pemerintah melanggar konstitusi dalam kebijakannya menaikkan harga bbm (artikel 3 pelengkap)

8/15/2014 Pemerintah Melanggar Konstitusi Dalam Kebijakannya Menaikkan Harga BBM (Artikel 3 Pelengkap) Forum Kwik Kian Gie Mari Kita Berdiskusi

http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/pemerintah-melanggar-konstitusi-dalam-kebijakannya-menaikkan-harga-bbm-artikel-3-pelengkap/ 1/4

Mahkamah Konstitusi RI (MK) telah menguji Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Miny ak dan Gas Bumi,

apakah isiny a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita.

Vonisny a ditetapkan dalam Rapat Permusy awaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 1 5

Desember 2004, dan dituangkan dalam PUTUSAN Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

Putusan MK tersebut y ang tentang kebijakan harga BBM berbuny i sebagai berikut : Pasal 28 ay at (2) dan (3) y ang

berbuny i (2) Harga Bahan Bakar Miny ak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha y ang

sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ay at (2) tidak mengurangi

tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masy arakat tertentu; Undang-undang Nomor 22 Tahun

2001 tentang Miny ak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 1 36, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 52) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1 945.

Jadi menentukan harga BBM y ang diserahkan pada mekanisme persaingan usaha diny atakan bertentangan

dengan Konstitusi kita, walaupun persaingan usahany a dikategorikan sehat dan wajar.

Setelah v onis tersebut, terbit sebuah pedoman oleh Direktorat Jenderal Miny ak dan Gas Bumi Departemen ESDM.

Isiny a mengatakan bahwa sebagai implikasi dari v onis MK dilakukan perubahan atas Pasal 7 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas y ang berkaitan dengan harga BBM dan Gas

Bumi.

Harga jual BBM ditetapkan oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Miny ak dan Gas Bumi pasal 7 2 ay at

(1 ) berbuny i sebagai berikut.

(1 ) Harga Bahan Bakar Miny ak dan Gas Bumi kecuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan

kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha y ang wajar, sehat dan transparan.

Jadi sangat jelas bahwa Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tersebut tetap mengatakan bahwa harga

BBM diserahkan pada mekanisme persaingan usaha y ang wajar, sehat dan transparan, walaupun oleh MK

diny atakan bertentangan dengan UUD 1 945. Yang dikecualikan Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan

kecil.

Dalam berbagai penjelasanny a, dalam menentukan harga BBM pemerintah memang mendasarkan diri pada

persaingan usaha, bahkan persaingan usaha y ang tidak sehat dan tidak fair.

Bagaimana penjelasanny a? Kita ambil bensin jenis premium sebagai contoh. Ketika harga miny ak mentah y ang

ditentukan berdasarkan mekanisme pasar atau mekanisme persaingan y ang diselenggarakan oleh New York

Mercantile Exchange (NYMEX) mencapai US$ 60 per barrel, harga bensin premium y ang Rp. 2 .7 00 per liter

dinaikkan menjadi Rp. 4.500 per liter. Angka ini memang ekiv alen dengan US$ 61 ,50 per barrelny a. Seperti kita

ketahui, biay alifting, refining dan transporting secara keseluruhan rata-ratany a US$ 1 0 per barrel. Kalau kita ambil

US$ = Rp. 1 0.000, keseluruhan biay a ini adalah (1 0 : 1 59) x 1 0.000 = Rp. 628,9 atau dibulatkan menjadi Rp. 630

per liter. Jadi kalau harga bensin premium per liter dikonv ersi menjadi harga miny ak mentah per barrel dalam



US$, jadiny a sebagai berikut : (4.500 630) x 1 59 : 1 0.000 = US$ 61 ,53. Ketika itu harga miny ak di New York US$

60 per barrel. Maka Wapres JK mengatakan bahwa mulai saat itu tidak ada istilah subsdi lagi untuk bensin

premium, karena harga bensin premium sudah ekiv alen dengan harga miny ak mentah di New York.

Ini adalah bukti bahwa harga bensin di Indonesia ditentukan atas dasar mekanisme pasar atau mekanisme

persaingan usaha y ang berlangsung di NYMEX.

Artiny a, ketika itu pemerintah tetap saja mendasarkan diri sepenuhny a pada mekanisme pasar atau mekanisme

persaingan usaha, bahkan y ang berlangsung di NYMEX.

BAGAIMANA SEKARANG?

Tindakan pemerintah menaikkan harga BBM y ang berlaku mulai tanggal 24 Mei 2008 jam 00 melanggar

Konstitusi. Bagaimana penjelasanny a?

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro

Kompas tanggal 24 Mei 2008 memberitakan keterangan Menteri ESDM y ang mengatakan bahwa dengan tingkat

harga baru itu, pemerintah masih mensubsidi harga premium sebesar Rp. 3 .000 per liter karena ada perbedaan

harga antara harga baru Rp. 6.000 per liter dan harga di pasar dunia sebesar Rp. 9.000 per liter.

Dari mana angka Rp. 9.000 per liter y ang disebut harga dunia itu? Harga BBM Rp. 9.000 per liter dikurangi

dengan biay a lifting, refining dan transporting sebesar Rp. 630 per liter, sehingga harga miny ak mentahny a Rp.

9.000 Rp. 630 = Rp. 8.37 0. Per barrelny a = Rp. 8.37 0 x 1 59 = Rp. 1 .330.830. Kalau nilai rupiah kita ambil US$

1 = Rp. 1 0.000, harga miny ak mentah di pasar dunia sama dengan 1 .330.830 : 1 0.000 = UD$ 1 33,08.

Sangat-sangat jelas isi pikiranny a bahwa harga BBM untuk raky atny a harus diserahkan sepenuhny a pada

mekanisme persaingan usaha y ang berlangsung di NYMEX, y ang oleh MK diny atakan bertentangan dengan

Konstitusi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sekarang memang dinaikkan menjadi Rp. 6.000 per liter. Tetapi ini untuk sementara. Dalam pemberitaan y ang

sama di Kompas tanggal 24 Mei 2008 tersebut Menteri Keuangan meny atakan bahwa harga ini masih belum final.

Argumentasiny a jelas mendasarkan diri pada mekanisme persaingan usaha y ang berlangsung di NYMEX. Kami

kutip : Menteri Keuangan Sri Muly ani Indrawati mengemukakan Jika harga miny ak terus meningkat secara

signifikan, pemerintah bisa melakukan tindakan untuk menekan harga subsidi BBM (baca : mengurangi subsidi

berarti menaikkan harga BBM). Selanjutny a diberitakan Menurut dia, hal itu dimungkinkan karena pemerintah

memiliki kewenangan untuk meny esuaikan (baca : menaikkan) lagi harga BBM.

Menko Boediono

Sebelumny a, y aitu seperti y ang dimuat di Kompas tanggal 1 7 Mei 2008 Menko Boediono mengatakan : Pemerintah

akan meny amakan harga bahan bakar miny ak atau BBM untuk umum di dalam negeri dengan harga miny ak di

pasar internasional secara bertahap mulai September 2008. Ini dilakukan karena anggaran subsidi akan ditekan



lebih rendah dan pemerintah ingin mengarahkan kebijakan harga BBM pada mekanisme peny esuaian otomatis

dengan harga dunia.

Luar biasa, terang-terangan melecehkan dengan arogan Putusan MK y ang meny atakan peny erahan harga BBM

pada mekanisme pasar adalah bertentangan dengan Konstitusi kita.

Selanjutny a dikatakan : Pemerintah tidak ragu memberlakukan harga pasar dunia di dalam negeri karena

langkah ini sudah dilakukan di bany ak negara dan berhasil menekan subsidi BBM. Apakah masih perlu penjelasan

bahwa y ang dimaksud Menko Boediono adalah harga BBM di Indonesia diserahkan sepenuhny a pada mekanisme

persaingan usaha y ang berlangsung di NYMEX? Dan apakah masih perlu penjelasan lagi bahwa Pemerintah jelas-

jelas bertindak melawan v onis MK y ang dengan sendiriny a juga melawan Konstitusi? Bany ak negara y ang tidak

ikut NYMEX. Di Iran harga BBM ekiv alen dengan Rp. 1 .000 per liter dan Hugo Chav ez juga menjual miny akny a

kepada negara-negara sahabat dengan harga lebih rendah dari harga NYMEX.

PERSAINGAN YANG SEHAT DAN WAJAR?

Lebih gila lagi. Persaingan usaha y ang dijadikan landasan mutlak bagi penentuan harga BBM di Indonesia sama

sekali tidak sehat dan tidak wajar. Bagaimana penjelasanny a?

1 . Volume miny ak y ang diperdagangkan di sana hany a 30% dari v olume miny ak di seluruh dunia. Sisany a y ang

7 0% diperoleh perusahaan-perusahaan miny ak raksasa atas dasar kontrak-kontrak langsung dengan negara-

negara produsen miny ak mentah. Di Indonesia melalui apa y ang dinamakan Kontrak Bagi Hasil atau production

sharing.

2 . Bagian terbesar miny ak dunia diproduksi oleh negara-negara y ang tergabung dalam sebuah kartel y ang

bernama OPEC. Kalau mekanisme persaingan dirusuhi oleh kartel, apa masih bisa disebut sehat dan wajar? Toh

para menteri ekonomi kita secara membabi buta menerapkan dalil bahwa harga miny ak ialah y ang ditentukan

di NYMEX itu, walaupun ditentang keras oleh MK.

3. Harga y ang terbentuk di NYMEX sangat dipengaruhi oleh perdagangan deriv atif dan perdagangan oil future

trading y ang juga berlangsung di NYMEX. Sekarang ini para ahli mempertany akan apakah betul bahwa

permintaan miny ak demikian drastis melonjakny a dan terus menerus seperti grafik harga miny ak mentah di

NYMEX? Bany ak y ang dengan argumentasi sangat kuat menuding spekulasi oleh hedge funds melalui future

tradingsebagai peny ebabny a. Kok Indonesia terus ikut-ikutan lotre buntut ini secara membabi buta tanpa peduli

apakah raky atny a akan mati kelaparan atau tidak.

BAGAIMANA SEMESTINYA?

Apakah miny ak y ang walaupun milik raky at Indonesia harus dibagikan dengan cuma-cuma kepada raky atny a?

Sama sekali tidak. Ketika harga bensin premium masih Rp. 2 .7 00 per liter, raky at dikenakan harga Rp. 2 .07 0 per

literny a (Rp. 2 .7 00 Rp. 630), dan ketika dinaikkan menjadi Rp. 4.500 raky at dikenakan harga Rp. 3 .87 0 (Rp.

4.500 Rp. 630). Tetapi para teknokrat itu tidak terima. Dinaikkan lagi menjadi Rp. 6.000 per liter dan mulai

September akan dinaikkan lagi!!

Ketika Bung Hatta dan kawan-kawan merumuskan pasal 33 UUD 1 945 sudah dipikirkan dengan matang bahwa

barang y ang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang bany ak ditentukan oleh pemerintah atas dasar

hikmah kebijaksanaan sesuai dengan kepatutan dan day a beli raky atny a, serta atas pertimbangan untuk

menopang pengembangan ekonomi, karena miny ak sangat strategis.



Sekarang semuany a diinjak-injak oleh para teknokrat y ang sangat miskin akan hati nurani, v isi, filosofi. Mereka

hany alah tukang-tukang y ang selalu terpaku pada doktrin-doktrin para ahli Barat.

Kemerdekaan 1 7 Agustus 1 945 y ang dimaksud sebagai pintu gerbang menuju pada kemakmuran y ang berkeadilan

dan kesejahteraan dijadikanny a pintu masuk bangsa-bangsa lain untuk menghisap bangsa Indonesia y ang lebih

dahsy at lagi

pemerintah melanggar konstitusi dalam kebijakannya menaikkan harga bbm (artikel 3 pelengkap)

Documents