program Peningkatan
pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat
Kelurahan
05 02 02 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah/ Perangkat
Kelurahan
Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintahan/
kelurahan/ desa
NA 12 bln
6.000 12 bln
7.000 12 bln
8.000 12 bln
9.000 12 bln
10.000 60 bln 40.000 Kasi Pemerintahan
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
berintegritas, anti KKN,
responsif dan akuntabe
Aparat Pemerintah
Terwujudnya pelayanan
publik yang responsif dan
akuntabel
05 02 07 Program Penyelenggaraan
pelayanan Administrasi dan
publik Kecamatan
Terlaksanaya fungsi layanan di Kecamatan
05 02 07 01 Pelayanan
Administrasi dan publik Kecamatan/
Kelurahan
Terwujudnya
pelayanan administrasi dan publik kecamatan
NA 12
bulan
10.000 12
bulan
12.000 12
bulan
14.000 12
bulan
16.000 12
bulan
18.000 60
bulan
70.000 Kasi Umpeg
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan
publik yang berintegritas,
Aparat Pemerintah
Terwujudnya pelayanan
publik yang responsif dan akuntabel
05 02 08 Pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan Pemerintah daerah
Terlaksananya pembinaan dan
pengelolaan keuangan desa/kelurahan
05 02 08 01 Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa
Tersusunnya evaluasi rancangan perdes
tentang APBDes
NA 6 dok 6.000 6 dok 7.000 6 dok 8.000 6 dok 9.000 6 dok 10.000 6 dok 40.000 Kasi Pemerintahan
![Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/36.jpg)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
anti KKN,
responsif dan akuntabe
05 02 08 11 Pendampingan
Pengelolaan Keuangan Desa
Terisinya buku
administrasi keuangan desa/kelurahan
2 keg 2 keg 3.000 2 keg 4.000 2 keg 5.000 2 keg 6.000 2 keg 7.000 10 keg 25.000 Kasi
Pemerintahan
05 02 08 12 Pembinaan Administrasi Desa/
Kelurahan
Terisinya buku-buku administrasi desa/kel.
dengan tertib
15 desa 15 ds 5.000 15 ds 7.000 15 ds 10.000 15 ds 11.000 15 ds 12.000 15 ds 45.000 Kasi Pemerintahan
05 02 08 13 Pembinaan dan Pengawasan implementasi UU
Desa
Terwujudnya pembinaan dan pengawasan
implementasi Undang-Undang Desa
15 desa 15 ds 15.000 15 ds 15.000 15 ds 15.000 15 ds 15.000 15 ds 15.000 15 ds 75.000 Kasi Pemerintahan
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
berintegritas, anti KKN,
responsif dan akuntabe
Aparat Pemerintah
Terwujudnya pelayanan
publik yang responsif dan
akuntabel
05 02 09 Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/
Kelurahan
Terlaksananya pengisian perangkat
desa
05 02 09 05 Monitoring Pengisian dan Pemberhentian
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Terlaksananya monitoring pengisian
dan pemberhentian kepala desa dan
perangkatnya
15 Desa 15 ds 10.000 15 ds 10.000 15 ds 10.000 15 ds 10.000 15 ds 10.000 15 ds 50.000 desa
Kasi Pemerintahan
Mewujudkan
tata kelola pemerintahan
yang berintegritas,
anti KKN, responsif dan akuntabel
Aparat
Pemerintah dan
Lingkungan Kantor
Terwujudnya
pelayanan publik yang
responsif dan akuntabel
05 04 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya fungsi
layanan operasional Perangkat Daerah.
05 04 01 01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Terwujudnya tertib
administrasi surat menyurat
12 bulan 12
bulan
6.240 12
bulan
6.500 12
bulan
7.000 12
bulan
8.000 12
bulan
8.000 60
bulan
37.740 Kasubbag
Umpeg
05 04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik
Tercukupinya kebutuhan jasa
komunikasi, listrik, air
12 bulan 12 bulan
30.000 12 bulan
35.000 12 bulan
40.000 12 bulan
45.000 12 bulan
50.000 60 bulan
200.000 Kasubbag Umpeg
![Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/37.jpg)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
dan langganan koran
05 04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas roda
dua dan roda empat
12 bulan 12 bulan
13.500 12 bulan
15.000 12 bulan
17.500 12 bulan
20.000 12 bulan
24.000 60 bulan
90.000 Kasubbag Umpeg
05 04 01 08 Penyediaan jasa
perkatoran
Terwujudnya
lingkungan kantor yang bersih dan nyaman
12 bulan 12
bulan
25.200 12
bulan
42.000 12
bulan
60.000 12
bulan
60.000 12
bulan
60.000 60
bulan
247.200 Kasubbag
Umpeg
05 04 01 09 Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya
peralatan kantor
12 bulan 12
bulan
6.000 12
bulan
8.000 12
bulan
9.000 12
bulan
10.000 12
bulan
12.000 60
bulan
46.000 Kasubbag
Umpeg
05 04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis
Kantor
12 bulan 12 bulan
12.000 12 bulan
12.000 12 bulan
12.000 12 bulan
12.000 12 bulan
12.000 60 bulan
60.000 Kasubbag Umpeg
05 04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tercukupinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
12 bulan 12 bulan
6.000 12 bulan
7.000 12 bulan
8.000 12 bulan
9.000 12 bulan
10.000 60 bulan
40.000 Kasubbag Umpeg
05 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/telepon
Tercukupinya kebutuhan komponen
instalasi listrik/telepon
12 bulan 12 bulan
6.000 12 bulan
6.000 12 bulan
7.000 12 bulan
7.000 12 bulan
8.000 60 bulan
34.000 Kasubbag Umpeg
05 04 01 14 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
Tercukupinya
peralatan dan perlengkapan kantor
7 unit 7
unit
75.000 7
unit
75.000 7
unit
75.000 7
unit
75.000 7
unit
75.000 35
unit
375.000 Kasubbag
Umpeg
05 04 01 15 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Tercukupinya
kebutuhan peralatan rumah tangga
12 bulan 12
bln
6.000 12
bln
6.000 12
bln
6.000 12
bln
6.000 12
bln
6.000 75
bulan
30.000 Kasubbag
Umpeg
05 04 01 17 Penyediaan bahan logistik kantor
Tercukupinya kebutuhan Bahan
Bakar minyak (BBM) dan LPG
2.250 liter 2.500 liter
20.000 2.750 liter
22.000 2.875 liter
23.000 3.000 liter
24.000 3.125 liter
25.000 14.250 liter
114.000 Kasubbag Umpeg
05 04 01 18 Penyediaan makanan Tercukupinya 12 bulan 12 66.100 12 50.000 12 50.000 12 50.000 12 50.000 60 266.100 Kasubbag
![Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/38.jpg)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
dan minuman kebutuhan makan dan
minuman harian, rapat dan tamu
bulan bulan bulan bulan bulan bulan Umpeg
05 04 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya keikutsertaan rapat
koordinasi
12 bulan 12 bulan
38.920 12 bulan
40.000 12 bulan
45.000 12 bulan
46.000 12 bulan
47.000 60 bulan
216.920 Kasubbag Umpeg
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang
berintegritas, anti KKN,
responsif dan akuntabel
Aparat Pemerintah
dan Lingkungan
Kantor
Terwujudnya pelayanan
publik yang responsif dan
akuntabel
05 04 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya fungsi layanan operasional
Perangkat Daerah
05 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terciptanya kenyamanan kantor
12 bulan 12 bulan
100.000 12 bulan
100.000 12 bulan
100.000 12 bulan
100.000 12 bulan
100.000 60 bulan
500.000 Kasubbag Umpeg
05 04 02 12 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya gedung
kantor yang memadai
12 bulan 12
bulan
15.000 12
bulan
20.000 12
bulan
25.000 12
bulan
30.000 12
bulan
35.000 12
bulan
125.000 Kasubbag
Umpeg
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang
berintegritas, anti KKN,
responsif dan akuntabel
Aparat Pemerintah
dan Lingkungan
Kantor
Terwujudnya pelayanan
publik yang responsif dan
akuntabel
05 04 05 Program Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya fungsi layanan operasional
Perangkat Daerah
05 04 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen LKPJ LPPD,Perjanjian
kinerja, LKJiP yang tersusun
3 dok 3 dok 3.000 3dok 5.000 3 dok 5.000 3 dok 6.000 3 dok 7.500 15 dok 26.500 Kasubbag Renlap
05 04 05 04 penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan
akhir tahun yang disusun
1 dok 1 dok 3.000 1 dok 5.000 1 dok 5.000 2 dok 6.000 2 dok 7.500 7 dok 26.500 Kasubbag Keuangan
![Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/39.jpg)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir periode Renstra
SKPD
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
01 9 17 04 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Terlaksananya
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
15 desa 15 ds 5.000 15 ds 6.000 15 ds 7.000 15 ds 8.000 15 ds 9.000 75 ds 35.000 Kasi SPM
![Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/40.jpg)
LAMPIRAN 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
![Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/41.jpg)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
SKPD : KECAMATAN BANYUDONO TUGAS :
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
i. menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penanggungjawa
b 1. terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik
Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi
Formula perhitungan : (jumlah desa-kelurahan yang tertib administrasi/ jumlah desa-kelurahan) x 100% Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : hasil evaluasi tertib administrasi desa-kelurahan
Seksi Pemerintahan
Tingkat ketepatan pengisian Kades/Perangkat Desa
Formula perhitungan : (Jumlah yang dilantik tepat waktu/Jumlah formasi yang harus terisi) x 100% Tipe perhitungan :
Seksi Pemerintahan
![Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/42.jpg)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penanggungjawa
b Non kumulatif Sumber data : Berita acara Pemilihan Perangkat Desa/ Kepala Desa
Capaian pembayaran PBB Formula perhitungan : (Jumlah uang pembayaran PBB yang terbayar/Jumlah uang yang harus dibayar sesuai SPT PBB) x 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Rekap laporan dari Desa
Seksi Pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan
Formula perhitungan : Nilai survei IKM kecamatan Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : Hasil survei IKM
Seksi Pelayanan
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Formula perhitungan : Jumlah kehadiran masyarakat dalam musrenbang/ jumlah yang diundang) x 100% Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : daftar hadir musrenbang
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Tingkat peran serta perempuan dalam pembangunan
Formula perhitungan : (Jumlah kader PKK aktif/ jumlah kader PKK) x 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Buku Kader PKK
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan monitoring dan Formula perhitungan : Seksi
![Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/43.jpg)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penanggungjawa
b evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa
(Jumlah desa yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa yang di monitoring/ jumlah desa yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa) x 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : hasil monev
Pemberdayaan Masyarakat
4.
Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah kecamatan
Prosentase kejadian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti
Formula perhitungan : (jumlah laporan kejadian pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti/ jumlah kejadian pelanggaran K3) x 100% Tipe perhitungan : Komulatif Sumber data : laporan desa/kelurahan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5.
Meningkatnya kualitas prasarana dan pelayanan umum
Frekwensi monitoring dan evaluasi prasarana dan fasilitas pelayanan umum
Formula perhitungan : Jumlah monev dalam sebulan Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : Laporan hasil monev
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
![Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/44.jpg)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penanggungjawa
b 6.
Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi
Cakupan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi
Formula perhitungan : (Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi yang dilakukan/ monev yang seharusnya) x 100% Tipe perhitungan : non kumulatif Sumber data : Laporan hasil monev
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
![Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/45.jpg)
LAMPIRAN 4
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
![Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/46.jpg)
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
KECAMATAN BANYUDONO
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik
Prosentase desa yang tertib administrasi
100%
Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa
100%
Capaian pembayaran PBB 100%
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
Nilai SKM Kecamatan 80,60
Jumlah Rakor Muspika 12 kali
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan
1 dok
Cakupan PKK desa yang dibina
100%
Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) ke lomba tingkat Kabupaten
100%
4. Meningkatnya ketertiban, ketentraman, keindahan (K3) di wilayah Kecamatan
Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti
100%
Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan
100%
5. Meningkatnya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya
Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya
100%
6. Terpenuhinya Infrastruktur Penunjang
Cakupan pemeliharaan jalan di kecamatan sesuai target
100%
1. Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 326.543.000
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 1.223.500.000
3. Program peningkatan pengembagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp. 5.395.000
4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Rp. 3.135.000
![Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/47.jpg)
5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan/Kelurahan
Rp. 16.804.000
6. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Rp. 8.000.000
7. Program pengembangan wawasan kebangsaan Rp. 29.838.000
8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Rp. 231.850.000
9. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Rp. 8.720.000
10. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan/kelurahaan
Rp. 13.000.000
11. Program pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
Rp. 15.220.000
12. Program perencanaan pembangunan Daerah Rp. 20.173.000
13. Program penyelenggaraan pelayanan administrasi dan publik Kecamatan
Rp. 2.500.000
14. Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Kecamatan
Rp. 100.000.000
JUMLAH Rp. 2.004.678.000
‘
Banyudono, 2019
Menyetujui,
BUPATI BOYOLALI
Drs. SENO SAMODRO
CAMAT BANYUDONO
Drs. HARI HARYANTO Pembina Tingkat I
NIP. 19700201 199001 1 003
![Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/48.jpg)
LAMPIRAN 5
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
![Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALIorpegbag.boyolali.go.id/arsip/2020/03/LKjIP15.pdf · Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081409/60765579ddee95340a505a73/html5/thumbnails/49.jpg)
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
Nama SKPD : Kecamatan Banyudono
Tahun Anggaran : 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1 2 3 4 5 6
1. Terwujudnya Pelayanan publik yang responsive dan akuntabel
1.1 Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi
100% 100% 100%
1.2 Tingkat ketepatan pengisian Kepala Desa/Perangkat Desa
100% 100% 100%
1.3 Capaian pembayaran PBB 100% 73,57% 73,57%
1.4 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan
80,60 83,88 104%
1.5 Jumlah Rakor Muspika 12 kali 12 kali 100%
2. Terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesehatan sosial
2.1 Prosentase kejadian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
2.2 Cakupan kegiatan hari besar yang dilaksanakan
100% 100% 100%
3. Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat
3.1 Cakupan PKK desa yang dibina 100% 100% 100%
3.2 Cakupan pengiriman Tim Olah Raga (sepak bola) lomba Ke tingkat Kabupaten
100% 100% 100%
3.3 Cakupan monitoring dan evaluasi tentang pembangunan, perekonomian dan bantuan lainnya
100% 100% 100%
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel
4.1 Jumlah dokumen skala prioritas pembangunan
1 dokumen 1 dokumen 100%
5. Terpenuhinya infrastruktur penunjang
5.1 Cakupan pemeliharaan jalan di Kecamatan
100% 100% 100%
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 2.004.678.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 1.951.464.218,00
Banyudono, Januari 2020
CAMAT BANYUDONO
Drs. HARI HARYANTO Pembina Tingkat I
NIP. 19700201 199001 1 003