pemerintah kabupaten seruyan - seruyankab.go.id · pertanggungjawaban sesuai amanat peraturan...

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

TAHUN 2018

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN Tahun 2018


Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan

Hidayahnya sehingga Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten

Seruyan Tahun 2018 dapat terselesaikan penyusunannya.

Dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2014, Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara

garis besar yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) serta memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai beserta strategi yang akan ditempuh dalam melaksanakan

Penyelenggaraan Pemerintah untuk keberhasilan pencapaiannya dalam periode

2013 – 2018.

Kami menyadari pada Dokumen Perjanjian Kinerja ini masih terdapat

kekurangan, kesalahan serta kelemahan, oleh karena itu kami selalu membuka

diri untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan dimasa akan datang.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada

pihak-pihak dan seluruh jajaran Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Seruyan yang telah turut serta dalam penyusunan Perjanjian

Kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2018.

Semoga dokumen ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam

mendorong pelaksanaan akuntabilitas kinerja serta menjadi umpan balik bagi

pihak/Instansi yang berkepentingan.

Ir. LEORNAD S. AMPUNG, MM., MT

Pjs. BUPATI SERUYAN

Kuala Pembuang, Maret 2018



DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ..................................................................... I

DAFTAR ISI ................................................................................ II

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA .......................................... III

BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................... 3

BAB III PERJANJIAN KINERJA .................................................. 6

BAB IV PENUTUP ...................................................................... 9

LAMPIRAN .................................................................................. 10



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

:

Nama : Ir. LEORNAD S. AMPUNG, MM., MT

Jabatan : Pjs. BUPATI SERUYAN

Pada Tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.


Pjs. BUPATI SERUYAN Ir. LEORNAD S. AMPUNG, MM., MT



BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam dunia Birokrasi, Akuntabilitas

Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah

untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang

bersangkutan. Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan

wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu menunjukkan upaya

pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan

demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah perlu dilaksanakan

sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian

visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai

tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana

perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Seruyan selaku pengemban amanah masyarakat,

melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Perjanjian Kinerja

Pemeritah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 yang dibuat sesuai dengan

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dokumen tersebut memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja

dan target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018. Sesuai

ketentuan tersebut, Perjanjian Kinerja digunakan sebagai indikator

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah

memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah dalam membuat

perencanaan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan di daerah

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga memberikan kesempatan yang

luas kepada daerah untuk menggali, mengolah dan mengembangkan segenap

potensi sumber daya daerah yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Seruyan merupakan salah satu media

dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten terhadap capaian

Program/ Kegiatan serta sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun

2013-2018.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai dasar

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun

2016 nanti yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata carareviu atas

laporan kinerja instansi pemerintah serta Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP).

II.1 RENCANA STRATEGIS

RPJMD Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan

strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun. Perencanaan

strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator

kinerja serta program dan kegiatan mendatang.

Secara umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah

Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 merupakan salah satu

perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada

masyarakat yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

II.2 PERNYATAAN VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan

bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak

lain adalah suatu citra yang ingin diiwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang ada, maka

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan dijabarkan sebagai

berikut :

MENEMBUS KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS BARANG DAN JASA SERTA

ARUS INFORMASI, MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN ANTARA DAERAH

HILIR DAN DAERAH HULU, GUNA MENGANTAR MASYARAKAT SERUYAN MENJADI

SEJAHTERA DAN BERKEADIILAN



Pernyataan visi diatas secara implisit menunjukan bahwa

Pemerintah Kabupaten Seruyan berkeinginan menjadi pendorong utama

dalam mewujudkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang maju,

sejahtera, mandiri dan bermartabat. Disamping itu, filosofi hidup yang

dimiliki masyarakat Kabupaten Seruyan yaitu “GAWI HATANTIRING”

akan mempercepat proses pencapaian cita-cita yang diinginkan. Filosofi

hidup ini sendiri mempunyai makna yang menggambarkan keinginan

masyarakat Kabupaten Seruyan untuk hidup makmur dan sejahtera

dalam suasana kebersamaan, kesetaraan, keterbukaan, keharmonisan,

keserasian, keakraban, kejujuran dan kedamaian yang berlandaskan

pada akar budaya adat istiadat masyarakat Kabupaten Seruyan.

Alat yang dipergunakan dalam mendorong visi tersebut adalah

dengan melaksanakan pembangunan ekonomi tersebut melalui sektor

perkebunan yang merupakan pemberi kontribusi terbesar pada

Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Seruyan.Selain itu

sektor perkebunan telah terbukti sebagai salah satu kegiatan ekonomi

yang tahan terhadap hempasan krisis ekonomi. Lebih jauh lagi, sektor

perkebunan dapat berperan sebagai salah satu katup pengaman dalam

hal penyerapan tenaga kerja bagi Kabupaten Seruyan serta sangat

strategis mengingat sektor perkebunan merupakan sektor yang

memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian daerah, sehingga

diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam mengarahkan diri untuk menjadi pendorong utama dalam

mewujudkan masyarakatnya menjadi masyarakat maju, sejahtera,

mandiri dan bermartabat, modal pokok pembangunan daerah yang dapat

diandalkan adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang pemanfaatan/

pengelolaan secara profesional tersebut akan menuntut pengembangan

kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia untuk tujuan

tersebut, sehingga dalam mengembangkan potensi daerah menjadi

agribisnis dengan mengelola sumber daya yang tersedia dapat membiayai

pembangunan daerah itu sendiri secara berkelanjutan sekaligus

melestarikan kehidupan ekologis.

II.3 PERNYATAAN MISI

Untuk memenuhi visi tersebut, pemerintah daerah menjabarkan ke

dalam misi pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 yaitu :



1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, tidak KKN, efisien, kreatif,

inovatif dan profesional.

2. Mendorong iklim investasi yang sehat berbasis pada potensi daerah.

3. Menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

4. Menciptakan pendidikan formal dan non formal yang berkualitas dan

terakses serta merata.

5. Menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan

merata.

6. Membangun infrastruktur dan meningkatkan infrastruktur wilayah

yang merata hingga menjangkau permukiman warga di pedalaman.

7. Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber

daya alam, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan,

peternakan, pertambangan energy, sumber daya mineral dan

keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

8. Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan

perekonomian rakyat dengan memborong pengembangan simpul-

simpul ekonomi rakyat utamanya, industri kecil, industri rumah

tangga, perdagangan dan jasa koperasi.

9. Membangun sektor pariwisata dengan tetapmengedepankan kearifan

budaya lokal masyarakat seruyan.

10. Menjamin hak-hak masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

11. Menciptakan kerukunan dan kedamaian serta keharmonisan

kehidupan masyarakat seruyan.



BAB III PERJANJIAN KINERJA

Kabupaten : SERUYAN Tahun Anggaran : 2018 Visi : MENEBUS KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS

BARANG DAN JASA SERTA ARUS INFORMASI,

MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN ANTARA

DAERAH HILIR DAN DAERAH HULU, GUNA

MENGANTAR MASYARAKAT SERUYAN MENJADI

SEJAHTERA DAN BERKEADILAN.

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Target

1. Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah dan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Nilai SAKIP B

2. Opini BPK WTP

2. Meningkatnya Pelaksanaan RB 3. Indeks Reformasi Birokrasi B

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik

4. Indeks Kepuasan Masyarakat 78.50

4. Meningkatnya Nilai Investasi

Daerah

5. Nilai Investasi (PMDN/PMA) 80

5. Meningkatnya Ketentraman dan

Ketertiban Wilayah

6. Angka Pelanggaran K3 6,58 %

7. Kasus Pelanggaran Yang

Ditindaklanjuti

100 %

6. Meningkatnya Kerukunan dan

Keharmonisan Kehidupan

Masyarakat

8. Angka Konflik Sara 1 kasus

7. Meningkatnya mutu pendidikan 9. Angka Melek Huruf (AMH) 99 %

10. Angka Melanjutkan (AM) dari

SD/MI ke SMP/MTs

89,80 %

11. Angka Melanjutkan (AM) dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

75,65 %

12. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 8,00 %

8. Meningkatnya Peran Pemuda

Dalam Pembangunan

12. Jumlah Pemuda Berprestasi 80 %

9. Meningkatnya Peran Perempuan

Dalam Pembangunan

14. Indeks pembangunan gender (IPG) 88.42

15. Indeks Pemberdayaan Gender 84,70 %

10. Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat

16. Persentase Balita Gizi Buruk <3%

17. Angka Kematian Bayi 20

18. Angka Kematian Ibu 80



Total Anggaran : Rp. ,-

Tahun : 2018


Pjs. BUPATI SERUYAN

Ir. LEORNAD S. AMPUNG, MM., MT

19. Angka Kesakitan 40

11. Meningkatnya Ketahanan Pangan 20. Persentase Ketersediaan Pangan

Utama

52

12. Meningkatnya Pendapatan

Masyarakat

21. Angka Pengeluaran Perkapita -

22. Angka Kemiskinan 95 %

23. Angka Pengangguran 4.266 jiwa

13.

Meningkatnya Aksesbilitas

Masyarakat Terhadap Kebutuhan

Dasar

24. Jumlah Desa Yang Dialiri Air Bersih 11 desa

25. Jumlah RT Yang Dialiri Air Bersih 1,848 Rt

26. Jumlah Desa Yang Dialiri Listrik

100 desa

27. Jumlah RT Yang Dialiri Listrik -

14. Meningkatnya Konektivitas Antar

Wilayah

28. Jalan Perhubungan Dari Ibukota

Kecamatan ke Desa (minimal dilalui

roda 4)

500 Km

15. Meningkatnya Pertumbuhan

Ekonomi

29. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,55

16.

Meningkatnya Sektor Industry

Kecil, UMKM dan Koperasi

30. Persentase Kontribusi Sektor

Industry Kecil, UMKM dan Koperasi

Terhadap PDRB

31. Persentase Koperasi Aktif 3.15 %

32. Persentase UMKM Aktif

17. Meningkatnya Sektor Pertanian

dan Perikanan


Pertanian Terhadap PDRB

65,15 %


perikanan Terhadap PDRB 3,71 %

18. Meningkatnya Sektor Pariwisata 35. Persentase Kontribusi Sektor

Pariwisata

85 %

19. Meningkatnya Kualitas

Lingkungan

36. Indeks Mutu Air 50 %

pemerintah kabupaten seruyan - seruyankab.go.id · pertanggungjawaban sesuai amanat peraturan...

Documents