pemerintah kota manado filepemerintah kota manado laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd)...
TRANSCRIPT
Pemerintah Kota Manado
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Manado Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa atas berkat, penyertaan dan kasih sayangNya, sehingga Pemerintah
Kota Manado dapat merampungkan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun
2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada Pemerintah dan Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota
disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur.
Dengan tersusunnya LPPD Kota Manado Tahun 2018 yang menganut
prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pemerintah memiliki bahan
evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Manado,
sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.
Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada semua
pihak atas kerjasama yang telah ditunjukkan dalam mendukung
terselenggaranya proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Suplemen LPPD (Indikator Kinerja Kunci)
Tahun Anggaran 2018.
Bab I Pendahuluan
1
Bab 1
PENDAHULUAN
1. DASAR HUKUM
Sebagai sebuah wilayah otoritas pemerintahan, Kota Manado ditetapkan
sebagai Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara melalui beberapa tahapan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Gemeente Manado dijadikan daerah bagian Kota Manado dari Minahasa sesuai
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tanggal 3 Mei 1951 Nomor 223.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1953 Jo. Nomor 15 tahun 1954,
Daerah Bagian Kota Manado dirubah statusnya menjadi Daerah Kota Manado.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1953 Jo. Nomor 56 tahun 1954,
Daerah Kota Manado menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah
tangganya sendiri.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Daerah Kota Manado ditetapkan
menjadi Kotapraja Manado dan pada tanggal 17 Oktober 1958 disebut sebagai
Kotapraja Manado.
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Kotapraja Manado ditetapkan sebagai
Daerah Tingkat II Manado.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Sebutan Kotapraja Manado
disempurnakan menjadi Kotamadya Manado dan dipimpin oleh Walikota
Kepala Daerah Tingkat II.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Kotamadya Manado disempurnakan
lagi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Manado.
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II
Manado diganti menjadi Kota Manado dan dipimpin oleh Walikota dan Wakil
Walikota Manado sebagai satu paket pilihan.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana
Walikota dan Wakil Walikota dipilih langsung oleh rakyat.
Dengan keputusan DPR-GR Kotamadya Manado No. 17/DPRD-GR/68
tanggal 12 September 1968, hari lahir Kota Manado ditetapkan tangal 14 Juli
1623.
Bab I Pendahuluan
2
2. GAMBARAN UMUM DAERAH
Kota Manado terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dan merupakan kota
terbesar di belahan Sulawesi Utara sekaligus sebagai ibukota Provinsi Sulawesi
Utara.
Secara administratif Kota Manado terbagi kedalam 11 wilayah kecamatan
dan 87 kelurahan.
Tabel. 1 Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan
No Kecamatan Jumlah Kelurahan
1 Malalayang 9 Kelurahan
2 Sario 7 Kelurahan
3 Wanea 9 Kelurahan
4 Wenang 12 Kelurahan
5 Tikala 5 Kelurahan
6 Paal Dua 7 Kelurahan
7 Mapanget 10 Kelurahan
8 Singkil 9 Kelurahan
9 Tuminting 10 Kelurahan
10 Bunaken 5 Kelurahan
11 Bunaken Kepulauan 4 Kelurahan
11 KECAMATAN 87 KELURAHAN
Sumber : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012
3. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH
a. Batas Administrasi Daerah
Secara astronomis Kota Manado terletak diantara 1° 30’ –1(B1)° 40’ LU dan
124°40’ – 126 (B2)° 50’ BT, dengan batas administratif adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Kecamatan Wori (Kabupaten Minahasa Utara) dan Teluk
Manado
b. Sebelah Timur : Kecamatan Dimembe (Kabupaten Minahasa Utara) dan
Kecamatan Tombulu (Kabupaten Minahasa)
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pineleng (Kabupaten Minahasa)
d. Sebelah Barat : Laut Sulawesi/Teluk Manado
Bab I Pendahuluan
3
Gambar. 1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Manado
Sumber : Bapelitbangda Kota Manado 2017
b. Luas Wilayah
Luas Kota Manado adalah 157,26 Km², bertambah kurang lebih 84 hektar
dengan adanya reklamasi pantai. Kota Manado mempunyai 3 wilayah pulau, yaitu
pulau Manado Tua, pulau Bunaken dan pulau Siladen dengan garis pantai
sepanjang 57.092 km, terdiri dari 25.002 km garis pantai di wilayah daratan dan
32.090 km garis pantai di pulau Bunaken, pulau Bunaken dan pulau Siladen.
Tabel. 2 Luas Kota Manado Menurut Kecamatan
No Kecamatan Luas (km²) %
1 Malalayang 17,12 10,9
2 Sario 1,75 1,1
3 Wanea 7,85 5,0
4 Wenang 3,64 2,3
5 Tikala 7,10 4,5
6 Paal Dua 8,02 5,1
7 Mapanget 49,75 31,6
8 Singkil 4,68 3,0
9 Tuminting 4,31 2,7
10 Bunaken 36,19 23,0
11 Bunaken Kepulauan 16,85 10,7
MANADO 157,26 100
Sumber : Kota Manado Dalam Angka 2017
Bab I Pendahuluan
4
c. Topografi
Kota Manado memiliki topografi tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih
dari 40%. Kemiringan lereng 0-8% (dataran landai) mempunyai luas 6.315,31 ha
atau 40,16% dari total luas wilayah, kondisi topografi berombak (kemiringan 8-
15%) luasnya 5.967,69 ha atau 37,95%, kondisi topografi berombak berbukit
(kemiringan 15-40%) luasnya 1.554 ha atau 9,88%, dan kondisi topografi
bergunung (kemiringan > 40%) luasnya 1.889 ha atau 12,01%. Kondisi topografi
dan geomorfologi Kota Manado merupakan bagian dari gugusan pegunungan,
perbukitan, lembah dan sungai yang berada ditanah Minahasa.
Tabel 3. Topografi Kota Manado
No Keadaan Tanah Kemiringan Luas
Ha %
(1) (2) (3) (4)
1 Dataran Landai 0 – 8 % 6.315,31 40,16
2 Berombak 8 – 15 % 5.967,69 37,95
3 Berombak Berbukit 15 – 40 % 1.554 9,88
4 Bergunung > 40 % 1.889 12,01
JUMLAH 15.726,00 100
Sumber : Kota Manado Dalam Angka 2017
Gambar 2. Peta Topografi Kota Manado
Sumber : RPJMD Kota Manado 2016-2021
Terdapat dua gunung di Kota Manado. Keduanya terletak di Kecamatan
Bunaken dan Kecamatan Bunaken Kepulauan. Gunung tertinggi bernama
Gunung Manado Tua dengan ketinggian sekitar 655 meter, dan Gunung Tumpa
dengan ketinggian sekitar 610 meter.
Bab I Pendahuluan
5
d. Klimatologi
Kondisi Klimatologi Kota Manado termasuk wilayah dengan tipe hujan
golongan sangat basah. Curah hujan rata-rata tahunan 3.187 mm, sedangkan
temperatur udara rata-rata tahunan 25 ºC – 27 ºC. Musim kemarau biasanya
terjadi pada bulan Juli hingga September, sedangkan musim hujan pada bulan
Oktober hingga Juni. Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh
tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari
pantai. Suhu udara maksimum terdapat pada bulan Juni dan September,
sedangkan suhu udara minimum terdapat pada bulan September. Kota Manado
mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 76 -
88 persen.
e. Penggunaan Lahan
Secara umum Penggunaan lahan di Kota Manado masih didominasi lahan
perkebunan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 4 Penggunaan Lahan di Kota Manado
Jenis penggunaan tanah Jumlah (Ha) %
Pemukiman 2.236,35 16,02
Pekuburan 54,50 0,39
Lapangan olah-raga 97,85 0,70
Jasa 391,05 2,80
Usaha 219,10 1,57
Industri 4,35 0,03
Tkp 20,00 0,14
Perkebunan 9.531,77 68,28
Kebun, tegalan, lading 510,25 3,65
Hutan jenis bakau 114,00 0,82
Hutan 234,00 1,67
Jalan 312,35 2,24
Sungai 90,70 0,65
Alang-alang 84,05 0,60
Kolam ikan 36,25 0,26
Sawah/tambak 23,60 0,17
Lain-lain 4.854,43 25,80
Jumlah 18.712,60 ha 100
Sumber : RPJMD 2016 - 2021
Bangunan rumah di Kota Manado berjumlah 83.791 bangunan, Kecamatan
Wanea memiliki jumlah terbanyak dengan jumlah 11.534 bangunan, dan yang
paling sedikit terdapat pada Kecamatan Sario yaitu 3.963 bangunan. Tabel 5
memuat jumlah bangunan rumah tempat tinggal menurut kecamatan di Kota
Manado Tahun 2018.
Bab I Pendahuluan
6
Tabel.5 Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan Di Kota Manado 2018
No Kecamatan Jumlah Bangunan
Rumah
1. Malalayang 9.008
2. Sario 3.963
3. Wanea 11.534
4. Wenang 5.350
5. Tikala 11.147
6. Paal Dua 7.235
7. Mapanget 11.194
8. Singkil 10.108
9. Tuminting 7.816
10. Bunaken 4.720
11. Bunaken Kepulauan 1.716
Total Rumah 83.791 Sumber : Kecamatan se Kota Manado 2018
f. Gambaran Umum Demografis
Berdasarkan data, jumlah penduduk Kota Manado per 31 Desember 2018
berjumlah 527.007 jiwa, terdiri atas penduduk laki – laki berjumlah 260.742 jiwa
dan penduduk perempuan 266.265 jiwa. meningkat 2,1 % dari jumlah yang
tercatat pada tahun 2017 yang berjumlah 516.154 jiwa (Kota Manado dalam
Angka 2017). Kecamatan Malalayang memiliki jumlah penduduk paling banyak,
sedangkan penduduk paling sedikit berada di kecamatan Bunaken Kepulauan.
Tabel 6 menggambarkan secara lengkap tentang Jumlah Penduduk Menurut
Kecamatan di Kota Manado.
Tabel.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Manado Tahun 2018
No Kecamatan Jumlah Jiwa
Persentase Perempuan Laki-Laki
1 Bunaken 13.969 13.255 27.224
2 Tuminting 31.200 30.530 61.730
3 Singkil 30.554 30.101 60.655
4 Wenang 19.827 19.659 39.486
5 Tikala 18.025 17.491 35.516
6 Sario 13.830 13.672 27.502
7 Wanea 36.889 36.327 73.216
8 Mapanget 33.303 32.554 65.857
9 Malalayang 37.920 37.172 75.092
10 Bunaken Kepulauan 3.963 3.813 7.776
11 Paal Dua 26.785 26.168 52.953
Jumlah 266.265 260.742 527.007
Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Manado 2018
Bab I Pendahuluan
7
Adapun perkembangan struktur umur penduduk Kota Manado tahun 2018
terlihat pada tabel 7, kelompok umur 25 s.d 29 tahun yang paling banyak dengan
jumlah 44.932 jiwa, diikuti kelompok umur 35 s.d 39 tahun yaitu 44.101 jiwa.
Digambarkan secara lengkap dalam Tabel 7 tentang Struktur Penduduk Kota
Manado menurut umur dan jenis kelamin Tahun 2018.
Tabel. 7 Struktur Penduduk Kota Manado
Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018
Struktur Usia Laki-laki Perempuan Jumlah
0-4 14.598 13.320 27.918
5-9 18.193 17.043 35.236
10-14 20.924 19.734 40.658
15-19 22.347 20.828 43.175
20-24 22.343 21.396 43.739
25-29 22.889 22.043 44.932
30-34 21.963 20.963 42.926
35-39 22.750 21.351 44.101
40-44 20.759 20.218 40.977
45-49 19.698 19.239 38.937
50-54 16.706 16.996 33.702
55-59 13.703 13.844 27.547
60-64 11.433 11.745 23.178
65-69 7.780 8.217 15.997
70-74 4.199 4.868 9.067
75+ 5.980 8.937 14.917
Total 266.265 260.742 527.007
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018
Jumlah Kepala Keluarga yang paling tinggi ada pada Kecamatan Malalayang
dengan jumlah 23.575 KK, terendah ada di Kecamatan Bunaken Kepulauan
dengan 8.037 KK. Data selengkapnya bisa dilihat pada tabel 8.
Tabel 8
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Manado Tahun 2018
No Kecamatan Jumlah Kepala Keluarga
1. MALALAYANG 23.575
2. SARIO 9.252
3. WANEA 23.088
4. WENANG 13.336
5. TIKALA 11.059
6. MAPANGET 20.164
7. SINGKIL 18.426
8. TUMINTING 19.627
9. BUNAKEN 8.037
10. BUNAKEN KEPULAUAN 2.425
11 PAAL DUA 16.375
Total 165.364
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018
Bab I Pendahuluan
8
Jumlah orang yang bekerja mengalami peningkatan di tahun 2018 di Kota
Manado dibanding tahun sebelumnya, sehingga tingkat pengangguran menjadi
9,35. Statistik Ketenagakerjaan Kota Manado Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 9 Statistik Ketenagakerjaan Kota Manado Tahun
2017-2018
Tahun Jumlah Angkatan
Kerja (orang)
Jumlah Bekerja
(orang)
Jumlah
Pengangguran
Tingkat
Pengangguran
(persen)
2017 194.713 176.510 18.203 9,35
2018 195.612 175.307 20.306 10.38
Sumber : Dinas Tenaga Kerja 2018
Berdasarkan perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Manado
tahun 2017 untuk SD/MI/PAKET A pada 11 (sebelas) UPTD kecamatan di Kota
Manado, dilihat dari rasio jumlah murid usia sekolah dengan jumlah penduduk
usia sekolah, jumlah murid usia sekolah lebih besar dari jumlah penduduk usia
sekolah. Hal ini disebabkan populasi murid yang bersekolah di tingkat SD
mencakup murid usia sekolah SD yang berdomisili di luar wilayah Kota Manado,
atau bisa saja karena ada murid usia sekolah SD yang diperbolehkan mengulang.
Untuk tingkat SMP, rasio jumlah murid usia sekolah lebih besar dari jumlah
penduduk usia sekolah, mengindikasikan banyak anak usia sekolah yang
bersekolah pada tingkat pendidikan SMP didaerah tersebut.
Tabel 10 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Manado Tahun 2018
SD/MI/PAKET A SMP/MTs/PAKET B
Jumlah murid Usia 7 – 12 thn
Jumlah penduduk usia
7-12 thn
APM
(%)
Jumlah murid usia 13-15 thn
Jumlah penduduk usia
13-15 thn
APM
(%)
41.375 42.658 96.99 23.166 24.268 95.46
Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Manado 2018
Selanjutnya apabila dilihat dari jumlah murid usia per jenjang pendidikan di
banding jumlah penduduk usia sekolah per jenjang pendidikan dapat dikatakan
bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di kota Manado terdapat peningkatan
disemua jenjang pendidikan, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 14.
Bab I Pendahuluan
9
Tabel 11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kota Manado Tahun 2017/2018
Indikator Kinerja
Angka Partisipasi Sekolah
SD
Angka Partisipasi Sekolah
SMP
2017 2018 2017 2018
Jumlah Penduduk usia
sekolah yang masih
bersekolah
42.206 42.561 22.973 24.143
Jumlah Penduduk Usia
Sekolah
41.990 42.658 22.962 24.268
Target (%) 84,51 84,51 66,07 66,07
Realisasi (%) 99,91 99,77 99,95 99,48
Sumber :Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Manado 2018
4. KONDISI EKONOMI
a. Potensi Unggulan Daerah
Posisi geografis Kota Manado yang strategis di kawasan Asia Pasifik
memberikan keunggulan yang menjadikan Kota Manado sebagai salah satu Kota
Prioritas dalam pengembangan pariwisata nasional. Kota Manado diarahkan
untuk memantapkan fungsi dan perannya sebagai service city atau pusat jasa dan
perdagangan dengan pariwisata sebagai prime movernya yang ditunjang dengan
potensi keunggulan daerah sebagai berikut:
1). Segi Aksesibilitas
Peningkatan infrastruktur yang bertujuan untuk kemudahan akses baik
darat, laut dan udara memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang
pengembangan perekonomian dan pariwisata di suatu daerah. Selain peningkatan
fasilitas yang ada, kebijakan bebas visa yang diberlakukan bagi 169 negara di
Bandara Sam Ratulangi Kota Manado dan percepatan Pembangunan di Indonesia
Timur menjadi daya tarik pendorong lonjakan wisatawan yang berkunjung di
daerah ini. Sejak tahun 2016 telah dibuka direct flight ke China dengan Catchment
Area untuk penerbangan mancanegara dari dan keluar Bandara Sam Ratulangi.
Bertambah sekitar 12 rute penerbangan antara lain Singapura, Hongkong, dan
beberapa kota di Cina seperti Changsa, Shenzen, Wuhan, Guangzhou, Chengdu,
Chongqing, Xioshan, Kunming, Fuzhou dan Shanghai.
2). Peningkatan Amenitas tempat-tempat wisata
Dengan potensi jaringan 23 hotel berbintang dan + 200 hotel lainnya
ditunjang dengan upaya-upaya peningkatan sarana pendukung/fasilitas yang
dibangun di segala bidang untuk kenyamanan wisatawan, seperti peningkatan
fasilitas umum seperti toilet, lahan parkir, tempat sampah, ketersediaan sarana
pendukung lainnya layaknya dukungan jaringan internet 4G, juga masuknya
jaringan transportasi online dilakukan untuk meningkatkan minat kunjungan
Bab I Pendahuluan
10
wisatawan ke Kota Manado. Hal ini ditunjang dengan adanya Kebijakan KEK
Pariwisata di Sulawesi Utara, sehingga Kota Manado juga turut menikmati
manfaat pesatnya perkembangan infrastruktur pendukung yang diperlukan
sebagai penunjang berkembangnya Kota Manado sebagai kota destinasi wisata
unggulan.
3). Pengembangan Sektor Pariwisata/ Atraksi Unggulan
Potensi wisata unggulan yang
dibagi dalam tiga jenis, wisata alam,
selain mengandalkan pengembangan
pariwisata terpadu Taman Laut Bunaken,
sedang dilakukan pengembangan
kawasan wisata unggulan lainnya yang
disebut dengan Three Top yakni Manado
Tua, Pulau Bunaken dan Kawasan
Wisata Alam Gunung Tumpa yang kerap
dijadikan lokasi pelaksanaan even
paragliding bertaraf nasional dan
internasional.
Juga terdapat pulau Siladen yang oleh
Dive Magazine Inggris dinobatkan sebagai
Best Dive Center 2017 kemudian wisata
budaya dengan 66 objek situs/ cagar budaya
seperti Goa Jepang, Parigi Tujuh, Cagar
Budaya Minahasa Raad serta Batu Kuangan
dan yang terakhir wisata buatan yaitu
beroperasinya kawasan reklamasi dengan
dibangunnya beberapa mall, ruko, hotel,
restoran, menjadikan kawasan tersebut
kawasan ideal untuk kegiatan wisata belanja,
wisata bisnis, serta wisata kuliner.
Bab I Pendahuluan
11
Hal ini ditunjang juga dengan iven kalender pariwisata di Tahun 2018 yang
dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manado, antara lain
beberapa festival keagamaan (festival ogoh-ogoh, festival paskah, festival
Ramadhan) dengan puncaknya pada pagelaran Manado Fiesta yang dilaksanakan
pada akhir bulan Agustus sampai september.
b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
Baik buruknya perekonomian suatu kota atau daerah secara umum dapat
dilihat dari lima (5) indikator utama yaitu; 1) Pertumbuhan ekonomi, 2) PDRB per
kapita, 3) Tingkat inflasi, 4) Angka kemiskinan, dan 5) Tingkat pengangguran
daerah. Lebih lanjut lagi semua indikator tersebut akan dibandingkan dengan
pencapaian dari provinsi dimana kota tersebut berada, yang kemudian pada
akhirnya akan diperbandingkan dengan capaian atau target nasional suatu
Negara.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado Tahun 2017 mengalami
peningkatan, ditunjukkan dari nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku
tahun 2017 sebesar 31,13 triliun rupiah, dibandingkan tahun 2016 yang masih
sebesar 28,35 triliun rupiah.
Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2017
sebesar 22,62 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 21,19
triliun rupiah.
Kenaikan pertumbuhan PDRB disebabkan oleh perekonomian kota Manado
yang terakselerasi melalui pergerakan kegiatan konsumsi dan investasi yang
terjadi. Disamping itu dengan seringnya even-even skala daerah, nasional maupun
internasional yang dilaksanakan di Kota Manado serta banyaknya peluang bisnis
yang tersedia, mengakibatkan semakin meningkatnya aktifitas kunjungan wisata
yang mendorong dan memberi pengaruh pada perkembangan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, dimana hal ini ditunjang juga oleh kondisi dan
stabilitas keamanan daerah yang terjaga.
Tabel 15 menggambarkan secara lengkap Produk Domestik Regional Bruto
Bab I Pendahuluan
12
(PDRB) Kota Manado 3 (tiga) tahun terakhir.
Tabel 12
Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado Tahun 2015 – 2017 (milyar rupiah)
No Sektor
Harga Berlaku Harga Konstan
2015 2016 2017 2015 2016 2017
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 532,4 558,6 590.13 380,95 387.049 393.688
2 Pertambangan dan Penggalian 21,3 22,69 23.228 17,12 17.596 18.150
3 Industri Pengolahan 882,4 916,35 1.033.603 767,54 773.538 838.158
4 Pengadaan Listrik dan Gas 15,89 18,39 21.976 16,88 19.924 20.998
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
24,23 25,80 26.756 19,84 20.454 20.606
6 Konstruksi 2.609,2 2.704,3 2.975.480 2.403,7 2.479.378 2.652.755
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
4.563,6 4.906,6 5.425.921 3.676,2 3.852.103 4.090.590
8 Transportasi dan Perdagangan 4.782,7 5.636,6 6.154.254 2.794 3.099.802 3.296.201
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.410,6 1.643,4 1.810.590 1.130,4 1.275.472 1.381.870
10 Informasi dan Komunikasi 2.461,8 2.725,4 3.065.795 2.337,6 2.536.824 2.738.289
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1.941,7 2.336,1 2.601.201 1.505 1.749.862 1.869.580
12 Real Estate 636,18 678,77 743.201 528,4 553.604 598.856
13 Jasa Perusahaan 56,88 64,13 74.966 42,28 45.300 49.394
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
2.823,8 3.039,1 3.251.764 1.933,3 2.010.620 2.123514
15 Jasa Pendidikan 912,5 987,1 1.042.555 611,61 642.173 671.303
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.093,9 1.207,5 1.310.043 947,60 1.016.989 1.088.328
17 Jasa lainnya 787,4 883,3 981.870 660,45 714.030 772.448
TOTAL 25.557 28.354,6 31.133.345 21.193,8 21.194.727 22.624.737
Sumber : Kota Manado Dalam Angka, 2018
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
13
Bab 2
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado tahun 2005-2025,
RPJMD Kota Manado tahun 2016-2021 berada dalam sasaran pokok periode ke-3
RPJPD Kota Manado atau periode RPJMD tahun 2015-2020 bila periodisasi
berjalan normal.
Untuk itu penyusunan visi dan misi RPJMD 2016-2021 harus memiliki
keterkaitan dan sinkron dengan Visi RPJPD yaitu “Manado Pariwisata Dunia”.
1. VISI DAN MISI
Visi adalah suatu kemampuan memandang kedepan. Dalam
kepemerintahan, visi berarti suatu kemampuan penyelenggara pemerintahan
melihat segala kebutuhan ataupun tuntutan masa depan daerah yang
dipimpinnya. Visi yang dicanangkan adalah merupakan cita-cita, aspirasi, sumber
motivasi dan inspirasi, arah dan road map bagi seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) yang menyatukan gerak langkah menuju suatu daerah yang lebih
baik dan maju.
Dengan bertitik tolak dari Visi RPJPD kota Manado dan gambaran profil
dan isu-isu strategis di Kota Manado saat ini, serta memperhitungkan pula
kondisi masa datang, maka Visi Kota Manado untuk periode kepemimpinan 2016-
2021 adalah,
”Manado Kota Cerdas 2021”
atau dalam bahasa Inggris sebagai,
“The Smart City of Manado in 2021”.
Ada beberapa hal yang akan digaris bawahi berkaitan dengan program-
program perwujudan visi smart city kota Manado ini, yaitu:
1. Sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam
mengelola masyarakat perkotaan.
2. Mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
14
efektif dan efisien
3. Smart city diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi
secara tepat kepada masyarakat, mampu mengantisipasi kejadian yang tak
terduga dan merespons serta menindaklanjuti semua laporan akurat
masyarakat secara cepat dan tepat.
Ada 8 (delapan) aspek sistem utama melalui program Smart City Pemerintah
Kota Manado yang akan diselenggarakan, yaitu smart governance, smart
infrastructure, smart technology, smart mobility, smart healthcare, smart energy,
smart building, dan smart citizen, yang kesemuanya bertujuan untuk
menyukseskan 3 (tiga) dimensi utama pembangunan kota Manado dalam 5 (lima)
tahun kedepan, yaitu dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing) dan
lingkungan (kenyamanan).
Program Smart City sebagai infrastruktur dan sistem pengendali, akan
mengawal pencapaian Visi melalui pelaksanaan 6 (enam) Misi yang tersimpul ke
dalam 6 (enam) kata-kata kunci sebagai singkatan CERDAS yaitu C (Cendekia); E
(Ekowisata); R (Religius); D (Daya Saing); A (Aman nyaman); dan S (Sehat
sejahtera), yang secara rinci dijelaskan di bawah ini.
MISI 1 : Membangun Manado kota “Cendekia” dengan Sumber Daya
Manusia yang Cerdas dan Tangguh melalui Peningkatan Kualitas
Pendidikan dan Minat Baca Masyarakat.
MISI 2: Membangun Manado sebagai Destinasi “Ekowisata” berbasis
Konservasi Lingkungan Laut dan Kepulauan.
MISI 3: Membangun Masyarakat Kota yang Semakin “Religius” dan
Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral, Sosial, dan Toleransi.
MISI 4: Membangun Kota yang memiliki “Daya Saing” dengan Berorientasi
pada Peningkatan Daya Tarik Investasi serta Kualitas Pelayanan Publik
Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
MISI 5: Mewujudkan Manado yang “Aman dan Nyaman” melalui Peningkatan
Kualitas Sistem Keamanan dan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Tertib Ruang.
MISI 6: Mewujudkan Manado Kota yang Sehat melalui Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan untuk Menciptakan Kondisi Masyarakat yang
Lebih “Sehat Sejahtera” dengan Lingkungan Kota yang Bersih dan
Asri.
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
15
2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan
sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang
komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik
tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program
yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan
dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas
birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu
rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-
management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian
arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat
bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi
stakeholder pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah pedoman untuk
mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai
tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah
kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan
pengaturan pelaksanaannya.
a. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Manado 2016-2021
secara efektif dan efisien, maka Pemerintah Kota Manado menerapkan berbagai
strategi menurut Misi, berdasarkan pendekatan urusan atau bidang sebagai
berikut:
Misi Pertama : Membangun Manado kota “Cendekia” dengan Sumber Daya
Manusia yang Cerdas dan Tangguh melalui Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Minat Baca Masyarakat.
1) Urusan Pendidikan, dengan beberapa strategi antara lain: penyediaan bus
sekolah khususnya untuk melayani masyarakat yang berdomisili di wilayah
pinggiran kota dan jauh dari sekolah, pembangunan unit sekolah baru
khususnya di wilayah-wilayah pinggiran Kota Manado serta pembangunan
ruang-ruang kelas baru; pembangunan laboratorium komputer, laboratorium
bahasa dan laboratorium IPA di seluruh SMP Negeri di kota Manado secara
bertahap; pemberian bantuan studi atau beasiswa bagi peserta didik dan
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
16
masyarakat kurang mampu untuk jenjang pendidikan dasar dan perguruan
tinggi (S3/S2/S1); dan pelaksanaan pemetaan distribusi dan analisis tenaga
pengajar berdasarkan mata pelajaran.
2) Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan dan Urusan Komunikasi dan
Informatika, dengan beberapa strategi antara lain : pembangunan
perpustakaan yang nyaman dan sesuai standar di seluruh sekolah negeri
dan/atau swasta (SD dan SMP); penyediaan armada mobile library yang cukup
dan memadai untuk melayani kebutuhan baca di kecamatan; pembangunan
jaringan book catalog berbasis teknologi informasi di semua
perpustakaansekolah; penyediaan akses perpustakaan online berbasis web
dan aplikasi smartphone dan gadget; pembangunan diorama sejarah dan
kearsipan Kota Manado yang atraktif; dan penyediaan akses WIFI di semua
lokasi baca baik di Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun di Ruang Terbuka
Non Hijau (RTNH).
3) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dan Urusan Kebudayaan, dengan
beberapa strategi antara lain : pembangunan sarana dan prasarana seni
budaya dan olahraga; pembangunan pusat pengembangan kreatifitas IPTEK
bagi generasi muda; penyelenggaraan iven-iven di bidang olahraga, seni
budaya dan IPTEK; penyelenggaraan iven-iven di bidang olahraga, seni budaya
dan IPTEK; pelaksanaan pertukaran pemuda dalam dan luar negeri;
pemberian bantuan pengadaan sarana olahraga dan seni budaya; dan
pengadaan kompetisi tahunan olahraga dan seni budaya antar lingkungan.
Misi Kedua : Membangun Manado sebagai Destinasi “Ekowisata” berbasis
Konservasi Lingkungan Laut dan Kepulauan.
1) Urusan Pariwisata, dengan beberapa strategi antara lain: penyusunan Perda
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA); pengadaan kiosk
pariwisata di bandara, pelabuhan dan tempat umum lainnya; pembangunan
situs web yang berisi informasi kepariwisataan yang lengkap; pembangunan
sarana prasarana desa wisata; pelaksanaan fasilitasi usaha kerajinan,
souvenir, kuliner dan usaha ekonomi kreatif lokal lainnya; peningkatan
kualitas dan kuantitas pelaksanaan pelatihan bagi para pelaku industri
pariwisata; Pembangunan menara tagline dan branding kota;
Pembangunan/revitalisasi landmark-landmark di Kota Manado; Pembangunan
fasilitas-fasilitas untuk mendukung Manado waterfront city; Pembangunan
monumen, gapura, icon dan sejenisnya yang atraktif dan artistik; dan strategi
Peningkatan hubungan kerjasama sister city.
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
17
2) pelaksanaan fasilitasi proses sertifikasi pelaku usaha pariwisata; pembangunan
pusat wisata kuliner sungai Tondano (bilamana tanggul banjir sungai Tondano
telah selesai dibangun);
3) Urusan Kebudayaan dengan beberapa strategi antara lain : pengembangan
teater terbuka secara profesional; dan pembinaan kelompok-kelompok
kesenian dan budaya yang siap tampil.
4) Urusan Perdagangan, dengan beberapa strategi antara lain : pembangunan
sentra pemasaran hasil ekonomi kreatif.
5 Urusan Lingkungan Hidup, dengan beberapa strategi antara lain:
pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Sementara (TPSS) di wilayah
kepulauan; pengadaan kapal dan/atau perahu beserta perlengkapan
pembersihan sampah di laut; peningkatan peran serta masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan kawasan laut dan pantai;
Pembangunan bendung trash-rack di muara-muara sungai dengan menjalin
kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Utara;
penyusunan peraturan daerah yang tegas melarang kapal-kapal yang
melintasi Teluk Manado untuk membuang sampah di perairan Teluk Manado
dan memberi masukan kepada Pemerintah Provinsi untuk melakukan hal
yang sama pada skala laut yang lebih luas; Pembangunan pos pemantau
kebersihan dan keamanan pantai dan laut;
6) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan beberapa strategi
yaitu : Pembangunan ruang publik tematik di tepian sungai Tondano sesuai
Master Plan Ruang Terbuka Hijau.
7) Urusan Perhubungan dan Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan
beberapa strategi antara lain: Perancangan sistem angkutan penyeberangan
dari Manado ke wilayah kepulauan; Pembangunan dan/atau renovasi dermaga
wisata di kepulauan Bunaken; Penyediaan aplikasi peta GPS-based lokasi
obyek wisata untuk gadget dan smartphone.
Misi Ketiga : Membangun Masyarakat Kota yang Semakin “Religius” dan
Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral, Sosial, dan Toleransi.
1) Urusan Pemerintahan Umum dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan :
Keuangan, dengan beberapa strategi antara lain: Pemberian insentif bagi
pemuka agama; Pemberian bantuan dalam rangka pembangunan/renovasi
rumah ibadah dan rumah dinas pemimpin rumah ibadah; Pemberian
dukungan untuk kegiatan-kegiatan kerohanian umat beragama; Pemberian
bantuan buku dan alat peraga rohani untuk pembinaan mental spiritual
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
18
anak-anak dan generasi muda.
2) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat, dengan beberapa strategi antara lain: Penguatan kedudukan
organisasi-organisasi antar umat beragama; Pemberian dukungan bagi
kegiatan tradisional kesukuan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat;
dan Pemberian dukungan bagi kegiatan Forum Pembauran Bangsa. .
Misi Keempat : Membangun Kota yang memiliki “Daya Saing” dengan
Berorientasi pada Peningkatan Daya Tarik Investasi serta
Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
1) Urusan Penanaman Modal, dengan beberapa strategi antara lain: Pemberian
jaminan kemudahan pengurusan perijinan investasi dan melaksanakan
kebijakan insentif antara lain memberikan tax holiday; Peningkatan kualitas
dan kuantitas promosi peluang dan investasi kota Manado di dalam dan luar
negeri; Penyederhanaan sistem birokrasi perizinan dan pelayanan publik
lainnya dan merevisi peraturan-peraturan terkait yang bertujuan untuk
mendukung iklim investasi dan dapat mencegah terjadinya praktek pungutan
liar; Pembangunan sistem informasi perizinan dan pelayanan publik yang
handal dan interaktif; peningkatan kenyamanan pelayanan publik; Penyediaan
sistem antrian costumer.
2) Urusan Penunjang Kepegawaian, Keuangan dan Inspektorat, dengan
beberapa strategi antara lain : Pembinaan dan pengembangan kapasitas
Aparatur Pemerintah; Penerapan sistem reward and punishment berdasarkan
kinerja kepada aparatur dan petugas di instansi penyelenggara pelayanan
publik; Peningkatan tunjangan tambahan ASN (PNS dan non-PNS) yang
berbasis kinerja dan kompetensi; Pelaksanaan pengawasan melekat terhadap
kinerja ASN dan menambah jumlah APIP yang berkualitas; Penurunan jumlah
temuan dari hasil pemeriksanaan lembaga-lembaga pemeriksa hingga bebas
temuan; dan Pengembangan sistem informasi manajemen daerah (e-
government) SIMDA.
3) Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan beberapa strategi antara lain :
Pengembangan sistem informasi lainnya di setiap SKPD yang membutuhkan;
Pembangunan Manado Smart City Command Centre yang handal dan terkelola
secara baik dan berkelanjutan.
4) Urusan Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan
beberapa strategi yaitu: Revitalisasi pasar tradisional dan pembenahan
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
19
managementnya secara maksimal dan tegas; Pemberian bantuan modal bagi
UMKM yang serius menjalankan usahanya; Peningkatan kualitas penyuluhan
dan pelatihan kepada UMKM dalam melakukan promosi, merancang produk
dan menjalankan segmentasi pasar.
5) Urusan Tenaga Kerja, dengan beberapa strategi yaitu: Pembangunan
Pusat Latihan Kerja (PLK); Penyusunan peraturan daerah tentang kewajiban
investor dalam dan luar negeri untuk memprioritaskan penyerapan tenaga
kerja lokal; Peningkatan volume kegiatan pelatihan tenaga kerja yang
berkualitas.
6) Urusan Sosial, dengan beberapa strategi yaitu: Pelaksanaan survey/kajian
demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS (gelandangan, pengemis,
dan tuna wisma), Pelaksanaan inventarisasi data KK miskin, para lansia dan
penyandang difabel; Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat
memberikan bagi para pengemis dan gelandangan; Pelaksanaan secara
terencana, tertib dan lebih profesional pemberian bantuan-bantuan sosial
seperti RRTLH, PKH, Raskin, dana duka, dll
7) Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu Penguatan
data dan informasi melalui pengembangan SIPD.
Misi Kelima : Mewujudkan Manado yang “Aman dan Nyaman” melalui
Peningkatan Kualitas Sistem Keamanan dan Pembangunan
Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Ramah
Lingkungan, serta Tertib Ruang.
1) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
dengan beberapa strategi antara lain: Peningkatan pelaksanaan program Pro
Kamling di setiap Kecamatan dan Kelurahan; Peningkatan komunikasi dan
kerjasama keamanan dengan pihak aparat keamanan (TNI dan Kepolisian),
Poskamling dan satgas pro kamling di setiap wilayah lingkungan;
Pembangunan fire fighter station yang representatif dan strategis; Penyediaan
semua jenis perlengkapan peralatan pencegah dan pemadam kebakaran
sesuai kebutuhan kota; Pelaksanaan latihan rutin satuan kebakaran untuk
meningkatkan kapasitas dan skill sebagai petugas kebakaran; Pelaksanaan
sosialisasi pencegahan bencana dan dampak kebakaran kepada masyarakat;
Pembangunan sistem peringatan dini yang baik dan berkelanjutan di lokasi-
lokasi yang membutuhkan; Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan
pemerintah kota dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan
iklim, Pembangunan dan meningkatkan kualitas hidran di lokasi-lokasi
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
20
strategis dan mudah dijangkau armada kebakaran.
2) Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan beberapa strategi antara lain:
Pengadaan peralatan CCTV yang terhubung ke Command Center di setiap
titik-titik di setiap wilayah lingkungan; Pemasangan jaringan CCTV pemantau
kemacetan lalu lintas pada jalan-jalan utama, jalan sibuk dan persimpangan
jalan ber Traffic Light; dan Pembangunan sistem pengaduan kebakaran yang
andal berbasis Teknologi Informasi Komunikasi.
3) Urusan Lingkungan Hidup dengan strategi antara lain : Peningkatan jumlah
lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), minimal terpenuhi 1(satu) RTH/Taman
Kota yang representatif di setiap kecamatan.
4) Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan strategi
antara lain ; Pelaksanaan secara rutin tahunan kajian livability index dan
melakukan upaya-upaya konkrit dalam rangka peningkatan livability index
secara bertahap hingga 60% pada tahun 2021.
5) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan beberapa strategi
antara lain : buku manual tentang standardisasi kualitas bangunan
infrastruktur perkotaan; Pembentukan kelompok tim ahli untuk memastikan
keamanan bangunan; Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dan
Jembatan; Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Drainase dan
Bangunan Pengendali Banjir; Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah
Kota Manado di Wilayah Kecamatan Mapanget; Peninjauan kembali (PK)
terhadap Perda No 1 tahun 2014 tentang RTRW; Penetapan Perda 9 (sembilan)
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan membuat dokumen RTBL
sesuai kebutuhan; Penegakan peraturan untuk menjamin pemanfaatan ruang
sesuai dengan aturan yang berlaku; Penegasan bagi semua pengembang
perumahan/real estate baik yang telah selesai maupun yang sementara
membangun untuk menyiapkan fasilitas zero delta Q di kawasan
perumahan/real estatenya; Pembangunan kolam-kolam resapan, retarding
basin di kawasan-kawasan dalam kota yang memungkinkan untuk itu;
Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang (Pemerintah
pusat dan provinsi) untuk mengambil kebijakan pembangunan shortcut sungai
untuk mengurangi dampak bencana banjir di kota Manado.
6) Urusan Perumahan dan Permukiman, dengan beberapa strategi antara lain :
Penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kota
Manado dan Studi Kelayakan pembangunan jaringan pipa air langsung minum
di kota Manado; Peningkatan jaringan air bersih; Penataan kawasan kumuh
secara bertahap untuk mengurangi luasan kawasan kumuh di 25 lokasi
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
21
hingga tahun 2021; Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan bagi
masyarakat dikawasan kumuh untuk proaktif mendukung program
pemerintah dalam pengurangan luasan kawasan kumuh di Kota Manado; dan
pengadaan penerangan jalan.
7) Urusan Perhubungan dengan beberapa strategi antara lain: Perencanaan
dan Pembangunan gedung-gedung parkir umum di lokasi-lokasi tertentu
untuk mendukung program ASPOL; Pelaksanaan kajian lebih dalam dan
sosialisasi untuk pengembangan/pengalihan alur trajectory angkot dalam
kota; Penerapan ASPOL lengkap dengan sistem Electronic Road Pricing (ERP);
Pengadaan dan meningkatkan kualitas Traffic Light dan perlengkapan jalan
lainnya.
Misi Keenam : Mewujudkan Manado Kota yang Sehat melalui Peningkatan
Kualitas Pelayanan Kesehatan untuk Menciptakan Kondisi
Masyarakat yang Lebih “Sehat Sejahtera” dengan
Lingkungan Kota yang Bersih dan Asri.
1) Urusan Kesehatan dan Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan
beberapa strategi yaitu: Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat; Peningkatan kualitas program pelayanan kesehatan gratis bagi
masyarakat kurang mampu; Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas 24
jam; Pengembangan sistem pelayanan kesehatan berbasis TIK;
Pengembangan sistem data dan informasi kesehatan masyarakat guna
menjamin kehandalan data dan informasi; Pembangunan sistem call center
yang berbasis Teknologi Informasi dan terhubung ke Command Center;
Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara merata di
seluruh wilayah kota; Peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang semakin
profesional dan memiliki jiwa pelayanan; Peningkatan upaya untuk
meningkatkan status kesehatan ibu hamil dan balita;
2) Urusan Lingkungan Hidup, dengan beberapa strategi antara lain: Peningkatan
partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan; Peningkatan
kapasitas TPA Sumompo dalam menampung sampah dengan meminimalisir
dampak lingkung Pelaksanaan diklat dan penyusunan SOP untuk membekali
para petugas pengawasan kebersihan dalam menjalankan tugasnya;
Penegakan aturan terkait dengan pengelolaan limbah B3.
3) Urusan Perumahan dan Permukiman, dengan strategi yaitu: Pembangunan
Instalasi Pengelolaan Air Limbah domestik (IPAL) dan Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT) yang optimal dan dapat melayani kebutuhan kota;
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
22
4) Urusan Sosial, dengan strategi yaitu: Pembangunan sarana dan prasarana
yang dapat memberikan pelayanan bagi kaum lansia.
b. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Arah kebijakan pembangunan daerah disusun sebagai penjabaran dari
strategi yang pelaksanaannya dalam bentuk program dan kegiatan yang
dilaksanakan mengikuti timeline secara tahunan. Tabel 10. menguraikan arah
kebijakan yang ditempuh secara tahunan sampai dengan akhir periode tahun
2021.
Tabel 13. Timeline Strategi Pembangunan Tahun 2017 – 2021
No Strategi Pembangunan Tahun Pelaksanaan
2017 2018 2019 2020 2021
Misi 1 : Membangun Manado kota “Cendekia” dengan Sumber Daya Manusia
yang Cerdas dan Tangguh melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Minat Baca Masyarakat. 1 Penyediaan akses transportasi publik yang murah bagi
penduduk usia sekolah ke fasilitas pendidikan. ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
2 Pembangunan unit sekolah baru / penambahan ruang kelas baru khususnya di wilayah-wilayah pinggiran Kota Manado.
✪ ✪ ✪ ✪
3 Pemberian bantuan studi atau beasiswa bagi peserta didik dari kalangan kurang mampu untuk jenjang pendidikan dasar dan perguruan tinggi (S3/S2/S1).
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
4 Penyusunan aturan untuk mewajibkan anak usia sekolah masyarakat Kota Manado untuk mengenyam pendidikan formal
✪
5 Pemberian bantuan riset kemitraan bagi dosen dan peneliti berprestasi.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
6 Pembangunan laboratorium komputer, laboratorium bahasa dan laboratorium IPA di seluruh SMP Negeri di kota Manado
✪ ✪ ✪
7 Pelaksanaan program belajar mengajar dengan menggunakan fasilitas TIK untuk mata pelajaran tertentu.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
8 Pengadaan sarana pemantauan sekolah berbasis GPS yang terkoneksi dengan command centre.
✪ ✪ ✪
9 Pemberian beasiswa penyelesaian studi S2 bagi guru PAUD dan pendidikan dasar
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
10 Pemberian penghargaan bagi guru berprestasi. ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 11 Penyelenggaraan diklat untuk pembekalan bagi guru-guru
yang akan mengikuti ujian kompetensi. ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
12 Pelaksanaan pemetaan distribusi dan analisis tenaga pengajar berdasarkan mata pelajaran
✪ ✪
13 Pelaksanaan pemerataan guru melalui rotasi penempatan secara periodik.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
14 Pembangunan perpustakaan yang nyaman dan sesuai standar di seluruh sekolah negeri dan/atau swasta (SD/MI dan SMP/MTs).
✪ ✪ ✪ ✪
15 Pembangunan jaringan book catalog berbasis teknologi informasi di semua perpustakaan sekolah.
✪ ✪
16 Penyediaan akses perpustakaan online berbasis web dan aplikasi smartphone dan gadget.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
17 Pembangunan sistem informasi perpustakaan di semua perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
18 Pembangunan diorama sejarah dan kearsipan Kota Manado yang atraktif
✪ ✪
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
23
19 Penyediaan akses WIFI di semua lokasi baca baik di RTH maupun di RTNH.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
20 Penyediaan armada mobile library yang cukup dan memadai untuk melayani kebutuhan baca di kecamatan
✪ ✪ ✪ ✪
21 Pembangunan sarana dan prasarana seni budaya dan olahraga.
✪ ✪ ✪
22 Pembangunan pusat pengembangan kreatifitas IPTEK bagi generasi muda
✪ ✪
23 Pembangunan teater seni budaya yang representatif. ✪ ✪ 24 Penyelenggaraan iven-iven di bidang olahraga, seni budaya
dan IPTEK ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
25 Pelaksanaan pertukaran pemuda dalam dan luar negeri. ✪ ✪ ✪ ✪
26 Pemberian bantuan pengadaan sarana olahraga dan seni budaya.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
27 Pengadaan kompetisi tahunan olahraga dan seni budaya antar lingkungan.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Misi 2 : Membangun Manado sebagai Destinasi “Ekowisata” berbasis Konservasi
Lingkungan Laut dan Kepulauan. 28 Penyusunan Perda Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah (RIPPDA) ✪
29 Pengadaan kapal dan/atau perahu beserta perlengkapan pembersihan sampah di laut.
✪ ✪
30 Peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan kawasan laut dan panta
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
31 Pembangunan bendung trash-rack di muara-muara sungai dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Utara.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
32 Penyusunan peraturan daerah yang tegas melarang kapal-kapal yang melintasi Teluk Manado dan memberi masukan
kepada Pemerintah Provinsi untuk melakukan hal yang sama pada skala laut yang lebih luas.
✪
33 Pembangunan pos pemantau kebersihan dan keamanan pantai dan laut
✪ ✪
34 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Sementara (TPSS) di wilayah kepulauan
✪ ✪ ✪
35 Perancangan sistem angkutan penyeberangan dari Manado ke wilayah kepulauan
✪
36 Pembangunan situs web yang berisi informasi
kepariwisataan yang lengkap. ✪
37 Pengadaan kiosk pariwisata di bandara, pelabuhan dan tempat umum lainnya.
✪
38 Penyediaan aplikasi peta GPS-based lokasi obyek wisata untuk gadget dan smartphone
✪
39 Pembangunan dan/atau renovasi dermaga wisata di kepulauan Bunaken.
✪ ✪
40 Pembangunan sarana prasarana desa wisata. ✪ ✪ ✪
41 Pembangunan monumen, gapura, icon dan sejenisnya yang atraktif dan artistik
✪ ✪ ✪
42 Pembangunan menara tagline dan branding kota ✪ ✪
43 Pembangunan/revitalisasi landmark-landmark di Kota Manado
✪ ✪ ✪ ✪
44 Pengembangan teater terbuka secara professional ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 45 Pembinaan kelompok-kelompok kesenian dan budaya yang
siap tampil ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
46 Pelaksanaan fasilitasi usaha kerajinan, souvenir, kuliner dan usaha ekonomi kreatif lokal lainnya
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
47 Pembangunan sentra pemasaran hasil ekonomi kreatif ✪ ✪
48 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pelatihan bagi para pelaku industri pariwisata.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
49 Pelaksanaan fasilitasi proses sertifikasi pelaku usaha pariwisata.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
50 Peningkatan hubungan kerjasama sister city ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
24
51 Pembangunan fasilitas-fasilitas untuk mendukung Manado waterfront city
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
52 Pembangunan pusat wisata kuliner sungai Tondano (bilamana tanggul banjir sungai Tondano telah selesai dibangun).
✪ ✪ ✪
53 Pembangunan ruang publik tematik di tepian sungai Tondano sesuai Master Plan Ruang Terbuka Hijau
✪ ✪ ✪
Misi 3 : Membangun Masyarakat Kota yang Semakin “Religius” dan Menjunjung
Tinggi Nilai-Nilai Moral, Sosial, dan Toleransi. 54 Pemberian insentif bagi pemuka agama. ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 55 Pemberian bantuan dalam rangka pembangunan/renovasi
rumah ibadah dan rumah dinas pemimpin rumah ibadah ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
56 Pemberian dukungan untuk kegiatan-kegiatan kerohanian umat beragama
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
57 Pemberian bantuan buku dan alat peraga rohani untuk pembinaan mental spiritual anak-anak dan generasi muda.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
58 Penguatan kedudukan organisasi-organisasi antar umat beragama.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
59 Pemberian dukungan bagi kegiatan sosial kelompok kelompok masyarakat.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
60 Pemberian dukungan bagi kegiatan Forum Pembauran Bangsa
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
61 Pemberian dukungan bagi kegiatan tradisional kesukuan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Misi 4 : Membangun Kota yang memiliki “Daya Saing” dengan Berorientasi pada Peningkatan Daya Tarik Investasi serta Kualitas Pelayanan Publik
Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 62 Penyederhanaan sistem birokrasi perizinan dan
pelayanan publik lainnya dan merevisi peraturan-peraturan terkait yang bertujuan untuk mendukung iklim investasi dan dapat mencegah terjadinya praktek pungutan liar
✪
63 Pembangunan sistem informasi perizinan dan pelayanan publik yang handal dan interaktif.
✪
64 Pembangunan sistem pengawasan sumber daya manusia (quality control).
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
65 Penerapan dengan tegas sistem reward and punishment berdasarkan kinerja kepada ASN
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
66 Peningkatan fasilitas ruang tunggu untuk kenyamanan costumer.
✪
67 Penyediaan sistem antrian costumer. ✪
68 Pelaksanaan pengawasan melekat terhadap kinerja ASN dan menambah jumlah APIP yang berkualitas
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
69 Pemberian reward khusus bagi SKPD berprestasi. ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 70 Penurunan jumlah temuan dari hasil pemeriksanaan
lembaga-lembaga pemeriksa hingga bebas temuan. ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
71 Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
72 Pengembangan sistem informasi manajemen daerah (e-government) SIMDA.
✪
73 Pengembangan sistem informasi lainnya di setiap SKPD yang membutuhkan
✪
74 Pelaksanaan rekrutmen tenaga harian lepas bidang TIK secara obyektif dan transparan.
✪ ✪
75 Peningkatan tunjangan tambahan ASN (PNS dan non- PNS) ✪ ✪
76 Revitaslisasi pasar tradisional dan pembenahan managementnya secara maksimal dan tegas
✪ ✪ ✪
77 Pemberian bantuan modal bagi UMKM yang serius menjalankan usahanya.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
78 Peningkatan kualitas penyuluhan dan pelatihan kepada UMKM dalam melakukan promosi, merancang produk dan menjalankan segmentasi pasar
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
79 Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi peluang dan investasi kota Manado di dalam dan luar negeri
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
25
80 Pemberian jaminan kemudahan pengurusan perijinan investasi dan melaksanakan kebijakan insentif antara lain memberikan tax holiday
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
81 Penyusunan peraturan daerah tentang kewajiban investor dalam dan luar negeri untuk memprioritaskan penyerapan
tenaga kerja lokal.
✪
82 Pembangunan Pusat Latihan Kerja (PLK) ✪ ✪
83 Peningkatan frekuensi pertemuan dan rapat koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
84 Pelaksanaan survey/kajian demografis dan sosiologis tentang kelompok PMKS (gelandangan, pengemis, dan tuna wisma),
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
85 Pelaksanaan inventarisasi data KK miskin, para lansia dan
penyandang difabel ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
86 Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memberikan pelayanan kaum lansia serta para pengemis dan gelandangan
✪ ✪
87 Pelaksanaan secara terencana, tertib dan lebih profesional pemberian bantuan-bantuan sosial seperti RRTLH, PKH, Raskin, dana duka, dll.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Misi 5 : Mewujudkan Manado yang “Aman dan Nyaman” melalui Peningkatan
Kualitas Sistem Keamanan dan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Tertib Ruang. 88 Peningkatan pelaksanaan program Pro Kamling di setiap
Kecamatan dan Kelurahan ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
89 Peningkatan keikutsertaan ASN dalam pendidikan dan latihan untuk mendapatkan kualifikasi PPNS
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
90 Peningkatan komunikasi dan kerjasama keamanan dengan pihak aparat keamanan (TNI dan Kepolisian)
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
91 Pengadaan peralatan CCTV yang terhubung ke Command Center di setiap titik-titik di setiap wilayah lingkungan
✪ ✪ ✪
92 Pembangunan Poskamling dan satgas pro kamling di setiap wilayah lingkungan.
✪ ✪ ✪
93 Penyusunan buku manual tentang standardisasi kualitas bangunan infrastruktur
✪
94 Penataan mekanisme kerja pengadaan barang dan jasa untuk lebih profesional dan transparan
✪
95 Peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
96 Pembentukan kelompok tim ahli untuk memastikan keamanan bangunan
✪
97 Penegakan aturan terkait penggunaan fasilitas publik ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 98 Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dan
Jembatan ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
99 Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Drainase dan Bangunan Pengendali Banjir
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
100 Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Manado di Wilayah Kecamatan Mapanget
✪ ✪ ✪
101 Penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum kota Manado dan Study Kelayakan pembangunan jaringan pipa air langsung minum di kota Manado
✪
102 Peningkatan jaringan air bersih ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
103 Peninjauan kembali (PK) terhadap Perda No 1 tahun 2014 tentang RTRW
✪ ✪
104 Penetapan Perda 9 (sepuluh) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan membuat dokumen RTBL sesuai kebutuhan.
✪ ✪
105 Penegakan peraturan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan yang berlaku
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
106 Peningkatan jumlah lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH), minimal terpenuhi 1(satu) RTH/Taman Kota yang representatif di setiap kecamatan
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
26
107 Penegasan bagi semua pengembang perumahan/real estate baik yang telah selesai maupun yang sementara membangun untuk menyiapkan fasilitas zero delta Q di kawasan perumahan/real estatenya.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
108 Pembangunan kolam-kolam resapan, retarding basin di kawasan-kawasan dalam kota yang memungkinkan untuk itu.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
109 Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang (Pemerintah pusat dan provinsi) untuk mengambil kebijakan pembangunan shortcut sungai untuk mengurangi dampak bencana banjir di kota Manado
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
110 Pengembangan kawasan kota baru ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 111 Penataan kawasan kumuh secara bertahap untuk
mengurangi luasan kawasan kumuh di 25 lokasi hingga tahun 2021
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
112 Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan bagi masyarakat dikawasan kumuh untuk proaktif mendukung program pemerintah dalam pengurangan luasan kawasan kumuh di kota Manado
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
113 Penyediaan semua jenis perlengkapan dan peralatan pencegah dan pemadam kebakaran sesuai kebutuhan kota
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
114 Pembangunan fire fighter station yang representatif dan strategis
✪ ✪
115 Pembangunan dan meningkatkan kualitas hidran di lokasi-lokasi strategis dan mudah dijangkau armada kebakaran.
✪ ✪
116 Pelaksanaan latihan rutin satuan kebakaran untuk meningkatkan kapasitas dan skill sebagai petugas kebakaran.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
117 Pelaksanaan sosialisasi pencegahan bencana dan dampak kebakaran kepada masyarakat
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
118 Pembangunan sistem pengaduan kebakaran yang andal berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
✪ ✪
119 Perencanaan dan Pembangunan gedung-gedung parkir umum di lokasi-lokasi tertentu untuk mendukung program ASPOL
✪ ✪ ✪ ✪
120 Pelaksanaan kajian lebih dalam dan sosialisasi untuk pengembangan/pengalihan alur trajectory angkot dalam kota
✪ ✪
121 Penerapan ASPOL lengkap dengan sistem Electronic Road
Pricing (ERP) ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
122 Pengadaan dan meningkatkan kualitas Traffic Light dan perlengkapan jalan lainnya
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
123 Pemasangan jaringan CCTV pemantau kemacetan lalu lintas pada jalan-jalan utama, jalan sibuk dan persimpangan jalan ber Traffic Lights
✪ ✪ ✪
124
Pelaksanaan secara rutin tahunan kajian livability index dan melakukan upaya-upaya konkrit dalam rangka peningkatan
livability indeks secara bertahap hingga 60 % pada tahun 2021
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
125 Pembangunan sistem peringatan dini yang baik dan berkelanjutan di lokasi-lokasi yang membutuhkan.
✪ ✪ ✪
126 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah kota dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
Misi 6 : Mewujudkan Manado Kota yang Sehat melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan untuk Menciptakan Kondisi Masyarakat yang
Lebih “Sehat Sejahtera” dengan Lingkungan Kota yang Bersih dan Asri. 127 Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
128 Peningkatan kualitas program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
129 Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas 24 jam. ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 130 Pengembangan sistem pelayanan kesehatan berbasis TIK ✪ ✪
131 Pengembangan sistem data dan informasi kesehatan masyarakat guna menjamin kehandalan data dan informasi.
✪ ✪
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
27
No Strategi Pembangunan Tahun Pelaksanaan
2017 2018 2019 2020 2021
132 Pembangunan sistem call center yang berbasis Teknologi Informasi dan terhubung ke Command Center
✪ ✪
133 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah kota
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
134 Peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang semakin profesional dan memiliki jiwa pelayanan.
✪ ✪ ✪
135 Peningkatan upaya untuk meningkatkan status kesehatan ibu hamil dan balita
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
136 Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
137 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga
kebersihan lingkungan ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
138 Peningkatan kapasitas TPA Sumompo dalam menampung sampah dengan meminimalisir dampak lingkungan
✪ ✪ ✪
139 Pelaksanaan diklat dan penyusunan SOP untuk membekali para petugas pengawasan kebersihan dalam menjalankan tugasnya.
✪ ✪
140 Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah domestic (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang optimal dan dapat melayani
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
141 Pelaksanaan upaya untuk memenuhi kebutuhan sanitas masyarakat.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪
142 Penegakan aturan terkait dengan pengelolaan limbah B3. ✪
143 Membangun sabua lansia bagi kaum lansia untuk menyalurkan kreatifitas, bersosialisasi dan hiburan
✪ ✪
Sumber RPJMD Kota Manado Tahun 2016-2021
3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENJADI PRIORITAS SKPD BERDASARKAN URUSAN UNTUK PENCAPAIAN 6 (ENAM) MISI
Untuk pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang
dijabarkan dalam bidang urusan pemerintahan yang menjadi prioritas Perangkat
Daerah selang 5 (lima) tahun sesuai dengan bidang urusan dengan mengacu pada
pencapaian 6 (enam) misi yang dicanangkan dapat diuraikan sebagai berikut:
MISI 1: Membangun Manado kota “Cendekia” dengan Sumber Daya
Manusia yang Cerdas dan Tangguh melalui Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Minat Baca Masyarakat
a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan program
prioritas adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana PAUD dan DIKDAS, Program Kemitraan
Pendidikan.
b. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dengan program
prioritas adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan antara lain peningkatan minat
membaca buku dan kemauan belajar dari anak-anak sampai
orang tua di kota Manado.
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
28
c. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan
program prioritas adalah Program Peningkatan sarana dan
prasarana olahraga dan Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga.
MISI 2 : Membangun Manado sebagai Destinasi “Ekowisata” berbasis
Konservasi Lingkungan Laut dan Kepulauan
a. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dengan program
prioritas antara lain Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan, dan Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata,
b. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
dengan program prioritas Program Penguasaan serta
Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
melalui pembangunan situs web yang berisi informasi
kepariwisataan yang lengkap dan penyediaan aplikasi peta GPS-
based lokasi objek wisata untuk gadget dan smartphone.
c. Urusan Kebudayaan dengan program prioritas Program
Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui pengembangan dan
pengelolaan teater terbuka untuk kegiatan atraksi wisata dan
seni budaya.
d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melalui Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup antara lain
melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan.
f. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
dan Lahan Pekuburan.
g. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Urusan
Komunikasi dan Informatika melalui Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan, Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan, dan Program Penguasaan serta
Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
MISI 3 : Membangun Masyarakat Kota yang Semakin “Religius” dan
Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral, Sosial, dan Toleransi
a. Urusan Pemerintahan Umum melalui Program Administrasi
Kesejahteraan Rakyat.
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
29
b. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan melalui
Program Pengelolaan Belanja Hibah, Bansos, Belanja Tak
Terduga dan Pembiayaan.
c. Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
melalui Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan.
MISI 4 : Membangun Kota yang memiliki “Daya Saing” dengan
Berorientasi pada Peningkatan Daya Tarik Investasi serta
Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal melalui Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program
Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan.
b. Urusan Penunjang Kepegawaian, Keuangan dan Inspektorat
melalui Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan,
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH serta Program
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan.
c. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika melalui Program
Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
d. Urusan Perdagangan, dan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri, Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang
Kondusif, dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
e. Urusan Bidang Tenaga Kerja melalui Program Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja.
f. Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah melalui
Program Pengembangan Data Informasi
g. Urusan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melalui
Program Pemberdayaan Fakir Miskin (FM), Komunitas Adat
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
30
Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya, dan Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
MISI 5 : Mewujudkan Manado yang “Aman dan Nyaman” melalui
Peningkatan Kualitas Sistem Keamanan dan Pembangunan
Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Ramah
Lingkungan, serta Tertib Ruang
a. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat melalui Program
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan
Program Mitigasi Bencana.
b. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika melalui Program
Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
c. Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah melalui
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan
Lingkungan Hidup.
d. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang melalui Program Perencanaan Tata Ruang, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, Program
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program
Pengendalian Banjir, Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur (Dinas PU)
e. Urusan Perumahan dan Permukiman melalui Program Kota
Tanpa Kumuh (Kotaku), Program Penyediaan Air Bersih dan
Pengembangan Kinerja Air Minum dan Program Perencanaan
Pembangunan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup.
f. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Urusan
Komunikasi dan Informatika antara lain melalui Program
Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program
Peningkatan Pelayanan Angkutan, dan Program Penguasaan
serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
31
MISI 6 : Mewujudkan Manado Kota yang Sehat melalui
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan untuk
Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Lebih “Sehat
Sejahtera” dengan Lingkungan Kota yang Bersih dan Asri
a. Urusan Kesehatan dan Kominfo melalui Program upaya
kesehatan masyarakat, Program peningkatan kualitas mutu
pelayanan kesehatan, Program Pengembangan Lingkungan
Sehat, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita, dan Program Kesehatan Ibu dan Anak.
b. Urusan Komunikasi dan Informatika melalui program
Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
c. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup melalui
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup.
d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui
Program Pengembangan Kinerja Air Limbah.
e. Urusan Bidang Sosial melalui Program Pengembangan Kualitas
Lansia Tangguh.
32
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Bab 3
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
A. RINGKASAN URUSAN
1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
a) Ringkasan Urusan Wajib
1. Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan
kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan
oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban umum dilaksanakan oleh Dinas
Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
6. Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat
7. Urusan Wajib Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja
8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
9. Urusan Wajib Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan
10. Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup
11. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
12. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat
13. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
15. Urusan Wajib Komunikasi & Informatika dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika
16. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
33
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas
Pemuda dan Olah raga
19. Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika
20. Urusan Wajib Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika
21. Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan
kebudayaan
22. Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
23. Urusan Wajib Kerasipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
24. Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
b). Ringkasan Urusan Pilihan
1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata
3. Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan
dan Kelautan
4. Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
5. Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
c). Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Keuangan dilaksanakan
oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kepegawaian
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Manado
4. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Inspektorat
dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Manado
5. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Lainnya dilaksanakan
oleh 12 Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, 11 kecamatan,
Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
d). Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum
Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan
linmas
34
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
2. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan
a) Urusan Wajib
1. Urusan Wajib Pendidikan
- Dinas Pendidikan dan kebudayaan melakukan 7 program prioritas
dengan 66 kegiatan
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan 1 program prioritas
dengan 4 kegiatan
2. Urusan Wajib Kesehatan
- Dinas Kesehatan melakukan 15 program prioritas dengan 99 kegiatan
3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan 11 program
prioritas dengan 262 kegiatan
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan
7 program prioritas dengan 52 kegiatan
4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan 7 program
prioritas dengan 66 kegiatan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan 2 program
prioritas dengan 8 kegiatan
5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban umum
- Dinas Kebakaran melakukan 1 program prioritas dengan 5 kegiatan
- Satuan Polisi Pamong Praja melakukan 3 program prioritas dengan 8
kegiatan
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan 4 program prioritas
dengan 12 kegiatan
6. Urusan Wajib Sosial
- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan 10 program
prioritas dengan 40 kegiatan
7. Urusan Wajib Tenaga Kerja
- Dinas Tenaga Kerja melakukan 3 program prioritas dengan 15 kegiatan
8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan 7
program prioritas dengan 66 kegiatan
9. Urusan Wajib Pangan
- Dinas Pangan melakukan 3 program prioritas dengan 11 kegiatan
10. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
- Dinas Lingkungan Hidup melakukan 6 program prioritas dengan 26
kegiatan
11. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melakukan 5
program prioritas dengan 21 kegiatan
12. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat
- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan 10 program
prioritas dengan 40 kegiatan
13. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan 1 program
prioritas dengan 19 kegiatan
14. Urusan Wajib Perhubungan
- Dinas Perhubungan melakukan 2 program prioritas dengan 6 kegiatan
15. Urusan Wajib Komunikasi & Informatika
- Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan 4 program prioritas
dengan 12 kegiatan
16. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan 4 program
prioritas dengan 14 kegiatan
17. Urusan Wajib Penanaman Modal
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
melakukan 3 program prioritas dengan 10 kegiatan
18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
- Dinas Pemuda dan Olah raga melakukan 6 program prioritas dengan 36
kegiatan
19. Urusan Wajib Statistik
- Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan 4 program prioritas
dengan 12 kegiatan
20. Urusan Wajib Persandian
- Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan 4 program prioritas
dengan 12 kegiatan
21. Urusan Wajib Kebudayaan
- Dinas Pendidikan dan kebudayaan melakukan 7 program prioritas
dengan 66 kegiatan
22. Urusan Wajib Perpustakaan
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan 3 program prioritas
dengan 7 kegiatan
23. Urusan Wajib Kerasipan
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan 3 program prioritas
dengan 7 kegiatan
24. Urusan Wajib Pertanahan
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan 11 program
prioritas dengan 57 kegiatan
b) Urusan Pilihan
1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
- Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan melakukan 13 program
prioritas dengan 18 kegiatan
2. Urusan Pilihan Pariwisata
- Dinas Pariwisata melakukan 3 program prioritas dengan 13 kegiatan
3. Urusan Pilihan Pertanian
- Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan melakukan 13 program
prioritas dengan 18 kegiatan
4. Urusan Pilihan Perdagangan
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan 5 program prioritas
dengan 29 kegiatan
36
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
5. Urusan Pilihan Perindustrian
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan 5 program prioritas
dengan 29 kegiatan
c) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan
7 program prioritas dengan 52 kegiatan
2. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Keuangan
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan 11 program
prioritas dengan 57 kegiatan
3. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kepegawaian
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Manado
melakukan 3 program prioritas dengan 30 kegiatan
4. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Inspektorat
- Inspektorat Kota Manado melakukan 7 program prioritas dengan 66
kegiatan
5. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Lainnya
- Bagian pada Sekretariat Daerah melakukan 14 program prioritas
dengan 72 kegiatan
- Sekretariat Dewan melakukan 1 program prioritas dengan 12 kegiatan
- Kecamatan melakukan 55 program prioritas dengan 120 kegiatan
- Satpol PP melakukan 3 program prioritas dengan 8 kegiatan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan 2 program
prioritas dengan 8 kegiatan
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal realisasinya serta alokasi
anggaran
Jenis Pelayanan dasar dan Indikator untuk penerapan dan pencapaian target
SPM di kota Manado sesuai dengan bidang/urusan terdiri dari :
Tabel. 14 Jenis Pelayanan Dasar
BIDANG JENIS PELAYANAN DASAR
INDIKATOR
PENDIDIKAN 2 27
KESEHATAN 1 12
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10 17
PERUMAHAN RAKYAT 2 4
SOSIAL 6 9
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN
4 10
Sumber : SPM Kota Manado Tahun 2017
37
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
a. SPM Bidang Pendidikan
1). Indikator, Target Pencapaian SPM dan Realisasinya Serta Alokasi Anggaran
Referensi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
Nilai Batas
Waktu Capaian
Target Pencapaian Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Alokasi Anggaran
(Rp.)
JENIS PELAYANAN DASAR
A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota
IND
IKA
TOR
1 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 Km untuk SD/MI dan jarak 6 Km untuk SMP/mts dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil
100% 2014 100% 90 %
2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/ MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/ MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkap dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis
100% 2014 100% 70 %
3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboraturium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk dokumentasi dan eksperimen peserta didik
100% 2014 100% 65 %
4 Di setiap SD/ MI dan SMP/ MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/ MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru
100% 2014 100% 65 %
5 Di setiap SD/ MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
100% 2014 100% 70 %
6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1(satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran
100% 2014 100% 80 %
7 Di setiap SD/ MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan
100% 2014 100% 70 %
8 Di setiap SMP/ MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
100% 2014 100% 95 %
9 Di setiap SMP/ MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
100% 2014 100% 80 %
10 Di setiap Kabupaten/ Kota semua kepala SD/ MI berkualifikasi akedemik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
100% 2014 100% 80 %
11 Di setiap Kabupaten/ Kota semua kepala SMP/ MTs berkualifikasi akedemik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
100% 2014 100% 90 %
12 Di setiap Kabupaten/ Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kulifikasi S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
100% 2014 100% 100 %
13 Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif
100% 2014 100% 100 %
14 Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan sepervisi dan pembinaan
100% 2014 100% 100 %
B. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota
15 Setiap SD/ MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indoensia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
100% 2014 100% 100 %
16 Setiap SMP/ MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencankup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik
100% 2014 100% 100 %
17 Setiap SD/ MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan obtik, tik IPA untuk eksperimen
100% 2014 100% 100 %
38
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
dasar, dan poster/ Carta IPA
18 Setiap SD/ MI memiliki 100 judul buku pengayan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/ MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi
100% 2014 100% 85 %
19 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu disatuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan
100% 2014 100% 100 %
20 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelejaran selama 34 mimggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: a) Kelas I – II : 18 jam perminggu; b) Kelas III : 24 jam perminggu; c) Kelas IV – VI : 27 jam perminggu; atau d) Kelas VII – IX : 27 jam perminggu
100% 2014 100% 100 %
21 Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
100% 2014 100%
22 Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pebelajaran (RPP) yang disusun berdasarakan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
100% 2014 100%
23 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
100% 2014 100%
24 Kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
100% 2014 100%
25 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik
100% 2014 100%
26 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
- - 100% 100 %
27 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertfikat pendidik, untuk daerah khusus masing – masing sebanyak 40 % dan 20 %
- - 100% 100 %
28 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru)telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing – masing sebanyak 40 % dan 20 %
- - 100% 100 %
29 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 % dan telah memiliki sertifikat pendidik masing – masing satu orang untuk matapelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn
- - 100% 100 %
30 Di setiap kabupaten / kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV Dan telah bersertifikat pendidik
- - 100% 100 %
31 Di setiap kabupaten / kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
- - 100% 100 %
32 Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kelaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/ Kota pada setiap akhir semester
100% 2014 100% 100 %
33 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
100% 2014 100% 90 %
2) Program dan Kegiatan
No Jenis Pelayanan PROGRAM KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN
1 Pelayanan
Pendidikan Dasar
oleh
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- Olimpiade Sains dan Matematika SD
- Penyusunan Kisi-Kisi Ujian Akhir ekolah Dasar
39
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Kabupaten/Kota - Penyusunan Kisi-Kisi Ujian Akhir Sekolah Dasar
- Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Dasar
- Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Sekolah Menengah
Pertama
- Penyediaan Biaya Operasional SD/ SDLB/ SMP/
SMPLB/MTs
- Olimpiade Sains dan Matematika SMP
- Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP
- Penyusunan Kisi – Kisi Ujian Sekolah SMP
- Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional
- Pengadaan Meubeluer Sekolah
- Sosialisasi Bantuan Beasiswa Siswa Miskin SD dan SMP
- Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/SMP
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
SD/SMP
- Rehabilitasi Sedang / Berat SD/SMP
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Pengadaan Buku – Buku dan Alat Tulis Siswa
3) Personil
No Jenis Pelayanan
SDM
Unit Tupoksi PNS NON PNS LAINNY
A
DINAS PENDIDIKAN
1 Pelayanan Pendidikan Dasar oleh
Kabupaten/Kota 120
Bidang Dikdas
2 Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan
Pendidikan 344
Bidang Dikdas
4) Permasalahan dan Solusi
No Jenis Pelayanan PERMASALAHAN SOLUSI
DINAS PENDIDIKAN
1 Pelayanan Pendidikan Dasar oleh
Kabupaten/Kota
- Keterbatasan dukungan personil
- Keterbatasan anggaran
- Kurangnya pemahaman sekolah
tentang program dari pemerintah
terkait SPM
- Pengadaan personil di
lingkungan Dinas Pendidikan
Kota Manado
- Perencanaan Alokasi anggaran
yang tepat sasaran
- Sosialisasi program – program
pemerintah
40
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
b. SPM Bidang Kesehatan
1). Indikator, Target Pencapaian SPM dan Realisasinya Serta Alokasi Anggaran
Referensi : Peraturan Menteri Kesehtan RI No. 43 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
Nilai
Batas
Waktu
Capaian
Target Pencapaian
Tahun
2017
Realisasi
Tahun
2017
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
JENIS PELAYANAN DASAR
A PELAYANAN KESEHATAN DASAR
I N
D I
K A
T O
R
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 95 % 2015 95 % 97
150,000,000
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
80 % 80 % 80 % 75
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90 % 90 % 90 % 96
4 Cakupan pelayanan nifas 90 % 90 % 90 % 96
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani 80 % 80 % 80 % 81
100,000,000
6 Cakupan kunjungan bayi 90 % 90 % 90 % 82
7 Cakupan pelayanan anak balita 90 % 90 % 90 % 90
8 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24
bulan keluarga miskin
100% 2010 100% 19 TIDAK ADA
DANA
9 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100% 2010 100% 100 337,279,600
10 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
100% 2010 100% 100 250,000,000
11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : HIV/AIDS, AFP, Malaria, TBC, BTA+, DBD, Diare, ISPA, Pneumonia Balita, Rabies, Kusta
100% 2010 100% 100 300,000,000
12
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100% 2010 100% 76
B
PENYELIDIKAN EPIDEMOLOGI DAN
PENANGGULANGAN KLB
13 Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam
100% 2015 100% 100 118,000,000
C
PELAYANAN DASAR
14
Cakupan peserta KB aktif 70 % 2015 70 % 67
DANA SUDAH
MASUK PROG IBU
15 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100% 2015 100% 116 7,765,680,000
D
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
16 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100% 2015 100% 2
17 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di kabupaten/kota
100% 2015 100% 100 DANA APBN
E. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
18 Cakupan kelurahan siaga aktif 80 % 2015 80 % 100 50,000,000
41
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
2) Program dan Kegiatan
No Jenis Pelayanan PROGRAM KEGIATAN
DINAS KESEHATAN
A. Pelayanan Kesehatan Dasar
1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
Peningkatan pelayanan ibu dan anak Penyuluhan kesehatan ibu
dan reproduksi
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Peningkatan pelayanan ibu dan anak
Penyuluhan kesehatan ibu dan reproduksi
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Peningkatan pelayanan ibu dan anak
Penyuluhan kesehatan ibu dan reproduksi
4 Cakupan pelayanan nifas
Peningkatan pelayanan ibu dan anak Penyuluhan kesehatan ibu dan reproduksi
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak balita
6 Cakupan kunjungan bayi Peningkatan pelayanan kesehatan
anak balita
Penyuluhan kesehatan anak
balita
7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Peningkatan imunisasi
8 Cakupan Pelayanan anak Balita
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak balita
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
Perbaikan gizi masyarakat
Pemberian makanan tambahan dan vitamin
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Perbaikan gizi masyarakat Pemberian makanan tambahan dan vitamin
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Penjaringan kesehatah SD dan remaja
12 Cakupan peserta KB aktif
Peningkatan kesehatan ibu dan anak Penyuluhan kesehatan ibu dan reproduksi
13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
a Angka Penemuan AFP
(Accute Flaccid Paralysis) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
a. Pelayanan pencegahan
dan penanggulangan penyakit menular
b. Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah
b Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
c Penemuan dan
penanganan pasien baru BTA positif
d Penemuan dan penanganan penderita DBD Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik e Penemuan dan
penanganan penderita diare
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Mengupayakan Menjalin kemitraan dengan dokter spesialis serta peningkatan sarana & prasarana fasisitas
kesehatan tingkat I
42
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
B PELAYANAN KESEHATAN ATAU RUJUKAN
15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan kemitraan peningkTn pelayanan kesehatan
Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin dan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
16
Cakupan pelayanan Gawat
darurat level 1 yang harus diberikan saranan kesehatan rumah sakit di Kota
Program Peningkatan Kualitas Mutu
Pelayanan Kesehatan
Akreditasi Sarana Kesehatan
C PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB
17
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
D PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
18 Cakupan desa siaga aktif
Promosi kesehatan an pemberdayaan masyarakat
Penyuluhan masyarakat tentang hidup sehat
c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1). Indikator, Target Pencapaian SPM dan Realisasinya Serta Alokasi Anggaran BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 17 Indikator Progres Capaian SPM Kota Manado
REFERENSI : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nilai (sesuai
permen)
Batas Waktu
Capaian (sesuai
permen)
Capaian Tahun 2015
Target Pencapaian Tahun 2017
Realisasi Tahun 2017
Alokasi Anggaran (Rp.)
JENIS PELAYANAN DASAR
A. PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT
I N D
I K
A T
O R
1
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari - hari (Nilai 100% dari target MDGs 68,87%)
100% 2019
2
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
70% 2019 55.00
% 65 % 60 %
B. PENYEDIAAN JALAN UNTUK MELAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT
3 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang
60% 2019
144.161.433.760
Jalan Aspal dengan kondisi baik (IRI ≤4) dan sedang (IRI > 4 dan IRI ≤8)
- - - 85 % 82 %
jalan penmac dengan kondisi baik (IRI ≤8) dan sedang (IRI > 8 dan IRI ≤ 10)
- - - 100 % 100 %
jalan tanah/kerikil dengan kondisi baik (IRI ≤ 10) dan sedang (IRI > 10 dan IRI ≤ 12)
- - - - 0 %
4 Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota
100% 2019
C. PENYEDIAAN AIR MINUM
5 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
81.77%
2019
D. PENYEDIAAN SANITASI
6 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
60% 2019 40.00% 20 % 0.37 % 2.309.000.000
43
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
7 Persentase pengurangan sampah di perkotaan
20% 2019 97.00% 10 % < 1 % 4.180.000.000
8 Persentase pengangkutan sampah 70% 2019 - 50 % 33 % 3.065.000.000
9 Persentase pengoperasian TPA 70% 2019 - 30 % 0 % 150.000.000
10
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
50% 2019 - 45 % 35 % 30.431.017.300
11 Persentase pengurangan genangan 50% 2019 - 30 % 20 % 6.458.500.000
E. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
12 Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan
60% 2019 35.3 % 50 % 35.3 %
F. PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
13 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Ha)
10% 2019 20.00
%
G. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI
14
Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
60% 2019
H. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
15
Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap
100% 2019 100.00
%
I. INFORMASI PENATAAN RUANG
16
Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
100% 2019 - 70 % 50 % 959.750.000
J. PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK
17 Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan
50% 2019 - 50 % 45 % 3.822.500.000
2). Program dan Kegiatan
NO JENIS PELAYANAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS PUTR
1 PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT
- -
2 PENYEDIAAN JALAN UNTUK MELAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN JALAN
JALAN LENGKONG WUAYA (DAK PENUGASAN)
44
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
JALAN MAENGKET BUMI NYIUR RING ROAD (DAK PENUGASAN)
JALAN P. KALIMANTAN KELURAHAN KLEAK (DAK PENUGASAN)
JALAN BAILANG PANDU KELURAHAN PENDU LINGKUNGAN III (DAK PENUGASAN)
JALAN SISWA – TAAS BUN RING ROAD (DAK PENUGASAN)
JALAN WISATA GUNUNG TUMPA ( DAK PENUGASAN(
PENINGKATAN JALAN HOTMIX – JL. KELURAHAN BAHU LINGKUNGAN I
PENINGKATAN JALAN LAPEN JALAN MENUJU PEKUBURAN RESKIM PERMAI
PENINGKATAN JALAN LAPEN – JL. KELURAHAN PANIKI BAWAH
JALAN KEPULAUAN MANADO TUA (DAK PENUGASAN)
JALAN KEPULAUAN BUNAKEN (DAK PENUGASAN)
PEMBANGUNAN JALAN KELURAHAN SUMOMPO
PEMBANGUNAN JALAN KOMPLEKS PERKANTORAN WALIKOTA MANADO
PEMBANGUNAN JALAN KOMPLEKS PASAR MALALAYANG
PEMBANGUNAN JALAN SMKN6
PENINGKATAN JALAN KAMPUS UNSRAT
PENINGKATAN JALAN KELURAHAN MALALAYANG SATU TIMUR (LESTARI)
PENINGKATAN JALAN TINGKULU LK. VII
PENINGKATAN JALAN KELURAHAN MALALAYANG SATU TIMUR (KAYU BULAN)
PENINGKATAN JALAN SUDIRMAN 8,9,10,12
PENINGKATAN JALAN KELURAHAN PANIKI SATU LK. V
PENINGKATAN JALAN KELURAHAN TUMINTING LK. III, IV
PENINGKATAN JALAN LORENG LAMADA (KEL. TUMUMPA I)
PENINGKATAN JALAN KELURAHAN ISLAM LK. I
PENINGKATAN JALAN LAPEN MENUJU KANTOR KEL TIKALA ARES
PEMELIHARAAN JALAN HOTMIX LIWAS
PEMELIHARAAN JALAN KELURAHAN KLEAK
PEMELIHARAAN BUMI NYIUR LINGKUNGAN III
PEMELIHARAAN ASPOL KELURAHAN SUMOMPO
PEMBEBASAN LAHAN JALAN
3 PRORAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
PEMELIHARAAN RUTIN SWAKELOLA JALAN
JALAN GURITA TARUSI KELURAHAN TUMUMPA 1,2 (DAK PENUGASAN)
JALAN LAHAI ROI (DAK PENUGASAN)
4 PENYEDIAAN AIR MINUM
- -
5 PENYEDIAAN SANITASI PROGRAM PEMBANGUNAN
IPAL KOMUNAL
PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL DENGAN JARINGAN PERPIPAAN KECAMATAN BUNAKEN KELURAHAN PANDU (DAK PENUGASAN)
PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL DENGAN JARINGAN PERPIPAAN KECAMATAN MAPANGET KELURAHAN MAPANGET (DAK PENUGASAN)
45
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL DENGAN JARINGAN PERPIPAAN KECAMATAN TUMINTING KELURAHAN TUMINTING (DAK PENUGASAN)
PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL DENGAN JARINGAN PERPIPAAN KECAMATAN PAAL DUA KELURAHAN PAAL DUA (DAK PENUGASAN)
PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL DENGAN JARINGAN PERPIPAAN KECAMATAN SARIO KELURAHAN SARIO (DAK PENUGASAN)
PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL DENGAN JARINGAN PERPIPAAN KECAMATAN TIKALA KELURAHAN TIKALA (DAK PENUGASAN)
6 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG
PEMELIHARAAN RUTIN SALURAN (SWAKELOLA)
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG – GORONG
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN PANIKI SATU
PEMBANGUNAN SALURAN DAN TALUD KELURAHAN MERAS
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN BAHU
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN KAMPUNG ISLAM
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN MALALAYANG DUA
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN RANOTANA WERU
PEMBANGUNAN SAKURAN KELURAHAN TINGKULU
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN PANDU
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN KAIRAGI DUA
PENINGKATAN SALURAN JALAN SAM RATULANGI MENUJU JALAN PIERE TENDEAN
PENINGKATAN SALURAN DAN TROTOAR KELURAHAN KOMBOS BARAT
PENINGKATAN SALURAN DAN TROTOAR KELURAHAN KOMBOS TIMUR
PENINGKATAN SALURAN JALAN WALANDA MARAMIS
PENINGKATAN SALURAN JALAN 14 FEBRUARI
PENINGKATAN SALURAN KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN
PENINGKATAN SALURAN KELURAHAN KAROMBASAN UTARA
PENINGKATAN SALURAN KELURAHAN KLEAK
PENINGKATAN SALURAN KELURAHAN TERNATE TANJUNG
PENINGKATAN SALURAN KELURAHAN MALALAYANG SATU BARAT
REHABILITASI SALURAN JALAN ARIE LASUT
REHABILITASI SALURAN JALAN WOLTER MONGINSIDI
REHABILITASI SALURAN JALAN ARIE LASUT
REHABILITASI SALURAN JALAN WOLTER MONGINSIDI
REHABILITASI SALURAN KELURAAN CALACA
REHABILITASI SALURAN KELURAHAN RANOMUUT
REHABILITASI SALURAN KELURAHAN SINDULANG DUA
REHABILITASI SALURAN KELURAHAN TUMINTING
46
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
REHABILITASI SALURAN KELURAHAN WINANGUN I KOMP KODIM 1309
REHABILITASI SALURAN DAN TROTOAR JALAN A.A. MARAMIS
REHABILITASI SALURAN DENDENGAN LUAR LINGKUNGAN I, III
PEMBANGUNAN SALURAN (BOX CULVERT) SPBU MEGAMAS
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN MALALAYANG SATU TIMUR
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN PAAL DUA
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE JALAN LINGKUNGAN KAMPUS
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN BUMI NYIUR
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN TAAS
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN TANJUNG BATU
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN TONGKAINA
PEMBANGUNAN SALURAN KELURAHAN BENGKOL
PENINGKATAN SALURAN DAN TROTOAR JALAN YOS SUDARSO DEPAN DON BOSCO
PENINGKATAN SALURAN DAN TROTOAR KELURAHAN SARIO TUMPAAN
PENINGKATAN SALURAN DEPAN RSUP MALALAYANG
PENINGKATAN SALURAN JALAN WAKEKE
PENINGKATAN SALURAN KELURAHAN BATUKOTA
PENINGKATAN SALURAN KELURAHAN PAKOWA LINGKUNGAN V KOMPLEKS SD KATOLIK GUNUNG TABOR
PENINGKATAN SALURAN KELURAHAN PAAL DUA KOMP PASAR SEGAR
PENINGKATAN SALURAN KELURAHAN WANEA
PENINGKATAN SALURAN SAMPING EKS JN SUPERMARKET
PENINGKATAN SALURAN KELURAHAN KETANG BARU
REHABILITASI SALURAN / PLAT DULKER KELURAHAN TITIWUNGEN UTARA DAN SELATAN
REHABILITASI SALURAN KELURAHAN TIKALA BARU
REHABILITASI SALURAN KELURAHAN BUMI NYIUR
REHABILITASI SALURAN KELURAHAN WINANGUN II
PEMBANGUNAN SALURAN DAN TROTOAR JL. BOULEVARD
PEMBANGUNAN SALURAN DAN TROTOAR JL. MALALAYANG
PEMBANGUNAN LANJUTAN SALURAN JL. GUNUNG TUMPA
PEMBANGUNAN SALURAN LIWAS
PEMBANGUNAN SALURAN DAN TROTOAR JL. SAM RATULANGI
PEMBANGUNAN SALURAN DAN TROTOAR JL. ARIE LASUT WONASA
PEMBANGUNAN SALURAN DAN TROTOAR JL. TUMINTING
47
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN / PENINGKATAN SALURAN KOMPLEKS TKB PUSAT KOTA
PEMBANGUNAN SALURAN DAN GORONG GORONG KOMPLEKS GEREJA PANTEKOSTA WINANGUN
7 INFORMASI PENATAAN RUANG PROGRAM PERENCANAAN
TATA RUANG
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PELATIHAN APARAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
PENETAPAN KEBIJAKAN TATA RUANG REVIEW RDTR
PENETAPAN KEBIJAKAN TATA RUANG PENINJAUAN KEMBALI RTRW
FEASIBILITY STUDY (5 LOKASI)
8 PROGRAM PEMANFAATAN
RUANG
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN RUANG
PENYUSUNAN KABIJAKAN PERIZINAN PWEMANFAATAN RUANG
SURVEY DAN PENGUKURAN SEMPADAN SUNGAI DAN JALAN YANG DIPAKAI BANGUNAN LIAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA
PENDATAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PEMBANGUNAN PINTU GERBANG KOTA
KONSULTAN PENGAWAS PENATAAN AREAL DAN LINTASAN PACUAN KUDA
PENATAAN AREAL DAN LINTASAN PACUAN KUDA
PEMBANGUNAN GRAHA RELIGI
PEGAR PENGAMAN PEDESTRIAN PATUNG SAM RATULANGI
PEGAR PENGAMAN PEDESTRIAN PERBELANJAAN MANTOS
PEGAR PENGAMAN PEDESTRIAN GEREJA PAULUS
REHAB PAGAR PENGAMAN
9 PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG
DESAIN, MONITORING DAN EVALUASI
TIM ANTISIPASI DAN PENANGANAN CEPAT
TIM PENGELOLA PU PUBLIK RESPONSE CENTER
10 PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK
PEMBANGUNAN JALUR HIJAU JL. PIERE TENDEAN
PENATAAN FASILITAS LAPANGAN SPARTA TIKALA (TAHAP 2)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 PENYEDIAAN SANITASI PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PENYEDIAAN SARANA DAN PRSARANAPENGELOLAAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAK DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
- -
2 PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
1. DUKUNGAN KEGIATAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
2. EVALUASI DAN MONITORING
3 PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DAN PENGEMBANGAN
KINERJA AIR MINUM
PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI IKK KELURAHAN DAN SAMBUNGAN RUMAH
PSPABP KELURAHAN BAILANG
PSPABP KELURAHAN TONGKAINA
48
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN
PENATAAN KAWASAN TPA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PERIZINAN
EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KWALITAS LAYANAN PERIZINAN
PENYUSUNAN SISTEM LAYANAN INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK
2 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
- -
d. SPM Bidang Perumahan
1).Indikator, Target Pencapaian SPM dan Realisasinya Serta Alokasi Anggaran
BIDANG
PERUMAHAN 4 Indikator Progres Capaian SPM Kota Manado
REFERENSI
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.
22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Nilai
(sesuai
permen
)
Batas
Waktu
Capaian
(sesuai
permen)
Capaian
Tahun
2015
Target
Penca
paian
Tahun
2017
Realis
asi
Tahun
2017
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
JENIS PELAYANAN DASAR
A RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU
IND
IKA
TO
R
1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 100% 2025
2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 70% 2025 62.96%
3
Indeks keterjangkauan (sama sekali tidak terjangkau
bila indeks ≥5, tidak terjangkau bila indeks 4.1 s/d
5.0, kurang terjangkau bila indeks 3.1 s/d 4.0,
terjangkau bila indeks ≤3)
B.
LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN
YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM
4 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang
didukung dengan PSU 100% 80.00% 100%
2) Program dan Kegiatan NO JENIS PELAYANAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 RUMAH LAYAK HUNI DAN
TERJANGKAU
PROGRAM
PENINGKATAN
PERBAIKAN
PERUMAHAN RAKYAT
1. PEMBUATAN GERBANG LORONG SAMRAT -
BOULEVARD
2. PENGELOLAAN RUSUNAWA KOTA MANADO
49
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
DAN KAMPUNG
KELURAHAN
3. PEMBENTUKAN DAN PEMBANGUNAN
SABUA LANSIA
4. KIP KELURAHAN ISLAM LINK. II & IV
5. KIP KELURAHAN RANOTANA WERU
6. KIP KELURAHAN TANJUNG BATU
7. KIP KELURAHAN WANEA
8. KIP KELURAHAN TINGKULU
9. KIP KELURAHAN PAKOWA LINGKUNGAN V
10. KIP KELURAHAN RANOTANA
11. KIP KELURAHAN TITIWUNGEN SELATAN
12. KIP KELURAHAN SARIO UTARA
13. KIP KELURAHAN KOMBOS BARAT LINK. III,
IV, DAN V
14. KIP KELURAHAN BANJER LINK. IV
15. KIP KELURAHAN TIKALA KUMARAKA LINK.
II, III DAN IV
16. KIP KELURAHAN PANIKI SATU LINK. V
17. KIP TONGKAINA ISLAM LINK. I, II & III
18. KIP KELURAHAN MOLAS LINK. I S.D V
19. KIP KELURAHAN RANOMUUT
20. KIP KELURAHAN DENDENGAN DALAM
21. KIP KELURAHAN DENDENGAN LUAR LINK. I
22. KIP KELURAHAN PERKAMIL
23. KIP KELURAHAN BUMI NYIUR LINK. III
24. KIP KELURAHAN KAROMBASAN UTARA
25. KIP KELURAHAN PANDU
26. KIP KELURAHAN TELING ATAS
27. KIP MALALAYANG DUA LINGKUNGAN I
28. KIP KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN
LINK. III, IV
29. KIP KELURAHAN BUNAKEN LINK. I & VI
30. KIP KELURAHAN KAIRAGI DUA LINK. VII
31. KIP KELURAHAN PANIKI BAWAH
32. KIP KELURAHAN WINBANGUN I LINK. I
2 LINGKUNGAN YANG SEHAT
DAN AMAN YANG
DIDUKUNG DENGAN
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM
PROGRAM
PENYEDIAAN AIR
BERSIH DAN
PENGEMBANGAN
KINERJA AIR MINUM
1. PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI IKK
KELURAHAN DAN SAMBUNGAN RUMAH
2. PSPABP KELURAHAN BAILANG
3. PSPABP KELURAHAN TONGKAINA
4. PSPABP PAAL IV LINGK I
3 PROGRAM KINERJA
AIR LIMBAH
1. IPAL KOMUNAL KELURAHAN PANDU
2. IPAL KOMUNAL KELURAHAN TUMUMPA
3. IPAL KOMUNAL KELURAHAN MALENDENG
4. IPAL KOMUNAL KELURAHAN TERNATE
BARU
5. IPAL KOMUNAL DENGAN MCK KELURAHAN
TUMUMPA II
6. IPAL KOMUNAL KELURAHAN PANIKI II
50
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
7. TOILET UMUM JALAN RING ROAD
8. TOILET UMUM LAPANGAN PERKAMIL
9. KOMBINASI IPAL KOMUNAL DENGAN MCK KELURAHAN BUNAKEN
10. KOMBINASI IPAL KOMUNAL DENGAN MCK
KELURAHAN MANADO TUA SATU
11. KOMBINASI IPAL KOMUNAL DENGAN MCK
KELURAHAN MANADO TUA DUA
12. PENGADAAN LAHAN IPAL KOMUNAL
13. PENGELOLAAN AIR BERSIH (DAK FISIK)
4 PROGRAM KOTA
TANPA KUMUH
(KOTAKU)
1. DUKUNGAN KEGIATAN PROGRAM KOTA
TANPA KUMUH
2. EVALUASI DAN MONITORING
5 PROGRAM
PENERANGAN JALAN
DAN LINGKUNGAN
1. PENGADAAN LAMPU JALAN (LED) KL. A.A.
MARAMIS DAN LAPANGAN TIKALA
2. PENGADAAN LAMPU PENERANGAN (TAMAN
KESATUAN BANGSA DAN PASAR 45)
3. PENGADAAN LAMPU JALAN SOLAR CELL
(KOTA MANADO, UNSRAT)
4. PERAWATAN / PEMELIHARAAN LAMPU
JALAN (BALON LAMPU, BATERE)
5. PENGADAAN LAMPU TROTOAR / PEJALAN
KAKI (BOULEVARD – SAMRAT)
6. PENGADAAN LAMPU HIAS
7. PENGADAAN LAMPU TAMAN KOTA
8. PENGADAAN LAMPU TROTOAR
6 PROGRAM
PERLUASAN DAN
PENINGKATAN
SAMBUNGAN RUMAH
PEMANFAATAN IDE CAPACITY SPAM
e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan (Pemerintahan Dalam
Negeri)
1).Indikator, Target Pencapaian SPM dan Realisasinya Serta Alokasi Anggaran
BIDANG
PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI
10 Indikator Progres Capaian SPM Kota Manado
REFERENSI
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
Nilai
(sesuai
permen
)
Batas
Waktu
Capaian
(sesuai
permen)
Capaian
Tahun
2015
Target
Pencapaian
Tahun 2017
Realisasi
Tahun
2017
Alokasi
Anggaran (Rp.)
JENIS PELAYANAN DASAR
A. PELAYANAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
IND
IKA
TO
R
1 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga 100% 2011 100.00% 100% 100 %
2 Cakupan penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) 100% 2011 100.00% 100% 72 %
3 Cakupan penerbitan akta kelahiran 100% 2011 100.00% 100% 100 %
4 Cakupan penerbitan akta kematian 100% 2011 100.00% 100% 100 %
B.
PEMELIHARAAN
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
51
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
5 Cakupan Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas), keterangan : rasio
100 petugas : 1 wilayah kerja
50% 2015 100.00% 100%
6 Cakupan Tingkat Penyelesaian
Pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)
80% 2015 100.00% 100%
C. PENANGGULANGAN BENCANA
KEBAKARAN
7 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 80% 2015 49.85% 80%
8 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah
manajemen kebakaran
75% 2015 100.00% 100%
9 Persentase aparatur pemadam kebakaran
yang memenuhi standar kualifikasi 85% 2015 10.00% 85%
10 Jumlah mobil pemadam kebakaran di
atas 3000 - 5000 liter pada WMK 90% 2015 80.00% 90%
2). Program dan Kegiatan
NO JENIS PELAYANAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS CATATAN SIPIL
1. PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU
IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN, UPDATING DAN PEMELIHAARAAN) (DAK NON FISIK)
PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN
PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG PELAYANAN
DINAS SATPOL PP
1. PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMSWARKASA DI DAERAH MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TIM TERPADU, PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL KOTA MANADO
2 PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI
PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
TRAINING OF FASILITATOR (TOF) INFRASTRUKTURPUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA MANADO
3 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
KOORDINASI FORUM FORUM DISKUSI POLITIK
FORUM DISKUSI ORMAS, LSM DAN
OKP
DINAS KEBAKARAN
52
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
1 PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAAHAAN BAHAYA KEBAKARAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
f. SPM Bidang Sosial
1).Indikator, Target Pencapaian SPM dan Realisasinya Serta Alokasi Anggaran
BIDANG
SOSIAL 9 Indikator Progres Capaian SPM Kota Manado
REFERENSI
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.
129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota
Nilai
(sesuai
permen
)
Batas
Waktu
Capaian
(sesuai
permen)
Capaian
Tahun
2015
Target
Pencapai
an
Tahun
2017
Realisasi
Tahun
2017
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
JENIS PELAYANAN DASAR
A. PELAKSANAAN PROGRAM
KEGIATAN BIDANG SOSIAL
IND
IKA
TO
R
1
Pemberian bantuan sosial bagi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial skalan
kabupaten/kota : persentase
PMKS skala kabupaten/kota yang
memperoleh bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar
80% 2015 100.00% 100%
2
Pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan sosial skala
kabupaten/kota : Persentase
PMKS skala kabupaten/kota yang
menerima program
pemberdayaan sosial melalui
Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya
100% 2011 100.00% 100%
B.
PENYEDIAAN SARANA
PRASARANA SOSIAL
SKALA KABUPATEN/KOTA
3
Penyediaan sarana prasarana
panti sosial skala kabupaten/kota
: Persentase panti sosial skala
kabupaten/kota yang
menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
80% 2015 100.00% 100%
4
Penyediaan sarana prasarana
pelayanan luar panti skala
kabupaten/kota : Persentase
wahana kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat (WKBSM)
yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
60% 2015 100.00% 100%
C.
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA
53
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
5
Bantuan sosial bagi korban
bencana skala kabupaten/kota :
persentase (%) korban bencana
skala kabupaten/kota yang
menerima bantuan sosial selama
masa tanggap darurat
80% 2015 80.00% 100% 66.97 % 350.000.000
6
Evakuasi korban bencana skala
kabupaten/kota : persentase (%)
korban bencana skala
kabupaten/kota yang dievakuasi
dengan menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat
lengkap
80% 2015 80.00% 100%
D.
PELAKSANAAN DAN
PENGEMBANGAN JAMINAN
SOSIAL BAGI
PENYANDANG CACAT
FISIK DAN MENTAL, SERTA
LANJUT USIA TIDAK
POTENSIAL
7
Penyelenggaraan jaminan sosial
skala kabupaten/kota : Persentase
(%) penyandang cacat fisik dan
mental, serta lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima
jaminan sosial
40% 2015 30.00% 100%
2). Program dan Kegiatan
NO JENIS PELAYANAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN BIDANG SOSIAL
PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1. PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIALPEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT, DAN PMKS LAINNYA
2. PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN 3. FASILITAS MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN
2 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 2. BIMBINGAN TEKNIS PENGURUS
KARANG TARUNA
4. PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER
3 PENYEDIAAN SARANA PRASARANA SOSIAL SKALA
KABUPATEN/KOTA
PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. PENANGANAN MASALAH MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT
TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA
2. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
3. PELESTARIAN – PELESTARIAN KEPAHLAWANAN
5. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA 6. PEMBENTUKAN KAMOUNG SIAGA BENCANA
7. PEMANTAPAN KEMAMPUAN SHELTER KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL 8. PEMANTAPAN PENDAMPING SOSIAL PSIKOSOSIAL
4 PENINGKATAN PEMERINTAHAN
KELURAHAN, PENGUATAN
KELEMBAGAAN
DAN
1. PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL KELURAHAN
2. PENJARINGAN KEPALA LINGKUNGAN
3. SOSIALISASI, KOORDINASI, DAN MONITORING EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKOSOSBUD MASYARAKAT
54
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
PENGEMBANGAN PARTISIPASI
MASYARAKAT
4. PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN 5. PENGEMBANGAN KELOMPOK SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
KELURAHAN 6. PENGELOLAAN DATA PROFIL KELURAHAN
7. PERLOMBAAN KELURAHAN
8. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI LINGKUNGAN
9. BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
10. IMBAI PRESTASI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA
11. PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN KELURAHAN 12. PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAAT
5 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN KOTA
1. PAMERAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
2. KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM SDA DAN TTG
3. PELATIHAN PENGGUNAAN
PERALATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
4. PEMBANGUNAN BERBASIS
LINGKUNGAN KELOMPOK MASYARAKAT MAPALUS (KKM)
6 PELAKSANAAN DAN
PENGEMBANGAN JAMINAN
SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT FISIK DAN MENTAL,
SERTA LANJUT USIA TIDAK POTENSIAL
PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
PELATIHAN KETRAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK
TERLANTAR 7 PEMBINAAN PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIFABEL DAN EKS TRAUMA
8 PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI
JOMPO
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 9 PEMBINAAN EKS
PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL
LAINNYA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL PEMBINAAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN (GEPENG)
PEMBINAAN PENGGUNA NARKOBA
BPBD PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA PROGRAM PENANGANAN DAN
PEMULIHAN BENCANA
1. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT
TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA
2. PENYEDIAAN /PENYIAPAN BARANG PASOKAN
3. Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Manado
Tabel 15.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Manado
NO NAMA PERANGKAT DAERAH JUMLAH
PEGAWAI
1. Staf Ahli Walikota 3
2. Sekretariat Daerah 179
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 77
4. Dinas Pemuda dan Olahraga 29
5. Dinas Kesehatan 55
6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 54
7. Dinas Tenaga Kerja 25
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 37
9. Dinas Perhubungan 172
10. Dinas Komunikasi dan Informatika 30
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 65
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 43
55
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 23
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 47
15. Dinas Pariwisata 49
16. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan 81
17. Dinas Lingkungan Hidup 60
18. Dinas Kebakaran 60
19. Dinas Pangan 22
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 29
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
57
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 40
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27
24. Sekretariat DPRD 54
25. Inspektorat 44
26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah 43
27. Satuan Polisi Pamong Praja 140
28. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
33
29. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 48
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 21
31. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 90
32. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 64
33. Kecamatan Bunaken 24
34. Kecamatan Singkil 14
35. Kecamatan Tikala 23
36. Kecamatan Wanea 20
37. Kecamatan Malalayang 28
38. Kecamatan Bunaken Kepulauan 17
39. Kecamatan Tuminting 23
40. Kecamatan Wenang 14
41. Kecamatan Sario 17
42. Kecamatan Mapanget 25
43. Kecamatan Paal Dua 23
44. Puskesmas 583
45. UPT 23
46. TK 189
47. SD 1.390
48. SMP 825
49. Lain-Lain 15
TOTAL 5.584
Sumber . Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 2018
56
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Tabel 16.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Golongan Jumlah
Ia 2
Ib 6
Ic 19
Id 10
IIa 128
IIb 177
IIc 268
IId 191
IIIa 516
IIIb 784
IIIc 922
IIId 1.045
IVa 833
IVb 645
IVc 36
IVd 2
TOTAL 5.584
Tabel 17.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Golongan Jumlah
SD 29
SMP 55
SMA 1.444
D1 93
D2 153
D3 324
D4 32
S1 3.204
S2 245
S3 5
TOTAL 5.584
57
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Tabel 17.
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Golongan Jumlah
II A 1
II B 36
III A 60
III B 118
IV A 618
IV B 404
TOTAL 1.237
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tabel 18.
Target dan Realisasi Pendapatan Kota Manado TA. 2018
No Jenis Pendapatan Target
(Rp)
Realisasi
(Rp) (%)
I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Kesehatan 14,344,216,000 12,939,624,402 90
Dinas Kesehatan 14,344,216,000 12,939,624,402 90
2. Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
125,000,000 77,387,000 62
Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
125,000,000 77,387,000 62
3. Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan
Masyarakat
250,000,000 188,420,000 75
Dinas Kebakaran 250,000,000 188,420,000 75
4. Perhubungan 19,725,000,000 13,504,057,480 68
Dinas
Perhubungan
2,725,000,000 2,136,887,500 78
5. Penanaman Modal 2,725,000,000 2,136,887,500 78
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Perijinan Terpadu
Satu Pintu
17,000,000,000 11,367,169,980 67
6. Pertanian 17,000,000,000 11,367,169,980 67
Dinas Pertanian,
Kelautan dan
Perikanan
625,000,000 489,179,000 78
7. Perdagangan 300,000,000 301,890,000 101
Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
300,000,000 301,890,000 101
8. Administrasi
Pemerintahan
325,000,000 187,289,000 58
Sekretariat Daerah 325,000,000 187,289,000 58
Kecamatan
Bunaken
1,456,588,698,000 1,433,816,146,865 98
Kecamatan
Malalayang
8,476,050,000 3,165,175,960 37
58
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Kecamatan
Mapanget
34,250,000 167,010,960 488
Kecamatan Sario 234,410,000 117,950,000 50
Kecamatan Singkil 1,814,260,000 770,980,000 42
Kecamatan Tikala 790,080,000 239,255,000 30
Kecamatan
Tuminting
373,530,000 357,240,000 96
Kecamatan Wanea 801,640,000 318,555,000 40
Kecamatan
Wenang
579,620,000 174,335,000 30.08
Kecamatan
Bunaken
Kepulauan
896,790,000 183,120,000 20.42
Kecamatan Paal
Dua
1,057,700,000 236,250,000 22.34
9. Keuangan 861,120,000 277,960,000 32.28
PPKD 171,110,000 46,670,000 27.27
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah
861,540,000 275,850,000 32.02
Badan Pengelola
Pajak dan
Retribusi Daerah
1,448,112,648,000 1,430,650,970,905 98.79
Sumber. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2018
Tabel 19.
Target dan Realisasi Belanja Kota Manado TA. 2018 N
o Jenis Pendapatan
Target
(Rp)
Realisasi
(Rp) (%)
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 361,506,622,110.00 337,102,512,762.00
93.25
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 784,516,400.00 711,689,400.00
90.72
Kesehatan
Dinas Kesehatan 170,902,741,516.00 124,894,863,000.00
73.08
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
61,192,349,000.00 39,177,437,519.00
64.02
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
119,579,679,600.00 75,182,765,042.00
62.87
Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Dinas Kebakaran 15,009,349,400.00 14,488,872,771.00
96.53
Satuan Polisi Pamong Praja
32,077,916,650.00 30,268,279,055.00
94.36
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
6,791,970,800.00 5,923,901,863.00
87.22
Sosial
Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat
16,717,195,800.00 15,234,912,078.00
91.13
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Tenaga Kerja
59
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Dinas Tenaga Kerja 7,121,386,600.00 6,901,986,823.00 96.92
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
4,792,646,000.00
4,605,473,501.00
96.09
Pangan
Dinas Pangan 4,047,777,000.00
3,907,889,872.00
96.54
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
39,569,765,100.00 39,173,273,027.00
99.00
Kecamatan Bunaken
4,131,565,800.00 4,084,548,200.00
98.86
Kecamatan Malalayang
7,002,145,000.00 6,860,997,862.00 97.98
Kecamatan Mapanget
7,678,553,500.00 7,629,442,801.00 99.36
Kecamatan Sario 5,663,691,500.00 5,631,495,200.00 99.43
Kecamatan Singkil
4,912,472,600.00 4,765,220,726.00 97.00
Kecamatan Tikala
4,864,192,300.00 4,817,737,597.00 99.04
Kecamatan Tuminting
5,856,607,000.00 5,590,515,161.00 95.46
Kecamatan Wanea
6,383,633,600.00 6,109,372,410.00 95.70
Kecamatan Wenang
8,126,893,000.00 8,019,484,623.00 98.68
Kecamatan Bunaken Kepulauan
3,360,495,000.00 2,962,739,857.00 88.16
Kecamatan Paal Dua
5,804,935,300.00 5,739,303,300.00 98.87
Administrasi Kependudukan dan Capil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9,430,319,800.00 8,681,888,075.00 92.06
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8,670,071,600.00 6,303,418,040.00 72.70
Perhubungan
Dinas Perhubungan
24,433,253,700.00 23,672,184,813.00 96.89
Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
19,793,938,800.00 19,371,882,107.00 97.87
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
3,712,677,750.00
3,533,398,146.00
95.17
Penanaman Modal
16,008,267,400.00 13,310,983,616.00 83.15
Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pemuda dan Olahraga
30,313,949,800.00 28,731,475,143.00 94.78
Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika
325,000,000.00 313,303,916.00 96.40
Persandian
60
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Dinas Komunikasi dan
Informatika
1,188,310,000.00 1,138,376,525.00 95.80
Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3,473,534,400.00 3,296,923,909.00 94.92
Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
297,649,200.00 248,772,807.00 83.58
3 Urusan Pilihan
Kelautan dan Perikanan
Dinas Pertanian, Kelautan dan
Perikanan
772,481,700.00 767,372,021.00 99.34
Pariwisata
Dinas Pariwisata
37,288,401,400.00 35,763,569,776.00 95.91
Pertanian
Dinas Pertanian, Kelautan dan
Perikanan
10,886,100,300.00 10,744,629,058.00 98.70
Perdagangan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
15,405,653,900.00 12,466,486,787.00 80.92
Perindustrian
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
1,104,454,000.00 795,154,586.00 72.00
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26,529,555,300.00 25,652,012,064.00 96.69
Sekretariat Daerah
134,912,713,900.00 130,346,056,680.00 96.62
Sekretariat DPRD
62,450,439,600.00 51,050,558,426.00 81.75
Kecamatan Bunaken
6,054,782,300.00 5,771,070,433.00 95.31
Kecamatan Malalayang
13,655,551,000.00 13,304,883,525.00 97.43
Kecamatan Mapanget
11,342,147,100.00 11,148,540,438.00 98.29
Kecamatan Sario
7,659,215,600.00 7,422,968,403.00 96.92
Kecamatan Singkil
7,360,103,200.00 7,099,351,169.00 96.46
Kecamatan Tikala
7,002,550,800.00 6,694,668,115.00 95.60
Kecamatan Tuminting
10,395,946,000.00 9,972,960,632.00 95.93
Kecamatan Wanea
11,746,936,400.00 11,403,532,645.00 97.08
Kecamatan Wenang
9,337,738,800.00 8,972,177,131.00 96.09
Kecamatan Bunaken Kepulauan
6,027,696,900.00 4,992,697,056.00 82.83
Kecamatan Paal Dua
8,684,219,000.00 8,397,114,419.00 96.69
Pengawasan
Inspektorat
12,688,955,300.00 12,465,776,837.00 98.24
61
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Perencanaan
Kecamatan Bunaken
56,200,000.00 52,500,000.00 93.42
Kecamatan Malalayang
51,500,000.00 51,500,000.00 100.00
Kecamatan Mapanget
48,000,000.00 47,980,000.00 99.96
Kecamatan Sario
30,818,000.00 29,527,000.00 95.81
Kecamatan Singkil
42,303,000.00 40,923,000.00 96.74
Kecamatan Tikala
36,975,000.00 35,175,000.00 95.13
Kecamatan Tuminting
66,205,500.00 66,205,500.00 100.00
Kecamatan Wanea
41,629,000.00 41,629,000.00 100.00
Kecamatan Wenang
55,440,000.00 55,440,000.00 100.00
Kecamatan Bunaken Kepulauan
34,740,000.00 33,140,000.00 95.39
Kecamatan Paal Dua
37,225,000.00 37,225,000.00 100.00
Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
19,303,021,850.00 17,542,554,895.00 90.88
Keuangan
PPKD
94,435,625,000.00
57,152,162,701.00
60.52
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
35,994,502,600.00
34,619,807,835.00
96.18
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
29,910,609,850.00
26,567,116,616.00
88.82
Kepegawaian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
11,443,596,400.00 8,721,935,942.00 76.22
PEMBIAYAAN DAERAH
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya
0.00 (41,830,920.00) 0.00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 338,361,850,475.00 0.00
Kesehatan
Dinas Kesehatan
SISA LEBIH/KURANG
PEMBIAYAAN TAHUN
BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 111,955,238,598.00 0.00
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
62
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 155,725,515,461.00 0.00
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SISA LEBIH/KURANG
PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 39,177,437,519.00 0.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN
BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 75,182,765,042.00 0.00
Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Dinas Kebakaran
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Tahun Berkenaan 0.00 14,300,452,771.00 0.00
Satuan Polisi Pamong Praja
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 30,268,279,055.00 0.00
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 5,923,901,863.00 0.00
Sosial
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Tahun Berkenaan 0.00 6,901,986,823.00 0.00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 4,605,473,501.00 0.00
Pangan
Dinas Pangan
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 3,907,889,872.00 0.00
Lingkungan Hidup
63
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Dinas Lingkungan Hidup
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 39,173,273,027.00 0.00
Administrasi Kependudukan dan
Capil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 8,681,888,075.00 0.00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 6,303,418,040.00 0.00
Perhubungan
Dinas Perhubungan
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 21,535,297,313.00 0.00
Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 20,823,562,548.00 0.00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 3,533,398,146.00 0.00
Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 1,943,813,636.00 0.00
Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pemuda dan Olahraga
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 28,731,475,143.00 0.00
Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
0.00 4,257,386,116.00 0.00
64
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
3 Urusan Pilihan
Pariwisata
Dinas Pariwisata
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 35,763,569,776.00 0.00
Pertanian
Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 11,210,111,079.00 0.00
Perdagangan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 13,074,352,373.00 0.00
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 25,652,012,064.00 0.00
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 767,707,162.00 0.00
Sekretariat Daerah
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Tahun Berkenaan 0.00 130,179,045,720.00 0.00
Sekretariat DPRD
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 51,050,558,426.00 0.00
Kecamatan Bunaken
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 9,790,168,633.00 0.00
Kecamatan Malalayang
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 19,446,401,387.00 0.00
65
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Kecamatan Mapanget
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 18,586,708,239.00 0.00
Kecamatan Sario
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 12,726,750,603.00 0.00
Kecamatan Singkil
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 11,586,939,895.00 0.00
Kecamatan Tikala
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 11,373,245,712.00 0.00
Kecamatan Tuminting
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 15,446,561,293.00 0.00
Kecamatan Wanea
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 17,318,284,055.00 0.00
Kecamatan Wenang
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 16,769,141,754.00 0.00
Kecamatan Bunaken Kepulauan
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 7,941,906,913.00 0.00
Kecamatan Paal Dua
SISA LEBIH/KURANG
PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 13,897,792,719.00 0.00
Pengawasan
Inspektorat
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 12,465,776,837.00 0.00
Perencanaan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 17,542,554,895.00 0.00
66
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Keuangan
PPKD
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
336,316,652,527.00 306,316,652,527.00 91.08
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
306,316,652,527.00 306,316,652,527.00 100.00
Penerimaan Pinjaman Daerah 30,000,000,000.00 0.00 0.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
22,197,671,067.00 9,447,793,955.00 42.56
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
8,603,575,000.00 0.00 0.00
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
13,594,096,067.00 9,447,793,955.00 69.50
SISA LEBIH/KURANG
PEMBIAYAAN TAHUN
BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 (1,337,607,338,589.00
)
0.00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SISA LEBIH/KURANG
PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 (912,071,584.00) 0.00
Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 (270,661,332,152.00) 0.00
Kepegawaian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
0.00 8,721,935,942.00 0.00
5. Penghargaan yang di raih Pemerintah Kota Manado
1. 13 Februari 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut, SH, MSi, DEA tampil Talk
Show di Yogyakarta, dan menerima Penghargaan SAKIP dari Menteri
PAN/RB diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi DR. Asman Abnur SE, MSi bertempat di Ballroom
Hotel Tentrem Yogyakarta.
2. 5 April 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA menerima
penghargaan Manado sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia diserahkan
oleh CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, bertempat di Ballroom Pullman
Hotel, jalan Thamrin Jakarta Pusat.
3. 17 April 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA diwakili Wakil
Walikota Mor Bastiaan SE, Pemkot Manado menerima penghargaan Best
Emergency Call Center di Kwasan Asia Pasifik di serahkan oleh perwakilan
Contact Center World di Indonesia Grace Henny di Oakwood Premier
Cozmo Jakarta.
67
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
4. 4 Juni 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA diwakili Wakil
Walikota Mor Bastiaan SE, Pemkot Manado meraih Opini WTP Atas LKPD
2017 diserahkan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Drs. Tangga M.
Purba, MM bertempat di Aula BPK-RI Sulut.
5. 6 Juli 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA menerima
Penghargaan Satya Lencana Pembangunan karena dinilai Berhasil Dalam
Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
diserahkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Puan Maharani, bertempat di Graha Gubernuran Bumi
Beringin, Wenang Manado.
6. 20 Juli 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA diwakili Wakil
Walikota Mor Bastiaan, SE Pemkot Manado Meraih Best Emergency Call
Center tingkat Asia Pasifik di Macau, China.
7. 20 Juli 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA menerima
Penghargaan Yokatta Wonderfull Indonesia Tourism Award 2018 di
Jakarta, diserahkan oleh Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif RI Arif Yahya
betrempat di Balairung Soesilo Soedarman, gedung Sapta Pesona Kantor
Kementrian Pariwisata RI Jakarta Pusat.
8. 23 Juli 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA diwakili oleh
Asisten Administrasi Umum Frans Mawitjere SH, menerima penghargaan
Kota Layak Anak 2018 diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dna
Perlindungan Anak, Yohana Susana Yambise DIP, Apling, MA bertempat di
Dyandra Convention Center Surabaya.
9. 15 September 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA diwakili oleh
Kaban BKPP Corry Tendean SH, menerima penghargaan Juara 1 Lomba
Baris Berbaris se Sulut yang diraih oleh TIM PBB Kota Manado dan
Infrastruktur Terbaik.
10. 15 September 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA menerima
penghargaan Platinum Indonesia’s Attractiveness Award 2018 oleh Menteri
Dalam Negeri Cahyo Kumolo di Ball room II Mutiara JW Marriot Jakarta.
11. 24 September 2018:
Plt. Sekretaris Daerah Kota Manado , Pieter B. Assa, PhD mewakili
Walikota DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA menerima penghargaan
Pemerintah Kota Manado Juara 3 stand pameran terbaik, diserahkan oleh
Wakil Gubernur Steven Kandouw, SE bertempat di Kayuwatu.
12. 15 Oktober 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA dan Wakil
Walikota Mor Bastiaan , SE menerima penghargaan WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
68
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Perbendaharaan Sulut Muhdi SE, SIP, MSi, PhD bertempat di gedung
Kementrian Keuangan Ri di Kantor Wilayah DIRJEN Perbendaharaan
Provinsi Sulut.
13. 11 November 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA, diwakili oleh
Wakil Walikota Mor bastiaan, SE Presentasikan Call Center Manado Siaga
112 di Republik Ceko dan Meraih JUARA DUNIA atau Medali Emas
Kategori Best Emergency Service Center in the World 2018, diserahkan oleh
Perwkilan CCW di Indonesia Grace Heny, di Praha Ceko.
14. 13 November 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA diwakili Kepala
Dinas KOperasi dan UKM Hendrik Warokka menjadi salah satu penerima
penghargaan ICSB Presindential Awards diserahkan oleh Gubernur
Sulawesi Utara bertempat di ruag Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi
Utara.
15. 27 November 2018:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mnado Julises
Oehlers Sh, mewakili Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH,
MSi, DEA menerima Penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan
public kategori baik dengan catatan tahun 2018.
16. 2018:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota
Manado Jimmy Rotinsulu mewakili Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky
Lumentut SH, MSi, DEA menerima penghargaan sebagai unit
penyelenggara pelayanan public kategori baik tahun 2018.
17. 9 Desember 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA menerima
penghargaan sebagai kota paling Toleran di Indonesia diberikan oleh
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo betrempat di hotel Ashley Jakarta.
18. 10 Desember 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA menerima
penhragaan Bhumandala Award 2018 untuk Kategori Bhumandala Kanaka
simpul Jaringan terbaik kabupaten/kota se-Indonesia diserahkan oleh
simpul Jaringan terbaik kabupaten /kota se-Indonesia diserahkan oleh
Presiden Indonesia diwakili Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, bertempat di
ruang Birawa Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta
Selatan.
19. 10 Dersember 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA menerima
penghargaan Bhumandala Award 2018 untuk Kategori Bhuandala Kencana
pemanfaatan Simpul Jaringan terbaik kabupaten /kota se-Indonesia
diserahkan oleh Presiden Indonesia diwakili Staf Kepresidenan Dr.
Moeldoko, betrempat di ruang Birawa Hotel Bidakara Jalan Gatot Subroto
Kav 71-73 Jakarta selatan.
69
Bab 3 Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Urusan
Pemerintahan Umum
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
20. 13 Desember 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA menerima
penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten/Kota se-
Sulut diserahkan oleh Gubernur Sulut diwakili Kepala Biro Organisasi DR.
Glady Kawatu, SH, MSi bertempat di Ballroom Swisbell Maleosan hotel,
Manado.
21. 14 Desember 2018:
Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH, MSi, DEA diwakili Wakil
Walikota Mor D Bastiaan, SE. Menerima penghargaan Gerakan Menuju
Smart City 100 Kota Kabupaten di Indonesia oleh Kementrian KOMINFO di
IC BSD Jln. Bolevard No. 1 BSD City, Pengedaan, Tanggerang Banten.
22. 28 Desember 2018:
Kota Manado di Tetapkan Sebagai Kota Sedang Penghargaan Indeks Kota
Cerdas Indonesia (IKCI) 2018 oleh KOMPAS.
B
.
B. INDIKATOR KINERJA KUNCI
Lampiran Indikator Kinerja Kunci Terlampir
Bab IV Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018
70
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Bab 4
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018
Penjabaran Prioritas pembangunan Kota Manado mengacu pada
Prioritas Pembangunan Nasional sesuai PERMENDAGRI 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. Tabel dibawah ini
menggambarkan Konsistensi Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan
Kota Manado.
Tabel 20.
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN
NASIONAL
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MANADO
1 Pembangunan manusia dan masyarakat
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Program pendidikan menengah
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan (UC)
Program pengembangan lingkungan sehat
2 Pembangunan sektor unggulan
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3 Pembangunan ekonomi
Bab IV Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018
71
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
4 Pemerataan dan kewilayahan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota (PBL Mapalus)
Program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat
Program pemberdayaan EKOSOSBUD masyarakat
Program pemberdayaan fakir
miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)
5 Pembangunan politik,
hukum, pertahanan dan keamanan
Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal (prokamling)
Program penataan peraturan perundang-undangan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Bab V Tugas Pembantuan
72
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Bab 5
TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan yang Diterima
Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, telah diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga
bagian. Yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan
umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang
menjadi domain pusat dan domain daerah dengan menggunakan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.
Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat
ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan
penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat kemudian menjadi
milik daerah.
Menurut asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu (untuk urusan pemerintah absolute), atau kepada
gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum di wilayahnya.
Urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan ketahanan
nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan
bangsa, penanganan konflik sosial, pembinaan kerukunan antar ataupun
intra suku, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan
yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota / kabupaten, pengembangan
kehidupan demokrasi dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang
bukan menjadi kewenangan daerah. Secara pendanaan, urusan ini dibiayai
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksana dalam
urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota / bupati di
daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertikal. Adapun pola
pertanggungjawaban dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah
gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri, dan
bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat. Sedangkan pada asas tugas pembantuan, terjadi penugasan dari
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau
dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi.
Bab V Tugas Pembantuan
73
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Terkait dengan urusan pemerintahan, urusan yang
ditugaspembantuankan adalah urusan konkuren, baik urusan wajib
maupun pilihan. Adapun tujuan asas Tugas pembantuan ini adalah untuk
lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah serta untuk lebih
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum baik dilingkup daerah
maupun secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalinya
lebih pendek.
Secara pendanaan, Tugas pembantuan dapat dibiayai oleh APBN
maupun APBD. Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah
pemerintah pusat, namun jika pemberi penugasan adalah pemerintah
daerah provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi (APBD I).
Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada
prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab
kepada pemberi penugasan, namun pada kondisi dimana Tugas
Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Walikota, maka selain
Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada pemerintah pusat melalui
Kementerian / Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku
wakil dari pemerintah pusat di daerah.
Pada pasal 23 Undang-Undang No.23 tahun 2014 juga disebutkan
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dan sampai
dengan saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud belum tersusun, sehingga
pelaksanaanya masih mengacu pada PP No.7 tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Yang diterjadi di dalam masa
peralihan ini, Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran di Eselon
I lebih selektif dalam memberikan penugasan kepada pemerintah daerah.
Sehingga jika pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi tumpang tindih
urusan dalam Tugas Pembantuan, maka kemudian mulai pada tahun 2016
ini terjadi perubahan mekanisme dari Tugas Pembantuan beralih pada
Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Karena
penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan PP No. 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah
baru dapat diimplementasikan pada tahun 2017, sehingga pada tahun
2016 dan sebelumnya Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berkewajiban
dalam pelaporan tugas pembantuan saja, sedangkan untuk pelaporan
dekonsentrasi menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi karena belum ada
urusan pemerintahan umum yang didekonsentrasikan kepada Kab / Kota
pada saat ini .
Pemerintah Kota Manado pada tahun 2018 memperoleh alokasi awal
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk
penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri
Bab V Tugas Pembantuan
74
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
sebesar Rp. 53.022.215.518,- (lima puluh tiga milyar dua puluh dua juta
dua ratus lima belas ribu lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan
Rp.9.903.590.000,- dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Dana tersebut dibagi pada 10 bidang berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa yang dilaksanakan
oleh 9 (sembilan) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Manado. Kesembilan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan
yang didanai Tugas Pembantuan tersebut adalah :
1. Bidang Pendidikan organisasi pelaksana adalah Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan dengan pagu penyaluran Rp.5.127.794.008,- dan realisasi
Rp.4.896.265.200,-
2. Bidang Kesehatan Dan KB organisasi pelaksana adalah Dinas
Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB dengan pagu
penyaluran Rp.12.113.517.760,- dan realisasi Rp.10.389.210.732,-
3. Bidang Sanitasi organisasi pelaksana adalah Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang dengan pagu penyaluran Rp.2.149.518.000,- dan
realisasi Rp.2.127.700.000,-
4. Bidang Perumahan Dan Permukiman organisasi pelaksana adalah
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan pagu penyaluran
Rp.436.178.500 Dana ini tidak digunakan karena tidak ada juknis dari
Kementerian Perumahan Dan Permukiman.
5. Bidang Pertanian organisasi pelaksana adalah Dinas Pertanian,
Kelautan Dan Perikanan dengan pagu penyaluran Rp.780.315.000,-
dan realisasi Rp.780.000.000,-
6. Bidang Pariwisata organisasi pelaksana adalah Dinas Pariwisata dengan
pagu penyaluran Rp.1.765.161.000,- dan realisasi Rp.1.765.161.000,-
7. Bidang Air Minum organisasi pelaksana adalah Dinas Perumahan Dan
Permukiman dengan pagu penyaluran Rp.11.037.840.250,- dan
realisasi Rp.9.304.796.550,-
8. Bidang Jalan organisasi pelaksana adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang dengan pagu penyaluran Rp.15.116.185.000,- dan
realisasi Rp.15.060.230.000,-
9. Bidang Pasar organisasi pelaksana adalah Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan dengan pagu penyaluran Rp.3.620.147.000,- dan realisasi
Rp.3.559.317.000,-
10. Bidang Lingkungan Hidup organisasi pelaksana adalah Dinas
Lingkungan Hidup dengan pagu penyaluran Rp.875.559.000,- dan
realisasi Rp.874.968.000,-
Dana bantuan dari Pemerintah Sulawesi Utara sebesar
Rp.9.903.590.000,- berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan
Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas
Bab V Tugas Pembantuan
75
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Pemuda Dan Olahraga.
B. Tugas Pembantuan yang Diberikan
1) Dasar Hukum.
SK Walikota Nomor 147/KEP/B.02/BPKAD/2017 tanggal 24 Agustus
2017 tentang pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah Tahun Anggaran tahun 2017
2) Urusan Yang Dilaksanakan Melalui Tugas Pembantuan Kepada
Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk
Kabupaten/Kota adalah Urusan Keuangan.
3) Sumber dan Jumlah Anggaran
Sumber : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Manado Tahun
2017 dengan Jumlah Anggaran : Rp.1.000.000.000,-
4) Sarana dan Prasarana.
Sarana dan Prasarana yang digunakan kendaraan roda empat.
Bab VI
Bab 6
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
1. Daerah Yang Diajak Kerjasama
Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang efektif
dilaksanakan sejak tahun 2001, meningkatkan kesempatan bagi
Pemerintah Daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan
inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya.
Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar
terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dasar serta
bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan
pembangunan.
Untuk mengoptimalkan potensinya, kerjasama antar daerah menjadi
salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama
dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. UU 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan perlunya
peningkatan peran provinsi, termasuk dalam memfasilitasi penyelesaian
permasalahan-permasalahan antar daerah.
Pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta
turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
Sepanjang Tahun 2018, Pemerintah Kota Manado melakukan
kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana terinci dalam
tabel dibawah ini.
Jumlah Kerjasama
Kabupaten/Kota Provinsi
I
I
Bab VI
2. Dasar Hukum
a) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Kerja Sama Daerah.
3. Bidang Kerjasama
a. Fasilitasi Kerjasama Antar Kabupaten/Kota
- Kerjasama Kota Manado - Kabupaten Raja Ampat
Tentang Pengembangan dan Promosi Pariwisata
- Kerjasama Kota Manado dengan Pemerintah Kota Bitung-
Pemerintah Kabupaten Minahasa- Pemerintahn Kabupaten
Minahasa Utara
Tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)
APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) merupakan
wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota dimana anggotanya
terdiri dari seluruh Kota di Indonesia yang berjumlah 98 kota dan
saat ini di ketuai oleh Walikota Tangerang Selatan dengan Direktur
Eksekutif APEKSI Pusat sebagai sekretarisnya.
Dalam pengkoordinasiannya, APEKSI terbagi dalam beberapa
Komisariat Wilayah (Komwil), dimana Kota Manado tergabung dalam
Komwil VI yang beranggotakan 17 (Tujuh belas) Pemerintah Kota di
wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,
Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku
Utara, Papua, dan Papua Barat . Saat ini Komisariat Wilayah VI
APEKSI dipimpin oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy
sebagai ketuanya.
Kegiatan APEKSI Pusat yang diikuti oleh Pemerintah Kota Manado
yaitu Munas APEKSI dan Indonesia City Expo yang diselenggarakan
pada tanggal 24 – 26 Juli 2018 di Kota Tarakan.
PENGURUS APEKSI 2016-2020
PENGAWAS APEKSI PERIODE 2016-2020:
Bab VI
Ketua:
Dr. Ir. GS Vicky Lumentut, M.Si., DEA - Walikota Manado
Anggota:
1 Dr. Bima Arya Sugiarto – Walikota Bogor
2 Ir. Sofian Raga – Walikota Tarakan
3 M. Irwansyah Sofyan Rebuin, S.Sos, M.Si – Walikota
Pangkalpinang
4 H. Muhammad Idaham, SH, M.Si – Walikota Binjai
5 H. Taufan Pawe, SH – Walikota Parepare
6 H. Mochammad Anton – Walikota Malang
DEWAN PENGURUS APEKSI PERIODE 2016-2020:
Ketua:
Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH – Walikota Tangerang Selatan
Wakil Ketua:
1. Bidang Pemerintahan & Otonomi: Drs. H. T. Dzulmi Eldin S,
M.Si. – Walikota Medan
2. Bidang Pembangunan: H. Syarif Fasha, ME – Walikota Jambi
3. Bidang Kerjasama: Jonas Salean, SH, M.Si – Walikota Kupang
4. Bidang Kesejahteraan Sosial & Perkotaan: Dr. Burhan
Abdurahman, SH – Walikota Ternate
5. Bidang Ekonomi & Keuangan: HM. Rizal Efendi – Walikota
Balikpapan
6. Bidang Informasi, Advokasi & Hukum: H. Moh. Muraz, SH, MM –
Walikota Sukabumi
Sekretaris:
Dr. H. Sarimun Hadisaputra, M.Si – Direktur Eksekutif
b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pendidikan Pangkat/Gol SKPD
Pascasarjana : 2 org
S1 : 1
D3 : -
SMA : 1
SLTP :
Bab VI
c. Sumber dan Jumlah Anggaran
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 235.385.350
yang bersumber dari APBD Kota Manado.
d. Hasil (output) dari kerjasama dan Jangka waktu Kerja sama
1 (satu) Nota Kesepahaman (MOU) antara Kabupaten Raja Ampat
dengan Pemerintah Kota Manado tentang Pengembangan & Promosi
Pariwisata. Jangka waktu kerjasama 3 (tiga) tahun sejak 24 Januari
2017.
Kesepakatan Bersama Tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) Sampah Regional Prov. Sulawesi Utara
B. KERJASAMA ANTAR DAERAH/LEMBAGA
Sepanjang Tahun 2018, Pemerintah Kota Manado melakukan
kerjasama dengan beberapa lembaga dan perguruan tinggi sebagaimana
terinci dalam tabel dibawah ini.
No Lembaga Keterangan
1. RS. RSJ. Prof Dr. V.L.
Ratumbuysang Manado
Kerjasama tentang
Penyelenggaraan Jaminan
Pelayanan Kesehatan bagi Peserta 2. RS. GMIM Pancaran Kasih Jaminan Kesehatan Daerah Kota
3. RS. Bhayangkara TK. IV Manado Tahun 2018
4. RS. Islam Sitti Maryam
5. RS. Advent Manado
6. Dirjen aplikasi informatika
kemkominfo
Kerja Sama Tentang Implementasi
Gerakan Menuju 100 Smart City
Kota Manado
7. Badan Informasi
Geospasial
Kerjasama tentang
penyelenggaraan, pengembangan
dan pemanfaatan data dan
informasi geospasial di kota
Manado
Jangka waktu 5 tahun sejak 30
Mei 2018
Bab VI
No Lembaga Keterangan
8. Badan Informasi
Geospasial
Kerjasama Tentang Pembangunan
Simpul Jaringan Informasi
Geospasial Daerah Di Kota
Manado
Jangka waktu 5 tahun sejak 30 Mei
2018
9. Politeknik Negeri Manado Kerjasama dalam penyelenggaraan
pendidikan, penelitian,
pengembangan, dan pengkajian.
Jangka waktu 4 tahun sejak 26
Juli 2018
10. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan Cabang Manado
Kerjasama tentang Kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan
Nasional Bagi Penduduk Yang
Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota
Manado.
Jangka waktu 3 bulan sejak 26
September 2018
11. Balai Sertifikasi Elektronik
Badan Siber dan Sandi
Negara
Kerjasama tentang pemanfaatan
sertifikat elektronik pada sistem
elektronik di lingkungan
pemerintah kota Manado.
1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah
a) Dinas Pariwisata
b) Bagian Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat
c) Dinas Kesehatan
d) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
e) Dinas Komunikasi dan Informatika
f) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
g) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2) Hasil (output) dari kerjasama dan Jangka waktu Kerja sama
5 (lima) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Manado
dengan RS. GMIM Pancaran Kasih, RS. Bhayangkara TK. IV RS.
Islam Sitti Maryam tentang Penyelenggaraan Jaminan Pelayanan
Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kota Manado
Tahun 2018. Jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 1 Januari 2018.
Bab VI
1 (buah) Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Informasi
Geospasial Tentang penyelenggaraan, pengembangan dan
pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kota Manado dan
tentang Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial
Daerah Di Kota Manado. Jangka Waktu Kerjasama 5 (lima) tahun
mulai tanggal 30 Mei 2018.
1 (satu) Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan
pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengkajian dengan
Politeknik Negeri Manado. Jangka waktu kerjasama 4 (empat)
tahun sejak 26 Juli 2018.
1 (satu) Perjanjian Kerjasama dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manado Tentang
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi
Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kota Manado.
1 (satu) Perjanjian Kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik
Badan Siber dan Sandi Negara tentang pemanfaatan sertifikat
elektronik pada sistem elektronik di lingkungan pemerintah kota
Manado. Jangka waktu 4 (empat) tahun sejak 06 November 2018.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
1. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya
disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas dan
menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum. Anggota Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas
pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan
satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Namun untuk
menjaga harmoni penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan untuk
mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan
maka unsur Forkopimda di Kota Manado ditambahkan beberapa Instansi
Vertikal yang ada di wilayah Kota Manado. Penambahan tersebut
ditetapkan dalam Keputusan Walikota Manado Nomor
Bab VI
91/KEP/01/SETDAKO/2018 tentang Pembentukan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kota Manado dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut :
Ketua : Walikota Manado
Anggota : 1. Kapolresta Manado
2. Komandan Kodim 1309 Manado
3. Kepala Kejaksaan Negeri Manado
4. Ketua Pengadilan Negeri Manado
5. Ketua DPRD Kota Manado
6. Komandan Lanud Sam Ratulangi
Sekretariat
Ketua : Wakil Walikota Manado
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Manado
Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota
Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah di arahkan kepada
upaya memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penyelesaian
permasalahan - permasalahan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, diantaranya isu-isu yang berkembang di masyarakat yang
berpotensi memicu terjadinya tarkam atau sengketa antar warga dan
tawuran para pelajar. Adapun pelaksanaan kegiatan koordinasi
diselenggarakan melalui :
(a) Rapat Koordinasi
(b) Nara sumber dalam berbagai forum.
(c) Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat.
(d) Konsultasi.
2. Materi Koordinasi
Pada tahun 2018 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah telah
beberapa kali melaksanakan pertemuan formal maupun informal dalam
rangka lebih memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan,
mencari formula yang tepat terhadap berbagai permasalahan yang ada.
Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala informasi dan masukan dari
anggota Forkopimda yang memberikan manfaat terhadap lancarnya
Bab VI
penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam rangka menghadapi
kondisi ideologi, sosial politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan.
Adapun kegiatan pertemuan formal atau rapat koordinasi
Forkopimda pada tahun 2018 dilaksanakan sebagai berikut :
DATA HASIL KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2017
NO BULAN MATERI
1 Agustus 2018 Persiapan pelaksanaan Manado Fiesta Tgl 31
Agustus – 9 September 2018
2 September 2018 Mencermati serta pengawasan terhadap ormas
yang akan melakukan aksi gerakan yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan dan Masalah
terorisme dan radikalisme di kalangan
Mahasiswa.
3 November 2018 Koordinasi bersama lembaga penyelenggara
Pemilu 2019; Pengawasan dan koordinasi
bersama aparat keamanan terkait berita dan
informasi membanjiri masyarakat; Waspada
terhadap Organisasi Terlarang dan Aliran Sesat;
Pengawasan isu HUT Organisasi Papua Merdeka
(OPM).
4 Desember 2018 Kewaspadaan terhadap curah hujan yang tinggi;
ketersediaan bahan pokok dan keamanan
menjelang natal dan tahun baru.
Sumber. Bagian Pemerintahan dan Humas 2018
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Ditata dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida, dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.162.523.000 yang bersumber dari APBD
Kota Manado.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi dengan
Instansi Vertikal di Daerah
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas
Bab VI
Bagian Pemerintahan dan Humas Setdakota.
5. Hasil dan Manfaat Koordinasi, antara lain :
Razia KTP di rumah kos asrama, tempat penginapan termasuk di
pasar yang akan dijadikan tempat tinggal.
Melalui media pertemuan-pertemuan keagamaan (kolom, tadzkir,
dll) menghimbau kewaspadaan masyarakat terhadap orang tidak
dikenal/mencurigakan
Koordinasi dengan Camat dan para Lurah diwilayahnya agar
masyarakat di daerah rawan banjir dan longsor harus terus
diingatkan agar waspada dan segera mengungsi apabila hujan terus
menerus. Koordinasi bersama antara Camat dan jajarannya dan
dinas LH (untuk penanganan pohon tumbang secara sigap) dengan
Badan Penanggulangan bencana daerah dan dinas Sosial untuk
penanganan korban bencana.
Koordinasi dengan Camat dan para Lurah diwilayahnya untuk aktif
melakukan Pemantauan/ monitoring wilayah mulai dari lingkungan
(tetap aktifkan prokamling)
Pengawasan dan koordinasi bersama instansi/ lembaga terkait. (Sat
POL PP untuk pengawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima).
Kesiagaan terhadap Daerah rawan DBD Melakukan fogging untuk
menekan penyebaran nyamuk.
Pengawasan terhadap proses Pemilu ( Penetapan DPT)
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
Selama tahun 2018 di Kota Manado tidak ada masalah sengketa
batas wilayah desa.kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
Pada tanggal, 8 Januari 2016 di Kota Manado telah terjadi Banjir
dan Tanah Longsor di beberapa wilayah Kelurahan yang merupakan
daerah rawan banjir dan tanah longsor. Khusus untuk Bencana
banjir tersebut terjadi akibat dari meluapnya air sungai karena
curah hujan yang cukup tinggi serta tersumbatnya drainase yang
Bab VI
antara lain diakibatkan oleh aktivitas masyarakat yang membuang
sampah sembarangan. Dengan adanya curah hujan yang cukup
tinggi mengakibatkan Banjir dan tanah longsor di wilayah-wilayah
perbukitan.
2. Status Bencana
Status bencana alam tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi,
yang terjadi di kota manado adalah merupakan bencana nasional
3. Sumber dan Jumlah anggaran
Sumber anggaran : APBD Kota Manado sebesar Rp.
216.536.327.000,-
4. Antisipasi daerah dalamn menghadapi kemungkinan bencana
• Melaksanakan pendataan lokasi rawan bencana yang ada di
Kota Manado
• Melaksanakan pencegahan dengan menghimbau masyarakat
untuk tidak bermukim pada lokasi rawan bencana
• Menghimbau semua pihak agar mewaspadai, kesiap-siagaan
dalam menghadapi setiap ancaman bencana dengan melibatkan
seluruh potensi & sumber daya yang ada di wilayahnya
• Mengaktifkan semua organisasi Satlak PBP dari tingkat Kota,
Kecamatan sampai Kelurahan.
5. Satuan kerja perangkat daerah yang menangani bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan pangkat dan golongan
Jumlah Pegawai : 26 orang
7. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana
Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan
Pengungsi (satlak PBP) Kota Manado.
8. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
Dilihat dari aspek geologi, geomorfologi, karakter tanah/batuannya
dan wilayah Kota Manado yang merupakan kawasan perbukitan,
kawasan aliran sungai serta keberadaaan patahan/sesar lempeng
bumi, maka potensi bencana yang bisa terjadi di Kota Manado relatif
cukup besar, dimana jika curah hujan tinggi memungkinkan terjadi
bencana banjir pada daerah-daerah rawan bencana banjir seperti di
Bab VI
daerah pinggiran sungai serta bencana tanah longsor pada wilayah
berbukit. Selain itu, potensi terjadinya gempa bumi yang disertai
dengan tsunami kemungkinan bias terjadi berhubung letak kota
Manado yang berada di dalam jalur lempengan Sulawesi.
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam propinsi dan atau
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan
fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan
nasional. Hal ini seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan Daerah khususnya dalam ketentuan umum
pasal 1 nomor 19. Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita,
kawasan perdagangan bebas, kegiatan industri dan sebagainya.
Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud
kawasan khusus merupakan kawasan strategis yang secara nasional
menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya,
lingkungan dan pertahanan dan keamanan. Dalam kawasan khusus
diselenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan
nasional. Selanjutnya dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa fungsi pemerintahan tertentu
untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan
undang-undang. Sedangkan fungsi pemerintahan tertentu selain
perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.
Berdasarkan uraian diatas, sampai saat ini di Kota Manado belum
memiliki kawasan tertentu yang masuk kategori sebagai kawasan khusus.
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Permasalahan keamanan dan ketertiban umum merupakan suatu
kondisi yang tidak dapat diukur secara matematik, oleh karena itu
diperlukan kesigapan, deteksi dan penanganan secara terpadu yang
dinamis dengan koordinasi yang baik antar lembaga-lembaga terkait, serta
mempunyai komitmen bersama untuk meminimalisir terjadinya
permasalahan keamanan dan ketertiban umum
Bab VII Penutup 87
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA MANADO TAHUN 2018
Bab 7
PENUTUP
Secara substantif LPPD Kota Manado Tahun 2018 menyajikan capaian
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada beberapa aspek pokok yaitu :
- Indikator capaian kinerja makro pembangunan Kota selang Tahun 2018,
- Capaian kinerja sektoral pembangunan kota selama Tahun 2018, baik untuk
urusan wajib maupun pilihan,
- Capaian kinerja penyelenggaraan tugas-tugas Desentralisasi dan Otonomi
Daerah baik pada tataran pengambil kebijakan (IKK II. 1), pelaksana kebijakan
(IKK II. 2), dan Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan (IKK II. 3),
- Capaian Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan selama Tahun 2018 dan,
- Capaian Kinerja Penyelenggaraan tugas-tugas Umum Pemerintahan Daerah.
Sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
LPPD Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi baik oleh
pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan
pembinaan secara substansial kepada Pemerintah Kota Manado.
Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Manado
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Kiranya
tugas dan pengabdian kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha
Kuasa.
Terima kasih.