pemerintah provinsi jawa barat

61
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 Oleh : Sekretaris BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bandung, 17 Desember 2013

Upload: sydnee-gilliam

Post on 30-Dec-2015

127 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD ) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018. O leh : Sekretaris BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bandung, 1 7 Desember 201 3. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT. SISTEMATIKA. Pengertian, Dasar Hukum & Tahapan Penyusunan RPJMD - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013-2018

Oleh :

Sekretaris BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Bandung, 17 Desember 2013

Page 2: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

SISTEMATIKA 1. Pengertian, Dasar Hukum & Tahapan Penyusunan

RPJMD

2. Kondisi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2012 Sebagai Tahun Dasar (Baseline)

3. Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018

4. Isu Strategis dan Strategi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018

5. Kerangka Pendanaan Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018

6. Target Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018

7. Kebijakan pengelolaan pembangunan 2013-2018 : model hibrida yaitu memadukan pengelolaan pembangunan berbasis daerah otonom dan metropolitan.

8. Arahan Fokus Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018

Page 3: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

3

1. Pengertian, Dasar Hukum & Tahapan Penyusunan RPJMD

1

Page 4: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

PENGERTIAN RPJMDRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode Lima Tahun.

RPJMD berisi : Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program SKPD dan Program Lintas SKPD serta Program Lintas Kewilayahan, Rencana Kerja dalam Kerangka Pendanaan bersifat Indikatif.Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010

22

Page 5: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

DASAR HUKUM TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD

1) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5) Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

6) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat

7) Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat

23

Page 6: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

DASAR HUKUM SUBSTANSI RPJMD1) Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang2) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-20253) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014

5) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

6) Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

7) Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029

8) Peraturan Gubernur No…. Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Transisi Tahun 2014

9) Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

34

Page 7: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

4

SKEMA PROSES PENYUSUNAN RPJMD 2013-2018

5

10 – 11 September 2013

Page 8: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

ISU STRATEGIS 1. Pengembangan Sistem Transportasi 2. Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Kota 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan

Perluasan Kesempatan Kerja6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur7. Peningkatan Pelayanan Publik8. Peningkatan Kualitas Pendidikan9. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

APBD (Rp.MILYAR)

PRTMBHNEKONOMI

INFLASI

2013 49.979,89 6,90 5,0 – 6,0

2017 120.385,59 7,30 6,0 – 7,0

RPJMD DKI JAKARTA 2012 - 2017

ISU STRATEGIS 1. Pengurangan Kemiskinan; 2. Pengurangan Pengangguran; 3. Pembangunan Infratstuktur; 4. Kedaulatan Pangan 5. Kedaulatan Energi6. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi

dan Kondusivitas Daerah

APBD (Rp.MILYAR)

PRTMBHNEKONOMI

INFLASI

2013 13.819,25 5,80 7,39

2018 21.430,95 6,20 – 6,70 4,50 – 5,50

RPJMD JAWA TENGAH 2013 - 2018ISU STRATEGIS 1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan

masyarakat, 2. Pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur,4. penanganan kemiskinan dan pengangguran, 5. Penanganan bencana alam, 6. Pengendalian lingkungan hidup, 7. Penanganan ketenagakerjaan, Pemerintahan dan

politik, 8. Pengendalian kependudukan,9. Pemberdayaan ekonomi, 10. Apresiasi budaya daerah 11. Pemerintahan otonom

APBD (Rp.MILYAR)

PRTMBHNEKONOMI

INFLASI

2012 3.902,08 5,83 7,39

2017 7.820,22 6,00 – 6,50 4,50 – 5,50

RPJMD BANTEN 2012 - 2017

ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK JAWA BARAT

1. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa Bali2. Belum Optimalnya Potensi Peningkatan Nilai

Tambah dari Aktivitas Perdagangan Internasional3. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder

(industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian

4. Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional

5. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya

6. Tingginya tingkat pengangguran di pusat – pusat pertumbuhan ekonomi

7. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan 8. Menurunnya daya dukung lingkungan 9. Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam

menghadapi persaingan global 10. Besarnya dampak bencana alam terhadap

kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat

JAWA BARAT (RPJMN 2010-2014)

ISU STRATEGIS 1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan

kesehatan.3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

kesejahteraan masyarakat.5. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur

dasar dan strategis 6. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung

terwujudnya Jabar Green Province.7. Kualitas demokrasi 8. Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana

serta adaptasi masyarakat terhadap bencana9. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya

lokal11. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat12. Penanggulangan penduduk miskin.13. Pasar global dan Asean – China Free Trade

Area (ACFTA)14. Pencegahan dan Penanganan Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non

pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)

16. Ketahanan Pangan17. Keamanan dan ketertiban daerah

APBD (Rp.MILYAR)

PRTMBHNEKONOMI

INFLASI

2013 17.380,16 5,2 - 5,8 8,5 - 9,5

2018 22.337,85 6,4 – 7,0 4,0 - 5,0

RPJMD JAWA BARAT 2013 - 2018

SANDINGAN RPJMD JABAR DENGAN PROVINSI BERBATASAN

8

Page 9: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 TERHADAP PROGRAM NASIONAL

1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Prioritas 2, Pendidikan3. Prioritas 3, Kesehatan4. Prioritas 4, Penanggulangan

Kemiskinan;5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan;6. Prioritas 6, Infrastruktur;7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan

Iklim Usaha;8. Prioritas 8, Energi;9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup

dan Pengelolaan Bencana;10.Prioritas 10, Daerah Tertinggal,

Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;

11.Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi;

12.Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

13.Prioritas 13, Bidang Perekonomian;

14.Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat;

RPJMD JAWA BARAT 2013-2018

1. CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2)

2. CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(P3)

3. CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku( P6, P8)

4. CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian(P5,P13)

5. CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7, P 13)

6. CG 6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan(P9)

7. CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan(P11)

8. CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14)

9. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan(P10 ,P12, P14)

10. CG 10 Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan IPTEK(P1,P11)

RPJMN 2010 – 2014

1. Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5

2. Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10

3. Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9

4. Pro Environment : CG 6

INPRES NOMOR 3 TAHUN 2010 (4 P)

1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 1, CG 2, CG 9)

2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1)

3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8)

4. Menurunkan Angka Kematian Anak (CG 2)

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2)6. Mengendalikan HIV dan AIDS,

Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2)

7. Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6)

8. Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10)

RPJMN 2010-2014TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs

9

Page 10: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025

JAWA BARAT GREEN PROVINCE

Pel. Cilamaya Pel.Cirebon

RANCABUAYA

PROVINSI

BANTEN

PROVINSI

JAWA TENGAH

Waduk Jatigede

DKI

JAKARTA

Bandara Int. Jabar

Kertajati

Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar

Tol C

ISUM

DAW

U

Tol Cikampek-PalimananTol Kanci-Pejagan

Tol Ciawi-Sukabumi

Tol Sukabumi-Cira

njang

Tol Ciranjang-Padalarang

Tol Bogor

Ringroad

Tol S

ORO

JA

TPI Pelabuhan Ratu

TPI Pangandaran

Pel. Tarumajaya

Bandara Nusawiru

Samudera Hindia

Metropolit

an

Bodebek

Karpur

Metropolit

an

Cirebon

Raya

Metropolit

an

Bandung

Raya

Palabuhanr

atu

Panganda

ran

BIJB

7 KARAKTER :1. SEHAT, CERDAS DAN CERMAT2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI3. MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI4. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL6. BERINTEGRITAS TINGGI 7. BERMARTABAT

SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025

SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025

PROVINSI

BANTEN

PROVINSI

JAWA TENGAH

Waduk Jatigede

Bandara Int. Jabar

Kertajati

Jalan Lintas Selatan JabarTol Ciawi-Sukabumi

Tol Sukabumi-Cira

njangTol Ciranjang-Padalarang

TPI Pelabuhan Ratu

TPI Pangandaran

Samudera

Hindia

BIJB

Metropolit

an

Bodebek

Karpur

Pel. Cilamaya

DKI

JAKARTAPel. Tarumajaya

Tol

SOR OJAMetro

polit

an

Bandung

RayaTo

l CI

SUM

DAW

U

Pel.CirebonTol Kanci-Pejagan

Metropolit

an

Cirebon

Raya

PKWRANCABUAYAPKNp

Kawasan

Wisata

Palabuhanra

tu

BIJBTol Cikampek-

Palimanan

Bandara Citarate

Bandara Nusawiru

Tol Bogor

Ringroad

Metropolit

an

Cirebon

Raya

PKNp

Kawasan

Wisata

Pangandaran

PKNp

Kawasan

Wisata

Pangandaran

Metropolit

an

Bandung

Raya

Metropolit

an

Bodebek

Karpur

PKNp

Kawasan

Wisata

Palabuhanra

tu

PKWRANCABUAYA

BIJB

Laut Jawa

5 NILAI-NILAI LUHUR :1. JUJUR DAN KONSISTEN2. TANGGUH DAN DISIPLIN3. KEPELOPORAN DAN

KETELADANAN4. RAMAH DAN BIJAKSANA5. KEBERSAMAAN DAN

KESETARAAN

RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:

10

Page 11: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

PENATAAN DAN

PERSIAPAN PRANATA

PENDUKUNG MELALUI KUALITAS

SUMBER DAYA MANUSIA

PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT

MEMANTAPKAN

PEMBANGUNAN SECARA MENYELURU

H

MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT

MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG2013-

2018

2008-2013

2005-2008

2018-2023

2023-2025

T a h a p a n P e m b a n g u n a n J a n g k a P a n j a n g

TANTANGAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2018 :1. Tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi, kemiskinan tinggi dan pendidikan yang

masih relatif rendah2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata3. ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) dimulai Tahun 20104. ASEAN Economic Community (AEC) Tahun 20155. Meningkatan kemampuan IPTEK yang mengacu pada nilai-nilai luhur, terobosan inovasi

dan berpandangan maju ke masa depan 6. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur serta kesehatan

masyarakat7. Kebebasan dan stabilitas politik , good governance, modernisasi layanan birokrasi dan

penaganan kejahatan internasional 8. Konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang9. Memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pembangunan

711

Page 12: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

12

2. Kondisi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2012 Sebagai Tahun Dasar (Baseline)

12

Page 13: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Kabupaten/Kota : 27 Luas : 3.709.528,44 HaKecamatan : 626 Kelurahan : 646 Desa : 5.316

Penduduk 2012Indonesia : 244.215.984 JiwaJabar : 44.548.431 JiwaPenduduk Miskin : 9,89 %

PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2012)

Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk

PDRB (2012) : Rp. 364,41 Trilyun; PDRB per kapita : Rp. 21.250 Juta (adhb) Inflasi (2012) : 3,86 %LPE (2012) : 6,21 %IPM (2012) : 73,19* RLS (2012) : 8,15 thAMH (2012) : 96,97 %AKI (2011) : 217 per 100.000 Kel HidupAKB (2012) : 30 per 1.000 Kel HidupAPK SD : 119,31 % (2012/2013)APK SMP : 94,55 % (2012/2013)APK SMA : 67,78 % (2012/2013)APK PT : 15,19 % (2012/2013)

44,3 Juta

Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 :

BKPP Wilayah I Bogor 12.761.297

BKPP Wilayah II Purwakarta 9.814.207

BKPP Wilayah III Cirebon 6.354.983 BKPP Wilayah IV Garut 15.617.944 Jabar 44.548.431

514

Page 14: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Kelompok Usia Tua

Kelompok Usia Produktif

Kelompok Usia Muda

7,04% dari jumlah total penduduk Jabar berusia 60 tahun ke atas

63,69% dari jumlah total penduduk Jabar berusia 15 s.d 59 tahun

29,26% dari jumlah total penduduk Jabar berusia 0 s.d 14 tahun

STUKTUR PENDUDUK JAWA BARAT MENURUT HASIL FINAL SP2010Sumber : BPS Prov. Jabar ; olahan Pusdalisbang@2011

BALITA (0-5Tahun) di Jawa Barat sebesar 9,58%

415

Page 15: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Komponen 2 (RLS, IDB)

IP (AMH), IK

IP (RLS), IDB

BKPP I Bogor BKPP II Purwakarta

BKPP III Cirebon BKPP IV Priangan Timur

BKPP IV Bandung Raya

ANALISIS POSISI RELATIF KAB/KOTA (BERDASARKAN IPM) TAHUN 2012

Kluster 2Kom

pon

en

1 (

AM

H, IK

)

Kab. Ciamis

Kota Banjar

Kluster 1

Kluster 3

Tidak ada prioritas

IP (RLS)

16

Page 16: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

3. Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018

19

Page 17: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 :“JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

MAJU berarti :

1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri

2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing

tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian

3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi

modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien.

4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif

terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai

budaya serta kearifan lokal.

5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial

SEJAHTERA berarti :

1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha.

2. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat

3. Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa.

4. Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif.

UNTUK SEMUA berarti :1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat

2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat

3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia

4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat 21

Page 18: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018

Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

MISI 1 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saingMasyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

MISI 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan BerkeadilanPerekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

MISI 3 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi PublikPemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang BerkelanjutanPembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

MISI 5 : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan LokalKehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. 22

Page 19: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

4. Isu Strategis dan Strategi PembangunanJawa Barat Tahun 2013-2018

23

Page 20: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Isu Strategis 2013-20181. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.5. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis 6. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green

Province.7. Kualitas demokrasi 8. Kecepatan dan ketepatan penaganan bencana serta adaptasi

masyarakat terhadap bencana9. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal11. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat12. Penanggulangan penduduk miskin.13. Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA)14. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban

okupasi lahan tidur (HGU)16. Ketahanan Pangan17. Keamanan dan ketertiban daerah 20

24

Page 21: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Janji Gubernur 2013-20181. PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA

BARAT SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU2. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA

KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU3. REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER

POSYANDU4. MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK

100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT5. ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN

PERDESAAN 6. REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN7. PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI

KABUPATEN/ KOTA8. PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/

KOTA

18

Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat

Tahun 2013-2018 25

Page 22: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

10Commo

n Goals

1 PENINGKATAN AKSESIBILITAS

DAN MUTU PENDIDIKAN

2 PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS

LAYANAN KESEHATAN

3 INFRASTRUKTUR WILAYAH, ENERGI DAN

AIR BAKU

4EKONOMI

PERTANIAN

5EKONOMI NON

PERTANIAN6PENGELOLAAN

HIDUP DAN KEBENCANAAN

7PENGELOLAAN SENI,

BUDAYA, WISATA SERTA KEPEMUDAAN

8KETAHANAN

KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

9KEMISKINAN,

PMKS DAN KEAMANAN

10TATA KELOLA

PEMERINTAHAN

Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018

27

Page 23: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

KEGIATAN PRIORITAS TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT

1. Jabar bebas putus jenjang sekolah2. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke

atas3. Pendidikan berkebutuhan khusus4. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik

CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan

2. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak3. Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa4. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih

dan sehat

CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku

1. Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya2. Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon,

Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan3. Infrastruktur jalan dan perhubungan4. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5. Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;6. Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestic; dan 7. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan

di Jawa Barat

1. Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM

2. Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi3. Pengembangan skema pembiayaan alternative4. Pengembangan industry manufaktur5. Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif

CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian

CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian1. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry 3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan

swasembada protein hewani4. Jawa Barat bebas rawan pangan5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi

pangan

1. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%2. Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan

sampah regional3. Penanganan bencana longsor dan banjir

CG 6 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan

CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan

1. Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur2. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public3. Penataan system hukum dan penegakan hukum4. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas

pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan6. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan

CG 10 Tata Kelola Pemerintahan : Meningkatkan kinerja aparatur serta Birokrasi dengan penerapan

IPTEK

1. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2. Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa

Barat3. Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat4. Pengembangan Destinasi wisata

CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan

1. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga3. Peningkatan pengelolaan kependudukan

1. Pengurangan Kemiskinan2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial

dan perlindungan sosial terhadap PMKS;3. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat

CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan

28

Page 24: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

WKPP II (WILAYAH PURWAKARTA)1. Pengembangan industri manufaktur, 2. Pengembangan industri keramik dan gerabah 3. Pengembangan industri perberasan dan

makanan , budidaya ikan air tawar dan air payau, serta ternak sapi perah

4. Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah)

5. Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR

WKPP III (WILAYAH CIREBON)1. Pengembangan agribisnis mangga gedong gincu

dan industrialisasi perikanan2. Pengembangan sistem perdagangan komoditi

beras dan palawija 3. Pengembangan industri batik dan rotan, serta

industri makanan olahan4. Pelestarian Keraton, wisata sejarah, wisata

pilgrimage (ziarah) dan ekowisata5. Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya

WKPP IV (WILAYAH PRIANGAN)1. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset

Terpadu di Jatinangor 2. Pengembangan klaster unggas, dan budidaya ikan

air tawar, serta ternak sapi perah, domba Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak.

3. Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias4. Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif5. Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat

pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya.

WKPP I (WILAYAH BOGOR ) 1. Pengembangan sentra ternak sapi potong.2. Pusat budidaya ikan air tawar, dan ikan hias

untuk pasar regional dan global3. Pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi

dan pengembangan varietas unggul.4. Pengembangan agrowisata koridor Bogor,

Puncak, Cianjur serta wisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Palabuhanratu

5. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth center) Palabuhanratu dan metropolitan BODEBEK KARPUR

TEMATIK KEWILAYAHAN RPJMD TAHUN 2013 - 2018

29

Page 25: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

2014

2015

2016

2017

2018

TAHAP AWAL

TAHAP PENGEMBANGAN

TAHAP DIVERSIFIKASI

TAHAP PEMANTAPAN

TAHAP AWAL MENCAPAI

KEMANDIRIAN

Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia

PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT

MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH

MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT

MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG

2013-2018

2008-2013

2005-2008

2018-2023

2023-2025

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang

Tahapan Pembangunan Jangka Menengah

POSISI PERENCANAAN TAHUNAN DALAM RPJMD DAN RPJPD

730

Page 26: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

5. Kerangka Pendanaan Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018

31

Page 27: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

KEBIJAKAN PENDANAAN 2013-2018PENDAPATAN BELANJA

1. Memantapkan Kelembagaan;

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi;

3. Koordinasi Pusat-Daerah;

4. Meningkatkan Deviden BUMD;

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat;

6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil;

7. Meningkatkan pengelolaan asset daerah.

1. Program dan kegiatan prioritas : RPJMD 2013-2018, MDGs dan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment)

2. Program implementasi janji Gubernur3. 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada

OPD/Biro;4. Common Goals : Tematik Sektoral dan

Tematik Kewilayahan;5. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja;6. Fungsi kesehatan, secara bertahap 10%;7. Infrastruktur minimal 10% dari total PKB,

PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

8. Fungsi perekonomian dan infrastruktur penunjang perekonomian 10%;

9. Kegiatan multiyears (tahun jamak);10. Dukungan PON XIX Tahun 201611. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa,

Hibah, Bansos dan Subsidi.12. DAK, DBHCHT, BOS Pusat.

PEMBIAYAANA. Penerimaan Pembiayaan

SiLPA Tahunan

B. Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan modal dan penyediaan dana bergulir

32

Page 28: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

28

PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013-2018 PAD Murni

Pendapatan Lain-lain Yang Sah

4335

Total Pendapatan Daerah

Dana Perimbangan

2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

10,514

13,042

14,416

15,799

17,252

18,867

2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2,741

2,810

2,365

2,547

2,754

2,979

2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

25.93

18.78

20.82

23.07

25.57

-

2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

17,380

15,878

16,800 18,367

20,029 21,871

Page 29: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Misi 1 : “Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing”Sosok 2018 : Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

38

Page 30: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Misi 2 : “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

40

Page 31: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Misi 3 : “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

42

Page 32: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Misi 4 : “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

44

Page 33: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Misi 5 : “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal”

1 =2 =

3 =

4 =

5 =

46

Page 34: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

34

6. Target Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018

48

Page 35: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

TARGET DAN REALISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI JAWA BARAT TAHUN 2007-2018

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

2

4

6

8

10

12

14

16

12.7411.5811.17

10.319.458,80

7,806,80

13.5513.01

11.9611.27

10.57

Rencana

Realisasi

2016 20172016 20172016 20172016 2017

5.905,00

4,10

Sumber : BPS Jawa Barat

Jumlah Penduduk (SP-2010) : 43.021.826 Jiwa

Realisasi mengikuti trend perencanaan (Rata-rata 2007-2012 : 0,745% per tahun)Tahun 2013-2018 Target Penurunan 1% per

tahun

9,80

Jumlah Penduduk (2012) : 44.548.431 Jiwa

Capaian Jabar 2009 : 11,96%

Target Jabar (RPJMN) : 4,15% – 4,12% Tahun 2014 atau 1,56% per tahun

2018

KOMITMEN RAM – IP KEMISKINAN

49

Page 36: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja Satuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;

1. Indeks Pembangunan Manusia

Poin 73,19 73,75 – 74,25 74,25 – 74,75 74,75 – 75,50 75,50 – 76,00 76,00 – 77,00 77,00 – 78,00

2. Indek PendidikanPoin

80,21 82,75 84,65 85,50 86,00 88,00 89,00

3. Angka Melek Huruf Persen 96,97 97,00 – 97,50 97,50 – 98,00 98,00 – 98,50 98,50 – 99,00 99,00 – 99,50 99,00 – 99,50

4. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten

Tahun 8,15 8,20 - 8,25 8,25 - 8,30 8,30 - 8,50 8,50 - 8,75 8,75 - 9,10 9,10 - 9,50

5. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota

Tahun 9,00 – 10,73

9,25 – 11,00 9,50 – 11,25 9,75 – 11,50 10,25 – 11,75 10,75 – 12,00 11,50 – 12,50

6. APK Sekolah Menengah

Persen 67,78 72,68 80,48 87,48 92,80 94,10 95,50

7. APK Pendidikan Tinggi

Persen 15,19 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 22 22 - 25

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 1

50

Page 37: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja Satuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;

8. Indek KesehatanPoin

71,00 72,60 75,60 76,53 77,00 78,00 79,00

9. AHH (Angka Harapan Hidup)

Tahun 68,60 68,70 - 68,9 69 - 69,2 70 - 70,25 70,5 - 71 70,75 - 71,5 71 - 72

Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK

10. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI

Buah N/A 5 10 20 25 30 40

11. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahunkeatas

Orang N/A 11.400.000 12.540.000 13.794.000 15.173.400 16.690.740 18.359.814

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

12. IndeksPemberdayaan Gender (IDG)

Poin 68,08 69,7 70 72,02 73 73,5 75

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 1

51

Page 38: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja atuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sasaran 1 : Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur

1. Skor Pola Pangan Harapan

poin 70,2 72 74 76 78 80 82

2. Pencetakan Sawah Baru

Ha 200 400 5.000. 25.000 50.000 80.000 100.000

Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing usaha pertanian

3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Poin 108,93 109 – 110 110 – 111 111– 112 112 - 113 113 - 114 114 - 116

4. Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian

Buah 89 130 205 305 415 540 690

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persen 63,78 63,80 - 64,00 64,00 - 65,00 65,00 - 66,00 66,00 - 67,00 67,00 - 68,00 68,00 - 69,00

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 2

52

Page 39: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja atuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

6. PDRB Per Kapita (ADHB)

juta rupiah

21,25 21,25 - 21,50 21,50 – 22,00 22,00 – 24,00 24,00 – 26,00 26,00 – 28,00 28,00 – 30,00

7. PDRB Per Kapita (ADHK)

juta rupiah

21,25 21,25 - 21,50 21,50 – 22,00 22,00 – 24,00 24,00 – 26,00 26,00 – 28,00 28,00 – 30,00

8. Laju Pertumbuhan Ekspor

Persen 5,48 5,5 – 6,0 6,0 – 6,5 6,5 - 7,0 7,0 – 7,5 7,5 – 8,0 8 – 8,5

9. Nilai Investasi PMA – PMDN

Trilyun Rupiah

52,68 76,72 85,55 95,81 107,79 121,80 138,85

10. Nilai Investasi PMDN Trilyun Rupiah

165,20 127.872 142,58 159,69 179,65 203,00 231,42

11. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)

Trilyun Rupiah

175,2 190 200 210 220 230 250

12. Nilai Investasi/PMTB adhb

Trilyun Rupiah

175,20 154,18 - 174,2 174,2 - 194,2 198,6 - 208,6 226,4 - 246,4 267,2 - 287,2 315,3 - 335,3

13. Inflasi Persen 3,86 8,5 - 9,5 6,0 - 7,0 6,3 - 7,3 4,5 - 5,5 4,0 - 5,0 4,0 - 5,0

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 2

53

Page 40: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja atuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan

14. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha

Juta Orang

N/A 5.750 6.250 7.250 7.750 7.750 7.750

15. Indek Daya beliPoin

60,93 64,17 64,00 64,45 65,00 65,50 66,00

16. Daya Beli Masyarakat

ribu rupiah

637.670 644.041 645.000 650.000 655.000 660.000 665.000

Sasaran 5 : Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional

17. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Persen per

Tahun

6,21 5,2 - 5,8 5,9 - 6,5 6,2 - 6,8 6,3 - 6,9 6,3 - 6,9 6,4 – 7,0

18. IndeksGini Poin 0,41 0,4 - 0,39 0,38 – 0,37 0,37 – 0,36 0,36 – 0,35 0,35 – 0,34 0,34 – 0,33

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 2

54

Page 41: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja atuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan

Nilai Interval Skala 1

- 4

3 3 3 4 4 4 4

2. Jumlah Penerbitan Perijinan

Izin 35,481 39,029 42,931 47,224 51,946 57,14 62.854

3. Pendapatan Asli Daerah

Trilyun Rupiah

9,99 11,0 12,1 13,3 14,6 16,1 17,7

4. Indikator Daya Saing Provinsi

Rangking

6 6 – 5 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 - 1 2 - 1

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IPTEK

5. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan

Skala 1 - 7

N/A N/A 3 3,5 4 5 6

6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Poin 46 50 60 70 75 80 85

3. Indeks Persepsi Korupsi

Poin 5,11 5,5 6 6,5 7 7,5 8

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 3

55

Page 42: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja atuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur

7. Indeks Kebahagiaan Poin N/A 55 – 57 57 – 59 59 – 61 61 – 63 63 – 65 63 – 65

Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum

8. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

Persen 54 57 60 63 65 68 70

9. Indeks Demokrasi Poin N/A 66,20 – 66,50 66,50 – 67,00 67,00 – 67,50 67,50 – 68,00 68,50 – 69,00 68,50 – 69,00

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 3

56

Page 43: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja atuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sasaran 1 : Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana

1. Jumlah Penduduk Jiwa 44.548.431

45.284.209 46.035.927 46.800.123 47.577.005 48.366.784 49.169.672

2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah

Persen N/A 36-37 37-38 38-39 39-41 41-43 43-45

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat

3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca GRK)

Persen per

Tahun

1,79 3 - 2 4 - 3 5 - 4 6 - 5 7 - 6 7 - 6

4. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi

Persen N/A N/A 10,66 24,44 38,22 52,00 65,78

5. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

Persen 64,52 64 - 66 66 - 71 71 - 76 76 - 81 81 - 86 86 - 90

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 4

57

Page 44: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja atuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

6. Rasio Elektrifikasi Rumah

Persen 73,55 73-75 75-77 77-78 78-79 79-81 81-83

7. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan

Persen 63,53 63-64 64-65 65-67 67-69 69-70 70-71

8. Cakupan Pelayanan Air Minum

Persen 51,76 54-58 58-63 63-70 70-73 73-74 74-76

9. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

Persen 63,21 63-63,5 63,5-64 64-65 65-67 67-68 68-69

Sasaran 3 : Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur

10. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang

Persen 9,6 9,6-10,4 10,4-10,8 10,8-11,2 11,2-11,7 11,7-12,3 12,3-13

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 4

58

Page 45: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja atuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sasaran 1 : Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Angka Kemiskinan Persen 9,52 8,80 - 7,80 7,80 - 6,80 6,80 - 5,90 5,90– 5,00 5,00 - 4,10 5,00 - 4,10

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen 9,08 9,00 - 8,50 8,50 - 8,00 8,00 - 7,50 7,50 – 7,00 7,00 - 6,50 6,50 – 6,00

3. Jumlah PMKS yang ditangani

Orang 334,255 479,255 527,181 579,899 637,888 701,677 771.845

4. Jumlah Pekerja Anak Orang 574,301 562,815 551,558 540,527 529,717 519,122 508,740

Sasaran 2 : Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu

5. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional

Orang N/A 1 2 3 3 4 5

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 5

59

Page 46: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target Capaian Indikator Kinerja MisiRPJMD 2013-2018

No. Indikator Kinerja atuan

Capaian Kondisi

Awal Tahun 2012

Target Capaian Setiap Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sasaran 3 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni budaya dan pariwisata

6. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis)

Ribu Orang

N/A 700 810 950 1.100 1.300 1.500

7. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional

Buah 3 3 3 5 7 9 11

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

8. Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama

Poin N/A 3 3 4 4 5 5

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

MISI 5

60

Page 47: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Target RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Baratuntuk Kota Bandung

No. Indikator KinerjaTarget Capaian Setiap Tahun

2012 2016 2018

1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

76,86 77,89 78,50

2. Rata – rata Lama Sekolah (RLS)

10,62 10,31 12,00

3. Angka Melek Huruf (AMH) 99,72 99,80 99,90

4. Angka Harapan Hidup (AHH) 69,85 70,83 72,00

5. Daya Beli (Purchasing Power Parity) 644,48 649,75 651,50

6. Kemiskinan 4,55 3,50 3,00

7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 9,00 6,00 6,00

8.Tingkat Pengangguran Terbuka

9,20 8,61 8,08

= Kondisi awal 2012 = Midterm Tahun 2016 = Kondisi Akhir 2018

Page 48: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Skenario dan Tahapan PencapaianKawasan Lindung Jawa Barat (2010-2018)

Skenario dan Tahapan PencapaianKawasan Lindung Jawa Barat (2010-2018)

Kawasan 2010 2013 2018

KL dalam KH 8,43% 12% 12,4%

KL diluar KH 26,72% 27% 32,6%

Total 35,20% 39% 45%

Luas (Ha) 1,304,128 1.470.671 1.669.287

LUAS JABAR 3.709.528 Ha

61

Page 49: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Kemajuan dalam bidang kesejahteraan, daya saing dan lingkungan, dengan penciri :

1) Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar Rp 28.000.000,- - Rp.30.000.000,-per tahun dibandingkan dengan tahun baseline (2012) mencapai Rp. 21.250.000,-;

2) IPM mencapai 76,5 – 77,0 poin dengan disparitas IPM antar kabupaten/kota rendah dibandingkan dengan tahun baseline mencapai 73,19 poin;

3) Daya saing Provinsi meningkat menjadi posisi 2 besar di Indonesia; dan 4) Kawasan lindung mencapai 45% untuk mendukung perwujudan Jawa Barat Green

Province yang saat ini sudah mencapai 35,20%.

Beberapa Kondisi yang diharapkan dari Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018

Kemajuan di bidang perekonomian, dengan penciri : 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,4 – 7,0% dan didominasi oleh pertumbuhan

sektor industri dan pertanian yang memanfaatkan bahan baku lokal; 2) Pasar domestik yang kuat dan mampu bersaing dengan pasar global; 3) Perekonomian desa tumbuh dengan baik sehingga mampu mengurangi laju

urbanisasi; 4) Jawa Barat sebagai tujuan utama investasi di Indonesia.

62

Page 50: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Kemajuan di bidang sosial budaya, dengan penciri : 1) Rata-rata lama sekolah 9 tahun di Jawa Barat dengan fokus di daerah Kabupaten Bogor,

Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bekasi, sehingga diharapkan Rata-rata Lama Sekolah di wilayah Kabupaten mencapai 9 - 10 tahun dan perkotaan mencapai 10 - 12 tahun, saat ini RLS Jawa Barat sebesar 8,15 tahun ;

2) Kemiskinan mencapai 5,0 - 4,1% dengan disparitas kemiskinan desa kota yang semakin kecil. Daerah yang memiliki keluarga miskin relatif banyak yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor;

3) Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,5 - 6,0% dibandingkan dengan tahun baseline sebesar 9,08%.

Beberapa Kondisi yang diharapkan dari Hasil Pembangunan Jawa Barat Pada Tahun 2018

Kemajuan di bidang infrastruktur, dengan penciri : 1) Memiliki pelabuhan udara dan laut berskala internasional; 2) Transportasi massal multimoda yang terintegrasi terutama di wilayah metropolitan; 3) Diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Kemajuan di bidang pemerintahan, dengan penciri : 1) Pelayanan publik yang efektif dan efisien; 2) Tatakelola pemerintahan yang bermutu dan akuntabel dengan didukung penerapan IPTEK; 3) Aparatur pemerintahan yang profesional; 4) Keterbukaan informasi publik yang lebih luas; 5) Birokrasi berkarakter modern dan meng-global.

63

Page 51: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

7. Kebijakan pengelolaan pembangunan 2013-2018 : model hibrida yaitu memadukan pengelolaan pembangunan berbasis daerah otonom dan metropolitan

64

Page 52: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Jakarta

Prov. Jawa Tengah

PENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARATPENGEMBANGAN METROPOLITAN DI JAWA BARAT

PangandaranRancabuaya

Surade

Palabuhanratu

4

2

5

3

6

AerocityKertajati

7

1Metro

Bodebekkarpur

Metro Cirebon Raya

PKNpPangan-

daran

Metro Bandung RayaPKNp

Pelabuhan Ratu

KEI JAWA

NO JALAN TOL

1 Cikampek-Palimanan (116 km)

2 Bogor Ring Road (11 km)

3 Cikarang-Tj.Priok (34,5 km)

4 Ciawi-Sukabumi (54 km)

5 Cimanggis-Cibitung (25,4 km)

6 Depok-Antasari (21,7 km)

7 Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60,1 km)

Jalan Tol Eksisting

Rencana Jalan Tol

1. Pengembangan metropolitan sebagai penghela percepatan pembangunan Jawa Barat.

2. Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia di Jawa Barat bertumpu pada pengembangan 3 Metropolitan : Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 2013-2018 : MODEL HYBRID YAITU MEMADUKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN BERBASIS DAERAH

OTONOM DAN METROPOLITANRENCANA PEMBANGUNANPELABUHAN LAUT CILAMAYA

PELABUHAN LAUTCIREBON

PELABUHAN LAUTPALABUHAN RATU

KEI JAWA

Cidaun

Tegalbuleud

Kelapagenep

Cariu

Sk.makmur

Sentul

Jalan SNR

Rencana Jalan Alternatif Puncak 1165

Growth Center

Page 53: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

TIGA METROPOLITAN DI PROVINSI JAWA BARAT

METROPOLITAN BODEBEK KARPUR

METROPOLITAN BANDUNG

RAYAGrowth Center

Palabuhan Ratu

METROPOLITAN CIREBON RAYA

Growth Center

Pangandaran

Koridor Ekonomi

Indonesia MP3EI

JAWA

Koridor Ekonomi

Indonesia MP3EI

JAWA

1972

Page 54: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN METROPOLITAN

“Mewujudkan Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur sebagai Metropolitan Mandiri; Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan

Modern; Metropolitan Cirebon Raya sebagai Metropolitan Budaya dan Sejarah”

“Mengembangkan Metropolitan Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya sebagai Penghela Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan, Modernitas, dan

Keberlanjutan bagi seluruh Masyarakat Jawa Barat”

“Mengakselerasi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur-Infrastruktur Strategis yang menghubungkan dan berada di Wilayah Metropolitan di Provinsi

Jawa Barat”

2073

Page 55: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

Terdiri atas: 30 kecamatan di Kota Bandung;

4.358.579 penduduk 3 kecamatan di Kota Cimahi;

958.363 penduduk 23 kecamatan di Kabupaten

Bandung; 4.641.300 penduduk 11 kecamatan di Kabupaten

Bandung Barat; 2.277.184 penduduk

4 kecamatan di Kabupaten Sumedang; 537.573 penduduk

Kriteria Metropolitan :1. Jumlah Penduduk (median

75.038)2. Aktivitas Ekonomi (aglomerasi

ekonomi)3. Kawasan Terbangun (urban >25 %;

suburban 15-24%)

METROPOLITAN BANDUNG RAYA 2025

5 kabupaten/ kota71 kecamatan12,8 juta penduduktotal area 196.821 Ha

[email protected]

Sumber: Analisis WJP-MDM 2011, SP 2010, GIS Bappeda Jabar 2010

2376

Page 56: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

56

8. Arahan Fokus PembangunanJawa Barat Tahun 2013-2018

80

Page 57: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

FOKUS KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2018

1) Jabar bebas putus jenjang sekolah,

• Pendidikan Wajar Dikdas 9 tahun• Pendidikan Menengah Universal 12 tahun• Membangun 5.000 RKB/tahun negeri/swasta, asrama pesantren/kobong, rehabilitasi ruang kelas; • Beasiswa Governor List; • Beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, serta keluarga atlit berprestasi dan guru;• Bantuan kesejahteraan guru, sukwan, honorer, guru madrasah diniyah/penyuluh agama;• Bantuan pembangunan kampus, sarana dan prasarana;• Bantuan Penyediaan sarana transportasi sekolah.

2)Pendidikan non formal untuk sasaran utama usia 15 tahun ke atas,

3)Pendidikan berkebutuhan khusus,

4)Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi,

1. PENDIDIKAN

1480

Page 58: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

1) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan,

2) Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak,

4) Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat,

3) Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa

5) Pembiayaan kesehatan masyarakat.

2. KESEHATAN

1) Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya,

2) Infrastruktur strategis di koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan,

3. INFRASTRUKTUR

3) Infrastruktur jalan dan perhubungan : Kemantapan jalan provinsi diatas 95% dan jalan kabupaten/kota diatas 75%,

5) Kawasan Industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan.

4) Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis : Kondisi baik jaringan irigasi diatas 70%,

1581

Page 59: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

1) Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional,

2) Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani,

3) Jawa Barat bebas rawan pangan,

4) Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan. Industrialisasi perikanan Pansela dan Pantura,

4. EKONOMI PERTANIAN

1) Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta pengurangan kemiskinan,

2) Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi,

3) Pengembangan skema pembiayaan alternatif dan kelembagaan untuk pengembangan usaha/investasi,

5) Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif

4) Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, agroindustri, dan industri manufaktur,

5. EKONOMI NON PERTANIAN

1682

Page 60: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

1) Penanganan bencana longsor dan banjir,

2) Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%,

3) Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional .

6. LINGKUNGAN HIDUP

1) Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat,

2) Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat,

3) Pengembangan destinasi wisata

7. SENI DAN BUDAYA

8. KETAHANAN KELUARGA

1) Pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis sosial

2) Pemberdayaan ekonomi keluarga

3) Pemberdayaan perempuan1783

Page 61: PEMERINTAH  PROVINSI JAWA BARAT

TERIMA KASIH

MARI KITA WUJUDKAN

SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id

SMS JABAR MEMBANGUN

0811 200 5500

SMS SATU DATA JABAR08778 200 5500

Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat

KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE

RKPDJabar-

ONLINE