pemerintah propinsi jawa timur peraturan daerah … timur_22_2000.pdfudara sebagai satu kesatuan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMURPERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2000TENTANG
DINAS PERMUKIMAN PROPINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas bidang tata
ruang, perkotaan dan permukiman agar lebih berdaya guna dan berhasil
guna serta menunjang pelaksanaan titik berat otonomi Daerah,
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menata kembali
organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Jawa Timur
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1995 dengan menuangkannya dalam
Peraturan Daerah ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a
konsideran menimbang ini, perlu ditetapkan Organisasi Dinas Permukiman
Propinsi Jawa Timur dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang - unndang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan
tentang Mengadakan Perubahan dalam undang-undang Tahun 1950 Nomor
2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun
1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3469);
3. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501);
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah .dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3954);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWATIMUR,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG DINAS
PERMUKIMAN PROPINSI JAWATIMUR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
b. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur;
c. Gurbenur, adalah Gubernur Jawa Timur;
d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;
e. Dinas adalah Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur;
f. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur;
g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur;
h. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Permukiman Propinsi Jawa
Timur;
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Permukiman Propinsi Jawa Timur;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 2
j. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang
udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk
lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan
hidupnya ;
k. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, balk
direncanakan maupun tidak ;
l. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
m. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;
n. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
o. Wilayah perbatasan adalah wilayah perbatasan antara Kabupaten
dengan Kabupaten, Kabupaten dengan Kota, Kota dengan Kota ;
p. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya ;
q. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
r. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama
pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
s. Kawasan Tertentu/Kawasan Khusus adalah kawasan yang ditetapkan
secara nasional atau regional mempunyai nilai spesifik dan strategis yang
penataan ruangnya diprioritaskan ;
t. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana
dan sarana lingkungan ;
u. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung,
baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ;
v. Perumahan baru adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana lingkungan yang dibangun oleh Pengembang,
khususnya Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS);
w. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang
memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana
mestinya ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 3
x. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk
penyelenggarsan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan
budaya ;
y. Penyehatan Lingkungan Permukiman adalah tugas yang meliputi
penanganan persampahan, drainase dan air limbah ;
z. Air bersih adalah tugas yang meliputi penyediaan air bersih yaitu meliputi
pengadaan dan pelayanan ;
aa.Jasa Konstruksi adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan atau
konstruksi atau ujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan
spesifikasinya diawasi oleh pengguna barang/jasa konsultasi perencanaan
pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan
layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
bb.Kemitraan adalah bentuk usaha bersama diantara beberapa
perusahaan/penyediaan barang/jasa dalam negeri maupun luar negeri,
dimana masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggungjawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama ;
cc. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas
yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan dibangun dengan
sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan atau sumber
pembiayaan lainnya, antara lain : gedung kantor dinas, gedung sekolah,
gedung rumah sakit, gudang, rumah negara/dinas.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang permukiman ;
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur.
Pasal 3
Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan di bidang permukiman serta tugas
pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 4
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana struktur tata ruang propinsi serta rencana
pemanfaatan ruang untuk pembangunan kawasan-kawasan strategis, dan
kawasan yang mempunyai kepentingan Regional;
b. penyusunan rencana teknis tata ruang wilayah yang cakupan wilayah
pengembangannya meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, dan
untuk wilayah pengembangan yang memiliki kepentingan Regional;
c. penyusunan rencana detail dan teknik ruang, penyiapan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan permukiman yang
mempunyai kepentingan Regional;
d. pembinaan atas pengaturan, pengawasan pengelolaan, penataan
pembangunan perumahan dan bangunan umum dilingkungan perumahan
baru, perumahan swadaya kawasan khusus dan tertinggal serta
melaksanakan bantuan teknik pembangunan lingkungan permukiman
perumahan yang melayani kepentingan lebih dari satu daerah Kabupaten/
Kota;
e. pembinaan atas pengaturan penyelenggaraan pembangunan Bangunan
Gedung Negara dan pelaksanaan pengelolaan Bangunan Gedung Negara ;
f. penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi atas penyedia jasa, pengguna
jasa dan masyarakat meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan;
g. pembinaan atas pengaturan pembangunan pengembangan perkotaan,
meliputi penataan manajemen perkotaan, penataan lingkungan perkotaan
dan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonominya serta
melakukan bantuan teknik penyelenggaraan pembangunan pengembangan
perkotaan bagi kegiatan yang melayani kepentingan lebih dari satu daerah
Kabupaten/Kota ;
h. pembinaan atas pengaturan pembangunan, pengawasan serta
pemeliharaan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana air bersih,
sampah, air limbah serta drainase di kawasan Kabupaten/Kota termasuk
penyediaan dan pelayanan teknis untuk pembangunan dan pengelolaan air
bersih yang melayani kepentingan lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota ;
i. pelayanan informasi pembangunan permukiman serta pemberdayaan peran
serta masyarakat dan usaha swasta ;
j. Pengelolaan Ketatausahaan ;
k. pengelolaan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
pembinaan terhadap penyelenggaraan kelompok jabatan fungsional.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 5
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;
c. Bagian Tata Usaha;
d. Sub Dinas Penyusunan Program;
e. Sub Dinas Teknik dan Jasa Konstruksi;
f. Sub Dinas Tata Ruang Wilayah;
g. Sub Dinas Pengembangan Perkotaan;
h. Sub Dinas Perumahan;
i. Sub Dinas Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas; k. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Bagian dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas,
BAGIAN KEDUA
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 6
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam perumusan
kebijaksan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan,
serta penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis pembangunan
permukiman ;
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 6
Pasal 7
Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. mewakili Kepala Dinas dan memimpin Dinas apabila Kepala Dinas
berhalangan ;
b. memimpin kegiatan pengawasan intern Dinas ;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
BAGIAN KETIGA
Bagian Tata Usaha
Pasal 8
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, organisasi dsn tatalaksana.
Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. pelaksanakan penyusunan anggaran dan pelaporan;
b. penyiapan data; bahan penyusunan peraturan perundang-undangan,
informasi dan hubungan masyarakat;
c. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 10
(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas ;
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan;
d. Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata
Usaha.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 7
Pasal 11
(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
a. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan,
penggandaan dan tata usaha kearsipan;
b. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan
Dinas;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan
mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas;
d. mengelola dan menginventarisasi aset milik dinas ;
e. menyusun rencana kebutuhan, melakukan tata usaha serta
pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata
Usaha;
(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan
data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai dan mutasi pegawai;
b. menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan
disiplin pegawai;
c. mengelola administrasi tentang kedudukan hukum, pengembangan
karier serta kesejahteraan ;
d. mengurus kesejahteraan dan pembinaan mental pegawai;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata
Usaha;
(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
anggaran keuangan ;
b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan
pembayaran gaji pegawai;
c. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata
Usaha;
(4) Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana, mempunyai tugas :
a. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan dokumentasi, penyajian data dan pelayanan inforrnasi;
c. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan organisasi dan tatalaksana;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 8
d. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
e. mengelola perpustakaan dinas;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata
Usaha.
BAGIAN KEEMPAT
Sub Dinas Penyusunan Program
Pasal 12
Sub Dinas Penyusunan Program, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang penyusunan perencanaan, pengendalian program serta
pengendalian dampak lingkungan permukiman.
Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Dinas
Penyusunan Program mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan umum dan program untuk kegiatan
permukiman berdasarkan pola dasar pembangunan ;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan keterpaduan program dan
anggaran dengan memanfaatkan berbagai sumber dana baik dari Pusat,
Propinsi, Kabupaten/Kota maupun dana Bantuan Luar Negeri;
c. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan program dan anggaran
beserta pedoman standarisasi teknis perencanaan di bidang permukiman ;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan sumber daya
lingkungan permukiman serta melakukan koordinasi kegiatan
pengembangan peran serta masyarakat/swasta dalam bidang permukiman ;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas realisasi pelaksanaan program
dan anggaran serta pengendalian dampak lingkungan permukiman ;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 14
(1) Sub Dinas Penyusunan Program terdih atas :
a. Seksi Perenoanaan Umum ;
b. Seksi Anggaran ;
c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kemitraan ;
d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 9
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pernyusunan
Program.
Pasal 15
(1) Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/informasi bahan
penyusunan rencana umum dan program ;
b. melaksanakan penyusunan keterpaduan program dan perencanaan
umum serta kerjasama antar instansi terkait berdasarkan kebijakan pola
dasar pembangunan bidang permukiman untuk jangka panjang,
menengah dan tahunan;
c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan
program serta melakukan evaluasi perencanaan teknis ;
d. melaksanakan tugas lajn yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Pernyusunan Program.
(2) Seksi Anggaran mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyusunan keterpaduan alokasi anggaran dalam
pemanfaatan sumber dana dari Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota,
Bantuan Luar Negeri serta pihak masyarakat/swasta ;
b. melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran tahunan melalui
koordinasi dengan instansi terkait sesuai proses dan prosedur
administrasi yang berlaku pada setiap sumber dana ;
c. melaksanakan pengendalian teknis penyusunan anggaran ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Penyusunan Program ;
(3) Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kemitraan mempunyai
tugas :
a. melaksanakan penataan sumber daya lingkungan permukiman
melalui kegiatan upaya pengelolaan dan pengendalian dampak
lingkungan pada pernbangunan ;
b. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada instansi terkait,
masyarakat/swasta mengenai pengendalian dampak lingkungan ;
c. melaksanakan kegiatan pembangunan kemitraan, peran serta
masyarakat/swasta dalam pembangunan ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Penyusunan Program.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 10
(4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
a. melaksanakan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program
dan anggaran serta pengendalian dampak lingkungan ;
b. melaksanakan dokumentasi data/informasi dan laporan atas hasil
evaluasi program dan anggaran serta pengendalian dampak lingkungan;
c. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan
anggaran serta pengendalian dampak lingkungan ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Penyusunan Program.
BAGIAN KELIMA
Sub Dinas Teknik dan Jasa Konstruksi
Pasal 16
Sub Dinas Teknik dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang Teknik dan Jasa Konstruksi.
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Dinas
Teknik dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan atas pengaturan penyelengaraan pembangunan
bangunan gedung dan rumah negara, bangunan umum beserta
lingkungannya;
b. pelaksanaan pemberian bantuan tenaga teknis dalam pembangunan
bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya, pada lingkup
bangunan teknologi tinggi serta bangunan yang menjadi kewenangan
Propinsi;
c. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan konservasi dan revitalises!
pemanfaatan bangunan gedung ;
d. pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan peran serta
pelaku pembangunan di bidang teknik pembangunan permukiman ;
e. pelaksanaan pembinaan teknis atas ketertiban dan keselamatan
bangunan umum di daerah ;
f. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan penerapan hasil pcnelitian
dan pengembangan teknologi konstruksi, konservasi arsitektur bangunan
dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah ;
g. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan evaluasi di bidang
teknik pembangunan permukiman ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 11
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 18
(1) Sub Dinas Teknik dan Jasa Konstruksi terdiri atas :
a. Seksi Perencanaan Teknik;
b. Seksi Pembinaan Teknik Bangunan Gedung;
c. Seksi Pengelolaan Bangunan Gedung;
d. Seksi Jasa Konstruksi, Peran Serta Masyarakat dan Swasta ;
(2) masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Teknik dan Jasa
Konstruksi.
Pasal 19
(1) Seksi Perencanaan Teknik, mempunyai tugas :
a. melaksanakan pembinaan atas perencanaan pembangunan
bangunan gedung dan rumah negara, bangunan umum lainnya beserta
lingkungannya ;
b. melaksanakan bantuan teknis atas penerapan hasil penelitian dan
pengembangan teknologi arsitektur bangunan dan jati diri kawasan ;
c. melaksanakan penyiapan perencanaan kawasan terbangun dan
pengendalian pertumbuhan fisik bangunan gedung, rumah negara
beserta lingkungannya dan pembinaan atas penyelenggaraan penataan;
d. melaksanakan konsultasi dalam penyusunan program dan pembiayaan
serta penelitian karya perencanaan pembangunan bangunan gedung,
rumah negara beserta lingkungannya ;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Teknikdan Jasa Konstruksi;
(2) Seksi Pembinaan Teknik Bangunan Gedung mempunyai tugas :
a. melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan
bangunan gedung, rumah negara, bangunan umum beserta
lingkungannya;
b. melaksanakan bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan
bangunan gedung, rumah negara beserta lingkungannya, bangunan
teknologi tinggi serta bangunan yang menjadi kewenangan Propinsi;
c. melaksanakan pembinaan teknis penataan bangunan serta tertib
pembangunan dan keselamatan bangunan umum ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 12
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina
Teknik dan Jasa Konstruksi sesuai dengan bkiang tugasnya.
(3) Seksi Pengelolaan Bangunan Gedung mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengaturan pemanfaatan, pendaftaran, penetapan dan
proses pengalihan status dan hak bangunan gedung, rumah negara dan
bangunan umum lainnya ;
b. melaksanakan bantuan penaksiran dan penilaian bangunan gedung,
rumah negara dan bangunan umum lainnya ;
c. melaksanakan pemberian dan pertimbangan teknis dalam
penghapusan, tukar menukar, sewa menyewa dan bangun guna serah
bangunan gedung, rumah negara dan bangunan umum lainnya ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Teknik
dan Jasa Konstruksi.
(4) Seksi Jasa Konstruksi, Reran Serta Masyarakat dan Swasta mempunyai
tugas:
a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi dan kerjasama
teknis dengan asosiasi terkait;
b. melaksanakan penyebarluaskan peraturan perundang-undangan Jasa
Konstruksi kepada para pelaku pembangunan ;
c. melaksanakan penyusunan standarisasi teknis dan memberikan
penyuluhan, pelatihan dan informasi teknik bangunan, pembinaan
pengembangan teknologi konstruksi guna peningkatan peran serta
masyarakat dan swasta dalam bidang bangunan gedung ;
d. melaksanakan evaluasi kinerja badan usaha jasa konstruksi di bidang
permukiman dan pengawasan demi tertib penyelenggaraan pekerjaan
jasa konstruksi;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Teknik
dan Jasa Konstruksi.
BAGIAN KEENAM
Sub Dinas Tata Ruang Wilayah
Pasal 20
Sub Dinas Tata Ruang Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang tata ruang.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 13
Pasal 21
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Sub Dinas
Tata Ruang, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan tata ruang propinsi dan membantu
perencanaan tata ruang Kabupaten/Kota atau rencana tata ruang pada
wilayah/kawasan yang menjangkau lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota ;
b. pelaksanaan penyusunan rencana teknis, rencana detail dibidang penataan
ruang ;
c. pelaksanaan pembinaan, pengondalian pemanfaatan ruang propinsi dan
kawasan ;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyuluhan di bidang penataan
ruang;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 22
(1) Sub Dinas Tata Ruang Wilayah terdiri atas :
a. Seksi Tata Ruang Perbatasan ;
b. Seksi Tata Ruang Propinsi;
c. Seksi Tata Ruang Kawasan ;
d. Seksi Evaluasi dan Dokumentasi.
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Tata Ruang
Wilayah.
Pasal 23
(1) Seksi Tata Ruang Perbatasan, mempunyai tugas :
a. melaksanakan perencanaan pengembangan sistem sarana dan
prasarana dasar dalam rangka penataan ruang wilayah perbatasan ;
b. melaksanakan rencana pelaksanaan tata ruang wilayah perbatasan;
c. melaksanakan penyuluhan rencana tata ruang wilayah perbatasan ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Tata
Ruang Wilayah ;
(2) Seksi Tata Ruang Propinsi, mempunyai tugas :
a. melaksanakan perencanaan pengembangan sistem sarana dan
prasarana dasar dalam rangka penataan ruang propinsi;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 14
b. melaksanakan rencana pelaksanaan tata ruang propinsi;
c. melaksanakan penyuluhan rencana tata ruang propinsi;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Tata
Ruang Wilayah ;
(3) Seksi Tata Ruang Kawasan, mempunyai tugas :
a. melaksanakan perencanaan pengembangan sistem sarana dan
prasarana dasar dalam rangka penataan ruang kawasan ;
b. melaksanakan rencana pelaksanaan tata ruang kawasan ;
c. melaksanakan penyuluhan rencana tata ruang kawasan ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Tata
Ruang Wilayah ;
(4) Seksi Evaluasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah
Kabupatenb/Kota ;
b. melaksanakan Inventarisasi dan Dokumentasi hasil pemantauan dan
evaluasi;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Djnas Tata
Ruang wilayah.
BAGIAN KETUJUH
Sub Dinas Pengembangan Perkotaan
Pasal 24
Sub Dinas Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan perkotaan.
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Sub Dinas
Pengerribangan Perkotaan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen
dan prasarana perkotaan, pengembangan sosial ekonomi dan
pemberdayaan masyarakat serta penataan lingkungan perkotaan ;
b. pelaksanaan pengembangan rencana induk sistem jaringan prasarana
perkotaan ;
c. pelaksanaan pemberdayaan pelaku pembangunan perkotaan ;
d. pelaksanaan penataan lingkungan perkotaan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 15
e. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan evaluasi
pemanfaatan pengembangan perkotaan ;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengembangan
Perkotaan.
Pasal 26
(1) Sub Dinas Pengembangan Perkotaan terdiri atas :
a. Seksi Manajemen Perkotaan ;
b. Seksi Pengembangan Prasarana Perkotaan ;
c. Seksi Penataan Lingkungan Perkotaan ;
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan
Perkotaan.
Pasal 27
(1) Seksi Manajemen Perkotaan mempunyai tugas :
a. menyiapkan petunjuk tenis penyelenggaraan manajemen perkotaan;
b. melaksanakan kebijakan rencana tata ruang untuk penyelenggaraan
pembangunan perkotaan ;
c. melaksanakan inventarisasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan
perkotaan dan penyiapan sistem informasi manajemen perkotaan ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Dinas
Pengembangan Perkotaan ;
(2) Seksi Pengembangan Prasarana Perkotaan mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyuluhan pelaksanaan program pengembangan
perkotaan;
b. melaksanakan pengembangan prasarana perkotaan, konservasi dan
revitalisasi perkotaan ;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Pengembangan Perkotaan ;
(3) Seksi Penataan Lingkungan Perkotaan, mempuyai tugas :
a. melaksanakan bantuan teknis penataan visual bangunan dan
peremajaan lingkungan perkotaan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 16
b. melaksanakan inventarisasi pemanfaatan lingkungan perkotaan ;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Pengembangan Perkotaan.
(4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis kebijakan pengembangan
ekonomi kawasan perkotaan ;
b. melaksanakan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan sosial ekonomi perkotaan ;
c. melaksanakan pembinaan peranserta masyarakat berkaitan
pemberdayaan pelaku pembangunan perkotaan ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Pengembangan Perkotaan.
BAGIAN KEDELAPAN
Sub Dinas Perumahan
Pasal 28
Sub Dinas Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
di bidang perumahan.
Pasal 29
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Sub Dinas
Perumahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembangunan perumahan di kawasan perkotaan, perdesaan,
khusus dan pembangunan perumahan baru diwilayah perbatasan atau
lintas Kabupaten/Kota termasuk kawasan yang bersifat strategis ;
b. polaksanaan fasilitasi, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dan swasta
dibidang pembangunan perumahan;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan perumahan di
kawasan perkotaan, perdesaan, khusus dan perumahan baru ;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 30
(1) Sub Dinas Perumahan terdiri atas :
a. Seksi Perumahan Kawasan Perdesaan ;
b. Seksi Perumahan Kawasan Perkotaan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 17
c. Seksi Perumahan Kawasan Khusus ;
d. Seksi Perumahan Baru.
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Perumahan.
Pasal 31
(1) Seksi Perumahan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas :
a. menyiapkan petunjuk teknis program pembangunan perumahan
prasarana dan sarana lingkungan kawasan perdesaan di perbatasan
atau lintas Kabupaten/Kota ;
b. melaksanakan fasilitasi teknis di bidang pembangunan perumahan
kawasan perdesaan ;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
perumahan di kawasan perdesaan ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Perumahan ;
(2) Seksi Perumahan Kawasan Perkotaan mempunyai tugas :
a. menyiapkan petunjuk teknis program perbaikan prasarana dan sarana
lingkungan perumahan kawasan perkotaan di perbatasan
Kabupaten/Kota;
b. melaksanakan fasilitas teknis di bidang pembangunan perumahan
kawasan perkotaan ;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
prasarana dan ssrana lingkungan perumahan dikawasan perkotaan ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Perumahan;
(3) Seksi Perumahan Kawasan Khusus mempunyai tugas :
a. menyiapkan petunjuk teknis program pembangunan perumahan
prasarana dan sarana lingkungan kawasan khusus di perbatasan
Kabupaten/Kota ;
b. melaksanakan fasilitas teknis di bidang pembangunan perumahan
kawasan khusus ;
c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
perumahan di kawasan khusus ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Perumahan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 18
(4) Seksi Perumahan Baru, mempunyai tugas :
a. melaksanakan bantuan teknis dibidang pembangunan perumahan baru
dan atau perumahan program yang bertumpu pada kelompok;
b. meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dan swasta dalam
pelaksanaan program pembangunan perumahan ;
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan
perumahan di kawasan perumahan baru dalam rangka peningkatan
peranserta masyarakat dan swasta ;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Perumahan.
BAGIAN KESEMBILAN
Sub Dinas Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Pasal 32
Sub Dinas Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman.
Pasal 33
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Sub Dinas
Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan petunjuk teknis prasarana, sarana air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman di kawasan perdesaan, perkotaan dan lintas
Kabupaten/Kota ;
b. pelaksanaan pembangunan dan pemberian pembinaan teknik di bidang
pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman di kawasan perdesaan, perkotaan dan lintas
Kabupaten/ Kota ;
c. pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan prasarana, sarana
air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman ;
d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kondisi serta prasarana
dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman
e. pelaksanaan penyelenggaraan investasi dan pemanfaatan air baku untuk
penyediaan air minum ;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 19
Pasal 34
(1) Sub Dinas Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, terdiri atas:
a. Seksi Kawasan Perdesaan ;
b. Seksi Kawasan Perkotaan ;
c. Seksi Kawasan Khusus ;
d. Seksi Pemanfaatan ;
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Air Bersih dan
Penyehatan Lingkungan Permukiman.
Pasal 35
(1) Seksi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, prasarana, sarana air
bersih dan penyehatan lingkungan permukiman di kawasan perdesaan
lintas Kabupaten/Kota ;
b. melaksanakan pembangunan fisik prasarana, sarana air bersih dan
penyehatan lingkungan permukiman di kawasan perdesaan lintas
Kabupaten/Kota ;
c. melaksanakan pengawasan, pemberian bantuan teknik, serta
pembinaan manfaat prasarana, sarana air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman di kawasan perdesaan lintas Kabupaten/Kota ;
d. melaksanakan evaluasi prasarana, sarana air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman di kawasan perdesaan lintas Kabupaten/Kota ;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Air
Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman ;
(2) Seksi Kawasan Perkotaan, mernpunyai tugas :
a. melaksanakan ponyusunan petunjuk teknis, prasarana, sarana air
bersih dan penyehatan lingkungan permukiman di kawasan perkotaan
lintas Kabupaten/Kota ;
b. melaksanakan pembangunan fisik prasarana, sarana air bersih dan
penyehatan lingkungan permukiman di kawasan perkotaan lintas
Kabupaten/Kota ;
c. pelaksanakan pengawasan, pemberian bantuan teknik, serta pembinaan
manfaat prasarana, sarana air bersih dan penyehatan lingkungan
permukiman di kawasan perkotaan lintas Kabupaten/Kota ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 20
d. melaksanakan evaluasi prasarana, sarana air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman di kawasan perkotaan lintas Kabupaten/Kota ;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Air
Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman ;
(3) Seksi Kawasan Khusus, mernpunyai tugas :
a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, prasarana, sarana air
bersih dan penyehatan lingkungan permukiman di kawasan khusus
lintas Kabupaten/Kota ;
b. melaksanakan pembangunan fisik prasarana, sarana air bersih dan
penyehatan lingkungan permukiman di kawasan khusus lintas
Kabupaten/Kota ;
c. melaksanakan pengawasan, pemberian bantuan teknik, serta
pembinaan manfaat prasarana, sarana air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman di kawasan khusus lintas Kabupaten/Kota ;
d. melaksanakan evaluasi prasarana, sarana air bersih dan penyehatan
lingkungan permukiman di kawasan khusus lintas Kabupaten/Kota ;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Air
Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman ;
(4) Seksi Pemanfaatan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat,
mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan dan
perawatan prasarana, sarana air bersih dan penyehatan lingkungan
permukiman ;
b. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
prasarana, sarana air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman
dan melakukan pembangunan secara mandiri;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Air
Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman ;
BAGIAN KESEPULUH
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 36
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana dinas di lapangan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 21
Pasal 37
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, adalah
Balai Teknologi Permukirricin yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang penelitian dan pengembangan teknologi permukiman.
Pasal 38
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Balai
Teknologi Permukiman mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program penelitian dan pengembangan teknologi
permukiman serta standarisasi;
b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi permukiman serta
standarisasi;
c. pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil penelitian dan pengembangan
teknologi permukiman dan standarisasi;
d. pelaksanaan koordinasi diseminasi dan sosialisasi hasil penelitiaan ;
e. pengembangan manajemen pengelolaan dan penelitian ;
f. pelaksanaan pengujian dan penyiapan saran teknis teknologis bahan
bangunan, perumahan dan standar bangunan, sains bangunan, air
bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Pasal 39
(1) Balai Teknologi Permukiman terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha ;
b. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman ;
c. Seksi Teknologi dan Bahan Bangunan ;
(2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Balai.
Pasal 40
(1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan pelaporan;
b. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 22
c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
d. melaksanakan pengurusan gaji dan pembayaran keuangan lainnya ;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai ;
(2) Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, mempunyai
tugas :
a. melaksanakan penyiapan program penelitian dan pengembangan
teknologi air bersih , dan penyehatan lingkungan permukiman serta
standarisasi;
b. melaksanakan penelitian dan pengujian serta pengembangan teknologi
air bersih dan penyehatan lingkungan serta standarisasi;
c. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil serta koordinasi diseminasi
dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi air bersih
dan penyehatan lingkungan serta standarisasi;
d. melaksanakan pengujian dan penyiapan saran teknis teknologis
air bersih dan penyehatan lingkungan serta standarisasi;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai;
(3) Seksi Teknologi dan Bahan Bangunan mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyiapan program penelitian dan pengembangan teknis
teknologi bahan bangunan, struktur bangunan dan perumahan ;
b. melaksanakan penelitian dan pengujian serta pengembangan teknis
teknologi bahan bangunan, struktur bangunan dan perumahan ;
c. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil penelitian dan
pengembangan teknologi bahan bangunan, struktur bangunan
dan perumahan.
d. melaksanakan pengujian dan penyiapan saran teknologi
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
BAGIAN KESEBELAS
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 41
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis Dinas sesuai bidang keahlian dan ketrampilan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 23
Pasal 42
(1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dalam Pasal 41, terdiri atas
sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan oleh seorang. tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas ;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja ;
(4) Jenis Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 43
Semua unit kerja dilingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
Pasal 44
(1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas berkewajiban memimpin
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut
dan petunjuk kepada bawahan ;
(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 24
Pasal 45
(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan,
setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;
(2) Setiap pimpinan unit kerja mengawasi bawahannya dan mengarnbil
langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 46
(1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang
berlaku ;
(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta jabatan-jabatan lain di
lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 48
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 25
Pasal 49
Bagan Susunan Organisasi Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar, setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Timur.
Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 September 2000
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 26
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2000 Nomor
21 Tahun 2000 Seri D.
A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah
ttd.
Drs. SOENARJO, MSi
Pembina Utama Madya
NIP 510 040 479
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 27
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERMUKIMAN PROPINSI JAWA TIMUR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 22 TAHUN 2000
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2000
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG
DINAS PERMUKIMAN ROPINSI JAWATIMUR
I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan titik berat pada
Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka tugas dan fungsi Dinas Permukiman yang
merupakan perubahan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 1995 akan bertambah.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan kegiatan, serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Prasarana dan
Sarana Pekerjaan Umum yaitu bidang Perkotaan, Tata Ruang, Perumahan, Air Bersih dan
Penyehatan Lingkungan Permukiman serta Teknik Bangunan maka dipandang perlu untuk
menata kembali penyelenggaraan tugas, fungsi serta susunan organisasi Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang telah diatur dalam
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1995 dan
menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampai dengan 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 ayat 1 huruf b : Yang dimaksud dengan jati diri kawasan adalah suatu
kawasan guna memberikan identitas bagi kawasan
tersebut, sehingga mudah dan cepat untuk diingat serta
dikenali.
Huruf c : Yang dimaksud dengan kawasan terbangun adalah
Bagian Kawasan Perkotaan yang mempunyai percepatan
pertumbuhan sehingga memerlukan upaya penataan agar
diperoleh ketertiban dan keselamatan bangunan.
Ayat (2) : Cukup Jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1
ayat (3) huruf a dan b : Cukup Jelas
huruf c :Yang dimaksud Bangunan Guna Serah adalah
Pengadaan Bangunan Gedung untuk memenuhi
kebutuhan Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh pihak
swasta tanpa membebani Anggaran Pemerintah
dalam pembangunannya, lama perjanjian selama
kurun waktu maksimal 25 tahun.
Huruf d : Cukup Jelas
ayat (4) huruf a sampai dengan e : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 huruf a : Yang dimaksud dengan perencanaan Struktur Tata Ruang
adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi yang terdiri dari susunan dan komponen
lingkungan alam hayati/non hayati, lingkungan buatan dan
lingkungan sosial yang secara hierarchies dan fungsional
berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang
misalnya : SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) dari
Rencana Tata Ruang Propinsi di Jabarkan lagi ke dalam
sub-sub Satuan Wilayah Pembangunan.
huruf b : Rencana Teknis adalah rencana rinci yang merupakan
penjabaran dari strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang.
huruf c sampai dengan e Cukup jelas
Pasal 22 sampai dengan 50 : Cukup jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 2